FISIPOL-UIR
Jurnal Siasat., Volume 10 (2), hal 176-187 (2016)
PERANAN POLISI KEHUTANAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUTAN (STUDI KASUS KEBAKARAN HUTAN DI KABUPATEN PELALAWAN ) Syaprianto a
Ilmu Pemerintahan,, Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Islam Riau b Jalan Kharuddin Nasution No 113, Pekanbaru, 28284, Riau, Indonesia Email:
Abstract Pelalawan Forestry Police Represents the spearheading in forest protection, especially protection forests from damage such as forest fires. This study aims to determine how the role of the Forestry Police in the protection of forests against damage such as forest fires and to know the constraints experienced police forestry in the protection of forests, this study was conducted using survey research methods, the level of their explanations descriptive and using qualitative data analysis using purposive sampling. The results of this study indicate that the Pelalawan Forestry Police has made various efforts to protect forests from destruction just as counseling and education to the community as a campaign about the importance of maintaining and protecting the forest so that people will be directly involved in forest protection, patrolled regularly, Conduct training forest damage control, Implement regular monitoring and situational on all matters relating to their forest damage information obtained through the media or information from the public society. Keywords : Role, Police forestry, forest protection.
Abstrak Polisi Kehutanan Kabupaten Pelalawan merupakan ujung ombak dalam melakukan perlindungan hutan terutama perlindungan hutan dari kerusakan seperti kebakaran hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Peranan Polisi Kehutanan dalam upaya perlindungan hutan terhadap kerusakan seperti kebakaran hutan serta mengetahui hambatan yang dialami Polisi kehutanan dalam upaya perlindungan hutan, Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian survey, tingkat eksplanasinya deskriptif serta menggunakan analisis data kualitatif menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa Polisi Kehutanan Kabupaten Pelalawan telah melakukan berbagai upaya perlindungan hutan dari kerusakan seperti Penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat seperti kampanye tentang pentingnya menjaga dan melindungi hutan sehingga masyarakat akan terlibat secara langsung dalam melakukan perlindungan hutan, Melakukan patroli secara rutin, Melakukan pelatihan pengendalian kerusakan hutan, Melaksanakan pengawasan secara rutin dan situasional terhadap segala hal yang berkaitan adanya informasi kerusakan hutan yang didapatkan melalui media ataupun informasi yang berasal dari masyarakat. Kata kunci : Peranan, Polisi kehutanan, Perlindungan hutan.
176
SYAPRIANTO
PENDAHULUAN Undang- Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu hutan harus dikelola dan dipelihara secara berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang dalam penjelasan umum disebutkan hutan sebagai karunia dan manah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Hutan merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai karena didalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan non-kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan sebagainya. Kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab mempunyai dampak yang negatif bagi lingkungan dan kehidupan bangsa diantaranya penebangan liar, pencurian kayu, penyelundupan kayu, perambahan hutan, penebangan hutan, pembakaran hutan merupakan ancaman dan gangguan sehingga menghambat upaya-upaya pelestariannya. Salah satu bentuk ancaman dan gangguan tersebut adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan mempunyai dampak buruk terhadap tumbuhan/tanaman, sosial ekonomi dan lingkungan hidup, sehingga kebakaran hutan bukan saja berakibat buruk terhadap Hutannya
sendiri, tetapi lebih jauh akan mengakibatkan terganggunya proses pembangunan. Sementara ini kebakaran hutan masih dianggap sebagai suatu musibah/bencana alam seperti halnya gempa bumi dan angin topan, padahal kebakaran Hutan berbeda dengan kejadian-kejadian bencana alam tersebut. Kebakaran Hutan dapat dicegah/dikendalikan, karena kita telah mengetahui bahwa apabila musim kemarau atau daerah rawan kebakaran tidak diadakan pencegahan sudah dapat dipastikan akan terjadi kebakaran hutan/lahan. Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah saatnya pengendalian kebakaran Hutan ditangani secara terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan. Dengan kata lain, bahwa pengendalian kebakaran hutan tidak hanya tertuju pada pemadaman saat kebakaran hutan musim kemarau, tetapi hal-hal lain yang bersifat pencegahan harus direncanakan dan dilakukan berkelanjutan baik pada musim kemarau maupun pada musim penghujan. Adapun dampak kebakaran hutan antara lain : DAMPAK TERHADAP BIO-FISIK
Dampak buruk dari kebakaran hutan sangat banyak. Kerusakan dapat berkisar dari gangguan luka-luka bakar pada pangkal batang pohon/tanaman sampai dengan hancurnya pepohonan/tanaman secara keseluruhan berikut vegetasi lainnya. Dengan hancurnya vegetasi, yang paling dikhawatirkan adalah hilangnya plasma nutfah (sumber daya genetik pembawa sifat keturunan) seiring dengan hancurnya vegetasi tersebut. Selain itu kebakaran dapat melemahkan daya tahan tegakan terhadap serangan hama dan penyakit. Batang pohon yang menderita luka bakar meskipun tidak mati, seringkali pada akhirnya terkena serangan penyakit/pembusukan atau menjadi merana. Kebakaran hutan juga dapat mengurangi kepadatan tegakan dan merusak hijauan yang bermanfaat bagi
177
PERANAN POLISI KEHUTANAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUTAN..
hewan serta mengganggu habitat satwa liar. Rusaknya suatu generasi tegakan hutan oleh kebakaran, berarti hilangnya pengorbanan dan waktu yang diperlukan untuk mencapai taraf pembentukan tegakan tersebut.Kebakaran hutan dapat merusak sifat fisik tanah akibat hilangnya humus dan bahan-bahan organik tanah, dan pada gilirannya tanah menjadi terbuka terhadap pengaruh panas matahari dan aliran air permukaan. Tanah menjadi mudah tererosi, perkolasi dan tingkat air tanah menurun. Kebakaran yang berulang-ulang di kawasan yang sama dapat menghabiskan lapisan tanah dan mematikan mikroorganisme yang sangat berguna bagi kesuburan tanah. Dampak lainnya dari kebakaran hutan adalah rusaknya permukaan tanah dan meningkatnya erosi. Kawasan yang terbakar di lereng-lereng di daerah hulu DAS cenderung menurunkan kapasitas penyimpanan air di daerah-daerah di bawahnya. Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa penurunan mutu kawasan karena kebakaran yang berulang-ulang menyebabkan erosi tanah dan banjir, yang menimbulkan dampak lanjutan berupa pendangkalan terhadap saluran air, sungai, danau dan bendungan. DAMPAK TERHADAP SOSIAL EKONOMI
Perubahan bio-fisik terhadap sumber daya alam dan lingkungan akibat kebakaran Hutan, mengakibatkan penurunan daya dukung dan produktivitas Hutan. Pada keadaan serupa ini akan menurunkan pendapatan masyarakat dan negara dari sektor kehutanan, pertanian, perindustrian, perdagangan, jasa wisata dan lainnya yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungannya.
DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN
Di samping dapat menimbulkan kerugian material, kebakaran hutan juga menimbulkan akumulasi asap yang besar. Kebakaran Hutan yang terjadi setiap tahunnya telah menarik perhatian dunia, karena adanya suatu kondisi cuaca tertentu yaitu asap dari kebakaran Hutan terperangkap di bawah suatu lapisan udara dingin atmosfir di atas wilayah Indonesia dan negara tetangga, menyebabkan penurunan visibilitas (daya tembus pandang) sehingga mengganggu kelancaran transportasi darat, laut dan udara. Sehubungan dengan banyaknya terjadi kerusakan hutan salah satu diantaranya adalah pembakaan Hutan, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 45 tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan. Tujuan dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut adalah dalam rangka melaksanakan Undang- undang republik indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari serta untuk mencega dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Dalam penjelasan pasal 32 dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan bahwa untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan maka ada pejabat terkait, pejabat tersebut tentunya yang berhubungan dengan hutan yaitu pejabat kehutanan fungsional antara lain pejabat instansi kehutanan baik dipusat maupun ditingkat daerah yang dibebani tugas dan kewenangan secara fungsional. Pejabat yang dimaksud ini disebut Polisi Kehutanan, sementara instansi kehutanan didaerah meliputi dinas kehutanan. yang dimaksud dengan pejabat kehutanan struktural tertentu meliputi pejabat instansi kehutanan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah yang menurut uraian tugas pokoknya diserahi tugas dan tanggung jawab mengenai urusan perlindungan hutan.
178
SYAPRIANTO
Sampai saat ini keberadaan hutan dan kawasan hutan semakin memprihatinkan berupa Pembakaran Hutan yang selalu terjadi setiap tahunnya. Upaya Pengamanan harus terus dilakukan baik secara preventif maupun refresif. Upaya refresif dilakukan dengan melakukan operasi pengamanan yang dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan. Keberadaan Polisi Kehutanan sangat penting dalam upaya pengamanan hutan. Degradasi hutan yang terjadi saat ini telah menjadi perhatian banyak pihak, baik secara nasional maupun internasional yang mengajukan peningkatan kualitas maupun intensitasnya. Kerusakan hutan dengan cara membakarHutan tersebut telah mengakibatkan bencana alam yang berulang ulang seperti asap, banjir di musim hujan, tanah longsor dan kekeringan di musim kemarau. Bencana tersebut telah menimbulkan kerugian besar berupa kerusakan infrastruktur, berbagai aset pembangunan serta terganggunya tatanan kehudupan masyarakat. Untuk menanggulangi hal tersebut perlu dilakukan Perlindungan, Pengawasan Lahan dan Hutan. Laju kerusakan hutan akibat kebakaran dari waktu ke waktu semakin meningkat. Aparatur Kehutanan yang bertugas dilapangan yang merupakan ujung tombak dalam Mengatasi Kebakaran Hutan adalah Polisi Kehutanan. Makin meningkatnya kegiatan membakar Hutan menimbulkan anggapan masyarakat bahwa kinerja Polisi Kehutanan belum optimal, Hal ini dapat kita lihat pada tabel dibawah ini jumlah kasus kebakaran hutan dikabupaten Pelalawan. Tabel 1: Jumlah Kasus Kebakaran Hutan di Kabupaten Pelalawan selama Januari- Juli Tahun 2014 :
Nama Kecamatan 1
Kecamatan Langgam Kecamatan Pangkalan Kuras Kecamatan Kuala Kampar Jumlah
Jumlah Titik Api 2
32 Titik Api 24 Titik Api 19 Titik Api 75 Titik Api
Sumber : BLH Kabupaten Pelalawan, Tahun 2014
Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa Jumlah kebakaran hutan di kabupaten pelalawan cukup tinggi maka Polisi Kehutanan dituntut harus
179
mampu menunjukan komitmen dan tanggung jawab terhadap tugas dan kewenangan yang diembannya. Polisi Kehutanan dalam melaksanakan tugas sering berhadapan dengan tindak pidana kehutanan yang sangat rentan terhadap upaya penyuapan dan pemerasan, untuk itu kinerja polisi kehutanan sangat berperan penting untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yakni perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan hutan secara lebih efektif dan efisien. Tugas Pokok Polisi Kehutanan Berdasarkan Undang- Undang Nomo 41 Tahun1999 Tentang Kehutanan Sebagai Berikut : 1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan,dan hasil hutan yang disebabakan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, saerta penyakit; dan. 2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasiln hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan penhgelolaan hutan. SedangkanFungsiPolisiKehutananBerdasarkan Undang- undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan Memiliki fungsi sebagai berikut : 1. Menjaga Keutuhan batas kawasan hutan 2. mencegah dan melarang penduduk dan pengerjakan hutan tanpa izin. 3. Mencegah dan melarang pengelolaan tanah hutan negara yang dapat menumbulkan kerusakan tanah dan tegakan. 4. Mencegah dan Melarang Penebangan hutan tanpa izin. 5. Mencegah dan melarang pemungutan hasil hutan dan pemburuan satwa liar tanpa izin. 6. Mencegah dan memadamkan kebakaran hutan serta melarang pembakaran hutan tanpa kewenangan yang sah. 7. Melarang pengangkutan Hasil hutan dan satwa liar tanpa izin. 8. Melarang Pengembalaan ternak, pengembilan rumput dan makanan ternak lainnya serta serasah dari dalam hutan kecuali ditempat- tempat yang disediakan unutuk keperluan tersebut. 9. Mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan daya- daya alam, hama dan penyakit.
PERANAN POLISI KEHUTANAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUTAN..
10.
11. 12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Melarang membawa alat- alat yang lazim digunakan untuk memotong dan membelah pohon dikawasan hutan. Mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam hayati dan lingkungannya. Mencegah terjadinya kerusakan hutan terhadap bangunan- bangunan dalam rangka upaya konservasi tanah dan air. Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut bidang hutan dan kehutananan. Mencari keterangan dan barang bukti tindak pidana yang terjadi dibidang hutan dan kehutanan. Dalam hal tangkap tangan, diwajibkan menangkap tersangka untuk diserahkan kepada PPNS Kehutanan dan diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mengadakan patroli / perondaan didalam dan sekitar kawasan hutan dan daerahdaerah lain dalam kawasan hutan dan sekitar kawasan hutan dan daerah- daerah lain yang oleh Pemerintah Daerah ditentukan sebagai wilayah kewenangan pejabat tersebut untuk memeriksa hasil hutan. Mengambil tindakan pengamanan di daerah wewenangnya yang bersifat pencegahan dan pemberantasan. Membuat dan menandatangani berita acara / laporan adanya tindak pidana dibidang hutan dan kehutanan dan segera menyerahkan kepada penyidik Kepolisian Negara RI dan Pejabat atasannya.
Dan Wewenang Polisi Kehutanan sebagai berikut : 1. 2.
3.
4.
Mengadakan patroli/ perondaan didalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya. Memeriksa surat- surat dan dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan didalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya. Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidan ayang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang
5.
6.
7.
menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Dalah hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Atas perintah pimpinan, melakukan penyidikan, dalam rangka mencari dan menangkap tersangka.
Dari sekian banyak Tugas dan Fungsi Polisi Kehutanan, ada dua tugas dan fungsi yang menarik bagi penulis untuk melakukan Penelitian guna melihat sejauh mana Peranan Polisi Kehutanan Terhadap perlindungan Hutan di Kabupaten Pelalawan yaitu: 1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan,dan hasil hutan yang disebabakan oleh perbuatan manusia, ternak, dan kebakaran. 2. Mencegah dan memadamkan kebakaran hutan. Dari tugas dan fungsi diatas Kinerja Polisi Kehutanan akan sangat berpengaruh terhadap perlindungan dan pengamanan hutan sehingga dipandang perlu terus dilakukan pemberdayaan bagi Polisi Kehutanan akan adanya peranan yang baik dalam upaya perlindungan pengamanaan hutan dari Kerusakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab di Kabupaten Pelalawan. Pengrusakan yang diakibatkan oleh aktifitas pembakaran hutan Dengan cara membakar menjadi masalah serius disamping itu kinerja Polisi Kehutanan juga harus dapat lebih optimal pada penanganan perlindungan pengamanan hutan. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian secara umum adalah 1. Bagaimana Peranan Polisi Kehutanan terhadap Perlindungan Hutan (Studi kasus dari Kebakaran di Kabupaten Pelalawan) ? 2. Faktor- faktor yang menghambat Polisi Kehutanan dalam Perlindungan Hutan dari
180
SYAPRIANTO
kerusakan seperti Kebakaran Kabupaten Pelalawan?
Hutan
di
METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak kehilangan sifat keilmiahannya. Pada analisis data kualitatif, kita membangun kata-kata dari hasil wawancara atau pengamatan tehadap data yang dibutuhkan untuk dideskripsikan dan rangkuman. Dalam penelitian kualitatif dapat dipahami bahwa peneliti merupakan instrumen utama bagi pengumpulan data dan analisis data yang dijadikan bahan untuk menyusun deskripsi yang mengutamakan proses dari pada produk. Proses dalam penelitian kualitatif merupakan poses induktif yang membangun abtraksi, konsep,hipotesis dan teori dari hal-hal yang detail dilapangan. Untuk lebih menekankan pada penemuan makna maka peneliti harus benarbenar terjun kelokasi penelitian. Kehadiran peneliti dilapangan sangat dipelukan untuk memperoleh data dan informasi penelitian yang akurat dan mendalam. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pedoman wawancara yang digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman ini disusun tidak hanya berdasarkan tujuan penelitian tapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yangh diteliti. Pedoman ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari Key Informan yang sudah penulis pilih. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi , tetapi oleh Spradley dinamakan “social situation” atau situasi socialyang terdiri atastiga elemen yaitu : tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. 1
181
Keseluruhan populasi masyarakat di Kabupaten Pelalawan di Kecamatan Langgam. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sehubungan itu, dengan pertimbangan sebagian sifat dan ciri dari situasi sosial (social situation) maka peneliti menggunakan informan kunci (key informant), sebagai berikut : Tabel 2: Key Informan :
Jabatan Satuan Perangkat Kerja
Populasi
1
2
Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan, dan Perlindungan Hutan
1
Kepala Seksi Pengamanan dan Perlindungan Hutan
1
Kepala Hutan
1
Seksi
Rehabilitasi
Polisi Kehutanan Kabupaten Pelalawan Jumlah
1 4 Orang
Sumber : BLH Kabupaten Pelalawan, Tahun 2014
Penelitian ini bertujuan ingin melihat sejauh mana peranan polisi kehutanan Kabupaten Pelalawan dalam upaya perlindungan hutan seperti yang dikatakan oleh Soekanto bahwa kata peranan memiliki tiga pengertian : 1.
2.
3.
Peranan meliputi norma- norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturanperaturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi instruktur sosial kemasyarakatan
PERANAN POLISI KEHUTANAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUTAN..
Dan di dalam Peraturan PerundangUndangan Nomo 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan disebutkan bahwa polisi Kehutanan memiliki salah satu Tupoksi: 1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, yang disebabakan oleh perbuatan manusia, kebakaran. 2. Mencegah dan memadamkan kebakaran hutan Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial “social situation” tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial (social situation) tersebut.Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive,yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Hasil penelitian tidak akan digeneralisasikan ke populasi karena, pengambilan sampel tidak diambil secara random. Hasil penelitian dengan metode kualitatif hanya berlaku untuk kasus situasi sosial (social situation) tersebut. Hasil penelitian tersebut dapat ditransferkan atau diterapkan ke situasi sosial (tempat lain) lain, apabila situasi sosial (social situation) lain tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan dengan situasi sosial (social situation) yang diteliti.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN Untuk mengetahui hasil penelitian Peranan Polisi Kehutanan Terhadap Perlindungan Hutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Kabupaten Pelalawan) yang fokus penelitian ini adalah bagaimana peranan polisi kehutanan terhadap upaya perlindungan hutan seperti dalam mencegah kerusakan hutan, membatasi kerusakan, mencegah kebakaran hutan dan memadamkan kebakaran hutan di Kabupaten Pelalawan dan berlokus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten pelalawan dan Polisi Kehutanan Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini menguraikan tentang upaya Mencegah kebakaran hutan, Upaya membatasi kerusakan, Upaya mencegah kebakaran hutan, Upaya memadamkan kebakaran hutan yang dilakukan oleh polisi kehutananserta hambatan polisi kehutanan dalam melakukan perlindungan hutan dari kerusakan
hutan seperti kebakaran hutan dikabupaten pelalawan. Berikut pembahasan dan hasil penelitian yang akan diuraikan dalam penelitian ini : MENCEGAH KERUSAKAN HUTAN Hutan di Kabupaten Pelalawan adalah kategori hutan hujan tropis, hutan ini mempunyai mekanisme “siklus hara tertutup”. Penampilan hutan hujan tropis yang begitu megah sebenarnya hanya tampakan luarnya saja, namun tanah-tanah di daerah ini adalah miskin hara. Sebagian besar unsur hara terkandung di dalam vegetasi yaitu pohon-pohon yang hidup di areal tersebut. Lebih dari 70 % unsur hara itu berada di dalam tegakan hutan sedangkan hanya kira-kira 30 % yang berada di dalam tanah. Hal ini terjadi karena daerah tropis mempunyai curah hujan yang tinggi, sehingga proses “leaching” atau pencucian unsur hara berjalan dengan cepat. Selain itu jenis tanahnya sebagian besar tersusun dari partikel lempung kaolinite dan illite dengan kapasitas tukar kation yang rendah. Bila terjadi penebangan, perambahan dan pembukaan lahan hutan, vegetasi diatasnya akan hilang sehingga tidak bisa menjamin kesuburan areal tersebut. Walaupun hutan termasuk sumberdaya alam yang dapat diperbaharui, namun sampai batas tertentu melebihi “daya lenting” hutan akan sulit memperbaharui diri, perlu waktu ratusan tahun untuk kembali kepada kondisi semula. Kegiatan penebangan hutan dengan intensitas yang tinggi akan merusak hutan dan menghilangkan biodiversitas didalamnya. Beragam flora dan fauna akan punah karena habitatnya dirusak dan dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Selain dari kondisi alam yang menyebabkan rentannya hutan terhadap kerusakan, Indonesia tergolong dalam negara berkembang yang mempunyai angka kemiskinan yang cukup besar.Banyak masyarakat miskin yang selalu menggantungkan hidupnya kepada alam terutama masyarakat miskin yang hidup di daerah sekitar hutan. Hutan menjadi sasaran eksploitasi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Mereka terpaksa merambah hutan untuk mencari makanan dan meningkatkan pendapatannya. Selain hal-hal yang disebutkan di
182
SYAPRIANTO
atas, ada beberapa faktor-faktor yang dianggap sebagai penyebab kerusakan hutan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa polisi kehutanan kabupaten pelalawan telah melakukan beberapa upaya dalam mencegah kerusakan hutan diantaranya : 1.
2.
3. 4. 5.
Penyuluhan kepada masyarakat, seperti perbaikan pengairan, bantuan ternak, bantuan bibit pohon, sarana ibadah, tumpang sari dan sebagainya Kampanye dan penyuluhan melalui berbagai Apel Siaga pengendalian kerusakan hutan Patroli berlanjut, rutin dan selektif Penjagaan di tempat-tempat yang telah ditentukan Melakukan pelatihan pengendalian kerusakan hutan
MEMBATASI KERUSAKAN HUTAN Luas hutan alam asli Kabupaten Pelalawan menyusut dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Perusakan hutan Kabupaten Pelalawan yang tidak terkendali selama puluhan tahun menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis. Laju kerusakan hutan kabupaten pelalawan sudah sangta memprihatinkan. Ini menjadikan Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu Kabupaten dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di Riau. Sementara di Indonesia berdasarkan hasil penafsiran citra landsat tahun 2013 terdapat 101,73 juta hektar Hutan rusak, diantaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan. Dengan semakin berkurangnya tutupan hutan Indonesia, maka sebagian besar kawasan Indonesia telah menjadi kawasan yang rentan terhadap bencana, baik bencana kekeringan, banjir maupun tanah longsor. Sejak tahun 1998 hingga pertengahan 2013, tercatat telah terjadi 647 kejadian bencana di Indonesia dengan 2022 korban jiwa dan kerugian milyaran rupiah, dimana 85 persen dari bencana tersebut merupakan bencana banjir dan longsor yang diakibatkan kerusakan hutan. Kekurangan peraturan formal yang mengatur hak-hak pemilikan umum dan swasta
183
menyebabkan penggunaan api sebagai senjata dalam konflik-konflik kepemilikan lahan. Api juga digunakan oleh para pemilik lahan kecil untuk membersihkan lahan untuk menanam tanaman pangan dan industri, oleh para transmigran, oleh para peladang berpindah dan oleh para pemburu dan nelayan. Deforestasi dan degradasi hutan alam menyediakan sisa-sisa kayu yang mudah terbakar dan menciptakan bentangdarat yang lebih rentan api. Berdasarkan hasil penelitian bahwa polisi kehutanan kabupaten Pelalawan didalam membatasi kerusakan hutan telah melakukan beberapa upaya dalam hal membatasi kerusakan hutan diantaranya: 1.
2.
3.
4. 5.
6.
penyuluhan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memelihara hutan dan tidak melakukan kerusakan hutan dan mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan hutan Mengikutsertakan peran serta masyarakat terutama peningkatan pelestarian Melalui penyuluhan dan pendidikan. Melakukan patroli keliling hutan secara rutin untuk mengatasi kemungkinan kebakaran. Menyediakan sistem transportasi mobil pemadam kebakaran yang siap digunakan. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara rutin dan situasional terhadap segala hal yang berkaitan adanya informasi kerusakan hutan yang didapatkan melalui media massa cetak maupun elektronik ataupun informasi yang berasal dari masyarakat sendiri. Melakukannya secara kontinyu dan terus menerus sehingga kalaupun ada kerusakan hutan yang dilakukan oleh oknum tertentu.
MENCEGAH KEBAKARAN HUTAN Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan yang memiliki dampak negatif. Kebakaran hutan, kebakaran vegetasi, atau kebakaran semak, adalah sebuah kebakaran yang terjadi di alam liar, tetapi juga dapat memusnahkan rumah-rumah dan lahan pertanian disekitarnya. Selain itu, kebakaran hutan dapat didefinisikan sebagai pembakaran yang tidak
PERANAN POLISI KEHUTANAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUTAN..
tertahan dan menyebar secara bebas dan mengonsumsi bahan bakar yang tersedia di hutan,antara lain terdiri dari serasah, rumput, cabang kayu yang sudah mati, dan lain-lain. Istilah Kebakaran hutan di dalam Ensiklopedia Kehutanan Indonesia disebut juga Api Hutan. Selanjutnya dijelaskan bahwa Kebakaran Hutan atau Api Hutan adalah Api Liar yang terjadi di dalam hutan, yang membakar sebagian atau seluruh komponen hutan. Dikenal ada 3 macam kebakaran hutan, Jenis-jenis kebakaran hutan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.
2.
3.
Api Permukaan atau Kebakaran Permukaan yaitu kebakaran yang terjadi pada lantai hutan dan membakar seresah, kayu-kayu kering dan tanaman bawah. Sifat api permukaan cepat merambat, nyalanya besar dan panas, namun cepat padam. Dalam kenyataannya semua tipe kebakaran berasal dari api permukaan. Api Tajuk atau Kebakaran Tajuk yaitu kebakaran yang membakar seluruh tajuk tanaman pokok terutama pada jenis-jenis hutan yang daunnya mudah terbakar. Apabila tajuk hutan cukup rapat, maka api yang terjadi cepat merambat dari satu tajuk ke tajuk yang lain. Hal ini tidak terjadi apabila tajuk-tajuk pohon penyusun tidak saling bersentuhan. Api Tanah adalah api yang membakar lapisan organik yang dibawah lantai hutan. Oleh karena sedikit udara dan bahan organik ini, kebakaran yang terjadi tidak ditandai dengan adanya nyala api. Penyebaran api juga sangat lambat, bahan api tertahan dalam waktu yang lama pada suatu tempat.
Ada beberapa faktor utama kebakaran hutan adalah yang meliputi: 1.
dari
Pembakaran lahan yang tidak terkendali sehingga merembet ke lahan lain Pembukaan lahan tersebut dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun perusahaan. Namun bila pembukaan lahan dilaksanakan dengan pembakaran dalam skala besar, kebakaran tersebut sulit terkendali. Pembukaan lahan dilaksanakan untuk usaha perkebunan,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
HTI, pertanian lahan kering, sonor dan mencari ikan. pembukaan lahan yang paling berbahaya adalah di daerah rawa/gambut, Penggunaan lahan yang menjadikan lahan rawan kebakaran, misalnya di lahan bekas HPH dan di daerah yang beralang-alang, Konflik antara pihak pemerintah, perusahaan dan masyarakat karena status lahan sengketa Perusahaan-perusahaan kelapa sawit kemudian menyewa tenaga kerja dari luar untuk bekerja dan membakar lahan masyarakat lokal yang lahannya ingin diambil alih oleh perusahaan, untuk mengusir masyarakat, Kebakaran mengurangi nilai lahan dengan cara membuat lahan menjadi terdegradasi, dan dengan demikian perusahaan akan lebih mudah dapat mengambil alih lahan dengan melakukan pembayaran ganti rugi yang murah bagi penduduk asli, Dalam beberapa kasus, penduduk lokal juga melakukan pembakaran untuk memprotes pengambil-alihan lahan mereka oleh perusahaan kelapa sawit, Tingkat pendapatan masyarakat yang relatif rendah, sehingga terpaksa memilih alternatif yang mudah, murah dan cepat untuk pembukaan lahan, Kurangnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar peraturan pembukaan lahan,
Hutan merupakan sumbernya kebersihan udara, dari sanalah terciptanya udara bersih yang bisa kita manfaatkan. Selain itu hutan juga memiliki berbagai fungsi, salah satunya pencegah terjadinya banjir dan mencegah terjadinya kelongsoran serta bencana alam lainya. Secara keseluruhan bencana yang menimpa kita itu hanya merupakan hasil dari apa yang dulu pernah kita lakukan. Seperti halnya kebakaran hutan. Dengan hutan yang gundul maka tempat tersebut akan sangat panas dan menimbulkan terjadinya kebakaran hutan, setelah kebakaran hutan usai maka akan terjadi hujan lebat dikarenakan asap kebakaran hutan tadi menguap dan telah menjadi awan hitam yang kemudian
184
SYAPRIANTO
diteruskan menjadi hujan. Karena hutan telah hilang maka tanah takkan sanggup lagi menahan derasnya siraman hujan yang tentu ini akan mengakibatkan banjir besar terjadi. Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan yang paling besar dan bersifat sangat merugikan.Perbaikan kerusakan hutan akibat kebakaran memerlukan waktu yang cukup lama, terlebih lagi untuk mengembalikannya menjadi hutan kembali.Membutuhkan pekerjaan besar untuk mengembalikan hutan yang telah terbakar dan menumbuhkannya seperti semula.Maka secara nyata bahwa hampir kebanyakan kerusakan yang terjadi di lingkungan kita ini adalah disebabkan oleh kita sendiri yang melakukan itu. Bedasakan hasil penelitian dilapangan bahwa polisi kehutanan kabupaten Pelalawan didalam mencegah kebakaran hutan telah melakukan berbagai upaya dalam melakukan perlindungan hutan dari kerusakan seperti kebakaran hutan dengan cara diantaranya : 1. Penyuluhan dan Pendidikan 2. Melibatkan masyarakat secara langsung untuk mencegah kebakaran hutan 3. Menjelaskan sanksi pidana bagi pembakar hutan berdasarkan undangundang yang berlaku 4. Penegakan Hukum MEMADAMKAN KEBAKARAN HUTAN Pemadamankebakaran hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan, berikut ini catatan saya mengenai kegiatan pemadaman kebakaran hutan di Indonesia berdasarkan Permenhut No.: 12/Menhut-II/2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan) Pelaksanaan kegiatan pemadaman kebakaran hutan pada masing masing wilayah dilakukan melalui tahapan kegiatan : 1. 2. 3. 4. 5.
185
Pemadaman awal; Pemadaman lanjutan; Pemadaman mandiri; Pemadaman gabungan; dan Pemadaman dari udara.
Pemadaman awal dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran yang lebih besar saat ditemukan titik api (kejadian kebakaran) oleh regu patroli yang bertugas dan atau yang ditugaskan melakukan pengecekan lapangan terhadap titik panas melalui pemadaman seketika tanpa menunggu perintah dari posko daerah operasi (Daops) setempat. Pemadaman lanjutan dilakukan dalam rangka menindaklanjuti upaya pemadaman yang tidak dapat dipadamkan pada saat pemadaman awal, dengan memobilisasi regu pemadaman kebakaran pada daops setempat dan atau regu dari Daops lain dan atau instansi lain yang terkait. Pemadaman mandiri dilakukan dalam rangka pemadaman kebakaran yang dilaksanakan secara mandiri dengan menggunakan personil, sarana prasarana dan dukungan logistik yang berada pada wilayah kerja Daops setempat. Pemadaman gabungan dilakukan dalam rangka pemadaman kebakaran yang dilaksanakan dengan menggunakan personil, sarana prasarana dan dukungan logistik yang berada pada daops setempat dan atau regu dari Daops lain dan atau instansi lain yang terkait. Pemadaman dari udara dilakukan dalam rangka pemadaman kebakaran baik pada pemadaman awal maupun pemadaman lanjutan dan atau pemadaman dengan menerapkan teknologi modifikasi cuaca oleh tim operasi yang menggunakan pesawat terbang. Sementara itu, ada bebrapa upaya yang telah dilakukan polisi kehutanan di dalam memadamkan kebakaran hutan diantaranya : 1.
2.
3.
Memadamkan secara langsung dilakukan secara langsung pada tepi api di areal kebakaran. Bahan bakar yang terbakar dipadamkan atau dipisahkan dari bahan bakar yang belum terbakar. Memadamkan secara tidak langsung yaitu Tindakan pemadaman dilakukan pada bahan bakar yang tidak terbakar yang letaknya di luar tepi api kebakaran Menggunakan bom air cara terakhir yang paling efektif adalah dengan menggunakan bom air
PERANAN POLISI KEHUTANAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUTAN..
HAMBATAN POLISI KEHUTANAN DALAM MELAKUKAN UPAYA PERLINDUNGAN HUTAN DI KABUPATEN PELALAWAN. Dalam Melakukan Perlindungan Hutan Melalui Upaya Mencegah Kerusakan Hutan, Upaya Membatasi Kerusakan Hutan,Upaya Mencegah Kebakaran Hutan Dan Upaya Memadamkan Kebakaran Hutan Masih Ditemui Kendala Atau Hambatan Yaitu Sebagai Berikut : 1.
Kurangnya Sarana Dan Prasarana Yang Memadai Dalam Melakukan Perlindungan Hutan Di Kabupaten Pelalawan Seperti Alat Pemadam Kebakaran Hutan Demikian Juga Infrastruktur Yang Mendukung Sehinga Polisi Kehutanan Kesulitan Menjangkau Wilayah Yang Terjadi Kebakaran Hutan Sehingga Sulit Untuk Dipadamkan.
2.
Terbatasnya Jumlah Anggota Polisi Kehutanan Di Dalam Melakukan Perlindungan Hutan Dikabupaten Pelalawan Sehingga Segala Upaya Yang Dilakukan Dinilai Masih Belum Maksimal Untuk Melindungi Hutan Dari Kerusakan Hutan Seperti Kebakaran Hutan.
3.
Polisi Kehutanan Kesulitan Melakukan Tugas Dan Fungsinya Apabila Kerusakan Hutan Seperti Kebakaran Hutan Dilakukan Oleh Oknum Pejabat Karena Polisi Kehutanan Tersebut Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kabupaten Pelalawan.
KESIMPULAN Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Polisi Kehutanan Kabupaten Pelalawan telah melakukan berbagai upaya perlindungan hutan dari kerusakan seperti kebakaran hutan diantaranya : Penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat seperti kampanye tentang pentingnya menjaga dan melindungi kelestarian hutan sehingga dengan cara ini masyarakat akanterlibat secara langsung dalam melakukan perlindungan hutan, Melakukan patroli secara rutin, Melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara rutin dan situasional
terhadap segala hal yang berkaitan adanya informasi kerusakan hutan yang didapatkan melalui media massa cetak maupun elektronik ataupun informasi yang berasal dari masyarakat sendiri, Melakukan pelatihan pengendalian kerusakan hutan. Selanjutnya di dalam melakukan perlindungan hutan polisi kehutanan menemui beberapa hambatan di lapangan seperti Minimnya sarana dan prasarana dalam mendukung upaya perlindungan hutan, terbatasnya jumlah anggota polisi kehutanan sehingga kesulitan di dalam melindungi hutan seperti kerusakan hutan dari kebakaran hutan dan sulitnya polisi kehutanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya apabila kerusakan hutan seperti kebakaran hutan tersebut melibatkan oknum pejabat tertentu selain itu lemahnya penegakan hukum terhadap oknum pelaku kebakaran hutan sehingga tidak ada efek jera bagi pelaku kebakaran hutan.
SARAN 1. Pemerintah daerah diminta untuk menangani secara serius mengenai kasus kebakaran hutan yang terjadi setiap tahunnya dengan cara melengkapi semua sarana dan prasarana di dalam memadamkan kebakaran hutan, sehingga polisi kehutanan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Diharapkan Polisi Kehutanan Kabupaten Pelalawan dapat meningkatkan koordinasi dengan pihak yang terkait dalam menjalankan fungsinya. 2. Polisi Kehutanan diharapkan untuk bekerja secara profesioanal di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga tidak terjadi tebang pilih hal ini juga harus didukung oleh pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan.
186
SYAPRIANTO
DAFTAR PUSTAKA Muis Yusuf, Abdul.2011. Hukum Kehutanan di Indonesia. Rineka Cipta, Jakarta. Nawawi, Zaidan, 2013. Manajemen Pemerintahan. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Patilima, Hamid, 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung. Saifudin, Ahmad Fedyani, 2005. Antropologi Kontemporer Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma, Kencana Prenada Media Group, Jakarta Salim,2002.Dasar-Dasar Hukum Kehutanan.Sinar Gafika,Jakarta. Saukani dkk, 2009, Otonomi Daerah, Pustaka Pelajar,Yogyakarta. Soekanto, Soejono, 2012, Sosiologi Suatu Pengantar. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Sumaryadi, dan Widyastuti, 2007. Dasar- Dasar Perlindungan Hutan. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Alfabeta, Bandung. Syafiie, Inu Kencana, 2007. Ilmu Pemerintahan ( Edisi Revisi ). Mandar Maju, Bandung. Syafiie, Inu Kencana, 2013. Ilmu Pemerintahan. PT. Bumi Aksara, Jakarta, Syafiie,Inu Kencana, 2011. Ekologi Pemerintahan. Pustaka Reka Cipta, Bandung. Winarno, Budi, 2012. Kebijakan Publik ( Teori, Proses, dan Kasus ).PT. Buku Seru, Jakarta. .
187
Buku Panduan Polisi Kehutanan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
