ARTIKEL PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HARTA PUSAKO TINGGI DI NAGARI PIANGGU KECAMATAN IX KOTO SUNGAI LASI KABUPATEN SOLOK
Diajukan Guna Melengkapi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Oleh : MURDA YOSI ADHA NPM: 1310012111180 Bagian Hukum Perdata F A K U L T A S H U K U M U N I V E R S I T A S B U N G H A T T A P A D A N G 2 0 1 7
PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HARTA PUSAKO TINGGI DI NAGARI PIANGGU KECAMATAN IX KOTO SUNGAI LASI KABUPATEN SOLOK Murda YosiAdha1, Syafril1, Adri1 Ilmu Hukum Studies Program, Faculty of Law, University of Bung Hatta E-mail:
[email protected]
ABSTRACT Minangkabau region recognize high pusako treasure is treasure obtained from tembilang iron, gold and pusako tembilang accepted down temurun.Harta high pusako it can be land, land under customary law Minangkabau society is a treasure that has always maintained, spacious land owned by a people or by someone would greatly affect the authority of the person or people in public life. The problems presented are 1) how the role of NAC in the inheritance dispute resolution is high, 2) how the land dispute resolution processes in the village Pianggu katinggi momentum. The method used is the juridical sociology. From the results of the study authors to conclude that 1) The density of Adat Nagari (KAN) has a role in dispute settlement inheritance high, the role of NAC is contained in a search for property ownership pusako especially land located on indigenous Minangkabau, KAN able to take decisions objectively in accordance with the problems that occur and become a peacemaker both sides. 2) Settlement of land disputes in the density of the treasure pusako tingggi Adat Nagari (KAN) Nagari Pianggu equal to the settlement of disputes in the District Court. Keywords: Role KAN, Settlement Dispute PENDAHULUAN
secara
Diskusi tentang tanah pusako merupakan hal yang selalu menarik bagi
kalangan
akademisi, yang
karena
terkait
kepentingan. merupakan
praktisi
maupun
keberadaannya
dengan
banyak
Tanah
pusako
tanah
yang
dimiliki
bersama-sama
oleh
masyarakat hukum adat, maka di Minangkabau tidak dikenal sistem jual
beli
(pusako).
untuk Harta
harta
pusaka
seperti
sawah,
ladang, atau rumah merupakan milik bersama yang menurut hukum adat:
“Dijua tak dimakan bali (dijual
Dari
uraian
masalah
diatas,
tidak dimakan beli), Digadai tak
penulis akan membahas masalah
dimakan
tentang:
sando
(digadai
tidak
dimakan sando)”
1. Bagaimana
artinya meskipun tanah bisa dibeli
Adat
Peranan
Nagari
tetapi tidak bisa dimiliki, apalagi
penyelesaian
digadaikan untuk jaminan. Sando
pusako
(sandera) adalah sebagai jaminan
Pianggu?
Kerapatan
(KAN)
dalam
sengketa
tanah
tinggi
di
kenagarian
pinjaman, yaitu menerima pinjaman
2. Bagaimana proses penyelesaian
dengan jalan menyerahkan jaminan
sengketa tanah pusako tinggi di
sebagai
nagari Pianggu?
sando,
bila
dikembalikan
pinjaman jaminanpun
dipulangkan kepada pemiliknya.
maka dalam penulisan ini penulis
Dalam tataran hidup bernagari, segala
permasalahan
yang
Dari rumusan masalah diatas,
ada
mempunyai tujuan yaitu: 1. Untuk
mengetahui
Peranan
disuatu nagari harus diselesaikan
Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam
secara
penyelesaian sengketa tanah pusako
bajanjang
naiak
dan
batanggo turun”(berjenjang naik dan bertangga
turun), artinya
permasalahan
harus
semua
diselesaikan
mulai dari bawah yaitu mulai dari
tinggi di kenagarian Pianggu 2. untuk
mengetahui
penyelesaian
proses
sengketa
tanah
pusako tinggi di Nagari Pianggu
mamak terus kepada kepala kaum.
Metedologi
Jika tidak selesai di kepala kaum di
Untuk menjawab permasalahan
teruskan kepada penghulu suku.
diatas diperlukan suatu
Apabila tidak selesai juga baru
penelitian.
sampai
1. Jenis Pendekatan
kepada
Nagari (KAN).
Kerapatan
Adat
Dalam
penulisan
metode
skripsi
ini,
penulis menggunakan pendekatan
masalah secara
yuridis sosiologis
(sosio
research),
legal
pendekatan
masalah
yaitu melalui
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer yaitu bahan hukum
perundang-undangan,dalam
penelitian hukum dengan melihat
hal
norma hukum yang berlaku dan
mengatur
menghubungkan dengan fakta yang
tinggi dan Kerapatan Adat Nagari
ada dalam masyarakat sehubungan
(KAN) yaitu:
dengan permasalahan yang ditemui
1) Undang-Undang Dasar Negara
penelitian ini,
pusako
di
lapangan,
2007
dengan
Pianggu
yaitu
Kayo
Pokok-Pokok
Daerah
Kabupaten
Solok No. 4 Tahun 2001 tentang
Bapak
sebagai
tentang
4) Peraturan
Pemerintahan Nagari.
Hafsirwan Dt Pgl Dirajo dan Bapak Pdk
Provinsi
Pemerintahan Nagari
melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan anggota KAN di
Daerah
Sumatera Barat No. 2 Tahun
Data primer merupakan data yang
Dt
tanah
Pokok-Pokok Agraria 3) Peraturan
dan sumber data sekunder.
Damiris
tentang
yang
1960 tentang Peraturan Dasar
penulis
menggunakan sumber data primer
Nagari
peraturan
2) Undang-Undang No 5 tahun
2. Sumber data
diperoleh
adalah
Republik Indonesia Tahun 1945
dalam penelitian.
Dalam
ini
b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu
informan. Data sekunder adalah data yang
karya
ilmiah
yang
memberikan
dikumpulkan oleh orang lain, bukan
penjelasan tentang bahan hukum
penelitian
primer seperti buku, dokumen atau
itu
sendiri,
data
ini
biasanya berasal dari penelitian yang
kasus
dilakukan
lembaga atau badan yang terkait
atau
oleh
organisasi.
melalui
lembaga-lembaga data
penelitian
diperoleh kepustakaan
(library research) yang terdiri dari :
yang
dikumpulkan
oleh
serta bahan bahan yang diperoleh dari
tulisan-tulisan
kaitannya
yang
erat
dengan masalah yang
diteliti seperti jurnal, koran, majalah
yang
dan internet.
kesimpulan.
3. Teknik pengumpulan data
penelitian ini dilakukan dengan cara
teknik
Wawancara
pengumpulan
data
adalah yang
dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab antara pengumpul data maupun peneliti terhadap informan. Wawancara
dilakukan
dengan
anggota KAN Nagari Pianggu yaitu Bapak Hafsirwan Dt Pgl Dirajo dan Bapak Damiris Dt Pdk Kayo sebagai
suatu
Berdasarkan hasil wawancara di Kerapatan Adat Nagari Pianggu, Peranan Kerapatan Adat (KAN)
dalam
Nagari
Penyelesaian
Sengketa Harta Pusako Tinggi di Kenagarian Pianggu Dalam penyelesian sengketa tanah pusako tingggi di nagari Pianggu, Kerapatan Adat Nagari mempunyai peranan, penan KAN ini terdapat pada
penelusuran
terhadap
kepemilikan harta pusako khususnya
informan.
tanah
4. Analisis data
yang
terdapat
minangkabau. Dalam
menjadi
Hasil Dan Pembahasan
Untuk mengumpulkan data dalam
Wawancara.
akhirnya
penelitian
ini
metode
mengambil
pada
KAN
adat
mampu
keputusan
dengan
analisis data yang digunakan adalah
objektif sesuai dengan permasalahan
metode analisis kualitatif.
yang
Analisis data merupakan penilaian
terjadi,
penerapannya
dengan adalah
demikian masyarakat
terhadap data yang telah didapat
minangkabau memiliki kepercayaan
untuk memperoleh suatu kesimpulan
terhadap Kerapatan Adat
dalam hal ini digunakan analisis
dalam
kualitatif, artinya analisis yang tidak
khususnya
menggunakan
pusako tinggi yang terjadi.secara
merupakan
uraian
angka-angka kalimat
yang
sesuai dengan rumusan masalah
garis
menyelesaikan
besar
sengketa
peran
nagari sengketa
tanah
KAN
harta
dalam
penyelesaian sengketa tanah pusako
tinggi adalah untuk mendamaikan
c. Apabila belum bisa terselesaikan
kedua
juga , maka dibawa kepada dunsanak
belah
pihak,
dan
jika
penggugat tidak merasa puas dengan
bandua badiguih atok bagisia,
keputusan sidang KAN penggugat
d. Jika masih belum dapat juga
boleh meneruskan perkara tersebut
penyelesaian,
ke pengadilan yang lebih tinggi.
Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk
Menurut
keterangan
Bapak
maka
dibawa
ke
menyelesaikan lebih lanjut yang
Hafsirwan Pangulu Dirajo prosedur
disidangkan
penyelesaian sengketa tanah pusako
Nagari (KAN) dengan syarat sebagai
tinggi oleh Kerapan Adat Nagari
berikut :
(KAN) Pianggu tidak jauh berbeda
di
Kerapatan
Adat
1) Mendaftarkan perkara dengan
dengan penyelesaian sengketa di
surat
pengadilan. Prosedur penyelesaian
ditandatangani
sengketa tanah pusako tinggi di
mamak yang bersangkutan
Kerapan Adat Nagari (KAN) adalah: 1.
permohonan
2) pemohon
oleh
atau
yang ninik
yang
Apabila terjadi perkara atau
bersangkutan membuat surat
perselisihan diantara anak kemenakan
permohonan yang diketahui
atau
oleh mamak kaum tersebut,
sesama
anggota
suku,
maka
penyelesaian dilakukan dengan tata cara sebagai berikut, :
a) Identitas
Perkara tanah pusako tinggi
a.
tersebut diselesaikan terlebih dahulu oleh ninik mamak yang bersangkutan kedua
belah
terdapat
pihak,
penyelesaian
yang memuat hal-hal:
apabila
tidak
maka
baru
diteruskan b. Dibawa kepada dunsanak sabarek
pemohon
pemohon tempat
dan dan
pemohon,
termohon,
tanggal tempat
pemohon,
(Nama
lahir tinggal
umur
dan
penggugat,
Ranji
pekerjaan) b) objek perkara c) Ranji
adalah silsilah keturunan. Di minangkabau terutama nagari
Pianggu ranji merupakan hal
keterangan tentang sengketa tanah
sangat penting, salah satu
pusako tersebut
dalam
pemberian
sako
5. Kerapatan
Adat
Nagari
(gelar). Begitu juga halnya
memanggil
pihak
termohon
apabila terjadi persengketaan
(tergugat)
dan
dimintai
tanah pusako tinggi, KAN
keterangan juga
akan
menanyakan
kelurga
tersebut
ranji
6. setelah itu pihak KAN memanggil
terlebih
saksi-saksi yang diajukan oleh
dahulu, karena dari ranji itu akan
dapat
dilihat
status
seseorang
7. Setelah
pemanggilan
itu
dirundingkan oleh ninik mamak
3) Membawa hasil mufakat akhir yang tertulis dan ditandatangani 4) Membayar
pihak penggugat dan tergugat
uang
pengadilan adat 8. Masing-masing mamak
pendaftaran
perkara
kepala
waris ditanya dalam sidang oleh anggota sidang untuk diketahui
2. Keputusan Kerapatan Adat Nagari
asal
usul
obyek
sengketa,
(KAN) ditetapkan dalam sidang
permasalahannya, dan keinginan
khusus berdasarkan pada bahan
yang diharapkan pihak penggugat.
pertimbangan
9. Bukti-bukti diseleksi dan dikaji
3. Setelah terdaftar di Kerapatan
oleh KAN
Adat Nagari (KAN), selanjutnya KAN akan memanggil mamak
Kemudian penggugat dan tergugat
dari kedua belah pihak untuk
di panggil kembali oleh KAN,setelah
mendapatkan keterangan tentang
jelas dan nyata persoalan,
perkara sengketa tersebut secara
Kemudian Kerapatan Adat Nagari
bergantian
(KAN)
4. Kerapatan Adat NAgari (KAN) memanggil (pengggugat)
pihak untuk
permohon dimintai
memanggil
kedua
belah
pihak pada hari yang sama, tetapi pada
jam
yang
berbeda
untuk
mencegah keributan yang terjadi
apabila kedua belah pihak bertatap
terhadap Kerapatan Adat
muka.
dalam
Diakhir Adat
pertemuannya Nagari
Kerapatan
(KAN)
memberi
menyelesaikan
khususnya
sengketa
nagari sengketa
tanah
harta
pusako tinggi yang terjadi.secara
kebijakan tentang sengketa tanah
garis
besar
peran
KAN
dalam
pusako tersebut.
penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi adalah untuk mendamaikan
Penutup
kedua
A. Simpulan
belah
pihak,
dan
jika
Dari hasil pembahasan yang telah
penggugat tidak merasa puas dengan
diuraikan sebelumnya dapat di ambil
keputusan sidang KAN penggugat
kesimpulan sebagai berikut:
boleh meneruskan perkara tersebut
1. Peranan Kerapatan Adat Nagari
ke pengadilan yang lebih tinggi.
(KAN)
dalam
Penyelesaian
2. Proses
Penyelesaian
Sengketa
Sengketa Harta Pusako Tinggi di
Tanah Pusako (pusaka) Tinggi di
Kenagarian Pianggu
Kanagarian Pianggu adalah:
Dalam penyelesian sengketa tanah
a. Mendaftarkan perkara dengan
pusako tingggi di nagari Pianggu,
surat
Kerapatan Adat Nagari mempunyai
ditandatangani
peranan, penan KAN ini terdapat
mamak yang bersangkutan
pada
penelusuran
terhadap
permohonan
Adat
tanah
selanjutnya
terdapat
pada
adat
oleh
ninik
b. Setelah terdaftar di Kerapatan
kepemilikan harta pusako khususnya yang
yang
Nagari
(KAN),
KAN
akan
minangkabau.KAN
mampu
memanggil mamak dari kedua
mengambil
dengan
belah
keputusan
pihak
objektif sesuai dengan permasalahan
mendapatkan
yang
tentang
terjadi,
penerapannya
dengan adalah
demikian masyarakat
minangkabau memiliki kepercayaan
untuk keterangan
perkara
sengketa
tersebut secara bergantian c. Kerapatan
Adat
(KAN)
memanggil
NAgari pihak
permohon (pengggugat) dan
terjadi apabila kedua belah
termohon
pihak bertatap muka.
(tergugat)
untuk
dimintai keterangan tentang sengketa tanah pusako tersebut d. setelah
itu
pertemuannya
Kerapatan Adat Nagari (KAN)
KAN
memberi
kebijakan
tentang
memanggil saksi-saksi yang
sengketa
tanah
pusako
diajukan oleh pihak penggugat,
tersebut.
setelah
pihak
h. Diakhir
itu
melakukan
B. Saran
perundingan e. Setelah
Berdasarkan apa yang telah
pemanggilan
dirundingkan
oleh
itu ninik
mamak pengadilan adat
penulis
teliti,
penulis
ingin
memberikan saran dan masukan sebgai berikut:
f. Masing-masing mamak kepala
1. Agar niniak mamak, dan pangulu
waris ditanya dalam sidang
dan mamak kepala waris dapat
oleh anggota sidang untuk
memberi tahu tentang batas-batas
diketahui
tanah milik kaumnya agar tidak
sengketa,
asal
usul
obyek
permasalahannya,
terjadi
persengketaan
dan keinginan yang diharapkan
pusako
tinggi
pihak penggugat.
harinya
g. Kemudian
penggugat
dan
di
tanah
kemudian
2. Agar Lembaga Kerapatan Adat
tergugat di panggil kembali
Nagari
oleh KAN,setelah jelas dan
menyelesaikan
nyata
Kemudian
pusako (pusaka) tinggi sesuai
Kerapatan Adat Nagari (KAN)
dengan perannya hingga tidak
memanggil kedua belah pihak
perlu sampai ke tingkat yang
pada hari yang sama, tetapi
lebih
pada jam yang berbeda untuk
pengadilan negeri.
mencegah
DAFTAR PUSTAKA
persoalan,
keributan
yang
Pianggu perkara
tinggi
A. Buku-buku
atau
dapat tanah
tingkat
Agus Santoso, 2014, Hukum,
M.
Nasroen.
1971.
Dasar
Moral, dan Keadilan , Jakarta:
Falsafah Adat Minangkabau, bulan
Kencana Prenada Media Group
Bintang, Jakarta
Amir, M.S. 2003.Adat Minangkabau
Muchtar
Naim
(ed).
1968.
:Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang.
Menggali Hukum Tanah dan Hukum
Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya
Waris
Amir Syarifudin. 1984. Pelaksanaan Hukum
Kewarisan
islam
Dalam
Lingkungan adat Minangkabau. Jakarta: Gunung Agung Chaidir Anwar. 1997. Hukum Adat Indonesia
:Meninjau
Hukum
Adat
Datoek Toeah. 1989. Tambo Adat Bukittinggi:
Padang.
Padang : Center For Minangkabau Studies, Padang Narullah dt. Parpatiah Nan Tuo. 2000.
Status Tanah Ulayat
Di
Minangkabau, LKAAM Nasrun Dt. Marajo sungut dkk.
Minangkabau. Jakarta: Rineka Cipta
Minangkabau.
Minangkabau.
Pustaka
Indonesia
2010. Tambo Minangkabau :Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau, Bukittinggi: Alam Minangkabau
Firdaus oemar Dt Marajo. 2004.
Sudi Prayitno. 2002. kembali ke
Manajemen suku. Solok: LKAAM
Nagari : Batuka Baruak Jo Cigak?.
kabupaten Solok
Jakarta: Siangrafika
H.
Suarmandkk.
2000.
Adat
Minangkabau Nan Salingka Nagari, Jakarta, Duta Utama cv Hakimi,
D.
Dt.
Adat. Penerbit Biro Hakimi.
1978.
Pegangan
Penghulu, Bundo Kandung dan Pidato Dua
Pasambahan
Undang-UndangDasar
Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Penghulu
Pedoman Ninik Mamak Pemangku
Idrus
B. peraturanUndang-undang
Adat
di
Minangkabau. Bandung: Remaja Karya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
Tentang
Peraturan
Dasar
Pokok-Pokok Agraria. Peraturan
Daerah
Provinsi
Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari
C. Sumber Lain
Defto
Yuzastra,
2010,
Tesis,
Peranan Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Proses Penyelesaian Senngketa
Tanah
Ulayat
Di
Kecamatan Kuranji Kota Padang, Semarang: Universitas Diponegoro
Elva
Susanti,
2014,
Skripsi,
Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN)
Dalam
Sengketa
Tanah
Penyelesaian Harta
Pusako
Tinggi di Kenagarian Talang Maur Payakumbuh. Padang: Universitas Taman Siswa
