PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUSAT LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA BUPATI PURWAKARTA,
Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembentukan Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Purwakarta, dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah UndangUndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2008 Nomor 61, TLNRI Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LNRI Tahun 2009 Nomor 112, TLNRI Nomor 5038); 5. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2011 Nomor 82, TLNRI Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 89, TLNRI Nomor 4750); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 2); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2004 Nomor 3); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2009; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 11); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 12);
Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 12 tahun 2006 tentang pedoman penyusunan SOP pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta; 5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 23 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan wajib pemerintahan dilingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta; 6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembentukan Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN
BUPATI
TENTANG
STANDAR
PELAYANAN PUSAT LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN
MASYARAKAT
KABUPATEN PURWAKARTA
PEMERINTAH
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah, sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta. 3. Bupati adalah Bupati Purwakarta. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta. 5. Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat adalah Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut PLIPMAS. 6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik dokumen, data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. 7. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik. 8. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 9. Badan Publik adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta beserta perangkatnya, baik yang bersifat struktural maupun fungsional, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah; dan Pemerintahan Desa. 10. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik. 11. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam
pengumpulan, pengolahan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta. 12. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang selanjutnya disingkat PPID Pembantu adalah Sekretaris pada Dinas, Badan dan RSUD Bayu Asih, Para Camat, dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta yang bertugas membantu pelaksanaan tugas PPID. 13. Kepentingan Intern adalah kepentingan akan layanan informasi dari semua unsur Pemerintah Kabupaten Purwakarta. 14. Kepentingan Ekstern adalah kepentingan masyarakat akan layanan informasi. 15. Layanan Informasi adalah pemberian informasi kepada orang atau badan yang membutuhkan dalam rangka meningkatkan partisipasinya terhadap pembangunan dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. 16. Pemohon Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah warga negara dan/atau badan yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan. 17. Masyarakat adalah orang perseorangan, atau kelompok orang atau badan. 18. Badan adalah badan hukum atau bukan badan hukum. 19. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan yang disampaikan kepada PLIPMAS berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun. 20. Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, klarifikasi, penyaluran, tindak lanjut, pelaporan, dan pengarsipan atas pengaduan masyarakat. 21. Pelapor adalah masyarakat yang menyampaikan pengaduan kepada PLIPMAS. 22. Terlapor adalah pejabat publik dan/atau badan publik yang diadukan oleh Pelapor. 23. Mediasi adalah penyelesaian sengketa pengaduan antara Pelapor dan Terlapor melalui bantuan PLIPMAS. 24. Kebijakan Publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Publik. 25. Pelayanan Publik adalah semua jenis pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagai Badan Publik. 26. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan layanan informasi dan pengaduan masyarakat pada PLIPMAS.
27. Sikap dan/atau perilaku Pejabat Publik adalah sikap dan/atau perilaku pejabat publik dalam rangka penyelenggaraan fungsi-fungsi umum pemerintahan yang meliputi pelayanan (servicing), pembangunan (developing), fasilitasi (facilitating), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulating).
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 2 Standar Pelayanan PLIPMAS dimaksudkan untuk dijadikan acuan bagi penetapan kinerja Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat. Pasal 3 Tujuan penetapan Standar Pelayanan PLIPMAS adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan Penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Pasal 4 Fungsi Standar Pelayanan PLIPMAS adalah: a. memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka mendapat pelayanan dalam kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, b. memberikan kejelasan/kepastian pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, c. menjadi alat komunikasi antara masyarakat dengan penyedia layanan dalam upaya meningkatkan pelayanan, d. menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan serta menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan, e. melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik.
BAB III KOMPONEN STANDAR PELAYANAN Pasal 5 (1) Komponen Standar Pelayanan PLIPMAS meliputi: a. dasar hukum; b. persyaratan; c. sistem, mekanisme dan prosedeur kerja PLIPMAS; d. jangka waktu penyelesaian; e. biaya/tarif;
f. jenis pelayanan; g. sarana prasarana; h. kompetensi pelaksana; i. pengawasan internal; j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan; k. jumlah pelaksana; l. jaminan pelayanan; m. jaminan keamanan dan keselamatan; n. evaluasi kinerja pelaksana. (2) Komponen standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 6 Ketua PLIPMAS bertanggung jawab dalam mengimplementasikan Standar Pelayanan PLIPMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. BAB IV MONITORING DAN EVALUASI Pasal 7 Ketua PLIPMAS melakukan monitoring dan pengawasan atas pencapaian kinerja PLIPMAS sebagaimana yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan PLIPMAS. Pasal 8 (1) Ketua PLIPMAS melakukan evaluasi atas Standar Pelayanan sekurangkurangnya satu kali dalam satu tahun. (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan atas Standar Pelayanan. Pasal 9 PLIPMAS melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan informasi dan pengaduan masyarakat sekurangkurangnya satu kali dalam setiap tahun.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta. Ditetapkan di Purwakarta Pada tanggal 25 April 2013 BUPATI PURWAKARTA,
DEDI MULYADI
