PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI ( KAN ) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HARTA PUSAKO TINGGI DI KENAGARIAN TALANG MAUR PAYAKUMBUH Oleh (ELVA SUSANTI, 1010005600032, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG, 64 HALAMAN, TAHUN 2014). Pembimbing I : Syahrial Razak, SH.MH Pembimbing II : Abd.Rahmad, SH.MH ABSTRAK Minangkabau masyarakat mengenal harta pusaka tinggi yaitu harta yang diterima secara turun temurun dalam suatu kaum yang bertali darah menurut garis keturunan ibu atau matrilineal. Harta pusaka tinggi ini dapat berupa : tanah, sawah, ladang dan rumah gadang. Dalam pewarisan harta pusaka tinggi pada waktu dahulu belum mengalami banyak kendala atau perkara yang timbul, namun dengan perkembangan zaman maka dalam pewarisan harta pusaka tinggi sekarang banyak perkara yang muncul. Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan dikemukakan disini adalah : Penyebab terjadinya sengketa tanah harta pusako tinggi di Kenagarian Talang Maur Payakumbuh. Dan Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi di kenagarian Talang Maur Payakumbuh. Untuk membahas masalah ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Bahan yang diperoleh dari data primer diolah kemudian dibandingkan dengan data sekunder lalu diambil kesimpulannya dan digambarkan secara deskriptif dan dianalisa secara kuantitatif. Dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan banyak faktorfaktor yang menyebabkan timbulnya sengketa harta pusaka tinggi ini, diantaranya : tidak jelasnya batasan-batasan tanah harta pusaka tinggi, dan masyarakat masih banyak yang kurang mengetahui atau kurang memahami ketentuan adat yang berlaku. adapun proses penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di Nagari Talangan Maur diselesaikan dari tingkat yang paling bawah terlebih dahulu, diselesaikan dari tahap di tingkat Paruik, Kaum, Suku dan Sudut. Barulah ke tahap KAN. Pada tahap inilah penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi diselesaikan di lembaga adat yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN), disini sengketa diselesaikan oleh ketua KAN dan beberapa penghulu (datuk) kampung sebagai anggotanya, pada tahap ini KAN tidak berhak memutuskan suatu sengketa tetapi hanya bisa memberikan suatu perdamaian. Apabila sengketa harta pusaka tinggi ini tidak dapat diselesaikan secara damai di Kerapatan Adat Nagari (KAN), maka sengketa dapat bergulir ke pengadilan, hal ini dikarenakan tidak puasnya salah satu pihak yang bersengketa dengan hasil perdamaian di Kerapatan Adat Nagari (KAN).
I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Negara kesatuan Republik Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan adat istiadat. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat plural tetapi tetap akan selalu dalam satu bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia yang di ikat oleh bhinneka tunggal ika. Bentuk Negara Indonesia menurut Undang-undang dasar negara kesatuan Republik Indonesia 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam Pasal 18 Undang-undang dasar negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahnya dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa maka daerah-daerah mempunyai susunan dan bentuk aslinya. Selanjutnya dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah itu akan mengingat hak-hak asal-usul tersebut. Tanah dalam masyarakat hukum adat Minangkabau merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, luas tanah yang dimiliki oleh suatu kaum atau oleh seseorang akan sangat mempengaruhi wibawa seseorang atau suatu kaum dalam kehidupan masyarakat. Orang (kaum) yang memiliki tanah yang luas akan lebih dihormati dan dihargai dibandingkan orang (kaum) yang tanahnya sedikit atau tidak ada sama sekali. Begitu juga halnya dalam menentukan asli atau tidak nya seseorang (suatu kaum) berasal dari suatu daerah, seseorang (suatu kaum) yang tidak memiliki tanah disuatu daerah atau nagari, maka dapat dipastikan orang (suatu kaum) tersebut bukanlah penduduk asli daerah tersebut. Oleh sebab itu soal tanah tidak dapat diabaikan begitu saja, tingginya nilai seseorang bersangkut paut dengan tanah. Maka sebab itu tanah di Minangkabau tidak boleh dipindah tangankan dengan begitu saja layaknya menjual rumah atau barang-barang lainnya seperti mobil, emas, motor dan lainnya baik dalam bentuk menggadaikannya, apa lagi menjualnya, apalagi menjualnya. Sifat dan karakteristik tanah dalam masyarakat hukum adat Minangkabau tersebut sering kali menimbulkan permasalahan terutama yang berkaitan dengan tanah ulayat, khususnya di kenagarian Talang Maur. Permasalahan terkait tanah ulayat biasa disebut dengan sengketa tanag ulayat. Diskusi tentang tanah ulayat merupakan kegiatan yang selalu menarik bagi kalangan praktisi maupun akademisi, karena keberadaannya yang tekait dengan banyak kepentingan. Tanah ulayat merupakan tanah yang memiliki secara bersama-sama oleh masyarakat
hukum adat, menurut hukum adat Minangkabau tanah ulayat tidak boleh diperjualbelikan yang dinyatakan sebagai berikut : Dijua indak dimakan bali (dijual tidak dimakan beli) Digadai indak dimakan sando (digadai tidak dimakan sando) Sengketa tanah ulayat merupakan sengketa tanah adat yang banyak terjadi di Propinsi Sumatera Barat, terutama di daerah yang masih menggunakan dan melestarikan hukum adat Minangkabau dalam kesehariannya khususnya di Nagari Talang Maur yang masih kental dengan hukum adatnya, Dalam tataran hidup bernagari, segala permasalahan yang ada disuatu nagari harus diselesaikan secara bajanjang naik dan batangga turun, artinya semua permasalahan harus diselesaikan mulai dari bawah yaitu mulai dari mamak terus kepada kepala kaum. Jika tidak selesai di kepala kaum di teruskan kepada penghulu suku. Apabila tidak selesai juga baru sampai kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN). Demikian juga dengan segala hasil Kerapatan Adat Nagari (KAN) disampaikan kepada anak kemenakan melalui tingkatan atau batangga turun. Penghulu suku menyampaikan kepada kepala kaum dan seterusnya kepada mamak kepala waris seterusnya kepada kemenakan dan anak. Berdasarkan tataran implementasinya berbagai persoalan yang ada dalam kehidupan beranak kemenakan, berkaum, bersuku, berkorong, berkampung dan beradat serta bernagari tetap saja terjadi berbagai persoalan yang sulit diselesaikan pada tingkat Kerapatan Adat Nagari. Salah satu bentuk sengketa yang sering terjadi didalam nagari adalah tanah, baik dengan pihak interen kaum maupun pihak lain. Memperhatikan dan mencermati dari berbagai sengketa harta pusako tinggi yang pernah terjadi di Sumatera Barat mencerminkan bahwa lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) belum berfungsi secara efektif di dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah. Dimana sesuai dengan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor :W3.DA.HT.04.02-3633 yang pada intinya menyebutkan bahwa permasalahan sako dan pusako harus diselesaikan terlebih dahulu di KAN. Bila belum ditangani oleh KAN, maka pengadilan tidak dapat mengadilinya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat menjunjung tinggi azas keistimewaan suatu daerah, dan juga menunjukkan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) diberikan suatu kewenangan untuk menyelesaikan suatu permasalahan di dalam lingkup adat yang ada di nagari. Adanya sengketa tanah pusako tinggi yang terjadi di kenagarian Talang Maur payakumbuh, penulis ingin melaksanakan penelitian pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Talang Maur yang mana penelitian ini menitik beratkan pada peranan KAN itu sendiri dalam menyelesaikan sengketa tanah pusako tinggi, maka atas dasar itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh mengenai “PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI
(KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HARTA PUSAKO TINGGI DI KENAGARIAN TALANG MAUR PAYAKUMBUH ” B. Perumusan Masalah 1. 2.
Apa Penyebab timbulnya sengketa tanah pusako tinggi di Kenagarian Talang Maur Payakumbuh. Bagaimana Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi di kenagarian Talang Maur Payakumbuh
C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui penyebab timbulnya sengketa tanah pusako tinggi di Kenagarian Talang Maur di kenagarian Talang Maur payakumbuh? 2. Untuk Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi di kenagarian Talang Maur payakumbuh.? D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat teoritis Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum adat.
bagi
2. Manfaat praktis Untuk memberikan masukan bagi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam peranannya dalam penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi di Kenagarian Talang Maur Kecematan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan masyarakat E. Metode Penelitian Untuk menjawab permasalahan diatas diperlukan suatu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu untuk melihat kenyataan yang ada ditengah masyarakat dikaitkan dengan peraturan yang ada. 1. Pendekatan Dalam penulisan proposal ini, penulis menggunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis a. Data primer yaitu data yang diperoleh di lapangan (field research). Dengan melakukan observasi dan wawancara. Observasi merupakan pengamatan lansung kelapangan guna memperoleh data yang akurat,
sementara wawancara yang dilakukan terhadap Ketua KAN, Pengurus KAN dan pihak yang terlibat dalam sengketa. b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) yang terdiri dari : 1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum perundang-undangan, dalam hal ini adalah Kitab Undang-undang hukum perdata dan peraturan yang mengatur tentang tanah pusako tinggi dan Kerapatan Adat Nagari (KAN). 2. Bahan hukum sekunder yaitu karya ilmiah yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti buku, dokumen atau kasus yang dikumpulkan oleh lembaga atau badan yang terkait serta bahan-bahan yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti seperti jurnal, koran, majalah dan internet. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah: a. Penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang dilakukan dipustaka Universitas Taman Siswa dan pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas. b. Penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan di Nagari Talang Maur Payakumbuh. 2. Populasi dan sampel Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah kasus sengketa tanah pusako tinggi di Kanagarian Talang Maur Payakumbuh yang diselesaikan melalui lembaga adat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sengketa yang telah diselesaikan oleh Ketua KAN, Anggota badan peradilan adat KAN Kanagarian Talang Maur, beberapa pihak yang pernah menyelesaikan sengketa melalui lembaga adat. 3. Teknik pengumpulan data Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari dan mengumpulkan dokumendokumen yang digunakan dalam perbuatan hukum seperti surat keputusan, sertifikat-sertifikat, surat perjanjian dan lain sebagainya. Wawancara yaitu wawancara yang dilakukan dengan ketua KAN nagari Talang Maur, anggota badan peradilan adat KAN Nagari Talang Maur Payakumbuh dan beberapa pihak yang pernah menyelesaikan sengketa tanah pusako tinggi melalui lembaga adat.
4. Pengolahan data dan Analisis data a. Pengolahan data adalah data-data yang telah terkumpul diolah dengan melakukan klasifikasi sesuai kategori masing-masing sehingga dapat disajikan secara sistematis. b. Dalam penelitian ini metode analisi data yang digunakan adalah metode analisi kualitatif yaitu : mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, tetapi berupa informasi yang dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundang - undangan, hasil wawancara dengan pengurus KAN dan logika. Dari data yang telah terkumpul secara lengkap dan telah dicek kebenarannya lalu diproses melalui langkah-langkah yang umum yakni: 1. Editing yaitu mengelompokan data hasil penelitian dan menyeleksinya beberapa kali sehingga tidak ada yang terlupakan, tujuannya adalah untuk membetulkan semua data yang kurang jelas atau kurang lengkap. 2. Coding yaitu data yang sudah di edit, penulis akan memberi tanda atau kode pada setiap data dengan tujuan untuk lebih memudahkan menganalisa. Dan setelah data pengkodean terhadap semua data maka dilakukan pengelompokan sesuai dengan bab dan sub bab. 3. Tabulating, yaitu data yang sudah didapat dikelompok kan menurut tahun dan jumlah kasus yang ada kedalan bentuk tabel, sehingga lebih memudahkan dalam melihat dan memahami jenis kasus tersebut. c. Analisis data merupakan penilaian terhadap data yang telah didapat unitu memperoleh suatu kesimpulan dalam hal ini digunakan analisis kualitatif, artinya analisis yang tidak menggunakan angka-angka merupakan uraian kalimat yang sesui dengan rumusan masalah yang akhirnya menjadi suatu kesimpulan.
II.
PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI ( KAN ) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HARTA PUSAKO TINGGI DI KENAGARIAN TALANG MAUR PAYAKUMBUH
A. Tinjaun umum tentang penyelesaian sengketa 1. Sengketa dan perkara. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau pembantahan timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan suatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, perioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Didalam hukum perdata perkara dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu: perkara Voluntair dan perkara contentiosa, Voluntair yaitu : gugatan permohonan secara tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat sedangkan perkara contenteosa adalah suatu perkara yang didalamnya terdapat sengketa antara dua pihak atau lebih. 2. Prosedur penyelesaian sengketa 1. Litigasi Yakni dengan mengajukan gugatan atupun permohonan kepada pengadilan negeri yang didasari aturan-aturan hokum dari negara. 2. Non litigasi Merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan konvensional yang didasari atas kesepakatan dan persetujuan masing-masing pihak yang bersengketa. Dalam penulisan ini penulis mengupas mengenai penyelesaian sengketa secara non litigasi. Penyelesaian sengketa secara non litigasi memiliki berbagai pilihan dalam menyelesaikan sengketa serta memiliki keunggulan daripada cara litigasi yakni” : 1. Sifat kesukarelaan dalam proses. 2. Prosedur yang cepat. 3. Keputusan non yudisial. 4. Prosedur yang rahasia (confidential). 5. Fleksibelitas yang besar. 6. Hemat waktu. 7. Hemat biaya. 8. Keputusan yang bertahan sepanjang waktu.
Penyelesaian sengketa secara non litigasi meliputi : 1. Negosiasi Negosiasi dalah cara penyelesaian sengketa dimana antara dua orang atau lebih/para pihak yang mempunyai hal ataubersengketa saling melakukan kompromi atau tawar menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk mencapai kesepakatan. 2. Mediasi Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar peradilan yang kurang lebih hampir sama dengan negosiasi, bedanya adalah terdapat pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penengah ataumemfasilitasi mediasi tersebut yang biasa disebut mediator. 3. Konsiliasi Konsiliasi merupakan salah satu lembaga penyelesaian siluar pengadilan yakni para pihak bersama-sama mencari solusi terhadap sengketa mereka. 4. Arbitrasi Arbitrasi adalah cara penyelesaian sengketa yang mirip dengan litigasi, hanya saja litigasi ini bisa dikatakn sebagai “litigasi swasta” dimana yang memeriksa perkara tersebut bukanlah hakim tetapi seorang arbiter. 3. Sengketa pusako tinggi di Minangkabau Sengketa tanah pusaka tinggi di Minangkabau diselesaikan menurut adat, yaitu secara musyawarah mufakat. Hal ini sejalan dengan pepatah, “bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat”. Azas musyawarah mufakat tersebut juga didasari oleh bajanjang naiak batanggo turun. Tingkat peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah dengan berlakunya perda nomor 13 tahun 1983 adalah sebagai berikut: a. Untuk sngketa yang terjadi dalam suatu kaum, maka peradilannya terdiri atas tiga tingkat yaitu: 1. Tingkat kaum, pada tingkat ini sengketa diselesaikan oleh mamak kepala waris. 2. Tingkat suku, jika sengketa dalam kaum tidak dapat diselesaikan maka dapat diajukan ketngkat suku. Yang diselesaikan oleh penghulu suku. 3. Tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN), jika suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada tingkat suku maka dapat diajukan ke Kerapatan Adat Nagari. b. Untuk sengketa yang terjadi antar kaum maka peradilannya terdiri atas dua tingkatan yaitu: 1. Tingkat antar kaum, juka terjadi sengketa antar kaum maka akan diselesaikan oleh “penghulu nan ampek” (penghulu yang empat). 2. Tingkat Kerapatan Adat Nagari, juka sengketa tidak dapat
diselesaikan dalam tingkat antar suku maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan melalui Kerapatan Adat Nagari. B. Kududukan Harta Pusako Dalam Masyarakat Minangkabau 1. Stuktur Masyarakat Minangkabau Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilinial, yaitu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Seorang anak laki-laki atau perempuan merupakan anggota dari kaum ibunya. Ayah tidak dapat memasukkan anaknya kedalam sebagaimana yang berlaku dalam sistem patrilineal. 2. Harta pusako di Minangkabau Nenek moyang minang kabau meninggalkan warisan (harta) untuk generasi selanjutnya. Harta tersebut dapat berupa bukan benda (tidak berwujud) dan benda (berwujud). Harta yang tidak berwujud disebut sako itu ialah gala (gelar). Sedangkan harta yang berwujud disebut pusako. Sako adalah milik kaum secara turun temurun menurut sistem matrilineal yang tidak berbentuk material, seperti gelar penghulu, kebesaran kaum, tuah dan penghormatan yang diberikan masyarakat kepada nya. hal ini menyebabkan sako menjadi hak bagi laki-laki dalam kaumnya. Sako adalah milik kaum secara turun temurun menurut sistem matrilineal yang tidak berbentuk material, seperti gelar penghulu, kebesaran kaum, tuah dan penghormatan yang diberikan masyarakat kepada nya. hal ini menyebabkan sako menjadi hak bagi laki-laki dalam kaumnya. Pengaturan pewarisan gelar itu tertakluk kepada sistem keselarasan yang dianut suku atau kaum itu. Jika mereka menganut sistem kelarasan Koto Piliang, maka sistem pewarisan sako nya berdasarkan: patah tumbuah hilang baganti. Artinya, gelar (sako) dapat diwariskan dari mamak kepada kemenakan yang dapat juga diartikan manusia dapat meninggal tetapi gelarnya harus tetap dipertahankan atau diturunkan kepada kemenakannya supaya gelar (sako) tersebut dapat terjaga atau tidak punah. Gelar demikian tidak dapat diwariskan kepada orang lain dengan alasan apapun. Jika tidak ada laki-laki yang akan mewarisi, gelar itu digantuang atau dilipek atau disimpan sampai nanti kaum itu mempunyai laki-laki pewaris. Sedangkan pusako adalah milik kaum secara turun temurun menurut sistem matrilineal yang berbentuk material, seperti sawah, ladang, tanah dan lainnya. Pusako dimanfaatkan oleh perempuan didalam kaumnya. Hasil sawah, ladang menjadi bekal hidup permpuan dengan anak-anaknya. Adapun laki-laki diMinangkabau wajib mengatur tetapi tidak berhak untuk memiliki
secara pribadi. Laki-laki punya hak terhadap pusako, tetapi dia bukan pemilik pusako kaumnya. ada empat macam jenis harta yang terdapat diMinangkabau yaitu: 1. Harta pusako tinggi Harta pusako tinggi adalah harta yang diwarisi secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ada empat hal memperboleh harta pusako tinggi dapat dijual dan digadaikan yaitu: 1. Rumah Gadang Katirisan (memperbaiki rumah gadang) 2. Gadih Gadang Alun Balaki (untuk gadis dewasa yang belum bersuami) 3. Maik tabujua ditangah rumah (untuk mayat terbujur ditengah rumah) 4. Mambangkik batang tarandam (untuk membangkit batang terendam) 2. Harta pusako rendah Harta pusako rendah adalah harta pusako yang diperoleh secara turun temurun namun masih jelas pemiliknya karena belum terlalu lama, turuntemurunnya baru satu atau dua generasi. Jadi harta ini masih bisa dijelaskan dari siapa turun kesiapa. 3. Harta pencaharian Harta pencaharian adalah harta yang didapat oleh seseorang sebagai hasil dari usahanya sendiri. 4. Harta seorang (surang) Harta seorang atau suarang adalah harta yang dimiliki sendiri. Harta tersebut berasal dari harta pencaharian ketika ia belum menikah. C. Tinjauan Umum Tentang KAN 1.
2.
Pengertian Kerapatan Adat Nagari Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan suatu lembaga kerapatan Ninik Mamak yang sudah ada sejak dahulu kala yang kemudian diwariskan secara turun temurun, yang mana memiliki fungsi yang sangat sentral untuk menjaga kelestarian adat Minangkabau serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako. Wewenang Kerapatan Adat Nagari Kerapatan Adat Nagari mempunyai wewenang sebagai berikut: a. Membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pembangunan di segala bidan, kemasyarakatan dan budaya. b. Mengurus urusan hukum adat dan istiadat dalam nagari c. Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat hal-hal yang
menyangkut harta kekayaan masyarakat nagari guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara-perkara perdata adat d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Minangkabau pada khususnya. e. Menjaga, memelihara, dan memamfaatkan kekayaan nagari untuk kesejahteraan nagari. f. Sebelum terbentuknya Kerapatan Adat Nagari, para penghulu mempunyai wewenang lebih banyak hubungan kedalam, misalnya : masalah anak kemenakan antar kaum, sengketa tanah, meningkatkan ekonomi dengan manaruko dan sebagainya. 3. Tugas dan fungsi KAN Didalam menjalankan fungsi nagari kesatuan hukum adat, menurut pasal 7 ayat 1 Perda Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 yang dikutip oleh Helmy Panuh, Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas : a. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako; b. Menyelesaikan perkara-perkara adat dan adat istiadat; c. Mengusahakan perdamaian dan memberikan hokum terhadap angotaanggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap suatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat. d. Mengembangkan kebudayaan masyarakat nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional; e. Menginvetarisasi, menjaga, memelihara dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari. f. Membina dan mengkoordinir masyarakat hokum adat mulai dari kaum menurut sepanjang adat adat yang berlaku pada setiap nagari, bajanjang naiak batanggo turun yang pucuk kepada Kerapatan Adat Nagari serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotongroyongan. g. Mewakili nagari dan bertindak atas nama dan untuk nagari atau masyarakat hokum adat nagari dalam segala perbuatan hokum di dalam dan luar peradilan untuk kepentingan dan atau hal-hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan milik nagari.
III. PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI ( KAN ) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HARTA PUSAKO TINGGI DI KENAGARIAN TALANG MAUR PAYAKUMBUH A. Tinjauan umum lokasi penelitian. 1. Letak geografis Nagari Talang Maur Secara geografis, Kenagarian Talang Maur terletak pada 00º10ºº sampai dengan 00º17ºº LS dan 100˚45ºº BT. Tercatat memiliki luas wilayah ±17,05 km2 dan berbatasan langsung dengan : Utara : Nagari Maek, Kecamatan Bukit Barisan Barat : Nagari Bansa Laweh , Kecamatan Bukit Barisan Selatan : Nagari sungai Antuan, kecamatan Mungka Timur : Nagari Simpang Kapuk, Kecamatan Mungka Kenagarian Talang Maur terletak dalam wilayah Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Wilayanya terletak pada pada ketinggian ±735 m dari permukaan laut. Nagari Talang Maur dihuni oleh 5202 jiwa,terdiri dari 1832 kepala keluarga. Suku-suku yang ada dinagari Talang Maur terbagi dalam beberapa suku yaitu : 1. Suku Piliang Suku Piliang dikepalai oleh Dt. Mangguang, dibagi dalam beberapa suku : piliang, sikumbang, tanjuang, payo bada dan sipisang 2. Suku Kampai Suku Kampai dikepalai oleh Dt. Bijo dibagi dalam beberapa suku : melayu, kampai dan caniago 3. Suku Dalimo Suku Dalimo dikepalai oleh Dt. Rajo Perhimpunan, dibagi dalam beberapa suku : Dalimo tanjuang batuang dan dalimo nangkodok dan picancang. 4. Suku Pitopang. Suku Pitopang dikepalai oleh Dt. Kali Rantau, dibagi dalam suku pitopang dan salo. Nagari Talang Maur berdasarkan administrasi pemerintahannya memiliki 3 (tiga) jorong, yaitu : 1. Jorong Kampuang Tangah 2. Jorong Maur 3. Jorong Talang. 2. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Talang Maur Kantor KAN Nagari Talang Maur didirikan pada Tanggal 24 Juni 1948 terletak jorong Kampuang Tangah Kenagarian Talang Maur Kecamatan
Mungka, dengan alamat kantor jalan raya Talang Maur Km. 19 Kode pos 26254, Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada tanggal 12 januari tahun 2007 yang lalu, ditetapkan niniak Mamak kepengurusan KAN nagari Talang maur, sebagai berikut : Ketua : M. Dt.Majo Bungsu Wakil Ketua Bidang Pendidikan : SY. Dt. Karayiang Wakil Ketua bidang sako pusako : E. Dt. Rajo Malenggang Wakil Ketua bidang adat dan syarak : BR. Dt. Rajo Nan Sati Sekretaris I : B. Dt. Gindo Marajo Sekretaris II : M. Dt. Rajo Ijau Bendahara : M. Dt. Bandaro Sati B. Penyebab timbulnya sengketa tanah pusako tinggi di Kenagarian Talang Maur. sengketa harta pusaka tinggi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : 1. Karena pada waktu dahulu, sewaktu menggadaikan ataupun meminjamkan harta pusaka tinggi, tidak dituangkan dalam bukti tertulis. Hanya disaksikan oleh beberapa orang saksi, sehingga seiringnya waktu yang terus berjalan, saksi-saksi tersebut meninggal dunia dan anggota kaum penerus lainnya mengalami kesulitan untuk menebus harta pusaka tinggi itu. 2. Tidak jelasnya batasan-batasan harta pusaka tinggi yang berbentuk tanah, sehingga dapat menimbulkan persengketaan antar kaum. 3. Tidak terjadinya kesesuaian antara ninik mamak dengan kemenakan tentang pembagian harta pusaka tinggi. 4. Adanya klaim dari keturunan pihak/kaum yang menerima gadaian tanah pusako tinggi dahulunya menyatakan kalau tanah pusako tinggi itu telah dibeli oleh nenek moyang mereka. C. Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengkata Harta Tanah Pusako Tinggi di Kenagarian Talang Maur. Setiap sengketa adat harus diselesaikan secara berjenjang naik bertangga turun mulai dari lingkungan kaum, lingkungan suku, dan nagari. Jika penyelesaian dalam kaum tidak dipoleh dapat diajukan ketingkat suku, dan jika pada tingkat suku tidak terdapat penyelesaian dapat diajukan ke tingkat Kerapatan Adat Nagari
Tabel 1 : Jenis Sengketa Pusako Tinggi pada kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talang Maur yang terselesaikan NO 1 2 3 4 5 6 7
PIHAK YANG BERSENGKETA 02 Maret 2006 Si Er dan Khaidar 30 Juni 2007 Imih dan Ati 04 Agustus 2007 Izel dan Si Na 25 Juli 2009 Sosmina dan Sumar 12 Mei 2012 Yusmar dan Mansur 16 Juni 2012 Tuti Hasni dan Si Er 09 November 2013 Asti Neka dan Si Har Jumlah TAHUN
JUMLAH KETERANGAN PUTUSAN SENGKETA 2 Diterima Kedua belah Pihak Diterima Kedua belah Pihak 2 Diterima Kedua belah Pihak 1 Diterima Kedua belah Pihak Diterima Kedua Belah Pihak 2 Diterima Kedua Belah Pihak 2 Diterima Kedua Belah Pihak
SUKU Caniago Piliang Kampai dan Dalimo Dalimo Kampai Caniago Dalimo dan Kampai
9
Sumber: Kantor KAN Kenagarian Talang Maur
Tabel 2 : Jenis Sengketa Pusako Tinggi pada kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talang Maur yang tidak terselesaikan PIHAK YANG JUMLAH SUKU KETERANGAN PUTUSAN BERSENGKETA SENGKETA Tidak diterima dan dilanjutkan ke pengadilan 1 28 Juli 2006 Rusna dan Kulih Picancang dan Dalimo 1 Tidak diterima dan dilanjutkan ke Pengadilan 2 10 November 2013 Akam dan Niar Picancang 2
NO
TAHUN
Jumlah
3
Sumber: Kantor KAN Kenagarian Talang Maur
Data tabel diatas dapat penulis uraikan, bahwa Kerapatan Adat Nagari KAN dalam menjalankan peranannya dalam menyelesaikan semua sengketa yang dilaporkan ke kantor Kerapatan Adat Nagari Kenagarian Talang Maur dapat terselesaikan dengan baik oleh Lembaga Peradilan Adat. Dari sebelas sampel kasus diatas Sembilan diantaranya diselesaikan oleh Lembaga Peradilan Adat Nagari dan dua diantara sengketa dilanjutkan atau diajukan oleh pihak yang bersengketa ke Pengadilan Negeri setempat.
IV. PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Penyebab timbul nya sengketa tanah harta pusako tinggidi Kenagarian Talang Maur Payakumbuh tidak jelasnya ranji-ranji atau silsilah, sehingga hal tersebut mengakibatkan beberapa pihak yang merasa bahwa kepada dialah harta pusaka tinggi tersebut berhak diwariskan, seseorang mewariskan hasil jerih payahnya yang telah didirikan atau berada di atas tanah kaum istrinya kepada anak-anaknya, sehingga tidak menutup kemungkinan nantinya harta warisan tersebut akan disangka sebagai harta pusaka kaum istrinya atau menjadi harta pusako randah dan harta pusaka tinggi tersebut di jual oleh mamak kepala waris tanpa sepengetahuan anggota kaum yang bersangkutan. Serta anggota masyarakat di dalam kaum di kanagarian Talang Maur tidak mengetahui atau kurang memahami ketentuan-ketentuan adat yang berlaku. 2. Peranan KAN di Kenagarian Talang Maur adalah sebagai penengah atas setiap sengketa-sengketa yang berkaitan dengan sengketa tanah pusako tinggi di Kenagarian Talang Maur. KAN berfungsi untuk menyelesaikan sengketa harta pusako tinggi yang mana sebelum lanjut ketingkat KAN para pihak telah melakukan langkah penyelesaian dengan mendahulukan musyawarah dan mufakat di tingkat Paruik, Kaum, Suku dan Sudut. KAN dapat bertindak sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa apabila langkah tersebut telah di tempuh para keluarga yang bersengketa dan tidak menemukan penyelesaiannya. B. Saran Berdasarkan apa yang telah penulis teliti dalam penelitian ini, maka penulis mencoba memberikan saran dan masukan sebagai berikut : 1. Agar para Ninik Mamak, mamak kepala waris, penghulu suku dan masyarakat untuk bertindak proaktif dalam mencegah timbulnya sengketa yang timbul dalam mengenai masalah Tanah Pusako tinggi. 2. Agar pemerintah memberikan pelatihan, bimbingan atau pembinanaan terhadap pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN), dibidang hokum, organisasi dan pemerintahan. untuk menambah wawasan dan pengetahuan parapengurusnya. Sebagaiman diatuur dalam perda nomor…… 3. Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, hendaknya Kerapatan Adat Nagari (KAN) mendapatkan tempat yang layak untuk kepengurusannya untuk melaksanakan aktifitas.
Oleh karenanya penulis menyarankan pemerintah daerah memberikan fasilitas tempat (kantor). 4. Agar Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga peradilan adat sebaiknya diberi fasilitas oleh pemerintah daerah agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.
V. DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU Drs. Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Gunung Agung, Jakarta, 1984 Drs. M.S. Dt. Rajo Penghulu, Bahasa Orang Cerdik Pandai Minangkabau, Universitas Bunghatta dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Tingkat I, 1991, Padang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990. Dian Amelia, Alternatif Dispioute Resolution, Hand Out Kuliah Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2012 Firman Hasan, Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau, Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1998. Padang. Helmi Panuh.SH.MKN, peranan kerapatan adat nagari, PT.Raja Grafindo Persada.Jakarta, 2012. Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu. Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang dan Pidato Dua Di Minangkabau, Remaja Karya, Bandung, 1978. Ibrahim Datuk Sangguno Dirajo, Curaian Adat Miangkabau, Kristal Multimedia Bukit Tinggi, 2003. Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, Tambo Alam Minangkabau : Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang, Kristal Multimedia, Bukittinggi, 2009. Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu. Pokok-pokok pengetahuan Adat Alam Minangkabau. Remaja Rordakarya. Bandung. 2004. Cet. Ke-9. M. Nazir, Hukum Acara Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Minangkabau, Pusat Penelitian Unand, 1988. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta. Zulkarnanini, Budaya Alam Minangkabau. Usaha Ikhlas. Bukittinggi. 1996.
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983. Tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Nagari Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang PokokPokok Pemerintahan Nagari Peraturan daerah Propinsi Sumatera Barat No.6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan pemamfaatannya.
C. SUMBER LAIN Syamunir AM, Peradilan Menurut Adat, Makalah Pada Seminar Jurusan Hukum Perdata Fakultas Universitas Andalas, Padang. 1998 http://.cimbuak.net Mas’oed Abidin, Minangkabau dan sistem kekerabata Hubungan kekeluargaan minangkabau, bersuku keibu, bersak ke mamak, dan bernasab ke ayah, , diakses 20 Oktober 2013 Kurnia Warman , Peradilan Hak dan Pembebanan Atas Tanah Ulayat, Dalam Himpunan Makalah dan Rumusan Workshop Tanah Ulayat di Sumatera Barat Vera sinta, peranan kerapatn adat nagari dalm rangka pembebasan tanah ulayat kaum dikinali pasaman sumatera barat,tesis, 2005
