PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 31 TAHUN2013 TENTANG PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

--

-

.

BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 31

TAHUN2013

TENTANG PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS, Menimbang

Mengingat

a.

bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Di Daerah, Bupati melakukan pembinaan pengembangan kawasan yang meliputi penetapan panduan teknis pelaksanaan skala kabupaten;

b.

bahwa untuk mengoperasionalisasikan kebijakan strategis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 dan melaksanakan kewajiban dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Banyumas;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Banyumas;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 13. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penata Gunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 16. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Dearah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 24. Peraturan Pemerintah Nomor Penyelenggaraan Penataan Ruang Indonesia Tahun 2010 Nomor Negara Republik Indonesia Nomor

15 Tahun 2010 tentang (Lembaran Negara Republik 21, Tambahan Lembaran 5103);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang di Daerah; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Di Daerah; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4 Seri E,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 11 Seri E); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 2 Seri D); MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyumas. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Banyumas. 4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Banyumas yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Kabupaten Banyumas yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan. 5. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya. 6. Rencana Induk adalah rencana pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Banyumas, yang memuat kebijakan dan strategi pengelolaan potensi, masalah dan peluang pengembangan kawasan, yang disusun ke dalam skenario arah kebijakan pengembangan kawasan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahunan, yang diimplementasikan melalui rencana pengusahaan dan rencana tindak. 7. Rencana Tindak adalah rencana implementasi pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Banyumas yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk, memuat matriks rencana program dan kegiatan, lokasi, jadwal pelaksanaan, instansi/pelaksana, proyeksi kebutuhan pendanaan, sumber pendanaan, output, outcome, dan indikator keberhasilan. 8. Rencana Pengusahaan adalah rencana pengembangan sektor dan produk unggulan sebagai penggerak perekonomian di kawasan strategis Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu lima tahunan sesuai dengan Rencana Induk, yang memuat proyeksi pengembangan hulu-hilir sektor dan produk unggulan, informasi dan akses pasar, akses permodalan, akses teknologi, aksessibilitas prasarana (infrastruktur) dan sarana pendukung transportasi dan distribusi, guna meningkatkan produk-produk yang berdaya saing di pasar lokal, pasar regional, pasar nasional dan pasar internasional.

BAB II TUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN Pasal 2 Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Banyumas bertujuan: a. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan, pertumbuhan ekonomi dan kerjasama antar wilayah; b. mengoptimalkan pengelolaan daerah/lokal; dan

potensi

sumberdaya

c. mewujudkan keterpaduan, pertumbuhan antar wilayah.

keseimbangan,

alam

keserasian

BAB III RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Umum Pasal 3 Jenis Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten terdiri atas: a. Kawasan Strategis Kabupaten; dan

Cepat Tumbuh Provinsi di wilayah

b. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten. Bagian Kedua Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Provinsi Di Wilayah Kabupaten Pasal 4 Kawasan Strategis Cepat Tumbuh provinsi di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Pasal 5 Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa kawasan perdagangan dan jasa pada kawasan Perkotaan Purwokerto dan sekitarnya. Bagian Ketiga Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Pasal 6 Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Pasal 7 (1) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

meliputi: a. kawasan Perkotaan Purwokerto; b. kawasan agropolitan; c. kawasan minapolitan; dan d. kawasan perbatasan. (2) Kawasan Perkotaan Purwokerto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Kecamatan Purwokerto Utara; b. Kecamatan Purwokerto Timur; c. Kecamatan Purwokerto Selatan; d. Kecamatan Purwokerto Barat; e. sebagian Kecamatan Sumbang; f.

sebagian Kecamatan Baturaden;

g. sebagian Kecamatan Kedungbanteng; h. sebagian Kecamatan Kembaran; i. sebagian Kecamatan Karanglewas; j.

sebagian Kecamatan Sokaraja; dan

k. sebagian Kecamatan Patikraja. (3) Kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Kecamatan Cilongok; b. Kecamatan Ajibarang; c. Kecamatan Jatilawang; dan d. Kecamatan Wangon. (4) Komoditas unggulan yang diprioritaskan untuk dikembangkan di kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. padi sawah, kacang panjang, gula kelapa, ayam kampung, ayam pedaging, dan ikan gurami di Kecamatan Cilongok; b. jamur, durian, gula kelapa, sapi potong, ikan tawes, karper, nilam, dan nila di Kecamatan Ajibarang; c. padi, alpokat, sawo, jambu biji, kelapa dalam, kambing, domba, ayam kampung, ikan tawes, karper, dan nila di Kecamatan Jatilawang; dan d. jamur, semangka, sawo, rambutan, jambu biji, gula kelapa, sapi potong, ikan tawes, karper, dan nila di Kecamatan Wangon. (5) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Kecamatan Kedungbanteng; b. Kecamatan Sumpiuh;

c. Kecamatan Ajibarang; d. Kecamatan Sokaraja. e. Kecamatan Karanglewas; f. Kecamatan Baturaden; g. Kecamatan Kembaran; h. Kecamatan Sumbang; i. Kecamatan Kemranjen; dan j. Kecamatan Cilongok. (6) Kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. Kecamatan Wangon; b. Kecamatan Sokaraja; c. Kecamatan Sumbang; d. Kecamatan Somagede; e. Kecamatan Kemranjen; f. Kecamatan Lumbir; g. Kecamatan Gumelar; h. Kecamatan Pekuncen; dan i. Kecamatan Tambak. (7) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV PENGEMBANGAN KAWASAN Pasal 8 Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Banyumas diselenggarakan berdasarkan kebijakan pengembangan kawasan yang meliputi: a. menyusun Rencana Induk (Master Plan); b. menyusun Rencana Pengusahaan (Business Plan); dan c. menyusun Rencana Tindak (Action Plan). BABV PENDANAAN Pasal 9 a. pendanaan perencanaan pengembangan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Banyumas bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

b. pendanaan pelaksanaan pengembangan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Banyumas bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB VI PENUTUP Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal ft 2 JAN 2013

BUPAT; BANYUMAS, Diundangkan di Purwokerto Pada Tanggal Jl SEKRETARIS DAERAfl KABUPATEN BANYUMAS

Pembma 'Utkitoa Muda NIP 19570516 NJ8903 1 005 BERITA DAERAB MUPATEN BANYDMAS TAHUH ffi NOMOR .L.

MARDJOKO

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR TAHUN2013 TENTANG PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN BANYUMAS

PETA KAWASAN STRATEOIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN BANYUMAS LEGENDA: Ibukoto dan B«ia« Admlnl»trwl *

Ibuhota K«amatan Batas Kibupat«n Eaias K»o*rrmi»n

Piritran —•^ Sunoal Beur Bunga! Jvlngm Tr«n«pon«»i Jolan Arterl Prlmsr M»r\r Primer Jalan Lokal Prlmof Jalan Lah —-"* Rel «•

KAWASAN STRATEOIS CEPAT TUMBUH KawaMn Strattglt Bldapg Partumbuhan Ekonoml Hjl KawHan Stratogli PerbatiMn Capat Tumbuh Kawaun AgropolKan Kawasan Minapolltan ©

KawPangolahan

0 Kaw Pamasaran 0

KawP»mb»saran

O

Kaw Psmbenlhsn

SUMBER: 1, Pili Di;l»! nu<» Burn! BAKOSUttTANAL Skill 1:25.003 EdMTihun 1882 2, KIWIHH String* Pro-nnii Jiwi TengiB P»rf« No. 8 Wun 2010 TsntanB «TRWPfO' 3, tOpmm ESOM No, l5S7/KyjO/MEM/2010 4 K»pm«n Kctaiilin d«i Pwlnhinan No. 3MJ1! 6. RTRW K*upiUn BinyuirM Tlhun 2011-2C

PENETAPAN KAWASAN STRATEOIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN BANYUMAS PEMBRINTAH KABUPATEN BANYUMAS BUPATI BANYUMAS ttd.

MARDJOKO

BUPATI

UMAS,