482 •
PERANAN PERHUBUNGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI LAUT KHUSUSNY A DALAM ZONA EKONOMI EKSKLUSIP
_ _ _ _ _ _ _ Oleh: Fachri Mahmud, S.H. _ _ _ _ _ __ Pendahuluan
•
menurut kepentingan masing-masing Konperensi hukum laut yang diadakan negara. pada tahun 1958, disusul dengan konDalam kenyataannya luas laut wilayah perensi hukum laut 1960 dan yang senegara pantai berbeda-beda; ada yang lanjutnya konperensi hukum laut yang menghasilkan suatu konvensi yang di- 3 (tiga) mil, 4 (empat) mil, 6 (enam) tandatangani pada tanggal 10 Desem- mil, dan ada yang sampai 12 mil. ber 1982 di Montego Bay, Jamaica , se- Bagi Indonesia semula berlaku Ordonnansi tanggal 18 April 1939 Staatsblad panjang mengenai materi yang diatur mengalami penyempurnaan serta per- . 1939 - 442, dan yang dinamakan Territoriale Zee en Maritieme Kringen kembangan-perkem bangan baru. Ordonnantie 1939 (Ordonnansi 1939 Oleh karena itu dikatakan, bahwa kontentang wilayah Iaut dan lingkungan vensi hukum laut yang baru itu merumaritim). pakan sebagai kondifikasi serta unifiPada Ordonnansi tersebut luas wilayah kasi dari konvensi-konvensi yang terdalaut ditetapkan 3 (tiga) mil , namun kehulu. mudian dengan undang-undang Nomor Sepanjang mengenai wilayah yang be4 tahun 1960 luas wilayah laut dirurupa lautan pada konvensi hukum laut bah dari 3 (tiga) mil menjadi 12 mil. yang baru dikenal apa yang disebut dePengertian ten tang wilayah laut lanjutngan laut wilayah (territorial water), an (contiguous zone) dan zona ekowilayah lanjutan (contiguous zone), dan zona ekonomi eksklusip ,· (econo- . nomi eksklusip (economic exclusive zone) tidak dikenal; karena itu di luar mic exclusive zone). wilayah laut semuanya merupakan laut Pada konvensi-konvensi hukum laut sebebas yang menjadi milik bersama nebelumnya yaitu pada tahun 1958 dan gara-negara di dunia ini. pada tahun 1960 tidak dikenal apa yang disebut tentang zona ekonomi Keadaanjfakta-fakta yang ada eksklusip. . Dalam konvensi hukum laut yang baru Pada konperensi hukum laut tahun yang ditandatangani oleh 119 negara' 1958 tidak terdapat kOlJ.sensus menge• nai berapa luas bagian laut yang dapat di Montego Bay, Jamaica pada tanggal menjadi wilayah dari suatu negara pan10 Desember 1982 memuat tentang tai. Zona Ekonomi Eksklusip (ZEE) yaitu Karena tidak adanya kata sepakat tendiatur dalam PART V mulai dari pasal tang hal ini , maka tiap negara pantai 55 sampai dengan pasaJ 75, semuanya dapat menentukan luas laut wilayah ada 21 pasal. Tentang apa yang dimak-
483
Penegakan Hukum di laut _ •
Di zona ekonorni eksklusip negara-negara lain rnernpunyai hak-hak dan kewajiban, yaitu sernua negara baik negara pantai rnaupun bukan, berhak The 1:,xc!usive economic zone is an area atas kebebasan navigasi , kebebasan mebeyond and adjacent to the territorial lakukan penerbangan di atasnya, bebas sea, subject to the specific legal regime untuk rneletakkan kabel-kabel dan established in this Part, under which the righ ts and jurisdiction of the coastal pipa-pipa dan hak-hak dan kewajibanState and the rights and freedoms of kewajiban lain sesuai ketentuan-ketenother States are governed by the relevent tuan dalarn konvensi ini (pasal 58). provisions of this convention. N egara pantai di zona ekonorni eksklusip rnernpunyai hak ekskulusip untuk (Zona Ekonorni Eksklusip adalah rnern bangun , rnengua:sai dan rnengatur suatu daerah rnelewati dan berbatasan bangunan, pengoperasian dan penggudi luar wilayah laut, tunduk pa,da rejirn naan dari pulau-pulau buatan, instalasi hukurn khusus di rnana negata pantai . . , dan bangunan-bangunan sesuai ketenrnempunyai hak-hak dan yurisdiksi tuan dalarn pasal 56 dalarn konvensi dan hak-hak dan kebebasan negara-neini (pasal 60). gara lainnya dikuasai oleh ketentuanSelanjutnya pasal 60 mernuat ketenketentuan dalarn konvensi ini). tuan-ketentuan sebagai berikut: Mengenai hak-hak, yurisdiksi dan keNegara pantai rnempunyai jurisdiksi wajiban-kewajiban negara pantai di eksklusip atas pulau-pulau buatan, inzona ekonorni eksklusip diatur dalarn dan bangunan di Zona Ekonorni stalasi pasal 56 yang pokok-pokoknya antara Ekslusip terrnasuk yurisdiksi yang berlain bahwa negara pantai rnernpunyai : dengan bea cukai, perpajakan, talian Hak-hak berdaulat (sovereign rights) kesehatan, keselamatan dan penituran untuk tuj,uan eksplor:asi dan ekspolitadan ketentuan-ketentuan irnigrasi.' si, pelestarian dan penguasaan sumberJ ika di zona ekonorni eksklusip dibasum ber alam baik hayati rnaupun non ngun pulau-pulau buatan , instalasi bahayati , hak berdaulat atas perairan ngunan-bangunan lain harus 'diberitayang ada di atas dasar laut dan tanah hukan pada waktunya dan diberi tandi bawahnya dan hak atas kegiatan-keda-tanda sebagai peringatan tentang giatan eksploitasi dan eksplorasi untuk adanya bangunan tersebut. Dan setiap. kepentingan ekonomi di zona tersebut instalasi atau bangunan yang ditinggalseperti rnernproduksi energi dari air , kan atau tidak digunakan lagi harus arus dan angin. dipindahkan untuk menjamin keselaNegara pantai rnernpunyai jurisdiksi rnatan navigasi dengan rnernperhatikan untuk rnendirikan dan rnenggunakan standard internasibnal yang telah ditepulau-pulau buatan, instalasi dan barima secara urnurn yang diadakan oleh ngunan-bangunan lain, penelitian ilmiorganisasi internasional ' yang berweah kelautan, perlindungan dan pelesnang. tarian lingkungan laut dan hak-hak dan Pernindahan semacam itu juga dengan kewajiban-kewajiban lain sebagairnana rnemperhatikan keperluan perikanan, . tcrdapat dalarn konvensi ini (pasal 56). perlindungan Iingkungan rnaritim, dan Luas zona ekonorni eksklusip tidak hak-hak dan kewajiban-kewajiban nernelebihi 200 rnil laut dihitung dari gagara-negara lain. Harus diumumkan ris dasar di mana luas wilayah laut rnupula ten tang kedalarnan , posisi dan dilai diukur ( pasal 57). rnensi dari tiap in stalasi atau bangunsud dengan Zona Ekonorni Eksklusip dirnuat dalarn pasal 55 , yangberbunyi sebagai berikut: •
•
September /984
484
Hukum dan Pembangunan
an-bangunan yang tidak seluruhnya dipindahkan. Negara pantai jika dianggap perlu dapat mengadakan daerah keselamatan sekeliling pulau-pulau buatan, instalasi 'dan bangunan-bangunan sebagai langkah untuk menjamin keselamatan baik navigasi maupun untuk keselamatan pulau-pulau buatan, instalasi dan ba. ngunan. , Luas daerah keselamatan itu akan ditentukan oleh negara pantai dengan memperhatikan standard internasional yang berlaku. Daerah yang demikian itu harus ditujukan dan sesuai dengan alam dan fungsi dari pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan dan tidak boleh melebihi jarak 500 meter keliling bangunan tersebut, dihitung dari tiap titik tepi luar, kecuali diberi wewenang berdasarkan standard internasional yang secara umum telah diterima, atau at as dasar rekomendasi yang diberikan oleh organisasi internasional yang berwenang. Perluasan daerah keselamatan ini harus dimumkan tepat pada waktunya. Semua kapal harus menghormati daerah keselamatan ini dan harus memenuhi standard internasional yang telah diterima secara umum tentang navigasi di sekitar pulau-pulau buatan , instalasi dan daerah-daerah keselamatan. Pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan dan daerah keselamatan di sekitarnya tidak boleh dibangun di mana hal ini merupakan ganggtian bagi penggunaan sea lane yang diakui dan sangat esensial untuk keperluan navigasi internasional. Pulau-pulau , inst~lasi dan bangunanbangunan tidak mempunyai kedudukan sebagai pulau, tidak mempunyai wilayah laut tersendiri dan tidak mempunyai pengaruh atas batas-batas wilayah laut , zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen. •
Negara pantai di zona ekonomi eksklusip mempunyai wewenang atas pelestarian sum ber-sum ber hayati antara lain negara pantai harus menentukan penangkapan yang boleh dilakukan (allowable catch) dari pada sumber-sumber hayati di zona tersebut. Negara-negara lain yang akan melaku. kan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusip dari suatu negara pantai harus terlebih dahulu mendapat izin dari negara pantai tersebut dan hanya boleh menangkap kelebihan dari jumlah yang tidak dapat ditangkap sendiri dari negara pantai yang bersangkutan. Mengenai pemanfaatan sumber-sumber • hayati di zona ekonomi eksklusip oleh negara pantai maupun negara-negara lain diatur lebih lanjut dalam pasal 62, 63, 64, 65, 66, 67 , 68 , 69, dan pasal 70 konvensi irti.
Penegakan Hukurn di Laut khususnya dalarnZEE Masalah yang timbul di zona ekonomi eksklusip bagi negara pantai adalah bagaimana penegakan hukum dan peraturan-peraturan- yang dapat diadakan di zona terse but. Dalam konvensi hukum laut diadakan ketentuan-ketentuannya se bagaimana terdapat dalam pasal 73 konyensi itu , yang pokok-pokoknya dapat dikemukakan sebagai berikut: •
a . Negara pantai sebagai yang memiliki hak berdaulat atas zona ekonomi eksklusip dapat mengadakan eksplorasi, eksploitasi, usaha pelestarian serta pengawasan atas sumbersumber hayati serta mengambil langkah-Iangkah termasuk pengawasan, penahanan dan tuntutan hukum, jika dianggap perlu untuk memenuhi. peraturan dan ketentuan-ketentuan yang diadakan sesuai dengan konvensi ini.
485
Penegakan Hukum di laut
Kapal beserta awak kapal yang ditahan karena sesuatu hal harus segera dibebaskan atas dasar jaminan atau cara lain yang ada. Adanya hukuman oleh negara pantai karena pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan-ketentuan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusip tidak meliputi hukuman kurungan atau bentuk apapun yang bersifat hukuman dengan tidak adanya persetujuan dari negara-negara yang bersangkutan. Jika dilakukan penahanan terhadap kapal-kapal asing negara pantai harus segera memberitahu tentang tindakan yang diam bil dan hukuman yang dijatuhkan kepada negara bendera melalui saluran yang wajar. b. Untilk Zona Ekonomi Eksklusip ini Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 ten tang Zona Ekonomi Ekslusip Indonesia. . Undang-Undang ini memuat ketentuan-ketentuan pokok se bagaimana terdapat dalam konvensi sepanjang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan Zona Ekohomi Eksklusip. Kecuali Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 ten tang Zona Ekonomi Eksklusip Indonesia, peraturan perundangan yang sekarang ada yang secara mutatis mutandis dapat berlaku di Zona Ekonomi Eksklusip an tara lain: I) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 ten tang ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Repu blik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234). 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tam bahan Lem baran Negara Nomor 3215). •
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234). 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 t'entang Landas Kontinen Indonesia (iembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2294). 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertam bangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831). 6) Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 ten tang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942). Dalam Undang-Undang Nomor 5 • Tahun 1983 ten tang Zona Ekonomi Eksklusip Indonesia terdapat ketentuan ten tang Penanggulangan pencemaran lingkungan laut, yaitu sebagaimana dimuat dalam pasal 8 sebagai berikut: I) Barangsiapa melakukan kegiatankegiatan di Zona Ekonomi Eksklusip Indonesia, wajib melakukan langkah-Iangkah untuk mencegah, membatasi mengendalikan dan menanggulangi pencemaran lingkungan laut. 2) Pembuangan di Zona Ekonomi Eksklusip Indonesia hanya dapat dilakukan setelah memperoleh keizinan dar( Pemerintah Republik Indonesia. Septem ber 1984
•
486
Hukum dan Pembangunan
Dalam konverisi hukum laut 1982 terdapat macam-macam pencemaran diatur mulai dari pasal 207 sampai dengan pasal 212 meliputi: 1) Pencemaran
' yang sumbernya berasal dari daratan.
2) Pencemaran yang disebabkan karena kegiatan-kegiatan di dasar laut. 3) Pencemaran karena kegiatan-kegiatan di "Area" . 4) Pencemaran (dumping).
karena
sampah
•
5) Pencemarari dari kapal. 6) Pencemaran dari atau melalui atmosfir.
•
Bila hal ini dihubungkan dengan pasal 8 ayat (I) Zona Ekonomi Eksklusip ' Indonesia maka jelas b.a hwa . sebelum orang melakukan kegiatankegiatan di Zona terse but diwajibkan mengambillangkah-Iangkah un. tuk mencegah, membatasi, mengendalikan dan menanggulangi pencemaran lingkungan maritim . Tentang macam-macam pencemaran ini dalam konvensi hukum laut diatur dalam BAB XII, dengan judul : Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Maritim , dimulai dengan pasal-pasal ketentuan umum an tara lain : I) Ketentuan bahwa negara-negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan maritim. 2) Ketentuan tentang kerjasama secara global dan regional yaitu negara-negara wajib kerjasama secara global dan regional baik secara langsung. maupun melalui organisasi internasional yang kompeten dalam memformulir dan mem baha s ketentuan-keten-
tuan internasional, stan dar dan praktekmenrekomendasikan praktek dan tata cara sesuai dengan konvensi ini untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan maritim dengan memperhatikan bentuk-bentuk regional yang khusus. Bila suatu negara mengalami kejadian yang akan merugikan lingkungan maritim atau mengalami kerugian karena pencemaran negara terse but harus segera memberitahu negara-negara lain yang kiranya akan terkena pengaruh adanya kerugian tersebut serta organisasi Internasional yang berwenang. •
•
3) Ketentuan tentang pencegahan pencemaran (Contingency plan against pollution) . Untuk keperluan ini negara-negara akan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan . penanggulangan dan pencegahan pencemaran dalam menghadapi tim bulnya pencemaran di lingkungan maritim . Sehubungan dengan macam-macam pencemaran yang dapat tim bul sebagaimana diuraikan di atas maka setiap negara term asuk negara pantai wajib mengadakan peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan untuk mencegah, mengurangi dan melakukan pengawasan terhadap pence, rriaran dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang telah disetujui secara internasional. Untuk meringankan korban yang disebabkan karen a pencemaran akibat tumpahan minyak dari kapal, ' oleh IMO telah dikeluarkan beberapa konvensi yang telah pula diratifikasi olch Ind onesia yaitu:
•
48 7
Penegakan Hukum di taut
pencemaran, tindakan pencegahan, ke• Civil Liability For Oil Pollu- celakaan dan sebagainya. , tion Damage" disahkan de- Selanjutnya pasal-pasal penting yang ngan Keputusan Presiden No- perlu diketahui isinya an tara lain Pasal II yang memuat ketentuan bahwa konmor 18 Tahun 1978, Lembarvensi ini berlaku semata-mata untuk an Negara Republik Indonesia kerugi"an yang disebabkan karena penTahun 1978 Nomor 28. cemaran di wilayah, termasuk laut wib) "International Convention of . layah dari negara peserta dan untuk the Establishment of an Intertindakan pencegahan yang diambil denational Fund for Compensangan maksud mencegah atau mengution for Oil Pollution Damage ", disahkan dengan Ke- rangi kerugian yang demikian. putusan Presiden Nomor 19 Pemilik kapal pada saat terjadinya keTahun 1978, Lembaran Ne- celakaan atau di mana kecelakaan megara Republik Indonesia Ta- rupakan serangkaian pengulangan pada hun 1978 Nomor 29. saat kejadian yang pertama, ia bertanggung jawab untuk setiap kerugian kaKonvensi Civil Liability and rena pencemaran yang disebabkan oleh IOPCF minyak yang ke luar atau tumpah dari kapal sebagai akibat terjadinya kecela, International Convention on Civil Liakaan itu. bility for OilPollution Damage atau diPemilik tidak bertanggung jawab atas singkat CLC dibentuk karena kesadarkerugian karena pencemaran apabila ia an negara-negara peserta tentang badapat mem buktikan bahwa kerugian haya pencemaran yang dapat tim bul i tu: karena pengangkutan minyak melalui a. Sebagai akibat adanya perang, hurulau t. hara, perang saudara, Pem berontakNegara-negara yakin akan periu adanya an atau karena fenomena alam ya'ng kompensasi yang memadai untuk mekarena sifatnya tidak dapat dihinreka yang menderita kerugian yang didari. sebabkan karena pencemaran yang dib. Keseluruhannya disebabkan oleh akibatkan oleh tumpahan minyak dari suatu tindakan atau suatu kelalaian kapaI. yang disengaja dengan maksud untuk menimbulkan kerugian terhaOleh karena itu negara-negara peserta menerima dan menyetujui aturan-aturdap pihak ketiga. an intcrnasionalyang uniform proseC . Keseluruhannya disebabkan karena dur untuk menentukan masalah tangmengabaikan atau tindakan yang sagung jawab dan membcri kompensasi lah lainnya dari setiap pemerintah yang wajar dalam hal terjad i penceatau penguasa lainnya yang bertangmaran. gung jawab atas pemeliharaan rambu-ram bu atau alat bantu navigasi CLC terdiri atas XIX pasal dan pasal J lain dalam melakukan tugasnya. memberi batasan atau arti akan istilah a) "International Convention of
•
atau data-qata yang dipakai dalam konvensi ini seperti istilah kapal , orang (person) pemilik negara yang menqaftar kapal, minyak , kerugian karena
Jika pemilik dapat membuktikan, b.a hwa kerugian karen a pencemaran untuk selyruhnya atau sebagian disebabkan k arena tindakan at au kelalaJan orang September 1984
•
.
488
Hukum dan Pembangunan
dengan maksud untuk menimbulkan kenigian, pemilik dapat dibebaskan untuk . seluruhnya atau sebagian tanggung jawab terhadap orang itu. . Tidak ada tuntutan kompensasi untuk kerugian karena pencemaran terhadap pemilik, selain sesuai dengan ketehtuan-ketentuan dalam konvensi ini. Tidak ada tuntutan kerugian karena pencetnaran berdasar konvensi ini dapat dilakukan terhadap agen dari pemilik. Pasal YII memuat ketentuan, bahwa pemilik sebuah kapal yang terdaftar pada suatu negara peserta dan mengangkut lebih dari 2.000 ton minyak sebagai muatan diwajibkan meneliti asuransi at au surat jaminan keuangan lainnya seperti jaminan bank ·atau suatu sertifikat yang diberikan oleh dana konpensasi internasional. Sertifikat dimaksud harus dapat berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini dan harus dikeluarkan untuk tiap kapal. Sertifikat itu harus sesuai dengan bentuk-bentuk sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan adanya pasal ini, maka setiap negara peserta harus menyusun peraturan-peraturan (law and regulations) sebagai implimentasi pasal terse but. Sehubungan dengan ini maka dengan Keputusan Menteri Perhubungan telah dikeluarkan ketentuan tentang sertifikat jaminan bagi kapal-kapal tanker yang menyangkut minyak ke luar negeri, khususnya ke Singapore. Sehubungan dengan penanggulangan pencemaran laut, dewasa ini sedang diSusun suatu Keputusan Presiden tentang Pencegahan dan P~nanggulangan Pencemaran Laut, yang naskahnya sudah disampaikan kepada Sekretaris Kabinet untuk diteruskan kepada (Bapak) Presiden. Dalam Keputusan Presiden tersebut diatur tentang instansi mana yang bertindak sebagai koordinator, dalam hal •
terjadi pencemaran serta instansi mana yang terlibat dalam penanggulangannya; juga diatur tentang perlunya ada dana yang sewaktu-waktu dapat digunakan bila timbul musibah pencemaran. Sebagai koordinator adalah Departemen Perhubungan• cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sedang mengenai penyediaan dana •pengelolaannya oleh Departemen Keuangan. •
lope Fund dan permasalahannya lope Fund adalah suatu lembaga dana internasional untuk ganti rugi akibat pencemaran laut oleh minyak yang . dibentuk berdasarkan Konvensi Fund 1971 dan mu1ai berfungsi pada tanggal 16 Oktober 1978. Bagi Indonesia konvensi terse but mulai berlaku pada tanggal 30 Nopember 1978, sebagai negara anggota ke-16. Hingga sekarang, dalam waktu tiga tahun, jum1ah negara anggota telahmeningkat dari 14 menjadi 28. lOpe Fund berfungsi ganda, di satu pihak ia memb~rikan ganti rugi kepada negara anggota yang menjadi korban pencemaran 1aut oleh minyak di lain ia memberikan indentifikasi dalam batas-batas tertentu kepada pemilik kapal berbendera negara anggota ALe 1969 yang mengakibatkan pencemaran. Dana yang dihimpun dan digunakan oleh lOpe Fund untuk mengganti kerugian dan memberikan indentifikasi itu berasal dari pungutan yang dikenakan kepada perusahaan-perusahaan minyak di negara-negara anggota Konvensi Fund 1971 dalam bent uk Initial (kontribusi tahunan). Patokart dasar bagi penentuan besarnya kontribusi tahunan masing-masing negara anggota adalah prosentase jumlah minyak yang diterima (oil receipts) oleh perusahaan-perusahaan minyak di negara~negara yang bersangkutan ter-
,
489
Penegakan Hukum di laut
hadap jumlah seluruh minyak yang diterima (oil receipts) oleh semua perusahaan minyak yang ada di semua negara anggota dalam tahun sebelumnya , yang dikaitkan dengan jumlah dana yang dibutuhkan oleh IOPC Fund dalam menjalankan fungsinya dalam tahun bersangkutan. Di sam ping apa yang dikemukakan di atas, besarnya kontribusi tahunan yang dipikulkan kepada semua negara anggota dipengaruhi pula oleh besarnya dana yang dibutuhkan oleh IOPC Fund (untuk penyelesaian tuntutan ganti rugi/Klaim dan kebutuhan administrasi) dan jumlah minyak yang diterima oleh perusahaan-perusahaan minyak yang bergabung melalui negaranya masing-masing dalam IOPC Fund yang menerima minyak melalui laut dalam jumlah lebih dari 150 ribu ton dalam tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu jumlah beban kontribusi tahunan bagi masing-masing negara anggota bersifat variable', berubahubah dari tahun ke tahun sesuai dengan perubahan faktor-faktor yang menjadi dasar perhitungan di atas. Selama negara anggota yang bersangkutan tidak menerima minyak melalui laut atau minyak yang diterima tidak melebihi 150.000 ton per tahun, negara tersebut tidak diharuskan membayar kontribusi tahunan pada tahun yang bersangkutan seperti Syria, Monako, Kuwait. Di samping bersifat variable seperti terse but di atas, kontribusi-kontribusi yang dibayarkan setiap tahunnya itu mempunyai sifat semacam premi asuransi/pertanggungan yang dilakukan oleh IOPC Fund terhadap bahaya pencemaran laut oleh minyak di perairan nasional kita. ,
•
Indonesia sebagai anggota IOPCF Indonesia menjadi anggota IOPC Fund setelah Pemerintah Indonesia meratifi-
kasi Konvensi yang mendasari pembentukan organisasi terse but yaitu Konvensi Fund 1971 dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1978 tanggal 1 Juli 1978. /' Mengingat kaitannya yang erat antara Konvensi Fund 1971 dan CLC 1969, maka ratifikasi atas Konvensi Fund 1971 dilakukan dalam satu paket dengan ratifikasi CLC 1969 (Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1978 tanggall Juli 1978). Keputusan menjadi anggota terse but diambil setelah di1akukan pengkajian dan konsultasi secara lint as sektoral melalui rapat-rapat an tar Instansi/De, partemen Teknis yang melibatkan De, partemen Pertambangan, Pertamina, Departemen Kehakiman, Departemen Luar Negeri dan Departemen Perhubungan yang dilakukan sejak tahun 1972 dan menyimpulkan bahwa keanggotaan dalam konvensi tersebut sangat bermanfaat bagi Indonesia. /
,
Hal ini mengingat Indonesia sebagai negara calon victim yang potensial dengan wilayah perairan yang 1uas yang selain ramai di1alui oleh kapal-kapal tanker yang mengangkut minyak dari Timur Tengah ke Timur Jauh, di samping sebagai negara pemilik kapal tanker yang cukup potensial di masa mendatang. Menyadari hal-hal tersebut, maka disepakati bersama bahwa pengamanan wilayah perairan dari bahaya pencemaran laut oleh minyak khususnya apabila perlu di1akukan me1alui keanggotaan Indonesia dalam sistem ganti rugi berdasarkan pengaturan internasional yaitu IOPC Fund , sebagai sistem yang dipandang paling bermanfaat dari semua sistem ganti rugi yang ada; Dalam menangani lebih lanjut sega1a permasalahan yang timbul diui keanggotaan Indonesia IOPC Fund terse but, maka dalam rap at antar Instansi tangSeptember 1984
490
Penegakan Hukum di laut
gal 29 Maret 1979 dicapai kesepakatan menunjuk: a. Departemen Perhubungan dalam hal ini Direktorat J enderal Perhubungan Laut untuk menangani segisegi administratif, seperti korespondensi dan lain-lain serta sebagai Designated Authority yang bertanggungjawab dalam hal lOpe Fund di Indonesia sesuai ketentuan Pasal 14 Internal Regulations dari lOpe Fund;
Tahun
Initial contrib
1978 1979
£ 32.560 -
1980 1981
-
b. Departemen Pertambangan dan Energi dalam hal ini Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, sebagai instansi yang menyediakan data contributing oil setiap tahunnya ; c. Departemen Keuangan dalam hal ini Direktorat J enderal Mo neter Luar Negeri, sebagai instansi pelaksana an pembayaran kontribusi Indo nesia kepada lope Fu nd. Selama menjadi anggota lOpe Fund , Indonesia telah membayar kontribusi sebagai berikut:
•
•
•
Annual contrib
£ 14.586
Dana ya ng dib utuhkan lOpe Fund
£ 2.000.000 £ 7 50 .000 (cori tr. oil
15.859.181 m /ton) £ 217.520,17 £ 10.000.000 (contr. oil 17.065.192. m/ ton) £ . 9.033 £ 500.000 (contr. oil 15 .875.434 m /ton)
Pada tahun 1980 kontribusi mengalami kenaikan yang menyolok. Hal ini disebabkan oleh besarnya kebutuhan dana lope Fund untuk menutup ganti rugi sehubungan dengan kecelakaan kapal tanker Antonio Gramsci yang beIjumlah £ 9,2 juta. Kecelakaan terse but teIjadi pada tanggal 27 Pebruari 1979, tetapi penyelesaiannya baru dapat dilakukan pada tanggal 31 Maret ·l 981. Dalam tahun 1979 teIjadi enam kasus kecelakaan yang menjadi timggung jawab lOp e Fund tetapi yang terbesar adalah Antonio Gramsci. "• <
Penerbangan di atas ZEE Dalam BAB V Konvensi Hukum Laut ' mengenai Zona Ekonomi Eksklusip tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai penerbangan di at as zona tersebut .
Hal ini dapat dimengerti karena di zona terse but merupakan laut bebas , termasuk udara di atasnya . Di ZEE .berlaku ketentuan-ketentuan se bagaimana ketentuan-ketentuan yang terdapat di laut bebas, kecuali sepanjang menyangkut kepentingan ekonomi, negara pantai yang bersangkutan , mempunyai hak-hak berdaulat (sovereign rights) sesuai ketentuan-keten- ' tuan dalam Konvensi Hukum Laut. Pasal 87 Konvensi Hukum Laut me• muat ketentuan tentang kebebasan di hut bebas (Freedom of the high seas), yang isinya pokok-pokoknya adalah bahwa: Laut bebas terbuka untuk semua negara, baik negara pantai, maupun bukan. Kebebasan di laut bebas dilaksanakan sesuai syarat-syarat yang ada dalam
.
•
491
Penegakan Hukum di laut
dan penguasaan atas sumber-sumber hayati di laut bebas; f. Kebebasan untuk melakukan penelitian ilmiah, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam konvensi terse but dalam BAB VI dan XIII.
konvensi dan peraturan lain dari hukum internasional. Kebebasan-kebebasan itu antara lain: a. Kebebasan navigasi; b. Kebebasan melakukan penerbangan di atasnya; c. Kebebasan menempatkan kabel dan -pipa dettgan memperhatikan ketentuan-ketentuan ten tang land as kontinen;
Dari pasal tersebut jelas, bahwa melakukan penerbangan di atas Zona Ekonomi Eksklusip adalah bebas, tidak ada larangan. Negara pantai baru akan campur tangan di Zona Ekonomi Eksklusip, baik di laut maupun udara di atasnya, bila negara asing akan m.emanfaatkan zona terse but untuk kepentingan-kepentingan ekonomi.
d. Kebebasan untuk membuat pulaupulau buatan dan instalasi-instalasi lainnya yang telah diizinkan berdasarkan hukum internasional; e. Kebebasan untuk menangkap ikan dengan memperhatikan pelestarian
.-
• • •
•
•
••
.~ ....... .
-. . '
•
• ~
,
.' .
•
REP. SINAR' HARAPAH
September 1984
