PERANCANGAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KOTA BLITAR DENGAN METODE BALANCED SCORECARD DAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS

TESIS – MM2403

PERANCANGAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KOTA BLITAR DENGAN METODE BALANCED SCORECARD DAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS Oleh : Jamhari Kasa Taruna 9106201307 Dosen Pembimbing : Prof. Dr.Ir. Udisubakti Ciptomulyono, M.Eng.SC PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN TEKNOLOGI BIDANG KEAHLIAN MANAJEMEN INDUSTRI PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA 2011

BAB 1 PENDAHULUAN

…pendahuluan

LATAR BELAKANG • Pembangunan infrastruktur yang digalakkan secara intensif oleh pemerintah pusat yang diteruskan hingga ke tingkat daerah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah • Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi akan pertanggungjawaban pemerintah atas kinerjanya. Rakyat semakin kritis mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah • Perhatian pemerintah yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi harapan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan barang dan jasa serta pelayanan yang optimal bagi masyarakat

…pendahuluan

LATAR BELAKANG • Dinas Pekerjaan Umum Daerah (DPUD) Kota Blitar merupakan salah satu SKPD dengan alokasi anggaran yang terbesar setiap tahunnya di lingkungan Pemkot Blitar, sehingga secara tidak langsung kinerjanya menjadi sorotan masyarakat dan berbagai pihak lainnya • Laporan akuntabilitas kinerja yang selama ini dilaporkan (LAKIP), masih belum merepresentasikan kinerja sesungguhnya secara keseluruhan dari DPUD Kota Blitar • Belum adanya sistem kontrol yang menjaga konsistensi kegiatankegiatan yang dilakukan terhadap visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

…pendahuluan

PERUMUSAN MASALAH • Pembangunan infrastrktur yang dilakukan secara intensif terus menerus setiap tahun (dana APBD maupun APBN)  • Rakyat yang semakin kritis atas nilai yang mereka peroleh dari hasil layanan yang dilakukan pemerintah (DPUD Kota Blitar selaku pengguna anggaran dan atau penanggung jawab teknis infrastruktur)  • Sebagai instansi pemerintah, DPUD Kota Blitar memiliki Renstra untuk rencana kerjanya dalam kurun waktu 5 tahun  • Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat selama ini belum menunjukkan kinerja keseluruhan dari DPUD Kota Blitar, hanya sebatas penyerapan anggaran  • Tidak terpantaunya apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan & perlunya mengetahui bagaimana kinerja DPUD Kota Blitar yang lebih menyeluruh (tidak hanya melihat dari penyerapan anggaran saja) 

…pendahuluan

PERUMUSAN MASALAH Dari deskripsi tersebut dapat ditarik permasalahan-permasalahannya, yaitu : • Bagaimana merancang suatu sistem pengukuran kinerja dengan metode BSC di DPUD Kota Blitar dalam implementasi visi dan misi yang telah ditetapkan? • Rekomendasi apa yang dapat diberikan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Blitar?

…pendahuluan

TUJUAN Tujuan penelitian ini adalah sebagai alternatif pengukuran kinerja yang mampu melihat kinerja organisasi lebih menyeluruh di internal DPUD Kota Blitar. Secara khusus tujuan yang ingin dicapai dlam penelitian ini adalah : 1. Untuk menentukan KPI yang dapat digunakan dalam menentukan langkah-langkah strategis 2. Merancang suatu sistem pengukuran kinerja dengan metode BSC yang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan 3. Melakukan pengukuran menggunakan hasil rancangan sistem pengukuran kinerja dengan metode BSC yang sudah dibuat untuk DPUD Kota Blitar

…pendahuluan

MANFAAT Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini, antara lain : 1. Menjadi masukan pada DPUD Kota Blitar sehingga dapat terjadi peningkatan kinerja yang berkelanjutan. 2. Memberi kontribusi berupa rancangan pengukuran kinerja yang lebih spesifik bagi DPUD Kota Blitar, sehingga dapat mempermudah pimpinan dalam mengambil kebijakan dan mengkontrol organisasi.

…pendahuluan

BATASAN dan ASUMSI BATASAN : • Visi, misi dan strategi yang telah ditetapkan adalah sudah benar dan menjadi titik acuan awal penelitian dan tidak dibahas lagi. • Fokus kajian penelitian lebih ditekankan kepada identifikasi dan perumusan indikator kinerja, tahap implementasi sistem pengukuran kinerja dilakukan hanya pada tahap uji coba saja. • Data internal yang digunakan untuk dicoba diukur adalah data kegiatan – kegiatan tahun anggaran 2010 di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Blitar sesuai LAKIP yang telah dilaporkan.

ASUMSI : Data keterangan dari hasil kuesioner maupun wawancara kepada pihak-pihak terkait yang berkompeten dibidangnya pada internal DPUD Kota Blitar adalah valid.

…pendahuluan

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

…kajian pustaka

METODE PENGUKURAN KINERJA BALANCED SCORECARD Konsep Dasar BSC BSC sebagai Sistem Manajemen Strategis BSC untuk Pemerintah (Non Profit) Perbandingan BSC dengan LAKIP ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS

DIRECT RATING TRAFFICT LIGHT SYSTEM

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

…metodologi penelitian STUDI LAPANGAN PENDAHULUAN (di DPUD Kota Blitar) Kondisi eksisting Kondisi ideal Ide Perbaikan

PERUMUSAN MASALAH

PERUMUSAN TUJUAN

BSC AHP Direct rating Traffict Light system

Pengumpulan Data : Survei, wawancara, kuesioner, dll

STUDI LITERATUR

Identifikasi Perspektif Identifikasi KPI Strategy Map (relationship chart)

STUDI LAPANGAN lanjutan

PERANCANGAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA dengan BSC

PEMBOBOTAN KPI (dengan AHP)

MELAKUKAN SCORING

IMPLEMENTASI HASIL RANCANGAN

KESIMPULAN & SARAN

BAB 4 PENGUMPULAN DATA

…pengumpulan data

PROFIL DINAS PU KOTA BLITAR Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Blitar (DPUD Kota Blitar) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang bertugas menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum. Peran serta DPUD Kota Blitar dalam mendukung otonomi daerah antara lain merencanakan penataan pasar tradisional modern, pembangunan perumahan sewa sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan didukung penyediaan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.

…pengumpulan data STRUKTUR ORGANISASI KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN & PROGRAM

BIDANG PERENCANAAN TEKNIK DAN DATA

BIDANG TATA KOTA

BIDANG CIPTA KARYA

BIDANG PRASARANA WILAYAH

SEKSI PERENCANAAN TEKNIK

SEKSI PEMANFAATAN RUANG KOTA

SEKSI BANGUNAN GEDUNG

SEKSI JALAN DAN JEMBATAN

SEKSI DATA

SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

SEKSI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

…pengumpulan data

TUGAS POKOK DAN FUNGSI Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor : 42 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Blitar, Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Blitar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum. Tugas : Dinas pekerjaan Umum Daerah Kota Blitar mempunyai tugas menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pekerjaan Umum.

…pengumpulan data

TUGAS POKOK DAN FUNGSI Fungsi : • Perencanaan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum. • Pelaksanan pemberian rekomendasi perijinan. • Penyelenggaraan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan prasarana wilayah dan jaringan fasilitas umum. • Penataan, penetapan, pengawasan dan pengendalian permukiman, perencanaan tata ruang kota dan pemanfaatannya. • Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). • Penyusunan pelaporan dan evaluasi.

…pengumpulan data

VISI & MISI Visi organisasi untuk lima tahun kedepan adalah :

“Mengelola Pembangunan Infrastruktur Secara Profesional Guna Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kota Yang Berkualitas Bagi Masyarakat

…pengumpulan data

VISI & MISI VISI & MISI Visi organisasi untuk lima tahun kedepan adalah : • •

• •

•

Meningkatkan potensi sumber daya organisasi dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Meningkatkan hasil perencanaan teknik yang mengacu pedoman teknis, berstandar SNI dan berkarakter serta penyediaan data base yang lengkap dan akurat. Meningkatkan perwujudan tata bangunan yang sesuai dengan peruntukan tata ruang dan lingkungan. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, fungsi drainase, irigasi guna pengendalian sumber daya air untuk kelancaran pertumbuhan perekonomian rakyat. Meningkatkan penataan dan pengendalian permukiman serta kualitas bangunan gedung sesuai standar dan berwawasan lingkungan.

BAB 5

PERANCANGAN & IMPLEMENTASI

…perancangan sistem pengukuran kinerja

IDENTIFIKASI KPI Dari studi lapangan yang telah dilakukan (pengamatan langsung dan diskusi dengan pimpinan) serta didukung dengan studi literatur, selanjutnyha adalah melakukan identifikasi Sasaran Strategi dan Key Performance Indicator (KPI) dari perspektifperspektif yang digunakan dalam merancang sistem pengukuran kinerja DPUD Kota Blitar.

Untuk lebih jelasnya, berikut ditampilkan dalam Strategy Map BSC DPUD Kota Blitar :

…perancangan sistem pengukuran kinerja STRATEGY MAP BSC DPUD KOTA BLITAR

…perancangan sistem pengukuran kinerja

PENETAPAN TARGET Setelah KPI ditentukan, selanjutnya adalah menetapkan target yang diharapkan. Penetapan target ini didiskusikan dengan pihak-pihak yang berkepentingan di bidangnya. Dengan target, BSC mengkomunikasikan tingkat kinerja yang diharapkan dengan tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan. Tabel Penetapan Target

…perancangan sistem pengukuran kinerja

PEMBOBOTAN KPI •Berikutnya dalam perancangan sistem pengukuran kinerja pada penelitian ini adalah melakukan pembobotan pada 4 (empat) perspektif yang digunakan, sasaran strategi dan indikator-indikator kinerja (KPI) yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang dianggap ahli (expert) dan penentu kebijakan di lingkungan DPUD Kota Blitar. •Pada penelitian ini, pembobotan dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak (software) untuk memudahkan perhitungan dan menemukan indeks konsistensi. Tabel Pembobotan KPI

…perancangan sistem pengukuran kinerja

Skoring & Traffict Light System Tahap berikutnya penyusunan sistem pengukuran kinerja adalah membuat scoring masing-masing KPI. Scoring tersebut digunakan sebagai standar penilaian untuk menyatukan pengukuran kinerja yang beragam satuannya menjadi ukuran kinerja tunggal. Sementara analisa warna (traffict light system) digunakan sebagai tanda apakah skor dari suatu KPI mengidentifikasi perlu atau tidaknya dilakukan suatu perbaikan terhadap KPI yang dimaksud. Rentang Nilai

Warna

Kriteria

Keterangan

8 – 10

Hijau

Baik

Berhasil mencapai target

4–7

Kuning

Cukup

Mendekati target

0–3

Merah

Kurang

Di bawah target

…pencapaian target

PENCAPAIAN TARGET KPI Berikut ditampilkan data pencapaian masing-masing KPI pada DPUD Kota Blitar. Kurun waktu yang digunakan adalah semesteran atau dua kali penilaian kinerja dalam satu tahun anggaran. Tabel Pencapaian Target KPI

…implementasi hasil rancangan

IMPLEMENTASI HASIL SISTEM PERANCANGAN PENGUKURAN KINERJA Dari data target dan pencapaian kinerja sesuai indikator yang digunakan, berikutnya dilakukan penghitungan untuk mendapatkan nilai kinerja perspektif per semester. Tabel Penilaian Kinerja Perspektif Pelanggan Tabel Penilaian Kinerja Perspektif Proses Internal Tabel Penilaian Pembelajaran

Kinerja

Perspektif

Pertumbuhan

Tabel Penilaian Kinerja Perspektif Finansial

&

…hasil perhitungan

NILAI AKHIR KINERJA DPUD KOTA BLITAR TAHUN 2010 Dari perhitungan penilaian kinerja masing-masing KPI tiap semester tersebut di atas, dapat diperoleh nilai tunggal kinerja DPUD Kota Blitar untuk setiap semseter. KPI

Nilai

Bobot (%)

Semester 1

Semester 2

Persp. Pelanggan

59,40%

9

5,3

10

5,9

Persp. Proses Internal

17,90%

8

1,4

10

1,8

Persp. Pertumbuhan & Pemb.

14,30%

8

1,1

11

1,6

Persp. Finansial

8,40%

6

0,5

9

0,8

Nilai Akhir

8,4

10

Kriteria

Baik

Baik

…analisa

ANALISA PER PERSPEKTIF Perspektif Pelanggan Perspektif Proses Internal Perspektif Pertumbuhan & Pembelajaran Perspektif Finansial

…analisa

ANALISA PENILAIAN KINERJA KESELURUHAN Perbandingan Nilai Performa Perspektif

12 10 8 Nilai Bobot

6

9

10 10 8 8

11 9 Pelanggan

6

Proses Internal

4

P&P Finansial

2 0

Semester 1

Semester 2

Semester

Tidak terjadi perbedaan nilai yang jauh dari masing-masing perspektif di akhir tahun anggaran, meskipun ada indikator-indikator yang bernilai cukup dan kurang pada semester satu, tapi dapat diatasi di semester dua dan tertutupi dengan indikator lain yang mampu memenuhi target bahkan melampaui target.

…kesimpulan

KESIMPULAN Secara umum dapat disimpulkan bahwa : •Metode Balanced Scorecard (BSC) dapat diaplikasikan pada organisasi non profit (organisasi pemerintah), dalam hal ini adalah DPUD Kota Blitar. Meskipun perspektif finansial penting, tapi dalam organisasi pemerintah perspektif finansial bukan menjadi target utama. Keseimbangan yang sesuai dengan konsep balanced scorecad bisa terealisasi. •Indikator-indikator kinerja pada metode BSC sangat tergantung pada Rencana Strategi dan pimpinan yang menjabat pada tahun yang berlangsung.

Kesimpulan per Perspektif Perspektif Pelanggan : Untuk melengkapi penilaian kinerja pada perspektif pelanggan, perlu dilakukan survey langsung kepada pelanggan untuk mencari nilai kepuasaan atas kinerja DPUD Kota Blitar.

…kesimpulan Perspektif Proses Internal : Pada perspektif ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah kinerja indikator jumlah peraturan baru, karena masalah ini tidak terselesaikan semenjak tahun sebelumnya dan menjadi tugas rumah hingga tahun ini yang juga tidak kunjung usai. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran : Kinerja perspektif pertumbuhan dan pembelajaran ini dibantu dengan kinerja indikator jumlah pelatihan dan sosialisai yang diikuti pegawai. Tapi perlu diperhatikan, bahwa kinerja indikator ini baik karena sosialisasi yang diikuti merupakan bawaan dari kegiatan yang diperoleh. Apabila kegiatan tersebut tidak diperoleh pada tahun-tahun berikutnya, maka kinerja bisa dipastikan menurun apabila tidak ada inisiatif mengadakan pelatihan yang lebih banyak lagi untuk pegawai. Perspektif Finansial : Perspektif finansial di akhir tahun dapat membantu kinerja lainnya yang belum memenuhi target karena pada semester dua ini mendapatkan alokasi dana yang melebihi target. Sehingga pimpinan selalu dituntut kreatif untuk mencari atau menciptakan kegiatan-kegiatan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat dan mengajukan proposal-proposal kegiatan ke sumber yang lebih bervariasi.

…saran

SARAN Dari kesimpulan tersebut di atas, maka dapat diberikan saransaran sebagai berikut : 1.

Untuk memudahkan penggunaan metode ini, akan lebih baik jika data-data yang menjadi input dari indikator dikelola dengan baik (dicatat dengan rapi).

2.

Agar penilaian kinerja bisa lebih maksimal / detail, akan lebih baik jika perancangan BSC hingga ke tingkat bidang, bahkan hingga kepada individu menjadi personal scorecard. Sehingga perlu kajian yang lebih mendalam pada penetapan KPI, pembobotan (dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process).

DAFTAR PUSTAKA oDally, D. (2010), Balanced Scorecard Suatu Pendekatan dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. oGaspersz, V. (2002), Sistem Manajemen Kinerja Terintegrasi Balanced Scored dengan Six Sigma untuk Organisasi Bisnis dan Pemerintahan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. oKaplan, R.S. dan Norton, D.P. (2000), Balanced Scorecard: Menerapkan Strategi Menjadi Aksi, Erlangga, Jakarta.

oLembaga Administrasi Negara RI. (2010), Modul 3 Diklat Kepemimpinan Tingkat II: Kajian Manajemen Strategik, Lembaga Administrasi Negara RI, Jakarta. oNiven, P.R. (2008), Balanced Scorecard Step-By-Step For Government and Nonprofit Agencies, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey. oSaaty, T.L. (1993), Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA oYuwono, S., Sukarno, E., dan Ichsan, M. (2002), Petunjuk Praktis Penyusunan Balanced Scorecard Menuju Organisasi yang Berfokus Pada Strategi, PT. Gramedia Pustaka Tama, Jakarta. oBasri, S., (2004), Perancangan Sistem Pengukuran Kinerja di Baitul Maal Ponpes Hidayatullah Surabaya, Tesis Magister, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya. oJudul : Panduan Pengelolaan Kinerja Berbasis Balanced Scorecard Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengarang : Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Tahun : 2010. Jakarta. oJudul : Panduan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2010 – 2014. Tahun : 2011.

TERIMA KASIH

…kajian pustaka

METODE PENGUKURAN KINERJA Ada beberapa alternatif metode pengukuran kinerja, dimana masing-masing metode memiliki karakteristiknya. Balanced Scorecard

Cambridge Methode

IPMS

Frame work

Ya

Ya

Ya

Starting Point

Visi, misi, dan strategi

Product Group

Stakeholder requirement dan external monitor

Control / Improvement

Pembelajaran

Keduanya

Keduanya

Relate to Strategy / Objective

Ya

Ya

Ya

Levels & Organization

sebagian

Tidak

Ya

State specific objective

BSC adalah sistem komunikasi informasi dan pembelajaran, selain itu juga digunakan sebagai implementasi strategi

Integrasi, mempertimbangkan behavioral implication

- Mengarahkan tugastugas dan aktivitas penting dengan tujuan level atas - Memberikan fasilitas control - Memberikan perbaikan -Memaksimalkan perbaikan

Review

Ya

Ya

Ya

Eksternal Monitor

Tidak

Tidak

Ya

Timely Feedback

Ya

Tidak

Not explicity state

Integration

ya

Sebagian

Ya

Interaction

tidak

Tidak

Ya

Dikutip dari tesis Basri, S., (2004), sumber Suwignyo P, (2000)

Menu

…kajian pustaka PENETAPAN METODE PENGUKURAN KINERJA Dengan memperhatikan karakteristik-karakteristik tersebut dan membandingkan dengan kondis DPUD Kota Blitar, maka selanjutnya dapat ditetapkan metode pengukuran kinerja yang akan digunakan. Kondisi DPUD Kota Blitar

IPMS

BSC

Cambridge Methode

Organisasi non profit (sektor publik) yang orientasinya bukan dari sisi finansial

IPMS tidak mensyaratkan organisasi tersebut profit/non profit. IPMS tidak berdasarkan aspek finansial

Pada awalnya digunakan pada organisasi bisnis saja, tetapi dalam perkembangannya mulai digunakan pada organisasi non profit. Menggunakan 4 perspektif sebagai dasar

Berdasarkan pada produk group

Strategi organisasi atau proses bisnis yang berlangsung dalam organisasi berdasarkan dari visi dan misi

Tidak berdasarkan visi dan misi untuk merancang strategi organisasi

Merupakan mekanisme untuk mengukur rencana implementasi dan hasil berdasarkan strategi yang telah ditetapkan organisasi (Visi, Misi, & Strategi)

Tidak berdasarkan strategi organisasi

Dari penilaian terhadap alternatif metode pengukuran kinerja tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa metode BSC paling sesuai dengan kondisi DPUD Kota Blitar. Dengan pertimbangan DPUD Kota Blitar sudah mempunyai visi, misi dan strategi yang jelas, sementara metode BSC adalah metode perancangan sistem pengukuran kinerja yang mendasarkan pada visi dan misi organisasi. Menu

…kajian pustaka

BALANCED SCORECARD Metode BSC dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton yang berawal dari studi tentang pengukuran kinerja di sektor bisnis pada tahun 1990. Balanced Scorecard terdiri dari dua kata: (1) kartu skor (scorecard) dan (2) berimbang (balanced). Kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja suatu organisasi atau skor individu. Melalui kartu skor, skor yang hendak diwujudkan organisasi/individu di masa depan dibandingkan dengan hasil kinerja sesungguhnya. Kata berimbang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kinerja organisasi/individu diukur secara berimbang dari dua aspek: keuangan dan non keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, internal dan eksternal. Balanced Scorecard (BSC) merupakan suatu metode penilaian kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan empat perspektikf untuk mengukur kinerja perusahaan, yaitu : perpektif keuangan, perpektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

Menu

…kajian pustaka BSC sebagai Sistem Manajemen Strategis

Pada hakekatnya BSC merupakan proses manajemen stratejik yang diperbarui atau disempurnakan. Berdasarkan pada perkembangan implementasi manajemen strategis dewasa ini dapat dipahami bahwa (Modul Diklatpim III, LAN RI-2010) : a. BSC merupakan pendekatan baru terhadap dan menyempurnakan manajemen strategis yang tradisional ;

melengkapi

/

b. BSC menyeimbangkan (balanced) aspek keuangan (financial) yang tradisional dengan aspek-aspek non-finansial dengan 4 (empat) perspektif (keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran & pertumbuhan) ; c. BSC merupakan pendekatan yang memadukan antara rencana strategis dengan manajemen kinerja (peta strategis di Renstra / Perencanaan Strategis dengan pengukuran kinerja di Manajemen Kinerja) d. BSC memungkinkan penilaian kinerja individu secara lebih obyektif sehingga dapat diberikan remunerasi yang lebih wajar, obyektif, adil dan rasional ; e. BSC dapat memberikan ‘raport sekolah’ berupa skor merah, kuning atau hijau (dengan bantuan dashboard). Menu

…kajian pustaka

BSC untuk Organisasi Pemerintah (Non Profit) Sejumlah perbedaan perspektif BSC yang diterapkan di organisasi swasta dan organisasi pemerintah mengharuskan adanya penyesuaian penerapan BSC dalam organisasi pemerintah dengan alasan berikut (Gaspersz ; 2002) : a. Fokus utama sektor publik adalah masyarakat (publik) dan kelompokkelompok tertentu (inters group), sedangkan fokus utama sektor bisnis adalah pelanggan dan pemegang saham ;

b. Tujuan utama organisasi publik adalah bukan maksimalisasi hasil-hasil finansial, tetapi keseimbangan pertanggung jawaban finansial (anggaran) melalui pelayanan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) sesuai dengan visi dan misi organisasi pemerintah ; c. Mendefinisikan ukuran dan target dalam perspektif pelanggan/stakeholders membutuhkan pandangan dan kepedulian yang tinggi, sebagai konsekuensi dari peran kepengurusan organisasi pemerintah, dan membutuhkan definisi yang jelas serta hasil hasil strategis yang diinginkan. Menu

…kajian pustaka

Perbedaan Karakteristik Swasta dan Instansi Pemerintah PERSPEKTIF

SWASTA

PEMERINTAH

Finansial

Pemegang Saham

DPR, pembayar konstituen

pajak,

Pelanggan

Pelanggan

Orang yang menggunakan jasa / pelayanan publik

Proses – proses Internal

Produk yang diunggulkan

Memberikan pelayanan secara kompetitif

Pertumbuhan & pembelajaran

Karyawan ; Direksi

Pegawai pemerintah ; Pejabat politik

Menu

…kajian pustaka Perspektif BSC pada Sektor Swasta dan Sektor Publik PERSPEKTIF

ORGANISASI SWASTA

ORGANISASI PEMERINTAH

FINANSIAL / EFISIENSI OPERASIONAL

Bagaimana kita melihat / memandang dan memberikan nilai kepada pemegang saham?

Bagaimana kita melihat / memandang dan memberikan nilai kepada masyarakat dan atau pembayar pajak?

PELANGGAN

Bagaimana pelanggan melihat atau memandang dan mengevaluasi kinerja kami?

Bagaimana orang-orang yang menggunakan jasa/pelayanan publik melihat atau memandang dan mengevaluasi kinerja kami?

PROSES INTERNAL

Apa yang harus diunggulkan dari proses dan produk kami?

Apakah program-program pembangunan yang dilaksanakan telah memberikan hasil-hasil sesuai dengan yang diharapkan?

PEMBELAJARAN & PERTUMBUHAN

Dapatkah kita melanjutkan untuk meningkatkan dan menciptakan nilai kepada pelanggan, pemegang saham, karyawan, manajemen serta organisasi?

Dapatkah kita melanjutkan untuk meningkatkan dan menciptakan nilai untuk masyarakat / pembayar pajak, aparatur dan pejabat pemerintah, organisasi pemerintah, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholder)

Menu

…kajian pustaka Contoh BSC pada Organisasi Pemerintah (Sumber : Vincent Gaspersz , 2002)

Menu

…kajian pustaka Perbandingan BSC dengan LAKIP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BALANCED SCORECARD 1

BSC memberikan suatu evaluasi kinerja yang lebih akuntabel mengenai keadaan perusahaan yang sebenarnya

1

Beberapa indikator capaian kinerja dalam LAKIP terkadang diragukan akuntabilitas dan kredibilitasnya

2

Mayoritas digunakan oleh perusahaan swasta

2

Khusus digunakan oleh perusahaan publik atau perusahaan/instansi milik pemerintah

3

BSC menyajikan suatu laporan kinerja yang lebih sederhana dan singkat

3

Laporan kinerja yang disajikan LAKIP cukup rumit

4

BSC dapat disusun dan dilaporkan tanpa harus melewati mekanisme dan birokrasi pelaporan yang rumit dan memakan waktu lama

4

LAKIP harus disusun dan dilaporkan sesuai dengan mekanisme dan birokrasi yang telah ditetapkan pemerintah (rumit dan butuh waktu lebih lama)

5

Indikator dalam BSC ditetapkan berdasarkan empat perspektif, yaitu : financial, pelanggan, proses bisnis internal,dan pertumbuhan & pembelajaran

5

Indikator capaian kinerja dalam LAKIP disesuaikan dengan jenis instansi dan aktivitasnya tanpa ada pengelompokkan yang tegas seperti pada BSC

Menu

…kajian pustaka

ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS  sebuah metode untuk mengambil keputusan dengan efektif atas persoalan yang kompleks dengan menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Dengan metode AHP, dapat membantu memecahkan persoalan yang kompleks dengan menstruktur suatu hierarki kriteria. Selain itu, AHP juga menggabungkan kekuatan dari perasaan dan logika yang bersangkutan pada berbagai persoalan, lalu mensintesis berbagai pertimbangan yang beragam menjadi hasil yang cocok dengan perkiraan kita secara intuitif sebagaimana yang dipresentgasikan pada pertimbangan yang telah dibuat. (Saaty, 1993) Pertimbangan-pertimbangan yang subjektif diberi nilai numerik tentang pentingnya tiap variabel dan mensintesis berbagai pertimbangan tersebut untuk menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi dan bertindak untuk mempengaruhi hasil dari situasi persoalan yang dihadapi.

Menu

…kajian pustaka ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS Menurut Saaty, ada beberapa prinsip dalam memcahkan persoalan dengan AHP, yaitu : 1. Mendefinisikan masalah dan menetapkan tujuan  Masalah dan tujuan harus jelas dan mudah dipahami, agar tidak terjadi kesalahan pada langkah selanjutnya 2. Menyusun Hirarki (Decomposition)  Memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya (kriteria-kriteria). Untuk mendapatkan hasil yang akurat, pemecahan juga dilakukan terhadap unsur-unsur / kriteria-kriteria menjadi sub-sub kriteria. Pembuatan hirarki dengan unsur-unsur persoalan tergantung dari orang yang dianggap expert dalam bidangnya tersebut.

Menu

…kajian pustaka ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS 3. Menentukan Prioritas  Membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat yang di atasnya. Hasil dari penilaian ini akan ditempatkan dalam bentuk matriks pairwise comparison. Penilaian ini merupakan inti dari AHP karena akan menentukan prioritas dari elemen-elemen. Dalam melakukan penilaian terhadap elemen-elemen yang diperbandingkan terdapat tahapan-tahapan ; a. Elemen mana yang lebih b. Berapa kali sering Dalam penyusunan skala kepentingan, Saaty menggunakan patokan pada tabel berikut :

…kajian pustaka Tabel Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan Intensitas Kepentinga n

Keterangan

Penjelasan

1

Kedua elemen sama penting

Dua elemen mempunyai pengaruh sama besarnya terhadap tujuan

3

Elemen yang satu sedikit lebih penting dari elemen yang lain

Pengalaman dan penilaian sedikit menyokong satu elemen disbanding elemen yang lain

5

Elemen yang satu lebih disbanding elemen lainnya

penting

Pengalaman dan penilaian sangat kuat menyokong satu elemen disbanding elemen yang lain

7

Satu elemen jelas mutlak lebih penting dibanding elemen lainnya

Satu elemen yang kuat disokong dan dominan terlihat dalam praktek

9

Satu elemen mutlak lebih dibanding elemen lainnya

Bukti mendukung elemen yang satu terhadap elemen yang lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin terkuat

penting

2, 4, 6, 8

Nilai-nilai antara dua nilai perbandingan yang berdekatan

Nilai ini diberikan bila ada dua kompromi

Kebalikan

Jika aktivitas I mendapat satu angka dibanding dengan aktivitas J, maka J memiliki nilai kebalikan disbanding dengan I

Sumber : Saaty, 1993

…kajian pustaka ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS  Dari setiap matriks pairwise comparison kemudian dicari nilai eigen vectornya untuk mendapatkan local priority. Karena matriks-matriks pairwise comparison terdapat padasetiap tingkat, maka untuk mendapatkan global priority harus dilakukan sintesis antar local priority.  Melakukan pengujian konsistensi terhadap perbandingan antar elemen yang didapatkan pada tiap hirarki. Konsistensi perbandingan dari tiap matriks perbandingan dan keseluruhan hirarki untuk memastikan bahwa urutan prioritas yang dihasilkan didapatkan dari suatu rangkaian perbandingan yang masih berada dalam batas-batas preferensi yang logis. Batas maksimum inkosistensi yang bisa diterima adalah 0,1. Karena keterbatasan waktu dan sumberdaya, maka perhitungan dengan metode AHP pada penelitian ini akan dibantu dengan software Expert Choice.

…kajian pustaka

DIRECT RATING  Digunakan untuk mengetahui nilai pencapaian terhadap target dari masing-masing KPI yang kemudian untuk mencari satu nilai tunggal dari masing-masing KPI. Nilai pencapaian terhadap target (normalisasi)

= nilai yang dicapai / target x 100

Nilai terbobot = nilai pencapaian terhadap target x bobot KPI

Nilai tunggal = jumlah dari nilai terbobot masing-masing KPI  Dibuatkan kriteria nilai kinerja untuk nilai tunggal yang telah dihitung pada masing-masing KPI dan nilai tunggal perspektif.

Menu

…kajian pustaka

TRAFFICT LIGHT SYSTEM  Digunakan sebagai tanda dan pengkategorian dari suatu indikator kinerja apakah sudah baik atau tidak (dashboard) dan digunakan sebagai tanda apakah skor dari suatu KPI mengidentifikasikan adanya improvement atau tidak Penilaian dikategorikan kedalam 3 (tiga) kelompok warna, yaitu :

Hijau  indikator kinerja menunjukkan telah mencapai target yang telah ditetapkan. Skor / Range Nilai antara 8 – 10. Kuning  indikator kinerja menunjukkan hampir mencapai target yang telah ditetapkan. Skor / Range Nilai antara 4 – 7. Merah  indikator kinerja menunjukkan masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Skor / Range Nilai antara 0 – 3.

Menu

…pengumpulan data