PERANAN LEMBAGA PERADATAN NEGERI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KECAMATAN AMAHAI, MALUKU TENGAH

Peranan Lembaga Peradatan Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Amahal Maluku Tengah

PERANAN LEMBAGA PERADATAN NEGERI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KECAMATAN AMAHAI, MALUKU TENGAH Henry Arianto1 Sapiah Talaohu1 Fakultas Hukum Universitas INDONUSA Esa Unggul, Jakarta Jln. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510 [email protected]

1

ABSTRACT Custom society have common law to be upheld deep shaped institutional custom, one that manage harmonious interaction among their with its ecosystem. As one of it is that still available at Moluccas Society, notably Moluccas society Intermediates that until now still gets to hold firmness to all tatanan tradition that constitute preceding forbear inheritance, If dispute happening among custom society citizen, therefore for common law society, dispute solution via non jurisdiction and working out via custom jurisdiction institute is constitute option that most commonly. conclusion who writer can pass on is as follows, that happening conflict in a general way is soiled dispute because of woolly earth bounds. Then used to law solves in a general way konflik–konflik common law society happening district Amahai is with extrajudical dispute solution terminological common law system that is gone upon on peace and harmony in society life. Keywords: Institute,Custom Country, Conflict

masyarakat adat. Dikatakan hukum adat karna mem-

Pendahuluan Hukum yang berlaku di Indonesia hingga

punyai sanksi, baik berupa fisik maupun non fisik.

sekarang ini masih banyak hukum warisan Belanda

Bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup dalam

atau masih dipengaruhi oleh hukum Belanda. Dalam

masyarakat hukum adat yang berisikan kaidah–

penerapannya oleh para penegak hukum ternyata

kaidah sosial yang dibuat oleh fungsionaris atau

tidak sebagaimana di negeri asalnya, yang lebih

tetua–tetua adat setempat yang berwenang yang jika

mengutamakan penghargaan dan penghormatan

dilanggar maka akan dikenai sanksi.

terhadap hak-hak individu (ini tidak sama artinya

Pada dasarnya hukum adat berfungsi men-

dengan mementingkan diri sendiri) serta lebih ber-

ciptakan dan memelihara keteraturan

terhadap

pikir rasional. Namun sebenarnya, selain hukum

ketentuan-ketentuan adat dalam hubungan sosial.

peninggalan Belanda, seperti Kitab Undang-undang

Hal ini bertujuan untuk mencapai harmonisasi hubu-

Hukum Pidana yang merupakan terjemahan dari

ngan secara horizontal sesama warga dan hubungan

Wetboek van Straftrecht, Kitab Undang-undang Hu-

vertikal kepada Tuhan. Dengan demikian adat ada-

kum Perdata yang merupakan terjemahan dari

lah aturan hukum yang mengatur kehidupan manu-

Burgerlijk Wetboek, Indonesia telah memiliki hu-

sia, sehingga bisa menciptakan keteraturan keten-

kum sendiri, yaitu hukum Adat.

traman dan keharmonisan.

Hukum Adat merupakan hukum yang hidup

Masyarakat adat memiliki hukum adat un-

dan berkembang dalam masyarakat adat karna me-

tuk ditegakkan dalam bentuk kelembagaan adat,

rupakan bagian yang tak terpisahkan dari dinamika

yang mengatur interaksi harmonis antara mereka

157

Lex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009


dengan ekosistemnya. Seperti salah satunya adalah

Selain daripada itu, tanah merupakan tempat

yang masih terdapat di Masyarakat Maluku, khu-

tinggal keluarga dan masyarakat. Tanah juga mem-

susnya masyarakat Maluku Tengah yang hingga

berikan penghidupan bagi pengelola tanah tersebut.

saat ini masih berpegang teguh kepada seluruh ta-

Tanah juga juga merupakan tempat di mana para

tanan adat istiadat yang merupakan warisan nenek

warga yang meninggal dunia dikuburkan, dan sesuai

moyang dahulu, hal ini terlihat dari semua aspek

dengan kepercayaan masyarakat adat, tanah meru-

kehidupan masyarakat hukum adat itu selalu

pakan tempat tinggal dewa-dewa pelindung dan

ditandai dengan ritual-ritual adat yang diyakini

tempat roh para leluhur bersemayam. Sehingga da-

mempunyai nilai magis-religio dan diakui kesa-

pat dikatakan bahwa di dalam hukum adat, maka

kralannya dan dipertahankan eksistensinya hingga

antara masyarakat atau warga adat dengan tanah

saat ini.

yang didudukinya terdapat hubungan yang erat seDi dalam masyarakat adat, berbagai per-

soalan yang timbul untuk penyelesaiannya dapat

kali. Hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat magic-religius.

melalui Pengadilan ataupun melalui lembaga pera-

Bila terjadi persengketaan antara warga

dilan adat ataupun bentuk penyelesaian sengketa

masyarakat adat, maka bagi masyarakat hukum adat,

lainnya. Masalah yang pada umumnya muncul di

cara penyelesaian sengketa melalui non peradilan

masyarakat adat adalah persoalan sengketa antar

serta penyelesaian melalui lembaga peradilan adat

sesama masyarakat hukum adat yang tanahnya ber-

adalah merupakan pilihan yang paling umum.

batasan sehingga antara pihak yang satu dengan

Apabila setelah diputus oleh Lembaga Peradilan

yang lain saling klaim mengklaim dikarenakan

Adat, ada pihak yang kurang puas, maka barulah

ketidak jelasan batas-batas petuanan yang hanya

diajukan ke Pengadilan Negeri. Namun yang utama

ditandai dengan batas-batas alamiah seperti pada

dan pertama kali dilakukan oleh masyarakat hukum

batas pohon, batu, tebing dan batas-batas alam lain-

Adat apabila ada sengketa, mereka menyelesaikan di

nya yang sewaktu-waktu bisa hilang atau punah ka-

Lembaga Peradatan Negeri. Dengan demikian Pera-

rena akibat faktor alamiah.

nan Lembaga Peradatan Negeri, mempunyai fungsi

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting

yang sangat penting, karena menyangkut hak seseorang warga masyarakat adat.

dalam hukum adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan

Pembahasan

yang bagaimanapun akan tetap tanah dalam keadaan

Struktur dan Bentuk Masyarakat

semula. Misalnya kalau tanah tersebut di atasnya

Masyarakat asli setempat secara kese-

terjadi kebakaran, setelah api padam, maka tanah

luruhan memiliki sistim kekerabatan serta struktur

dapat dipergunakan seperti sebelum kebakaran, atau

dan bentuk masyarakat atau sistim kemasyarakatan

kalau tanah itu dilanda banjir, setelah airnya surut,

yang berlandaskan adat-istiadat dan merupakan

tanah muncul kembali sebagai sebidang tanah yang

unsur-unsur pokok yang diwarisi secara turun te-

lebih subur.

murun. Sistim kekerabatan yang dianut didaerah ini Lex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009

158


adalah berdasarkan garis keturunan bapak atau

keturunan kebapakan yaitu garis lurus keatas

ayah, yang dikenal sebagai sistim garis keturunan

sampai

patrilinial. Sistim ini menjadi dasar dari susunan

keturunan yang akan dating.

kekeluargaan,

Bagi seorang anak perempuan yang kawin

norma perkawinan, demikian pula

kebawah

melanjutkan

keturunan-

keluar,

sengaja tidak menjadi bahan bahasan.Semua aturan

bapaknya, melainkan ia harus memakai dan

dan mekanisme yang berlangsung dalam masya-

masuk klan suaminya dan wajib memakai faam

rakat diatur dan ditetapkan berdasarkan sistim keke-

suaminya.

rabatan menurut garis keturunan patrilinial tersebut.

b. Mata Rumah Mata

lagi

pada

mekanisme pewarisan,namun pada skipsi ini hal itu

Menuntut sistim ini, hanya mereka yang

tidak

sampai

keturunan

Rumah merupakan suatu kelompok

seketurunan yang boleh mempergunakan suatu

kekerabatan yang bersifat unilateral dan berda-

nama keluarga tertentu di belakang namanya. Nama

sarkan prinsip-prinsip hubungan patrilinial.

keluarga tertentu di daerah dikenal dengan istilah

Dengan demikian mata rumah merupakan kesa-

“faam.” Faam adalah sebenarnya singkatan dari

tuan kekerabatan yang amat penting dan lebih

bahasa Belanda ”familie-naam” dan kini istilah

besar dari keluarga bathin atau keluarga inti, ter-

faam ini mendominasi nama keluarga. Faam inilah

diri dari laki-laki dan perempuan yang belum

yang memudahkan seseorang dalam menelusuri

kawin dan para isteri dari laki-laki yang telah

asal-usul atau silsilahnya. Nama keluarga atau faam

kawin. Jadi kelompok kekerabatan ini merupa-

dapat disamakan dengan “marga” di daerah Batak.

kan suatu klen kecil yang bersifat patrilinial dan

Struktur dan bentuk masyarakat atau sistim

terdiri dari beberapa rumah tangga yang mem-

kemasyarakatan umumnya memiliki beberapa ben-

punyai atau memakai nama

tuk kesatuan kelompok atau unit kekeluargaan dari

sama dalam satu negeri, hal ini sama dengan

kemasyarakatan yang dapat diketahui adalah bentuk

“keluarga “dalam suatu persekutuan terkecil,

kesatuan kelompok yang disebut dengan: keluarga,

maka terhimpun dalam mata rumah yang men-

mata rumah,famili,soa dan negeri.

jadi bagian kekeluargaan geneologis (ada hubu-

a. Keluarga.

ngan darah) menurut garis turunan kebapakan.

159

keluarga

yang

Keluarga adalah suatu bentuk kelompok atau

Mata rumah mempunyai berbagai fungsi sosial

susunan kekeluargaan yang terkecil yang ang-

seperti mengatur perkawinan melalui hukum ek-

gota-anggotanya terdiri dari ayah/bapak,ibu/

sogami, mengatur penggunaan tanah-tanah dati

mama dan anak-anak. Sering pula dalam suatu

melalui organisasi dati dan menetapkan kedudu-

keluarga terdapat orang tua dari ayah atau ibu

kan atau tingkat sosial dari para anggotanya.

dan istilah atau panggilan untuk ayah di daerah

Ada dua golongan mata rumah yaitu mata ru-

ini adalah ama dan untuk ibu adalah ina.

mah dari orang asli dan orang pendatang. Golo-

Sesuai sistim kekeluargaan yang dianut, maka

ngan mata rumah orang asli mempunyai kedu-

semua anak-anak laki-laki maupun perempuan

dukan yang lebih tinggi dari pada golongan ma-

serta cucu-cucunya selalu mengikuti garis

ta rumah pendatang. Mengingat kekuasaan ke-



kuasaan di desa dikuasai secara turun temurun,

bersifat bilateral, dimana kelompok keke-

maka kekuasaan ini harus berada dalam tangan

rabatannya

mereka yang

perkawinan atau pernikahan dan ikatan kekera-

tertentu saja sesuai dengan

telah

diperluas

melalui

ikatan

kedudukan dan klasnya dalam negeri.

batan lainnya. Kelompok kekerabatan ini dise-

Mata rumah merupakan suatu persekutuan hu-

but dengan famili. Famili ini merupakan kesa-

kum yang mempunyai kekayaan tersendiri.

tuan kekerabatan disekeliling individu, yang

Mata rumah dikepalai oleh seseorang yang ter-

terdiri atas warga-warga dari mata rumah asli,

tua dalam keturunan geneologisnya.

termasuk anak-anak dari seorang wanita yang

Mengingat hubungan kekeluargaan antara mere-

telah kawin dan berpindah ke mata rumah yang

ka adalah geneologis-patrilinial, maka maka ka-

lain

dang-kadang beridentik dengan kata faam/

Fungsi famili yang paling nyata terlihat pada

familie naam.

saat salah seorang dari keluarga melangsungkan

Berikut mata rumah yang dihimpun pada keca-

pernikahan, kelahiran atau mendapat kesusahan

matan Amahai kabupaten Maluku Tengah ter-

atau musibah seperti meninggal dan sakit. Fa-

diri dari:

mili ini akan berkumpul untuk membicarakan

1.Negeri Sanahu: terdapat 13 mata rumah:

solusi terbaik, untuk masalah yang dihadapi

Ratoke, Saparuane, Tayane, Rumamury,

oleh salah satu dari anggota keluarga. Hal ini

Rumarewane Rumatita, Matoke, Tanuwele,

mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan

Mananue, Marina, Kapayate Koriama

diantara

anggota-anggota rumah tangganya

2.Negeri wasia; terdapat 9 mata rumah

yang ada dalam hubungan ini, baik sebagai hu-

3.Negeri elpaputi terdapat 20 mata rumah

bungan sebagai satu klan maupun hubungan

4.Negeri waraka terdapat beberapa mata ru-

sebagai famili.

mah diantaranya adala Lailosa, Kasale, LohyMatoke dll

d. Soa Soa merupakan suatu persekutuan territorial-

5.Neger Makariki terdapat 9 mata rumah

geneologis, dimana setiap soa terdiri dari be-

6.Negeri Haruru terdapat beberapa seperti

berapa mata rumah. Soa-soa ini ada yang is-

Amahuru, Matoke Mahinano 7.Negeri Sepa; terdapat beberapa seperti Amahoru, Tihurua, Sopalatu dll 8.Negeri Tamilou ada 4 mata rumah;Nusa Lelu, Waeleulu Nusa Lelu dan Welete c. Famili

timewa dibandingkan soa lainnya tergantung statusnya, seperti soa raja yang dianggapnya berpengaruh tehadap desa atau negeri maka statusnya lebih tinggi , disamping soa raja, ada juga mata rumah yang dianggap punya pengaruh yaitu maa rumah tuan tanah.Bentuk kesatuan

Disamping kesatuan kekerabatan yang bersifat

dari bentuk kekeluargaan /kemasyarakatan da-

unilateral (mata rumah). Pada negeri-negeri

lam soa bersipat geneologis territorial.

yang telah disebutkan diatas memiliki pula ke-

e. Negeri

satuan kekerabatan lain yang lebih besar dan Lex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009

160


Sekitar abad XIX, Desa Adat di pulau Seram,

Pela adalah suatu ikatan hubungan kekeluar-

Ambon dan Lease lajim disebut “Negeri” yang

gaan yang tidak didasari oleh hubungan geneo-

didalamnya termasuk Pemerintahan Negeri,

logis territorial, akan tetapi

dilegitimasi oleh Peraturan (staatsblad) tahun

adat antara dua desa yang berbeda agama untuk

1824. Di dalam peraturan ini, ditetapkan seba-

saling membantu satusama lain. Ikatan antara

gai hal terkait dengan Negeri Pemerintahan

anggota-anggota dari persekutuan ini melahir-

Belanda, hak dan kewajiban masyarakat setem-

kan hak dan kewajiban satu terhadap yang lain.

pat dan lain-lain. Sistim Pemerintahan Negeri di

Didalam persekutuan pela ini terdapat integritas

pulau Seram, Ambon dan Lease mempunyai

nilai yang sangat mendasar, sehingga hakekat-

hubungan erat dengan 2(dua) hal penting, yaitu

nya turut menjiwai para warga, walaupun ada

pengelompokan masyarakat dan sistim hukum

perbedaan dalam agama yang dianut, tetapi ika-

dan peradilan.

tan pela tidak pernah membedakan hal itu. Per-

Negeri adat adalah kesatuan hidup tradisional

sekutuan pela melarang atau mencegah para

orang Maluku, sebuah kesatuan territorial

anggotanya untuk tidak mengingkari janji yang

geneologis dari beberapa soa. Di dalam wilayah

telah mereka sepakati bersama.

petuanan sebuah negeri terdapat paling sedikit

umumnya hanya bersifat lisan, tetapi sangat

3 (tiga) wilayah kesatuan administratif yang le-

mengikat dan harus dipatuhi dan dipenuhi untuk

bih kecil (soa) yang merupakan bagian dari

tidak dilanggar.

sebuah wilayah petuanan atau negeri. Negeri ini

Tidak mudah menentukan dengan pasti asal-

lebih dikenalsebagai unit territorial dan secara

usul dan sejak kapan institusi ini telah ada

administratif adalah unit pemerintahan yang

dalam masyarakat pulau seram, kemungkinan

terendah. Hubungan kekeluargaan dalam susu-

pela telah ada sebelum datangnya orang-orang

nan organisasi kemasyarakatan didalam negeri

Portugis di abad ke-16.

sebagaimana disebutkan di atas adalah bersifat

Pada umumnya pela menyangkut dua negeri,

territorial, karena sama-sama menempati suatu

dan sistim pela juga merupakan institusi penting

daerah (territory) tertentu dan juga bersifat ge-

yang mengintegrasikan masyarakat Maluku di

neologis berdasarkan suatu keturunan yang

atas tatanan ikatan desa. Pela dianggap sebagai

sama asal atau teonnya.

ikatan persaudaraan yang abadi, dan pada

Karena negeri secaa administratif adalah suatu

periode waktu tertentu diadakan upacara adat

unit pemerintahan setingkat desa maka negeri

untuk pembaharuan guna mengingatkan ikatan

ini dikepalai oleh seorang raja yang dalam ba-

persaudaraan tersebut. Upacara adat ini disebut

hasa daerahnya disebut “Upu Latu”

dengan nama “Panas Pela”, dan dalam pelaksa-

suatu hubungan

Janji pela

naannya disertai ritual-ritual dan sumpah-

Bentuk-Bentuk Kesatuan Kelompok Lainnya

sumpah yang sakral. a. Gandong atau Gandung

1. Pela 161



Kata atau istilah gandong ini berasal dari

1. Saniri Raja –Paty; adalah suatu badan yang ang-

kata “kandung” dalam kata majemuk sau-

gotanya terdiri dari:

dara kandung. Dua negeri dalam ikatan adat

a) Upu Latu atau Pemerintah Negeri

ini menganggap dirinya bersaudara sehing-

b) Juru Tulis

ga mereka tidak dapat saling mengawini.

c) Kepala – Kepala Soa

Bagi yang melanggar, si pelanggar diarak

Saniri Raja-Paty ini disebut dengan saniri

yang satu dengan yang lainnya dengan

kecil yang berfungsi sebagai pelaksana le-

salele

gislatif dan yudikatif di negeri tersebut.

(dibungkus) daun kelapa, dengan

mengucapkan sendiri kesalahan-kesalahan

2. Saniri Negeri; adalah suatu badan yang keang-

yang telah diperbutnya, dengan diiringi oleh

gotaannya terdiri aas:

marinyo dengan memukul tipa dan gong.

a) Semua anggota Saniri raja –paty

Jika dalam pela ikatan adat antar negeri ini

b) Kapitang

terjadi karena “diadakan” akan tetapi dalam

c) Tuan Tanah

gandong, ikatan ini terjadi karena mereka

d) Kepala Kewang

adalah saudara.

e) Mauweng dan atau imam f)

Marinyo

3. Saniri Lengkap; Saniri ini disebut Saniri besar.

Kelembagaan Adat Desa yang lebih dikenal dengan nama

Ia merupakan suatu kerapatan adat, dimana sa-

”Negeri” sejak dahulu kala adalah suatu perse-

niri negeri bersidang dengn seluruh rakyatnya.

kutuan masyarakat adat baik secara geneologis

Pada persidangan ini, pemerintah negeri mela-

maupun territorial yang didasarkan pada adat

porkan tentang jalannya pemerintahan tahun

istiadat dan budaya setempat. Sebagai suatu per-

yang lalu

sekutuan masyarakat hukum adapt, desa atau negeri

4. Dewan

Latu

paty;

selain

dari

lembaga

mempunyai hak untuk menyelenggarakan peme-

pemerintahan negeri sebagaimana telah dise-

rintahan sendiri. Sehubungan dengan hak untuk me-

butkan diatas ada lagi satu badan yang dina-

ngurus rumah tangganya sendiri (otonom) di bidang

makan: dewan latu paty yang dipimpin oleh

pemerintahan, dikenal berbagai perangkat adat dan

seorang latu paty sebagai ketua Dewan. Adapun

lembaga adat di tingkat pemerintahan negeri dengan

anggota dewan Latu paty terdiri dari negeri-

berbagai fungsi yang dimilikinya.

negeri yang tergabung dalam kelompok latu

Selain dari lembaga pemerintah negeri, se-

paty tersebut.Karena sifatnya adalah pemilihan,

bagai, kepala pemerintahan negeri atau desa, ada

maka jabatan ketua dan keanggotaan dewan ini

pula badan-badan atau lembaga-lembaga lainnya

tidaklah tetap. Tugas dewan latupaty adalah me-

yang mengatur dan membantu pemerintah negeri

ngatur hubungan kerjasama di antara negeri-

untuk pelaksanaan pemerintahan dalam negeri yang

negeri dan pemerintahan-pemerintahan negeri

bersangkutan. Badan-badan atau lembaga-lembaga

yang tergabung dalam dewan Latupaty tersebut.

tersebut adalah: Lex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009

162


tugas kepolisian dalam pemerintahan hutan dan

Perangkat Pemerintah Adat Perangkat atau aparatur pemerintah negeri yang memegang peranan dalam pelaksanaan tugas-

tanah. 7. Marinyo;

ialah

petugas

yang

kerjanya

tugas pemerintahan di negeri adalah:

menyampaikan atau mengumumkan perintah-

1. Upu Latu; disebut juga “pemerintah negeri” ,

perintah dari pemerintah negeri dengan jalan

sebagai kepala atau pemimpin pemerintahan

meneriakkannya di sekeliling negeri (tabaos)

dari negeri, yang bersangkutan memegang ke-

dengan cara memukul tipa atau gong.

kuasaan Eksekutif dan Yudikatif 2. Juru Tulis; orang yang bertugas memegang tata usaha pemerintah negeri, sebagai pembantu dari

8. Mauweng atau Tuan Tanah; ialah petugas yang memimpin upacara-upacara adat yang mengandung unsur spiritual. 9. Kapitang; adalah panglima perang yang ber-

pemerintah negeri. 3. Kepala Soa Raja; ialah kepala soa yang duduk

tugas mengkoordinir masyarakat dalam meng-

dalam staf pemerintah negeri, yang bertugas

hadapi serangan-serangan dari luar yang meng-

membantu pemerintah negeri dan mewakilinya

ganggu ketentraman dan keamanan masyarakat

pada waktu-waktu yang diperlukan. Umumnya

negerinya. Pada upacara-upacara adat di desa,

yang menjabat sebagai Kepala Soa Raja adalah

kapitang berkewajiban mendampingi raja dalam

Kepala soa yang tertua diantara kepala soa-

pelaksanaan upacara tersebut.

kepala soa tersebut 4. Kepala Soa Adat; juga disebut yamaneruai, yang tugasnya mengurus persoalan-persoalan yang bertalian dengan adat.

Susunan Pemerintah Negeri Sebagaimana telah diuraikan di atas, pemerintah negeri melaksanakan tugas-tugas pe-

5. Kepala Soa; pemimpin- pemimpin dari suatu

merintah di dalam negeri yang bersangkutan. Negeri

soa, yang bersifat geneologis atau territorial,

adalah sebagai unit territorial dan secara admi-

yang yang terdiri dari satu atau beberapa mata-

nistrative adalah unti pemerintahan yang terendah

rumah yang geneologis atau berbeda. Diantara

setingkat dengan desa dalam struktur pemerintah

kepala-kepala soa ini dipilih siapa yang akan

Republik Indonesia. Secara hirarki pemerintah

menduduki jabatan-jabatan kepala soa raja dan

negeri tunduk kepada Kela Kecamatan. Satu keca-

sebagai pemerintah negeri.

matan terdiri dari beberapa negeri, sedangkan di-

6. Kepala Kewang; orang yang tugasnya adalah

bawah pemerintah negeri, terdapat pula soa-soa

menjaga perbatasan negeri dan batas-batas

dimana kepala-kepala soa dipilih oleh anak-anak

tanah milik rakyat baik milik pribadi maupun

soanya. Kepala-kepala soa ini masing-masing

milik kerabat. Hutan supaya dirawat dengn

mempunyai wilayah kekuasaan yaitu wilayah soa.

baik. Rakyat supaya mengusahakan tanah

Adapun kepala-kepala soa ini adalah sebagai peng-

mereka dan panen supaya dilaksanakan menurut

hubung antara pemerintah negeri dengan mata ru-

waktunya yang tepat, sekaligus ia melakukan

mah-matarumah atau rakyat yang tergabung dalam soa tersebut dan rakyat yang dan dalam soa yang

163



bersangkutan tunduk kepada kepala soa mereka.

Pranata dan perangkat hukum adat yang

Pada jaman dahulu negeri negeri ini disebut “aman”

diterapkan dalam kehidupan masyarakat bertujuan

dan dikepalai oleh seorang Upu Aman.

untuk mempertebal keyakinan warga masyarakat akan kaidah-kaidah sosial,memberikan penghargaan

Pranata dan Perangkat Hukum Adat

kepada warga masyarakat yang mentaati kaidah-

Menurut Lokolo bahwa ada tanda-tanda

kaidah tersebut dan menerapkan sanksi-sanksi

dalam masyarakat adat di wilayah Maluku umum-

kepada yang melanggar. Juga dapat mengembang-

nya termasuk di pulau Seram, dimana orang selalu

kan rasa malu dalam diri warga masyarakat apabila

menyamaratakan penggunaan istilah- istilah sebagai

menyimpang atau menyeleweng dari kaidah-kaidah

berikut:

dan nilai-nilai tertentu, sehingga menimbulkan rasa

1) Cara (Usage)

segan atau takut untuk melanggarnya. Penyusunan perangkat aturan-aturan hukum

2) Kebiasaan( folkways) 3) Tata Kelakuan (moves)

adat, jelas merupakan perangkat sistim pengendalian

4) Adat Istiadat(costum)

sosial sekaligus merupakan aspek normative dalam

5) Hukum Adat (law)

kehidupan bersama. Dikatakan pranata pengendalian sosial karena kegiatan ini baik direncanakan mau-

Berikut adalah pengertian, kekuatan dan

pun tidak direncanakan, berfungsi untuk: mendidik,

sanksi dari pranata dan perangkat Hukum Adat se-

mengajak dan memaksa warga masyarakat agar me-

bagai berikut:

matuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku

1. Cara; adalah suatu bentuk perbuatan. Mempu-

dalam masyarakat.

nyai kekuatan sangat lemah dan sanksi berupa

Konflik Antarsesama Masyarakat Hukum

celaan dari individu 2. Kebiasaan adalah Perbuatan yang diulang-ulang

Adat

dalam bentuk yang sama. Kekuatannya; Agak

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa,

Kuat: Sanksinya; Disalahkan oleh orang banyak

hukum tanah nasional Indonesia mengakui adanya

3. Tata Kelakuan adalah Kebiasaan yang diterima

hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hu-

sebagai norma atau kaidah pengatur.; Mempu-

kum adat, sepanjang pada kenyataannya masih ada,

nyai kekuatan: Kuat ; dan Sanksinya; Hukuman.

sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 3

4. Adat Istiadat adalah Kebiasaan yang terinte-

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pera-

grasikan dengan kuatnya dalam masyarakat,

turan-Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka

Mempunyai kekuatan; Kuat Sekali, dan mem-

langkah pemerintah untuk menyusun Undang-

punyai sanksi; Dikeluarkan dari Masyarakat.

undang No. 5 Tahun 1999 tentang ”Pedoman Pe-

5. Hukum Adat adalah adat istiadat yang mem-

nyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum

punyai akibat hukum, kekuatannya; kuat sekali,

Adat” merupakan suatu upaya yang sangat bijak-

dan mempunyai sanksi pemulihan keadaan dan

sana.

hukuman. Lex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009

164


Pada dasarnya adat dalam implementasinya ber-

Ketika Desa Horale mengetahui bahwa kawasan

fungsi menciptakan dan memelihara keteraturan

yang menurut pihaknya adalah petuanan me-

dalam masyarakat, ketentuan-ketentuan adat yang

reka, mendatangi lokasi penanaman tersebut,

sarat dengan norma-norma kesusilaan, norma-

kemudian mereka komplain dengan cara ada

norma religius semua untuk menciptakan kete-

yang beradu mulut, ada yang langsung menca-

raturan, sehingga tercapai harmonisasi hubungan

but tanaman yang telah ditanam, dan aksi–aksi

secara horizontal sesama warga dan hubungan

fisik lainnya yang sama-sama mereka pertahan-

vertikal yaitu hubungan vertikal antara manusia

kan bahwa kawasan itu adalah miliknya.

dengan Tuhannya.

Namun ada sumber lain yang menyatakan bah-

Perlu saya sampaikan pula bahwa masya-

wa sengketa ini adalah sengketa lama karena

rakat adat Maluku Tengah memeluk agama Kristen

pada tahun 1965 ke-2 desa ini pernah bertikai

Protestan, Katolik, dan Islam. Tata cara dan ritual

untuk masalah yang sama

adat pun disesuaikan dengan agamanya masing-

”Ketidakjelasan Batas Petuanan” yang menjadi

masing warga masyarakat hukum adat, dan ritual

penyebab sengketa antar warga ini. Kasus ini

adat dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai

belum ada penyelesaian hingga saat ini. Hal ini

kebenaran dan keadilan.

dikarenakan tidak seorangpun yang mengetahui

Berikut akan penulis sampaikan contoh-

yaitu tentang

secara pasti batas-batas petuanan

yang ada,

contoh konflik yang ada di masyarakat hukum adat

masyarakat hanya berpatokan pada batas-batas

Maluku Tengah”

alamiah dimana batas-batas alamiah itu kadang

1) Konflik Antar Sesama Masyarakat Hukum

bisa hancur oleh keadaan alam itu sendiri seperti

Adat Karena Perbatasan Petuanan.

banjir, longsor dan lain-lain. Masalah yang sama

Konflik antar warga ini terjadi antara 2(dua )

hampir dialami oleh masyarakat hukum lainnya

Negeri atau Desa yakni Desa Horale dan Desa

dalam lingkup kabupaten Maluku Tengah

Saleman Seram Utara Kabupaten Maluku

dengan kasus-kasus ketidakjelasan batas-batas

Tengah.Sengketa ke-2 desa ini berawal dari

kepemilikan yang menjadi peluang sengketa

adanya bantuan ”Pengadaan Bibit anakan Jati ”

bagi masyarakat untuk saran sekarang maupun

Proyek Gerakan Nasional Rehabilitasi Lahan

masa mendatang

Dan Hutan (GERHAN) pasa Dinas Kehutanan

165

2) Kasus Keluarga Rais dan Keluarga Sumba

Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran

Pada tahun 1980 sengketa kepemilikan lahan

2005-2006, dan lokasi

Rehabilitasi lahan

antara keluarga Rais melawan keluarga Sumba

adalah Desa Saleman. Kegiatan Rehabilitasi La-

dan masing-masing ahliwaris ini tidak menge-

han ini secara teknis diawasi langsung oleh

tahui dengan jelas batas- batas kepemilikannya

Dinas Kehutanan

dengan melibatkan kelom-

itu, maka untuk solusi atau cara penyelesaian

pok-kelompok tani sebagai pelaksana di Lapa-

sengketa dilakukan dengan cara menyelam di

ngan hingga anakan – anakan jati itu tumbuh

Laut tanpa menggunakan alat bantu pernafasan

dengan baik.

dengan disaksikan oleh warga masyarakat. Lex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009


Kepada kedua belah pihak sebelum menyelam

1. Membiarkan saja pihak yang merasakan tidak

akan diadakan ritual-ritual adat setempat de-

adil dan gagal menekankan tuntutannya, dia

ngan maksud kepada kedua belah pihak pada

mengambil

saat penyelaman berlangsung masing-masing

masalah baru atau isyu tersebut. Pihak yang

membawa batu kali untuk pegang dan posisi

telah merugikannya, sikap ini diambil karena

berlangsung mereka saling berhadapan di dasar

kurang informasi mengenai bagaimana proses

laut dengan kedalaman tertentu yang dapat

mengajukan keluhan itu ke pengadilan, kurang-

dilihat dan disaksikan oleh warga masyarakat

nya akses lembaga Peradilan atau sengaja tidak

karena sifatnya terbuka untuk umum, ketika

diproses ke pengadilan karena diperkirakan

penyelaman itu berlangsung ternyata siapa dari

bahwa kerugiannya telah besar dari pada keun-

mereka yang lebih dahulu timbul di permukaan

tungan (dalam arti materi maupun kejiwaan)

air laut, maka Dialah yang dianggap pihak yang

2. Mengelak (Avoidance), dalam hal ini pihak

kalah, dan sebaliknya pihak yang masih berada

yang merasa dirugikan memilih untuk mengu-

didasar laut dengan serta merta dialah sebagai

rangi hubungan atau sama sekali tidak berhu-

pemenang.Cara ini sering dilakukan ketika ada

bungan dengan pihak yang dirugikannya

keputusan

untuk

mengabaikan

sengketa tanah yang masing-masing pihak tidak

3. Paksaan (Coerdion) dimana salah satu pihak

memiliki bukti-bukti apapun mengenai sengke-

memaksa pemecahan pada pihak lain, ini ber-

ta kepemilikan tersebut.

sifat unilateral tindakan yang bersifat memaksa

Persengketaan yang terjadi pada umumnya

atau ancaman menggunakan kekerasan pada

adalah akibat ketidak jelasan batas wilayah

umumnya mengurangi kemungkinan penyele-

yang dimiliki oleh masing-masing warga ma-

saian secara damai

syarakat. Solusi untuk masalah adat tersebut

4. Perundingan (negotiation) Para pihak yang

biasanya diusahakan agar masing masing dapat

berhadapan merupakan para pengambil kepu-

duduk bersama untuk mencari jalan keluarnya

tusan. Pemecahan dari masalah yang mereka ha-

dan penyelesaian secara adat agar dapat ditem-

dapi dilakukan oleh pihak-pihak yang ber-

puh dengan cara meminta petunjuk unsur lain

sengketa tanpa adanya pihak ketiga, kedua belah

semacam sumpah pemutus secara adat.

pihak berusaha untuk saling meyakinkan posisi masing-masing.

Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum

5. Mediasi (mediation). Dimana pemecahan kon-

Adat Desa Amahai dan sengketa Batas Pe-

flik dengan perantaraan pihak ke tiga sebagai

tuanan Antara Desa Saleman-Horale

mediator. Mediator berusaha membantu kedua

Dalam teori penyelesaian sengketa menurut

belah pihak yang bersengketa untuk menemu-

pendapat Wader dan Todd berpendapat ada tujuh

kan kesepakatan. Pihak ke tiga ini dapat dite-

lembaga penyelesaian konflik yang digunakan oleh

mukan oleh kedua belah pihak yang berseng-

masyarakat, yaitu: (Fokky Fuad, 2001)

keta, atau yang ditunjuk oleh yang berwenang untuk itu


166


6. Arbitrase (Arbitration) yakni dimana kedua

berada didasar laut

dengan serta merta dialah

belah pihak yang bersengketa untuk meminta

sebagai pemenang. Cara ini sering dilakukan ketika

perantara pihak ketiga yakni arbitrator yang

ada sengketa tanah yang masing-masing pihak tidak

sejak awal sudah setuju bahwa mereka akan

memiliki

menerima keputusan arbitrator itu

kepemilikan tersebut.

bukti-bukti apapun mengenai sengketa

7. Peradilan (Ajudication) yakni dalam hal ini

Dengan cara ini, permasalahan perseng-

pihak ke tiga mempunyai wewenang untuk

ketaan ini dapat menemukan jawabannya, karena

mencampuri pemecahan masalah dengan lepas

menurut hemat saya sesuai dengan kekuatan gaiblah

dari keinginan pihak yang bersengketa bahkan

masalah seperti kasus ini bisa teratasi. Sebagaimana

pihak ketiga berhak membuat keputusan dan

saya kemukakan pada awal tentang kasus bapak

sekaligus melaksanakannya.

Rais dengan bapak Sumbah bahwa dengan adanya ketidak jelasan kasus dimana masing-masing pihak

Selain teori yang dikemukakan diatas, ada

tidak saling mengetahui batas masing-masing dari

juga cara penyelesaian sengketa lainnya yang sangat

lahan sengketa mereka, maka mereka sepakat untuk

menarik dari salah satu Desa yakni Desa Pelau Ke-

meminta

camatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.

putusan sumpah pemutus dengan syarat kedua be-

Pada tahun 1980 sengketa kepemilikan lahan antara

lah pihak sama-sama bersepakat dimuka penghulu

keluarga Rais melawan keluarga Sumba dan

yang akan membacakan doa-doa atau ritual tertentu

masing-masing ahliwaris ini tidak mengetahui

untuk meminta petunjuk dari Tuhan dan para

dengan jelas batas-batas kepemilikannya itu, maka

Leluhur siapa sebenarnya pemilik yang sebenarnya.

pengadilan

adat

untuk

memberikan

untuk solusi atau cara penyelesaian sengketa dila-

Hal ini akan terbukti pada saat kedua belah

kukan dengan cara menyelam di Laut tanpa meng-

pihak ”Molo” dilaut.Molo adalah para pihak akan

gunakan alat bantu pernafasan dengan disaksikan

menyelam pada kedalaman tertentu dimana masya-

oleh warga masyarakat.

rakat dapat menyaksikan secara langsung dan akan

Kepada kedua belah pihak sebelum menye-

ditandai dengan” bagi siapa diantara para pihak ini

lam akan diadakan ritual-ritual adat setempat de-

lebih dulu muncul ke permukaan maka dengan serta

ngan maksud kepada kedua belah pihak pada saat

merta dianggap pihak yang bukan pemegang hak

penyelaman berlangsung masing-masing membawa

atas obyek persengketaan itu tersebut,dan seba-

batu kali untuk pegang dan posisi berlangsung

liknya pihak yang masih berada dalam laut dianggap

mereka saling berhadapan di dasar laut dengan ke-

sebagai pemenang., cukup ironis memang, namun

dalaman tertentu yang dapat dilihat dan disaksikan

itulah yang kerap terjadi jika dalam sebuah sengketa

oleh warga masyarakat karena sifatnya terbuka un-

yang memang tidak ditemukan bukti-bukti dari ke-

tuk umum, ketika penyelaman itu berlangsung ter-

dua belah pihak yang bersengketa.

nyata siapa dari mereka yang lebih dahulu timbul di

Namun memang tidak semua perkara dapat

permukaan air laut, maka dialah yang dianggap

diselesaikan dengan mudah. Kadang ada juga ma-

pihak yang kalah, dan sebaliknya pihak yang masih

salah yang sampai saat ini berlarut-larut. Contohnya

167



adalah proses penyelesaian Sengketa Batas antara masyarakat Desa Saleman dan Masyarakat Desa Horale Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tegah.

3. Matheos Wattimury, umur 56 tahun, pekerjaan Penilik TK-SD Kecamatan Amahai., 4. Samuel Wattimury, pekerjaan tani, tinggal di Amahei Namano

Pola penyelesaian sengketa antar masyarakat yang saling berbatasan kawasan hak ulayatnya antara dua desa ini hingga saat ini belum se-

Keempat penggugat itu menggugat: 1. Oktovianus Lokollo, umur 79 tahun, pekerjaan tukang cukur, tinggal di Amahai Wairano

lesai ditangani baik oleh lembaga adat dari masing-

2. Yaconias J. Lokollo, umur 37 tahun, pekerjaan

masing desa maupun oleh pihak lain, hal ini dika-

pegawai PLN Masohi, tinggal di Amahai

renakan

Wairano.

para

pihak

masih

bersikeras

untuk

mempertahankan wilayah tersebut. Tempat sengketa itu sendiri jauh terpencil dan jauh dari jangkauan akses transportasi maka

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut: 1. Penggugat mempunyai sebidang tanah kosong

setiap konflik mencuat lama kelamaan hilang

yang

dengan sendirinya begitu saja tanpa ada penyele-

Wattimury di Haruru Petuanan Adat Negeri

saian yang tuntas. Kerap hal ini terjadi ketika ka-

Amahai dengan batas sebagai berikut:

wasan-kawasan itu dimasuki oleh pihak investor

a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah

atau ada proyek pemerintah yang masuk sebagaimana kasus hurale ini, karena ada pengadaan bibit dari instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Maluku Tengah.

diusahakan

oleh

moyang

Pattiony

milik Philip Lokollo (Alm). b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Dede Lesamahu. c. Cebelah Timur berbatasan dengan Jalan

Sebagaimana disampaikan pada awal, bahwa sengketa antar warga ini merupakan sengketa lama yanga terjadi pada tahun 1960an

dan kini

kembali mencuat pada awal tahun 2006 yang lalu.

Raya Amahai/ Masohi. d. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Basah milik para Penggugat Tanah kosong yang diusahakan oleh moyang para penggugat pernah diminta oleh ibu

Analisa Putusan Lembaga Adat Negeri

Oktovina Wattimena atau Wattumury untuk

Amahai No.02/Pdt/LP-AMH/1992

dibuat kebun tanaman umur pendek

Kepala Desa Adat Amahai selaku Ketua

2. Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah

Lembaga Amahai, pada tanggal 18 Desember 1991,

mengajukan keterangannya sebagai berikut:

telah mendengarkan pengaduan secara lisan yang

a. Tanah tersebut adalah tanah warisan yang

disampaikan oleh:

diusahakan oleh orang tua Tergugat, almar-

1. Adrian Wattimury, Umur 73 tahun, pekerjaan

hum Jaconis Lokollo, sejak tahun 1929 yang

Polisi, betempat sementara di Amahai, 2. Drs. Johan Wattimury, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tinggal di Masohi

ditanami dengan tanaman umur pendek dan umur panjang (anakan pohon kelapa) tetapi tanaman itu menjadi rusak, sampai sekarang


168


masih ada beberapa pohon kelapa tua yang masih tersisa sebagai bukti.

Untuk memperoleh gambaran dan kejelasan yang memberikan kepastian tentang keadaan dan

b. Tanah tersebut terhadap perawatan tanaman

peristiwa dalam tanah sengketa, maka lembaga Adat

milik Tergugat tidak dapat diteruskan akibat

Negeri Amahai telah mengadakan pemeriksaan di

meninggalnya orang tua Tergugat, selain itu

tempat tanah sengketa, dan kenyataannya adalah:

adalah dikarenakan Tergugat sendiri juga

1. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Fre-

pergi merantau.

derika Lokollo dkk, ahli waris Philip Lokollo

c. Tanah tersebut baru dapat diusakan kembali

(alm), Jaconias Lokollo

oleh Tergugat pada tahun 1959 dan diatas

Sebelah

tanah tersebut ditanamai dengan berbagai

keluarga Lasamahu (Dede Lasamahu)

tanaman umur pendek dan tanaman umur panjang, yaitu dengan tanaman anakan kelapa,

namun

tanaman-tanaman

itu

menjadi rusak pada waktu pergolakan irian

Selatan

berbatasan

dengan

tanah

2. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya Amahai Masohi 3. SebelahBarat berbatasan dengan tanah basah milik keluarga Wattimury.

barat karena sebagian pasukan Angkatan Darat TNI berlokasi di tempat itu. d.Bahwa

setelah

pergolakan

Bahwa pada bagian Selatan tanah sengketa berakhir,

Keluarga Lasamahu mengaku berbatasan dengan

Tergugat kembali melanjutkan usaha diatas

Penggugat dan dibagian Utara saksi Frederika

tanah dimaksud dan mengusahakan lagi

Lokollo ahli waris Philip Lokollo (alm) mengaku

tanaman kelapa, tetapi dirusak oleh ternak

berbatasan dengan Tergugat.

sapi, sebagai buktinya adalah lima pohon

Bahwa diatas tanah sengketa tersebut ter-

kelapa yang masih tersisa diatas tanah

dapat dua pohon kelapa tua dan lima pohon kelapa

tersebut

baru yang telah berbuah milik Tergugat.

e. Tanah yang dimaksud oleh tergugat itu

Dengan fakta-fakta tersebut di atas dan me-

mempunyai batas-batas sebagai berikut:

ngingat Surat Keputusan Badan Saniri Negeri

1)

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah

Amahai tanggal 12 Juni 1959 yang menyatakan

Frederika

bahwa ”Segala tanah-tanah kosong (tanah ewang

2)

Lokollo,dkk, ahli waris

Philip Lokollo (alm), Jaconias Lokollo

atau tanah kusu-kusu) dan tanah yang dibiarkan ber-

Sebelah Selatan berbatasan dengan

tahun-tahun lamanya, tidak ditanami adalah menjadi

tanah keluarga Lasamahu(Dede Lasa-

milik negeri.”

mahu) 3)

4)

Bahwa berdasarkan atas pertimbangan-per-

Sebelah Timur berbatasan dengan ta-

timbangan dan keterangan- keterangan diatas maka,

nah basah dusun sagu milik keluarga

Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Lembaga

Cristian Wattimury

Adat Negeri yang berfungsi sebagai Hakim Per-

Sebelah timur berbatasan dengan tanah

damaian Desa mengatur:

Jalan Raya Amahai Masohi 169



1. Bahwa tanah yang telah diusahakan oleh Ter-

Kepala Desa yang disebut sebagai kepala

gugat dengan meninggalkan bukti tanaman be-

adat atau raja (Latu) adalah penduduk Desa yang

rupa pohon kelapa, menjadi milik Tergugat.

mempunyai silsilah dari keturunan untuk memimpin

2. Bahwa tanah yang sedang terbengkalai diting-

dalam Pemerintahan dalam suatu Desa Adat. Kegia-

galkan kosong dibagian Selatan, dibagi sama lu-

tan dan tugas Pemerintahannya dibantu oleh wakil

as kepada Penggugat dan Tergugat

wakilatau perangkat adatnya sesuai bidang tugas

3. Bahwa batas tanah antara Penggugat dan Ter-

yang telah ditetapkan sebagaimana diulaskan pada

gugat akan diatur oleh Lembaga Adat sesuai

bab-bab sebelumnya. Maka kegiatan dan tugas

dengan data gambar yang ada

Pemimpin Adat dengan perangkatnya adalah antara

4. Bahwa pengaturan ini mulai berlaku sejak

lain berkaitan dengan tanah, serta pembinaan hu-

tanggal penetapan, dan kepada para pihak yang

kum, baik preventif maupun represif. Sehingga

tidak menerima pengaturan/penetapan sebagai-

dalam setiap sengketa posisi Kepala Adat dalam hal

mana ditetapkan ini, maka diberikan kesem-

ini adalah Kepala Desa adalah sebagai pihak ketiga

patan untuk mengajukan perkaranya ke Penga-

yang memberikan putusan yang harus diterima oleh

dilan Negeri sampai akhir bulan ini, (Februari

para pihak yang bersengketa.

1992)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

Putusan Lembaga Adat Negeri Amahai Keca-

hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan

matan Amahai Kabupaten Maluku Tengah ber-

konflik-konflik yang pada umumnya terjadi di

nomor 02/Pdt/LP-AMH/1992 tersebut diputus-

masyarakat hukum adat Kecamatan Amahai adalah

kan tanggal 7 Februari 1992. Putusan tersebut

dengan cara penyelesaian sengketa diluar penga-

ditandatangani oleh Lembaga Hukum Adat

dilan menurut sistim hukum adat yang didasarkan

Negeri Amahai, Kepala Desa Amahai, Kepala

pada perdamaian dan keselarasan dalam kehidupan

Soa Loko, Kepala Soa Lesi, Kepala Soa Latu

masyarakat. Cara penyelesaian demikian tidak me-

dan Kepala Soa Nopu.

nimbulkan konsekwensi adanya pihak yang salah dan benar dan tetap menjaga hubungan baik.

Penyelesaian sengketa antar masyarakat di

(Munir, 1997)

Desa Amahai Maluku Tengah bila dilihat dari teori

Desa yang lebih dikenal dengan nama

penyelesaian diatas, maka dapat terlihat bahwa cara

”Negeri” sejak dahulu kala adalah suatu persekutuan

yang dipergunakan adalah melalui Arbitrase. Dalam

masyarakat adat baik secara geneologis maupun

kehidupan masyarakat adat, segala pertikaian dise-

teritorial yang didasarkan pada adat istiadat dan bu-

lesaikan dengan bantuan pihak ketiga yang oleh

daya setempat. Sebagai suatu persekutuan masya-

para pihak telah dipilih dan disepakati bersama, da-

rakat hukum adat, desa atau negeri mempunyai hak

lam hal ini pengadilan adat yang mereka percayai

untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Se-

yakni Kepala Desa dengan Perangkatnya yang ber-

hubungan dengan hak untuk mengurus rumah

wenang.untuk itu.

tangganya sendiri (otonom) di bidang pemerintahan, dikenal berbagai perangkat adat dan lembaga adat di Lex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009

170


tingkat pemerintahan negeri dengan berbagai fungsi

ngawasi jalannya pemerintahan dan mengawasi upa-

yang dimilikinya.Hal ini dapat kita lihat pada lem-

cara upacara adat negeri yang dilakukan oleh kepala

baga adat dan fungsinya yakni:

adat atau kepala pemerintahan serta lembaga adat

1. Upu Latu (Tuan Raja) Fungsinya sebagai

serta membantu kepala adat dalam mengurus dan

Pemimpin Adat atau Kepala Pemerintahan Adat

menyelesaikan kasus-kasus pidan adat ringan mau-

2. Upu Pasakio Kepala : Pemimpin di masing-masing soa

pun Perdata di negeri. Dengan demikian maka Kepala Desa adalah

3. Upu Hena (Tuan Tanah) berfungsi mengatur

Kepala rakyat dan bapak masyarakat, ia mengetuai

dan memimpin berbagai upacara adat kebesaran

persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar

negeri sesuai bidang tugasnya.

dalam suatu wilayah hukum adat yang bertanggung

4. Upu Kapitang (Panglima Perang): untuk men-

jawab sepenuhnya untuk keselamatan dan keber-

jaga dan melindungi negeri atau desa dari ba-

langsungan hidup dan penghidupan bagi anggota

haya yang datang dari luar(menyangkut keter-

masyarakatnya dalam berbagai bidang kehidupan

tiban dan keaman desa)

menuju masyarakat aman dan sejahtera.

5. Upu Maweng; dalam hal urusan Agamani

Salah satu peran kepala rakyat antara lain

6. Upu Laumula Puno; Menjaga dan mengawasi

dapat penulis contokan adalah ketika kepala rakyat

berbagai hasil di laut dalam petuanan adapt ne-

menyelesaikan sengketa tanah ewang. Adapun pro-

geri dan melakukan berbagai upacara adapt di

sesnya adalah sebagai berikut:

Laut

Pada tanggal 18 Desember 19991, Kepala

7. Upu Samura Puno: Menjaga, melindungi dan

Desa Amahai melalui lembaga adat menyelesaikan

mengawasi berbagai hasil yang terdapat di hu-

sengketa tanah antar warganya sebagai berikut:

tan dalam petuanan negeri baik yang terpendam

1. Bahwa kepala Desa Adat Amahai selaku ketua

maupun tumbuh

di permukaan serta meng-

amankan lingkungan dari kepunahan 8. Kewang; bertugas untuk mengamankan berbagai hasil dan kekayaan negeri di laut dan di darat dalam wilayah petuanan adat negeri 9. Marinyo ; bertugas menyampaikan informasi

Lembaga Peradatan Amahai, pada tanggal 18 Desember 19991, telah mendengarkan pengaduan secara lisan yang disampaikan oleh para Penggugat 2. Untuk memperoleh gambaran dan kejelasan yang memberikan kepastian tentang keadaan

kepala adat kepada masyarakat.

dan peristiwa dalam tanah sengketa, maka lem-

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan adat

baga Adat Negeri Amahai telah mengadakan

ini ada lembaga yang mengawasi jalannya

pemeriksaan di tempat tanah sengketa.

pemerintahan, lembaga ini di sebut ”Saniri Amano”

3. Lembaga Peradatan negeri ini tidak melupakan Surat Keputusan Badan Saniri Negeri Amahai

Saniri Negeri (Saniri Amano) merupakan

tanggal 12 Juni 1959 yang menyatakan bahwa

Dewan Perwakilan rakyat negeri yang mempunyai

segala tanah-tanah kosong (tanah ewang atau

fungsi menyuarakan aspirasi kelompoknya, me-

tanah kusu-kusu) dan tanah yang dibiarkan

171



bertahun-tahun lamanya tidak ditanami adalah

antara kedua belah pihak tetap menjaga hubungan

menjadi milik Negeri

baiknya .

4. Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Lembaga

Pola penyelesaian konflik yang dilakukan

Adat Negeri yang berfungsi sebagai Hakim

oleh sebagian desa-desa adat dalam lingkup

Perdamaian Desa mempertimbangkan dengan

Wilayah Maluku tengah masing-masing memiliki

baik dan benar fakta-fakta data fisik yang ada

pola dan kebiasaan yang berbeda beda namun

dilapangan dan mengingat Surat Keputusan Ba-

intinya penyelesaian secara damai dan tetap menge-

dan saniri Negeri Amahai, hingga pada ak-

depankan asas musyawarah dan mufakat dengan

hirnya memutuskan untuk mengatur:

tetap berpedoman kepada nilai nilai yang hidup

a. Bahwa tanah yang telah diusahakan oleh Tergugat dengan meninggalkan bukti tanaman be-

dalam masyarakat. Mengenai keberadaan Lembaga Peradatan

rupa pohon kelapa, menjadi milik Tergugat

Negeri sebagai lembaga yang berfungsi untuk

b. Bahwa tanah yang sedang terbengkalai diting-

menyelesaikan sengketa masyarakat adatnya, hukum

galkan kosong dibagian Selatan, dibagi sama lu-

nasional telah mengakui keberadaannya. Dimana

as kepada Penggugat dan Tergugat

menurut UU Darurat No.1/1951 menyatakan, “Ha-

c. Bahwa batas tanah antara Penggugat dan Ter-

kim perdamaian desa diakui berwenang memeriksa

gugat akan diatur oleh Lembaga Adat sesuai de-

segala perkara adat, termasuk juga delik adat.”

ngan data gambar yang ada.

Sehingga apabila perkara masyarakat adat telah

d. Bahwa pengaturan ini mulai berlaku sejak tang-

diselesaikan oleh hakim perdamaian desa melalui

gal pnetapan pengaturan dan kepada para pihak

lembaga peradatan, maka bila perkaranya dimajukan

yang tidak menerima pengaturan ini, diberikan

ke Pengadilan Negeri karena ada pihak yang tidak

kesempatan untuk mengajukan perkaranya ke

puas, maka hakim secara jabatan (secara ex-officio)

Pengadilan Negeri sampai akhir bulan ini

dapat menolaknya.

(Februari 1992)

Namun seiring perkembangan zaman terhadap delik-delik yang ada, lambat laun rakyat desa

Hal tersebut di atas telah memberikan bukti

telah menerima dan bahkan menganggap wajar bila

bahwa Lembaga Peradatan Negeri Amahai telah

yang bersalah itu diadili serta dijatuhi hukuman oleh

melaksanakan peran dan tugasnya dengan baik,

Hakim Pengadilan Negeri dengan hukuman yang

yakni;

ditentukan oleh KUH Pidana. Pertama, dengan memberikan keputusan

yang berwibawa dalam setiap perbuatan hukum yang terjadi di desa tersebut, agar hukum adat itu tetap terpelihara dengan segala peruntukannya. Kedua, adalah penyelesaian demikian tidak menimbulkan konsekwensi pihak yang salah dan

Kesimpulan Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

benar dan tetap menjaga hubungan baik, sehingga Lex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009

172


Persengketaan yang terjadi pada umumnya adalah karena ketidak jelasan batas wilayah yang dimiliki oleh masing-masing warga masyarakat.

Hukum

yang dipergunakan untuk menyelesaikan konflikkonflik yang pada umumnya terjadi di masyarakat hukum adat Kecamatan Amahai Adalah dengan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan menurut sistim hukum adat yang didasarkan pada perdamaian dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat. Cara penyelesaian demikian tidak menimbul-

Catatan (Dokumen) Papak Nova. Anakotta, tentang Struktur dan Kelembagan Adat Amahai Fokky Fuad, ”Sengketa Pengusaan dan Pengelolaan Sumber Daya Tambang Golongan C: Batu kapur di desa Karang Kembang, Kecamatan Babat. Kabupaten Lamongan”, Tesis Program Program Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2001. Mochamad Munir, ”Penggunaan Pengadilan negeri sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat”, Disertasi Doktor Universitas Surabaya, 1997.

kan konsekwensi adanya pihak yang salah dan benar dan tetap menjaga hubungan baik. Namun memang tidak semua perkara dapat diselsaikan dengan mudah. Kadang ada juga masalah yang sampai saat ini berlarut-larut. Contohnya adalah proses penyelesaian Sengketa Batas antara masyarakat Desa Saleman dan Masyarakat Desa Horale Kecamatan

Sumber diperoleh dari Pimpinan Proyek GERHAN Dinas Kehutanan Kabupaten Maluku Tengah Surat keputusan Badan Saniri Negeri Amahai, Juni 1959. Tradisi Tuhu (molo) dalam sengketa tanah Desa Pelau, Kabupaten Maluku Tengah

Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah.

Daftar Pustaka Catatan badan Saniri Desa Pelau atas kasus sengketa antara Keluara Rais dengan Sumba, Juni 1980

173


PERANAN LEMBAGA PERADATAN NEGERI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KECAMATAN AMAHAI, MALUKU TENGAH

Recommend Documents