PERANAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH BENGKULU DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN PROGRAM SIARAN BERITA PEKARO RBTV

Volume 1 No. 01 Desember 2014

PERANAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH BENGKULU DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN PROGRAM SIARAN BERITA “PEKARO” RBTV

oleh : Juliana Kurniawati & Kundori Fakultas Ekonomi Universitas Al Azhar Medan

ABSTRAK Suasana pasca tumbangnya rezim Orde Baru pada pemerintahan Soeharto disambut oleh semua kalangan sebagai masa kebebasan dan berekspresi. Nuansa kehidupan demokratis semakin terasa ketika para elit kembali melakukan peranan dan fungsinya masing-masing. Harus diingat untuk kondisi penyiaran di Indonesia, ada nilai baru dalam berkehidupan di Indonesia pascapemerintahan Soeharto, ada desentralisasi pemerintahan, dimana Undang-undang No 32 Tahun 2004. Berkaitan dengan dikeluarkannya Undang-undang tersebut maka dibentuklah lembaga KPID dimana salah satu fungsinya adalah melakukan pengawasan terhadap konten dalam media massa. Penelitian ini akan mengulas mengenai Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bengkulu Dalam Melaksanakan Pengawasan Program Siaran Berita TV Lokal di Kota Bengkulu. Dalam penelitian ini akan mengungkap mengenai bagaimana peranan KPID Bengkulu dalam melakukan peranannya dalam mengawasi program siaran khusunya pada berita pekaro di RB TV Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia daerah (KPID) Bengkulu, sudah menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan undang-undang penyiaran, dengan memberikan sangsi berupa teguran tertulis dan pemanggilan kepada pihak RB TV, khusunya pada program berita Pekaro. Kata Kunci : Peranan, Pengawasan, TV Lokal

Pendahuluan Suasana pasca tumbangnya rezim Orde Baru pada pemerintahan Soeharto disambut oleh semua kalangan sebagai masa kebebasan dan berekspresi. Keadaan ini semakin bertambah seiring dengan diberlakukannya perubahan terhadap Undang-undang Dasar 1945 yang dianggap turut melindungi kekuasaan otoriter tersebut selama 32 tahun dan kerap melahirkan kekuasaan yang tanpa batas. Nuansa kehidupan demokratis semakin terasa ketika para elit kembali melakukan peran dan fungsi masing-masing. Sentralisasi kekuasaan yang menumpuk pada lembaga ekskutif pada masa lalu, berubah menjadi pemerataan kekuasaan dengan saling kontrol di antara tiap lembaga-lembaga negara. Harus diingat untuk kondisi penyiaran di Indonesia, ada nilai baru dalam berkehidupan di Indonesia pasca-pemerintahan Soeharto, ada desentralisasi pemerintahan, dimana Undangundang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan dalam Ketentuan Umum

39


(Pasal 1, definisi huruf 7), “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Douglass North menekankan akan pentingnya mengubah institusi dan belief system. Dunia penyiaran hari ini telah terjadi antiklimaks dari otonomi daerah, dimana Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Huruf 5 menyatakan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pertelevisian Indonesia saat ini tengah berkembang pesat pula seiring berdirinya stasiun televisi negeri dan swasta, dimana stasiun televisi negeri dikelola oleh pemerintah sedangkan stasiun televisi swasta yaitu stasiun televisi yang dikelola oleh para pemilik modal media tersebut. Stasiun televisi swasta terdiri dari stasiun televisi nasional dan stasiun televisi lokal. Banyak sekali stasiun televisi yang sukses mengudara hingga saat ini. Stasiun televisi nasional memiliki jangkauan yang sangat sangat luas yakni bisa diakses diseluruh penjuru tanah air Indonesia, sampai saat ini stasiun televisi lokal yang mengudara secara nasional ada 10stasiun, diantaranya RCTI, MNC TV, GLOBAL TV, SCTV, INDOSIAR, ANTV, TV ONE, TRANS TV, TRANS 7, METRO TV dan 1 televisi nasional yaitu TVRI (Syahputra, Iswandi : 2013). Sedangkan televisi lokal hanya memiliki jangkauan yang kecil yaitu hanya bisa dijangkau oleh beberapa kota, menurut data KPID Bengkulu televisi lokal yang masih mengudara hingga saat ini ada 3 stasiun televisi, diantaranya ESA TV, RB TV, BE TV dan B TV (KPID Bengkulu : 2013). Televisi RB TV Bengkulu merupakan stasiun televisi yang belum memiliki izin tetap penyiaran, padahal lembaga penyiaran sebelum memulai siaran harus memiliki izin terlebih dahulu, lain dari yang itu RB TV juga memiliki program-program berita salah satunya berita Pekaro. Didalam menayangkan berita Pekaro ini RB TV masih sering melakukan pelanggaranpelanggaran terhadap undang-undang penyiaran khsusunya P3SPS, contohnya wawancara kepada anak dibawah umur, wawancara dengan korban kecelakaan yang sangat parah dan lain sebagainya. Dari itu lah penulis melakukan penelitian di televisi RB TV khususnya dalam program berita Pekaro, karena penulis ingin mengetahui lebih dalam lagi proses pengawasan yang di lakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Bengkulu terhadap televisi lokal RB TV. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Yang dimaksud dengan deskriptif adalah suatu metode penelitian dimaksud untuk menuliskan realita sosial yang kompleks sedemikian. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan

40


untuk lebih memahami sesuatu secara cermat. Penelitian ini dilakukan bila data yang dilakukan hanya berwujud kata -kata dan bukan angka-angka. Data ini tidak membutuhkan statistik. 2. Sumber Data a. Data Primer Menurut S. Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Sedangkan menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi lansung tentang peran KPID Bengkulu dalam pengawasan isi siaran televisi lokal di kota Bengkulu. b. Data Sekunder Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari UU Penyiaran, P3SPS (pedoman prilaku penyiaran dan standar program siaran), sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementrian-kementrian, hasil-hasil studi, tesis, hasil survey, studi histories, dan sebagainya. 3. Teknik Penentuan Informan Informan dalam penelitian ini didapatkan dari teknik purposive sampling. Menurut Tatang Mangguny daam Blognya, Puposive sampling adalah”pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan yang diperlukan”. Informan pada penelitian ini adalah Ketua, Bagian Isi Siaran dan Anggota KPID Provinsi Bengkulu serta tenaga sekretariatan KPID Provinsi Bengkulu. Penentuan informan dengan pertimbangan penelitian dilakukan hanya pada informan yang berhubungan langsung dengan peran KPID Provinsi Bengkulu dalam melakukan pengawasan isi siaran terhadap televisi lokal di Kota Bengkulu atau teknik penentuan informan secara purposif. 4. Analisis Data Analisis data penelitian bersifat berkelanjutan dan dikembangkan sepanjang program. Analisis data dilaksanakan mulai penetapan masalah, pengumpulan data dan setelah data terkumpulkan. Menurut Matthew B.Miles dan A Michael Huberman (Miles&Huberman 2012:246) tahap analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum di mulai sejak:

41


a. Pengumpulan data b. Reduksi data c. Penyajian data (display data) d. Penarikan kesimpulan serta verifikasi Pembahasan 1. Peran dan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu Menurut UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran, disebutkan dalam BAB III bagian kedua tentang Komisi Penyiaran Indonesia pasal 8 berbunyi : 1) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. 2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dalam ayat (1) KPI mempunyai wewenang diantaranya adalah mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran dan memberikan sanksi. a.

Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bengkulu Terhadap Program Siaran Televisi Lokal Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu adalah lembaga independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran yang tugas, fungsi dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi program siaran berita ini masuk kepada bagian pengawasan isi siaran, karena pada dasarnya Komisi Penyiaran Indonesia memiliki tiga bidang yaitu bidang kelembagaan, bidang isi siaran dan bidang perizinan. Dari hasil wawancara dengan Ketua KPID Bengkulu, Bapak Fajri Anshori. SE tentang perang KPID dalam pengawasan : “ kalau bicara dengan peran KPID dalam pengawasan tentunya pengawasan ini dalam bentuk konten siaran, kalau kita bicara konten siaran nah konten siaran ini kan sudah punya regulasinya peraturan dari KPI yaitu P3SPS, nah bagian apa itu, ini adalah rambu-rambu, rambu-rambu yang boleh dan tidak boleh ditayangkaan oleh sebuah lembaga siaran baik itu televisi ataupun radio, nah rambau-rambau ini adalah wujud bagaimana kita untuk menjaga karakter bangsa, seperti apa bangsa Indonesia ini karakternya, nah itu akan dibentuk salah satunya media televisi dan radio adalah pembentuk karakter bangsa, nah itu pemersatu juga, dalam pengawasan ini konten,

42


sebuah konten itu diawasi dikarnakan apakah konten itu berpengaruh negatif terhadap kelangsungan bermasyarakat yang sesuai dengan karakter bangsa ataukah tidak, sesuai dengan etika apa tidak itu”. (wawancara denagan Ketua KPID Bengkulu Bapak Fajri Anshoro. SE, Pada hari Selasa 7 Januari 2014 jam 11:01 WIB, dikantor KPID Bengkulu). Menurut Komisioner KPID Bengkulu bagian pengawasan isi siaran (Mona Anggraini : 2013), bahwasanya pengawasan yang dilakukan oleh KPID Bengkulu terhadap isi siaran ada 2 macam, yaitu : 1. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu melakukan pengawasan tidak langsung (aduan dari masyarakat) Pengawasan ini bertujuan untuk mengikut sertakan masyarakat dalam mengawasi isi siaran yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran. Pengawasan semacam ini dilakukan KPID Bengkulu dengan cara menerima pengaduan dari masyarakat melalui jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Telpon dan lain sebagainya. Adapun KPID Bengkulu menerima aduan dari masyarakat dengan cara langsung datang ke Kantor KPID Bengkulu di Jl. Indra Giri No. 23 Padang Harapan Bengkulu, atau melalui Telp. (0736) 347615, bisa juga melalui Email : [email protected]. Dari hasil wawancara dengan Ibu Mona Anggraini S.Pt sebagai komisioner bagian isi siaran di KPID Bengkulu tentang aduan dari masyarakat “untuk Bulan Desember ini, ada 2 sms, sms pengaduan itu pun untuk televisi nasional”.( wawancara dengan Ibu Mona Anggraini S.Pt komisioner bagian isi siaran di KPID Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014, jam 11:12 WIB, dikantor KPID Bengkulu). Aduan dari masyarakat untuk RB TV : “RB TV belum, jadi untuk televisi lokal masyarakat kita belum, belum memberikan aduan, jadi apa pun yang adanya temuan-temuan dari KPID itu hasil dari Tim pemantauan”.s( wawancara dengan Ibu Mona Anggraini S.Pt komisioner bagian isi siaran di KPID Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014, jam 11:12 WIB, dikantor KPID Bengkulu). 2. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu melakukan pengawasan langsung Pengawasan secara langsung yaitu dengan mengawasi melalui fasilitas monitoring selama televisi Lokal di provinsi Bengkulu beroperasi, karena memang

43


Televisi Lokal yang ada di Bengkulu belum ada yang beroprasi selama 24 jam. Pengawasan ini berlaku untuk semua setasiun televisi lokal yang ada di Provinsi Bengkulu, dan fasilitas monitoring dapat merekam semua siaran yang ada di seluruh televisi lokal yang ada di Provinsi Bengkulu. Kegiatan monitoring sangatlah penting, karena kegiatan tersebut ditujukan untuk mengawasi kegiatan penyiaran, sekaligus dapat mengkoreksi tayangan yang melakukan pelanggaran. Kegitan monitoring dilakukan oleh 10 orang, dimana 10 orang ini sudah ahli dalam bidang pengawasan dan sudah sangat memahami undang-undang penyiaran khususnya P3SPS. Demi terciptanya penyiaran yang sehat dan memberikan edukasi kepada masyarakat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu juga melakukan sosialisasi P3 SPS, yakni dengan : 1. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu mengawasi pelaksanaan pedoman prilaku penyiaran 2. Pedoman perilaku penyiaraan harus menjadi pedoman lembaga penyiaran dalam memproduksi suatu program siaran 3. Pedoman prilaku penyiaraan wajib dipatuhi oleh semua lembaga penyiaran. Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang dikenal dengan P3 SPS merupakan peraturan KPI yang senang tiasa mengalami penyempurnaan sesuai dengan dinamika yang ada. Ditengah persaingan antar industri syang begitu ketat, ide-ide kretif yang muncul tak jarang mengesampingkan norma-norma dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang berujung pada penyuguhan yang merugikan kepentingan masyarakat khususnya anak dan remaja. Wawancara dengan Ketua KPID Bengkulu Bapak Fajri Anshori. SE, terkait pengertian P3 SPS dan Tujuanya : “ saya klarifikasi dulu P3SPS itu bukan undang-undang, adalah peraturan KPI Nomor 01 Tahun 2012, nah P3SPS ini adalah kepanjangan dari Pedoman Perilaku Penyiaran, jadi pedoman ini sebelum on atau sebelum disiarkan itu ada pedomanpedomanya, dalam perilaku penyiaran dan Standar Program Siaran jadi, setelah ditayangkan itu kan punya standar-standarnya, standar yang boleh ditayang atau tidak, nah P3SPS ini juga akan mengatur lembaga penyiaran didalam hal pembuatan konten , jadi antara hubungan karakter bangsa social masyarakat Indonesia terus apa, itu kan diatur dalam P3SPS karena media televisi dan radio khususnya televise ini sangat bisa merubah pemikiran masyarakat kita, karena apa yang ditonton terus itu akan dijadikan sebuah kebiasaan bagi masyarakat kita. Nah, dalam hal ini ranah public ini harus

44


diatur sedemikan rupa, sehingga masyarakat kita tau memilih dan memilah lembaga penyiaran atau sebuah tayangan televise yang bermanfaat bagi mereka”.(wawancara denagan Ketua KPID Bengkulu Bapak Fajri Anshoro. SE, Pada hari Selasa 7 Januari 2014 jam 11:01 WIB, dikantor KPID Bengkulu). Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu, sebagai lembaga pengawas siaran sangat bermanfaat bagi kegiatan penyiaran di daerah Bengkulu. Sebagai warga negara yang baik hendaknya para pembuat acara ikut serta dalam membantu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu dalam menjalankan fungsinya, yakni dengan menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat untuk semua khalayak umum. Tugas dan kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu adalah menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, adalah btugas yang tidak mudah apalagi ditambah tugas yang lain. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu memiliki peran yang sangat penting dalam dunia penyiaran. Kendala yang dihadapi antara lain beragamnya program televisi lokal di Bengkulu dengan kualitas dan kuantitas yang berbeda-beda. Bila terjadi kesalahan atas pedoman prilaku penyiaran, maka yang bertanggung jawab adalah lembaga penyiaran yang menyiarkan program yang melaukan pelanggaran tersebut. Seperti halnya pada tayangan program brita Pekaro, dimana program ini sering sekali melanggar pedoman prilaku penyiaran. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran terhadap pedoman perilaku penyiaran akan dicatat dan direkam oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu dan akan menjadi bahan pertimbanggan bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu dalam memberikan keputusankeputusan yang menyangkut lemmbaga penyiaran, termasuk keputusan dalam hal perpanjangan izin siaran. Penetapan sanksi bagi lembaga penyiaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran dijatuhkan sangsi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran.

45


b.

Pelanggaran Program Berita Pekaro di Televisi RB TV RB TV adalah salah satu televisi lokal yang ada di provinsi bengkulu, dalam mengikuti persaingan dunia penyiaran dengan televisi lokal lainnya yang ada dibengkulu, maka RB TV memproduksi program-program siaran yang tak kalah saing dengan program-program siaran televisi lainnya. RB TV saat ini belum memiliki izin tetap, namun demikian RB TV sekarang sedang berupaya untuk proses perizinan tetap. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Mona Anggraini, S.Pt bagian komisioner isi Siaran di KPID Bengkulu dalam wawancara : “ RB TV sekarang dalam proses pengambilan izin tetap “. ( wawancara dengan Ibu Mona Anggraini S.Pt komisioner bagian isi siaran di KPID Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014, jam 11:12 WIB, dikantor KPID Bengkulu). Ada pun menurut keterangan dari Ketua KPID Bengkulu Bapak Fajri Anshori, SE, dari hasil wawancara terkait perizinan RB TV sebagai berikut : “ nah kalau izin tetap RB TV belum, Cuma lulus evaluasi uji coba siaran iya. Nah kalau saya dapat kabar ya bulan-bulan januari ini dia dapat izin tetap. Biasanya kalau sudah lulus, dia ini ada dua izin prinsip , izin uji coba siaran itu eee berlaku selama satu Tahun bisa diperpanjang satu Tahun lagi. Setelah itu dia melakukan mengevaluasi uji coba siaran kita dari kementrian, kominfo, Kpi, Kpid eee mengevaluasi uji coba siaran itu nah ketika lulus inikan disamapikan kementri, ketika mentri memberikan izin”. (wawancara denagan Ketua KPID Bengkulu Bapak Fajri Anshoro. SE, Pada hari Selasa 7 Januari 2014 jam 11:01 WIB, dikantor KPID Bengkulu). Salah satu program siaran RB TV yang tak asing bagi masyarakat bengkulu ialah Program Berita Pekaro dengan selogan Camko Ha. Namun dalam memproduksi tayangan ini hingga sampai menayangkanya di televisi, yang pasti akan di tonton oleh khalayak luas, RB TV kurang memperhatikan undang-undang penyiaran khususnya P3 SPS, sehingga berita yang ditayangkan masih banyak melanggar undang-undang penyiaran itu sendiri. Beberapa catatan penting mengenai kategori pelanggaran serta contoh-contoh pelanggaran yang ditemukan selama melakukan kajian terhadap program berita Pekaro :

46


a. Tidak Menyamarkan Nama Pelaku/ korban dan Tidak di Blur Tidak menyamarkan nama pelaku dan Menampilkan gambar muka secara close-up dan tidak di Blur pada tersangka kejahatan, ini termasuk pelanggaran yang mengabaikan hak-hak privasi narasumber atau pelaku. Pengabaian hakhak privasi ini antara lain dapat berupa pelanggaran privasi dan melanggar SPS ( Setandar Program Siaran) Pasal 43 tentang muatan kekerasan dan kejahatan serta kewajiban penyamaran, huruf (g) : Menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku, korban, dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbanya adalah anak di bawah umur. b. Menyorot Luka Korban yang terluka parah dan dipenuhi bercak darah tanpa di Blur gambar. Menampilkan gambar luka, berat, darah/ atau potongan organ tubuh,yang sangat parah akibat kecelakaan secara close-up dan tidak di Blur, hal tersebut telah melanggar Pasal 50 tentang Peliputan Bencana, huruf (e) : menampilkan gambar luka berat, darah, dan/ atau potongan organ tubuh. c. Wawancara Anak Di Bawah Umur 18 Tahun Mewawancarai anak atau remaja di bawah umur 18 Tahun tentang hal-hal yang diluar kapasitas mereka, contohnya pada berita pekaro dalam pemberitaan korban kecelakaan yang menimpa anak SMP 24 Kota Bengkulu. Dalam berita ini luka korban nampak jelas tanpa di Blur, dan korban diajak wawancara padahal korban termasuk remaja di bawah umur. Hal ini sudah melanggar P3 Pasal 14, Tentang perlindungan kepada anak, dan SPS (Standar Program Siaran) Pasal 50 tentang Peliputan Bencana, huruf (c) : mewawancarai anak di bawah umur sebagai narasumber d. Wawancara Dengan Korban Bencana Wawancara dengan korban yang terluka parah pada peristiwa kecelakaan secara tidak langsung akan menambah penderitaan atau menambah trauma korban, keluarga, dan masyarakat. Hal ini sudah melanggar SPS (Standar Program Siaran) Pasal 50 tentang Peliputan Bencana, huruf (a) : Menambah penderitaan atau trauma korban, keluarga, dan masyarakat,

dengan cara memaksa,

menekan, dan/atau megintimidasi untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya.

47


Keterangan dari Ketua KPID Bengkulu dari wawancara

terkait etika dan

norma-norma diatas, seperti mengapa harus menyamarkan nama pelaku dan harus melakukan Blur gambar, tidak boleh Menyorot Luka Korban yang terluka parah yang dipenuhi bercak darah. Wawancara Anak Di Bawah Umur 18 Tahun dan sebagainya, adalah sebagai berikut: ……. Nah menampilkan gambar luka juga kan itu kesadisan itu luka itu, nah itu kan akan memicu orang juga, misalkan kalau orang kena bacok lukanya mengaga seperti, itu akan member gambaran bahwasanya eee akan mencoba seperti itu juga contoh ketika Metro TV dulu itu menayangkan tehnik pembuatan bom, masih ingat kita di kepahyang itu ada bom buku kan, bom buku itu mereka tau itu dari tv sebenarnya kita untuk menjelaskan kan, ini keterbukaan informasi, keterbukaan pers yang kebablasan ini ya, sehingga apa yang ditayangkan eee kebebasan pers itu samapai ke bom sehingga orang meniru, sama dengan pencurian, pencurian sepeda motor itu tidak boleh tehnik mengambilnya gimana, pakai apa sehingga itu akan membangkitkan orang untuk mencoba juga. Nah itu-itu etika seperti itu dan kita harap apa itu kedepanya tidak mencontoh yang jelek itu”. (wawancara denagan Ketua KPID Bengkulu Bapak Fajri Anshoro. SE, Pada hari Selasa 7 Januari 2014 jam 11:01 WIB, dikantor KPID Bengkulu). c. Langkah

Komisi

Penyiaran

Indonesia

Daerah

Bengkulu

Dalam

Menindaklanjuti Pelanggaran Program Berita Pekaro di RB TV Setiap instansi pemerintahan sebagai penyelenggara Negara wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kewajiban yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan yang ditetapkan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan sudah cukup jelas, bahwasanya dalam program berita Pekaro yang ditayangkan setasiun televisi lokal RB TV masih banyak tayangan-tayangan yang melanggar undang-undang penyiaran. KPID Bengkulu pun selalu berperan aktif dalam menindaklanjuti pelanggaran pada Program Berita Pekaro di RB TV yang jelas-jelas melanggar P3SPS. Dari hasil wawancara dengan Ketua KPID Bengkulu Bapak Fajri Anshori. SE, tentang proses teguran dan sangsi adalah sebagai berikut : “ jadi begini, ketika terjadi pelangaran tentunya kita akan tegur, kita akan memberikan surat periangatan, surat teguran bahwa dijam sekian, hari ini terus program

48


acara ini itu malanggar P3SPS

sesuai dengan pasal ini-ini, misalkan palecehan

sekssual, misalkan ada pasalnya, eee terus eee malanggar etika iya kan kesopanan, juga ada aturanya, terus melanggar unsur sara, agama atau segala macam itukan ada aturanya semua kita rinci itu semaua aturanya dan tentunya akan kita tegur itu. Nah kalau sudah 3 kali kita tegur juga dalam program yang sama masih juga melanggar tentunya kita akan melakukan pemanggilan, kita akan memberi sangsi. Sangsi yang pertama yaitu adalah eee kita akan membatasi, membatasi durasi siaran, kalau juga melanggar kalau itu siaran live itu tolong di Tektingkan atau direcorde sehingga kita bisa mengontrol di recorde itu. Dan sangsi yang kedua sangsi yang selanjutnya kalau terus melanggar itu kita akan eee pembekuan, pembekuan sebuah mata acara, misalkan acara apa yang tidak boleh ditayangkan. Nah kalau melanggar terus kita bisa rekomendasikan kementri untuk eee dikaji ulang maslah perizinan”. (wawancara denagan Ketua KPID Bengkulu Bapak Fajri Anshoro. SE, Pada hari Selasa 7 Januari 2014 jam 11:01 WIB, dikantor KPID Bengkulu). Menurut Ibu Mona Anggrini Komisioner Bagian Isi Siaran KPID Bengkulu tentang Program Berita Pekaro : “kelebihanya banyak sih, jadi masyarakat Bengkulu mengetahui apa sih yang terjadi, kejahatan-kejahatan yang terjadi di Bengkulu saat ini, tetapi kekuranganya banyak sekali kesalahan-kesalahan itu yang juga terjadi disaat penayangan program siaran yang melanggar P3 SPS”. (wawancara dengan Ibu Mona Anggraini S.Pt komisioner bagian isi siaran di KPID Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014, jam 11:12 WIB, dikantor KPID Bengkulu). Mengenai berita Pekaro menurut Ketua KPID Bengkulu: “Kalau mengenai berita pekaro, itu kan informasi juga jadi ya memang yang sifatnya bagaimana kita mengantisipasi kejadian-kejadian yang menyangkut narasumbernya, Cuma yang kita tekankan disini ada narasumber kalau ada yang kecelakaan itu jangan ditayangkan mukanya harus di Blur, apa lagi itu anak kecil itu akibatnya akan trauma contohnya tidak bisa sekolah”. ( wawancara dengan Ibu Mona Anggraini S.Pt komisioner bagian isi siaran di KPID Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014, jam 11:12 WIB, dikantor KPID Bengkulu). Menurut Ibu Mona Anggrini Komisioner Bagian Isi Siaran KPID Bengkulu tentang teguran KPID Bengkulu terhadap RB TV :

49


“ sudah ada, sudah ada kita berikan berupa himbauan dan sangsi peringatan tertulis pada program tayangan pekaro”. Menurut Ibu Mona Anggreini Komisioner Bagian Isi Siaran KPID Bengkulu setelah dilakukan teguran oleh KPID Bengkulu terhadap RB TV : “ ya mereka mengikuti aturan yang ada sehingga mereka, apa yang sudah menjadi kesalahan misalkan mendapatkan himbauan atau teguran dari KPID, mereka untuk merubah tayangan tersebut. Jadi misalkan ada tayangan yang sama untuk program pekaro itu mereka akan berubah, tidak terjadi kesalahan yang sama setelah mendapatkan surat teguran dari KPI”. ( wawancara dengan Ibu Mona Anggraini S.Pt komisioner bagian isi siaran di KPID Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014, jam 11:12 WIB, dikantor KPID Bengkulu). Setelah diberikan teguran dari KPID Bengkulu tindak lanjut pihak RB TV, wawancara dengan Ketua KPID Bengkulu: “jadi setelah kita tegur ada pemanggilan, RB TV ini kan, ada perubahan juga cuman itu tidak dirasakan oleh masyarakat jadi yang tau perubahan program TV itu KPID, cuman ini kan tidak semudah membalikan telapak tangan mereka juga perlu kopetensikopetensi mengenai regulasi yang ada, jadi kita perlu memberikan kopetensi bagi Cruw televisi dan radio itu bagaimana mereka lebih tanggap meneganai teguran, aturan yang tidak boleh sehingga apa yang mereka siarkan tidak telanjur disiarkan, sehinga mereka ada rem dulu lah apa itu dari cameramen dan sebagainya kan, itu harus kita memberikan masukan bagaimana dia memahami regulasi”.(wawancara denagan Ketua KPID Bengkulu Bapak Fajri Anshoro SE, Pada hari Selasa 7 Januari 2014 jam 11:01 WIB, dikantor KPID Bengkulu). Sedangkan menurut bapak Edi Riyanto, SH, MH : “Hadirnya TV lokal di kota Bengkulu yaitu Bengkulu TV dan Esa TV, RB TV, BE TV, dan lain-lain membuktikan perkembangan industri media Bengkulu. KPI adalah lembaga independen yang melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran termasuk TV lokal. Sebagai lembaga yang bebas dari campur tangan kepentingan tertentu, peran pengawasan KPI terhadap TV lokal di Bengkulu menunjukkan bahwa peran pengawasan KPI terhadap TV lokal Bengkulu telah berjalan sesuai dengan UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Namun masih terdapat beberapa penghambat yaitu minimnya alat rekam, sosialisasi dan lain-lain, disisi lain juga peran KPI juga belum diketahui secara luas, hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang tidak mengerti dengan

50


keberadaan KPI, fungsi KPI, sehingga ketika masyarakat melihat adanya pelanggaran tayangan yang sifatnya tidak mendidik/ tidak seimbang masyarakat acuh karena itu dianggat tidak penting, ini membuktikan kurangnya sosialisasi KPI terhadap masyarakat” (Edi Riyanto SH, MH. 13 Maret 2014 Jam 19 : 30). Terkait dengan peran KPID tentang pengawasan, seperti apa pengawasan yang harus dilakukan KPID Bengkulu : “Menurut saya peran pengawasan yang harus dilakukuan KPI/KPID harus sesuai dengan pasal 8 Undang-undang No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran”. (Rangga Jayanuarto, SH, MH, hari Jumat jam 9 : 45, tanggal 14 Maret 2014). Sedangkan menurut Edi Riyanto SH, MH: “Proses pengawasan KPID Bengkulu terhadap lembaga penyiaran TV swasta lokal di kota Bengkulu berawal dari penentuan waktu pengawasan secara acak yang dilakukan oleh tim pengawas. Dengan menggunakan alat perekam berupa TV Tuner, sebuah program siaran direkam yang kemudian di analisis. Menonton, mencermati, mencatat, menganalisis tayangan merupakan urutan dalam pemantauan sebuah program acara. Pada

program

acara

berita,

kesalahan

yang

paling

sering

terjadi

adalah

ketidakberimbangannya berita yang di sajikan sehingga merugikan salah satu pihak, Pedoman Perilaku Penyiaran telah menjelaskan pada pasal 18 bahwa: “lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi prinsip – prinsip jurnalistik, antara lain: akurat, berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampurkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur sadistis, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, tidak membuat berita bohong, fitnah dan cabul”. Karena fungsi dari berita sendiri memberikan informasi yang nantinya akan berguna bagi masyarakat yang menontonnya. KPID Bengkulu, benar–benar memperhatikan hal–hal seperti itu, karena KPID merasa bahwa dirinya merupakan wadah dari aspirasi masyarakat yang harus melaksanakan tugasnya secara adil. Kesalahan yang terjadi dalam program berita bervariasi, sehingga sanksi yang diberikan juga bervariasi. Peran pengwasan yang dilakukan KPID Bengkulu dinilai sudah cukup berperan, hal ini di buktikan dengan berbagai bentuk himbauan ataupun teguran yang diberikan oleh KPID Bengkulu terhadap lembaga penyiaran TV swasta lokal di kota Bengkulu mendapatkan feedback dari lembaga penyiaran yang bersangkutan. Pada TV yang berbasis TV lokal biasanya menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Bengkulu dan sering mengalami kesalahan hanya mendapatkan himbauan karena

51


bentuk kesalahan seperti ini tidak ada dalam Undang–Undang, dan pihak KPID tidak dapat menyalahkan begitu saja, hal ini dikarenakan penggunaan bahasa Bengkulu yang sesuai dengan kaidah masih sangat jarang. Menggunakan bahasa sehari – hari yang mudah dimengerti asalkan dalam penyajiannya tidak melanggar peraturan dalam Undang–Undang yang telah ditetapkan. Pemberian himbauan atau teguran dapat dilakukan langsung oleh petugas pengawasan yang saat itu tengah melakukan pengawasan dengan menghubungi via telepon lembaga penyiaran yang bersalah tersebut apabila tidak di mungkinkan untuk memberikan himbauan tertulis pada saat itu juga. Maksudnya, apabila pengawasan dilakukan saat di luar jam kantor, sehingga tidak mungkin untuk ke kantor sekretariatan KPID Bengkulu untuk menulis surat teguran. Kepada pihak lembaga penyiaran memiliki hak jawab untuk mengklarifikasi dan memperbaiki kesalahan tersebut. Namun KPID Bengkulu akan terus memantau perubahan dari kesalahan tersebut. Lain halnya dengan pemberian teguran tertulis kepada lembaga penyiaran TV swasta lokal di kota Bengkulu pada event tertentu, misalnya pada saat pemilihan umum. KPI akan melakukan pengawasan dan menganalisis pada Focus Group Discussion (FGD) yang mendatangkan ahli untuk melihat dari aspek sosiologis. Hal ini dilakukan karena lembaga penyiaran rentan melakukan pelanggaran dalam momen – momen seperti ini. Pada pasal 57 (3) Standar Program Siaran menyebutkan bahwa: ”Program siaran wajib bersikap adil dan proposional terhadap para peserta pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah”.(Edi Riyanto SH, MH. 13 Maret 2014 Jam 19 : 30). Berita pekaro dalam hal penayanganya apakah sesuai dengan UU Penyiaran dan P3 SPS : “berita pekaro ini menurut saya isi beritanya kurang sesuai dengan gambar yang ditayangkan, pembacaan skrip berita kurang pas dengan gambar yang ditayangkan”. (Rangga Jayanuarto, SH, MH, hari Jumat jam 9 : 45, tanggal 14 Maret 2014). Tentang KPID Bengkulu apakah sudah berperan aktif dalam mengawasi lembaga penyiaran : “ KPID Bengkulu belum sepenuhnya menjalankan peran dan fungsinya, dan kurang tegas bertindak

ketika ada kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan lembaga

penyiaran”. (Rangga Jayanuarto, SH, MH, hari Jumat jam 9 : 45, tanggal 14 Maret 2014).

52


Menurut Edi Riyanto SH, MH : “KPID Bengkulu belum maksimal melakukan pengawasan dan pembinaan bahkan dalam memberikan sanksi pun tidak tegas, sehingga tayangan-tayagan siaran di TV lokal seolah-olah terkesan tidak berimbang. Buktinya KPID belum maksimal diantaranya sosialisasi peran penting KPID, kedudukan KPID terhadap masyarakat luas”.(Edi Riyanto SH, MH. 13 Maret 2014 Jam 19 : 30). Saran untuk KPID Bengkulu : “kedepanya KPID Bengkulu harus lebih tegas, harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan UU Penyiaran, dan lebih jeli terkadap penyiaran karena media penyiaran di Bengkulu ini semakin banyak”. (Rangga Jayanuarto, SH, MH, hari Jumat jam 9 : 45, tanggal 14 Maret 2014). Saran saya (Edi Riyanto SH, MH): “Saran saya untuk KPID di perketatpengawasan, pembinaan, sosialisasiterhadap media televisi, media elektronik, media cetak, dlln. Supayadalammembuat program tayangan dan lainnya lebih mendidik dan berimbang, sesuai dengan amanat undangundang 32 tahun 2012 tentangpenyiaran”.(Edi Riyanto SH, MH. 13 Maret 2014 Jam 19 : 30). Saran untuk RB TV khususnya berita pekaro : “harus lebih professional dalam menyangkan berita, harus lebih menarik lagi terhadap berita yang ditayangka”. (Rangga Jayanuarto, SH, MH, hari Jumat jam 9 : 45, tanggal 14 Maret 2014). Saran saya untuk RB TV ( Edi Riyanto, SH, MH) : “Saran untuk RB TV dalam penyiaran berita pekaro untuk lebih tajam dan mendidik dan berimbang dengan kode etik penyiaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.(Edi Riyanto SH, MH. 13 Maret 2014 Jam 19 : 30). Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di KPID Bengkulu, maka penulis mengaitkan peran KPID dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2012 dan P3 SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran). Bahwasanya KPID Bengkulu sudah menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan Undang-undang penyiaran. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh stasuin Televisi Lokal RB TV khususnya pada program berita Pekaro, sudah ditindaklanjuti dengan teguran-teguran tertulis dan pemanggilan pihak RB TV untuk mengklarifikasi kesalahan-kesalahan dalam penayangan program berita pekaro.

53


Demikian pula dengan pihak RB TV ketika diberikan teguran surat tertulis dan pemanggilan, mereka mematuhi aturan yang diberikan pihak KPID Bengkulu. Hasilnya pihak RB TV pun mulai mengkaji lagi tentang tayangan yang akan di siarkan di televisi khususnya pada program berita Pekaro, sehingga kesalahan-kesalahan yang sudah pernah terjadi sebelum adanya surat teguran tertulis dan pemanggilan tidak lagi terulang. Kaitan penelitian yang penulis lakukan dengan teori Tanggung Jawab Sosial (Sosial Responsibility) adalah media massa khusunya RB TV telah melakukan tanggung jawab sosial dengan mengedepankan tayangan-tayangan yang mendidik dan menjalankan fungsi media massa walaupun itu semua belum mencapai 100%. Buktinya ketika RB TV menayangkan program-program siaran khusunya pada program berita Pekaro, yang sebelumnya banyak melakukakan kesalahan dan pelanggaran dalam hal menayangkan program tersebut, sehingga kesalahan dan pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPID Bengkulu dengan cara memberi surat teguran tertulis dan melakukan pemanggilan kepada pihak RB TV, RB TV patuh dan taat dalam menyingkapi teguran yang diberikan KPID Bengkulu dengan cara merubah tayangan-tayangan kedepannya agar sesuai dengan undang-undang penyiaran dan P3SPS. Walaupun terkadang sampai saat ini program siaran RB TV khususnya berita Pekaro terkadang masih melakukan pelanggaran, tapi RB TV berusaha untuk berubah lebih baik lagi dalam hal menayangkan program siaran yang sesuai dengan undang-undang penyiaran dan P3SPS. Ada pun pelanggaran yang di lakukan RB TV khusunya pada program pekaro antara lain : pertama tidak melakukan Blur pada pelaku kejahatan misalkan pengedar narkoba, pencurian, pelaku kejahatan melanggar SPS (Standar Program Siaran) Pasal 43 tentang muatan kekerasan dan kejahatan serta kewajiban penyamaran, huruf (g) : Menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku, korban, dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbanya adalah anak di bawah umur). Kedua tidak melakukan Blur pada luka-luka parah yang di penuh dengan bercak-bercak darah dan mewawancarai anak dibawah umur(berita pekaro

senin 16-12-2013 dan kamis 19-12-2013) melanggar P3 Pasal 14,

Tentang perlindungan kepada anak, dan SPS (Standar Program Siaran) Pasal 50 tentang Peliputan Bencana, huruf (e) : menampilkan gambar luka berat, darah, dan/ atau potongan organ tubuh. Ketiga melakukan wawancara dengan Koran kecelakaan, dimana kondisi korban dalam keadaan luka parah (melanggar SPS (Standar Program Siaran) Pasal 50 tentang Peliputan Bencana, huruf (a) : Menambah penderitaan atau trauma korban, keluarga, dan masyarakat, dengan cara memaksa, menekan, dan/atau megintimidasi untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya). Dengan demikian Tanggung Jawab media massa (televisi), sebagai payung bagi para pengelolanya dalam menjalankan kegiatan produksi dan konsumsi media dalam

54


menyelaraskan kepentingan khalayaknya yaitu : pemerintah, pemilik media dan masyarakat sudah dilakukan walaupun belum mencapai titik kesempurnaan. Contoh program siaran RB TV sebagai wujud turut serta dalam melakukan tanggung jawab sosial media kepada khalayaknya antara lain : iklan tentang bahaya narkoba, RB TV bekerja sama dengan pihak pemerintah khususnya BNN, Kepolisian mensosialisasikan dengan detail tentang bahaya Narkoba. Dengan demikian RB TV sudah ikut berpartisipasi menyelamatkan masyarakat dari bahaya Narkoba khususnya pada kawula muda. Kesimpulan Komisi Penyiaran Indonesia daerah (KPID) Bengkulu, sudah menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan undang-undang penyiaran, dengan memberikan sangsi berupa teguran tertulis dan pemanggilan kepada pihak RB TV, khusunya pada program berita Pekaro. Demikan juga dengan pihak RB TV juga sudah mematuhi teguran-teguran yang di berikan Komisi Penyiaran Indonesia daerah (KPID) Bengkulu terkait pelanggaran dalam program berita Pekaro, walaupun belum mencapai kesempurnaan. Adapun pelanggaran yang di lakukan RB TV pada program berita Pekaro yaitu seperti pengabaian hak-hak privasi korban atau narasumber, wawancara kepada korban dalam musibah dan anak atau remaja dibawah umur, menyorot dan menampilkan gambar luka berat atau darah dengan close up tanpa melakukan Blur gambar.

Daftar Pustaka Syahputra, Iswandi ( 2013 ). Rezim media: pergulatan demokrasi, jurnalisme dan infotaiment. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Komisi penyiaran Indonesia bekerja sama dengan kementrian komunikasi dan informatika : Buku Saku literasi media Televisi : Jakarta. Komisi penyiaran Indonesia ( 2012 ) . Undang-undang republik Indonesia nomor 32 tahun 2002. Tentang penyiaran. Jakarta. Peraturan Komisi penyiaran Indonesia Nomor 01/ P/ KPI/ 03/ 2012 .Tentang . Pedoman perilaku penyiaran ( P3 ) dan Standar program siaran ( SPS ). Peraturan Komisi penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/05/2009 .Tentang. Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia. M.Hikmat, Mahi (2011). Metode Penelitian : Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra. Yogyakarta : Graha Ilmu. Sugiono (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,, dan R & D. Bandung: Alfabeta, CV.

55

PERANAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH BENGKULU DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN PROGRAM SIARAN BERITA PEKARO RBTV

Recommend Documents