PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG REVIEW

BUPATI MALANG PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR

5

TAHUN 2014

TENTANG REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2010-2015 ATAS IMPLEMENTASI DAN PENCAPAIAN VISI MISI KABUPATEN MALANG ”MADEP MANTEB” PARUH WAKTU BUPATI MALANG, Menimbang

Mengingat

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 Peraturan Men Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tent Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. b. bahwa dalam rangka monitoring, evaluasi dan pelapo pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menen Daerah Tahun 2010-2015 atas implementasi pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang “Madep Man paruh waktu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah da menjalankan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Malang c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a huruf b konsideren menimbang ini, maka perlu menga Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dae Tahun 2010-2015 atas implementasi dan pencapaian Misi Kabupaten Malang “Madep Manteb” paruh wa dengan Peraturan Bupati; :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tent Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkun Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indon Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah den Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Peruba atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tent Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkun

2

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuang

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone Nomor 4286); 3. Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tent

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sis Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran

Neg

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamba Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Pemerintahan

Nomor Daerah

32

Tahun

(Lembaran

2004

Negara

tent

Repu

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lemba Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana t

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Und

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua A Undang-Undang Pemerintahan

Nomor Daerah

32

Tahun

(Lembaran

2004 Negara

tent

Repu

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lemba Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Perimbangan Pemerintahan

Nomor

33

Tahun

2004

tent

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Daerah

(Lembaran

Negara

Repu

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemba Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tent

Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Repu

Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lemba Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Da

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repub Indonesia Nomor 4575);


3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tent Pedoman Pembinaan Pemerintahan

dan

Daerah

Pengawasan (Lembaran

Penyelenggar

Negara

Repu

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lemba Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan

Pemerintah

Pelaporan Keuangan

Nomor dan

8

Tahun

Kinerja

2006

Instansi

tent

Pemerin

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nom

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang T

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renc

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah

2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Repub Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tent Pembagian

Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerin

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Dae Kabupaten/Kota (Lembaran Tahun

2007

Nomor 82,

Negara

Republik

Tambahan

Indon

Lembaran

Neg

Republik Indonesia Nomor 4737);


Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repu

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lemba Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15. Peraturan Tahapan, Evaluasi

Pemerintah

Nomor

Tata

Penyusunan,

Cara

Pelaksanaan

8

Rencana

Tahun

2008

tent

Pengendalian

Pembangunan

Dae

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nom

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom 4817);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2 tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Dae

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir den

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Da

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelol Keuangan Daerah;

4

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tah 2007

tentang

Kewenangan

Pemerintahan

Kabupa

Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pili (Lembaran

Daerah

Kabupaten

Malang

Tahun

20

Nomor 2/E);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Dae

Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaim

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peratu

Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tent Perubahan

Ketiga

atas

Peraturan

Daerah

Kabupa

Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perang

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 20 Nomor 1 Seri C);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2 tentang Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(Lemba

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dae

Kabupaten Malang Tahun 2010–2015 (Lembaran Dae Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/E);

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tent

Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah (Be Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 40/D);

23. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2012 tent Organisasi

Perangkat

Daerah

Badan

Perencan

Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mal Tahun 2012 Nomor 4/D); MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN

BUPATI

PEMBANGUNAN

TENTANG

JANGKA

REVIEW

MENENGAH

RENCA

KABUPAT

MALANG TAHUN 2010-2015 ATAS IMPLEMENTASI D

PENCAPAIAN VISI MISI KABUPATEN MALANG ‘MAD MANTEB” PARUH WAKTU. Pasal 1

5 3. Bupati adalah Bupati Malang. 4. Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

yang

selanjut

disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah p pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. 5. Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

y

selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau sebutan adalah

unsur

Pemerintahan

perencanaan

yang

mengkoordinasikan

penyelenggar

melaksanakan

penyusunan,

tugas

pengendalian

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

6. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber d yang

dimiliki

untuk

peningkatan

kesejahter

masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapa

kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terha pengambilan

kebijakan,

berdaya

saing,

mau

peningkatan indeks pembangunan manusia.

7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu pro

penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibat

berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamn

guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya y

ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan so

dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jan waktu tertentu.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah y selanjutnya

disingkat

RPJMD

adalah

dokum

perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 9. Rencana Strategis SKPD yang

selanjutnya dising

dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat den

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD un periode 1 (satu) tahun. 11. Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah,

y

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuan tahunan

Pemerintahan

Daerah

baik

berupa

AP

Kabupaten Malang atau APBD Provinsi Jawa Timur y

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dae dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6

14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan progr program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. 16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang be satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh s atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapa sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya b yang berupa personil (sumber daya manusia), bar modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, a kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sum daya tersebut, sebagai masukan (input) un menghasilkan keluaran (output) dalam ben barang/jasa. 17. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik sec kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan pro keluar, hasil, manfaat, dan/atau dampak y menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu prog atau kegiatan. 18. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya dising SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelaya dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang ber diperoleh setiap warga secara minimal. 19. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan suatu program atau keluaran yang diharapkan suatu kegiatan. 20. Keluaran (output) adalah barang atau jasa y dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan un mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program kebijakan. 21. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu y mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegia kegiatan dalam satu program. Pasal 2

Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dae Tahun 2010-2015 atas implementasi dan pencapaian Visi Kabupaten Malang “Madep Manteb” paruh waktu merupa dokumen yang dapat digunakan sebagai arahan kebija dan strategi serta pedoman umum dalam rangka menyu

7 Pasal 3

(1) Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dae Tahun 2010-2015 atas implementasi dan pencapaian

Misi Kabupaten Malang “Madep Manteb” paruh wa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berisi:

a. Gambaran implementasi, realisasi dan pencapaian V Misi

Kabupaten

Malang

“Madep

Manteb”

Tah

2010-2012 melalui identifikasi Program dan Kegiat

pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah; b. Data-data

terkait

relevansi

Implementasi

Pencapaian Visi Misi Pemerintah Kabupaten Mal Tahun

2010-2012

dengan

program/kegiatan

p

masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. Data-data terkait monitoring atas Implementasi Pencapaian

Visi

Misi

Kabupaten

Malang

“Ma

Manteb” Tahun 2010-2012 dengan program/kegia

pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah; d. Acuan

bagi

Pemerintah

meningkatkan Rencana

kinerja

Pembangunan

Kabupaten daerah

Malang

melalui

Jangka

da

kesesua

Menengah

Dae

dengan program/kegiatan masing-masing Satuan K Perangkat Daerah. (2) Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dae

Tahun 2010-2015 atas implementasi dan pencapaian V

Misi Kabupaten Malang “Madep Manteb” paruh wa disusun dengan sistematika penyusunan sebagai beriku BAB I BAB II

: PENDAHULUAN. : KAJIAN TEORI.

BAB III : METODE. BAB IV : REVIEW

SINERGISITAS

PROGRAM

D

KEGIATAN DENGAN VISI DAN MISI.

BAB V : PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) DALAM TAH 2011-2012. BAB VI : CAPAIAN

VISI

DAN

MISI

DALAM

TAH

2011-2012. BAB VII : TEMUAN DAN REKOMENDASI

(3) Uraian secara rinci Review Rencana Pembangunan Jan

8 Pasal 4 Kepala

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

berkewaji

menjadikan Review Rencana Pembangunan Jangka Menen

Daerah Tahun 2010-2015 atas implementasi dan pencapa

Visi Misi Pemerintah Kabupaten Malang ”Madep Man

paruh waktu sebagai dasar utama review dan pelaksan Renstra dan Renja SKPD. Pasal 5 Peraturan

Bupati

ini

mulai

berlaku

pada

tan

diundangkan. Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintah

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal

14 Maret BUPATI MALANG, ttd

H. RENDRA KRESNA Diundangkan di Malang pada tanggal 14 Maret SEKRETARIS DAERAH ttd

ABDUL MALIK NIP. 19570830 198209 1 001 Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 3 Seri D

2014

2014

1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG REVIEW RENCANA PEMBAN JANGKA MENENGAH KABU MALANG TAHUN 2010-2015 IMPLEMENTASI DAN PENCAPAIAN MISI KABUPATEN MALANG „ MANTEB” PARUH WAKTU

REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN MAL TAHUN 2010-2015 ATAS IMPLEMENTASI DAN PENCAPAIAN VISI MISI KABUPATEN MALANG ‘MADEP MANTEB” PARUH WAKTU BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang

32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah t

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa rangka penyelenggaraan pemerintah, pemerintah daerah berkewajiban me perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu kesatuan dalam

perencanaan pembangunan nasional yang meliputi Rencana pemban

Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Me Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Substansi

RPJMD

menekankan

tentang

pentingnya

menerjem

secara arif VISI, MISI dan Agenda Kepala daerah terpilih ke dalam

sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuh aspirasi masyarakat, serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja

mengukur keberhasilan atau ketidakberhasilan pembangunan daerah d (lima) tahun ke depan.

Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembanguna

peraturan perundangan di era desentralisasi, memperlihatkan komitmen

pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, meka prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah yang berkela

2

Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan mem

kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan aku

konsisten dengan rencana lainnya yang relevan, juga kepemilikan rencana

of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stake

dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi penting untuk memastikan agar rencana yang disusun mendapatkan du optimal bagi implementasinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerin

Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nom Tahun

2008

telah

ditetapkan

proses

pelaksanaan

desentralisasi

Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada

untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan peren yang dapat menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa men kewenangan yang diberikan.

Selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) U

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemban

Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun

sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan, demikia

perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah t

disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perenc penganggaran,

pelaksanaan

dan

pengawasan,

sehingga

peren

pembangunan daerah harus disusun secara terpadu (integrated), t

(measurable), dapat dilaksanakan (aplicable) dan berkelanjutan (sustainable

Dengan perkembangan dan perubahan-perubahan peraturan ya

maka konsep, isi dan uraian RPJMD tentu dapat berubah pula menyes

perkembangan daerah yang ada. Review RPJMD lebih dimaksudkan agar p adanya

peningkatan

perekonomian

daerah

yang

cukup

signifikan

berdampak terhadap peningkatan fiskal daerah yang mendorong perluny

terhadap proyeksi pendapatan daerah. Hal ini tentunya akan berd terhadap peningkatan kemampuan pembiyaan belanja pembangunan

Kedua terbitnya regulasi baru tentang standar pelayanan minimal daerah

yang menyatakan bahwa dalam rangka menjamin sinkronisasi pemban

antara pusat dan daerah maka SPM ini harus terakomodir dalam do

rencana pembangunan daerah. Ketiga, seiring dengan adanya penin

kemampuan pembiyaan pembangunan daerah maka perlu ditajamkan k

rumusan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mencapai perc pencapaian pembangunan daerah serta sinergitas program pembangunan

3 B. Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan

Tujuan dari kegiatan Review Implementasi dan Capaian Visi dan pemerintah Kabupaten Malang “Madep Manteb”

Tahun 2010-2012 :

a. Tersedianya gambaran Implementasi, Realisasi dan Pencapaian V

Misi pemerintah Kabupaten Malang “Madep Manteb” Tahun 201

melalui identifikasi Program atau Kegiatan pada masing-masing SKP

b. Tersedianya data-data terkait relevansi Implementasi dan Pencapaia dan Misi pemerintah Kabupaten Malang “Madep Manteb” Tahun 2012 dengan program/kegiatan pada masing-masing SKPD

c. Tersedianya data terkait monitoring atas Implementasi dan Penca Visi dan Misi pemerintah Kabupaten Malang “Madep Manteb” 2010-2012 dengan program/kegiatan pada masing-masing SKPD d. Tersedianya meningkatkan

acuan kinerja

bagi

pemerintah

daerah

melalui

Kabupaten

Malang

kesesuaian

RPJMD

program/kegiatan masing-masing SKPD 2. Sasaran Sasaran dari kegiatan Review penilaian SKPD Kabupaten Malang sebagai berikut : a. Optimalisasi perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Malang “ MANTEB” dalam kerangka dokumen perencanaan dan pelaporan b. Penetapan Program/Kegiatan SKPD yang selaras dengan Visi da Kabupaten Malang “ MADEP MANTEB” C. Sistematika

Pada laporan kajian ini sistematika pembahasan yang digunakan sebagai b BAB I PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, kajian, manfaat kajian, dan sistematika pembahasan. BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini menjelaskan penelitian terdahulu serta teori-teori yang digu

dalam pemecahan masalah berkaitan dengan judul atau tema yang diangk pengkaji. BAB III METODE

4

BAB IV REVIEW SINERGISITAS PROGRAM DAN KEGIATAN DENGAN DAN MISI Bab ini menjelaskan tentang sinergisitas program dan kegiatan dengan visi misi Kabupaten Malang yang meliputi, Mandiri, Agamis, Dem

Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya saing. Bab ini juga mem

tentang Evaluasi Penerjemahan Madep Manteb dalam Program dan Kegiata tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malang. BAB V PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) DALAM TAHUN 2011-2012 Bab ini akan menguraikan

tentang pencapaian hasil (outcome)

pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Malang. BAB VI CAPAIAN VISI DAN MISI DALAM TAHUN 2011-2012

Dalam bab ini dijelaskan tentang pencapaian visi dan misi pada 2011-2 BAB VII TEMUAN DAN REKOMENDASI

Ini adalah bab yang paling penting di antara bab sebelumnya. Pada ba

dijelaskan tentang rekomendasi temuan kajian dan kebijakan yang harus d oleh pemerintah daerah terkait dengan keberadaan RPJMD Kabupaten.

5 BAB II KAJIAN TEORI A.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Perencanaan merupakan suatu proses aktivitas yang berorien

depan dengan memperkirakan berbagai hal agar aktivitas di masa depan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena orientasinya ke masa perencanaan

bersifat

memperkirakan

dan

memprediksikan

(meram

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional, logis dan dapat dilaksan

Pemerintah (Daerah) sebagai penyelenggara pembangunan dan se

abdi masyarakat, harus dapat merencanakan pembangunan, kini dan d yang akan datang. Sehingga untuk mendukung koordinasi antar

pembangunan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, menjamin terca

sumber daya secara efisien dan berkeadilan serta menjamin terciptanya in

sinkronisasi dan sinergis diperlukan suatu dokumen perencanaan, yaitu R

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang sesuai dengan amanah P

dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemban Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ini disusun maksud

menyediakan

sebuah

dokumen

perencanaan

komprehensi

tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan R

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

(Renja SKPD) sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Peren

Pembangunan Nasional, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Nega UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam menyusun RPJM ini, acuan utama yang digunakan

rumusan visi, misi, arah kebijakan dan rencana program indikatif Bup Wakil Bupati yang telah disampaikan kepada masyarakat pemilih melalui Paripurna DPRD dalam tahapan kampanye pemilihan pasangan Calon

Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung. Di samping itu penyusunan

Daerah ini juga mengacu kepada dokumen perencanaan nasional dan P Jawa Timur dan berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Pu Pemerintah Provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya

kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemeri yang berbeda.

Selain itu, RPJM ini juga disusun dengan memperhatikan s regional dan lokal seperti (1) statistik berbagai fungsi pemerintahan di

6

daya daerah; (2) statistik fungsi-fungsi pemerintahan di bidang sosial b

seperti kondisi tingkat kesehatan rata-rata masyarakat, angka kemi tingkat pengangguran, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi

pendidikan dasar dan menengah; (3) statistik bidang fisik prasarana, seper

pola penataan ruang dan kawasan andalan, kantong-kantong kemiskin kawasan tertinggal serta kondisi ekologi dan lingkungan hidup daerah kapasitas fiskal dan keuangan daerah.

Selanjutnya, karena berfungsi sebagai dokumen publik yang mera

daftar rencana kegiatan lima tahunan di bidang pelayanan umum pemerin

maka proses penyusunan RPJM Daerah ini juga dilakukan melalui seran

forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan seluruh

pelaku pembangunan setempat seperti Musrenbang. Karena pertimbang

walaupun RPJM ini bermula dari rumusan visi, misi, arah kebijakan dan r indikatif program kerja Bupati, maka matriks rencana program dan kegiat

tahunan yang diuraikan di dalam dokumen ini adalah hasil kesepakatan s

unsur pelaku pembangunan daerah ini, dengan tetap memperhatikan ke dan program strategis nasional dan provinsi.

Kabupaten Malang dengan tingkat kemiskinan yang relatif masih

dan bidang pertanian sebagai penyokong utama perekonomian merupak yang utama dalam pembangunan

lima tahun

kedepan.

Program-p

pembangunan yang dibahas lebih mengarah kepada peningkatan pend

petani melalui bidang pertanian karena lebih dari 80% penduduk Kab Malang bermata pencaharian dari pertanian dalam arti luas.

RPJM Daerah Kabupaten Malang disusun dengan maksud menye acuan resmi bagi Pemerintah Daerah (berupa RKPD) dan DPRD dalam me

Renstra SKPD, Renja SKPD sekaligus merupakan acuan pilihan-pilihan p kegiatan

tahunan

Musyawarah

daerah

Perencanaan

yang

akan

dibahas

Pembangunan

dalam

(Musrenbang)

rangkaian Daerah

berjenjang, yaitu mulai dari desa, kecamatan sampai tingkat kabupaten

karena itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana progra

kegiatan secara lintas sumber pembiayaan dari APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten. Berdasarkan pertimbangan ini, maka RPJM Daerah ini disusun maksud sebagai berikut : 1.

menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan ta Daerah Kabupaten Malang, yaitu RKPD;

2.

menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kab

Malang dan DPRD Kabupaten Malang dalam menentukan prioritas p

dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai APBD Kabupaten Malang

7 4.

menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang

konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujua

ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Mala 5.

memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah KabupatenMala DPRD KabupatenMalang dalam mencapai tujuan dengan cara me program dan kegiatan sercara terpadu, terarah dan terukur;

6.

memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah KabupatenMala

DPRD Kabupaten Malang untuk memahami dan menilai arah kebijak

program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang wakt tahunan. RPJM Daerah disusun mengacu kepada RPJM Nasional dan

Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya RPJM Daerah digunakan sebagai pe

dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (R SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renstra SKPD

berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang meru

penjabaran teknis RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah yang m

visi, misi, arah kebijakan teknis pemerintahan untuk jangka waktu lima ta dan disusun oleh setiap satuan kerja perangkat daerah.

Dokumen Renstra SKPD selanjutnya dijadikan sebagai acuan la

dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD, yaitu dokumen peren

tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai turunan Renstra

yang juga memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya. Do perencanaan

RKPD

seperti disebut di

atas

disusun

sebagai

do

perencanaan tahunan dan merupakan kompilasi kritis atas Renja SKPD

tahun anggaran dan merupakan bahan utama dalam pelaksanaan Musr Daerah. B.

Manajemen dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1.

Manajemen Pembangunan Daerah

Manajemen pembangunan merupakan suatu sistem pemban

yang dimulai dari sistem pengelolaan data dan informasi pend kebijakan pembangunan, sistem perencanaan dan penganggaran,

pengorganisasian dan pelaksanaan pembangunan, sistem penge

pembangunan, sistem evaluasi dan pemantauan pembangunan, dan

pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan. Manajemen pemban modern

menambahkan

sistem

teknologi

informatika

sebagai

mempermudah operasi sistem pembangunan.

Wujud pelaksanaan manajemen pembangunan yang paling

8

pembangunan daerah. Secara khusus berkenaan dengan pelak

manajemen pembangunan daerah, beberapa regulasi seputar man

pembangunan daerah perlu mendapatkan pemahaman yaitu UU Nom Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nom Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan UU SPPN, semua lembaga perencanaan pemban

baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah wajib menjalankan

perencanaan. Dokumen UU SPPN ini, telah menegaskan fungsi peren yang dilakukan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah secar ke dalam proses manajemen pembangunan agar terdapat kepastian atas

fungsi

pembangunan

perencanaan. bagi

Pemahaman

jajaran

berbagai

pemerintah

daerah

konsep

peren

merupakan

keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah, pema

konsep perencanaan pembangunan yang baik menjadi kebutuhan

jajaran pemeritah daerah. Dengan demikian penyusunan peren kebijakan

pembangunan

kemampuan

jajaran

daerah

pemerintah

yang

tepat

daerah

sangat

dalam

ditentukan

memahami

perencanaan pembangunan. Oleh karena itu pemahaman man perencanaan

pembangunan

perencanaan,

penetapan

yang

dimulai

kebijakan

dari

proses

pembangunan,

penyu

pelak

pembangunan, hingga kembali pada monitoring dan evaluasi menjadi

diperlukan oleh para pelaku pembangunan termasuk pelaku pemban daerah.

Sementara itu, sebagai wujud dari ketentuan Pasal 30 U

Undang 25 Tahun 2004 tentang SPPN, pemerintah juga mene

Peraturan Pemerintah terkait dengan UU SPPN. Peraturan pem

tersebut adalah PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendali

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Dalam dokumen PP 3

telah memuat tata cara pengendalian pelaksanaan rencana pemban seperti:

(1)

pengawasan

pemantauan pelaksanaan

pelaksanaan rencana

rencana

pembangunan

pembanguna dan

(3)

tata

pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan. Selain ketiga poin dokumen ini juga mengatur evaluasi pelaksanaan,pembangunan. 2.

Evaluasi Pembangunan Menurut Bryan & White (1987), evaluasi adalah upaya

mendokumentasi dan melakukan penilaian tentang apa yang terja juga mengapa hal itu terjadi, evaluasi yang paling sederhana

9

understanding and improvement of policy development and implemen

(evaluasi adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian

besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelak

kebijakan beserta perkembangannya). Pengertian tersebut menje

bahwa kegiatan evaluasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan

program sudah sesuai dengan tujuan utama, yang selanjutnya k

evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah suatu kebijaka

kegiatan dapat dikatakan layak diteruskan, perlu diperbaiki atau dih kegiatannya.

Menurut PP No. 39 Tahun 2006, Evaluasi adalah rangkaian k

membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan

(outcome) terhadap rencana dan standar. Sedangkan menurut Ern

Alexander dalam Aminudin (2007), metode evaluasi dapat diklasifik menjadi lima yaitu : a.

Before and after comparisons, metode ini mengkaji suatu penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan sesudahnya.

b.

Actual versus planned performance comparisons,

metode ini m

suatu obyek penelitian dengan membandingkan kondisi yan (actual) dengan ketetapan perencanaan yang ada (planned) c.

Experintal (controlled) model, metode yang mengkaji suatu penelitian

dengan

melakukan

percobaan

yang

terkendali

mengetahui kondisi yang diteliti. d.

Quasi experimental models, merupakan metode yang mengkaji obyek penelitian dengan

melakukan

percobaan

tanpa

mel

pengontrolan/pengendalian terhadap kondisi yang diteliti. e.

Cost oriented models, metode ini mengkaji suatu obyek penelitia

hanya berdasarkan pada penilaian biaya terhadap suatu rencana. Sementara Scriven (1999) membagi evaluasi dalam dua model yaitu : a.

Goal Free Evaluation Dalam

melaksanakan

memperhatikan

apa

evaluasi yang

program,

menjadi

tujuan

evaluator program,

tidak

yang

diperhatikan dalam program tersebut adalah bagaimana k

(kinerja) suatu program, dengan jalan mengidentifikasi penam

penampilan yang terjadi (pengaruh) baik hal-hal yang positif (ya

yang diharapkan) maupun hal-hal yang negatif (yang tidak dihara b.

Evaluasi formatif-sumatif Evaluasi formatif adalah suatu evaluasi yang biasanya dil

ketika suatu program tertentu sedang dikembangkan dan bi

10 informasi

evaluatif

yang

bermanfaat

untuk

memperbaiki

program. Ada dua faktor yang mempengaruhi kegunaan e formatif, yaitu kontrol dan waktu. Evaluasi sumatif yaitu penilaian hasil-hasil yang telah secara keseluruhan dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. pelaksanaan pada saat akhir proyek sesuai dengan jangka proyek dilaksanakan. Untuk evaluasi yang menilai dampak dapat

dilaksanakan

setelah

proyek

berakhir

dan

diperhitu

dampaknya sudah terlihat nyata. Menurut P.P No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penge dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan,

di

pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada b tahapan yang berbeda, yaitu : 1)

Evaluasi

pada

Tahap

Perencanaan

(ex-ante),

yaitu

e

dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan

tujuan untuk memilih dan menentukan skala priorita

berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujua telah dirumuskan sebelumnya; 2)

Evaluasi

pada

Tahap

Pelaksanaan

(on-going),

yaitu

e

dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan

menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana diband dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, dan 3)

Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post), yaitu e

yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir diarahkan

untuk

melihat

(keluaran/hasil/dampak) program

apakah mampu

penc

mengatasi

m

pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digu untuk

menilai

efisiensi

masukan), efektivitas ataupun manfaat

(keluaran

(hasil

(dampak

dan

dan

dampak

terhadap

hasil

diband

terhadap

kebutuhan)

sa

dari

program. C.

Indikator Keberhasilan Pembangunan

Pada dasarnya ada beragam perspektif yang bisa dijadikan in

utama dalam pencapaian pembangunan. Pembangunan selalu menim

dampak, baik positif maupun negative. Oleh karena itu dibutuhkan in

sebagai tolok ukur terjadinya pembangunan. Berikut ini disajikan be indikator pembangunan,

yang

secara

garis besar

dapat

di

kelom

11 a.

GNP/GDP per Kapita

yaitu GNP/GDP dibagi dengan umlah penduduk. GNP/GDP adala akhir

barang

perekonomian

dan

jasa

(masyarakat)

yang

berhasil

pada

suatu

diproduksi periode

oleh

waktu

t

(biasanya satu tahun). Jika GNP/GDP tersebut dibagi dengan penduduk maka didapatkan GNP/GDP per kapita. Klasifikasi

Negara

berdasarkan

GNP/GDP

atau

ke

pendapatannya dapat saja berubah pada setiap edisi publikas

Dunia. Sebagai contoh, Bank Dunia pada tahun 1995 mengkla

Negara berdasarkan tingkatan GNP/GDP per kapita sebagai beriku 1)

Negara berpenghasilan rendah, adalah kelompok Negara dengan GNP per kapita kurang atau sama dengan US$ 695.

2)

Negara berpenghasilan menengah adalah kelompok Negara dengan GNP/GDP per kapita lebih dari US$ 695 namun dari US$ 8.626.

3)

Negara berpenghasilan

tinggi adalah

kelompok

Negara

dengan GNP/GDP per kapita di atas US$ 8.626.

Kelemahan dari indikator ini, tidak memasukkan produksi yan melalui pasar seperti dalam perekonomian subsisten, jasa ibu

Tangga, transaksi barang bekas, kerusakan lingkungan, dan m distribusi pendapatan. b.

Growth (Pertumbuhan), yaitu perubahan output (GNP/GDP) yang terjadi selama satu waktu

tertentu

(satu

tahun).

Bank

Dunia

pada

tahun

memperkenalkan beberapa sebutan menyangkut pertumbuhan e Negara-negara di dunia yaitu; 1) High Performing Asian Economies (HPAEs), yang diidentifikasi

memiliki cirri umum yang sama, seperti pertumbuhan ekspo cepat. Kelompok HPAEs ini dibagi lagi menurut lamanya

sukses mempertahankan pertumbuhan ekonomi, yaitu: Pert

macan Asia, biasanya diidentikkan dengan Hongkong, Korea S

Singapura, dan Taiwan. Negara-negara ini tingkat pertum ekonominya amat cepat dan mulai mendekati rangking

berpenghasilan tinggi. Kedua, Newly Industrializing Economies

meliputi Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Kelompok Negara

ini memilki rata-rata pertumbuhan GDP riil sebesar 5,5 per s tahun.

2) Asia Timur mencakup semua Negara berpenghasilan renda menengah di kawasan Asia Timur dan Tenggara serta Pasifik.

12

Hungaria, Polandia, Portugal, Rumania, Turki, dan bekas Yug

dan semua Negara di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah Afganistan. 5) Sub-Sahara Afrika meliputi semua Negara di sebelah selatan Sahara termasuk Afrika Selatan.

6) Amerika Latin dan Karibia terdiri atas semua Negara Amerik KAribia di sebelah Selatan Amerika Serikat. c.

GDP per Kapita dengan Purchasing Power Parity Perbandingan antar negara berdasarkan GNP/GDP per kapita se

menyesatkan. Hal ini disebabkan adanya pengkonversian peng suatu negara ke dalam satu mata uang yang sama (US dollar) kurs resmi. Kurs nominal ini tidak mencerminkan kemampuan

daya beli mata uang yang berlainan, sehingga kesalahan sering m

saat dilakukan perbandingan kinerja antarnegara. Oleh kare Purchasing

Power

Parity

(PPP)

dianjurkan

sebagai

Pem

Pendapatan. d.

Perubahan Struktur Ekonomi

Mengukur tingkat kemajuan struktur produksi (Pertanian, manu

dan jasa-jasa). Peranan sector pertanian akan menurun untuk m

kesempatan bagi tampilnya sector-sektor manufaktur dan jasa

secara sengaja senantiasa diupayakan agar terus berkembang

karena itu, strategi pembangunan biasanya berfokus pada upaya

menciptakan industrialisasi secara besar-besaran sehingga kada mengorbankan

kepentingan

pembangunan

sector

perrtania

daerah pedesaan pada umumnya. e.

Kesempatan Kerja Rendahnya

sifat

kewirausahaan

penduduk

di

negara

berkembang, memaksa pemerintah di negara-negara tersebut

menyiapkan dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyara Dengan

pencapaian

diharapkan

akan

tingkat

pertumbuhan

menciptakan

lapangan

ekonomi

yang

pekerjaan

dan

b

tinggi

negara

peluang ekonomi lainnya. f.

Pengangguran Tingkat

pertumbuhan

penduduk

yang

di

berkembang, pada akhirnya menjadi bom waktu sekitar 15

dengan 20 tahun kemudian, pada saat mereka masuk sebagai an kerja.

Besarnya

angkatan

kerja

yang

tersedia

di

negara

berkembang, tidak diikuti dengan penyediaan lapangan kerj

mereka sehingga menyebabkan angka pengangguran menjadi

13

Indikator sosial adalah indikator dalam bidang sosialyang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam

sosial. Adapun indikator sosial yang bisa dijadikan alat ukur penc pembangunan adalah sebagai berikut : a. Indeks Mutu Hidup (IMH) merupakan indeks gabungan dari 1) Harapan hidup pada usia 1 angka

kematian,

dan

tingkat

melek

huruf.

Untuk

masing-

indikator, kinerja ekonomi suatu negara dinyatakan dalam skala 1 100, dimana 1 merupakan kinerja terjelek, sedangkan 100 adalah terbaik. b. Human Development Index (HDI),

mencoba merangking semua negara dalam skala 0 (sebagai tin

pembangunan manusia yang terendah) hingga 1 (Pembangunan m

yang tertinggi) berdasarkan atas 3 tujuan atau produk pemban yaitu: 1) Tingkat Harapan Hidup, 2) Pengetahuan yang diukur rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat m

(diberi bobot dua pertiga) dan rata-rata tahun sekolah (diberi

sepertiga), dan 3) Penghasilan yang diukur dengan pendapatan per

riil yang telah disesuaikan, yaitu disesuaikan menurut daya be

uang masing-masing negara dan asumsi menurunnya utilitas m penghasilan dengan cepat. Indikator kunci pembangunan sosial ekonomi lainnya versi

Nations Research Institute on Sosial Development (UNRISD) yang dikel

pada tahun 1970, terdiri atas 7 indikator ekonomi dan 9 indikator masing-masing: a. Harapan Hidup b. Persentase penduduk di daerah sebanyak 20.000 atau lebih c. konsumsi protein hewani per kapita per hari d. Kombinasi tingkat pendidikan dasar dan menengah e. Rasio pendidikan luar sekolah f. Rata-rata jumlah orang per kamar g. Sirkulasi surat kabar per 1000 penduduk

h. Persentase penduduk usia kerja dengan listrik, gas, air dan sebagai i. Produksi pertanian per pekerja pria di sector pertanian j. Persentase tenaga kerja pria dewasa di pertanian k. Konsumsi listrik, kw per kapita l. Konsumsi baja, kg per kapita m. konsumsi energi, ekuivalen kg batu bara per kapita

14

Sementara itu indikator yang biasa digunakan untuk me indikator pembangunan di Indonesia adalah sebagai berikut : a. Laju Peningkatan Pendapatan b. Laju Penurunan Jumlah Kecamatan Miskin c. Laju Penurunan ketimpangan penerimaan pendapatan d. Laju penurunan kesenjangan harapan hidup e. Laju pengurangan angka kematian bayi f. Laju pengurangan melek huruf g. Laju penurunan pertumbuhan penduduk h. Komponen Dasar Pembangunan

Prof. Goulet mengatakan bahwa setidaknya ada tiga komponen atau nilai inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman

untuk memahami pembangunan yang paling hakiki. Ketiga komponen tersebut

adalah

kecukupan

(sustenance),

jati

diri

(self-esteem)

kebebasan (freedom). Ketiga hal inilah yang merupakan tujuan poko

harus dicapai oleh setiap orang dan masyarakat melalui pemban Ketiganya

berkaitan

secara

langsung

dengan

kebutuhan-keb

manusia yang paling mendasar, yang terwujud dalam berbagai

manifestasi (bentuk) di hampir semua masyarakat dan budaya sep zaman. a.

Kecukupan (Sustanance)

Kecukupan, Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-keb dasar.

Kecukupan

disini

bukan

hanya

menyangkut

ma

melainkan mewakili semua hal yang merupakan kebutuhan

manusia secara fisik. Semua orang pasti punya kebutuhan das

yang disebut sebagai kebutuhan dasar adalah segala sesuatu ya tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang.

Kebutuhan dasar ini meliputi pangan, sandang, papan, kes

dan keamanan. Jika satu saja dari sekian banyak kebutuhan

tidak terpenuhi maka munculah kondisi “keterbelakangan ab Fungsi dasar dari semua kegiatan ekonomi pada hakekatnya

untuk menyediakan sebanyak mungkin perangkat dan beka menghindari

segala

kesengsaraan

dan

ketidak

berdayaan

diakibatkan oleh kekurangan pangan, sandang, papan, kesehata

keamanan.Atas dasar itulah kita bisa menyatakan bahwa keber

pembangunan itu merupakan prasyarat bagi membaiknya k kehidupan. b.

Jati Diri (Self-Esteem)

15 jati diri itu sendiri bukan hal yang sepele. Sekali jati diri kita maka kita akan kehilangan segala-galanya. c.

Kebebasan (Freedom)

Kebebasan dari sikap menghamba, adalah konsep kemer manusia. Kebebasan di sini hendaknya diartikan secara luas

kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak diperbuda pengejaran aspek-aspek materiil dalam kehidupan ini. Kebebasan

di

sini

juga

harus

diartikan

sebagai

keb

terhadap ajaran-ajaran yang dogmatis. Jika kita memiliki kebeb berarti untuk selamanya kita mampu berpikir jernih dan menila

sesuatu atas dasar keyakinan, pikiran sehat, dan hati nura sendiri.

Kebebasan juga meliputi kemampuan individual atau mas

untuk memilih satu atau sebagian dari sekian banyak piliha tersedia. Dengan adanya kebebasan, kita tidak semata-mata melainkan kitalah yang akan memilih. d.

Penelitian Terdahulu

Noorbakhsh (1999), dalam penelitiannya tentang Analisis Pe

Restrukturisasi Hutang yang Diselenggarakan Bank Dunia (World

terhadap Indeks Pembangunan Manusia (human development i

HDI) negara-negara sedang berkembang. Penelitian dilakukan ter 86

negara

sedang

berkembang

pada

tahun

1992.

Noor

menyusun model menurut klasifikasi negara-negara yang dikel World

Bank,

yakni

:

(a)

restrukturisasi

intensif

(early-in

adjustment lending = EAL), (b) restrukturisasi (other adjustment l

= OAL) dan (c) non restrukturisasi (non-adjustment lending = Dengan menggunakan analisis regressi. Hasil penelitian mem kesimpulan bahwa negara-negara yang termasuk kategori EA

signifikan mempengaruhi HDI. Ini menjadi pukulan bagi World B

mana semestinya negara-negara EAL menerima pengaruh lebih terhadap pembangunan manusianya. Dalam penelitian ini, In termasuk dalam kategori negara OAL.

Ranis dan Stewart (2004) dalam penelitiannya tentang Pe

Timbal-Balik antara Pertumbuhan Ekonomi (Economic Growt Pembangunan

Manusia

(Human Development) di

Negara

Amerika Latin. Mereka menggunakan model regressi dengan pers

simultan, masing-masing untuk persamaan pertumbuhan ekono pembangunan manusia. Pembangunan manusia dengan proksi kematian

bayi

(HD)

dipengaruhi

oleh

variabel-variabel

16 primary school digunakan

enrollment rate

adalah

regressi

=

FPS).

Metode

penelitian

berganda.

Beliau

menyim

pembangunan manusia tidak signifikan dipengaruhi pertum ekonomi,

sehingga

penelitian

ini

memiliki

kelemahan

menjelaskan pengaruh timbal-balik antara pembangunan manu

pertumbuhan ekonomi. Hanya variabel FPS di luar dumm signifikan

menjelaskan

pembangunan

manusia

di

negara

Amerika Latin. Penggunaan tingkat kematian bayi sebagai

pembangunan manusia diperkirakan sebagai penyebab tidak b

hasil estimasi. Terutama dikaitkan dengan PEE yang relati

berhubungan dengan tingkat kematian bayi. Akan lebih ba

menggunakan variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehat

Brata (2004), dalam penelitiannya tentang Hubungan Timba

Antara Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Kabupate di Indonesia. Brata dalam model penelitiannya menggunakan v

variabel output regional (Y) proksi kinerja ekonomi, angka h hidup (LER) proksi pembangunan manusia, persentase rumah yang memiliki air bersih (WATER) proksi distribusi pendapatan, untuk daerah penghasil migas (dOIL) dan dummy untuk perkotaan (dCITY). Dengan menggunakan metode regressi be ditemukan dua variabel penjelas yang berpengaruh signifikan

dummy, yaitu WATER dan Y. WATER berpengaruh negatif te

LER. Secara teoritis antara distribusi pendapatan dan pemban manusia berlaku hubungan positif, sehingga ada kemungkinan WATER

masih

kurang

tepat

sebagai

proksi

variabel

di

pendapatan. Sementara koefisien positif dari variabel Y menun bahwa

kinerja ekonomi

yang

baik memungkinkan

pemban

manusia yang baik pula. Aloysius Pengaruh

Gunadi

pengeluaran

Brata

(2005),

Pemerintah

dalam Daerah

penelitiannya Khususnya

Pendidikan dan Kesehatan (IPP), Investasi Swasta (IS) dan Dis

Pendapatan Proksi Indeks Gini (IG) terhadap Indeks Pemban

Manusia (IPM) dalam Konteks Regional (Antarprovinsi) di Ind

Dengan menggunakan metode regressi berganda, beliau mene

variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kes memberikan

pengaruh

positif

terhadap

pembangunan

m

Semakin besar alokasi pengeluaran bidang pendidikan dan kes

semakin baik pula IPM dicapai. Variabel investasi swasta berpe

negatif terhadap IPM. Hal ini dimungkinkan karena karak

17

yang berarti pada jangka panjang akan semakin sulit meningk kualitas SDM melalui distribusi pendapatan. Charisma

(2008)

dalam

penelitiannya

tentang,

A

Pembangunan Manusia di Indonesia., dengan menggunakan regressi berganda

mengatakan

bahwa

secara

parsial

(T-St

menunjukkan variabel pengeluaran konsumsi rumah tangga

makanan (PRM) berpengaruh negatif terhadap pembangunan m di Indonesia, variabel pengeluaran konsumsi rumah tangga

bukan makanan (PRB) berpengaruh positif terhadap pemban

manusia di Indonesia, variabel Pemerintah untuk Pendidikan

berpengaruh positif terhadap perkembangan pembangunan m

variabel Rasio Penduduk Miskin (RPM) negatif terhadap pemban nasional di Indonesia, variabel krisis ekonomi (D) berpengaruh

terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Hasil uji stimul statistik) menunjukkan secara bersama-sama (serempak), v

variabel bebas (PRM, PRB, RPM, PPD dan D) berpengaruh te

variabel terikat (IPM). Hasil estimasi telah memenuhi uji kese

model untuk uji serempak, sehingga hasil estimasi dapat digu untuk analisis.

18 BAB III METODE

Dalam melakukan kajian dokumen dibutuhkan metode yang sesua

tujuan dan sasaran penelitian dapat dicapai. Metode kajian adalah cara ata

yang ditempuh sehubungan dengan kajian yang dilakukan dengan memiliki la

langkah sistematis. “Desain penelitian harus sesuai dengan metode penelitia dipilih. Prosedur serta alat yang digunakan dalam penelitian harus cocok metode penelitian yang digunakan” (Nazir, 2003:44). A.

Jenis Kajian

Secara umum jenis kajian dibedakan menjadi dua, yaitu kajian kua dan kajian kualitatif. Dalam kajian ini, jenis kajian yang digunakan

gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. “Penelitian dengan pend

kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka

diolah dengan metoda statistika” (Azwar, 2010:5). Analisis kuantitatif digu

untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat pengukuran ku

(jumlah dan angka/dapat diukur). Analisis kuantitatif didasarkan pada a

variabel-variabel yang dapat dijelaskan secara kuantitas dengan rumus atau alat analisis pasti.

Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang mendasarka

pengamatan, observasi dan wawancara dengan subyek penelitian. D

menggunakan metode kualitatif ini peneliti akan mengetahui secara me

tetang apa yang sedang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif dalam ka hanya digunakan sebagai pendukung saja. Dalam penelitian ini yan ditekankan adalah analisis data kuantitatif.

19 B.

Tahapan Review

Prosedur Review kinerja SKPD Kabupaten Malang akan dilakukan m tahapan-tahapan sebagai berikut : Kajian Teoritis dan Hukum

Survei SKPD

Kompilasi dan Analisa Data

Konsultasi

Penyusunan Laporan

Penjelasan dari masing-masing tahapan adalah sebagai berikut : 1.

Tahapan Kajian Teoritis dan Hukum

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, RPJMD mengacu

prinsip-prinsip yang berkaitan dengan sistem perencanaan yang

Sistem perencanaan yang baik mengacu pada prinsip-prinsip antar disusun

secara

terpadu

(integrated),

terukur

(measurable),

dilaksanakan (aplicable) dan berkelanjutan (sustainable). Selain itu, sebagai bagian dari dokumen perencanaan publik, diharapkan

memenuhi

kaidah

penyusunan

rencana

yang

sist

terpadu, transparan dan akuntabel, konsisten dengan rencana lainny

relevan. Karena itu, review atas RPJMD akan memerlukan pend

teoritis yang bisa mencakup aspek-aspek perencanaan publik tersebut Selain itu, RPJMD adalah sebuah dokumen perencanaan

yang disahkan sebagai sebuah peraturan daerah. Karenanya, kebe

RPJMD merupakan bagian dari produk hukum daerah, yang pengatu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Produk Hukum Daerah.

Adanya ketentuan mengenai hierarki yang merupakan penjen

setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pad

20 Terkait dengan review atas RPJMD Kabupaten Malang ini peraturan yang dikaji adalah :

a. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan D

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-U

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-U Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, T Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

R

Pembangunan Daerah.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelak

Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, T Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

R

Pembangunan Daerah.

Selain terhadap ketiga peraturan tersebut, akan dilakukan juga terhadap sejumlah peraturan lain yang relevan yang masih berkaitan sistem pemerintahan di daerah, baik di tingkat PP maupun Permen. 2.

Tahapan Survei SKPD

Tahapan survey SKPD dilakukan guna mengumpulkan da

program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh SKPD di Kab

Malang. SKPD yang menjadi sasaran adalah seluruh SKPD kecual

kecamatan yang berjumlah total sebanyak 53 SKPD. Adapun dat dikumpulkan dari SKPD antara lain adalah : a. Dokumen Renstra SKPD b. Dokumen Renja SKPD dari tahun 2011, 2012 dan 2013 c. Dokumen Lakip SKPD dari tahun 2010, 2011 dan 2012 Selain

pengumpulan

dokumen

perencanaan

dan

lapora

masing-masing SKPD, akan dilakukan penggalian informasi dari SKPD

terkait

dengan

peranan

masing-masing

SKPD

terkait

pencapaian sasaran prioritas yang tertuang di dalam RPJMD. 3.

Tahapan Kompilasi dan analisa data

Tahapan ini dilakukan untuk mengolah data yang diperoleh

21 b. Klasifikasi data

Setelah database terbentuk, maka akan dibuat pengelompoka

berdasarkan kategori atau klasifikasi tertentu. Pengklasifikasian

dipakai adalah dengan mengelompokkan jenis program dan kegiat seluruh SKPD. Data ini kemudian dipilah berdasarkan jenis pelayanan untuk urusan wajib dan pilihan sesuai dengan PP No 8 2008. c. Analisa data 1) Selanjutnya, akan dilakukan analisa terhadap data yang diklasifikasikan, dengan memakai kerangka Visi dan Misi

Manteb seperti yang tertuang dalam RPJMD. Hasil dari ana

adalah penilaian apakah program dan kegiatan dari masing-

SKPD sudah sesuai dengan Visi dan Misi Madep Manteb

pengelompokan secara spesifik kesesuaian dengan masing-mas dan misi seperti yang ada di dalam RPJMD.

2) Analisa berikutnya yang dilakukan adalah menyesuaikan m

masing program dan kegiatan yang sudah dinilai sesuai dengan Manteb, dengan indikator kinerja kunci dari masing-masing seperti yang diatur dalam PP No 8/2008. 4.

Tahapan Konsultasi Publik

Konsultasi adalah metode pelaksanaan kegiatan untuk memb

kesempatan kepada public/stake holders untuk memberikan sara masukan terhadap penyesuaian materi hasil akhir kegiatan. 5.

Tahapan Penyusunan Laporan

Merupakan tahapan akhir dari kegiatan yang akan mengh keluaran dan deliverables dari kegiatan. Laporan yang disusun akan

dokumen hasil kajian review kesesuaian antara program dan kegiatan

terhadap RPJMD Kabupaten Malang, beserta data-data pendukun diperlukan (lampiran).

22 BAB IV REVIEW SINERGISITAS PROGRAM DAN KEGIATAN DENGAN VISI DAN MISI

Pada bab ini dibahas tentang kesesuaian antara dokumen progra

kegiatan dengan Madep Manteb yang menjadi visi besar Kabupaten Malang. D

cara mengidentifikasi seluruh program dan kegiatan yang ada di dalam R

Mengkaji dan mengkategorisasikan kegiatan itu masuk dalam salah satu visi Mantep atau tidak.

Dari Kajian yang telah dilakukan, secara garis besar program dan k yang ada di RPJMD sesuai dengan Visi Madep Manteb. Kecuali belum memberikan porsi pada kegiatan yang mendukung visi agamis. Untuk lebih jelasnya program yang masuk dalam kategorisasi Manteb, sebagai berikut:

22

BAB IV REVIEW SINERGISITAS PROGRAM DAN KEGIATAN DENGAN VISI DAN MISI

Pada bab ini dibahas tentang kesesuaian antara dokumen program dan kegiatan dengan Madep Manteb yang menjadi visi besar Kabupaten Malang. Dengan cara mengidentifikasi seluruh program dan kegiatan yang ada di dalam RPJMD. Mengkaji dan mengkategorisasikan kegiatan itu masuk dalam salah satu visi Madep Mantep atau tidak. Dari Kajian yang telah dilakukan, secara garis besar program dan kegiatan yang ada di RPJMD sesuai dengan Visi Madep Manteb. Kecuali belum banyak memberikan porsi pada kegiatan yang mendukung visi agamis. Untuk lebih jelasnya program yang masuk dalam kategorisasi Madep Manteb, sebagai berikut :

23

A.

Identifikasi Kesesuaian Program, Kegiatan Indikator dengan Visi dan Misi

MANDIRI URUSAN PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan Perencanaan Pembangunan Jembatan Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan

Uraian TersusunyaDokumenperencanaanteknisyang tepat waktu Tersedianya Dokumen perencanaan teknis yang tepat waktu Kegiatan pembangnan jalan yang terawasi tepat waktu Jumlah Kegiatan pembangunan jembatan yang terawasi tepat waktu

SKPD Penanggung Jawab Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga

Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong Kegiatan Perencanaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengawasan Teknis Pembangunan Turap/Talud

Uraian Tersusunya Dokumen perencanaan teknis yang tepat waktu Jumlah Panjang Plengsengan yang terbangun Jumlah Kegiatan pembangunan plengsengan yang terawasi tepat waktu

SKPD Penanggung Jawab Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga

24

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi /pemeliharaan jalan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Pengawasan Teknis Rehabilitasi /pemeliharaan jalan

Uraian Jumlah Kegiatan yang tersedia Dokumen perencanaan teknis yang tepat waktu Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang Terpelihara Jumlah Kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan yang terawasi tepat waktu Terjaganya Kondisi Jalan Kabupaten Malang

SKPD Penanggung Jawab Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Kegiatan Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

Uraian Kondisi Jalan Jalan Kabupaten terinspeksi

SKPD Penanggung Jawab Dinas Bina Marga

Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Kegiatan Rehabilitasi Jalan dalam kondisi tanggap darurat Rehabilitasi Jembatan dalam kondisi tanggap darurat

Uraian Jalan yang membutuhkan penanganan mendesak tertangani Jembatan yang membutuhkan penanganan mendesak tertangani

SKPD Penanggung Jawab Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga

25

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Berat Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan

Uraian Jumlah Alat Berat terpelihara bertambah Jumlah Alat Laboratorium terkalibrasi

SKPD Penanggung Jawab Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Uraian Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang tersedia. Jumlah Panjang Jembatan Desa tertangani meningkat Jumlah Kegiatan yang tersedia Dokumen perencanaan teknis yang tepat waktu

Pengawasan Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Jumlah Kegiatan yang terawasi tepat waktu

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan

Termonitoringnya paket pekerjaan

SKPD Penanggung Jawab Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Bag. Adm.

Pengelolaan Sistem Informasi/Data base Jalan dan jembatan Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi/ data base jalan dan jembatan

Uraian Terlaksananya Penyusunan DataBase Jalan Poros Desa dan PJU

SKPD Penanggung Jawab Dinas Bina Marga

26

Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum

Uraian

SKPD Penanggung Jawab

Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Pelengkap Jalan dan PJU

Dinas Bina Marga

Terlaksananya Pemasangan dan Pemeliharaan PJU

Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga

Pengelolaan Pohon Tepi Jalan

Terlaksananya Pembangunan Drainase/Trotoar Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/Trotoar Terlaksananya Pengelolaan Pohon Tepi Jalan

Pengawasan Teknis Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum

Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Pelengkap Jalan dan PJU

Dinas Bina Marga

Uraian


Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Pembangunan Drainase/ Trotoar Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/ Trotoar

Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan

Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jaringan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Irigasi Jaringan Irigasi Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Irigasi Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Terlaksananya Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Dibangun yang telah di bangun Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendataan dan Identifikasi Jaringan Irigasi dan Terlaksananya Pendataan dan Identifikasi Jaringan Bangunan Pengairan Lainnya Irigasi dan Bangunan Pengairan Lainnya

Dinas Pengairan Dinas Pengairan Dinas Pengairan Dinas Pengairan Dinas Pengairan

27

Verifikasi Teknis dan Pengendalian Mutu Bidang Pengairan Perencanaan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Aset Tanah Negara yang dikelola Dinas Pengairan

Terlaksananya Verifikasi Teknis dan Pengendalian Mutu Bidang Pengairan Perencanaan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Aset Tanah Negara yang dikelola Dinas Pengairan

Dinas Pengairan Dinas Pengairan Dinas Pengairan

Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Uraian Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

SKPD Penanggung Jawab Dinas Pengairan Dinas Pengairan Dinas Pengairan

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Uraian Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

SKPD Penanggung Jawab Dinas Pengairan

28

Program Pengendalian Banjir Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan Sungai Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Uraian Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Terlaksananya Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan Sungai Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

SKPD Penanggung Jawab Dinas Pengairan Dinas Pengairan Dinas Pengairan

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Uraian Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

SKPD Penanggung Jawab Dinas Pengairan Dinas Pengairan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Kegiatan Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum Perencanaan dan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Bersih Dan PLP

Uraian Jumlah sarana dan prasarana air Limbah yang tersedia. Jumlah Pengelola Air Bersih perdesaan yang terfasilitasi Jumlah Karya Perencanaan yang tersedia

SKPD Penanggung Jawab Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

29

URUSAN PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Kegiatan Penyusunan Data Base Pengembangan Perumahan

Uraian Terwujudnya database pengembangan perumahan berdasarkan peraturan Daerah (RTRW,RJTRK) secara sinergi

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Terwujudnya septitan komunal di perumahan formal Sederhana Sehat Penyediaan makam estate Kelengkapan fasilitas umum dan fasilitas sosial

SKPD Penanggung Jawab Kantor Perumahan Kantor Perumahan Kantor Perumahan

Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan

Uraian


Penyusunan Standart Pelayanan Minimal, Norma Prosedur Standart Kriteria

Tersedianya pelayanan public pada pengembang

Kantor Perumahan

Sosialisasi Rumah Layak Huni dan Layak Lingkungan

TercapainyapemahamanRumahLayakHuni

Kantor Perumahan

Pemberdayaan Komunitas Perumahan Kegiatan

Uraian

Fasilitasi dan Stimulasi Bantuan untuk Keluarga Tersedianya dan terbentuknya rumah dan Miskin dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) lingkungan sehat layak huni

SKPD Penanggung Jawab Kantor Perumahan

30

Program Pengelolaan Areal Pemakaman Kegiatan

Uraian

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman Pelayanan perijinan pemakaman

Terpeliharanya TMP/TMB dengan baik sebagai sarana pelestarian dan pengamalan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan Terlayaninya pemakaman

SKPD Penanggung Jawab Dinas Sosial DCKTR

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Kegiatan

Uraian

Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

Terealisasinya Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran Terealisasinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

SKPD Penanggung Jawab Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Data/Informasi Kegiatan

Uraian


Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Terlaksananya kegiatan penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi Kab. Malang

BAPPEDA

Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Terkumpulnya Data Proyek 2011

Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Data/informasi kebutuhan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan

Bagian Adm. Pembangunan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

31

Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Tersusunnya topik dan judul penelitian

Badan Penelitian dan Pengembangan

Program Kerjasama Pembangunan Kegiatan Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Uraian Fasilitasi Kerjasama dengan daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Malang Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama

SKPD Penanggung Jawab Bagian Kerjasama Bagian Kerjasama

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Uraian Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan wilayah

SKPD Penanggung Jawab BAPPEDA

Program Perencanaan Pembangunan Kota-kota Menengah dan Besar Kegiatan Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan

Uraian Tersusunnya dokumen rencana induk perumahan dan permukiman Kabupaten Malang


32

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD) Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembagunan Daerah Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana (Kajianstrategi Kebijakan Pemerintah DaerahYang Berkelanjutan) Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Uraian


Terlaksananya sosialisasi RPJMD

BAPPEDA

Terlaksannya bimbingan teknis penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Kec

BAPPEDA Badan Penelitian dan Pengembangan

Buku hasil kajian Tersosialisasinya peluang dan pemanfaatan kerjasama dengan lembaga/ Badan Usaha dari dalam dan Luar Negeri

Bagian Kerjasama

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan

Uraian


Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2013

Terselenggaranya kegiatan penyusunan rancangan dan draf Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Tahun 2012 dan KUA dan PPAS Tahun 2012

BAPPEDA

Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Tersedianya buku monitoring dan evaluasi

BAPPEDA

Program Perencanaan Sosial Budaya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemerintahan dan Sosbud

Uraian Terselenggaranya koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan dan sosbud


33

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Uraian Terlaksananya Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan bidang Perekonomian dan Kesra Tersedianya buku hasil kajian penelitian tentang daya saing ekonomi di Kab. Malang

SKPD Penanggung Jawab BAPPEDA BAPPEDA Badan Penelitian dan Pengembangan

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Kegiatan

Uraian

Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian SDA Tersusunnya masterplan pengendalian SDA dan & Lingkungan Hidup lingkungan hidup di Kab.Malang Koordinasi penyusunan Masterplan Prasarana Tersusunnya masterplan infrastuktur kawasan Perhubungan Daerah perkotaan Kepanjen Terlaksananya kegiatan monev bid.perencanaan Monitoring, Evaluasi, & Pelaporan sarana dan prasarana

SKPD Penanggung Jawab BAPPEDA BAPPEDA BAPPEDA

URUSAN PERHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Uraian Terselesaikannya buku dokumen hasil studi manajemen rekayasa lalulintas di kota kepanjen.

SKPD Penanggung Jawab Dis hubkominfo

34

Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor.

Uraian Terselenggaranya service, penyediaan suku cadang dan kalibrasi alat uji


Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Kegiatan

Uraian


Pembangunan halte

Tersedianya fasilitas pendukung LLAJ

Dis hubkominfo

Pembangunan drainase dan tembok penahan di terminal Perluasan pembangunan terminal

Terlaksananya pembangunan drainase dan tembok penahan Tersedianyabangunandi terminal

Pembangunan fasilitas pendukung di terminal

Tersedianya bangunan ruang tunggu penumpang dan kios

Dis hubkominfo

Pembangunan relokasi gedung terminal Talangagung (tahap I)

Tersedianya bangunan relokasi terminal tahap I

Dis hubkominfo

Dis hubkominfo Dis hubkominfo

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Kegiatan Pengadaan sarana pendukung pelayanan pengujian kendaraan bermotor

Uraian Tersedianya sarana untuk pelayanan


35

URUSAN PERTANAHAN Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kegiatan

Uraian


Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Tersedianya tanah asset Pemkab. Malang untuk kepentingan pembangunan

Bagian Pertanahan

Kegiatan Pensertipikatan Tanah Aset Pemkab Malang

Pengamanan tanah asset Pemkab Malang

Bagian Pertanahan

Kegiatan Inventarisasi Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah

Tersedianya data subyek dan obyek redistribusi tanah Meningkatnya pengetahuan aparatur tentang hukum pertanahan

Kegiatan Penyuluhan Hukum Pertanahan

Bagian Pertanahan Bagian Pertanahan

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Kegiatan

Uraian

Fasilitasi Masalah Pertanahan di Kabupaten Malang

Tertanganinya masalah pertanahan di Kabupaten Malang

SKPD Penanggung Jawab Bagian Pertanahan

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan administrasi kependudukan Uraian


Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

Tersedianya Sistem Pelayanan SIAK di 33 Kecamatan bagi seluruh Wajib KTP pada Masyarakat Kabupaten Malang

DinasKependudukan dan Catatan Sipil

Pengelolaan Dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

Tersediannya pelaporan dan Sistem informasi Kependudukan

Kegiatan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

36

Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan

Tersedianya blangko dokumen Kependudukan dan Akta pencatatan sipil bagi penduduk Kabupaten Malang

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

Masyarakat Kabupaten Malang

Pelatihan Pengelolaan Tenaga Siak

Meningkatnya kualitas SDM bidang teknologi Informasi dan Pelayanan pada Masyarakat Kabupaten Malang

Pengembangan Data Base Kependudukan

Dokumen Catatan Sipil.

Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil

Meningkatnya system pelayanan sehingga member kelancaran dan kepastian bagi penerima pelayanan

Koordinasi Pelaksanaan kebijakan kependudukan

Terlaksananya pengembangan Sumber Daya Manusia pengelola administrasi kependudukan.

Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu

Tersedianya sarana dan prasarana system informasi administrasi Kependudukan secara onlie

Monitoring dan evaluasi kependudukan

Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pada masing-masing Kecamatan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

37

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah SKPD Kegiatan Uraian Penanggung Jawab Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Tersusunnya anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pendapatan, APBD daerah Kabupaten Malang Pengelolaan Keuangan dan Asset Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Tersusunnya buku penjabaran APBD Kabupaten Dinas Pendapatan, penjabaran APBD Malang Pengelolaan Keuangan dan Asset Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Tersusunnya perubahan APBD Kabupaten Malang Dinas Pendapatan, perubahan APBD Pengelolaan Keuangan dan Asset Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Tersusunnya buku penjabaran perubahan APBD Dinas Pendapatan, penjabaran perubahan APBD Kabupaten Malang Pengelolaan Keuangan dan Asset Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Tersusunnya buku pertanggungjawaban Dinas Pendapatan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pelaksanaan APBD Pengelolaan Keuangan dan Asset Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Tersedianya buku penjabaran pertanggungjawaban Dinas Pendapatan, penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pelaksanaan APBD Pengelolaan Keuangan dan Asset Penyusunan standar satuan harga Terwujudnya pemeliharaan penganggaran Dinas Pendapatan, kebutuhan barang daerah Pengelolaan Keuangan dan Asset Penyusunan sistem informasi keuangan Tersedianya sistem informasi keuangan daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan Dinas Pendapatan, daerah Pengelolaan Keuangan dan Asset

38

Peningkatan manajemen aset/barang daerah

Terwujudnya Aplikasi SIMBADA

Peningkatan manajemen investasi daerah

Tertib administrasi manajemen investasi

Revaluasi/appraisal aset/ barang daerah

Tersusunnya nilai aset/barang yang akurat

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Terselenggaranya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah

Pengendalian dan pelaporan berkala dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Terwujudnya pelaporan dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Peningkatan dan pengendalian manajemen kas daerah

Terwujudnya manajemen kas daerah

Pengendalian dan pembinaan keuangan BLUD

Tertib administrasi keuangan pada BLUD

Penyediaan administrasi perpajakan

Terwujudnya administrasi perpajakan yang optimal

Pendataan dan pemuthakiran data obyek pajak

Tersedianya data potensi pajak daerah Kabupaten Malang

Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja/Keuangan Direksi Kepada Badan Pengawas/Komisaris/Pemilik (Bupati)

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset

39

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Investarisasi Temuan Pengawasan (Gelar Pengawasan) Tindak lanjut Hasil Temuan pengawasan Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Uraian Terlaksananya Pemeriksaan Reguler, Non Reguler dan Pemeriksaan lainnya Terselenggaranya Gelar Pengawasan Terinventarisasinya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terlaksananya Keg. Koord. Bantuan keuangan kemitraan dan Lembaga Pendidikan Swasta Terlaksananya kegiatan monitoring fisik 0%,50%, 100% Terlaksananya kegiatan pelaporan

Terlaksananya Lelang Eproc Pengendalian manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH (Efektivitas peran dan fungsi SKPD terhadap kinerja Pemerintah Daerah) Penanganan kasus pengaduan pada wilayah pemerintahan dibawahnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Buku hasil kajian

SKPD Penanggung Jawab Inspektorat Inspektorat Inspektorat Bagian Adm. Pembangunan Bagian Adm. Pembangunan Bagian Adm. Pembangunan Bagian Adm. Pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan

Terpenuhinya kebutuhan informasi dan pengetahuan hukum masyarakat melalui bantuan hukum dan pelayanan hukum yang tersedia Terlaksannya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Bagian Hukum 33 Kecamatan

Program Pendidikan Kedinasan Kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural

Uraian Terlaksananya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

SKPD Penanggung Jawab Badan Kepegawaian Daerah

40

Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme

Terlaksananya jumlah PNS mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan bidang kepegawaian

Badan Kepegawaian Daerah

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS Seleksi Penerimaan CPNS

Penempatan PNS

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Uraian Tersusunan hasil Analisis Jabatan dan Standart Kompetensi Jabatan Terlaksananya rekruitmen calon PNS dari pelamar umum Terlaksananya pendataan berkas GTT dan Tenaga Kontrak Tersusunnya sidang Baperjakat dan terselenggaranya penataan personil, pelantikan dan penyumpahan jabatan yang menduduki eselon Tersedianya guru SD di Kabupaten Malang Penataan personil yang proporsional melalui pola dasar karir PNS Terlaksananya proses berkas usulan SK Kenaikan Pangkat PNS untuk penerbitan Surat Keputusan Terlaksananya proses berkas usulan SK Gaji berkala untuk penerbitan Surat Keputusan Terlaksananya proses entry data PNS dalam jaringan database, pembuatan ID Card PNS Terlaksananya proses berkas administrasi dan usulan SK Pensiun, Terlaksananya proses berkas administrasi dan usulan SK Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS Purna Tugas

SKPD Penanggung Jawab Bagian Organisasi Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah

41

Terlaksananya proses berkas administrasi usulan tanda kehormatan Terlaksananya proses berkas kebutuhan administrasi Tersedianya Bantuan Pemulangan Pegawai yang Pensiun dan pemberian Tali Asih Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya proses dan penerbitan sanksi administrasi kepegawaian bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin Terlaksananya pemberian bantuan bagi PNS yang mengikuti tugas belajar ikatan dinas Terlaksananya proses seleksi jumlah pelamar IPDN Terlaksananya kegiatan monitoring, pelaporan dan Bintek kepegawaian serta penyusunan buku asistensi kepegawaian

Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan PengendalianPelaksanaan KDH Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Uraian Terdatanya kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya sesuai prosedur mutu. Terkirimnya Aparatur Pengawasan dalam Pelatihanpelatihan

SKPD Penanggung Jawab Bagian Hukum Inspektorat

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Uraian Tersedianya aparatur lembaga diklat yang kompeten

SKPD Penanggung Jawab Badan Diklat Kab. Malang

42

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

Tersedianya Pejabat Struktrural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai tingkat jabatannya dan tersedianya CPNS yang memiliki wawasan pengetahuan dan ketrampilan sesuai golongannya Tersedianya Aparatur yang telah mengikuti diklat Teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya Tersedianya Aparatur yang telah mengikuti diklat Fungsional sesuai dengan tugas dan fungsinya Terkirimnya jumlah PNS untuk mengikuti Diklat dan terlaksananya Tes Potensi Akademik bagi Pejabat Struktural Terlaksananya penyusunan dan perbaikan terus menerus (continual improvement) layanan SMM ISO 9001 : 2008

Badan Diklat Kab. Malang Badan Diklat Kab. Malang Badan Diklat Kab. Malang Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kegiatan

Uraian

Rapat rapat alat kelengkapan DPRD

Tercapainya Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD

Rapat rapat paripurna

Tercapainya Rapat-rapat Paripurna

Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Tercapainya peningkatan kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD Tercapainya Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

SKPD Penanggung Jawab Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Uraian Terbentuknya OPD serta terlaksananya evaluasi

SKPD Penanggung Jawab Bagian Organisasi

43

OPD sehingga tercipta OPD yang efektif dan efisien Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Daerah Kajian Peraturan PerUUan Daerah Terhadap Peraturan PerUUan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan Publikasi peraturan perundang-undangan (Pembentukan forum kajian perundang-undangan di Kab. Malang)

Tersusun dan tersosialisasinya pedoman Tata Naskah Dinas Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Daerah Terlaksananya Kajian Peraturan PerUUan Daerah Terhadap Peraturan PerUUan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundangundangan Daerah Tersusunnya rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Tersusunnya peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan daerah Terlaksananya fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan melalui penyuluhan hukum terpadu Tersusunnya peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan daerah

Buku Panduan

Bagian Organisasi Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Bagian Hukum Bagian Hukum Bagian Hukum

Bagian Hukum

Badan Penelitian dan Pengembangan

Program Penataan dan Penyempurnaan KebijakanSistem dan Prosedur Pengawasan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Uraian


Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal 1 Bidang Kewenangan

Bagian Organisasi

44

2. Terlaksananya pemeliharaan prosedur mutu ISO9001:2008 di lingk Sekretariat Daerah Kab. Malang Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Kegiatan Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ LuarNegeri Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri

Uraian Tercapainya pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Protokoler Penerimaan Tamu Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri ke Pemerintah Kabupaten Malang. Pelayanan keprotokolan kegiatan inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terlaksananya penerimaan tamu kunjungan kerja

SKPD Penanggung Jawab Bagian Humas Bagian Umum Dan Protokol Bagian Umum Dan Protokol Bagian Tata Pemerintahan Umum

Program Peningkatan Pelayanan Publik Kegiatan Pengawasan dan pengendalian teknis Kegiatan pelayanan perizinan keliling Sosialisasi standar operasional pelayanan perizinan kepada aparatur dan masyarakat Pemetaan potensi sektor perizinan

Uraian Terlaksananya Terlaksananya Terlaksananya masyarakat Terlaksananya

survey 5 obyek perizinan pelayanan keliling penyampaian informasi kepada penyelenggaraan database perizinan

SKPD Penanggung Jawab UPT Perizinan UPT Perizinan UPT Perizinan UPT Perizinan

45

Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah Kegiatan Fasilitasi/Pembentukan kerjasama daerah dalam penyediaan Pelayanan Publik Fasilitasi/Pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi

Fasilitasi/Pembentukan kerjasama antar daerah dalam bidang penyediaan sarana dan prasarana publik Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Pembangunan 1 unit Telecenter Pembangunan koneksi 70 Desa

Uraian Penawaran/penjajakan Kerjasama antar daerah di bidang pelayanan publik Peningkatan objek/bidang Kerjasama antar Daerah dalam penyediaan Pelayanan Publik Penawaran/penjajakan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi Peningkatan objek/bidang Kerjasama antar Daerah pada Bidang Ekonomi Penawaran/penjajakan kerjasama antar Daerah dalam Penyediaan Sarana Prasarana Publik

Terlaksananya Sistem On Line di Perizinan Terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan perijinan dan pelayanan publik Tersedianya tempat akses masyarakat berbasis TIK Akses TIK yg menjangkau semua instanti layanan publik dan Desa

SKPD Penanggung Jawab Bagian Kerjasama

Bagian Kerjasama

Bagian Kerjasama

UPT Perizinan Bagian Organisasi Bagian P.D.E. Bagian P.D.E.

46

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

Uraian Tersedianya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

SKPD Penanggung Jawab Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

URUSAN STATISTIK Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah Kegiatan Penyusunan & pengumplan data & statistik daerah

Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB

Uraian Buku dan CD Multimedia hasil-hasil Pembangunan berisi data dan informasi ttg. gambaran umum, perkembangan ekonomi makro, dan hasil-hasil pembangunan secara sektoral Buku KMDA dan CD Multi media berisi data geografi dan iklim, pemerintahan, kependudukan, social budaya, sarana prasarana dan kegiatan perekonomian Buku PDRB berisi data indikator makro ekonomi di Kab. Malang


BAPPEDA

BAPPEDA

URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Kegiatan Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan

Uraian Terlaksananya pendataan hasil produksi pertambangan

SKPD Penanggung Jawab Dinas ESDM

47

Prastudi kelayakan UPT Pertambangan

Terlaksananya hasil prastudi kelayakan dibidang pertambangan Perencanaan,monitoring dan evaluasi air bawah tanah Tersedianya data tentang pengembangan air bawah tanah Pembuatan peta wilayah pertambangan Diketahui sebaran, kualitas dan kuantitas bahan galian yang berpotensi untuk ditambang serta batas wilayah pertambangan yang benar Pemetaan sumber mata air Diketahui sebaran dan kuantitas suplay sumber mata air yang berpotensi untuk dimanfaatkan bagi warga/investor Pendataan pengelolaan pengusahaan pertambangan Tersedianya data tentang pengelolaan dan umum pengusahaan pertambangan Monitoring dan evaluasi pengelolaan pengusahaan Tersedianya data tentang pengelolaan pengusahaan migas migas

Dinas ESDM Dinas ESDM Dians ESDM

Dians ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM

Program Pengawasan dan Penertiban kegiatan rakyat yang Berpotensi merusak lingkungan Kegiatan Penyebaran peta daerah rawan bencana alam geologi

Uraian Terselenggaranya pemetaan daerah rawan bencana alam geologi

SKPD Penanggung Jawab Dinas ESDM

Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikkan Kegiatan

Uraian

Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan

Terpasangnya jaringan listrik

Survey dan identifikasi Minihidro dan Mikrohidro di Kabupaten Malang Perencanaan listrik desa di Kabupaten Malang

Terlaksananya laporan identifikasi minihidro dan mikrohidro Terlaksananya laporan perencanaan listrik desa

SKPD Penanggung Jawab Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM

48

AGAMIS URUSAN SOSIAL Program Pembinaan Anak Terlantar Kegiatan Pengembangan Bakat dan Ketrampilan Anak Terlantar

Uraian Jumlah Anak Terlantar yang mengikuti bimbingan motivasi social dan pelatihan ketrampilan

SKPD Penanggung Jawab Dinas Sosial

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Kegiatan Pelatihan ketrampilan menjahit bagi penyandang Cacat di UPTD LBK Pakis PendayagunaanParaPenyandangCacat dan Eks Trauma

Uraian Terlaksananya pelatihan ketrampilan penyandang cacat Jumlah penyandang cacat yang mengikuti bimbingan motivasi sosial

SKPD Penanggung Jawab Dinas Sosial Dinas Sosial

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Kegiatan PelatihanKetrampilanbagiPenghuniPanti Asuhan / Panti Jompo

Uraian Terlaksananya keg. Pelatihan Ketrampilan bagi penghuni panti asuhan / panti jompo


Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) Kegiatan Penjaringan(razia)Gepengdan Anjal Pemulangan ketempatasal/ Pengiriman rujukan

Uraian


Terlaksananya bimbingan mental sosial Dinas Sosial

49

Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mengikuti bimbingan sosial

Dinas Sosial

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Uraian Terlaksananya bimbingan sosial bagi Wahana Kesejahteraan Sosial berbasisMasyarakat (WKSBM)


URUSAN KEBUDAYAAN Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Kegiatan FaslitasiPartisipasiMasyarakatdalampengelolaan kekayaan budaya PengembanganKeseniandan Kebudayaan Daerah

Uraian Terlaksananya Faslitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Terlaksananya pengembangan keseniandankebudayaan daerah

SKPD Penanggung Jawab Disbudpar Disbudpar

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Kegiatan Lomba Fragment budi pekerti kecamatan se Kab. Malang Pembinaanpenanaman budipekertiluhur pada usia remaja Pembinaan penghayat

Uraian Mengadakan seleksi/lomba fragmen Budi Pekerti untuk tingkat Kabupaten Malang Mengadakan pertemuan/pembinaan kepada tokoh masyarakat dan guru BP untuk memberikan penanaman budi pekerti luhur padausia dini Memahamiaturan-aturan yang berlaku


50

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan danToleransi Beragama Kegiatan

Uraian

Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di 20 kecamatan Kalangan Masyarakat Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai - nilai 10 kecamatan Luhur Budaya Bangsa Kegiatansarasehan Ketahanan moral dan etika bangsa Terselenggaranya 7 kali kegiatan Sarasehan Ketahanan Moral dan Etika Bangsa di Kabupaten Malang Kegiatan Rukyatul Hilal Terselenggaranya kegiatan Rukyatul Hilal di SatRadar TNI-AUN gliyeb Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kegiatan Safari Ramadhan Terselenggaranya kegiatan Safari Ramadhan Tingkat Kabupaten Malang Kegiatan Buka Puasa bersama Terselenggaranya kegiatan berbuka bersama di Pendopo Agung Kabupaten Malang Kegiatan Sholat Tarawih di Musholla Pemkab Terselenggaranya Shalat Tarawih dan Tadarus di Musholla Kabupaten Malang Kegiatan tahlil Rutin Tiap Malam Jum'at Legi di Terselenggaranya kegiatan tahlil rutin tiap 1 bulan Peringgitan Pendopo Agung Kab. Malang sekali pada malam jumat legi di Pendopo Agung Kabupaten Malang Kegitan Sholat Idul Fitri Tingkat Kabupaten Malang Terselenggaranya kegiatan Sholat Idul Fitri di Tingkat KabupatenMalang Kegitan Sholat Idul Adha Tingkat Kabupaten Malang Terselenggaranya kegiatan Sholat Idul Adha di Tingkat Kabupaten Malang Kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Terselenggaranya Maulid Nabi Muhammad SAW Tingkat Kabupaten Malang

SKPD Penanggung Jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bagian Bina Mental dan Kerohanian Bagian Bina Mental dan Kerohanian Bagian Bina Mental dan Kerohanian Bagian Bina Mental dan Kerohanian Bagian Bina Mental dan Kerohanian Bagian Bina Mental dan Kerohanian Bagian Bina Mental dan Kerohanian Bagian Bina Mental dan Kerohanian Bagian Bina Mental dan Kerohanian

51

Kegiatan Peringatan Isro' Mi'roj Nabi Muhammad SAW Kegiatan Khotmil Qur'an Musholla Babussalam dan Musholla Block Office

Terselenggaranya kegiatan Isro' Mi'roj di Tingkat Kabupaten Malang Terselenggaranya Khotmil Qur'an Tingkat Kabupaten Malang Terselenggaranya Musholla yang representatif dan efektif digunakan karyawan/karyawati melaksanakan sholat

Bagian Bina Mental dan Kerohanian Bagian Bina Mental dan Kerohanian Bagian Bina Mental dan Kerohanian

DEMOKRATIS URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Kerjasama Pembangunan Kegiatan Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha atau lembaga

Uraian Terlaksananya pertemuan fasilitasi kerjasama


ProgramPerencanaanPembangunan Daerah Kegiatan KoordinasiPenyusunanLaporanKinerja Pemerintah daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

KoordinasiPenyusunanLaporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Uraian


Terselenggaranya koordinasi, uji petik hasil pembangunan dalam rangka penyusunan LPPD, ILPPD dan IKK tahun 2010

BAPPEDA

Terselenggaranya Pramusrenbang, Musrenbangdesa,Musrenbang Kecamatan, forumSKPD,MusrenbangKab. Th.2011

BAPPEDA

Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2010 Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang

BAPPEDA Bagian Organisasi

52

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan administrasi kependudukan Kegiatan Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat

Uraian Jumlah masyarakat yang mengakses data kependudukan melalui internet di 33 Kecamatan

SKPD Penanggung Jawab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan

Uraian

Terlaksananya Lelang E-proc

SKPD Penanggung Jawab Bagian Adm. Pembangunan

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kegiatan Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Uraian Tercapainya Kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah dan luar daerah

SKPD Penanggung Jawab Sekretariat DPRD

53

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Publikasi peraturan perundang-undangan

Uraian Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan hukum melalui penyebarluasan informasi hukum dan HAM secara nyata yang berlandaskan keadilan dan kebenaran


Bagian Hukum

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kegiatan

Uraian

Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

Terlaksananya Sistem On Line di Perizinan

Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Pembangunan 1 unit Telecenter

Terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan perijinan dan pelayanan publik Tersedianya tempat akses masyarakat berbasis TIK

SKPD Penanggung Jawab UPT Perizinan Bagian Organisasi Bagian P.D.E.

URUSAN PERTANAHAN Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kegiatan Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Uraian Tersedianya tanah asset Pemkab. Malang untuk kepentingan pembangunan


54

Kegiatan Pensertipikatan Tanah Aset Pemkab Malang

Pengamanan tanah asset Pemkab Malang

Kegiatan Inventarisasi Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah

Tersedianya data subyek dan obyek redistribusi tanah Meningkatnya pengetahuan aparatur tentang hukum pertanahan

Kegiatan Penyuluhan Hukum Pertanahan

Bagian Pertanahan Bagian Pertanahan Bagian Pertanahan

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Kegiatan Fasilitasi Masalah Pertanahan di Kabupaten Malang

Uraian Tertanganinya masalah pertanahan di Kabupaten Malang


URUSAN STATISTIK Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah Kegiatan Penyusunan & pengumplan data & statistik daerah

Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB

Uraian Buku dan CD Multimedia hasil-hasil Pembangunan berisi data dan informasi ttg. gambaran umum, perkembangan ekonomi makro, dan hasil-hasil pembangunan secara sektoral Buku KMDA dan CD Multi media berisi data geografi dan iklim, pemerintahan, kependudukan, social budaya, sarana prasarana dan kegiatan perekonomian Buku PDRB berisi data indikator makro ekonomi di Kab. Malang


BAPPEDA

BAPPEDA

55

PRODUKTIF URUSAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUKM Kegiatan Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi UMKM. Penyelenggaraan Pelatihan Wirausaha baru

Uraian


Terlaksananya koordinasiJaringanUsaha bagi UMKM Terjadinya peningkatan Pengetahuan ketrampilan dan kemampuan UKM

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga Industri Kecildan Industri Menengah PenyelenggaraanPromosiProduk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Koperasi Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

Uraian Terlaksananya Promosi dan Pameran UMKM dan Koperasi Terlaksananya Pengembangan Pasar dan Konsultasi Bisnisbagi KUKM Terlaksananya Promosi Koperasi dan UMKM

SKPD Penanggung Jawab Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi

Juru Buku dapat memahami Pencatatan Sistem Akutansi Koperasi yang benar sesuai standart Akutansi Indonesia Dipahaminya Prinsip-Prinsip Koperasi dan tata Cara Pembentukan Koperasi Terlaksananya Penilaian Koperasi Berprestasi

Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi

56

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Kegiatan

Uraian

Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Terjadinya Peningkatan kepemilikan Sapi Perah bagi peternak melalui Koperasi Terlaksananya workshop bagi perajin tentang strategi untuk pengembangan industry kerajinan, serta kegiatan monitoring dan evaluasi perkembangan industri kerajinan

Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

SKPD Penanggung Jawab Dinas Koperasi

Dinas Koperasi

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

Uraian


Perlaksananya Penilaian Koperasi Berprestasi Dinas Koperasi

57

URUSAN KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan

Uraian

Pengembangan Pangan Lokal Pengembangan Sistem Tunda Jual Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija Pengembangan sistem informasi pasar Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen

Terlaksananya pelatihan pengenalan aneka olahan pangan local Tersalurnya bantuan bagi kelompok /gapoktan program tunda jual Tersedianya alat pasca panen hasil pertanian dan terlaksananya pelatihan dan temu usaha Terselenggaranya sekolah lapangan untuk peningkatan intensifikasi padi dan palawija Tersedianya sarana dan prasarana STA Mantung Terlaksananya pelatihan bagi petani dan tersedianya bibit dan alat pengolah sari buah Tersedianya alat pasca panen tanaman perkebunan

SKPD Penanggung Jawab BKP3 BKP3 Dinas Pertanian dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelola Pasar Desa.

Uraian Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pengelola Pasar Desa Bagi Pengurus Pasar Desa sejumlah 30 orang di 10 desa.

SKPD Penanggung Jawab Badan Pemberdayaan Masyarakat

58

Bantuan Peralatan TTG

Terlaksananya Bantuan Peralatan TTG Bagi Desa Berprestasi.

Pengembangan Lab Sitedi Kabupaten Malang

Pemberdayaan Lembaga Sanimas dan Lembaga Nelayan Peternak.

Terlaksananya Pengembangan Lab Sitedi Kabupaten Malang. Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Sanimas dan Lembaga Nelayan Peternak.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan Workshop Pemanfaatan sumber dayadesa (SDD)

Uraian Terlaksananya Workshop Pemanfaatan sumber daya desa (SDD) dengan jumlah peserta 66 orang di 33 Kecamatan


Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan

Uraian Terlaksananya Pelatihan bagi Sekretaris Desa, BPD, LPMD dan Tokoh Masyarakat.


59

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan. Kegiatan Kegiatan Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif

Uraian Terlaksananya pemberian Bantuan Peralatan Usaha Ekonomi Produktif dan Praktek Ketrampilan Usaha Ekonomi Perempuan di 5 Desa.


URUSAN PERTANIAN Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Kegiatan Kaji Terap Pembuatan alat bantu penyuluhan (media cetak, dll)

Uraian


Terlaksananya kajian teknologi inovasi baru hasil penelitian Tersedianya alat bantu penyuluhan dalam rangka mempermudah transfer teknologi ke petani

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribis Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Uraian Pelaksanaan Bintek Pelaksanaan Bintek Kelompok tani yang mandiri dan peningkatan kesejahteraan petani Tersedianya kebun pembelajaran perkebunan yang produktif Terlaksananya Sekolah Lapang PHT Perkebunan


60

Peningkatan sistem insentif dan disnisentif petani/kelompok tani

Penyediaan benih bahan konservasi; rehabilitasi Jides dan rehabilitasi Jitut serta pembangunan jalan produksi

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pasar kec/perdesaan produksi hasil pertanian / perkebunan

Uraian


Pengadaan sarana prasarana prosesing benih dan beras

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Kegiatan Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian perkebunan tepat guna Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian perkebunan tepat guna

Uraian


Terlaksananya pengendalian OPT Perkebunan Terlaksananya SLPHT tanaman pangan dan hortikultura

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Kegiatan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

Uraian Tersedianya bantuan alat pertanian/perkebunan


61

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Kegiatan Sosialisasi penyakit hewan menular Pemeriksaan sample daging Pengawasan RPH Pengadaan peralatan pemeriksaan susu Pengadaan peralatan kebersihan RPH

Uraian


Terlaksananya kegiatan sosialisasi penyakit hewan menular Terlaksananya pengambilan sampel daging, terbinanya jagal dan penjual daging dipasar Terlaksananya pemantauan terhadap sanitasi dan hygiene RPH Terlaksananya pengadaan alat pemeriksa air susu Tersedianya peralatan kebersihan RPH

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna

Uraian


Terlaksananya pengadaan mesin pencacah rumput (Chopper)

URUSAN KEHUTANAN Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Kegiatan Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan

Uraian Tersedianya media pembelajaran konservasi di sekolah (taman koleksi, biopori dan persemaian)

SKPD Penanggung Jawab Dinas Kehutanan

62

URUSAN PARIWISATA Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Kegiatan

Uraian

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima(PKL) pada usaha

Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) lingkungan sehat pada obyek wisata

SKPD Penanggung Jawab Dinas Kebudayaan dan pariwisata

Program Pengembangan Kemitraan Kegiatan

Uraian

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (pembinaan SDM usaha biro perjalanan, agen perjalanan dan sarana transportasi wisata)

Terwujudnya peningkatan kualitas SDM usaha biro perjalanan, agen perjalanan dan sarana transportasi wisata

SKPD Penanggung Jawab Dinas Kebudayaan dan pariwisata

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pengembangan perikanan Tangkap Kegiatan Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

Uraian Terlaksananya pengadaan sarana dan alat bantu penangkapan ikan

SKPD Penanggung Jawab Dinas Kelautan dan Perikanan

URUSUN PERDAGANGAN ProgramPeningkatan dan Pengembangan Ekspor Kegiatan Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor impor Monitoring dan evaluasi ekspor impor

Uraian Terlaksananya pelatihan kontrak dagang melalui internet Tersedianya data ekspor/impor

SKPD Penanggung Jawab Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan

63

Program Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang Kegiatan

Uraian

Intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan retribusi pasar Pendidikan dan latihan bagi kepala pasar dan staf

Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan retribusi pasar Terlaksananya kegiatan diklat

Pengadaan sarana prasarana ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar

Terlaksananya pengadaan sarana prasarana ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar

SKPD Penanggung Jawab Bagian Perekonomian Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang

Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Kegiatan Pemeliharaan dan perbaikan sarana pasar

Uraian Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan sarana pasar

SKPD Penanggung Jawab Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

Uraian Terbangunnya pasar yang representatif, Terfasilitasinya kegiatan masyarakat dalam distribusi barang/produk


64

Pengolahan data dan iinformasi perusahaan

Terolahnya data dan informasi perusahaan di Kabupaten Malang

Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

Terwujudnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

URUSAN PERINDUSTRIAN Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau Kegiatan

Uraian

Pengadaan Mesin dan Peralatan Bagi IKM Wirausaha Baru

Tersedianya Peralatan kerja bagi masyarakat untuk berwirausaha

SKPD Penanggung Jawab Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

URUSAN PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Uraian Terealisasinya koordinasi Perencanaan dan PengembanganPenanaman Modal Terlaksananyakegiatanmengikutipendidikandanpelat ihanpelayananinvestasi Terselenggaranya Promosi Potensi Ekonomi dan Investasi

SKPD Penanggung Jawab KPM KPM KPM

65

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal Kajian Kebijakan Penanaman Modal

Uraian Pemutakhiran data dan informasi Peta realisasi investasi Standar opersional perizinan penanaman modal Hasil studi/kajian kebijakan penanaman modal

SKPD Penanggung Jawab KPM KPM KPM

MAJU URUSAN PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kegiatan Pembangunan gedung sekolah Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

Uraian Tersedianya gedung TK untuk menampung penduduk usia 4-6 tahun Ketersediaan guru kompeten dalam pembelajaran Tersedianya gedung TK untuk menampung penduduk usia 4-6 tahun

SKPD Penanggung Jawab Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Kegiatan Pembangunan gedung sekolah SMP Pembangunan ruang kelas sekolah SMP Pembangunan perpustakaan sekolah Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Uraian Tersedianya gedung sekolah bagi lulusan SD Tersedianya ruangbelajar bagi siswa SMP Tersedianya sarana belajar siswa yang memadai Terwujudnya peningkatan kualitas layanan pembelajaran

SKPD Penanggung Jawab Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

66

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik SMP

Kompetensi pelaksanaan pengayaan materi UN

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs Penyediaan dan pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs Penyelenggaraan PAKET A setara SD

Pembinaan manajemen BOS tingkat sekolah

Dinas Pendidikan

Penyelenggaraan PAKETB setara SMP Pembinaan minat dan bakat siswa Penyelenggaraan akreditasi sekolah Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS)

Dinas Pendidikan Tersedianya layanan pendidikan jenjang SMP bagi masyarakat terpencil Terlayaninya pendidikan setara SD bagi warga masyarakat yang tidak tamat SD Terlayaninya pendidikan setara SMP bagi warga masyarakat yang tidak tamat SMP Tercapainya peningkatan kompetensi dan kreativitas siswa Terpantaunya dan tersusunnya peringkat kualitas dan kelayakan sekolah Tercapainya kelancaran evaluasi belajar siswa

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Menengah Kegiatan Pembangunan gedung sekolah Penyelenggaraan Paket C setara SMU Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah SMA dan SMK

Uraian Terwujudnya layanan pendidikan SMK yang berkualitas Terlaksananya layanan pendidikan luar sekolah setara SMU Peningkatan kompetensi guru pendidikan menengah Tercapainya kelancaran penyelenggaraan ujian akhir sekolah

SKPD Penanggung Jawab Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

67

Program Pendidikan Non Formal Kegiatan

Uraian

Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Non Tersedianya jalur-jalur pendidikan yang terjangkau Formal (Penguatan Pendidikan Informal dan oleh masyarakat berpenghasilan rendah Pendidikan Luar Sekolah) Pengembangan pendidikan keaksaraan Terwujudnya peningkatan wawasan dan keterampilan warga masyarakat eks penyandang buta aksara Sosialisasi dan publikasi PNF Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

Meningkatnya pemahaman dana presiasi masyarakat terhadap PNF Terwujudnya masyarakat terampil dan berjiwa wira usaha

SKPD Penanggung Jawab Badan Penelitian dan Pengembangan

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

URUSAN KESEHATAN Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Uraian Pertemuan peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat

SKPD Penanggung Jawab Dinas Kesehatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

Uraian


Tersosialisasinya kampanye kesehatan Dinas Kesehatan Tersosialisasinya program Kesehatan dan KIBBLA

Dinas Kesehatan

68

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kegiatan Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

Uraian Tertanganinya ibu hamil KEK Terselengaranya pertemuan teknis program gizi puskesmas Terlaksananya Sosialisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi


Dinas Kesehatan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Malang

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Kegiatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

Uraian


Terlaksananya pembangunan MCK baru yang memenuhisyarat Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kualitas sanitasi lingkungan TTU Depot Air Minum

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kegiatan Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik Peningkatan Imunisasi

Uraian Terlaksananyafoggingdi wilayah fokus DBD Terlaksananya kegiatan pelayanan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular Terlaksananya pertemuan perencanaan dan evaluasi program penanggulangan DBD dan Malaria Terlaksananya kegiatan imunisasi dan pelayanan BIAS DT, TT

SKPD Penanggung Jawab Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

69

Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Kegiatan

Uraian

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu

Terlaksananya peningkatan polindes menjadi poskesdes


Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata. Kegiatan

Uraian

Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit.

Tersedianya alat-alat kesehatan puskesmas ideal dan RS Lawang Tersedianya alat alat kesehatan ponkesdes

SKPD Penanggung Jawab Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pembinaan Keluarga Berencana Pengadaan Sarana TIM KB Keliling (TKBK)

Uraian PUS tidak ingin anak dan tidak ikut KB dari Keluarga Pra Sejahtera dan KS I < 12 % Terlaksanya Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Tingkat Kesertaan BerKB >70% (PUS dibagi Peserta KBAktifx100 %) Tersedianya kendaraan operasional TKBK guna Pencapaian Peserta KB Baru 100% terhadap PPM/Target

SKPD Penanggung Jawab Badan Keluarga Berencana Badan Keluarga Berencana Badan Keluarga Berencana Badan Keluarga Berencana

70

Program Kesehatan Reproduksi Remaja Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Uraian Usia Wanita Nikah <20 th kurang dari 20 %

SKPD Penanggung Jawab Badan Keluarga Berencana

Program Pelayanan Kontrasepsi Kegiatan

Uraian

Pelayanan Konseling KB

Tingkat Kesertaan BerKB > 70 %

Pengadaan Alat dan Obat Kontrasepsi

Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi>30% dari seluruh Peserta KB Aktif Pria ikut KB > 2 %

Pelayanan KB Medis Operatif (MO)

SKPD Penanggung Jawab Badan Keluarga Berencana Badan Keluarga Berencana Badan Keluarga Berencana

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB

Uraian Terlaksanya Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB


Program Penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan

Uraian Terbentuknya 700 Kelompok BKB baru dan, Aktif serta <70% ibu balita Anggota BKB menjadi peserta KB Aktif


71

URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Program Pengembangan dan Keserasian dan Kebijakan Pemuda Kegiatan Pembinaan Pemuda Pelopor

Uraian

Pembinaan Pemuda Pelopor

Terlaksananya seleksi Pemuda Pelopor bidang Pendidikan, bahari, Wirausaha, Iptek, TerpilihnyaPemudaPeloporbidangSenidan Budaya

Pembinaan Pemuda Berwawasan Nusantara

TerpilihnyaPemudaBerwawasan Nusantara

Pembinaan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

Terlaksananyaseleksidan Diklat Paskibra

Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda

Kewirausahaan

Bakti Pemuda/Pertukaran Pemuda Antar Propinsi

Terpilihnya Pemuda Produktif yang memiliki Ketrampilan dan menguasai salah satu kesenian Daerah

Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan

Terlaksananya Seleksi Pemuda Pelopor Bidang Keamanan Lingkungan

SKPD Penanggung Jawab Dinas Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga

Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Uraian Terlaksananya Seleksi dan Pelatihan PASKIBRA Tk. Kabupaten dan Tk. Propinsi Terlaksananya Pembinaan Organisasi kepemudaan, Kelompok Pemuda Ponpes

SKPD Penanggung Jawab Dinas Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga

72

PembinaanPemudaPeloporKeamanan Lingkungan

Terlaksananya Seleksi Pemuda Pelopor bidang (pendidikan,budaya,teknologitepatguna,kewirausaha an) Jambore Pemuda Indonesia dan Bakti Pemuda Antar Propinsi

Dinas Pemuda dan Olah Raga

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Kegiatan

Uraian

Pembibitan dan Pembinaan Olah Ragawan Berbakat

Pemusatan latihan atlit terpilih


Pemusatan latihan terusan secara Khusus bagi Atlit yang telah berpristasi ditingkat Kabupaten,Propinsi, Asia dan Internasional


Pembentukan Kelas Prestasi Olahraga Berbakat

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Pengiriman Atlit Penyandang Cacat keTingkat Propinsi Seleksi POR SD/MI Pengiriman Kontingen POPDA ke Tk. Prop. Pemberian Reward kepada olahragawan berprestasi

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi Peningkatan jaminan Kesejahteraan bagi Masa Depan Atlet dan Pelatih

Pemberian jaminan Asuransi pada Atlit yang berprestasi

SKPD Penanggung Jawab Dinas Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga

73

URUSAN PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Kegiatan

Uraian

Penyediaan bantuan pengembangan perpustakan dan minat baca di daerah

Terlaksananya penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di sekolah dan desa

Penyediaan bahan pustaka untuk perpustakan desa

Tersedianya bantuan buku untuk 3 desa

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum Daerah;

Tersedianya buku di perpustakaan umum daerah sebanyak 780 judul/ 1.835 exp

SKPD Penanggung Jawab Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

URUSAN KEARSIPAN Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Kegiatan Pengumpulan data Pengklasifikasian data Pengadaan sarana penyimpanan

Uraian Tercapainya kegiatan pengumpulan data yang valid Tercapainya kegiatan pengumpulan data yang valid Tercapainya kegiatan klasifikasi data Terlaksananya pengadaan sarana penyimpanan

SKPD Penanggung Jawab Sekretariat DPRD Bagian Humas Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

Program Peningkatan kualitas Pelayanan Informasi Kegiatan Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip

Uraian Terlaksananya penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip

SKPD Penanggung Jawab Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

74

Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di lingkungan Kec amatan se Kabupaten Malang

Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan kecamatan se Kabupaten Malang

Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Kegiatan

Uraian

Pemeliharaan rutin/berkala arsip Daerah

Tertatanya arsip dan dokumentasi di 5 SKPD

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data.

Terlaksananya pembinaan dan monitoring arsip di 99 desa

Pengadaan Depo Arsip

Tersimpannya arsip Pemkab Malang

SKPD Penanggung Jawab Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah Kegiatan

Uraian

Pendataan dan Penataan Dokumen

Terselenggaranya pendataan dan penataan dokumen pendidikan/lingkungan hidup, kesehatan, pariwisata pertanian dan sosial

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

Terlaksananya penyelenggaraan database perizinan

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

Kualitas hasil dokumemtasi dalam bentuk foto dan video yang lebih baik

SKPD Penanggung Jawab Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi UPT Perizinan Bagian Humas

75

URUSAN KETENAGAKERJAAN Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Kegiatan Penyusunan Data Base Tenaga Kerja

Uraian Tersedianya buku hasil kajian tentang kebijakan pembangunan yang terarah dan terprogram

SKPD Penanggung Jawab Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

URUSAN TRANSMIGRASI Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Kegiatan

Uraian

Peningkatan Kerjasama antar Wilayah antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Terlaksananya Koordinasi dengan Pemda Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera

Pengerahan dan fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM Peningkatan Kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigasi

Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan transmigrasi untuk memenuhi SDM Penjajakan Kerjasama antar wilayah dalam pengembangan kawasan transmigrasi

SKPD Penanggung Jawab Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

AMAN URUSAN SOSIAL Program Pembinaan Anak Terlantar Kegiatan

Uraian


76

Pengembangan Bakat dan Ketrampilan Anak Terlantar

Jumlah Anak Terlantar yang mengikuti bimbingan motivasi social dan pelatihan ketrampilan

Dinas Sosial

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Kegiatan Pelatihan ketrampilan menjahit bagi penyandang Cacat di UPTD LBK Pakis Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

Uraian Terlaksananya pelatihan ketrampilan penyandang cacat Jumlah penyandang cacat yang mengikuti bimbingan motivasi sosial

SKPD Penanggung Jawab Dinas Sosial Dinas Sosial

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Kegiatan Pelatihan Ketrampilan bagi Penghuni Panti Asuhan / Panti Jompo

Uraian Terlaksananya keg. Pelatihan Ketrampilan bagi penghuni panti asuhan / panti jompo


Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) Kegiatan Penjaringan (razia) Gepeng dan Anjal Pemulangan ketempatasal/ Pengiriman rujukan Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

Uraian


Terlaksananya bimbingan mental sosial Dinas Sosial Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mengikuti bimbingan sosial

Dinas Sosial

77

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kegiatan

Uraian

Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Terlaksananya bimbingan sosial bagi Wahana Kesejahteraan Sosial berbasisMasyarakat (WKSBM)


URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskam swakarsa di daerah

Uraian 20 kecamatan

SKPD Penanggung Jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Kegiatan Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Uraian Jumlah pemantauan daerah rawan bencana & bimbingan teknis antisipasi penanganan bencana alam yang dp dilaksanakan: Pemantauan, Piket Posko Satlak dan Kecamatan, Bimtek

SKPD Penanggung Jawab Satpol PP dan Linmas

78

TERTIB URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Kegiatan Fasilitasi, pendampingan dan advokasi korban kekerasan - P2TP2A Sosialisasi pencegahan dan penanganan tindak kekerasan perempuan dan anak melalui kegiatan interaktif dengan siswa/masyarakatdanberbagai media

Uraian Menurunnya tindak kekerasan dan memberikan penguatan kepada korban Adanya pemahaman dan menumbuhkan sikap tanggap terhadap berbagai tindak kekerasan

SKPD Penanggung Jawab KP3A KP3A

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Kegiatan Peningkatanpengarusutamaanhak-hak anak

Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kebijakan tentang perempuan dan anak

Uraian Terwujudnya proporsi hak-hak dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi hak anak melindungi dari tindak kekerasan, eksploitasi/diskriminasi secara sadar menyeluruh dan ber kelanjutan Penyebarluasan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam masyarakat

SKPD Penanggung Jawab KP3A

KP3A

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Kegiatan Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

Uraian Agar kelompok usaha perempuan mampu melaksanakan manajemen pedesaan dalam mengelola usahanya

SKPD Penanggung Jawab KP3A

79

URUSAN

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan Pelatihanpengendaliankeamanandankenyamanan lingkungan Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat Pengendalian keamanan lingkungan

Uraian Mantapnya pemahaman tugas dan koordinasi penanganan trantibum dengan aparat trantib kec amatan Jumlah pelanggaran yang dapat ditangani melalui tindakan pembinaan, pengawasan dan penertiban Jumlah pelanggaran yang dapat ditangani melalui tindakan repensif

SKPD Penanggung Jawab Satpol PP dan Linmas Satpol PP dan Linmas Satpol PP dan Linmas

Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalamTeknik Pencegahan Kejahatan Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

Uraian 25 kasus Terkendalinya pengamanan di lingkungan perkantoran dan rumah dinas pimpinan daerah Terkendalinya Pengamanan Kerja Pimpinan serta tertibnya peserta aksi unjuk rasa: Pamwal Pimpinan, Pamdal Unjuk Rasa

SKPD Penanggung Jawab Satpol PP dan Linmas Satpol PP dan Linmas Satpol PP dan Linmas

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan danToleransi Beragama Kegiatan Kegiatan Rukyatul Hilal

Uraian Terselenggaranya kegiatan Rukyatul Hilal di SatRadarTNI-AU Ngliyeb Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo

SKPD Penanggung Jawab Bagian Bina Mental dan Kerohanian

80

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Kegiatan

Uraian

Penugasan Satlinmas dalam penanganan ketentraman,ketertibandan keamanan

Terkendalinya kegiatan penugasan Satlinmas dalam penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan

SKPD Penanggung Jawab Satpol PP dan Linmas

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Kegiatan

Uraian

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Terselenggaranya survey lokasi rencana pembangunan tower

SKPD Penanggung Jawab Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Malang

BERDAYA SAING URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Pencemarandan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Koordinasi Kota Sehat/Adipura

Uraian Terselenggaranya pengelolaan lingkungan sehat di masyarakat

SKPD Penanggung Jawab BLH

81

URUSAN PENATAAN RUANG Program Pemanfaatan Ruang Kegiatan Fasilitas Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang

Uraian Pelayanan perijinan pemanfaatan ruang yang sesuai peraturandan ISO, dan Penerbitan perijinan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR


82 23

B. Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan Indikator Dengan Visi dan Misi Review terhadap komponen-komponen dalam RPJM Daerah Kabupaten Malang dimungkinkan dalam konteks penyesuaian dan penyelarasan dengan kondisi faktual daerah. Disamping itu, review dilakukan juga dalam menganalisa adanya keterpaduan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun kepemimpinan kepala daerah. Keterhubungan secara Horizontal dapat dilhat dari korelasi atau kesesuaian yang sempurna antara Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan. Adapaun Vertikal terkait hubungan kesesuaian RPJM daerah dengan RPJP Daerah, RKP Daerah dan rencana strategis SKPD. Beberapa program dan kegiatan masih perlu disinergikan dengan pencapaian indikator dan Visi serta Misi Daerah, dikarenakan adanya

penambahan dan ketentuan untuk menyesuaikan dengan

beberapa ketentuan dari Provinsi Jawa Timur, sehingga perlu adanya penyesuaian hingga penambahan program dan kegiatan baru sesuai bidang urusan pada masing-masing SKPD. Uraian indikator kinerja dan keterkaitan dengan VISI dan MISI, beberapa perlu dilakukan penyesuaian hingga penyempurnaan antara lain untuk urusan keagamaan yang bukan menjadi kewenangan daerah termasuk beberapa target pencapaian indikator baik pada masingmasing urusan maupun indikator makro daerah, karena diantaranya sudah tercapai dari target-target sesuai dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang RPJMD 2010-2015.

84

BAB V PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) DALAM TAHUN 2011 - 2012

Pada bab ini dibahas tetang tujuan dan sasaran RPJM berikut dengan outcome yang telah terukur selama dua tahun terakhir termasuk target pencapaian hingga tahun 2015. Adapun yang menjadi tujuan dari RPJM adalah sebagai berikut : 1.

Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya luhur dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan.

2.

Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah.

3.

Terwujudnya kesadaran dan tertib hukum masyarakat.

4.

Terwujudnya kondisi masyarakat yang aman, tertib dan damai.

5.

Meningkatnya ketersediaan, kuantitas maupun kualitas infrastruktur kebinamargaan, pengairan dan keciptakaryaan/ permukiman serta energi untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya.

6.

Meningkatnya kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia.

7.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata hingga perdesaan.

8.

Meningkatnya kualitas fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam.

Sasaran: 1. Meningkatnya peran lembaga/tokoh agama, pendidikan keagamaan dan sosial budaya dalam pembinaan umat dan kemasyarakatan. 2. Semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. 3. Terbangunnya

sistem

informasi

dan

komunikasi

publik

serta

terlaksananya sosialisasi dan deseminasi produk 4. Terciptanya

sistem

pengamanan

pengamanan dengan aparat keamanan.

D:\PERBUP Review RPJMD Kab. Mlg 2010-2015\Review RPJMD 2012 BAB V ok.doc

swakarsa

dan

kerjasama

85

5. Terbangun

dan

terpeliharanya

infrastruktur

kebinamargaan,

pengairan, keciptakaryaan/permukiman, energi untuk mendorong perekonomian pariwisata dan pengentasan kemiskinan. 6. Semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu. 7. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas sebagai basis

peningkatan

industri,

perdagangan

dan

jasa-jasa;

serta

meningkatnya pertumbuhan sektor potensi pariwisata, pertambangan dan

jasa

konstruksi/bangunan

yang

mengarusutamakan

peran

UMKM dan koperasi serta pengentasan kemiskinan. 8. Semakin terkendalinya perencanaan dan pemanfaatan tata ruang dan pemberian ijin industri yang rentan pencemaran serta semakin meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam.


86

A.

Tujuan 1 : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya luhur dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan. Sasaran: Meningkatnya peran lembaga/tokoh agama, pendidikan keagamaan dan sosial budaya dalam pembinaan umat dan kemasyarakatan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas maka dapat diukur melalui : 1.

Indikator capaian urusan sosial Indikator Outcome Jumlah fakir miskin Kab. Malang tahun 2010 - 2012 Identifikasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Persentase (%) PMKS skala Kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Persentase (%) PMKS skala Kabupaten yang menerima Progam pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi : Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah Jumlah orang terlantar yang mendapatkan pelayanan Persentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Banatuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten


2010 86.406 79 172.100 2.50 %

2011 49.258 79 169.606 2.65 %

2012 47.402 79 153.005 3.11 %

0.69 %

0.68 %

0.55 %

40 panti 40 panti 50 orang 100%



975 orang

1.300 orang

1.910 orang

87

Jumlah Anak Terlantar Jumlah Panti Asuhan di Kabupaten Malang Jumlah Panti jompo di Kabupaten Malang Jumlah panti rehabilitasi di kabupaten malang PMKS yang memperoleh bantuan sosial penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Jumlah penjaringan (razia) Gepeng dan Anjal Jumlah (razia) Gepeng dan Anjal Jumlah penyandang penyakit sosial Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan Jumlah Kelompok-kelompok sosial

24.600 anak 35 3 2 115 orang 2,90 %

19.201 anak 43 3 2 248 orang 6,78 %

3.914 orang 115 orang 335 Kelompok

3.659 orang 248 orang 380 Kelompok

19.582 anak 52 3 2 112 orang 3,02 % 50 orang 50 orang 3.708 orang 112 orang 387 Kelompok

2010 3 1.053 2 7 14

2011 3 1.071 2 7

2012 3 1.095 2 7

14

14

5

6

7

7 33

7 33

7 33

2. Indikator Capaian urusan Kebudayaan Indikator Outcome Jumlah kelompok-kelompok budaya Jumlah grup kesenian Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk jumalah event pementasan budaya Identifikasi komunitas budaya lokal Jumlah (bertambahnya) benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Intensitas keikut sertaan seniman dan budaya lokal daerah dalam event tingkat lokal dan nasional Identifikasi jenis-jenis kebudayaan/kesenian lokal Identifikasi lokasi jenis budaya


88

3. Indikator Capaian Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Indikator Outcome Jumlah ijin tempat ibadah yang diberi ijin dan tidak diberi ijin Jumlah Ormas Jumlah Orpol Jumlah konflik inter Agama Jumlah konflik antar Agama Organisasi Pemuda Organisasi Keagamaan Organisasi Kemasyarakatan Dasar Kesamaan Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Dasar Kesamaan Fungsi Organisasi Profesi Organisasi Kemasyarakatan Himpunan Penganut Kepercayaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

2010 3 60 9 2 1 17 25 21 32 7 5 64

2011 5 69 11 1 1 3 30 0 30 7 65 71

2012 5 83 3 0 0 4 9 0 0 0 67 3

Menelaah Tujuan dan sasaran pertama pada Visi dan Misi Kabupaten Malang “Madep Manteb”, diperoleh data bahwa indikator outcome diperoleh dari 3 (tiga) jenis urusan yaitu, sosial, kebudayaan dan Kesatuan Bangsa dan Politik. Peneliti berasumsi bahwa Indikator tersebut diatas, akan mampu menjadi penopang dalam menentukan parameter atau alat ukur untuk menghitung capaian kinerja program pemerintah daerah pada SKPD-SKPD terkait. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya luhur dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan, diharapkan tidaklah semata menjadi domain bagi pemerintah daerah dan tokoh agama semata, melainkan seluruh komponen masyarakat. Menguatkan solidaritas dan soliditas diantara sesama manusia menjadi penting dalam rangka usaha mewujudkantatanan masyarakat yang lebih baik, harmonis dan sejahtera bersandarkan tata kearifan budaya lokal. Oleh karena itu, sebanyak 32 Indikator outcome diharapkan mampu mempresentasikan kondisi pembanguan sosial dan keagamaan di Kabupaten Malang dalam 3 (tiga) tahun mendatang. D:\PERBUP Review RPJMD Kab. Mlg 2010-2015\Review RPJMD 2012 BAB V ok.doc

89

B.

Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah. Sasaran: Semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas maka dapat diukur melalui : 1.

Indikator Capaian Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Indikator Outcome Jumlah kantor Pemerintahan Desa yang baik x 100% Jumlah aparat Pemerintahan Desa yang mengikuti pelatihan jumlah pelatihan aparat Pemerintahan Desa Jumlah perdes yang dihasilkan Data Desa; profil dan monografi Desa Kerjasama Pemerintah dengan Pemerintah Kerjasama Pemerintah dengan Instansi Kerjasama Instansi dengan Instansi Kerjasama Pemerintah dengan lembaga Pendidikan Peningkatan jumlah peliputan media (nasional-Internasional) Jumlah kerjasama dengan media massa Jumlah pengaduan pelanggaran dan penyelesaiannya Peraturan Daerah Keputusan Kepala Daerah Bersifat Mengatur/Peraturan Bupati Keputusan Kepala Daerah Bersifat Menetapkan Instruksi Bupati Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas jumlah peningkatan ketrampilan dan profesionalisme jumlah PNS baru jumlah GTT dan PTT (ABPD) menurut tingkat pendidikan:


2010 41, 53% 4,989 2 378 351 5 2 4 3 673 40 2 8 26 612 0 250 350 208 485

2011 12,43% 4,998 2 378 209 9 11 3 7 701 79 9 11 37 836 1 266 240 0 460

2012 29,36% 5,466 2 392 44 12 12 9 5 689 65 7 12 60 787 4 212 302 0 451

90

 SD  SMP  SMA  D3  S1 Jumlah tenaga kontrak yang masuk database (kategori I, II dan nonkategori)  Jumlah PNS yang naik pangkat  Jumlah PNS Golongan IV  Jumlah PNS Golongan III  Jumlah PNS Golongan II  Jumlah PNS Golongan I  Jumlah PNS pensiun dan MPP jumlah pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS menurut jenis hukuman  Jumlah hukuman Ringan  Jumlah hukuman Sedang  Jumlah hukuman Berat jumlah PNS yang sedang tugas belajar komposisi tingkat pendidikan PNS  Jumlah PNS Berpendidikan S3  Jumlah PNS Berpendidikan S2  Jumlah PNS Berpendidikan S1/D4  Jumlah PNS Berpendidikan D3  Jumlah PNS Berpendidikan D2  Jumlah PNS Berpendidikan D1  Jumlah PNS Berpendidikan SLTA  Jumlah PNS Berpendidikan SLTP  Jumlah PNS Berpendidikan SD jumlah masyarakat yang menggunakan layanan online Jumlah SIMDA yang dimiliki D:\PERBUP Review RPJMD Kab. Mlg 2010-2015\Review RPJMD 2012 BAB V ok.doc

191 50 197 27 20

176 47 194 25 18

169 45 172 24 41

2.847

5.048

7.895

2.479 782 1245 378 74 674

2.283 539 893 637 214 607

4.371 1.637 1632 999 103 763

15

52

44

6 5 4 15 17.989 5 572 8776 952 2467 415 3724 627 451 256.023 5

26 20 6 14 17.535 5 566 8545 977 2.49 398 3.586 556 412 487.055 9

19 12 13 15 3600 4 658 8545 932 2227 365 3316 291 327 1.120.226 10

91

Jumlah surat warga yang masuk melalui website Jumlah kunjungan ke website malangkab.go.id jumlah surat warga yang ditanggapi Jumlah Desa yang telah terkoneksi dengan internet penambahan jangkauan radius jaringan penambahan bandwith dan kecepatan akes Jumlah media publikasi pemerintahan di internet Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.0 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 00 penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Cakupan patroli petugas Satpol PP Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten/Kota Jumlah linmas di masing-masing desa Jumlah pelanggaran perda yang ditangani oleh satpol PP Jumlah polisi pamong praja dan linmas di Kabupaten Malang Jumlah pelanggaran K3 di kantor dinas pimpinan daerah Jumlah hasil pemeriksaan dan yang telah selesai ditindaklanjuti Jumlah Kasus yang terjadi di pemerintah kabupaten malang dan yang telah terselesaikan ADUM/diklatpim tingkat IV SPAMA/diklatpim tingkat III SPAMEN/diklatpim ingkat II diklat prajabatan golongan I diklat prajabatan golongan II diklat prajabatan golongan III D:\PERBUP Review RPJMD Kab. Mlg 2010-2015\Review RPJMD 2012 BAB V ok.doc

244 256.023 244 37 50 SKPD & 33 Kecamatan 4Mb 203

789 487.055 779 39 50 SKPD & 33 Kecamatan 6Mb 275

526 1.120.226 500 39 52 SKPD & 33 Kecamatan 13Mb 255

0.43

0.41

0.38

6.65 49.25 251

12.49 65.83 268

15.02 52.22 322

92.58 %

105.38 %

91.20 %

0.49

0.65

0.52

7.105

2.194

6.314

30.9 203 104 7.624 722

40.99 392 100 2.082 637

33.02 192 93 6.923 531

155

233

160

10

57 274 222

80 30 6 31 264 323

92

diklat administrasi kepemerintahan Desa diklat manajemen pengelola barang dan Asset diklat penatausahaan keuangan daerah diklat peningkatan kompetensi Guru SMP Bid. Study UAN diklat penyuluhan kesehatan masyarakat diklat peningkatan kompetensi penyuluh pertanian diklat peningkatan kompetensi Guru SMP Bid. Study MIPA Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah: Ada tidak Jumlah obyak perizinan yang disurvey Jumlah pengguna layanan izin yang sesuai dengan prosedur Jumlah semua jenis perizinan selama 1 tahun Jumlah kunjungan kerja instansi lain ke pemkab PENDAPATAN ASLI DAERAH 1. pendapatan daerah 2. retribusi daerah 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yag dipisahkan 4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Jumlah peningkatan retribusi daerah Nilai dana bergulir yang dikelola oleh BULD Nilai pinjaman yang disalurkan oleh BLUD Prosentase anggaran rutin dan program Status penilaian keuangan daerah dari BPKP Pencapaian program legislasi daerah Jumlah anggota DPRD yang melakukan pelanggaran pidana dan etika Jumlah Program legislasi Daerah Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif dan pengesahannya D:\PERBUP Review RPJMD Kab. Mlg 2010-2015\Review RPJMD 2012 BAB V ok.doc

40 40 40 40 30 40

40

40 40

40 40 40 ada

5 5 5799 61 130.465* 39.362* 29.861* 6.299* 54.942* 29.861* 3.689* 3.689* 66.799* WDP 10 0 16 1

37 37 7037 55 172.333* 64.689* 37.145* 9.084* 61.412* 37.145* 5.691* 5.691* 92.767* WDP 11 0 23 4

37 37 7461 112 197.649* 71.301* 42.775* 10.508* 73.063* 42.775* 5.693* 5.693* 94.339* 11 0 19 3

93

2. I Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi anggota DPRD n dikator Capaian Urusan Pertanahan Indikator Outcome pengadaan tanah untuk kepentingan pembagunan Registrasi tanah Asset Pemkab. Malang inventarisasi tanah Asset fasilitasi penyelesaian permasalahan tanah

19

12

14

2010 55 % 136 bidang

2011 50 % 76 bidang

15 lokasi

12 lokasi

2012 42 % 97 bidang 12 lokasi 12 lokasi

2010

2011

2012

1,00

1,00

1,00

1.441.059 52,88 % 96,03 % 27,83 %

1.514.386 51,85 % 100 % 26,95 %

1.587.713 52,17 % 100 % 26,72 %

Ada

Ada

Ada

96,03 % 54.972 1.581.342 565.452 54.972

100 % 121.100 1.677.075 680.369 121.100 Ada (12 Kali)

100 % 26.326 2.326.825 781.703 26.326 Ada (12 Kali)

3. Indikator Capaian Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Indikator Outcome Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Rasio Penduduk BerKK Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten : Ada/tidak ada Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) cakupan penerbitan akta kelahiran Jumlah Penduduk Ber KTP Jumlah KK Ber Akta Kelahiran ketersediaan layanan keliling


Ada

94

Ide ’Good Governance’ menjadi roh dalam usaha perubahan struktur dan kultur birokrasi di indonesia, baik pada tingkatan lokal, regional maupun nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Malang kini sedang berusaha mewujudkan tatanan pemerintahan yang bersih dan berwibawa demi terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat. Kepala Daerah, dalam hal ini, Bupati Malang melalui visi dan misi pemerintah yang cukup fenomenal ’Madep Manteb’ memiliki semangat kuat untuk menata struktur dan budaya birokrasi di lingkungan SKPD agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Masyarakat, sebagai entitas yang dilayani, bisa memiliki aksesibilitas yang mudah dan murah terhadap pelayanan publik. Usaha mewujudkan tata kelola birokrasi yang baik bukanlah hal yang mudah bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Perilaku birokrasi yang selalu berlandaskan pada rutinitas, minor inovasi, dan bertameng aturan formal merupakan pola yang menghambat akslerasi kinerja bagai para birokrat itu sendiri, sehingga berdampak pada buruknya kualitas layanan publik. Tujuan dan Sasaran ke II dari visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malang yang berbunyi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah merupakan usaha yang perlu diapresiasi. Berbagai program dan kegiatan dibuat agar cita-cita good dan clean governance di lingkup pemerintah kabupaten Malang tercapai. Akan tetapi, pencapaian prestasi atau kemajuan pelayanan prima yang dicita-citakan, prosesnya tidak pernah selesai hanya dengan penggunaan layanan secara digital (on line) semata, diperlukan konsolidasi internal secara menyeluruh, khususnya penguatan kapasitas, mekanisme reward dan punishment, dan distribusi kerja yang adil. Oleh karena itu, sebagai salah satu cara untuk menopang perwujudan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, khususnya perhitungan atas pencapaian kegiatan/program diperlukan parameter pengukuran yang mampu secara kuantitaif mengidentifikasi keberhasilan pembangunan efektifitas dan efisiensi birokrasi.


95

C.

Tujuan 3 : Terwujudnya kesadaran dan tertib hukum masyarakat. Sasaran : Terbangunnya sistem informasi dan komunikasi publik serta terlaksananya sosialisasi dan deseminasi produk Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dapat dicapai melalaui. 1.

Indikator Capaian Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri, Indikator Outcome Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Cakupan patroli petugas Satpol PP Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten/Kota Jumlah Pos Kamling per desa/kelurahan Jumlah linmas di masing-masing desa Jumlah polisi pamong praja dan linmas di Kabupaten Malang

2.

2010 6,65 49,25 251

2011 12,49 65,83 268

2012 15,02 52,22 322

92,58 % 0,49

105,38 % 0,65

91,20 % 0,52

7.105 6,65 30,9 104

2.194 12,49 40,99 100

6.314 15,02 33,02 93

2010 7 8 1

2011 7 8 1

2012 7 8 2

88 %

66 %

100 %

152 % 0,90 %

62 % 3,50 %

0% 0,42 %

Indikator Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Indikator Outcome Identifikasi lembaga pendamping korban kekerasan terhadap perempuan Identifikasi jumlah tenaga pendamping korban Jumlah shelter di Kab. Malang cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cakupan perempuan & anak korban kekerasan yg mendapatkan layanan bantuan hukum cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan


96

cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Jumlah organisasi/lembaga perempuan, Orwan, LSM, PSW, WCC, dan kaukus perempuan Intensitas sosialisasi PUG 3.

93 %

93 %

11,11 %

8 4

8 6

8 13

2010 0 256.023 5 37 203 8

2011 0 487.055 9 39 275 11

2012 21,21 % 1.120.226 10 39 255 12

26 612

37 836

60 787

Indikator Capaian Urusan Komunikasi dan informatika Indikator Outcome Cakupan pengembangan & pemberdayaan Kel. Informasi Masyarakat di Tk Kecamatan jumlah masyarakat yang menggunakan layanan online Jumlah SIMDA yang dimiliki Jumlah Desa yang telah terkoneksi dengan internet Jumlah media publikasi pemerintahan di internet Peraturan Daerah Keputusan Kepala Daerah: *Bersifat Mengatur/Peraturan Bupati *Bersifat Menetapkan

Salah satu indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik, adalah sikap umum masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi dalam bidang hukum. Dengan demikian, masyarakat yang berkesadaran dan berketertiban hukum tinggi merupakan suatu prakondisi yang harus diciptakan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Malang sangat antusias mewujudkan hal tersebut. Berdasarkan identifikasi indikator outcome yang terjabarkan diatas tentu sosialisasi dan diseminasi hukum adalah suatu yang harus dijalankan secara terstruktur sistematis dan massif guna membangun kesadaran dan tertib hukum bagi masyrakat.

Demikian halnya dengan teknik dan strategi yang berwujud melalui program dan kegiatan yang

direncanakan oleh para stakeholder pelakana kebijakan yang terkait dengan hukum. Peran serta masyarakat menjadi instrument dasar dalam membentuk karakter individu dan masyarakat dalam tertib dan sadar hukum melalui dukungan kebijakan preventif maupun partisipatif.


97

D.

Tujuan 4 : Terwujudnya kondisi masyarakat yang aman, tertib dan damai. Sasaran : Terciptanya sistem pengamanan swakarsa dan kerjasama pengamanan dengan aparat keamanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas, dapat dilakukan dengan cara : 1.

Indikator Capaian Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Indikator Outcome Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.0 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 00 penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Cakupan patroli petugas Satpol PP/ Jumlah patroli petugas Satpol PP pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 Jam Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten/Kota Jumlah Pos Kamling per desa/kelurahan Jumlah linmas di masing-masing desa Jumlah polisi pamong praja dan linmas di Kabupaten Malang

2.

2010

2011

2012

0.43 6.65 49.25

0.41 12.49 65.83

0.38*) 15.02 52.22

251

268

322

92.58%

105.38%

91.20%

7.105 6.65 30.9 104

2.194 12.49 40.99 100

6.314 15.02 33.02 93

Indikator Capaian Urusan Sosial Indikator Outcome Identifikasi jumlah area makam TMP maupun TMB Jumlah petugas pendamping PMKS


2010

2011

2012

18.250 m 33

18.250 m 33

18.250 m 33

98

Persentase (%) PMKS skala Kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi : jumlah orang terlantar yang mendapatkan pelayanan Jumlah penjaringan (razia) Gepeng dan Anjal Jumlah (razia) Gepeng dan Anjal Jumlah penyandang penyakit sosial Jumlah Kelompok-kelompok sosial

2,50 %

2,65 %

3,11 %

40 panti 50 orang

43 panti 30 orang

3.914 orang 335 Kelompok

3.659 orang 380 Kelompok

52 panti 50 orang 50 orang 50 orang 3.708 orang 387 Kelompok

Pasca terwujudnya masyarakat yang berkesadaran dan berketertiban hukum yang tinggi, baik secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat terwujudkan adanya kondisi lingkungan sosial yang aman. Rasio aparatur keamanan dibanding jumlah masyarakat dan luas wilayah yang tidak sebanding menjadi kendala dalam melakukan upaya preventif, persuasive bahkan represif menjadi hambatan dalam pembangunan keamanan. Dengan mengadopsi konsep pemolisian masyarakat oleh kepolisisna RI dalam rangka mengendalikan keamanan dan ketertiban wilayah, pemerintah Kabupaten Malang berusaha untuk menggalang partisipasi masyarakat dalam membangun kondusifitas keamanan wialayah. Proporsi jumlah Satgas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) menjadi prestasi yang patut diapresiasi. Disamping itu, titik berat pada identifikasi penyelesaian penyandang masalah-masalah sosial yang terdapat di Masyarakat Kabupaten Malang juga menjadi fokus dari tujuan dan sasaran ini.


99

E.

Tujuan 5 : Meningkatnya

ketersediaan,

kuantitas

maupun

kualitas

infrastruktur

kebinamargaan,

pengairan

dan

keciptakaryaan/

permukiman serta energi untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Sasaran : Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan/permukiman, energi untuk mendorong perekonomian pariwisata dan pengentasan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dapat ditempuh cara berikut: 1.

Indikator Capaian Urusan Perhubungan Indikator Outcome Kepemilikan KIR angkutan umum Biaya pengujian kelayakan angkutan umum : Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Jumlah trayek angkutan Jumlah angkutan umum; angkot, angdes, bus kota, antar kota dalam propinsi, antar propinsi Jumlah arus penumpang angkutan umum pesawat udara selama 1 (satu) tahun. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis : Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Pemasangan Rambu-rambu


2010 84.51327434

2011 80.73703367

2012 77.78884462

PJB < 3500 = Rp 50.000 PJB > 3500 = Rp 60.000 840

PJB < 3500 = Rp 50.000 PJB > 3500 = Rp 60.000

PJB < 3500 = Rp 50.000 PJB > 3500 = Rp 60.000 839

839

1.049 Datang = 190.467 Berangkat = 189.481 8



3363/33360x 100%= 10,7 %

3853/33360x 100%= 11,55 %

4203/33360x 100%= 12,6 %

100

2.

Indikator Capaian Urusan Pekerjaan Umum Indikator Outcome Pembangunan kompleks gedung pemerintah Penyelesaian RDTR Jumlah RTH Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk Rumah tangga pengguna air bersih Rumah tangga bersanitasi Persentase penanganan sampah Persentase Penduduk berakses air minum Persentase Luas permukiman yang tertata Tempat Pembuangan sampah (TPS) per seribu penduduk Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Ketaatan terhadap RTRW Luas Wilayah Perkotaan Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Ketersediaan Air minum Ketersediaan sistem air limbah yang memadai Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/ Kawasan/ Kota Ketresediaan Fasilitas pengurangan sampah diperkotaan Ketersediaan sistem penanganan sampah di perkotaan Sistem drainase skala kota Tersedianya harga standart Bangunan Gedung Negara Tersediannya informasi RTRW melalui peta analog dan digital Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang Pelayanan ijin Pemanfaaatan ruang


2010 29 41 12 0,0021 30 % 30 % 37,80 % 90 % 30 % 2,95 % 100 %

2011 34 41 17 0,0032 36,35 % 72,80 % 44,50 % 92 % 31,80 % 3,28 % 100 %

2012 58 41 58 0,0033 38 % 73 % 47,5 % 94 % 32,13 % 3,35 % 100 %

100 % 18,18 % 81.731,94 Ha 30% 30 % 30 % 11 % 1,3 % 37,8 % 0,7 % 100 % 18,2 %

100% 18.18% 81.731,94 Ha 36,35 % 36 % 72,8 % 13 % 4,6 % 44,5 % 0,3 % 100 % 18,2 %

100% 26.14 81.731,94 Ha 38 % 42 % 73,2 % 14 % 5,6 % 61,8 % 0,33 % 100 % 26,5 %

17,2 % 46,6 %

17,2 % 46,6 %

19,35 % 46,6 %

101

Penanganan pengaduan terhadap pelanggaran Tata Ruang Luas RTH sebesar 20 % Jumlah Rumah Tangga Pemakai Biogas Jumlah Petugas Kebersihan Cakupan Penanganan Kebersihan Penanganan Ijin Pemakaman Jalan kondisi baik Jembatan standar (lebar minimal 6 M) Panjang Trotoar Panjang Drainase Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) Jalan Jumlah Peralatan Perawatan Jalan Luas daerah Irigasi dalam kondisi baik Ketersediaan air irigasi pembangunan dam dan sarana irigasi lainnya Bangunan Pengairan (saluran pengairan) Jumlah GHIPPA ( HIPPA wewenangnya dinas pertanian) Partisipasi petani dalam Rapat Penyusunan Tata Tanam Global dan detail (RTTG dan RTTD) Luas areal konservasi di bantaran sungai Nilai swadaya masyarakat dalam program2 Dinas Pengairan 3. Indikator Capaian Urusan Perumahan Indikator Outcome Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Rumah layak huni Rumah tangga pengguna air bersih Rumah tangga ber-Sanitasi D:\PERBUP Review RPJMD Kab. Mlg 2010-2015\Review RPJMD 2012 BAB V ok.doc

100 % 46 % 332 unit 171 Paskun 37,8 % 233 78,78 % 19,49 % 33.166 22.929 11.670 9.463.000.000 66 79 % 64,39 % 33,96 % 51,22 % 4

100 % 46 % 137 unit 171 Paskun 44,5 % 175 79,38 % 24,56 % 34.666 24.429 11.991 11.862.500.000 70 82 % 66,32 % 66,34 % 52,18 % 2

100 % 47,4 % 418 unit 186 Paskun 47,5 % 287 84,03 % 29,87 % 36.166 25.929 12.558 3.875.699.000 76 82 % 68,25 % 68,82 % 63,99 % 2

80 % 1.274.999.200

80% 144.551.350

85% 2000 m2 543.265.750

2010

2011 821 208

2012 1.195 659

67.5484502

67.62348719

95.26034253 64.73492402 71.10504209

102

Peningkatan pembangunan rumah sehat Perkembangan pengelola perumahan di Kab. Malang APPERSI REI Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

634.146

635.746 59 10 49

4. Indikator Capaian Urusan Energi Sumber Daya Mineral Indikator Outcome Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tingkat pendapatan dari perizinan pertambangan Tambahan Pertambangan tidak merusak daya dukung lingkungan dan pendapatan Peta Sumber Mata air (Jumlah sumber dan Volume debit) Jumlah instalasi biogas di kabupaten Malang Jumlah instalasi PLTMH di kabupaten Malang PLTMH PLTS PLTM Biogas PLTA

636.458 59 10 49 59.69 Ha/3518.72 Ha= 1.696 Ha

2010 2,20 %

635 723 2 2 1.225 0 273 5

2011 2,14 % IUP OP = 6 7 635 2.043 4 4 1.257 0 2.043 6

2012 2,14 % IPR = 22 29 635 4.259 6 6 1.284 0 4.259 6

Kondisi infrastruktur daerah menjadi acuan atau parameter yang visiable dalam melihat apakah daerah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik atau tidak, terlebih dalam konteks otonomi daerah.


103

F.

Tujuan 6 : Meningkatnya kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia. Sasaran : Semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas, dilakukan dengan : 1.

Indikator Capaian Urusan Pendidikan Indikator Outcome Indeks Pendidikan : Angka Melek Huruf Angka rata-rata lama sekolah SD/MI SMP/MTs SM/MA SD/MI SMP/MTs SM/MA APM SD/MI : Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Rasio guru / murid Rasio guru / murid per kelas rata-rata APM SMP : Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Rasio guru / murid Rasio guru / murid per kelas rata-rata SD/MI Kondisi bangunan baik SMP/MTs dan SM/MA kondisi bangunan baik Peserta PAUD


2010 75,09 96,17 6.8 113,06 94,41 44,22 99,13 76,66 39,95 99,13 234 1 : 15 0,84 76,66 520 1 : 11 0,83 55,51 80,81 75.003

2011 75,31 96,17 7,02 113,12 95,54 52,73 99,26 77,02 42,20 99,26 234 1 : 15 0,84 77,02 520 1 : 11 0,83 62,18 82,12 76.654

2012 75,60 97,02 7.06 113,14 96,36 55,56 99,26 79,78 44,46 99,26 234 1 : 15 0,85 79,78 520 1 : 11 0,83 71,24 84,10 76.689

104

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTS Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Jarak maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs Jumlah peserta didik per rombongan belajar untuk SD/MI maksimal 32 orang, dan 36 orang untuk SMP/MTs. Ketersediaan ruang lab IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik pada setiap SMP/MTs; Ketersediaan satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya pada SD/MI dan Ketersediaan ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru di setiap SMP/MTs ; Ketersediaan 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan pada SD/MI; Ketersediaan 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik pada setiap SD/MI ; Ketersediaan guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik pada setiap SMP/MTs; Ketersediaan guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris pada setiap SMP/MTs; Semua Kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik ; Semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik; D:\PERBUP Review RPJMD Kab. Mlg 2010-2015\Review RPJMD 2012 BAB V ok.doc

0,16 0,87 1,13 100 99,90 99,50 82,64 66,68 64,16 87,00 %

0,13 0,56 0,95 100 99,91 99,54 86,14 68,29 65,01 93,00 %

0,13 0,56 0,94 100 99,87 99,94 92,40 69,52 65,11 93,00 %

73,12 %

77,79 %

81,25 %

58,67 %

62,41 %

63,04 %

69,56 %

74,00 %

76,00 %

78,70 %

83,72 %

83,98 %

74,92 %

79,70 %

80,81 %

46,00 %

48,00 %

64,44 %

36,89 %

39,24 %

59,24 %

69,77 %

74,22 %

78,00 %

82,17 %

87,41 %

89,00 %

105

Semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik; Pemerintah Kabupaten Malang memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif Intensitas kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan Ketersediaan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik pada setiap SD/MI ; Ketersediaan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik pada setiap SMP/MTs; Ketersediaan 1 (satu) set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA pada setiap SD/MI; Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi; Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan ; Satuan pendidikan dasar pada SD/MI menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : Satuan pendidikan dasar menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku; Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya; Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester; Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam D:\PERBUP Review RPJMD Kab. Mlg 2010-2015\Review RPJMD 2012 BAB V ok.doc

94,00 %

100,00 %

100,00 %

84,60 %

90,00 %

90,00 %

63,92 %

68,00 %

70,00 %

77,08 %

82,00 %

84,00 %

87,42 %

93,00 %

94,00 %

70,17 %

74,65 %

76,67 %

39,48 %

42,00 %

52,00 %

73,32 %

78,00 %

80,00 %

89,00 %

93,00 %

94,00 %

78,00 %

80,00 %

82,00 %

78,00 %

80,00 %

82,00 %

68,00 %

70,00 %

74,00 %

78,00 %

80,00 %

82,00 %

106

bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik; Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang pada setiap akhir semester Setiap satuan pendidikan dasar menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS). 2.

89,00 %

92,00 %

93,00 %

65,80 %

70,00 %

75,00 %

Indikator Capaian Urusan Kesehatan Indikator Outcome Angka Harapan Hidup Angka kelangsungan hidup bayi (Angka kematian bayi/ AKB) Angka usia harapan hidup Persentase balita gizi buruk Rasio posyandu per 100 balita Rasio puskesmas per 100.000 penduduk Rasio puskesmas pembantu (pustu) per 100.000 penduduk Rasio poliklinik per 100.000 penduduk Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk Rasio dokter umum per 100.000 penduduk Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk Rasio bidan per 100.000 penduduk Rasio perawat per 100.000 penduduk Rasio tenaga farmasi per 100.000 penduduk Rasio tenaga gizi per 100.000 penduduk Rasio tenaga kesehatan masyarakat per 100.000 penduduk Rasio tenaga sanitasi per 100.000 penduduk


2010

2011

2012

68,94 5,69 68,94 3,40 1,34 1,6 2,47 1,31 0,78 9,07 9,21 2,99 29,41 64,00 6,61 3,26 0,77 1,83

73,69 5,34 73,69 1,16 1,34 1,60 2,47 1,43 0,86 9,08 9,78 2,66 29,46 66,13 6,63 3,27 1,02 2,01

74,16 4,86 74,16 0,84 1,33 1,57 3,74 1,69 0,84 8,84 9,69 2,93 29,02 70,57 6,93 3,49 0,73 2,15

107

Rasio teknisi medis per 100.000 penduduk Rasio keterapian pisik per 100.000 penduduk Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 95 % pada Tahun 2015; Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80 % pada Tahun 2015 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90% pada Tahun 2015; Cakupan pelayanan nifas 90% pada Tahun 2015; Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 80% pada Tahun 2010; Cakupan kunjungan bayi 90%, pada Tahun 2010; Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100% pada Tahun 2010; Cakupan pelayanan anak balita 90% pada Tahun 2010; Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 24 bulan keluarga miskin 100 % pada Tahun 2010; Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% pada Tahun 2010; Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100 % pada Tahun 2010; Cakupan peserta KB aktif 70% pada Tahun 2010; Penemuan penderita AFP D:\PERBUP Review RPJMD Kab. Mlg 2010-2015\Review RPJMD 2012 BAB V ok.doc

1,83 0,77 95,28 %

1,35 0,70 87,84 %

1,54 0,69 78,51 %

88,10 % 94,30 %

97,54 % 80,00 %

93,08 % 87,95 %

100,00 % 26,22 % 100,00 % 100,00 % 89,28 %

100,00 % 44,46 % 100,00 % 100,00 % 93,68 %

100,00 % 42,82 % 100,00 % 100,00 % 94,62 %

95,28 %

87,84 %

78,51 %

88,10 % 94,30 %

97,54 % 94,44 %

93,08 % 90,69 %

84,00 % 85,18 %

78,42 % 93,79 %

75,81 % 94,50 %

94,30 % 72,43 %

80,00 % 88,51 %

87,95 % 84,16 %

16,10 %

2,20 %

20,18 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

54,28 % 62,99 % 2,33

98,72 % 75,56 % 1,89

100,00 % 74,65 % 1,49

108

Penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif Penemuan dan penanganan DBD Penanganan penderita diare Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% pada Tahun 2015. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100% pada Tahun 2015; Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota 100 % pada Tahun 2015. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa /KLB Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100% pada Tahun 2015. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa Siaga Aktif 80% pada Tahun 2015. Jumlah posyandu Jumlah posyandu lapor Jumlah kader posyandu Jumlah kader aktif 3.

6,91 % 26,22 % 100,00 % 38,38 %

8,99 % 44,46 % 100,00 % 60,08 %

10,23 % 42,82 % 100,00 % 60,75 %

30,86 %

35,07 %

31,56 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

93,33 % 2.765 2.763 13.794 13.354

93,59 % 2.775 2.775 13.798 13.501

98,46 % 2.784 2.782 13.891 13.733

2011 78,68 %

2012 78,55 %

1,62 % 8.238 PUS

2,65 % 13.131 PUS

78,68 % 399.367 Aks 10,31 %

78,55 % 408.896 Aks 9,63%

Indikator Capaian Urusan KB dan Keluarga Sejahtera Indikator Outcome Meningkatnya Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif sebesar 73,25% (PUS dibagi KB Aktif x 100%)

2010 74,37 %

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya usia di bawah 20 tahun

2,64 % 12.785 PUS

Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)

74,37 % 363.833 Aks 11,90%


109

58.225 PUS Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB Mandiri Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Berasal dari anggaran APBN: Persediaan Nominal Persediaan (Rp.) Realisasi Kebutuhan Nominal Realisasi Kebutuhan (Rp.) Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa Intensitas sosialisasi KIE Ketersediaan alat kontrasepsi Jumlah dan jenis layanan KB

Jumlah pria ikut KB Identifikasi PPKBD di Kab. Malang Th. 2010 -2012 Pengkatagorian PPKBD di Kab. Malang Th, 2010-2012 Jumlah Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama aktif mendukung program KB Identifikasi Kelompok BKB D:\PERBUP Review RPJMD Kab. Mlg 2010-2015\Review RPJMD 2012 BAB V ok.doc

1 : 2,27 1:1

49.579 PUS 86,77 % 29.683 PUS 82,80% 5.078 PUS 1 : 2,50 1:1

50.113 PUS 84,99 % 33.303 PUS 81,17 % 4.754 PUS 1 : 3,39 1:1

67,02 %

79,99 %

89,76 %

67,00% 87,00%

179.400 990.234.800 120.233 754.179.480 100 % 2 x 33 Kec. 179.400 7 Metode 1. IUD 2. MOW 3. MOP 4. KONDOM 5. IMPLAN 6. SUNTIK 7. PIL 2.745 390 15,00 % 5,00 % 702

55.460 979.037.540 44.363 669.556.021 100 % 2 x 33 Kec. 55.460 7 Metode 1. IUD 2. MOW 3. MOP 4. KONDOM 5. IMPLAN 6. SUNTIK 7. PIL 3.282 390 14,10 % 42,89 % 763

168.360 2.475.733.600 151.124 2.163.845.458 100 % 2 x 33 Kec. 168.360 7 Metode 1. IUD 2. MOW 3. MOP 4. KONDOM 5. IMPLAN 6. SUNTIK 7. PIL 3.777 390 21,54 % 85,71 % 822

110

Identifikasi dan katagorisasi Kelompok BKB Identifikasi ibu balita anggota BKB menjadi peserta KB Aktif 4.

702 67,00 %

763 86,77 %

Indikator Capaian Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Indikator Outcome Identifikasi jumlah sarana dan prasarana kearsipan

2010

2011

2012

2

2

2

a. Rak arsip

5.

822 84,99 %

4

b. Dos arsip Rasio ketersediaan sarana-prasarana dengan volume arsip

700

a. Rak arsip

3,10

b. Dos arsip

27,15

Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

2

2

2

Jumlah dokumen yang terdata (volume dalam Mtr.Lari)

308,6

202

5

jumlah media publikasi pemerintahan di internet

1

8

6

jumlah surat warga dan terjawab

0

0

3

Jumlah kunjungan ke perpustakaan

13.237

21.029

21.249

jumlah koleksi buku

18.812

19.457

20.411

2010 68,37 % 68,37 % 4,35 % 1.000.005 1.000.000

2011 69,37 % 69,37 % 4,63 % 1.077.600 1.033.156

2012 53,92 % 53,92 % 3,36 % 1.130.500 1.089.295

Indikator Capaian Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DATA Angka partisipasi angkatan kerja Tingkat partisipasi angkatan kerja Tingkat pengangguran terbuka UMK KHL


111

Pelayanan Pelatihan Kerja Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Besaran Pemeriksaan Perusahaan Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan Pencari kerja yang ditempatkan Keselamatan dan perlindungan Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Jumlah Keluarga yang melakukan transmigrasi di kabupaten Malang Jumlah daerah tujuan transmigran 6.

112 Orang

72 Orang

88 Orang

60 Orang

330 Orang

930 Orang

100 Orang 5.289 Orang



3

3

3

54.508 Orang 164 prshaan 12.879 alat 14,03 % 1,58 % 2,90 %

50.339 Orang 108 prshaan 12.993 alat 7,49 % 1,86 % 1,98 %

50.565 Orang 114 prshaan 12.715 alat 2,41 % 2,45% 0,93 %

45 KK 6/4

45 KK 6/4

40 KK 6/4

Indikator Capaian Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Indikator Utama Peningkatan prestasi olahraga (Jatim) Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olah raga Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan keolahragaan Lapangan Olahraga Jumlah organisasi kepemudaan


2010 13 25 85 10 5 335 25

2011 25 25 96 10 6 369 25

2012 10 25 96 10 9 369 25

112

Jumlah Kegiatan kepemudaan (seni-budaya, akademis,) Jumlah pengusaha/wirausaha pemuda Jumlah pembinaan pemuda Jumlah atlet Jumlah organisasi olahraga Jumlah pelatih Jumlah pusat pelatihan dan peserta Peningkatan partisipasi masyarakat dalam event olahraga Jumlah lapangan olahraga (kondisi layak pakai) dan fasilitas (publik) olah raga lainnya Rasio jumlah wasit yang bersertifikat per cabor


10 1 2 265 85 258 1 4

10 1 6 335 96 258 1 6

10 1 12 463 96 336 1 8

369 155

369 240

369 240

113

G.

Tujuan 7 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata hingga perdesaan. Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas sebagai basis peningkatan industri, perdagangan dan jasajasa; serta meningkatnya pertumbuhan sektor potensi pariwisata, pertambangan dan jasa konstruksi/bangunan yang mengarusutamakan peran UMKM dan koperasi serta pengentasan kemiskinan. 1.

Indikator Capaian Outcome Urusan Ketahanan Pangan Indikator Outcome Ketersediaan pangan utama (Beras) Ketersediaan energi dan protein dan perkapita, 90 % pada 2015 Penguatan cadangan pangan, 60% pada 2015 Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah, 90 % pada 2015 Stabilitas harga dan pasokan pangan, 90 % pada 2015

2.

2010

2011

2012

284.833 45 30

289.717 50 35

251.232 55 40

60 60

65 65

70 70

Indikator Capaian Outcome Urusan Pertanian Indikator Outcome Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Padi Jagung Ubi Kayu Ubi Jalar


2010

2011

2012

67,82 Kw/Ha 48,01 Kw/Ha 376,47 Kw/Ha 227,15 Kw/Ha

71,22 48,01 376,47 227,15

66,8 50,3 282,94 94,82

114

3.

Indikator Capaian Outcome Urusan Kehutanan Indikator Outcome Jumlah industri primer hasil hutan Jumlah industri primer hasil hutan Identifikasi jenis dan jumlah pelayanan hasil hutan Pelayanan SKSKB-KR Pelayanan SKAU Pelayanan Ijin tebang Identifikasi jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat di Kabupaten Malang Jumlah produksi hasil hutan - Produksi kayu rakyat - Produksi hasil hutan dari hutan negara Jumlah tenaga kerja bidang kehutanan untuk industri primer Pendapatan per kapita masyarakat sekitar hutan Jumlah produksi hasil hutan non kayu dalam kawasan (getah pinus) Identifikasi atas jumlah bibit atau benih tanaman hutan produksi Identifikasi atas jumlah bibit atau benih tanaman penghijauan Identifikasi luasan hutan rakyat yang terbangun Identifikasi jumlah bangunan konservasi tanah dan air - Pembuatan dam penahan - Pembuatan sumur resapan - Pembuatan gully plu - Dokumen RTnRL per tahun


Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

30 industri primer 2 jenis 6.456 dok 21.280 dok

36 industri primer 3 jenis 4.632 dok 27.545 dok

1 kelompok (10 %) (Sosialisasi PHBML)

33 industri primer 3 jenis 6.697 dok 36.653 dok 1.430 dok 1 kelompok (20 %) (Pembentukan FMU)

233.910,99 m3 7.807.000 m3

443.577.008 m3 31.485.070 m3

469.743,04 m3 28.557.467 m3

874 orang Tdk ada data



474.819 ton

698.110 ton

966.097 ton

438,6 Ha

717,40 Ha

497,50 Ha

3.115.142 btg 617 Ha

4.028.212 btg 425 Ha

1.117.840 btg 225 Ha

22 unit 15 unit

19 unit 40 unit

1 dokumen

1 dokumen

20 unit 14 unit 15 unit 1 dokumen

1 kelompok (30 %) (1 dok SVLK)

115

Data tentang Rencana Tata Tanaman Global (RTTG) - Luasan hutan yang direboisasi (dalam kawasan) Luasan penghijauan (diluar kawasan Jumlah batang kegiatan penanama Penanaman reboisasi Penanaman penghijauan Jumlah Unit Percontohan Tanaman Konservasi Data Sumber Air (pengairan) Jumlah pendapatan (dalam rupiah) dari hasil hutan non kayu dalam kawasan (Perum Perhutani) Identifikasi jenis dan jumlah aneka usaha kehutanan non kayu (di luar kawasan) Usaha perlebahan rakyat Usaha minyak atsiri (nilam) Usaha bambu Jumlah demplot hutan rakyat pola agroforestry (pola non kayu) 4.

Tdk ada data 438,6 Ha 7.788 Ha

Tdk ada data 717,40 Ha 8.794,90 Ha

Tdk ada data 497,50 Ha 3.800,50 Ha

366.970 btg 3.115.142 btg 360 sumber

717.400 btg 4.028.212 btg 360 sumber

497.500 btg 1.117.840 btg 2 unit 360 sumber

Tdk ada data

Tdk ada data

Tdk ada data

2.030 koloni /34.510 kg 360 ton daun/ 5.134 kg minyak 52.515 rumpun (1.260 ton produk olahan)



-

2 unit

1 unit

2010

2011

2012

515,40

747,58

2.679,32

100,00 19,64

100,00 33,93

100,00 25

10 859

11 908

11 932

Indikator Capaian Outcome Urusan Kelautan dan Perikanan Indikator Outcome Produksi perikanan Produksi perikanan kelompok nelayan Cakupan Bina Kelompok Nelayan Jumlah kelompok ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Malang Jumlah unit usaha kelompok ekonomi masyarakat pesisir


116

Hasil produksi perikanan total di Kabupaten Malang Jumlah produksi perikanan budidaya Identifikasi kawasan minapolitan Identifikasi laporan penyakit ikan UPR Lele dan Nila Jumlah produksi perikanan tangkap Omzet dalam pelelangan Jumlah pedagang ikan Identifikasi teknologi penangkapan Jumlah kapal Identifikasi area penangkapan (kemampuan terjauh) Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang terbentuk Luas area budidaya perikanan Jumlah produksi olahan ikan di Kabupaten Malang Peningkatan pendapatan perkapita nelayan Jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya Jumlah pekerja di bidang perikanan 5.

Indikator Capaian Outome Urusan Perindustrian Indikator Outcome Pertumbuhan IKM terdaftar di Kab. Malang (unit) Serapan tenaga kerja pada IKM dan Industri berat (orang) Nilai ekspor oleh UKM (USD) Volume ekspor oleh UKM (Kg) Nilai dan volume Investasi dalam IKM dan Berat (Rupiah) a. Pangan (16 Jenis) b. Sandang dan Kulit (2 Unit) c. Kimia dan Bahan Bangunan (7 Unit) d. Mesin, Listrik dan Elektronika (3 Unit) e. Kerajinan umum (22 Unit)


10.880,93 1.469,28 Wajak 4

22,183,79 12.237,49 Wajak 2

9.411,65 34.099.861.000 950 7.451 383 100 mil laut

9.946,20 50.663.380.668 1.030 3.412 367 100 mil laut

25,607,84 15.380,75 Wajak 1 158 10.277,35 55.550.332.379 1.083 7.738 379 100 mil laut

124 319,45 4.507,61

138 449,01 4.735,99 11.008.029,00 22.183,78 10.451

153 535,07 5.252,21 12.396.438,67 25.658,10 16.108

10.880,93 7.863

2010 20.999 152.957

2.382.343.499 597 71 423 68 1.394

2011 21.180 155.661 303.731.298,57 189.271.745,71 2.500.803.695 597 71 423 68 1.394

2012 21.354 158.771 314.058.162,72 194.080.670,99 2.667.572.230 597 71 423 68 1.394

117

Jumlah barang wajib ukur, takar, timbang yang teregistrasi. Jumlah penyelenggaraan operasi pasar dan komoditasnya (beras, minyak goreng dan gula pasir) Jumlah kasus/pelanggaran atas perdagangan barang dan jasa Ekspor Bersih Perdagangan: (nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor) Peningkatan nilai dan volume ekspor Jumlah toko/kios Jumlah Bedak/Los Jumlah Ponco'an perkembangan TDP menurut bentuk badan usaha (PT, Koperasi, CV, FA, Perorangan dan BPL) peningkatan Pendaftaran perusahaan menurut sektor usaha Jumlah penerbitan tanda pendaftar perusahaan menurut kecamatan dan badan usaha (kumulaif) perkembangan pengawasan; 1. bahan pokok 2. makanan ringan 3. minuman kemasan 6.

48.666,00

42.177,00

39.349,00

2

2

3

0

0

0

296.937.735,33 9,20 % 2.625 10.197 4.614

303.731.298,57 2,29 % 1.951 8.953 4.429

314.058.162,72 3,40 % 2.117 10.939 4.935

15.937 15.937

17.175 17.175

18.254 18.254

1.224

1.237

1.079

70 126 53

81 135 58

85 146 63

Indikator Capaian Outcome Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Indikator outcome Intensitas temu kelompok usaha Jumlah asosiasi pengusaha UMKM Semakin meningkatnya jumlah wirausaha baru, yang aktif Produktifitas dilihat dari volume nilai uang, barang dan jasa Jumlah UMKM di Kabupaten Malang Serapan tenaga kerja pada UMKM di Kabupaten Malang Besaran kredit yang disalurkan


2010 15 7 500

2011 21 8 1000

2012 23 10 1000

26.105.252.087 232.091

26.524.892.090 272.091 509.594 3.450.000.000

26.774.892.090 273.101 510.503 2.930.000.000

1.905.000.000

118

Tingkatan pengembalian kredit Jumlah survey yang dilakukan kepada calon penerima kredit Jumlah pelaksanaan promosi pameran daerah dalam 1 tahun yang diikuti UKM Nilai traksaksi dalam tiap promosi Identifikasi jumlah pusat konsultasi bisnis Jumlah potensi sasaran pasar bagi produk koperasi dan UMKM Jumlah pelaksanaan promosi oleh Dinas KUMKM Jumlah nilai transaksi Peningkatan jumlah PK-5 binaan UMKM Angka pertumbuhan koperasi dan data pendirian koperasi baru Identifikasi jumlah koperasi berprestasi Identifikasi UKM dan KSP / USP Nilai simpanan dan pinjaman anggota

Peningkatan jumlah omzet UKM Jumlah BPR / LKM aktif Jumlah koperasi Jumlah koperasi aktif Jumlah koperasi baru Intensitas alokasi waktu proses perijinan pendirian koperasi Jumlah koperasi berprestasi Identifikasi KSP / USP sehat D:\PERBUP Review RPJMD Kab. Mlg 2010-2015\Review RPJMD 2012 BAB V ok.doc

98,8 %

99,1 %

99,3 %

28 Kop % UMKM

139 Kop % UMKM

131 Kop % UMKM

60 59.600.000 2

80 75.100.000 3

80 77.300.000 4

33 3 59.600.000 20

36 3 75.100.000 40

39 3 77.300.000 60

1051 46 232.091 UMKM, 45 KSP, 1051 USP Simpanan : 265.116.000.000, Pinjaman anggota : 930.500.000.000

1057 50 272.091 UMKM, 45 KSP, 1057 USP Simpanan : 264.591.000.000, Pinjaman anggota : 1.065.250.000.000

1072 51 273.101 UMKM, 46 KSP, 1072 USP Simpanan : 427.059.000.000, Pinjaman anggota : 1.356.111.000.000

26.105.252.087 545 1051 128 95

26.524.892.090 606 1057 125 198

26.774.892.090 673 1072 123 15

2 Minggu 46 691

2 Minggu 50 930

2 Minggu 51 949

119

7.

Indikator Capaian Outcome Urusan Pariwisata Indikator outcome Data/peningkatan jumlah kunjungan wisata per tahun / per objek wisata Tingkat pendapatan (PAD) dari sektor pariwisata Jumlah koppepa atau organisasi desa wisata di Kabupaten malang Jumlah event pariwisata/budaya dalam rangka menarik tingkat kunjungan pariwisata Jumlah usaha penyelenggara jasa pariwisata di kabupaten Malang Jumlah serapan tenaga kerja di bidang pariwisata di kabupaten Malang Jumlah koppepa atau organisasi desa wisata di Kabupaten malang Identifikasi izin usaha pariwisata di Kab. Malang Jumlah kunjungan wisata wisata T0-Tn Kabupaten malang

8.

2010

2011

2012

1.942.253

2.111.805 6.252.826.091

2.178.160 7.407.737.314

2

6

9

5

6

6

1.433

1.433

1.434

343

735

736

2 2 1.942.253

4 2 2.111.805

3 4 2.178.160

Indikator Capaian Outcome Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Indikator outcome Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK LPM Berprestasi Posyandu aktif Jumlah penurunan angka kemiskinan Jumlah desa tertinggal/ identifikasi kelas desa Peningkatan jumlah BUMDES aktif Peningkatan jumlah pasar (yang dikelola) desa Identifikasi jenis-jenis TTG


2010 111 0,997641509 1 2.768 12,54 % 110 21 85 1

2011

2012

112 0,997641509 0 2.783 11,04 % 23 85 1

112 0,997641509 1 2.766 9,54 % 51 27 85 1

120

Jumlah desa yang berprestasi Identifikasi jumlah SDD Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Jumlah desa yang sudah mempunyai RPJMDes Identifikasi jumlah POKJANAL Jumlah atau tingkat kehadiran Musrenbang Desa Jumlah desa yang memiliki profil dan monografi desa Jumlah aparat pemerintahan desa yang mengikuti pelatihan Jumlah pelatihan Jumlah perdes yang dihasilkan Data desa; profil dan monografi desa PKK aktif Jumlah organisasi/kelompok perempuan aktif Jumlah partisipasi perempuan dalam MUSREMBANGDES Jumlah Koperasi perempuan Jumlah home industry/ kelompok usaha perempuan 9.

4 4 4 62 62 63 43.827.932.053 11.569.539.100 35.613.575.279 378 378 378 33 33 33 90 % 90 % 90 % 390 390 390 9 10 33 1 1 1 1.134 1.512 189 390 390 390 5.460 5.460 5.460 5 10 25 30 % 30 % 30 % 390 390 390 15 10 25

Indikator Capaian Outcome Urusan Penanaman Modal Indikator outcome Bertambahnya jumlah potensi unggulan Bertambahnya sasaran distribusi buku profil dan media promosi lainnya Intensitas pertemuan calon investor Bertambahnya jenis jenis investasi Jumlah perusahaan PMA/PMDN Meningkatnya jumlah karyawan / pegawai yang mengikuti pelatihan investasi


2010 8

2011 9

2012 10

4 sasaran distribusi



10 calon investor 1 Investasi 32 Perusahaan jumlah : 2 jenis pelatihan peserta : 4 orang

12 calon investor 1 Investasi 33 Perusahaan jumlah : 9 jenis pelatihan peserta : 12 orang

15 calon investor 4 investasi 37 Perusahaan jumlah : 10 jenis pelatihan peserta : 12 orang

121

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMA/PMDN (milyar rupiah) Rasio daya serap tenaga kerja

2,6 %

6,9 %

0,74 %

745,94

669,19

743,78

Relasi pusat kota dan desa (centrum-pheri-pheri) yang selama ini bersifat tidak setara, eksploitatif dan berpotensi menciptakan kesenjangan, hendak ditangkap oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk kembali memfokuskan pada pembangunan pedesaan dan menjadikan desa sebagai basisi utama penggerak denyut nadi perekonomian daerah. Desa diharapkan menjadi sebagai pusat Produksi dan Konsumsi yang setara sekaligus tetap mensuplai kebutuhan perimer untuk Kota tanpa dilandasi adanya

proses-proses yang eksploitatif. Pembangunan di Kabupaten Malang yang berorientasi pada

pembangunan desa.dilakukan melalui adanya penguatan kapasitas kelembagaan kelompok-kelompok masyarakat di pedesaan. Disamping itu, pembangunan infrastruktur yang mantap menjadi bagaian tak terpisahakan dalam rangka mensetarakan pembangunan desa-kota. Adapun sektor yang menjadi andalan adalah pertanian, dimana penguatan produksi tanaman pangan dan holtikultura menjadi prasyarat yang tidak dapat ditinggalkan. H.

Tujuan 8 : Meningkatnya kualitas fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam. Sasaran : Semakin terkendalinya perencanaan dan pemanfaatan tata ruang dan pemberian ijin industri yang rentan pencemaran serta semakin meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam. Indikator Outcome Jumlah pengguna air bersih Jumlah RTH Persentase rumah tinggal bersanitasi Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk


2010 90 % 12 0,0021

2011 92 % 17 72,80 % 0,0032

2012 94 % 58 61 % 0,0033

122

Rumah tangga pengguna air bersih

30 %

36,35 %

38 %

Rumah tangga bersanitasi

30 %

72,80 %

73 %

Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

73,16 %

Persentase penanganan sampah Persentase Penduduk berakses air minum

37,80 % 90 %

44,50 % 92 %

47,5 % 94 %

Persentase Luas permukiman yang tertata

30 %

31,80 %

32,13 %

2,95%

3,28 %

3,35 %

18,18%

18,18 %

26,14

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

30%

36,35 %

38 %

Ketersediaan Air minum

30 %

36 %

42 %

Ketersediaan sistem air limbah yang memadai

30 %

72.8 %

73,2 %

Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/ Kawasan/ Kota

11 %

13 %

14 %

Ketresediaan Fasilitas pengurangan sampah diperkotaan

1,3 %

4,6 %

5,6 %

Ketersediaan sistem penanganan sampah di perkotaan Sistem drainase skala kota

37,8 % 0,7 %

44,5 % 0,3 %

61,8 % 0,33 %

Tersedianya harga standart Bangunan Gedung Negara

100 %

100 %

100 %

46 %

46 %

47,4 %

332 unit

137 unit

418 unit

171 Paskun

171 Paskun

186 Paskun

37,8 %

44,5 %

47,5 %

100%

100%

100%

Jumlah sekolah yang memperoleh Adiwiyata

1

1

3

Identifikasi penghargaan Adipura

1

1

1

45% dari 23 perusahaan

40,91% dari 25 perusahaan

30,77% dari 26 perusahaan

7

7

8

Tempat Pembuangan sampah (TPS) per seribu penduduk Ketaatan terhadap RTRW

Luas RTH sebesar 20% Jumlah Rumah Tangga Pemakai Biogas Jumlah Petugas Kebersihan Cakupan Penanganan Kebersihan Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

Tingkat/jumlah pencemaran lingkungan oleh perusahaan Data perusahaan wajib Amdal D:\PERBUP Review RPJMD Kab. Mlg 2010-2015\Review RPJMD 2012 BAB V ok.doc

123

Identifikasi penggerak lingkungan dan prestasi-prestasi yang diperoleh Identifikasi kelompok masyarakat/LSM/ormas aktivis lingkungan Tingkat keberhasilan konservasi sumber air Jumlah tanaman dan luasan rehabilitasi sumber mata air

6 orang 6 orang 70 %

8 orang 8 orang 70 % 10.560/32Ha

14 orang 14 orang 70 % 4.175/14 Ha

Kualitas pengelolaan lingkuangan yang baik menjadi cermin bahwa praktek demokratisaasi di daerah atau wilayah tersebut sudah cukup dewasa (Yahya, 2012). Thesis tersebut rupanya menjadi inspirasi pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan yang memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan. Proses pembangunan lingkungan tersebut diharapkan terinternalisasi dalam setiap nafas dan derap langkah perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.


124

BAB VI CAPAIAN VISI DAN MISI DALAM TAHUN 2011-2012

Dua tahun sudah Dokumen Perencanaan (RPJMD) ini menjadi landasan untuk pembuatan Renstra, Renja dan Lakip masing-masing SKPD di Kabupaten Malang. Selama dua tahun perjalanan RPJM ini masih belum sepenuhnya menjadi landasan hukum untuk menyusun dokumen daerah ataupun perencanaan di masing-masing SKPD. Padahal dokumen RPJMD adalah dokumen yang harus menjadi landasan hukum ketika SKPD melakukan program dan kegiatannya. Dalam

penentuan

Indikator

utama

di

masing-masing

SKPD

seharusnya RPJMD menjadi rujukan utama. Namun barangkali RPJMD belum mampu memberikan secara rinci dan terukur akan Indikator Kinerja Utama ataupun target-target yang telah terpampang di RPJMD Kabupaten Malang. Dalam review ini disajikan

indicator utama di masing-masing

urusan berdasarkan pembacaan atas Permenpan No. 54 tahun 2010 dan SPM di masing-masing urusan beserta menterjemahkan visi dan misi Kabupaten 2010 hingga 2015. Untuk

mengetahui

derivasi

Visi

dan

Misi

didapatkan indikator utama sebagai berikut :

D:\PERBUP Review RPJMD Kab. Mlg 2010-2015\Review RPJMD 2012 BAB VI ok.doc

Kabupaten

Malang

125

A.

Kaitan Antara Visi Dan Misi VISI

MISI

1. MANDIRI

1. Mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola kepemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis (leadership) 2. Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur (energi) 3. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan (entrepreneurship) 4. Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan (SDA

URUSAN 1. Pekerjaan Umum

2. Perumahan

3. Perencaan Pembangunan

INDIKATOR

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik

78,78 %

79,38 %

84,03 %

86,58 %

88,05 %

90 %

Pengambangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

34,76 %

36,75 %

39,94 %

42,20 %

45,65 %

50,23 %

Jumlah Bangunan Irigasi dalam Kondisi Baik

68,65 %

66,17 %

68,65 %

70,21 %

75,43 %

80,65 %

Jumlah Rumah Layak Huni

634.146

635.746

636.458

637.158

637.958

638.750

Rasio Rumah Layak Huni

67,60 %

67,60 %

95,26 %

97,50 %

98 %

100 %

Rasio Rumah bersanitasi

-

72,80 %

73,20 %

74,60 %

75,30 %

76 %

14

30

38

40

43

45

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

392

121

309

200

100

50

75,58 %

73,75 %

71,17 %

69,5 %

67,2 %

65 %

1.275.268/ 1.451.937

2.275.026/ 1.943.490

2.986.161/ 2.042.765

3.500.000/ 3.000.000

4.500.000/ 3.500.000

5.500.000/ 4.000.000

20

40

100

160

210

250

96,03 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Jumlah Fasilitasi Kerjasama daerah Pelaksanaan kegiatan Musrenbang

4. Perhubungan

Penurunan angka kecelakaan lalu Lintas (kejadian) Rasio Kendaraan yang Diuji Arus Keluar Masuk Barang dan Jasa melalui Bandara Abd Saleh

5. Pertanahan

Pensertifikatan Tanah Aset Daerah (bidang)

6. Kependudukan dan Catatan Sipil

Peningkatan rasio penduduk yang memiliki KTP dibanding jumlah penduduk wajib KTP


126

VISI

MISI

URUSAN

INDIKATOR

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Jumlah Sistem Manajemen Informasi yang dioperasikan oleh PEMDA

5

9

22

25

27

29

Optimalisasi Pendapatan Asli daerah (PAD) dalam rupiah

130.465.91 5.607,92

172.333.27 5.999,86

197.649.22 4.910,17

207.531.68 6.155,51

217.908.27 0.463

228.803.68 3.986

Ketercapaian / pengesahan Program Legislasi Daerah

16

21

19

20

15

17

Jumlah Perda Inisiatif dari lembaga legislative

1

4

3

7

6

5

8. Statistika

Jumlah Dokumen yang Disusun Tepat Waktu

4

5

5

5

5

5

9. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian

2,75 %

2,67 %

2,64 %

2,61 %

2,65 %

2,67 %

Penurunan Tingkat Pelanggaran pertambangan type C dan ABT

20

13

9

5

3

0

Penurunan Jumlah Dusun yang belum teraliri listrik

186

153

136

108

86

56

berkelanjutan) 7. Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Serapan tenaga kerja pada UMKM di Kabupaten Malang (orang)

469.274

509.594

510.503

511.500

512.400

513.200

11. Lingkungan Hidup

Prosentase perusahaan yang memenuhi baku mutu lingkungan

57 %

60 %

63 %

67 %

72 %

75 %

Prosentase sumber mata air yang terkonservasi melalui penghijauan

40 %

50 %

52 %

54 %

57 %

60 %


127

VISI

MISI

URUSAN

INDIKATOR Jumlah RTH terkelola (lokasi)

2. AGAMIS

1. Mewujudkan pemahaman & pengamalan nilai-nilai agama, adat-istiadat dan budaya (berdampak terhadap keamanan dan ketertiban)

1. Mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola kepemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis (perencanaan / mesyawarah mufakat)

2011

2012

2013

2014

2015

12

17

22

25

28

31

12. Penataan Ruang

Cakupan RDTRK yang disusun atau dievaluasi

28.57 %

28,57 %

41,07 %

42,86 %

71, 43 %

100 %

1. Sosial

Angka Kemiskinan

86.406

49.258

47.402

37.922

30.338

24.270

Prosentase penurunan angka kemiskinan

12,54 %

11,04 %

9,54 %

8,04 %

6,54 %

5,04 %

Prosentase PMKS yang menerima program pemberdayaan social melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Intensitas keikutsertaan seniman dan budaya lokal daerah dalam event tingkat lokal dan nasional (kali) Angka kriminalitas di Kabupaten Malang

0,57 %

0,61 %

1,10 %

2,63 %

3%

3,5 %

5

6

7

8

8

9

627

586

336

200

100

50

14

30

38

40

43

45

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2. Kebudayaan

3. DEMOKRATIS

2010

3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1. Perencaan Pembangunan

Fasilitasi Kerjasama daerah Pelaksanaan kegiatan Musrenbang

2. Kependudukan dan Catatan Sipil

Peningkatan rasio penduduk yang memiliki KTP dibanding jumlah penduduk wajib KTP

96,03 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3. Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Jumlah Sistem Manajemen Informasi yang dioperasikan oleh PEMDA

5

9

22

25

27

29


130.465.91 5.607,92

172.333.27 5.999,86

197.649.22 4.910,17

207.531.68 6.155,51

217.908.27 0.463

228.803.68 3.986


128

VISI

MISI

URUSAN

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ketercapaian / pengesahan Program Legislasi Daerah

16

21

19

20

15

17

Jumlah Perda Inisiatif dari lembaga legislative

1

4

3

7

6

5

4. Pertanahan

Pensertifikatan Tanah Aset Daerah (bidang)

20

40

100

160

210

250

5. Statistika

Jumlah Dokumen yang Disusun Tepat Waktu

4

5

5

5

5

5


Jumlah UMKM di Kabupaten Malang

232.091

272.091

273.101

274.467

275.839

277.218

1.052

1.055

1.072

1.095

1.105

1.117

Serapan tenaga kerja pada UMKM di Kabupaten Malang

469.274

509.594

510.503

511.500

512.400

513.200

Ketersediaan pangan utama (beras) (ton)

284.833

289.717

251.232

256.257

261.382

266.609

Pola Pangan Harapan

84,7

85,3

86,1

87

88,5

90

Jumlah desa tertinggal/ identifikasi kelas desa

110

91

71

51

29

0

43.827.932. 053

11.569.539. 100

35.613.575. 279

36.325.846. 785

37.052.363. 721

37.793.410. 995

Peningkatan jumlah BUMDES aktif

8

10

14

18

24

33

Jumlah produksi pertanian startegis (padi, palawija, sayur atau buah) (ton)

2.905,12

3.119,21

2.609,42

2.818,17

3.015,44

3.196,37

Kepegawaian dan Persandian

4.PRODUKTIF

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing (kualitas kinerja masyarakat)

INDIKATOR

Jumlah Koperasi di Kabupaten Malang

2. Ketahanan Pangan

3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

4. Pertanian


Nilai Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

129

VISI

MISI

URUSAN

INDIKATOR

2010

2011

2012

2013

2014

2015

30,25 %

29,38 %

28,59 %

29,59 %

30,09 %

31,34 %

Meningkatnya volume hasil ternak (ton)

143.719,4

150.872,17

160.740,02

163.654,41

168.612,32

171.456,74

Perkembangan pendapatan bagi peternak (Sapi potong, sapi perah unggas)(Rupiah)

34.092.000

34.755.400

38.821.300

42.703.430

44.838.601

47.080.532

0.0681

0.0696

0,0981

0,1216

0,1423

0,1655

0

0,0295

0,0415

0,0505

0,0653

0,0832

612.795.70 8

951.190.95 0

1.327.377.9 69

1.439.199.9 06

1.611.977.4 62

1.956.897.8 01

1.942.253

1.295.025

1.795.143

2.333.500

3.033.550

3.943.615

11.226.873. 503

10.576.427. 114

10.949.000. 000

11.630.000. 000

11.980.000. 000

10.880,93

22.183,79

25.607,84

28.168,62

30.985,48

34.084,03

-

11.008.029, 00

12.396.438, 67

13.636.082, 54

14.999.690, 79

16.499.659, 87

9%

2%

2%

3%

3%

5%

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan

5. Kehutanan

Rasio rehabilitasi hutan dan lahan Rasio penanganan pada kawasan lindung Tren Nilai Provisi Sumberdaya Hutan (Nilai PSDH Tahun ini/Nilai PSDH tahun lalu)(Rupiah)

6. Pariwisata

Jumlah kunjungan wisata wisata T0-Tn Kabupaten Malang (orang) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari sektor pariwisata (Rupiah)

7. Kelautan dan Perikanan

Hasil produksi perikanan total di kabupaten Malang (ton) Peningkatan pendapatan perkapita nelayan (rupiah)

8. Perdagangan D:\PERBUP Review RPJMD Kab. Mlg 2010-2015\Review RPJMD 2012 BAB VI ok.doc

Prosentase Peningkatan nilai dan volume ekspor seluruh

130

VISI

MISI

URUSAN

INDIKATOR

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Peningkatan PAD dari pungutan retribusi pasar di 33 Pasar Kabupaten Malang (Rupiah)

4.096.368.1 05

4.308.512.9 50

4.919.383.6 50

5.111.322.0 15

5.634.737.2 67

6.451.897.8 57

Nilai investasi pada sektor IKM (Rupiah)

2.382.343.4 99

2.500.803.6 95

2.667.572.2 30

2.800.950.8 41

2.940.998.3 83

3.088.048.3 02

152.957

155.661

158.771

161.946

165.185

168.489

1

303.731.29 8,57 189.271.74 5,71 1

314.058.16 2,72 194.080.67 0,99 4

329.761.07 0,87 203.784.70 4,54 5

346.349.12 4,41 213.973.93 9,77 6

363661580, 63 224.672.63 6,76 7

5.689.365.6 58.745

6.080.990.1 35.745

6.126.142.4 08.745

6.263.324.5 28.745

6.578.324.5 28.745

6.883.324.5 28.745

32

33

37

40

41

42

68,37 %

69,37 %

70 %

71,37 %

72,37 %

73,37 %

Penurunan Tingkat Pengangguran

4,35 %

4,63 %

3,36 %

3,06 %

2,70 %

2,50 %

Angka Melek Huruf

95,68 %

96,08 %

97,06 %

97,63 %

98,81 %

100 %

6,8

7,02

7,06

7,12

7,17

7,22

komoditas

9. Perindustrian

Serapan Tenaga Kerja pada IKM di kabupaten Malang (orang) Nilai ekspor oleh UKM (USD) Volume ekspor oleh UKM (kg) 10. Penanaman Modal

Jumlah Investasi berskala nasional (PMA/PMDN) Capaian Nilai Investasi PMA/PMDN Jumlah Perusahaan PMA/PMDN

11. jaan

5. MAJU

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing (HDI)

Ketenagaker-

1. Pendidikan


Peningkatan partisipasi angkatan kerja

Angka Rata-Rata Lama Sekolah

131

VISI

MISI

URUSAN

2010

2011

2012

2013

2014

2015

68,94 %

69,23 %

74,16 % )*

72,25 %

73,75

75,74

Akses Penggunaan Air Bersih

62 %

62,5 %

63 %

63,5 %

67 %

70 %

Meningkatnya pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif (PUS dibagi pesera KB aktif x 100%)

74,37 %

76,68 %

78,55 %

80,45 %

82.20 %

83.70 %

Prosentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I

40,02 %

30,26 %

30,80 %

30,30 %

29,95 %

29,00 %

4. Kepemudaan dan Olahraga

Peringkat prestasi olah raga dalam 1 tahun

Provinsi : 13

Provinsi : 25

Provinsi : 10

Provinsi : 15

Provinsi : 20

Provinsi : 25

5. Perpustakaan

Jumlah Kunjungan Perpustakaan Per tahun

13.237

21.029

21.249

22.374

23.440

24.546

Peningkatan jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan Daerah (eksemplar)

20,763

22,188

22,833

23,310

24,831

25,765

6. Kearsipan

Aparatur pemerintah yang memperoleh Bimbingan teknis kearsipan (orang)

3

70

105

200

260

350

7. Ketenagakerjaan

Peningkatan partisipasi angkatan kerja

68,37 %

69,37 %

70 %

71,37 %

72,37 %

73,37 %

4,35 %

4,63 %

3,36 %

3,06 %

2,70 %

2,50 %

6 Tujuan/4 Realisasi




6 Tujuan/5 Realiasasi


2. Kesehatan

3. Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera

INDIKATOR Angka Harapan Hidup

Penurunan Tingkat Pengangguran

6. AMAN

1. Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan damai

8. Transmigrasi

Jumlah Daerah Tujuan Transmigran

1. Sosial

Angka Kemiskinan

86.406

49.258

47.402

37.922

30.338

24.270

Prosentase penurunan angka kemiskinan

12,54 %

11,04 %

9,54 %

8,04 %

6,54 %

5,04 %


132

VISI

MISI

URUSAN

(kesbangpol)

7. TERTIB

1. Mewujudkan supremasi hukum dan HAM

2. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri 1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

INDIKATOR

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Prosentase PMKS yang menerima program pemberdayaan social melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Angka kriminalitas di Kabupaten Malang

0,57 %

0,61 %

1,10 %

2,63 %

3%

3,5 %

627

586

336

200

100

50

Penanganan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

69,49 dan 66,05

69,51 dan 66,72

69,54 dan 67,42

69,57 dan 68,17

69,59 dan 68,97

69,61 dan 69,82

627

586

336

200

100

50

716.945

896.180

1.120.226

1.400.283

1.750.354

2.187.942

88 %

91 %

92 %

100 %

100 %

100 %

Peningkatan angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan gender) 2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Angka kriminalitas di Kabupaten Malang

3. Komunikasi dan Informatika

Jumlah Kunjungan Website malangkab.go.id Respon/Tanggapan Surat Warga

8.BERDAY SAING

1. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan


Jumlah UMKM di Kabupaten Malang

232.091

272.091

273.101

274.467

275.839

277.218

2. Pertanian


2.905,12

3.119,21

2.609,42

2.818,17

3.015,44

3.196,37

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan

30,25 %

29,38 %

28,59 %

29,59 %

30,09 %

31,34 %

143.719,4

150.872,17

160.740,02

163.654,41

168.612,32

171.456,74

Meningkatnya volume hasil ternak (ton) D:\PERBUP Review RPJMD Kab. Mlg 2010-2015\Review RPJMD 2012 BAB VI ok.doc

133

VISI

MISI

URUSAN

INDIKATOR Perkembangan pendapatan bagi peternak (Sapi potong, sapi perah unggas)


2010

2011

2012

2013

2014

2015

34.092.000

34.755.400

38.821.300

42.703.430

44.838.601

47.080.532

134

B. Outcome Sektor Strategis 1.

Peningkatan PDRB Indikator Outcome

2010

2011

2012

284.833

289.717

251.232

Jumlah pendapatan (dalam rupiah) dari hasil hutan (dalam kawasan hutan) dalam bentuk dana bagi hasil (Rupiah)

307.346.879

677.240.457

717.487.018

Identifikasi jenis dan jumlah aneka usaha kehutanan non kayu (di luar kawasan) berupa produk olahan (ton)

1.260

1.270

1.335


2.905,12

3.119,21

2.609,42

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

30,25 %

29,38 %

28,59 %

23.570

23.570

23.570


143.719,4

150.916,5

69.452,9

Perkembangan pendapatan bagi peternak (Sapi potong, sapi perah unggas)

34.092.000

34.755.400

38.821.300

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB

2,75 %

2,67 %

2,64 %

Hasil produksi perikanan total di kabupaten Malang (ton)

10.880,93

22.183,79

25.607,84

11.008.029,00

12.396.438,67

68.37 %

69,37 %

53,92 %

4,35 %

4,63 %

3,36 %

Ketersediaan pangan utama (Beras) (ton)

Pendapatan perkapita petani

Peningkatan pendapatan perkapita nelayan (rupiah) Peningkatan partisipasi angkatan kerja Penurunan tingkat pengangguran

Pencapaian PDRB bisa dilihat dari table di atas. Bisa dilihat paling

atas

adalah

Ketersediaan

pangan

utama

(Beras)

(ton).

Keberadaan beras di Kabupaten Malang pada 2010 sebesar 284.833 kemudian pada 2011 mengalami kenaikan menjadi 289.717. Kemudian pada 2012 ketersediaan beras semakin tinggi yaitu mencapai 251.232 ton.


135

2.

Sektor lain yang bisa dijadikan pencapaian PDRB adalah Jumlah pendapatan (dalam rupiah) dari hasil hutan (dalam kawasan hutan) dalam bentuk dana bagi hasil (Rupiah) yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada 2010 bebesar 307.346.879 kemudian tahun berikutnya 2011 meningkat menjadi 677.240.457 kemudian meningkat lagi pada 2012 menjadi 717.487.018. Penghasilan jumlah aneka usaha kehutanan non kayu (di luar kawasan) berupa produk olahan (ton) juga mengalami peningkatan selama dua tahun terakhir. Yaitu dari 1.260 pada 2010 menjadi 1.270 pada 2011 dan neik lagi menjadi 1.335 Meningkatnya volume hasil ternak (ton) dari 143.719,4 menjadi 150.916,5 dan pada akhir 2012 meningkat lagi menjadi 69.452,9 dengan demkain peternak juga mengalami peningkatan pendapatan. Perkembangan pendapatan bagi peternak (Sapi potong, sapi perah unggas) mengalami peningkatan dari 34.092.000 pada 2010 menjadi 34.755.400 setelah itu pada 2012 meningkat lagi 38.821.300. Jika dijumlahkan dari segi kader yang berada di produksi perikanan total di kabupaten Malang (ton) adalah sejumlah 10.880,93 kemudian naik menjadi 22.183,79 dan terakhir 25.607,84. Pertumbuhan Investasi Pertumbuhan investasi daerah akan menjadikan daerah semakin maju dan berdaya saing dengan daerah-daerah lainnya. Selain itu tingginya nilai ivestasi juga akan menjadikan perekonomian di Kabupaten Malang bisa semakin maju. Karena dengan banyaknya investor yang masuk maka serapan tenaga kerja bisa dialokasikan di sana. Selama dua tahun terakhir, nilai investasi dari pihak swasta yang masuk ke Kabupaten Malang semakin tinggi. Untuk lebih jelasnya bisa disimak tabel di bawah ini. Outcome Nilai (Rupiah) investasi pada sektor IKM Serapan Tenaga Kerja pada IKM di kabupaten Malang (orang) Nilai ekspor oleh UKM (USD) Volume ekspor oleh UKM (kg)

2010

2011

2012

2.382.343.499

2.500.803.695

2.667.572.230

152.957

155.661

158.771

303.731.298,57

314.058.162,72

189.271.745,71

194.080.670,99

Dari tabel di atas bisa dijelaskan bahwa investasi sektoral dari tahun ke tahun berikutnya semakin tinggi. Pada 2010 saja nilai investasi mencapai Rp. 2.382.343.499 kemudian pada 2011 nilai investasi sebesar Rp. 2.500.803.695. Pada akhir Desember 2012 dikalkulasi bahwa nilai investasi naik lagi menjadi 2.667.572.230.


136

Tabel di atas

juga memberikan penjelasan terkait dengan

peningkatan serapan tenanga kerja pada IKM di Kabbupaten Malang. Pada 2010 serapan tenaga kerja sektor IKM sebanyak 152.957 sedangkan pada 2011 naik menjadi 155.661 setelah itu pada 2012 menjadi 158.771 orang yang bekerja di sektor IKM. Nilai ekspor UKM juga mulai meningkat drastis mulai 2011, yaitu 303.731.298 USD menjadi 314.058.162 USD. Peningkatan nilai ekspor ini berbanding lurus dengan volume ekspor yaitu pada 2011 sebesar 189.271.745 kg menjadi 194.080.670 kg pada 2012. 3.

Peningkatan PAD Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari retibusi daerah, pajak daerah dan pengelolaan kekayaan daerah. Tingginya iklim investasi dan meningkatnya

pendapatan

masyarakat

akan

berdampak

pada

meningkatnya perolehan PAD. Selama 2 tahun terakhir, pendapatan daerah semakin meningkat. Indikator outcome

2010

2011

2012

130.465.915.607,92

172.333.275.999,86

197.649.224.910,17

6.252.826.091

8.407.737.134

4.308.512.950

4.919.838.650

Optimalisasi Pendapatan Asli daerah (PAD) dalam rupiah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari sektor pariwisata Peningkatan PAD dari pungutan retribusi pasar

4.096.368.105

di 33 Pasar Kabupaten Malang

Dari tabel di atas bisa diketahui bahwa peningkatan PAD dari pungutan retribusi pasar, sektor pariwisata dan pengoptimalisasian PAD mengalami peningkatan selama dua tahun terakhir. C. Outcome Pada Sektor Utama Ada

beberapa

sektor

utama

yang

bisa

menjadi

tolok

ukur

keberhasilan pembangunan di Kabupaten Malang, diantaranya adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pertanian dan bidang sosial. Untuk lebih jelasnya mari kita uraikan satu persatu dari capaian outcome yang ada. D:\PERBUP Review RPJMD Kab. Mlg 2010-2015\Review RPJMD 2012 BAB VI ok.doc

137

1.

Pendidikan Pendidikan merupakan kunci utama dalam membangun sumber daya manusia yang handal, kreatif, cerdas dan mampu bersaing dalam pasar regional maupun nasional. Indicator outcome pendidikan di Kabupaten Malang bisa dilihat dari peningkatan angka melek huruf. Selama dua tahun terakhir angka melek huruf di Kabupaten Malang mengalami kenaikan yang drastis dari 89,55% menjadi 97%. Selain itu juga bisa dilihat dari partisipasi masyarakat dalam berpartisipasi untuk sekolah. Indikator Outcome Angka Melek Huruf Angka Rata-rata lama sekolah

2010

2011

2012

89,55 %

89,59 %

97,02 %

6,8

7,02

7,06

Pada 2010 angka melek huruf di Kabupaten Malang adalah sebesar 89,55%, sedangkan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 0,04% dan merubah angka melek huruf menjadi 89,59%. Kemudian

pada

tahun

2012

mengalami

kenaikan

urusan

pendidikan,

yang

sangat

signifikan yaitu mencapai 97,02%. Sedangkan

masih

pada

Pemerintah

Kabupaten Malang telah meningkatkan angka rata-rata lama sekolah. Pada 2010 angka rata-rata lulus sekolah mencapai 6,8 sedangkan pada 2011 meningkat menjadi 7,02%. Untuk tahun 2012 sebesar 7,06.

2.

Kesehatan Keberhasilan

pembangunan

dalam

bidang

kesehatan

bisa

diukur berdasarkan berapa besaran Indeks Harapan Hidup (IHH), yaitu indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia berdasarkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Selama dua tahun terakhir trend Indeks harapan Hidup di Kabupaten Malang cenderung naik. Pada 2010 Angka Harapan Hidup sebesar 68,94 % kemudian pada 2011 meningkat menjadi 69,23 %. Selanjutnya pada akhir bulan 2012 Angka Harapan Hidup meningkat menjadi 74,16 %. Ini adalah prestasi yang luar biasa dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. D:\PERBUP Review RPJMD Kab. Mlg 2010-2015\Review RPJMD 2012 BAB VI ok.doc

138

3.

Pekerjaan umum Memberikan sarana prasarana infrastruktur yang baik kepada masyarakat akan meningkatkan perekonomian daerah, terlebih di pedesaan.

Indikator

keberhasilan

pembangunan

dalam

bidang

infrastruktur yang paling nyata bisa dirasakan langsung adalah pembangunan sarana prasarana jalan. Kondisi jalan yang baik akan memperlancar perekonomian masyarakat. Selain itu, indicator pembangunan yang bisa dilihat adalah masyarakat yang menggunakan air bersih dan keberadaan irigasi yang baik. Ketiga indikator outcome dari pekerjaan umum ini di Kabupaten Malang selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan. Indikator Outcome Jalan kondisi baik Jumlah pengguna air bersih

2010

2011

2012

78,78 %

79,38 %

84,03 %

90 %

92 %

94 %

3,16 %

8,66 %

Luas irigasi dalam kondisi baik

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa urusan yang menjadi tanggung jawab Pekerjaan Umum cenderung mengalami peningkatan. Indicator outcome yang bisa dilihat dari urusan ini adalah semakin meningkatnya kondisi jalan yang baik. Di Kabupaten Malang kondisi jalan yang sudah baik jika dibandingkan dengan jumlah jalan keseluruhnya mencapai peningkatan yang baik. Pada 2010 kondisi jalan yang sudah baik mencapai 78,78%, kemudian pada 2011 meningkat menjadi 79,38. Pada akhir 2012 peningkatan jalan yang sudah layak untuk digunakan sudah mencapai 84,03%. Artinya dari keseluruhan jalan yang ada di Kabupaten Malang tinggal sekitar 16% saja yang belum dalam kondisi baik. Sementara jumlah pengguna air bersih di Kabupaten Malang juga semakin meningkat. Pada 2010 jumlah pengguna air bersih mencapai 90% kemudian tahun berikutnya 2011 mencapai 92% dan meningkat lagi pada 2012 menjadi 94%. Artinya 94% dari masyarakat Kabupaten Malang telah menggunakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Luas irigasi di Kabupaten Malang yang berada dalam kondisi baik juga mengalami peningkatan pada 2011 sebesar 3,16% dan pada 2012 meningkat menjadi 8,66%.


139

4.

Pertanian Sebagian

besar

masyarakat

Kabupaten

Malang

bermatapencaharian sebagai petani. Baik itu petani penggarap ataupun petani pemilik lahan. Capaian outcome dalam urusan pertanian di Kabupaten Malang ada yang mengalami kenaikan dan penurunan yaitu, Jumlah produksi pertanian strategis (padi, palawija, sayur atau buah),

Kontribusi

sektor

pertanian/perkebunan

terhadap

PDRB,

Pendapatan perkapita petani, dan Meningkatnya volume hasil ternak, serta Perkembangan pendapatan bagi peternak (Sapi potong, sapi perah unggas). Indikator Outcome

2010

2011

2012

2.905,12

3.119,21

2.609,42

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

30,25%

29,38%

28,59%

Pendapatan perkapita petani

23.570

23.570

23.570


143.719,4

150.916,5

69.452,9

Perkembangan pendapatan bagi peternak (Sapi potong, sapi perah unggas)

34.092.000

34.755.400

38.821.300


Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah produksi pertanian strategis terjadi fluktuasi. Pada 2010 sebesar 2.905,12. Sementara

2011

kontribusi

sektor

sebesar

3.119,21

pertanian

dan

terhadap

2012

sebesar

PDRB

juga

penurunan. Pada 2010 sebesar 30,25%, kemudian

2.609,42; mengalami

di tahun 2011

sebesar 29,38% dan 2012 PDRB sektor pertanian menurun menjadi 28,59%. Sementara itu pendapatan perkapita petani cenderung stagnan selama

kurun

2010-2012

yaitu

hanya

bertahan

pada

23.570.

Sedangkan volume hasil ternak di Kabupaten Malang mengalami naik turun. Pada 2010 sebanyak 143.719,4 ton kemudian pada 2011 naik menjadi 150.916,5 ton. Namun pada 2012 volume hasil ternak mengalami penurunan menjadi 69.452,9. D:\PERBUP Review RPJMD Kab. Mlg 2010-2015\Review RPJMD 2012 BAB VI ok.doc

140

D. Ketercapaian VISI pada Outcome Pembangunan 1.

Mandiri Outcome

2010

2011

2012

509.594

510.503

Serapan Tenaga Kerja pada UMKM di kabupaten Malang

Nilai Serapan Tenaga Kerja merupakan salah satu program dari LKPJ. mendukung dengan aspek Mandiri dari Madep Manteb. Dengan meningkatnya nilai serapan tenaga kerja, dunia UMKM akan semakin berkembang, dan ini berarti sikap entrepreneuship akan semakin menjadi bagian inheren dari masyarakat Kabupaten Malang secara umum. Outcome

2010

2011

2012

130.465.915.607,92

172.333.275.999,86

197.649.224.910,17


Kemandirian

juga

bisa

dilihat

dari

tingkat

optimalisasi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengelolaannya oleh pemerintah Kabupaten. Dari data diatas kita bisa melihat kenaikan (dalam rupiah) yang cukup signifikan. Ini sedikit banyak mengindikasikan adanya progres dalam aspek Mandiri pada pemerintah Kabupaten Malang. Outcome

2010

2011

2012

186

153

136

Penurunan Jumlah Dusun yang belum teraliri listrik

Menurunnya

jumlah

dusun

yang

belum

teraliri

listrik

mempunyai arti pencapaian positif pemerintah kabupaten Malang. Di sisi lain, hal ini juga menandai semakin meningkatnya nilai-nilai Mandiri

masyarakat.

Dengan

semakin

lengkapnya

sarana

dan

prasarana misalnya dalam hal ini terkait ketersediaan aliran listrik pemerintah

bersama

masyarakat

akan

lebih

terbantu

dalam

memaksimalkan pengelolaan sumberdaya-sumberdaya yang ada, serta semakin meningkatnya aspek leadership dan entrepreneurship. D:\PERBUP Review RPJMD Kab. Mlg 2010-2015\Review RPJMD 2012 BAB VI ok.doc

141

2.

Agamis Outcome

2010

2011

2012

2.500.000.000

2.700.000.000

2.856.000.000

Nilai modal UEP yang diberikan kepada keluarga miskin

Jumlah UEP yang diberikan kepada fakir miskin adalah kepada keluarga miskin adalah salah satu indikator capaian visi Kabupaten Malang. Outcome dari kegiatan ini dari tahun ke tahun semakin meningkat luar biasa. Pada 2010 nilai bantuan sebesar Rp. 2.500.000 sedangkan tahun 2011 sebesar 2.700.000.000 dan tahun 2012 sebesar 2.856.000.000. Pemberian bantuan ini sebenarnya adalah pancingan untuk modal usaha ekonomi produktif saja. Dengan harapan mereka bisa mampu berdiri di kaki sendiri. 3.

Demokratis Outcome

2010

2011

2012

Peningkatan jumlah BUMDES aktif

21

23

27

Visi Demokratis dari Madep Manteb bisa kita lihat pada data di atas, yaitu mengenai peningkatan jumlah BUMDES aktif di Kabupaten Malang. Meningkatnya jumlah BUMDES dari tahun 2010 hingga 2012 adalah salah satu bukti meningkatnya nilai Demokratis. Pasalnya, keberadaan BUMDES aktif adalah wujud dari iklim Demokratis, dimana masyarakat dalam lingkup kecil (grassroot) banyak terlibat dan tentunya berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan daerah. 4.

Produktif Outcome

2010

2011

2012

Penurunan tingkat pengangguran

4,35%

4,63%

3,36%

Visi Produktif disini sengaja diwakili dengan data penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Malang dari 2010 hingga 2012. Hal ini dirasa berhasil, meski pada tahun 2011 mengalami penurunan tingkat

produktifitas

masyarakat,

dengan

ditandai

meningkatnya

prosentase pengangguran. Tetapi, di tahun 2012 mengalami progres yang signifikan, dibandingkan kondisi awal (2010).


142

Semakin

kecilnya

prosentase

tingkat

pengangguran

di

Kabupaten Malang mengindikasikan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat, yang notabene sebagai pilar utama peningkatan perekonomian daerah. 5.

Maju Outcome Angka kemiskinan Prosentase penurunan angka kemiskinan Angka Melek Huruf

2010

2011

2012

86.406

49.258

47.402

12,54%

11,04%

9,54%

89,55%

89,59%

97,02 %

6,8

7,02

68,94%

69,23%

Angka Rata-rata lama sekolah Angka Harapan Hidup

74,16%

Data di atas adalah outcome yang selaras dan mendukung visi Madep Manteb di aspek Maju. Dengan menurunnya angka atau prosentase kemiskinan serta meningkatnya angka melek huruf dan angka harapan hidup, pemerintah selalu berusaha meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia serta Indeks Pembanunan Manusia. Tentunya, dari pencapaian hingga tahun 2012, pemerintah Kabupaten Malang tidak serta merta merasa puas. Justru, dari keadaan ini yang direpresentasikan

pada

data

di

atas

pemerintah

akan

semakin

berupaya meningkatkan sebagaimana terget ideal. 6.

Aman Outcome Angka kriminalitas di Kabupaten Malang

Menurunnya

angka

2010

2011

2012

627

586

336

kriminalitas

adalah

salah

satu

bukti

terwujudnya pencapaian visi Aman oleh pemerintah kabupaten Malang hingga 2012. Dan tentunya kerja pemerintah dalam mencapai visi Aman akan selalu diupayakan meningkat di tahun-tahun berikutnya. 7.

Tertib Outcome Penurunan Angka Kecelakaan lalu lintas

2010

2011

2012

392

121

309

Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas dari tahun 2010 hingg 2012 adalah salah satu pencapaian visi Tertib dari Madep Manteb. Ini menjadi

parameter

penting

atas

tingkat

kepatuhan

masyarakat

kabupaten Malang terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku. D:\PERBUP Review RPJMD Kab. Mlg 2010-2015\Review RPJMD 2012 BAB VI ok.doc

143

8.

Berdaya Saing Outcome Jumlah UMKM di Kabupaten Malang Intensitas keikutsertaan seniman dan budaya lokal daerah dalam event tingkat lokal dan nasional (kali) Hasil produksi perikanan total di kabupaten Malang (ton) Peningkatan pendapatan perkapita nelayan (rupiah)

2010

2011

2012

232.091

272.091

273.101

5

6

7

10.880,93

22.183,79

25.607,84

11.008.029,00

12.396.438,67

Data di atas adalah beberapa keberhasilan/pencapain outcome kinerja Pemerintah Kabupaten Malang dari tahun 2010 hingga 2012, yang terkait dengan visi Berdaya Saing dari Madep Manteb. Kita bisa melihat pencapaian ini dengan misalnya meningkatnya jumlah UMKM hingga tahun 2012 dan peningkatan yang signifikan dari hasil produksi perikanan total di Kabupaten Malang, serta konsekuensinya yaitu peningkatan pendapatan perkapita nelayan. Dari kondisi ini, Kabupaten Malang tentunya akan semakin berdaya saing, dan tentunya juga meningkatkan nilai investasi dan jumlah investor.


144

BAB VII TEMUAN DAN REKOMENDASI A.

Temuan Menurut Permenpan No 20 Tahun 2008, Indikator Kinerja Utama adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, pemerintah

atau

dibentuk.

untuk

mewujudkan

Indikator

utama

apa

sebuah

instansi

akan

menjadi

ukuran

keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan sasaran strategis organisasi (outcome)

yang

akan

digunakan

untuk

perbaikan

kinerja

dan

peningkatan akuntabilitas kinerja. Sebagian besar penetapan kinerja antara Kepala Daerah dengan SKPD di Kabupaten Malang kita masih berupa pencapaian output dari masing-masing

kegiatan,

dan

belum

merupakan

outcomes

dari

keseluruhan program dan kegiatan yang direncanakan oleh SKPD. Misalnya, di urusan pertanian, yang dipakai sebagai IKU adalah berapa kali kegiatan penyuluhan, berapa bantuan yang diberikan, bukan berapa peningkatan hasil pertanian, berapa pendapatan per kapita petani bisa ditingkatkan dari sebelumnya. B.

Rekomendasi 1.

Rekomendasi Jangka pendek a.

Evaluasi Kinerja terhadap Indikator Kinerja utama (IKU) Kabupaten Malang dan Standart Pelayanan Minimal (SPM).

b.

Penyesuaian Renja SKPD mengacu pada IKU dan SPM ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2.

Rekomendasi Jangka Menengah a.

Masing-masing SKPD merevisi Renstra IKU dan dokumen RKT yang terukur.

b.

Penyusunan RKPD dengan mengakomodir IKU dan SPM serta Renja SKPD sesuai kewenangan dan bidang urusan SKPD.

D:\PERBUP Review RPJMD Kab. Mlg 2010-2015\Review RPJMD 2012 BAB VII ok.doc

145

3.

Rekomendasi Jangka Panjang a.

Melengkapi RPJMD dengan IKU yang lebih lengkap dan komprehensif.

b.

Mengintegrasikan

dokumen

perencanaan

dan

laporan

tahunan dari seluruh SKPD di Kabupaten Malang sehingga bisa menjadi sebuah sistem yang terpadu (SAKIP).

Ditetapkan di Malang pada tanggal BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA

D:\PERBUP Review RPJMD Kab. Mlg 2010-2015\Review RPJMD 2012 BAB VII ok.doc

2014

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG REVIEW

Recommend Documents