BUPATI BANYUMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BANYUMAS, Menimbang :

bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

1

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Urusan

Pemerintahan

yang

Menjadi

Kewenangan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E); 6.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D); MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Banyumas. 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan. 5. Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

adalah

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas. 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas. 7. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas.

2

8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. 9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. BAB II PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang statistik dan bidang penelitian dan pengembangan. Pasal 3 Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

dalam

menyelenggarakan

tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan

kebijakan

teknis

perencanaan,

statistik

serta

penelitian

dan

pengembangan; b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup statistik serta penelitian dan pengembangan; d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik serta penelitian dan pengembangan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 4 Ringkasan tugas dan rincian tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 5 Penjabaran tugas Unit Pelaksana Teknis diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri. Pasal 6 Penjabaran tugas Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan yang berlaku. 3

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 7 Ringkasan tugas dan rincian tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran agar senantiasa menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan dipasang di tempat yang mudah dilihat pada ruangan kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pasal 8 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka: 1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas; 2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

4

Lampiran

Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 26 Tahun 2010 Tanggal : 09 Februari 2010

RINGKASAN TUGAS DAN RINCIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUBBAGIAN DAN KEPALA SUBBIDANG PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Nama Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Ringkasan Tugas: Memimpin pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta statistik dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku guna tersedianya informasi yang lengkap, tepat dan benar demi terwujudnya perencanaan pembangunan yang handal. Rincian Tugas: No. 1.

Tindak Kerja dan Obyek Kerja

Cara

Tujuan

Memimpin perumusan kebijakan Melalui penyusunan

Sebagai pedoman

perencanaan pembangunan

rancangan produk hukum,

pelaksanaan

daerah, penelitian dan

naskah dinas dan cara lain

tugas.

pengembangan serta statistik.

setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya.

2.

Memimpin pengoordinasian

Melalui pengarahan, dalam

Guna terwujudnya

penyusunan perencanaan

rapat maupun di luar rapat

sinkronisasi,

pembangunan daerah yang

harmonisasi

meliputi:

pelaksanaan

1. Musrenbang;

urusan

2. Penyusunan dokumen RKPD; 3. Penyusunan dokumen RPJM;

pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dan

4. Penyusunan dokumen RPJP.

statistik.

3.

Memimpin penyelenggaraan

Melalui pengarahan, dalam

Guna terwujudnya

kegiatan penelitian dan

rapat maupun di luar rapat

sinkronisasi,

pengembangan serta statistik.

harmonisasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penelitian pengembangan dan statistik.

4.

5.

Memimpin pembinaan

Melalui rapat koordinasi,

Agar kegiatan

pelaksanaan tugas

pemberian tunjuk,

berjalan sesuai


pengawasan dan evaluasi

dengan ketentuan

daerah, penelitian

serta pelaporan atau cara

yang berlaku.

pengembangan dan statistik.

lain.

Melaksanakan tugas lain yang

Dengan Beperdoman pada

Dalam rangka

diberikan oleh atasan sesuai

ketentuan yang berlaku.

pencapaian tujuan

dengan bidang tugas dan fungsinya.

organisasi.

Nama Jabatan: Sekretaris Dinas Ringkasan Tugas: Mengoordinasikan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan

Dinas,

administrasi

keuangan,

pelayanan

surat

menyurat,

kearsipan,

perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Dinas. Rincian Tugas: No 1.


Cara

Tujuan

Mengoordinasikan penyiapan

Berdasarkan pada

Sebagai pedoman

perumusan kebijakan teknis tentang

pedoman dan petunjuk

dalam

penyusunan rencana strategis,

teknis yang berlaku

pelaksanaan tugas


Berdasarkan visi, misi,

Menyelaraskan

penyusunan Rencana Strategis

rencana strategis,

antara tujuan

(Renstra) Dinas dan Rencana Kerja

Rencana Pembangunan

Dinas dengan

(Renja) Dinas

Jangka Pendek (RPJP)

tujuan Pemerintah

dan Rencana

Daerah

program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan Dinas 2.

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah serta melalui koordinasi internal dan eksternal 3.


Berdasarkan pada

Menyelaraskan

pengusulan program dan kegiatan

RPJM dan dan

tujuan Dinas

Dinas ke dalam Rencana Kerja

ketentuan yang

dengan tujuan

Perangkat Daerah (RKPD) serta

berlaku

Pemerintah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Melalui koordinasi secara internal dan eksternal Melalui analisis

4.

Daerah Agar program dan kegiatan yang diusulkan

kelaikan program dan

tepat mutu dan

kegiatan

tepat sasaran


Membandingkan

Mengeliminasi

monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan / hasil

penyimpangan

pelaksanaan program dan kegiatan

kegiatan dengan rencana program / kegiatan yang telah ditetapkan

terhadap rencana yang telah ditetapkan

5.


Berdasarkan pada

Sebagai bahan

penyusunan dokumen pelaporan

ketentuan yang berlaku

pertanggung

termasuk di dalamnya Laporan

dan data / kondisi riil

jawaban

Akuntabilitas Kinerja Instansi

yang ada

pelaksanaan tugas


Berdasarkan pada

Agar sesuai

penelitian dan koreksi Rencana

peraturan, pedoman dan

ketentuan yang

Kerja dan Anggaran (RKA) dan

petunjuk teknis yang

berlaku dan

Perubahan RKA serta Rancangan

berlaku

standar satuan

Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya 6.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

harga

(DPA) dan DPA Perubahan dari masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 7.


Melalui:

Dalam rangka

penatausahaan keuangan meliputi

- Koordinasi dengan

terkoordinasinya

penyediaan dana, permintaan

Bendahara, Bendahara pelaksanaan

pembayaran, perintah membayar,

Pengeluaran

administrasi

pencairan dana, verifikasi dan

Pembantu serta

keuangan Dinas

pertanggungajawaban penggunaan

Pejabat Pelaksana

dana

Teknis Kegiatan

- Koreksi SPP, SPM dan SPJ - Penyusunan Laporan Keuangan Dinas 8.

9.


Melalui pembinaan

Dalam rangka

pemantauan dan evaluasi

administrasi dan aparatur terkoordinasinya

pelaksanaan administrasi keuangan

Bendahara dan Pejabat

pelaksanaan

Dinas

Pelaksana Teknis

administrasi

Kegiatan

keuangan Dinas


Berdasarkan pada

Optimalisasi

pengelolaan gaji dan penghasilan


pelayanan kesejahteraan

lain pegawai

pegawai 10.


Melalui pembukuan surat

Memudahkan

pelayanan administrasi surat-

masuk dan keluar

penelusuran surat


Melalui penataan arsip

Memudahkan

pengelolaan kearsipan dan

dan bahan pustaka

pencarian arsip

perpustakaan

sesuai dengan pedoman

dan bahan pustaka

dan petunjuk teknis yang

yang dibutuhkan

menyurat 11.

berlaku 12.


Melalui penyampaian

Guna mewujudkan

pelayanan kehumasan

informasi pelaksanaan

keterbukaan

tugas Dinas baik secara

informasi publik

langsung maupun melalui media 13.

14.


Dengan memfasilitasi

Agar acara

pelayanan keprotokolan

seremonial acara yang

terselenggara

diselenggarakan Dinas

dengan baik

Melalui pengusulan

Dalam rangka


pelayanan administrasi kepegawaian pengadaan, pengembang pemenuhan hakan, mutasi, pembinaan pegawai, kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan administrasi kepegawaian lainnya

hak PNS

15.

16.


Berdasarkan pada

Menunjang

pelayanan sarana prasarana dan

kebutuhan dan kondisi

kegiatan unit kerja

kerumahtanggaan

kerja


Dengan berpedoman

Dalam rangka

diberikan oleh atasan sesuai dengan

kepada ketentuan yang

pencapaian tujuan

tugas dan fungsinya

berlaku

organisasi

Nama Jabatan: Kepala Subbagian Bina Program Ringkasan Tugas: Menyiapkan bahan pengoordinasian perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Dinas. Rincian Tugas: No 1.


Cara

Tujuan

Menyiapkan bahan perumusan

Berdasarkan pada

Sebagai pedoman

kebijakan teknis tentang penyusunan

pedoman dan

dalam pelaksanaan

rencana strategis, program dan

petunjuk teknis yang

tugas

kegiatan serta monitoring dan evaluasi berlaku kegiatan 2.

Menyiapkan pelaksanaan penyusunan Berdasarkan visi,

Menyelaraskan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas

misi, rencana

antara tujuan Dinas

dan Rencana Kerja (Renja) Dinas

strategis, Rencana

dengan tujuan

Pembangunan

Pemerintah Daerah

Jangka Pendek (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah serta melalui koordinasi internal dan eksternal 3.

Menyiapkan pelaksanaan pengusulan

Berdasarkan pada

Menyelaraskan

program dan kegiatan Dinas ke dalam

RPJM dan dan

tujuan Dinas

Rencana Kerja Perangkat Daerah

ketentuan yang

dengan tujuan

(RKPD) serta Prioritas dan Plafon

berlaku

Pemerintah

Anggaran Sementara (PPAS)

Melalui koordinasi secara internal dan eksternal Melalui analisis

Daerah Agar program dan kegiatan yang diusulkan tepat

kelaikan program

mutu dan tepat

dan kegiatan

sasaran

4.

5.

Menyiapkan pelaksanaan monitoring

Membandingkan

Mengeliminasi

dan evaluasi terhadap pelaksanaan

pelaksanaan / hasil

penyimpangan

program dan kegiatan

kegiatan dengan

program / kegiatan

rencana yang telah

terhadap rencana

ditetapkan

yang telah ditetapkan

Menyiapkan pelaksanaan penyusunan Berdasarkan pada

Sebagai bahan

dokumen pelaporan termasuk di

ketentuan yang

pertanggung

dalamnya Laporan Akuntabilitas

berlaku dan data /

jawaban

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),

kondisi riil yang ada

pelaksanaan tugas


Dengan berpedoman

Dalam rangka

diberikan oleh atasan sesuai dengan

kepada ketentuan

pencapaian tujuan

tugas dan fungsinya

yang berlaku

organisasi

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya 6.

Nama Jabatan: Kepala Subbagian Keuangan Ringkasan Tugas: Menyiapkan pelayanan administrasi keuangan Dinas berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Dinas. Rincian Tugas: No Tindak Kerja dan Obyek Kerja 1.

Cara

Tujuan

Menyiapkan bahan perumusan

Berdasarkan pada

Sebagai pedoman

kebijakan teknis tentang

pedoman dan petunjuk

dalam pelaksanaan

pengelolaan administrasi

teknis yang berlaku

tugas

Menyiapkan pelaksanaan

Berdasarkan pada

Agar sesuai ketentuan

penelitian dan koreksi Rencana

peraturan, pedoman

yang berlaku dan

Kerja dan Anggaran (RKA) dan

dan petunjuk teknis

standar satuan harga

Perubahan RKA serta

yang berlaku

keuangan Dinas 2.

Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPA Perubahan dari masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 3.


Melalui:

Dalam rangka

penatausahaan keuangan

- Koordinasi dengan

terkoordinasinya

meliputi penyediaan dana,

Bendahara, Bendahara pelaksanaan

permintaan pembayaran,

Pengeluaran Pembantu administrasi keuangan

perintah membayar, pencairan

serta Pejabat Pelaksa-

dana, verifikasi dan

na Teknis Kegiatan

pertanggungajawaban penggunaan dana

Dinas

- Koreksi SPP, SPM dan SPJ - Penyusunan Laporan Keuangan Dinas

4.


Melalui pembinaan

Dalam rangka

pemantauan dan evaluasi

administrasi dan

terkoordinasinya

pelaksanaan administrasi

aparatur Bendahara

pelaksanaan

keuangan Dinas

dan Pejabat Pelaksana

administrasi keuangan

Teknis Kegiatan

Dinas

5.


Berdasarkan pada

Optimalisasi

pengelolaan gaji dan


pelayanan

penghasilan lain pegawai

kesejahteraan pegawai

6.


Dengan berpedoman

Dalam rangka


kepada ketentuan yang

pencapaian tujuan

dengan tugas dan fungsinya

berlaku

organisasi

Nama Jabatan: Kepala Subbagian Umum Ringkasan Tugas: Menyiapkan pelaksanaan kehumasan,

pelayanan

keprotokolan,

surat

administrasi

menyurat,

kepegawaian,

kearsipan, sarana

perpustakaan,

prasarana

dan

kerumahtanggaan, berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Dinas. Rincian Tugas: No Tindak Kerja dan Obyek Kerja 1.

Cara

Tujuan

Menyiapkan perumusan

Berdasarkan pada pedoman

Sebagai pedoman

kebijakan teknis pelayanan

dan petunjuk teknis yang

dalam pelaksanaan

administrasi surat menyurat,

berlaku

tugas


Melalui pembukuan surat

Memudahkan

pelayanan administrasi surat-

masuk dan keluar

penelusuran surat


Melalui penataan arsip dan

Memudahkan

pengelolaan kearsipan dan

bahan pustaka sesuai

pencarian arsip dan

perpustakaan

dengan pedoman dan

bahan pustaka

petunjuk teknis yang berlaku

yang dibutuhkan


Melalui penyampaian

Guna mewujudkan

pelayanan kehumasan

informasi pelaksanaan tugas

keterbukaan

Dinas baik secara langsung

informasi publik

kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan Dinas 2.

menyurat 3.

4.

maupun melalui media 5.

6.


Dengan memfasilitasi

Agar acara

pelayanan keprotokolan

seremonial acara yang

terselenggara

diselenggarakan Dinas

dengan baik


Melalui pengusulan

Dalam rangka

pelayanan administrasi

pengadaan, pengembangan,

pemenuhan hak-

kepegawaian

mutasi, pembinaan pegawai,

hak PNS

kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan administrasi kepegawaian lainnya

7.


Berdasarkan pada

Menunjang

pelayanan sarana prasarana

kebutuhan dan kondisi kerja

kegiatan unit kerja


Dengan berpedoman kepada

Dalam rangka



pencapaian tujuan

dan kerumahtanggaan 8.

dengan tugas dan fungsinya

organisasi

Nama Jabatan : KEPALA BIDANG EKONOMI Ringkasan Tugas: Mengoordinasikan

pelaksanaan

penyiapan

perumusan

kebijakan

teknis

dan

penyelenggaraan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pengembangan dunia usaha dan pertanian serta kehutanan melalui rapat, pembinaan, fasilitasi dan konfirmasi guna sinkronisasi dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.

Rincian Tugas: No. 1.


Cara

Tujuan


Melalui rapat dan

Sebagai pedoman

perumusan bahan penyusunan

pengarahan kegiatan

dalam pelaksanaan

program kerja pembangunan

pendataan dan analisis

tugas.

daerah dan rencana tahunan

potensi daerah

daerah.

berdasarkan hasil penelitian/kajian/workshop, Renstra SKPD, kebijakan pusat, daerah dan hasil Musrenbang.

2.


Memperhatikan renstra SK

Sebagai dasar

perumusan kebijakan umum

PD, analisa potensi

operasional

dan teknis di bidang

daerah, hasil kajian,

perangkat daerah.

perencanaan pengembangan

kebijakan pusat, daerah

dunia usaha dan pertanian

dan hasil musrenbang

serta kehutanan.

serta ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi yang ada.

3.


Melalui penyelenggaraan

Terwujudnya

Rakorbang Bidang

forum koordinasi

sinergritas rencana

pengembangan dunia usaha

perencanaan

pembangunan

dan pertanian serta kehutanan.

pembangunan bidang

bidang

pengembangan dunia

pengembangan

usaha dan pertanian serta

dunia usaha dan

kehutanan dengan seluruh

pertanian serta

stake holder dan instansi

kehutanan.

terkait. 4.


Memperhatikan Renstra

Sebagai pedoman

penyusunan Skala Prioritas

SKPD, RPJP, RPJMD,

dalam menyusun

SKPD Subbidang

Musrenbang Kabupaten

kegiatan tahunan.


dan koordinasi dengan


instansi terkait dan memperhatikan hasil Musrenbang Kecamatan.

5.

6.


Melalui rapat, pengarahan,

Terwujudnya data

penyusunan data perencanaan

pemberian petunjuk

yang valid dalam

pembangunan di bidang

pengumpulan dan analisis

rangka rencana


data bidang perencanaan

pembangunan


pengembangan dunia

bidang perencanaan

usaha dan pertanian serta

pengembangan

kehutanan dengan seluruh

dunia usaha dan

pemangku kepentingan

pertanian serta

dan instansi terkait.

kehutanan.


Melalui rapat, pengarahan

Tersedianya data

evaluasi pelaksanaan arah dan

dan pemberian petunjuk

yang valid dan

kebijakan kegiatan dan program inventarisasi

laporan yang

di bidang perencanaan

permasalahan dan analisa

akuntabel.


pemecahannya baik


dengan kunjungan lapangan maupun hasil kajian.

7.


Melalui pemberian

Pelaksanaan

pembinaan dan pengawasan di

bimbingan, pemantauan

kegiatan

bidang perencanaan

baik dalam pertemuan

pembangunan


formal maupun informal.

sesuai dengan


perencanaan.

8.

9.


Melalui rapat, pengarahan,

Untuk mengevaluasi

penyusunan laporan kinerja di

pemberian petunjuk dalam

capaian kinerja

bidang perencanaan

pembuatan dokumen

dengan


pelaporan secara rutin

perencanaan.


maupun berkala.


Dengan berpedoman pada

Dalam rangka



pencapaian tujuan


organisasi.

Nama Jabatan : KEPALA SUBBIDANG PENGEMBANGAN DUNIA USAHA Ringkasan Tugas: Menyiapkan

pelaksanaan

perumusan

kebijakan

umum

dan

teknis

serta

penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan pelayanan penunjang kepada perangkat daerah di bidang perencanaan Pengembangan Industri, Pertambangan dan energi, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata, Investasi dan Perusahaan daerah melalui fasilitasi, sosialisasi, supervisi dan konsultasi guna meningkatkan kinerja perencanaan Pengembangan Dunia Usaha. Rincian Tugas: No. 1.


Cara

Tujuan


Melalui pengkajian terhadap

Sebagai pedoman

kebijakan umum dan teknis di

renstra SKPD, analisa

pelaksanaan tugas.

bidang perencanaan

potensi daerah, hasil kajian,

Pengembangan Industri,

kebijakan pusat, daerah dan

Pertambangan dan energi,

hasil musrenbang serta

Perdagangan, Koperasi,

penyusunan rancangan

Pariwisata, Investasi dan

produk hokum dan naskah

Perusahaan daerah.

dinas dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi yang ada.

2.

Menyiapkan bahan

Melalui pendataan dan

Sebagai pedoman

penyusunan program kerja

menganalisis potensi

dalam

pembangunan daerah dan

daerah, hasil penelitian/

penyelenggaraan

rencana tahunan daerah.

kajian/workshop, Renstra

kegiatan.

SKPD, kebijakan pusat, daerah dan hasil Musrenbang. 3.

Menyiapkan fasilitasi


Terwujudnya

Rakorbang Bidang

forum koordinasi

sinergitas rencana



pembangunan


bidang Pengembangan

bidang


Industri, Pertambangan dan

pengembangan


energi, Perdagangan,

Industri,

Perusahaan daerah.

Koperasi, Pariwisata,

pertambangan dan

Investasi dan Perusahaan

energi,

daerah dengan seluruh

perdagangan,


koperasi,

terkait.

pariwisata, investasi dan perusahaan daerah.

4.

Menyiapkan penyelenggaraan

Melalui penelaahan

Sebagai pedoman

pelaksanaan penyusunan

terhadap Renstra SKPD,

dalam menyusun

Skala Prioritas SKPD

RPJP, RPJMD, Musrenbang kegiatan tahunan.

Subbidang Pengembangan

Kabupaten dan koordinasi

Dunia Usaha.

dengan instansi terkait dan memperhatikan hasil Musrenbang Kecamatan.

5.


Melalui pengumpulan dan

Terwujudnya data

pelaksanaan penyusunan data

penganalisisan data bidang

yang valid dalam

perencanaan pembangunan di

perencanaan

rangka rencana

bidang Pengembangan


pembangunan



bidang



perencanaan

Koperasi, Pariwisata, Investasi


Pengembangan

dan Perusahaan daerah.

Perusahaan daerah dengan

Industri,

seluruh pemangku

Pertambangan dan

kepentingan dan instansi

energi,

terkait.

Perdagangan, Koperasi, Pariwisata, Investasi dan Perusahaan daerah.

6.

Menyiapkan evaluasi

Melalui monitoring,

Tersedianya data

pelaksanaan arah dan

inventarisasi permasalahan

yang valid dan

kebijakan kegiatan dan

dan analisa pemecahannya

laporan yang

program di bidang

baik dengan kunjungan

akuntabel.

perencanaan Pengembangan

lapangan maupun hasil


kajian serta pembuatan


pelaporan kinerja secara

Koperasi, Pariwisata, Investasi

berkala atau rutin.

dan Perusahaan daerah. 7.


Melalui pemberian

Pelaksanaan

pembinaan dan pengawasan di bimbingan dan pemantauan

kegiatan

bidang perencanaan

baik dalam pertemuan

pembangunan



sesuai dengan


perencanaan.

Perdagangan, Koperasi, Pariwisata, Investasi dan Perusahaan daerah. 8.



Dalam rangka



pencapaian tujuan


organisasi.

Nama Jabatan : KEPALA SUBBIDANG PERTANIAN DAN KEHUTANAN Ringkasan Tugas: Menyiapkan

pelaksanaan

perumusan

kebijakan

teknis

dan

penyelenggaraan

pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dan pelayanan penunjang kepada perangkat daerah di bidang Pertanian dan Kehutanan melalui fasilitasi, sosialisasi, supervisi dan konsultasi guna meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan Pertanian dan Kehutanan. Rincian Tugas: No. 1.

Tindak Kerja dan Obyek Kerja Menyiapkan perumusan

Cara

Tujuan

Melalui penelaahan dan

Sebagai pedoman


pengkajian terhadap

dalam pelaksanaan

bidang Pertanian dan


tugas.

Kehutanan.

potensi daerah, hasil kajian, kebijakan pusat, daerah dan hasil musrenbang serta ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi yang ada.

2.

Menyiapkan perumusan program


Sebagai pedoman

kerja pembangunan daerah dan

analisis potensi daerah,

dalam


hasil penelitian/kajian/

penyelenggaraan

workshop, Renstra SKPD, kegiatan. kebijakan pusat, daerah dan hasil Musrenbang. 3.

Menyiapkan fasilitasi Rakorbang

Melalui forum koordinasi

Terwujudnya

Bidang Pertanian dan

perencanaan pembangun

sinergritas rencana

Kehutanan.

an bidang Pertanian dan

pembangunan

Kehutanan dengan

bidang Pertanian

seluruh pemangku

dan Kehutanan.

kepentingan dan instansi terkait.

4.

Menyiapkan penyusunan Skala


Sebagai pedoman

Prioritas SKPD Subbidang

pengkajian terhadap

dalam menyusun

Pertanian dan Kehutanan.

Renstra SKPD, RPJP,

kegiatan tahunan.

RPJMD, Musrenbang Kabupaten dan koordinasi dengan instansi terkait dan memperhatikan hasil Musrenbang Kecamatan. 5.

Menyiapkan penyusunan data


Terwujudnya data


analisis data bidang

yang valid dalam

bidang perencanaan Pertanian

perencanaan Pertanian

rangka rencana

dan Kehutanan.

dan Kehutanan dengan

pembangunan

seluruh pemangku

bidang


perencanaan

terkait.


6.

Menyiapkan evaluasi

Melalui monitoring,

Tersediaanya data

pelaksanaan arah dan kebijakan

inventarisasi

yang valid dan

kegiatan dan program di bidang

permasalahan dan

laporan yang

perencanaan Pertanian dan

analisa pemecahannya

akuntabel.

Kehutanan.

baik dengan kunjungan lapangan maupun hasil kajian serta pembuatan dokumen pelaporan secara rutin maupun berkala.

7.

8.

Menyiapkan pembinaan dan

Melalui bimbingan,

Pelaksanaan

pengawasan perencanaan

pengarahan dan

pembangunan


pemantauan baik secara

sesuai dengan



perencanaan.


Dengan berpedoman

Dalam rangka


pada ketentuan yang

pencapaian tujuan

dengan bidang tugas dan

berlaku

organisasi.

fungsinya.

Nama Jabatan : KEPALA BIDANG PRASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH Ringkasan Tugas : Mengoordinasikan

pelaksanaan

penyiapan

perumusan

kebijakan

teknis

dan

penyelenggaran pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan pengembangan wilayah melalui rapat, pembinaan, fasilitasi dan konsultasi guna sinkronisasi dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan. Rincian Tugas : No. Tindak Kerja dan Obyek Kerja 1.

Cara

Tujuan



Sebagai pedoman


pengkajian terhadap renstra

dalam pelaksanaan

dan teknis di bidang sumber

SKPD, analisa potensi

tugas.

daya alam dan lingkungan


hidup, dan pengembangan


wilayah.

hasil Musrenbang serta ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi yang ada.

2.


Mendata dan menganalisis

Sebagai pedoman

perumusan bahan penyusunan

potensi daerah, hasil

dalam


penelitian/kajian/workshop,

penyelenggaraan


Renstra SKPD, kebijakan

kegiatan.

daerah

pusat, daerah dan hasil Musrenbang.

3.



Rakorbang Bidang sumber

perencanaan pembangunan sinergitas

daya alam dan lingkungan

bidang sumber daya alam

perencanaan

hidup, dan pengembangan

dan lingkungan hidup, dan

pembangunan.

wilayah.

pengembangan wilayah dengan seluruh pemangku kepentingan dan instansi terkait.

Terwujudnya

4.



Sebagai pedoman


pengkajian terhadap

dalam menyusun

SKPD Subbidang sumber daya Renstra SKPD, RPJP, alam dan lingkungan hidup,

RPJMD, Musrenbang

dan pengembangan wilayah.

Kabupaten dan koordinasi

kegiatan tahunan.

dengan instansi terkait dan memperhatikan hasil Musrenbang Kecamatan. 5.



Terwujudnya data



yang valid dalam


perencanaan sumber daya

rangka rencana

sumber daya alam dan

alam dan lingkungan hidup,

pembangunan

lingkungan hidup, dan

dan pengembangan wilayah

bidang

pengembangan wilayah.

dengan seluruh pemangku

perencanaan


sumber daya alam

terkait.

dan lingkungan hidup serta pengembangan wilayah.

6.


Melalui monitoring dan

Tersedianya data

evaluasi pelaksanaan arah dan inventarisasi masalah dan

yang valid dan


analisa pemecahannya baik

laporan yang

program di bidang

dengan kunjungan lapangan

akuntabel.

perencanaan sumber daya

maupun hasil kajian serta

alam dan lingkungan hidup dan pembuatan pelaporan

7.

pengembangan wilayah.

secara berkala.


Melalui pemberian

Pelaksanaan

pembinaan dan pengawasan

bimbingan dan pemantauan

kegiatan


pertemuan formal maupun

pembangunan

bidang sumber daya alam dan

informal.

sesuai dengan

lingkungan hidup, dan

perencanaan.

pengembangan wilayah. 8.



Dalam rangka



pencapaian tujuan


organisasi.

Nama Jabatan : KEPALA SUBBIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Ringkasan Tugas: Menyiapkan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pelaksanaan perencanaan pembangunan dan pelayanan penunjang kepada perangkat daerah di bidang perencanaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup melalui fasilitasi, sosialisasi,

supervisi

dan

konsultasi

guna

meningkatkan

kinerja

perencanaan

pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Rincian Tugas: No. 1.


Cara

Tujuan



Sebagai pedoman



dalam pelaksanaan

bidang perencanaan


tugas.

Sumberdaya Alam dan


Lingkungan Hidup.

kebijakan pusat, daerah dan hasil musrenbang serta ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi yang ada.

2.



Sebagai pedoman


analisis potensi daerah, hasil

dalam



penyelenggaraan



kegiatan.

pusat, daerah dan hasil Musrenbang. 3.



Terwujudnya

Rakorbang Bidang

forum koordinasi perencana-

sinergritas rencana

Sumberdaya Alam dan

an pembangunan bidang

pembangunan

Lingkungan Hidup.

Sumberdaya Alam dan

bidang

Lingkungan Hidup dengan

Sumberdaya Alam

seluruh pemangku kepenting-

dan Lingkungan

an dan instansi terkait.

Hidup.

4.

Menyiapkan penyusunan


Sebagai pedoman


pengkajian terhadap Renstra

dalam menyusun

Subbidang Sumberdaya Alam SKPD, RPJP, RPJMD, dan Lingkungan Hidup.

kegiatan tahunan.

Musrenbang Kabupaten dan koordinasi dengan instansi terkait dan memperhatikan hasil Musrenbang Kecamatan.

5.



Terwujudnya data

data perencanaan


yang valid dalam


perencanaan Sumberdaya

rangka rencana


Alam dan Lingkungan Hidup

pembangunan

Alam dan Lingkungan Hidup.


bidang


perencanaan

terkait.

Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.

6.

7.

Menyiapkan evaluasi


Tersedianya data


inventarisasi masalah dan

yang valid dan


analisa pemecahannya baik

laporan yang

program di bidang

dengan kunjungan lapangan

akuntabel.




pembuatan dokumen laporan.


Melalui bimbingan dan

Pelaksanaan

pengawasan di bidang

pemantauan baik dalam

kegiatan



pembangunan


informal.

sesuai dengan perencanaan.

8.

Melaksanakan tugas lain


Dalam rangka

yang diberikan oleh atasan


pencapaian tujuan

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

organisasi.

Nama Jabatan : KEPALA SUBBIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH Ringkasan Tugas: Menyiapkan

pelaksanaan

perumusan

kebijakan

teknis

dan

penyelenggaraan

perencanaan pembangunan dan pelayanan penunjang kepada perangkat daerah di bidang perencanan infrastruktur sarana prasarana transportasi/jalan, perumahan permukiman, tata bangunan, draenase, air bersih, penataan ruang dan pengembangan wilayah melalui fasilitasi, sosialisasi, supervisi dan konsultasi guna meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan sarana prasarana dan pengembangan wilayah. Rincian Tugas: No. 1.


Cara

Tujuan

Melalui penelaahan,

Sebagai pedoman



dalam pelaksanaan

bidang perencanaan


tugas.

infrastruktur sarana prasarana


transportasi/jalan, perumahan


permukiman, tata bangunan,

hasil musrenbang serta

draenase, air bersih, penataan

penyusunan rancangan

ruang dan pengembangan

produk hukum/naskah dinas

wilayah.

sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kondisi yang ada.

2.


Melalui pendataan, analisis

Sebagai pedoman


potensi daerah dan hasil

dalam



penyelenggaraan



kegiatan.

pusat, daerah dan hasil Musrenbang. 3.

Menyiapkan fasilitasi kegiatan


Terwujudnya

Rakorbang Bidang


sinergritas rencana

Infrastruktur.

bidang infrastruktur dengan

pembangunan

seluruh pemangku kepenting bidang infrastruktur. an dan instansi terkait.

4.



Sebagai pedoman


pengkajian terhadap

dalam menyusun

Subbidang Pengembangan

Renstra SKPD, RPJP,

kegiatan tahunan.

Wilayah.

RPJMD, Musrenbang Kabupaten dan koordinasi dengan instansi terkait dan memperhatikan hasil Musrenbang Kecamatan.

5.


Mengumpulkan dan

Terwujudnya data


menganalisis data bidang

yang valid dalam

bidang perencanaan

perencanaan infrastruktur

rangka rencana

infrastruktur sarana prasarana

sarana prasarana

pembangunan


transportasi/jalan,

bidang

permukiman, tata bangunan,

perumahan permukiman,

perencanaan

draenase, air bersih, penataan

tata bangunan, draenase, air infrastruktur

ruang dan pengembangan

bersih, penataan ruang dan

sarana prasarana

wilayah.

pengembangan wilayah

transportasi/jalan,


perumahan


permukiman, tata

terkait.

bangunan, drainase, air bersih, penataan ruang dan pengembangan wilayah.

6.

Menyiapkan evaluasi pelaksa-

Melalui monitoring,

Tersedianya data

naan arah dan kebijakan kegi-

inventarisasi permasalahan,

yang valid dan

atan dan program di bidang


laporan yang


serta pembuatan dokumen

akuntabel.

sarana prasarana transportasi/

laporan kinerja setelah

jalan, perumahan permukim-

melakukan kunjungan

an, tata bangunan, draenase,

lapangan maupun kajian.

air bersih, penataan ruang dan pengembangan wilayah.

7.


Melalui pemberian

Pelaksanaan


bimbingan, pengarahan dan

kegiatan



pembangunan

sarana prasarana


sesuai dengan


perencanaan.

permukiman, tata bangunan, draenase, air bersih, penataan ruang dan pengembangan wilayah. 8.



Dalam rangka



pencapaian tujuan


organisasi.

Nama Jabatan : KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Ringkasan Tugas: Mengoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial melalui rapat, sosialisasi, pembinaan, fasilitasi dan konsultasi guna sinkronisasi dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan. Rincian Tugas: No. 1.

Tindak Kerja dan Obyek Kerja Mengoordinasikan penyiapan

Cara

Tujuan


Sebagai pedoman



dalam

dan teknis di bidang


pelaksanaan

pemerintahan dan

daerah, hasil kajian, kebijakan tugas.

kesejahteraan sosial.

pusat, daerah dan hasil musrenbang serta penyusunan rancangan produk hukum dan naskah dinas sesuai ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi yang ada.

2.



Sebagai pedoman

perumusan penyusunan


dalam



penyelenggaraan



kegiatan.

daerah.


3.


Melalui penyelenggaraan fo-

Terwujudnya

Rakorbang bidang

rum koordinasi perencanaan

sinergitas rencana

pemerintahan dan

pembangunan bidang peme-

pembangunan


rintahan dan kesejahteraan

bidang

sosial dengan seluruh

pemerintahan dan

pemangku kepentingan dan

kesejahteraan

instansi terkait.

sosial.

4.



Sebagai pedoman


SKPD, RPJP, RPJMD,

dalam menyusun

SKPD Subbidang pemerintahan Musrenbang Kabupaten dan dan kesejahteraan sosial.

kegiatan tahunan.

koordinasi dengan instansi terkait dan memperhatikan hasil Musrenbang Kecamatan.

5.



Terwujudnya data



yang valid dalam


perencanaan pemerintahan

rangka rencana

pemerintahan dan

dan kesejahteraan sosial

pembangunan



bidang


perencanaan

terkait.

pemerintahan dan kesejahteraan sosial.

6.



Dalam rangka



pencapaian tujuan


organisasi.

Nama Jabatan : KEPALA SUBBIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBERDAYAAN Ringkasan Tugas : Menyiapkan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan pembangunan dan pelayanan penunjang kepada perangkat daerah di bidang perencanaan Pemerintahan Umum Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten serta Pemberdayaan melalui fasilitasi, sosialisasi, supervisi dan konsultasi guna meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan Pemerintahan dan Pemberdayaan.

Rincian Tugas : No. Tindak Kerja dan Obyek Kerja 1. Menyiapkan perumusan

Cara

Tujuan


Sebagai pedoman


pengkajian terhadap

dalam pelaksanaan

bidang perencanaan


tugas.

Pemerintahan Umum


Desa/Kelurahan, Kecamatan

kajian, kebijakan pusat,

dan Kabupaten serta

daerah dan hasil

Pemberdayaan Masyarakat

musrenbang serta penyusunan rancangan produk hukum dan naskah dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi yang ada.

2.



Sebagai pedoman


analisis potensi daerah,

dalam


hasil penelitian/kajian/

penyelenggaraan


workshop, Renstra SKPD,

kegiatan.

kebijakan pusat, daerah dan hasil Musrenbang. 3.

Menyiapkan fasilitasi kegiatan


Terwujudnya

Rakorbang Bidang

forum koordinasi

sinergitas rencana

Pemerintahan Umum Desa/

perencanaan

pembangunan

Kelurahan, Kecamatan dan

pembangunan bidang

bidang Pemerintahan

Kabupaten serta

Pemerintahan Umum

Umum Desa/

Pemberdayaan Masyarakat.

Desa/Kelurahan,

Kelurahan,

Kecamatan dan Kabpaten

Kecamatan dan

serta Pemberdayaan

Kabupaten serta

Masyarakat dengan

Permas.

seluruh pemangku kepentingan dan instansi terkait. 4.

Menyiapkan penyusunan Skala Melalui penelaahan dan

Sebagai pedoman

Prioritas SKPD Subbidang

pengkajian terhadap

dalam menyusun

Pemerintahan dan

Renstra SKPD, RPJP,

kegiatan tahunan.

pemberdayaan masyarakat.

RPJMD, Musrenbang Kabupaten dan koordinasi dengan instansi terkait dan memperhatikan hasil Musrenbang Kecamatan.

5.

6.



Terwujudnya data



yang valid dalam

bidang perencanaan

perencanaan Pemerintah-

rangka rencana

Pemerintahan Umum Desa/

an Umum Desa/

pembangunan

Kelurahan, Kecamatan dan

Kelurahan, Kecamatan

bidang perencanaan

Kabupaten serta

dan Kabupaten serta

Pemerintahan Umum

Pemberdayaan Masyarakat.

Pemberdayaan

Desa/ Kelurahan,

Masyarakat dengan

Kecamatan dan

seluruh pemangku

Kabupaten serta


Pemberdayaan

terkait.

Masyarakat.

Menyiapkan evaluasi

Melalui monitoring,

Tersedianya data


inventarisasi

yang valid dan



laporan yang

program di bidang

pemecahannya baik

akuntabel.

perencanaan Pemerintahan

dengan kunjungan

Umum Desa/Kelurahan,

lapangan maupun hasil

Kecamatan dan Kabupaten

kajian serta pembuatan

serta Pemberdayaan

dokumen laporan secara

Masyarakat.

berkala.

7.


Melalui bimbingan,

Pelaksanaan


pemantauan dan

kegiatan

perencanaan Pemerintahan

pengarahan dalam

pembangunan sesuai

Umum Desa/Kelurahan,


dengan

Kecamatan dan Kabupaten

informal.

perencanaan.



Dalam rangka



pencapaian tujuan

serta Pemberdayaan Masyarakat. 8.


organisasi.

Nama Jabatan : KEPALA SUBBIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL Ringkasan Tugas : Menyiapkan pelaksanaan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dan pelayanan penunjang kepada perangkat daerah di bidang perencanaan pendidikan, kesehatan, kependudukan, catatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi melalui fasilitasi, sosialisasi,

supervisi

dan konsultasi guna meningkatkan kinerja

perencanaan

pembangunan kesejahteraan sosial. Rincian Tugas : Tindak Kerja dan No. Obyek Kerja 1. Menyiapkan penyusunan

Cara

Tujuan


Sebagai pedoman

kebijakan umum dan


dalam pelaksanaan

teknis di bidang

SKPD, analisa potensi daerah,

tugas.

perencanaan pendidikan,

hasil kajian, kebijakan pusat,

kesehatan,

daerah dan hasil musrenbang

kependudukan, catatan

serta penyusunan rancangan

sipil, tenaga kerja,

produk hukum/naskah dinas

transmigrasi.

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kondisi yang ada.

2.

Menyiapkan bahan

Melalui pendataan dan analisis Sebagai pedoman

penyusunan program


dalam

kerja pembangunan


penyelenggaraan

daerah dan rencana


kegiatan.

tahunan daerah.


3.


Menyelenggarakan forum

Terwujudnya

Rakorbang Bidang

koordinasi perencanaan pem-

sinergitas rencana

pendidikan, kese hatan,

bangunan bidang pendidikan,

pembangunan bidang

kependudukan,

kesehatan, kependudukan,

pendidikan,

pencatatan sipil, tenaga

catatan sipil, tenaga kerja,

kesehatan,

kerja, transmigrasi.

transmigrasi dengan

kependudukan,

pemangku kepentingan dan

catatan sipil, tenaga

instansi terkait.

kerja, transmigrasi.

4.



Sebagai pedoman


pengkajian terhadap Renstra

dalam menyusun

Subbidang Kesejahteraan

SKPD, RPJP, RPJMD,

kegiatan tahunan.

Sosial.

Musrenbang Kabupaten dan koordinasi dengan instansi terkait dan memperhatikan hasil Musrenbang Kecamatan.

5.



Terwujudnya data

data perencanaan


yang valid dalam



rangka rencana


kesehatan, kependudukan,

pembangunan bidang

kesehatan,

catatan sipil, tenaga kerja,

pendidikan,

kependudukan, catatan

transmigrasi dengan seluruh

kesehatan,

sipil, tenaga kerja,


kependudukan,

transmigrasi.

terkait.

catatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi.

6.

Melalui evaluasi


Tersedianya data


inventarisasi permasalahan

yang valid dan



laporan yang

program di bidang

baik dengan kunjungan

akuntabel.


lapangan maupun hasil kajian

kesehatan, kependuduk-

serta pembuatan dokumen

an, pencatatan sipil,

pelaporan secara berkala.

tenaga kerja, transmigrasi. 7.

Menyiapkan pembinaan

Melalui bimbingan dan

Pelaksanaan

dan pengawasan di


kegiatan

bidang perencanaan


pembangunan sesuai

pendidikan, kesehatan,

dengan perencanaan.

kependudukan, catatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi. 8.

Melaksanakan tugas lain


Dalam rangka

yang diberikan oleh


pencapaian tujuan

atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

organisasi.

Nama Jabatan : KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK Ringkasan Tugas: Mengoordinasikan penyelenggaraan

pelaksanaan penyusunan

penyiapan perencanaan

perumusan

kebijakan

pembangunan

di

teknis

bidang

dan

penelitian

pengembangan dan statistik melalui rapat koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan sosialisasi guna sinkronisasi dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan. Rincian Tugas: No. 1.

Tindak Kerja dan Obyek Kerja Mengoordinasikan perumusan

Cara Melalui pertemuan formal

Tujuan Sebagai pedoman

kebijakan dan program kerja

dan informal antar bidang

dalam

bidang penelitian,

dan/atau dengan

pelaksanaan

pengembangan dan statistik

lembaga/instansi terkait.

tugas.

guna menunjang perencanaan

Membuat jadwal

dan pelaksanaan

pelaksanaan kegiatan dan

pembangunan.

rancangan produk hukum atau naskah dinas. Berdasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku.

2.

Sebagai bahan

Mengoordinasikan perumusan

Melalui pertemuan formal

penyusunan database tentang

dan informal antar bidang

penyusunan

pelaksanaan penelitian

dan dengan lembaga/

dokumen

pengembangan, IPTEK, data

instansi terkait termasuk

perencanaan

dan statistik dalam rangka

dengan instansi vertikal

daerah.

menunjang penyusunan

dan pemda provinsi Jawa

perencanaan pembangunan.

Tengah. Mendasarkan pada

Memberikan informasi kepada masyarakat

peraturan perundang-

tentang potensi

undangan yang berlaku.

daerah dan data yang akurat dan valid (akurat).

3.


Mendasarkan pada

Terwujudnya

dan fasilitasi musrenbang


kebijakan umum

dalam rangka penyusunan


dan prioritas

Rencana Kerja Pembangunan

Mendasarkan pada

daerah yang

Daerah (RKPD), Rencana

kebijakan pemerintah

transparan dan

Pembangunan, Rencana

pusat, daerah dan aspirasi

akuntabel.

Pembangunan Jangka

masyarakat.

Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). 4.


Mendasarkan pada

Sebagai pedoman

kebijakan umum pembangunan


dalam

daerah dan menyusun prioritas


penyusunan

pembangunan daerah.

Melalui koordinasi dengan instansi terkait.

kebutuhan daerah.

Menerima usulan dari SKPD. Menyusun dan menganalisis agenda kebutuhan daerah. 5.

Mengoordinasikan monitoring,

Mendasarkan pada

Termonitor dan

mengendalikan dan


terkendalinya

mengevaluasi pelaksanaan


pelaksanaan

rencana pembangunan daerah.

Melaksanakan monitoring

pembangunan

dan mengendalikan

daerah sesuai

pelaksanaan

dengan tujuan

pembangunan daerah.

yang telah

Mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi.

ditetapkan. Tersusunnya dokumen evaluasi pelaksana rencana pembangunan

tahun sebelumnya sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan tahun berikutnya. 6.


Mendasarkan pada

Tersusunnya

laporan kegiatan dekonsentrasi


laporan kegiatan

dan tugas pembantuan dan


dekon/ tugas

bantuan keuangan kepada kabupaten/ kota dan desa dari SKPD penerima dana tersebut.

Merekap data hasil pelaksanaan kegiatan. Melalui pertemuan secara formal dan informal dengan instansi pelaksana kegiatan

pembantuan dan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan desa.

tugas pembantuan, dekon, bantuan keuangan kabupaten/ kota dan desa serta dengan Pemda Bappeda Provinsi Jateng. 7.

Mengoordinasikan dan

Mendasarkan pada

Meningkatkan

memfasilitasi pembentukan


jaringan kemitraan

jaringan penelitian dan


dengan lembaga-

pengembangan antar institusi litbang yang ada.

Koordinasi dengan stake

lembaga terkait

holder litbang Kabupaten

baik regional

Banyumas (Pemerintah,

maupun nasional

legislatif, dunia usaha/ LSM untuk mewujudkan keselarasan dan Perguruan Tinggi). antara penelitian dan pengembangan dengan dunia usaha.

8.

Mengoordinasikan

Mendasarkan pada

Sebagai bahan

penyelenggaraan analisis


penyusunan

kebutuhan penelitian dan


analisis kebutuhan

pengembangan daerah.


daerah.

holder litbang Kabupaten Banyumas. Menerima usulan litbang dari stake holder litbang Kabupaten Banyumas. 9.

Mengoordinasika perumusan

Mendasarkan pada

Untuk memper-

penyelenggaraan/ pelaksanaan


kuat kelembaga-

penelitian dan pengembangan


an, mengembang-

dalam rangka menunjang pembangunan daerah.


kan sistem


informasi, sumber

Banyumas.

daya manusia yang handal dan jaringan litbang antara pusat dan daerah.

10.

Mengoordinasikan

Mendasarkan pada

Terwujudnya

penyelenggaraan penelitian dan


sinergitas

pengembangan di SKPD.


perencanaan


litbang SKPD


dengan stake

Banyumas.

holder litbang Kabupaten Banyumas.

11.


Mendasarkan pada

Mendorong

program difusi dan


proses diseminasi

pemanfaatan Ilmu Pengetahuan


hasil litbang serta


pemanfaatannya

dan Teknologi.


oleh dunia usaha,

Banyumas.

industri dan masyarakat.

Melalui penyediaan informasi Iptek dan Komersialisasi teknologi. 12.



Sebagai pedoman

bahan/ data penyusunan

potensi daerah hasil

dalam


penelitian/ kajian/ workshop,

penyelenggaraan

daerah.

renstra SKPD, kebijakan

kegiatan.

pusat, daerah dan hasil musrenbang. 13.

Mengoordinasikan penyusunan

Mendasarkan pada

Sebagai baha

pelaporan penyelenggaraan


evaluasi

program kerja bidang penelitian


pelaksanaan

pengembangan dan statistik.

program selanjutnya.

14.



Dalam rangka



pencapaian tujuan


organisasi.

Nama Jabatan : KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN PENGEMBANGAN Ringkasan Tugas : Menyiapkan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan penelitian pengembangan melalui fasilitasi, sosialisasi, supervisi dan konsultasi berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku guna menunjang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Rincian Tugas : Tindak Kerja dan No Obyek kerja 1. Menyiapkan perumusan

Cara

Tujuan

Melalui koordinasi formal dan Sebagai pedoman

kebijakan teknis dan program

informal antar bidang dan

dalam pelaksanaan

kerja dalam rangka penelitian

dengan dengan lembaga/

tugas.

pengembangan guna

instansi terkait, penelaahan,

menunjang perencanaan dan

pengkajian peraturan

pelaksanaan pembangunan.

perundangan, pedoman/ juklak dan juknis yang berlaku dalam rangka penyusunan rancangan produk hukum, naskah dinas dan dokumen perencanaan lainnya.

2.


Melalui koordinasi dengan Meningkatkan

pembentukan jaringan

instansi/ lembaga litbang

jaringan kemitraan


terkait.

dengan lembaga-

antar institusi litbang yang ada.

Mendasarkan pada

lembaga terkait baik

peraturan perundangan

regional maupun

yang berlaku.

nasional untuk mewujudkan keselarasan antara penelitian dan pengembangan dengan dunia usaha.

3.

Menyiapkan bahan fasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan Litbang berupa

instansi terkait. Mendasarkan pada

penelitian dan pengembangan dengan dokumen

arah kebijakan, isu strategis

peraturan perundangan,

permasalahan dan program

pedoman/juklak dan juknis perencanaan (Jakstra). yang berlaku.

kerja Litbang. 4.

Melalui koordinasi dengan Sinkronisasi antara

Menyiapkan penyelenggaraan analisis kebutuhan penelitian dan pengembangan.

Melalui koordinasi dengan Sebagai bahan instansi terkait. Menerima usulan Litbang dari SKPD.

untuk mengetahui kebutuhan Litbang daerah.

Menyusun dan menganalisis agenda kebutuhan Litbang daerah. Mendasarkan pada peraturan perundangan, pedoman/juklak dan juknis yang berlaku. 5.


Bekerjasama dengan

Untuk memberikan


lembaga penelitian / PT

jalan keluar

dalam rangka menunjang

yang ada.

pemecahan dan

pembangunan daerah

Mendasarkan pada peraturan perundangan,

implementasi serta dalam rangka

pedoman/juklak dan juknis peluang pemanfaatan hasil yang berlaku. penelitian. 6.

Menyiapkan penyelenggaraan koordinasi dengan SKPD dalam pelaksanaan Litbang.

Melalui rapat koordinasi instansi terkait. Mendasarkan pada

Untuk memberikan jalan keluar pemecahan dan


implementasi serta

yang berlaku.

dalam rangka peluang pemanfaatan hasil penelitian.

7.


Mendasarkan pada

Mendorong proses

program difusi dan


diseminasi hasil

pemanfaatan ilmu

yang berlaku.

Litbang serta

pengetahuan dan teknologi.

Melalui koordinasi dengan pemanfaatannya stake holder Litbang Kab. oleh dunia usaha, Banyumas. Melalui penyediaan

industri dan masyarakat.

informasi Iptek dan komersialisasi teknologi. 8.


Mendasarkan pada

Terpenuhinya

peningkatan sarana dan


kebutuhan sarana

prasarana penelitian

pedoman/juklak dan juknis

dan prasarana

pengembangan.

yang berlaku.

Litbang untuk

Mendasarkan pada skala prioritas kebutuhan.

mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana.

9.


Melalui pendidikan dan

Untuk memperkuat

peningkatan kapasitas dan

pelatihan, forum diskusi,

kelembagaan,

kapabilitas penelitian dan

seminar dan lokakarya

mengembangkan

pengembangan

sistem informasi, sumber daya manusia yang handal dan jaringan penelitian dan pengembangan antara pusat dan daerah.

10.


Mendasarkan pada

Memberikan

penerapan Iptek tepat guna


pelayanan teknologi

dalam kegiatan produktivitas

pedoman/juklak dan juknis terapan yang sesuai

masyarakat.

yang berlaku.

dengan kondisi,

Melalui koordinasi dengan karakteristik sumber lembaga Litbang terkait.

daya serta pertumbuhan sistem usaha yang efisien.

11.


Mendasarkan pada

Mendorong agar

kegiatan yang mendorong


para pelaku

pengembangan Iptek dan

yang berlaku.

pembangunan dapat

Litbang yang terpadu sehingga Melalui koordinasi dengan memanfaatkan hasil hasilnya terasa dampak Litbang. lembaga Litbang terkait. manfaatnya terhadap pembangunan daerah. 12.


Melalui dokumen / buletin/

Menyebarluaskan

penyusunan data base tentang jurnal hasil Litbang Iptek.

informasi kepada

pelaksanaan penelitian dan

publik tentang hasil

pengembangan serta Iptek.

Litbang Iptek untuk peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana.

13.


Mendasarkan pada

Sebagai bahan

pelaporan pelaksanaan

peraturan perundangan yang evaluasi

program kerja.

berlaku.

pelaksanaan program selanjutnya.

14.



Dalam rangka



pencapaian tujuan


organisasi.

Nama Jabatan : KEPALA SUBBIDANG DATA DAN STATISTIK Ringkasan Tugas: Menyiapkan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan pembangunan dan pelayanan penunjang kepada perangkat daerah di bidang data, statistik, pengendalian program perencanaan pembangunan, evaluasi dan pelaporan guna meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah. Rincian Tugas: No. 1.


Cara

Tujuan

Melalui pendataan, analisis

Sebagai pedoman

kebijakan teknis dan bahan


dalam pelaksanaan



tugas.




pusat, daerah dan hasil Musrenbang dalam rangka penyusunan rancangan produk hokum dan naskah dinas.

2.

Menyiapkan bahan


Sebagai dasar

penyusunan data


operasional



perangkat daerah.

daerah dan pengendalian


program-program.

kebijakan pusat, daerah dan hasil musrenbang serta ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi yang ada.

3.

Menyiapkan dan merekap data Melalui forum koordinasi

Terwujudnya

hasil usulan kecamatan dan


sinergitas rencana

SKPD untuk forum SKPD

bidang data, statistik, pengen pem bangunan

dalam Musrenbang Kabupaten. dalian perencanaan pembangunan dengan seluruh pemangku kepentingan dan instansi terkait.

bidang data dan statistik.

4.

5.



Sebagai pedoman

konsep skala prioritas SKPD

SKPD, RPJP, RPJMD, serta

dalam menyusun

sebagai dasar kebijakan

koordinasi dengan instansi

kegiatan tahunan.

umum pembangunan daerah.

terkait.


Mengumpulkan dan

Terwujudnya data

base perencanaan

menganalisis data dari

yang valid.

pembangunan daerah bidang

SKPD, Lembaga dan/atau

perencanaan data, statistik

instansi vertikal.

dan pengendalian. 6.


Melakukan inventarisasi

Tersedianya data

monitoring, mengendalikan


yang valid dan

dan mengevaluasi

pemecahannya baik dengan

laporan yang

pelaksanaan arah

kunjungan lapangan

akuntabel.



daerah.

rapat koordinasi baik formal maupun informal.

7.

8.


Melalui pembuatan

Dalam rangka

laporan kinerja pembangunan

pelaporan secara rutin

mengevaluasi

daerah (pelaksanaan tugas,

maupun berkala yaitu

capaian kinerja

rakor dan bantuan keuangan

laporan triwulanan dengan

dengan

kepada Kabupaten/Kota dan

merekap pelaksanaan

perencanaan serta

Desa) yeng berasal dari dana

kegiatan dekonsentrasi dan

tersusunnya

APBN.

tugas pembantuan dari

Laporan Kinerja

SKPD penerima dana

Pembangunan

dekonsen dan TP.

Daerah.



Dalam rangka



pencapaian tujuan


organisasi.

BUPATI BANYUMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Recommend Documents