BUPATI PURWAKARTA PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR : 53 TAHUN 2008 TENTANG

DRAFT PER TGL 11 SEPT 2008

BUPATI PURWAKARTA

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR : 53 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN IBU DAN ANAK

BUPATI PURWAKARTA, Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Ibu dan Anak.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

8.

9.

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2004 Nomor 3); Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 7); Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN IBU DAN ANAK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta. 4. Bupati adalah Bupati Purwakarta. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, satuan polisi pamong praja, kecamatan dan kelurahan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Purwakarta, 7. Badan adalah Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Ibu dan Anak Kabupaten Purwakarta. 8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Ibu dan Anak Kabupaten Purwakarta.

BAB II RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Badan Pasal 2 (1)

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan Badan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

2

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera; b. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera; c. pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera; d. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan sekretariat badan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pembinaan partisipasi masyarakat, bidang pemberdayaan perempuan dan bidang keluarga berencana; e. pembinaan dan pengendalian kegiatan unit pelaksana teknis Badan; f. pembinaan dan pengendalian kegiatan penatausahaan Badan; g. pembinaan pegawai di lingkungan Badan.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1. menetapkan rencana strategis dan rencana kerja; 2. menetapkan program dan kegiatan; 3. membina pengolahan data dalam perumusan program dan kegiatan tahunan; 4. menyusun rencana kerja dan anggaran; 5. menyusun rancangan dokumen pelaksanaan anggaran; 6. menyusun rancangan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran; 7. menyusun rancangan anggaran kas; 8. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan; 9. menetapkan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja; 10. menetapkan laporan akuntabilitas kinerja; 11. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; 12. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 13. mengelola utang piutang yang menjadi tanggung jawab Badan yang dipimpinnya; 14. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM); 15. membina pelaksanaan verifikasi penerimaan dan pengeluaran keuangan; 16. membina pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung; 17. membina pelaksanaan prosedur akuntansi penerimaan kas; 18. membina pelaksanaan prosedur akuntansi pengeluaran kas; 19. membina pelaksanaan prosedur akuntansi asset; 20. membina pelaksanaan prosedur akuntansi selain kas; 21. menetapkan laporan prognosis realisasi keuangan; 22. menetapkan laporan keuangan semesteran; 23. menetapkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; 24. membina dan mengawasi pelaksanaan anggaran; 25. membina dan mengendalikan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan; 26. membina dan mengendalikan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan; 27. membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi perkantoran dan administrasi perjalanan dinas; 28. membina dan mengendalikan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan kerja; 29. membina dan mengendalikan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya; 30. membina dan mengendalikan pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Badan; 31. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah;

3

32. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban anggaran pendapatan dan belanja daerah; 33. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah; 34. menggunakan barang milik daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 35. mengamankan dan memelihara barang milik daerah; 36. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; 37. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 38. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah; 39. menyusun laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan; 40. menyusun usulan kebutuhan pegawai negeri sipil; 41. menyusun usulan formasi pegawai negeri sipil berdasarkan kebutuhan; 42. menyusun usulan kenaikan pangkat, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil; 43. membina dan mengendalikan pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data pegawai; 44. menetapkan daftar urut kepangkatan pegawai negeri sipil; 45. menetapkan usulan kenaikan gaji berkala pegawai negeri sipil; 46. melaksanakan pengembangan dan pembinaan disiplin pegawai; 47. membina kedudukan hukum dan sengketa hukum pegawai; 48. menyusun usulan kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai; 49. menetapkan izin belajar dan tugas belajar; 50. menyusun usulan pegawai negeri sipil yang akan mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat; 51. menyusun usulan pegawai negeri sipil yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional; 52. menyusun bahan standar kompetensi pegawai; 53. membina dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian lainnya. 54. menyusun kebijakan daerah dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; 55. menyelenggarakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; 56. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin; 57. menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin; 58. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin; 59. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat; 60. menyelenggarakan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat; 61. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat; 62. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan; 63. menyelenggarakan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan; 64. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan; 65. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat; 66. menyelenggarakan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat;

4

67. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat; 68. menyusun kebijakan teknis dalam pengelolaan teknologi tepat guna; 69. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan teknologi tepat guna; 70. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi teknologi tepat guna; 71. melaksanakan pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna; 72. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna; 73. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan; 74. menyelenggarakan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan; 75. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan; 76. menyusun kebijakan teknis mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam; 77. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam; 78. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan pedesaan; 79. melaksanakan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan pedesaan; 80. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan pedesaan; 81. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan pedesaan; 82. melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan lahan pedesaan; 83. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan pedesaan; 84. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan; 85. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan; 86. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan; 87. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan pedesaan; 88. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan pedesaan; 89. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan pedesaan; 90. menyusun kebijakan teknis di bidang penguatan kelembagaan masyarakat; 91. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan; 92. melaksanakan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan; 93. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan; 94. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat; 95. melaksanakan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat; 96. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat; 97. menyusun kebijakan teknis di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat; 98. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya; 99. melaksanakan pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya; 100. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya;

5

101. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; 102. melaksanakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; 103. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. 104. menyusun kebijakan teknis di bidang pengembangan partisipasi masyarakat; 105. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat; 106. melaksanakan pelatihan masyarakat; 107. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat; 108. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat; 109. melaksanakan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat; 110. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat; 111. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan. 112. melaksanakan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan. 113. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan. 114. menyusun kebijakan teknis dalam pengarusutamaan gender; 115. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan pengarusutamaan gender; 116. melaksanakan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan, serta lembaga non pemerintah; 117. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender; 118. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender; 119. melaksanakan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengarusutamaan gender; 120. melaksanakan pengarusutamaan gender yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik; 121. melaksanakan fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin; 122. melaksanakan fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender; 123. melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender; 124. melaksanakan fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG); 125. melaksanakan penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dengan merujuk pada kebijakan nasional; 126. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender; 127. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender; 128. melaksanakan analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin khusus perempuan; 129. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender;

6

130. melaksanakan penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) gender; 131. menyelenggarakan kebijakan daerah dalam peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya; 132. melaksanakan pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya; 133. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya; 134. menyelenggarakan kebijakan daerah dalam perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana; 135. melaksanakan fasilitasi pengintegrasian kebijakan daerah dalam perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana; 136. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana; 137. menyusun kebijakan teknis untuk kesejahteraan dan perlindungan anak; 138. melaksanakan kebijakan daerah dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak; 139. melaksanakan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan; 140. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak; 141. melaksanakan fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak; 142. melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak; 143. melaksanakan fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial dalam mewujudkan dan perlindungan anak; 144. melaksanakan penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi anak dengan merujuk pada kebijakan nasional; 145. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi anak; 146. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi anak; 147. melaksanakan analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin khusus anak; 148. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi anak; 149. melaksanakan penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) anak. 150. menyusun kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak; 151. menyelenggarakan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; 152. menyusun penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit; 153. menyusun penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria,

7

154.

155.

156. 157. 158. 159. 160.

161. 162.

163.

164.

165. 166. 167. 168.

169. 170. 171.

172. 173.

174.

175. 176. 177. 178.

sasaran “Unmet Need”, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; melaksanakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; melaksanakan pemantauan tingkat drop out peserta KB. melaksanakan pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB; melaksanakan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB; menyelenggarakan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi; menyelenggarakan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS); melaksanakan pembinaan penyuluh KB; melaksanakan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi; melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata; melaksanakan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan; melaksanakan penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri; melaksanakan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi; melaksanakan informed choice dan informed consent dalam program KB; menyusun penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA); menyelenggarakan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA; menyusun penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA; melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA; menyelenggarakan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA; menyelenggarakan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM); melaksanakan penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM; melaksanakan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM; menyusun penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA; melaksanakan penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA; melaksanakan pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM;

8

179. menyusun kebijakan teknis pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; 180. menyelenggarakan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; 181. melaksanakan penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; 182. menyusun penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL); 183. menyelenggarakan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pramelahirkan; 184. melaksanakan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; 185. melaksanakan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; 186. melaksanakan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); 187. melaksanakan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS; 188. melaksanakan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS; 189. melaksanakan peningkatan kualitas lingkungan keluarga; 190. menyusun penetapan kebijakan teknis pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program; 191. menyelenggarakan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program; 192. menyusun penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program; 193. melaksanakan pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB; 194. menyusun penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional; 195. menyusun usulan formasi jabatan fungsional penyuluh KB; 196. melaksanakan pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian; 197. menyusun petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional; 198. melaksanakan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama; 199. melaksanakan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB; 200. melaksanakan penyediaan dukungan operasional penyuluh KB; 201. melaksanakan penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional; 202. melaksanakan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional; 203. melaksanakan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian; 204. menyiapkan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kabupaten; 205. melaksanakan pemanfaatan hasil kajian dan penelitian; 206. melaksanakan pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis daerah; 207. melaksanakan pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan; 208. melaksanakan pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM; 209. menyusun kebijakan dan pengembangan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE); 210. menyelenggarakan operasional advokasi KIE; 211. menyusun penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE; 212. melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE;

9

213. melaksanakan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR; 214. melaksanakan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB; 215. melaksanakan pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas; 216. melaksanakan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi; 217. menyusun kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga; 218. menyelenggarakan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga; 219. menyusun penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga; 220. melaksanakan penyajian Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga; 221. melaksanakan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional; 222. melaksanakan pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga; 223. melaksanakan pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana; 224. melaksanakan pemanfaaan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah; 225. melaksanakan pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi; 226. melaksanakan monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional. 227. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; 228. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sekretariat Pasal 3 (1)

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian Badan.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan; b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian; c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat; d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 1. menyusun rencana strategis dan rencana kerja; 2. menyusun program dan kegiatan; 3. melaksanakan pengolahan data dalam perumusan program dan kegiatan tahunan; 4. menyusun rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;

10

5. merumuskan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja; 6. merumuskan rancangan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran masing-masing unit kerja; 7. merumuskan rancangan anggaran kas; 8. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan; 9. merumuskan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja; 10. merumuskan laporan akuntabilitas kinerja; 11. melaksanakan verifikasi penerimaan dan pengeluaran keuangan; 12. melaksanakan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung; 13. melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan kas; 14. melaksanakan prosedur akuntansi pengeluaran kas; 15. melaksanakan prosedur akuntansi asset; 16. melaksanakan prosedur akuntansi selain kas; 17. menyusun laporan prognosis realisasi keuangan; 18. menyusun laporan keuangan semesteran; 19. menyusun laporan keuangan tahun anggaran berkenaan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan laporan keuangan; 20. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan; 21. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan; 22. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran dan administrasi perjalanan dinas; 23. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan kerja; 24. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya; 25. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Badan; 26. menyusun usulan rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah; 27. melaksanakan penyiapan pengadaan barang dan jasa; 28. melaksanakan administrasi penerimaan dan penyaluran barang milik daerah; 29. menyusun usulan status penggunaan barang milik daerah; 30. melaksanakan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah menurut penggolongan dan kodefikasi barang; 31. menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan; 32. melaksanakan inventarisasi dan rekapitulasi barang milik daerah; 33. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; 34. melaksanakan pengamanan administrasi, fisik dan hukum terhadap barang milik daerah; 35. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah; 36. menyusun usulan penghapusan barang milik daerah; 37. melaksanakan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah. 38. menyusun usulan kebutuhan pegawai negeri sipil; 39. menyusun usulan formasi pegawai negeri sipil berdasarkan kebutuhan; 40. menyusun usulan kenaikan pangkat, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil; 41. melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data pegawai; 42. menyusun daftar urut kepangkatan pegawai negeri sipil; 43. menyiapkan usulan kenaikan gaji berkala pegawai negeri sipil; 44. melaksanakan pengembangan dan pembinaan disiplin pegawai; 45. memfasilitasi kedudukan hukum dan sengketa hukum pegawai; 46. menyusun usulan kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai; 47. melaksanakan administrasi proses izin belajar dan tugas belajar;

11

48. menyusun usulan pegawai negeri sipil yang akan mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat; 49. menyusun usulan pegawai negeri sipil yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional; 50. menyusun bahan standar kompetensi pegawai; 51. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian lainnya.

Paragraf 1 Subbagian Program Pasal 4 (1)

Subbagian Program dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan program dan kegiatan Badan.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan; b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran; c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Program mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 1. menyusun rencana strategis dan rencana kerja; 2. menyusun program dan kegiatan; 3. melaksanakan pengolahan data dalam perumusan program dan kegiatan tahunan; 4. menyusun rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja; 5. merumuskan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja; 6. merumuskan rancangan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran masing-masing unit kerja; 7. merumuskan rancangan anggaran kas; 8. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan; 9. merumuskan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja; 10. merumuskan laporan akuntabilitas kinerja.

Paragraf 2 Subbagian Keuangan Pasal 5 (1)

Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Badan.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan; b. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan. Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1. melaksanakan verifikasi penerimaan dan pengeluaran keuangan; 2. melaksanakan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung; 3. melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan kas;

(3)

12

4. 5. 6. 7. 8. 9.

melaksanakan prosedur akuntansi pengeluaran kas; melaksanakan prosedur akuntansi asset; melaksanakan prosedur akuntansi selain kas; menyusun laporan prognosis realisasi keuangan; menyusun laporan keuangan semesteran; menyusun laporan keuangan tahun anggaran berkenaan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan laporan keuangan.

Paragraf 3 Subbagian Umum dan Kepegawaian Pasal 6 (1)

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian Badan.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian Badan; b. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian Badan.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan; 2. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan; 3. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran dan administrasi perjalanan dinas; 4. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan kerja; 5. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya; 6. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Badan; 7. menyusun usulan rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah; 8. melaksanakan penyiapan pengadaan barang dan jasa; 9. melaksanakan administrasi penerimaan dan penyaluran barang milik daerah; 10. menyusun usulan status penggunaan barang milik daerah; 11. melaksanakan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah menurut penggolongan dan kodefikasi barang; 12. menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan; 13. melaksanakan inventarisasi dan rekapitulasi barang milik daerah; 14. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; 15. melaksanakan pengamanan administrasi, fisik dan hukum terhadap barang milik daerah; 16. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah; 17. menyusun usulan penghapusan barang milik daerah; 18. melaksanakan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah. 19. menyusun usulan kebutuhan pegawai negeri sipil; 20. menyusun usulan formasi pegawai negeri sipil berdasarkan kebutuhan;

13

21. menyusun usulan kenaikan pangkat, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil; 22. melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data pegawai; 23. menyusun daftar urut kepangkatan pegawai negeri sipil; 24. menyiapkan usulan kenaikan gaji berkala pegawai negeri sipil; 25. melaksanakan pengembangan dan pembinaan disiplin pegawai; 26. memfasilitasi kedudukan hukum dan sengketa hukum pegawai; 27. menyusun usulan kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai; 28. melaksanakan administrasi proses izin belajar dan tugas belajar; 29. menyusun usulan pegawai negeri sipil yang akan mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat; 30. menyusun usulan pegawai negeri sipil yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional; 31. menyusun bahan standar kompetensi pegawai; 32. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian lainnya.

Bagian Ketiga Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pasal 7 (1)

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; c. pelaksanaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1. merumuskan kebijakan daerah dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; 2. menyelenggarakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; 3. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin; 4. menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin; 5. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin; 6. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat; 7. menyelenggarakan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat; 8. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;

14

9. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan; 10. menyelenggarakan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan; 11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan; 12. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat; 13. menyelenggarakan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat; 14. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat; 15. merumuskan kebijakan teknis dalam pengelolaan teknologi tepat guna; 16. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan teknologi tepat guna; 17. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi teknologi tepat guna; 18. melaksanakan pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna; 19. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna; 20. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan; 21. menyelenggarakan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan; 22. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan; 23. merumuskan kebijakan teknis mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam; 24. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam; 25. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan pedesaan; 26. melaksanakan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan pedesaan; 27. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan pedesaan; 28. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan pedesaan; 29. melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan lahan pedesaan; 30. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan pedesaan; 31. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan; 32. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan; 33. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan; 34. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan pedesaan; 35. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan pedesaan; 36. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan pedesaan;

Paragraf 1 Subbidang Pengembangan Sumber Daya dan Tribina Pasal 9 (1)

Subbidang Pengembangan Sumber Daya dan Tribina dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas pokok

15

merumuskan kebijakan teknis dan fasilitasi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pengelolaan teknologi tepat guna. (2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengembangan Sumber Daya dan Tribina menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pengelolaan teknologi tepat guna; b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pengelolaan teknologi tepat guna; c. pelaksanaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pengelolaan teknologi tepat guna; d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pengelolaan teknologi tepat guna.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Pengembangan Sumber Daya dan Tribina mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1. merumuskan kebijakan daerah dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; 2. menyelenggarakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; 3. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin; 4. menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin; 5. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin; 6. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat; 7. menyelenggarakan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat; 8. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat; 9. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan; 10. menyelenggarakan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan; 11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan; 12. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat; 13. menyelenggarakan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat; 14. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat; 15. merumuskan kebijakan teknis dalam pengelolaan teknologi tepat guna; 16. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan teknologi tepat guna; 17. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi teknologi tepat guna; 18. melaksanakan pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna; 19. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna; 20. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan; 21. menyelenggarakan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan; 22. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan.

16

Paragraf 2 Subbidang Sarana dan Prasarana Pasal 10 (1)

Subbidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan sarana dan prasarana pedesaan.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan sarana dan prasarana pedesaan; b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan sarana dan prasarana pedesaan; c. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan sarana dan prasarana pedesaan; d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan sarana dan prasarana pedesaan.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Sarana dan Prasarana mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1. merumuskan kebijakan teknis mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam; 2. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam; 3. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan pedesaan; 4. melaksanakan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan pedesaan; 5. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan pedesaan; 6. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan pedesaan; 7. melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan lahan pedesaan; 8. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan pedesaan; 9. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan; 10. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan; 11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan; 12. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan pedesaan; 13. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan pedesaan; 14. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan pedesaan;

17

Bagian Keempat Bidang Pembinaan Partisipasi Masyarakat Pasal 11 (1)

Bidang Pembinaan Partisipasi Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat serta pengembangan partisipasi masyarakat.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Partisipasi Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang penguatan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat serta pengembangan partisipasi masyarakat; b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat serta pengembangan partisipasi masyarakat; c. pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat serta pengembangan partisipasi masyarakat; d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat serta pengembangan partisipasi masyarakat.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pembinaan Partisipasi Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1. merumuskan kebijakan teknis di bidang penguatan kelembagaan masyarakat; 2. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan; 3. melaksanakan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan; 4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan; 5. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat; 6. melaksanakan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat; 7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat; 8. merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat; 9. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya; 10. melaksanakan pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya; 11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya; 12. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; 13. melaksanakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; 14. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. 15. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan partisipasi masyarakat; 16. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat; 17. melaksanakan pelatihan masyarakat;

18

18. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat; 19. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat; 20. melaksanakan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat; 21. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat; 22. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan. 23. melaksanakan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan. 24. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan.

Paragraf 1 Subbidang Kelembagaan dan Institusi Masyarakat Pasal 12 (1)

Subbidang Kelembagaan dan Institusi Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Partisipasi Masyarakat yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kelembagaan dan Institusi Mayarakat menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang penguatan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat; b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat; c. pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat; d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Kelembagaan dan Institusi Mayarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1. merumuskan kebijakan teknis di bidang penguatan kelembagaan masyarakat; 2. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan; 3. melaksanakan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan; 4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan; 5. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat; 6. melaksanakan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat; 7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat; 8. merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;

19

9. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya; 10. melaksanakan pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya; 11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya; 12. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; 13. melaksanakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; 14. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Paragraf 2 Subbidang Keswadayaan Masyarakat Pasal 13 (1)

Subbidang Keswadayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Partisipasi Masyarakat yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan partisipasi masyarakat.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Keswadayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan partisipasi masyarakat; b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan partisipasi masyarakat; c. pelaksanaan pengembangan partisipasi masyarakat; d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan partisipasi masyarakat.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Keswadayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan partisipasi masyarakat; 2. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat; 3. melaksanakan pelatihan masyarakat; 4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat; 5. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat; 6. melaksanakan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat; 7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat; 8. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan. 9. melaksanakan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan. 10. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan.

20

Bagian Kelima Bidang Pemberdayaan Perempuan Pasal 14 (1)

Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan fasilitasi pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan lembaga masyarakat dan dunia usaha, serta pengolahan data dan informasi gender dan anak.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan lembaga masyarakat dan dunia usaha, serta pengolahan data dan informasi gender dan anak; b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan lembaga masyarakat dan dunia usaha, serta pengolahan data dan informasi gender dan anak; c. pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan lembaga masyarakat dan dunia usaha, serta pengolahan data dan informasi gender dan anak; d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan lembaga masyarakat dan dunia usaha, serta pengolahan data dan informasi gender dan anak.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1. merumuskan kebijakan teknis dalam pengarusutamaan gender; 2. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan pengarusutamaan gender; 3. melaksanakan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan, serta lembaga non pemerintah; 4. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender; 5. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender; 6. melaksanakan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengarusutamaan gender; 7. melaksanakan pengarusutamaan gender yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik; 8. melaksanakan fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin; 9. melaksanakan fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender; 10. melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender; 11. melaksanakan fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG); 12. melaksanakan penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dengan merujuk pada kebijakan nasional;

21

13. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender; 14. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender; 15. melaksanakan analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin khusus perempuan; 16. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender; 17. melaksanakan penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) gender; 18. menyelenggarakan kebijakan daerah dalam peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya; 19. melaksanakan pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya; 20. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya; 21. menyelenggarakan kebijakan daerah dalam perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana; 22. melaksanakan fasilitasi pengintegrasian kebijakan daerah dalam perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana; 23. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana; 24. merumuskan kebijakan teknis untuk kesejahteraan dan perlindungan anak; 25. melaksanakan kebijakan daerah dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak; 26. melaksanakan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan; 27. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak; 28. melaksanakan fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak; 29. melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak; 30. melaksanakan fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial dalam mewujudkan dan perlindungan anak; 31. melaksanakan penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi anak dengan merujuk pada kebijakan nasional; 32. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi anak; 33. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi anak; 34. melaksanakan analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin khusus anak; 35. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi anak; 36. melaksanakan penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) anak.

22

Paragraf 1 Subbidang Pengembangan Sumber Daya dan Organisasi Perempuan Pasal 15 (1)

Subbidang Pengembangan Sumber Daya dan Organisasi Perempuan dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan fasilitasi pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender serta pengolahan data dan informasi gender.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengembangan Sumber Daya dan Organisasi Perempuan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis pengarusutamaan gender, pemberdayaan lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender serta pengolahan data dan informasi gender; b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengarusutamaan gender, pemberdayaan lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender serta pengolahan data dan informasi gender; c. pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender serta pengolahan data dan informasi gender; d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender serta pengolahan data dan informasi gender.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Pengembangan Sumber Daya dan Organisasi Perempuan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1. merumuskan kebijakan teknis dalam pengarusutamaan gender; 2. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan pengarusutamaan gender; 3. melaksanakan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan, serta lembaga non pemerintah; 4. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender; 5. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender; 6. melaksanakan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengarusutamaan gender; 7. melaksanakan pengarusutamaan gender yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik; 8. melaksanakan fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin; 9. melaksanakan fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender; 10. melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender; 11. melaksanakan fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG); 12. melaksanakan penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dengan merujuk pada kebijakan nasional;

23

13. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender; 14. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender; 15. melaksanakan analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin khusus perempuan; 16. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender; 17. melaksanakan penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) gender.

Paragraf 2 Subbidang Perlindungan Ibu, Remaja dan Anak Pasal 16 (1)

Subbidang Perlindungan Ibu, Remaja dan Anak dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, perlindungan anak serta pengolahan data dan informasi anak.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perlindungan Ibu, Remaja dan Anak menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak serta pengolahan data dan informasi anak; b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak serta pengolahan data dan informasi anak; c. pelaksanaan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak serta pengolahan data dan informasi anak; d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak serta pengolahan data dan informasi anak.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Perlindungan Ibu, Remaja dan Anak mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1. menyelenggarakan kebijakan daerah dalam peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya; 2. melaksanakan pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya; 3. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya; 4. menyelenggarakan kebijakan daerah dalam perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana; 5. melaksanakan fasilitasi pengintegrasian kebijakan daerah dalam perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana;

24

6. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana; 7. merumuskan kebijakan teknis untuk kesejahteraan dan perlindungan anak; 8. melaksanakan kebijakan daerah dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak; 9. melaksanakan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan; 10. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak; 11. melaksanakan fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak; 12. melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak; 13. melaksanakan fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial dalam mewujudkan dan perlindungan anak; 14. melaksanakan penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi anak dengan merujuk pada kebijakan nasional; 15. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi anak; 16. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi anak; 17. melaksanakan analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin khusus anak; 18. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi anak; 19. melaksanakan penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) anak.

Bagian Keenam Bidang Keluarga Berencana Pasal 17 (1)

Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan keluarga berencana dan keluarga sejahtera; b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan keluarga berencana dan keluarga sejahtera; c. penyelenggaraan keluarga berencana dan keluarga sejahtera; d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Keluarga Berencana mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1. merumuskan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak; 2. menyelenggarakan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;

25

3. merumuskan penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit; 4. merumuskan penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “Unmet Need”, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; 5. melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; 6. melaksanakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; 7. melaksanakan pemantauan tingkat drop out peserta KB. 8. melaksanakan pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB; 9. melaksanakan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB; 10. menyelenggarakan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi; 11. menyelenggarakan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS); 12. melaksanakan pembinaan penyuluh KB; 13. melaksanakan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi; 14. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata; 15. melaksanakan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan; 16. melaksanakan penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri; 17. melaksanakan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi; 18. melaksanakan informed choice dan informed consent dalam program KB; 19. merumuskan penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA); 20. menyelenggarakan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA; 21. merumuskan penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA; 22. melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA; 23. menyelenggarakan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA; 24. menyelenggarakan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM); 25. melaksanakan penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM; 26. melaksanakan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM; 27. merumuskan penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA; 28. melaksanakan penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA;

26

29. melaksanakan pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM; 30. merumuskan kebijakan teknis pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; 31. menyelenggarakan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; 32. melaksanakan penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; 33. merumuskan penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL); 34. menyelenggarakan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pramelahirkan; 35. melaksanakan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; 36. melaksanakan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; 37. melaksanakan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); 38. melaksanakan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS; 39. melaksanakan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS; 40. melaksanakan peningkatan kualitas lingkungan keluarga; 41. merumuskan penetapan kebijakan teknis pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program; 42. menyelenggarakan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program; 43. merumuskan penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program; 44. melaksanakan pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB; 45. merumuskan penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional; 46. merumuskan usulan formasi jabatan fungsional penyuluh KB; 47. melaksanakan pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian; 48. merumuskan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional; 49. melaksanakan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama; 50. melaksanakan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB; 51. melaksanakan penyediaan dukungan operasional penyuluh KB; 52. melaksanakan penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional; 53. melaksanakan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional; 54. melaksanakan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian; 55. melaksanakan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kabupaten; 56. melaksanakan pemanfaatan hasil kajian dan penelitian; 57. melaksanakan pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis daerah; 58. melaksanakan pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan; 59. melaksanakan pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM; 60. merumuskan kebijakan dan pengembangan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);

27

61. 62. 63. 64. 65. 66.

67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

menyelenggarakan operasional advokasi KIE; merumuskan penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE; melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE; melaksanakan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR; melaksanakan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB; melaksanakan pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas; melaksanakan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi; merumuskan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga; menyelenggarakan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga; merumuskan penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga; melaksanakan penyajian Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga; melaksanakan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional; melaksanakan pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga; melaksanakan pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana; melaksanakan pemanfaaan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah; melaksanakan pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi; melaksanakan monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional.

Paragraf 1 Subbidang Pelayanan Kontrasepsi Pasal 18 (1)

Subbidang Pelayanan Kontrasepsi dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta kesehatan reproduksi remaja.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pelayanan Kontrasepsi menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta kesehatan reproduksi remaja; b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta kesehatan reproduksi remaja; c. pengelolaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta kesehatan reproduksi remaja; d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta kesehatan reproduksi remaja.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Pelayanan Kontrasepsi mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1. merumuskan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak; 2. menyelenggarakan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan

28

3. 4.

5.

6.

7. 8. 9. 10. 11.

12. 13.

14.

15.

16. 17. 18. 19.

20. 21. 22.

23. 24.

25.

26. 27.

partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; merumuskan penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit; merumuskan penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “Unmet Need”, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; melaksanakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; melaksanakan pemantauan tingkat drop out peserta KB. melaksanakan pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB; melaksanakan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB; menyelenggarakan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi; menyelenggarakan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS); melaksanakan pembinaan penyuluh KB; melaksanakan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi; melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata; melaksanakan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan; melaksanakan penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri; melaksanakan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi; melaksanakan informed choice dan informed consent dalam program KB; merumuskan penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA); menyelenggarakan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA; merumuskan penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA; melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA; menyelenggarakan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA; menyelenggarakan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM); melaksanakan penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM; melaksanakan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM; merumuskan penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA;

29

28. melaksanakan penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA; 29. melaksanakan pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM;

Paragraf 2 Subbidang Pendataan, Penerangan dan Motivasi Pasal 19 (1)

Subbidang Pendataan, Penerangan dan Motivasi dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana yang mempunyai tugas pokok melaksanakan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), serta informasi dan data mikro kependudukan dan keluarga.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pendataan, Penerangan dan Motivasi menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), serta informasi dan data mikro kependudukan dan keluarga; b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), serta informasi dan data mikro kependudukan dan keluarga; c. pengelolaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), serta informasi dan data mikro kependudukan dan keluarga; d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), serta informasi dan data mikro kependudukan dan keluarga.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Pendataan, Penerangan dan Motivasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1. merumuskan kebijakan teknis pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; 2. menyelenggarakan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; 3. melaksanakan penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; 4. merumuskan penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL); 5. menyelenggarakan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pramelahirkan; 6. melaksanakan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; 7. melaksanakan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; 8. melaksanakan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); 9. melaksanakan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS;

30

10. melaksanakan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS; 11. melaksanakan peningkatan kualitas lingkungan keluarga; 12. merumuskan penetapan kebijakan teknis pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program; 13. menyelenggarakan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program; 14. merumuskan penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program; 15. melaksanakan pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB; 16. merumuskan penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional; 17. merumuskan usulan formasi jabatan fungsional penyuluh KB; 18. melaksanakan pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian; 19. merumuskan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional; 20. melaksanakan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama; 21. melaksanakan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB; 22. melaksanakan penyediaan dukungan operasional penyuluh KB; 23. melaksanakan penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional; 24. melaksanakan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional; 25. melaksanakan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian; 26. melaksanakan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kabupaten; 27. melaksanakan pemanfaatan hasil kajian dan penelitian; 28. melaksanakan pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis daerah; 29. melaksanakan pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan; 30. melaksanakan pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM; 31. merumuskan kebijakan dan pengembangan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE); 32. menyelenggarakan operasional advokasi KIE; 33. merumuskan penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE; 34. melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE; 35. melaksanakan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR; 36. melaksanakan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB; 37. melaksanakan pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas; 38. melaksanakan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi; 39. merumuskan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga; 40. menyelenggarakan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga; 41. merumuskan penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga; 42. melaksanakan penyajian Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga; 43. melaksanakan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional; 44. melaksanakan pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga;

31

45. melaksanakan pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana; 46. melaksanakan pemanfaaan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah; 47. melaksanakan pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi; 48. melaksanakan monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional.

BAB III TATA KERJA Pasal 20 Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan serta dengan instansi lain di luar Badan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 21 (1) (2)

Apabila Kepala Badan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh sekretaris. Apabila sekretaris berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh kepala bidang dalam lingkungan Badan dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

Pasal 22 Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 23 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 24 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern, pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya masing-masing, dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

32

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 25 Uraian tugas jabatan pejabat struktural, fungsional dan pelaksana pada Badan diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Badan setelah mendapat persetujuan tertulis dari kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang organisasi dan tatalaksana.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 (1) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Wilayah I, II dan III diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 18 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 23 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 18 Desember 2008 BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

33