PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM KAITANNYA DENGAN LIKUIDASI BPR (Study Pada Pengawas Bank Madya di Bank Indonesia Cabang Denpasar)

PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM KAITANNYA DENGAN LIKUIDASI BPR (Study Pada Pengawas Bank Madya di Bank Indonesia Cabang Denpasar) Oleh : Ketut Gde Swara Siddhi Yatna Nyoman Mudana Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana ABSTRACT In 1998 occurred against the liquidation of 16 banks in Indonesia due to the economic crisis. To avoid the moral hazard of Government then formed the government. LPS is an independent agency which serves to guarantee the customer and participate maintaining the stability of the banking system. The institutions established under the Law – Number 24 of 2004 about the Lps. Based on this background then the problems discussed in this study, namely the role of LPS in the liquidation of banks and the responsibility of the government in the fulfillment of customer funds on the BPR liquidated in Bali. This type of research in the writing of this journal is empirical juridical research, i.e., approaching the problem of regulations – regulations and the fact that occurred in the community, in this case about the liquidation of the Bank Of the people in Bali. In the results of research, LPS to support the national banking system is healthy and stable. LPS has a function to guarantee the deposits of banking clients and actively maintains the stability of the banking system. LPS participated maintaining banking stability by conducting the rescue of banks failed and the liquidation of failed banks. LPS in the process of liquidation of BPR alone in 2009 – 2010 LPS have done the process of liquidation against the BPR in Bali that permit has been revoked his efforts by Bank Indonesia and make the payment deposit guarantee decent pay claims to the customer of the bank. LPS guarantee with a maximum amount of guarantee amounting to Rp 2 Billion per customer. Keywords: LPS, Liquidation

ABSTRAK Pada tahun 1998 terjadi likuidasi terhadap 16 bank di Indonesia karena krisis ekonomi. Untuk menghindari moral hazard maka pemerintah membentuk LPS. LPS merupakan lembaga independen yang berfungsi menjamin nasabah dan turut serta memelihara stabilitas sistem perbankan. Lembaga yang didirikan berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan latar belakang ini maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu peranan LPS dalam likuidasi bank dan tanggung jawab LPS dalam pemenuhan dana nasabah pada BPR yang dilikuidasi di Bali.

1

Jenis penelitian dalam penulisan jurnal ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu mendekati masalah dari peraturan – peraturan yang berlaku dan kenyataan yang terjadi di masyarakat, dalam hal ini tentang likuidasi Bank Perkreditan Rakyat di Bali. Dalam hasil penelitian, LPS untuk mendukung sistem perbankan nasional yang sehat dan stabil. LPS mempunyai fungsi untuk menjamin simpanan nasabah perbankan dan ikut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. LPS ikut memelihara stabilitas perbankan dengan melakukan penyelamatan bank gagal dan melakukan proses likuidasi bank gagal. LPS melakukan proses likuidasi BPR sepanjang tahun 2009 – 2010 LPS telah melakukan proses likuidasi terhadap BPR yang telah dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia dan melakukan pembayaran klaim penjaminan simpanan layak bayar kepada nasabah bank tersebut. LPS memberikan jaminan dengan jumlah maksimum penjaminan sebesar Rp. 2 Milyar per nasabah. Kata kunci : Lembaga penjamin Simpanan (LPS), likuidasi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mensukseskan program pembangunan nasional dalam rangka mencapai pemerataan pendapatan, menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan memelihara stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, tugas yang diemban perbankan nasional tidaklah ringan. Selain bertindak sebagai agen pembangunan, bank sebagai entitas juga harus dapat mempertahankan kesinambungan usahanya dengan senantiasa menjaga kemampuan untuk menciptakan hasil usaha yang dapat menambah struktur pendanaan dan permodalannya. Selain itu, bank sebagai lembaga utama di bidang keuangan juga diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat atas simpanan yang yang ditanamkan kepadanya. Mengingat tugas tersebut memiliki sifat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, pengaturan atas industri perbankan nasional mutlak diperlukan untuk menjaga kesinambungan diantara tugas – tugas diatas.1 Lembaga perbankan di Indonesia diatur dalam Undang – Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.7 Tahun 1992 tentang Jonker Sihombing, 2010, “Penjamin Simpanan Nasabah Perbankan”, Alumni, Bandung,

1

h.1

2

Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790, selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) Tugas perbankan di Indonesia sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan yakni bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan ketentuan dalam Undang – Undang tentang perbankan di Indonesia hanya ada dua jenis bank, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat, dengan variasi adanya bank umum dan bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah. 2 Bank sebagai salah satu lembaga keuangan adalah badan usaha yang mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya. Dari produk dan jasa perbankan yang ditawarkan ini, pendapatan atau keuntungan suatu bank lebih banyak dari pemberian kredit kepada nasabahnya. Oleh karenanya pemberian kredit secara terus menerus dilakukan oleh bank dalam kesinambungan operasionalnya. Operasi bank dibidang pemberian fasilitas kredit adalah fungsi utama dari bisnis perbankan, yaitu fungsi menyalurkan dana kepada mereka yang memerlukan setelah menerima pengumpulan dana dari para deposan penyimpan dana. Fungsi ini juga memberikan penghasilan yang paling besar sebanding dengan resiko yang dihadapi perbankan. Mulai dari resiko operasional, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko suku bunga, resiko kredit, dan berbagai jenis resiko lainnya. Perubahan yang terjadi pada faktor internal maupun faktor eksternal sangat memengaruhi tingkat kesehatan dari sebuah bank.3 Terjadinya krisis multidimensi yang diakibatkan oleh krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 telah memberikan pengaruh yang besar terhadap terhadap pengambilan kebijakan pemerintah pusat dalam mengatur sektor ekonomi. Bank Indonesia sebagai otoritas tertinggi perbankan di Indonesia terpaksa mengambil keputusan memberikan sanksi keras berupa melakukan pencabutan izin usaha yang dilanjutkan dengan melikuidasi terhadap 16 buah bank swasta skala Gunarto Suhardi, 2003, “Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum”, Kanisius, Yogyakarta, h.26 3 Jongker Sihombing, 2009, “Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasaba”, Alumni, Bandung, h.2 2

3

menengah pada 1 November 1997, yang diakibatkan tingginya kasus kredit macet pada bank – bank tersebut dan tingginya pelanggaran atas ketentuan dan rambu – rambu perkreditan terutama prinsip kehati – hatian yang di tetapkan oleh BI. Untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional sekaligus guna menghambat melemahnya nilai tukar rupiah, pada saat itu, Bank Indonesia sebagai bank sentral akhirnya mengucurkan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) untuk menutupi pendanaan bank yang mengalami rush. Demi mencegah terjadinya rush berkepanjangan, pada akhir Januari 1998 pemerintah menerbitkan blanket guarantee system untuk memulihkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Sebagai pengganti program blanked guarantee pemerintah lalu mengajukan Rancangan Undang – Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Melalui Undang-Undang ini akan dibentuk suatu lembaga independen yang disebut LPS yang berfungsi sebagai penjamin simpanan masyarakat yang ada pada industri perbankan. Kemudian, pada tanggal 13 Oktober 2008 terbit PERPU Nomor 3 Tahun 2008 dan yang telah ditetapkan menjadi Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2009 untuk mengubah Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS dengan menambah kriteria ancaman krisis yang membahayakan stabilitas keuangan untuk merubah nilai yang dijamin. Dalam pasal satu 1 PERPU Nomor 3 Tahun 2008 menyatakan bahwa nilai yang dijaminkan oleh LPS adalah sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) pada tahun 2009 Perpu ini dikuatkan menjadi Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2009 untuk mengubah Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2008 terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan yang dalam Pasal 1 menyatakan bahwa nilai simpanan yang dijaminkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan diubah menjadi paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan diberlakukan hungga saat ini di bidang perbankan. Adanya perbedaan besaran nilai simpanan yang dijaminkan oleh LPS membuat terjadinya kesenjangan antara peraturan perundang – undangan yang ada dengan berlaku di masyarakat. Dalam

4

Undang-Undang LPS ditentukan bahwa besaran jaminan adalah maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun yang berlaku di masyarakat adalah senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008. Lalu timbul pertanyaan mengenai jumlah dana nasabah diatas 2 Milyar tersebut, bagaimanakah penyelesaiannya oleh pihak bank dan LPS. Makin berkembangnya BPR di Provinsi Bali tentunya timbul persaingan yang ketat antara BPR, Bank Umum maupun lembaga keuangan mikro lainnya. Hal ini menimbulkan ada BPR yang tidak mampu untuk menjalankan fungsinya dengan baik sehingga menyebabkan kesehatan BPR terganggu yang berujung pada proses likuidasi. Seperti contoh kasus likuidasi BPR yang terjadi di Bali sejak Tahun 2009 sudah ada dua BPR yang mengalami proses likuidasi yaitu PT. BPR Sri Utama yang terletak di kediri Tabanan dan PT. BPR Satya Adhi Perdana yang berlokasi di jimbaran kedua BPR ini sudah di cabut izin usahanya oleh BI namun PT. BPR Satya Adhi Perdana sampai saat ini masih dalam proses likuidasi.4 Pada tahun 2010 ada dua buah BPR yang di likuidasi di Bali yaitu PT. BPR Argawa Utama yang terletak di mengwi Badung dan PT. BPR Swasad Artha yang terletak di blahbatuh Gianyar dan kedua BPR ini telah selesai dilikuidasi serta telah dicabut izin usahanya oleh BI.5 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat tulisan jurnal ini dengan judul “PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM KAITANNYA DENGAN LIKUIDASI BPR”. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah 1. Bagaimanakah peranan LPS dalam kaitannya dengan likuidasi bank ?. 2. Bagaimanakah tanggung jawab LPS dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah pada BPR yang dilikuidasi. 1.2

Tujuan Penulisan

4 Anonim, 2009, “Bank Yang Dilikuidasi”,http://www.lps.com, diakses pada tanggal 18 Oktober 2016 5 ibid

5

Adapun tujuan penulisan adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa secara mendalam tentang peranan LPS dalam hal terjadinya likuidasi bank serta menganalisa secara mendalam tentang tanggung jawab LPS dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah terkait likuidasi BPR. II.

ISI MAKALAH

2.1

Metode Penulisan Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan jurnal ini adalah jenis

penulisan hukum empiris yaitu penelitian hukum yang objek penelitiannya meliputi ketentuan dan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang – Undang dan kontrak) secara in action/in abstracto pada setiap peristiwa hukum yang terjadi pada masyarakat (in concreto)6. Penelitian ini dilakukan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum in concreto itu telah sesuai atau tidak dengan Undang – Undang ataupun kontrak telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak, sehingga para pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya. Penelitian yuridis empiris dilakukan di lapangan dengan metode dan teknik penelitian lapangan yaitu mengadakan kunjuangan dan berkomunikasi dengan para pihak yang berkaitan langsung. 2.2

Hasil Pembahasan

2.2.1 Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Kaitannya Dengan Likuidasi BPR Bank yang melakukan usaha di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan, yang meliputi Bank Umum yang menjalankan kegiatan secara konvensional maupin syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) serta BPR Syariah. Kewajiban bank menjadi peserta penjaminan tidak termasuk bagi Badan Kredit Desa (BKD) LPS mempunyai pengaruh yang sangat penting didalam menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh khususnya dalam mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil. Dengan adanya LPS, Abdulkadir Muhammad, 2004, “Hukum dan Penelitian Hukum”, Citra Aditya Bakti, Bandung h.134 6

6

kepercayaan nasabah terhadap lembaga perbankan lebih menguat, hal ini disebabkan nasabah penyimpan menghendaki agar dana yang disimpannya aman di bank yang mereka manfaatkan jasanya sehingga terdapat kepastian akan nasib simpanannya sepanjang simpanan tersebut memenuhi kualifikasi penjaminan. Bagi industri perbankan, program penjaminan akan menciptakan stabilitas pendanaan, sehingga terhindar dari kesulitan likuiditas yang di akibatkan oleh penarikan dana besar – besaran. Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, Bapak Ida Bagus Ketut Purnama , Direktur Utama PT. BPR Kintamani Perdana menyatakan bahwa setiap BPR diwajibkan membayar premi kepada LPS sebesar 0,1% x jumlah total simpanan yang ada, yaitu simpanan yang berupa tabungan dan deposito. Pembayaran premi dilakuan setiap 6 bulan sekali yaitu untuk periode Januari – Juni, pembayaran paling lambat pada tanggal 31 Januari. Sedangkan periode Juli – Desember dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Juli. Perhitungan mengenai besaran premi yang dibayarkan pada LPS dihitung sendiri oleh BPR yang bersangkutan (wawancara tanggal 25 Oktober 2016). Untuk mengakomodasi pentingnya LPS, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyebutkan secara eksplisit urgensi keberadaan LPS yaitu dalam pasal 1 angka 24 yang berbunyi “Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya”. Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merupakan pasal yang secara tegas menyebutkan keberadaan LPS. Dalam pasal itu dirumuskan : Ayat (1) setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Ayat (2) untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan. Lebih lanjut dalam penjelasan disebutkan : Pembentukan lembaga penjamin simpanan diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. Dalam menyelenggarakan penjaminan simpanan dana masyarakat pada bank. Lembaga Penjamin Simpanan dapat menggunakan :

7

a. b. c.

Skim dana bersama. Skim asuransi. Skim lainnya yang disetujui oleh BI.

Ayat (3) Lembaga PenjaminSimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia. Ayat (4) ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan diatur lebih dalam Peraturan Pemerintah. LPS bekerja menjalankan dua fungsi, yaitu menjamin simpanan nasabah perbankan dan turun aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Berdasarkan keterangan dari Bapak Ida Bagus Dharma Putra Pengawas Bank Madya pada Bank Indonesia cabang Denpasar, bahwa dalam pelaksanaan program penjaminan, LPS bukanlah bertugas untuk mengembalikan sepenuhnya dana nasabah yang tersimpan dalam bank tersebut, namun berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan maka besaran jaminan simpanan yang diberikan oleh LPS yaitu paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), jadi apabila nasabah mempunyai dana dibawah atau hingga Rp. 2 Milyar, tentu sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab LPS untuk pengembalian dana tersebut, namun bila jumlah simpanan nasabah melebihi Rp. 2 Milyar, maka yang dibayarkan oleh LPS hanya sejumlah Rp. 2 Milyar, sisanya akan dibayarkan dengan menunggu penjualan aset kekayaan bank yang bersangkutan (wawancara pada tanggal 27 Oktober 2016). Lebih lanjut Bapak Ida Bagus Dharma Putra menyatakan bahwa, nasabah penyimpan dana pada BPR yang mengalami likuidasi seperti tersebut diatas, begitu LPS sudah mengumumkan di 2 surat kabar harian, maka para nasabah penyimpan dari BPR tersebut dapat mengajukan pengembalian dana nasabahnya pada bank yang telah ditunjuk oleh LPS. Prosedur pengembalian dananya yaitu Bank dalam kasus ini yang ditunjuk adalah PT. BRI akan membuka loket khusus untuk pengembalian dana nasabah atas BPR yang dilikuidasi. Pihak nasabah datang ke loket tersebut dengan membawa bukti kepemilikan simpanan, identitas yang masih berlaku sesuai dengan data simpanannya pada BPR yang bersangkutan, dokumen pendukung lainnya, dan juga surat keterangan dari Tim

8

Likuidasi sebagai dokumen tambahan untuk disampaian ke bank pembayar dalam rangka pengajuan dan pembayaran klaim simpanan layak bayar. Begitu pihak PT. BRI melakukan pencocokan data, maka dana nasabah dapat dicairkan hari itu juga. Bagi nasabah yang mempunyai dana dibawah Rp. 2 Milyar sanpai maksimal Rp. 2 Milyar, akan segera hari itu juga bisa mendapatkan dananya kembali. Namun bagi yang mempunyai dana lebih dari Rp. 2 Milyar, maka sisa atas pengembalian dananya dengan menunggu penjualan aset dan pemberesan yang dilakukan oleh Tim Likuidasi LPS. Jangka waktu pengajuan klaim Penjaminan oleh Nasabah Penyimpan kepada LPS adalah 5 tahun sejak izin usaha bank dicabut (wawancara pada tanggal 27 Oktober 2016). Adanya perjanjian penyimpanan antara bank dan nasabah penyimpan dana maka ada perlindungan hukum yang timbul bagi nasabah penyimpan dana apabila bank tidak mampu lagi menjalankan usahanya (bank gagal) dan berujung pada likuidasi, untuk menyelesaikan seluruh kewajiban dan pembubaran badan hukum bank yang dilikuidasi maka penyelesaiannya dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam kaitannya dengan perlindungan kepentingan nasabah bank, pembentukan lembaga penjamin simpanan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah, walaupun LPS belum dapat sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap dana nasabah tersebut, karena peraturan mengenai besaran nilai simpanan yang dijamin oleh LPS yaitu sebesar Rp. 2 Milyar per nasabah bank. Jadi bila nasabah mempunyai simpanan diatas Rp. 2 Milyar, kelebihannya tersebut tidaklah dijaminkan oleh LPS, namun menunggu penjualan aset dan pertanggungjawaban

dari

pengurus

dan

pemegang

saham

bank

yang

bersangkutan. Bapak Ida Bagus Dharma Putra, menyatakan bahwa pada BPR yang dilikuidasi di Bali LPS mengambil tindakan yaitu : -

Membubarkan badan hukum BPR tersebut

-

Membentuk Tim Likuidasi yang ditunjuk langsung oleh LPS, dengan meminta pertimbangan kepada BI.

-

Menetapkan status BPR tersebut sebagai “Bank Dalam Likuidasi”.

-

Menonaktifkan seluruh direksi dan dewan komisaris BPR tersebut.

9

Setelah pembentukan tim likuidasi, LPS kemudian melakukan pemberesan terhadap hal – hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum BPR serta melakukan pemberesan aset dan kewajiban BPR (wawancara pada tanggal 27 Oktober 2016). Pembayaran klaim penjaminan nasabah penyimpan dana pada BPR yang dilikuidasi di Bali, LPS melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terlebih dahulu atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak bayar dan tidak layak bayar. Rekonsiliasi dan verifikasi tersebut diselesaikan LPS paling lama 90 hari sejak tanggal pencabutan izin usaha. Setelah dilikuidasi, LPS akan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. Rekonsiliasi dan verifikasi dilakukan secara bertahap dimulai dari rekening yang lebih mudah diverifikasi. Dalam rangka memberikan kepastian hukum mengenai posisi kewajiban bank dan kejelasan tanggung jawab Tim Likuidasi, ditetapkan bahwa pelaksanaan likuidasi bank tersebut wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi. Dalam hal likuidasi bank tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu tersebut maka penjualan harta bank dalam likuidasi dilakukan secara lelang. Tim Likuidasi menyampaikan Neraca Akhir Likuidasi dan laporan pertanggungjawaban tugas tim likuidasi kepada LPS paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah pelaksanaan likuidasi selesai. LPS menunjuk kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit untuk dan atas nama LPS melakukan audit Neraca Akhir Likuidasi dan laporan pertanggungjawaban tugas Tim Likuidasi. LPS memutuskan menerima atau tidak menerima pertanggungjawaban tim likuidasi paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak LPS menerima laporan hasil audit. LPS memutuskan menerima atau tidak menerima pertanggungjawaban tim likuidasi paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak LPS menerima laporan hasil audit. Bila LPS tidak menerima pertanggungjawaban tim likuidasi maka LPS menetapkan langkah – langkah penyelesaiannya hal ini sesuai dengan bunyi Pasal

10

45 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 001/PLPS/2010 tentang Likuidasi Bank. III.

KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam pembahasan jurnal

ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Lembaga

Penjamin

Simpanan

berperan

dalam

memberikan

perlindungan hukum secara respresif dalam sistem perbankan dengan menjamin simpanan nasabah dan ikut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Setelah BI mencabut izin usaha suatu bank, maka LPS akan mengambil alih untuk pengurusan dan pemberesan likuidasi bank tersebut dan membayarkan simpanan dana nasabah hingga maksimal Rp. 2 Milyar per nasabah per bank. 2. Tanggung jawab LPS dimulai sejak sebuah bank dinyatakan bermasalah oleh BI, apabila penyehatan tidak bisa dilakukan maka LPS akan membentuk tim likuidasi dan membubarkan badan hukum bank tersebut, kemudian LPS melakukan pengurusan terhadap aset bank dan melakukan pembayaran atas dana nasabah pada bank yang dilikuidasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA BUKU Abdulkadir Muhammad, 2004, “Hukum dan Penelitian Hukum”, Citra Aditya Bakti, Bandung Gunarto Suhardi, 2003, “Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum”, Kanisius, Yogyakarta Jongker Sihombing, 2009, “Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah”, Alumni, Bandung , 2010, “Penjamin Simpanan Nasabah Perbankan”, Alumni, Bandung PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

11

Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4420

INTERNET Anonim, 2009, “Bank Yang Dilikuidasi”, http://www.lps.com, diakses pada tanggal 18 Oktober 2016

12