BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 22
TAHUN 2007
SERI
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA BUPATI PURWAKARTA, Menimbang :
Mengingat
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu diatur mengenai tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. : 1.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah UndangUndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LNRI Tahun 1974 Nomor 55, TLNRI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (LNRI Tahun 1999 Nomor 169, TLNRI Nomor 3893); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLNRI Nomor 4548); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LNRI Tahun 2007 Nomor 67, TLNRI Nomor 4724); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (LNRI Tahun 2005 Nomor 150, TLNRI Nomor 4585); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 165, TLNRI Nomor 4593); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 89, TLNRI Nomor 4741); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2004 Nomor 3); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 11). MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta. 2. Bupati adalah Bupati Purwakarta. 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta. 4. Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPMPTSP adalah Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta. 5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala BPMPTSP adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta. 6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah. 7. Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya (mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan dokumen) dilakukan secara terpadu dalam satu tempat dengan menganut prinsip kesederhanaan, transparansi, akuntabilitas, dan menjamin kepastian biaya, waktu, serta kejelasan prosedur. 8. Perizinan adalah pelayanan publik yang memberikan hak dan kewajiban tertentu kepada seseorang atau suatu badan hukum untuk melakukan kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sumber daya buatan, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu yang mempunyai implikasi terhadap hak dan kewajiban pihak lain dalam arti luas 9. Nonperizinan adalah suatu jenis pelayanan publik yang memberikan legalitas kepada seseorang atau badan hukum di luar perizinan.
10.Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan. 11.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. BAB II TATA CARA PELAYANAN Pasal 2 (1) Penyelenggaraan pelayanan meliputi pemberian, perubahan perpanjangan dan pemberian salinan perizinan dan nonperizinan; (2) Pengelolaan dokumen persyaratan perizinan dan nonperizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu. (3) Proses penyelenggaraan pelayanan dilakukan untuk satu jenis perizinan dan nonperizinan tertentu atau perizinan paralel. Pasal 3 Tata cara pelayanan di BPMPTSP sebagai berikut: a. pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan; b. pemohon menyerahkan formulir permohonan dan persyaratan yang diperlukan ke loket pendaftaran; c. petugas di loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan; d. jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; e. jika lengkap, maka : 1) Pemohon menerima berkas tanda terima; 2) Petugas melakukan pendataan;
f. g. h. i.
3) Petugas akan melakukan pemeriksaan (pembahasan) terhadap berkas-berkas tersebut, apakah permohonan tersebut disetujui atau tidak; jika hasil pemeriksaan ternyata tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka permohonan ditolak dan berkas-berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon; jika hasil pemeriksaan berkas tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dilakukan peninjauan lapangan, dilanjutkan dengan pembuatan berita acara pemeriksaan; jika hasil pemeriksaan lapangan tersebut tidak sesuai, maka petugas menginformasikan dan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon; jika hasil pemeriksaan lapangan tersebut sesuai, maka permohonan dilanjutkan kepada proses penerbitan dokumen perizinan dengan: 1) Naskah perizinan diterbitkan (dicetak) di BPMPTSP; 2) Naskah perizinan ditanda tangani oleh Kepala BPMPTSP; 3) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud padahuruf b berhalangan, maka penandatanganan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan tersebut dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk; 4) Petugas menginformasikan kepada pemohon bahwa surat izin telah selesai; 5) Pemohon melakukan pembayaran di loket kasir; 6) Petugas loket kasir memberikan bukti pembayaran; 7) Pemohon mengambil surat izin di loket pengambilan; 8) Petugas loket pengambilan menyerahkan tanda terima dan surat izin. Pasal 4
Bagan alur tata cara pelayanan pada BPMPTSP sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III KOORDINASI PEMPROSESAN Pasal 5 (1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja Teknis yang dikoordinasikan oleh Kepala BPMPTSP. (2) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur SKPD terkait yang ditetapkan oleh Bupati. (3) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya permohonan perizinan dan nonperizinan. BAB IV PELAPORAN Pasal 6 Kepala BPMPTSP wajib membuat laporan secara tertulis setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah tentang pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7 Segala peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini sepanjang mengatur mengenai hal yang sama menyesuaikan dengan peraturan ini.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta. Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 29 Agustus 2007 BUPATI PURWAKARTA, ttd. LILY HAMBALI HASAN Diundangkan di Purwakarta Pada tanggal 29 Agustus 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DUDUNG B. SUPARDI BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 22 SERI
