PERANAN EVALUASI DALAM MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS JURUSAN. Jokebet Saludung Dosen Jurusan PKK, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar

Jurnal MEDTEK, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2009

PERANAN EVALUASI DALAM MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS JURUSAN Jokebet Saludung Dosen Jurusan PKK, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar

Abstrak Sistem pendidikan selama ini yang sentralistik dianggap sebagai penyebab keterpurukan pendidikan karena birokrasi dan kekuasaan menyebabkan ketidakberdayaan SDM sekolah sehingga dianggap penting adanya peningkatan mutu. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan mutu yang arus didahului dengan evaluasi. Evaluasi bertujuan bukan untuk membuktikan tetapi untuk meningkatkan, mengembangkan, dan memperbaiki. Tujuan evaluasi untuk meningkatkan,dan memperoleh informasi berkenaan dengan: 1) kesesuaian antara kebutuhan dengan tujuan program, 2) kebaikan dan kelemahan dari strategi, peralatan dan sumberdaya yang digunakan untuk merealisasikan tujuan yang telah ditentukan, 3) ketepatan dan ketidaktepatan pelaksanaan program, 4) ketercapaian tujuan program yang telah dilaksanakan bila dibandingkan dengan tujuan program yang telah ditentukan. Dengan demikian hasil evaluasi akan menjadi umpan balik yang dapat digunakan sebagai dasar dalam peningkatan dan perbaikan mutu selanjutnya. Penelitian evaluasi adalah suatu proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis dan penyajian informasi yang tepat untuk mengetahui sejauh mana suatu tujuan program, prosedur, produk atau strategi yang dijalankan telah tercapai, untuk dimanfaatkan bagi pengambilan keputusan pada program selanjutnya. Tujuan penelitian evaluasi adalah untuk mengukur, menilai dan mengetahui kelayakan suatu program dan keberlanjutannya. Gunanya adalah untuk mengadakan redefinisi program, untuk pengembangan, penyebaran atau diseminasi. Penulis menawarkan salah satu jenis model evaluasi program yang telah dikembangkan, divalidasi dan diujicoba berulangkali dan ternyata sudah baik, yang dikenal dengan model KMPHD-K (Konteks, masukan, proses pelaksanan, hasil, dampak, dan kebutuhan untuk peningkatan mutu berlanjut). Model KMPHD-K dapat digunakan untuk mengevaluasi program yang ada dijurusan untuk peningkatan mutu selanjutnya. Kata Kunci: Evaluasi, Manajemen mutu, Jurusan

Ada berbagai data empirik yang memerlukan perhatian untuk memikirkan perlunya evaluasi berbagai program dalam rangka manajemen peningkatan mutu, bukan hanya berbasis sekolah tetapi juga berbasis jurusan di lingkungan Fakultas Teknik. Data empirik tersebut akan memberikan dampak sistemik terhadap perkembangan pendidikan di tingkat perguruan tinggi sebagai wadah yang akan

menampung lulusan dari berbagai sekolah menengah. Pada awalnya, sistim pendidikan yang sentralistik dianggap sebagai penyebab keterpurukan pendidikan karena birokrasi dan kekuasaan pengambilan keputusan yang se ntralistik menyebabkan ketidakberdayaan SDM sekolah. Oleh karena itu UUD RI No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah mengamanatkan perlunya

Jokebet Saludung, Peranan Evaluasi dalam Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Jurusan

pelaksanan MBS/MPMBS untuk menumbuhkan kemandirian sekolah. Di sisi lain, Suyanto (2006: 2) menyatakan bahwa otonomi pendidikan memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk membuat pendidikan lebih berkualitas di daerah. Puskur Balitbang Depdiknas (2004: 6) juga menyatakan bahwa “masalah yang dihadapi adalah mutu, relevansi, efisiensi, dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan masih rendah. Begitu juga Karhami (2003: 6) mengemukakan bahwa tuntutan kebutuhan belum match dengan kinerja lulusan sekolah, padahal lulusan diharapkan menjadi pemimpin, manajer, inovator, operator yang efektif dan mampu beradaptasi dgn perubahan. Fokus program sekolah harus bergeser dari guru dan apa yang diajarkannya, ke siswa dan apa yang dipelajari, dikerjakan dan didemonstrasikan. Sejalan dengan itu, Mendiknas (2004: 2) menyatakan bahwa kemajuan pendidikan tertinggal jika dibandingkan dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Berdasarkan data SPMB, SMA pada tahun 2006 IPA berada di peringkat 23. Hasil uji kompetensi guru di Sulawesi Selatan untuk bidang studi (IPA, IPS, Bahasa) masih rendah (< 50%). Koran Fajar (3 Agustus 2007) memaparkan bahwa peserta SPMB tahun 2007 yang tidak lulus: 18.835 orang dari 24.889 orang peserta. Peserta yang lulus hanya 6054 orang. Bahkan Koran Fajar (24 April 2010) memaparkan bahwa terdapat 2.630 siswa SMA se-Sulsel yang tidak lulus UN, dan yang lulus UN untuk tingkat SMA hanya 724 dari 8.020 peserta. Bahkan Mendiknas Muh. Nuh (2010) menyatakan bahwa secara nasional jumlah kelulusan tahun 2010 turun empat persen (hanya 89,88%) dibanding tahun 2009 (93,4%). Bahkan secara internasional, dari segi kualitas SDM (Shalimou, 2008: 1) Indonesia berada pada peringkat 108 sedunia dan masih di bawah Vietnam (darin 177 negara). Olh karena itu, Supriyo (2005: 3) menyatakan bahwa pendidikan yg bermutu diperoleh pada sekolah yang bermutu.

Gunawan (2007: 11,13,18) mengemukakan bahwa kebijakan nasional tentang penjaminan mutu termuat dalam UU Sikdisnas No. 20 Tahun 2003, Pasal 50 ayat 2 (kebijakan nasional untuk menjamin mutu pendidikan nasional), pasal 4,60,87,92 (2, 8), dan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), pasal 91 (wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Semuanya itu menjadi dasar pemikiran untuk berpartisipasi dan ikut berperan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di segala bidang dan jenjang pendidikan. Tidak tekecuali di perguruan tinggi bahkan di tingkat jurusan masingmasing.

PEMBAHASAN 1. Pentingnya Peningkatan Mutu Budiharjo (2003: 5) mengemukakan bahwa pentingnya “peningkatan kualitas manusia sebagai jawaban terhadap persaingan global, kualitas output yang masih rendah, kualitas sarana dan prasarana yg belum memadai, kurang efisien, dan lulusan kurang berkualitas, peran serta masyarakat belum optimal, dan kebijakan sering kurang mengutamakan kualitas lulusan tetapi orientasinya pd kuantitas.” Djemari Mardapi (2004: 3) mengemukakan bahwa ada dua hal pentingnya peningkatan mutu dilaksanakan karena adanya persaingan global yang menuntut kemampuan sumberdaya lulusan yang bekualitas, dan tantangan lembaga pendidikan berupa kompetensi lulusan. Slamet (2008: 6) dan Suyanto (2008: 2) menyatakan bahwa ada tiga pilar kebijakan untuk pembangunan pendidikan nasional yang menjadi kewajiban yaitu: ”perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik.” Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, merupakan salah satu arah kebijakan pemerintah yang harus diberi perhatian utama pada tahun 2010. Suyanto (2008: 7) menyatakan bahwa ada tiga pilar


Peningkatan mutu adalah salah satu kebijakan pembangunan pendidikan nasional yang harus terus dilaksanakan di semua tingkatan pendidikan. Menurut Djemari Mardapi (2008: 1-2), kualitas pendidikan merupakan salah satu indikator kemampuan sumberdaya manusia, dan kualitas sumberdaya manusia dapat dilihat dari kemampuan lulusan satuan pendidikan. Oleh karena itu peningkatan kualitas harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan agar sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan kualitas pendidikan perlu dinilai dan dievaluasi, dan hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan strategi pembelajaran untuk peningkatan mutu berlanjut secara terus menerus. Berdasarkan pernyataan di atas jelas bahwa, peningkatan mutu sangat penting di laksanakan di semua tingkat dan jenjang pendidikan. 2. Peningkatan Mutu Berbasis Jurusan Pengertian mutu secara umum mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja) baik berupa barang maupun jasa; baik yang dapat dipegang maupun yang tidak dapat dipegang. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada proses dan hasil pendidikan. Jika mutu dihubungkan dengan kualitas produk, akan menggambarkan keefektifan pendidikan sehingga memberi ciri menjadi sekolah efektif. Ada lima pilar pendukung dalam mengunggulkan mutu pendidikan yaitu fokus pada pelanggan, keterlibatan penuh, pengukuran, konitmen, perbaikan secara kontinu. Peningkatan mutu pendidikan dapat juga dilaksanakan melalui pengelolaan kurikulum sebagai salah satu dari sembilan fungsi garapan MPMBS yang menjadi kebijakan pemerintah. “Mengapa peningkatan mutu melalui kurikulum? Untuk mencapai segala-galanya pintunya adalah kurikulum,” (Zamroni, 2004: 1).

Menurut Slamet (2005: 15) manajemen sekolah adalah pengelolaan sekolah yang dilakukan dengan dan melalui sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efeisien. Inti manajemen sekolah adalah aspek dan fungsi. Manajemen sebagai aspek, meliputi kurikulum, tenaga dan sumberdaya manusia, siswa, sarana dan prasarana, dana, dan hubungan masyarakat. Manajemen sebagai fungsi meliputi pengambilan keputusan, pemformulasian tujuan, perencanaan, pengorgani-sasian, penstafan, pengkomunikasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, pensupervisian, dan pengontrolan. Manajemen memfokuskan diri pada sekolah sebagai wadah dan sistim, dan kepemimpinan (manager) menekankan pada orang sebagai jiwanya. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) menurut Depdiknas (2005: 3, 9) dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orangtua siswa, dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional; untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai mutu sekolah. Oleh karena itu esensi MPMBS adalah otonomi sekolah dengan pengambilan keputusan patisipatif untuk mencapai mutu sekolah. Implementasi merupakan proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Implementasi MPMBS (Menejemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah) adalah pengelolaan manajemen dengan komunikasi transparan yang memiliki karakteristik sekolah efektif, menggunakan pendekatan sistim, analisis SWOT, menerapkan konsep belajar tuntas, otonomi dan kemandirian, menumbuhan motivasi diri sekolah, keputusan partisipatif


yang melibatkan semua warga sekolah dan masyarakat. MPMBS adalah pengkoordinasian dan penyerasian sumberdaya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait langsung dengan sekolah dalam proses pengambilan keputusan, untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Esensinya dalam wujud otonomi sekolah dan pengambilan keputusan partisipatif untuk mencapai sasaran mutu sekolah. Manajemen pendidikan yang diinginkan untuk masa depan menurut Depdiknas (2005: 7) adalah otonomi, pengambilan keputusan partisipatif, ruang gerak luas, pendidikan profesional, desentralistik, motivasi diri, deregulasi, mempengaruhi, memfasilitasi, mengelola resiko, menggunakan uang seefisien mungkin, tim kerja yang cerdas, informasi terbagi, pemberdayaan, dan organisasi datar. Untuk memungkinkan semua ini dapat dicapai, akan sangat tergantung pada kualitas dan kesiapan komponen MPMBS yaitu konteks, input, proses, output, dan outcomes. Oleh karena sekolah adalah sebagai sistim (Slamet, 2005: 3 - 4) maka hubungan dan keterkaitan antar komponen sistim juga sangat berpengaruh pada ketercapaian tujuan yang diharapkan. Aspek-aspek yang harus digarap sekolah dalam kerangka MPMBS yaitu: (1) perencanaan dan evaluasi program sekolah, (2) pengelolaan kurikulum, (3) pengelolaan proses belajar mengajar, (4) pengelolaan ketenagaan, (5) pengelolaan fsilitas (peralatan dan perlengkapan), (6) pengelolaan keuangan, (7) pelayanan siswa, (8) hubungan sekolah dan masyarakat, (9) pengelolaan iklim sekolah. Ke sembilan fungsi tersebut yang masuk dalam garapan implementasi MPMBS (Depdiknas, 2005: 1417). Pengelolaan program sekolah adalah pengkoordinasian dan penyerasian program sekolah secara holistik dan integratif meliputi: (1) perencanaan, pengembangan, dan evaluasi program, (2) pengembangan

kurikulum, (3) pengembangan proses belajar mengajar, (4) pengelolaan sumberdaya manusia (guru, konselor, karyawan, dsb.), (5) pelayanan siswa, (6) pengelolaan fasilitas, (7) pengelolaan keuangan, (8) pengelolaan hubungan sekolah-masyarakat, dan (9) perbaikan program.” Depdiknas (2005: 10-14) menyatakan bahwa karakteristik MPMBS tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik sekolah efektif. ika MPMBS merupakan wadah dan kerangkanya maka sekolah efektif adalah isinya dan pendekatan sistim yang memandunya. Kerangka sekolah sebagai sistim terdiri dari konteks, input, proses output, dan outcome (Slamet, 2008: 5). Karakteristik MPMBS memuat secara inklusif elemen-elemen sekolah efektif, yang dikategorikan menjadi: konteks, input, proses, output, dan outcome. Di dalam pengembangan model evaluasi program KMPHD-K ditambahkan satu komponen lagi yaitu kebutuhan akhirnya menjadi enam komponen (Konteks, Masukan, Proses Pelaksanaan, Hasil, Dampak, dan Kebutuhan), dan keenam komponen itu harus ada dan ada alat evaluasinya. Komponen dan prinsip MPMBS telah terakomodasi di dalam model KMPHD-K hasil pengembangan. Tujuan operasinalisasi MPMBS adalah untuk mencapai sekolah efektif. Salah satu prinsip utama MPMBS adalah peningkatan mutu secara berkelanjutan.Untuk itu diperlukan suatu analisis untuk mengakomodasi prinsip MPMBS tersebut yaitu analisis kebutuhan. Sekolah efektif adalah sekolah bermutu yang dikelola dengan manajemen fungsional secara maksimal sehingga mampu mendidik siswanya dengan sangat baik sehingga efektif, efisien, produktif, menghasilkan siswa yang berprestasi tinggi dan luarannya berkualitas sesuai keinginan masyarakat. Sekolah efektif memiliki ciri-ciri: (1) Kepemimpinan yang kuat, (2) Penekanan pada keterampilan dasar, (3) lingkungannya yang menyenangkan, (4) siswa memiliki ekspektasi yang tinggi, (5). memiliki


penilaian terhadap perkembangan siswa. Definisi di atas diadopsi dari (Slamet, 2005: 4; Cheng, 1994: 9, Corcoran (Sheerens, 1992: 3). Oleh karena itu maka peningkatan mutu berbasis Jurusan dapat mengadopsi prinsip dan karakteristik MPMBS dan cara implementasinya yang merupakan kebijakan peningkatan mutu pada sekolah menengah, dengan mengadakan penyesuaian pada bagian tertentu. 3. Evaluasi dan Penelitian Evaluasi Dikmenum (2004: 4) telah memberi batasan evaluasi sebagai suatu kegiatan untuk menentukan mutu atau nilai suatu program yang didalamnya ada unsur pembuatan keputusan sehingga mengandung unsur subjektivitas, kegiatan yang sistimatis untuk menentukan kebaikan dan kelemahan suatu program. Evaluasi dalam pendidikan adalah serangkaian upaya atau langkah-langkah strategis guna pengambilan keputusan dinamis dan pada pembakuan-pembakuan proses pembelajaran serta pengajaran. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan rangkaian kegiatan suatu program. Evaluasi meliputi kegiatan pengukuran, melaksanakan penilaian, interpretasi dari suatu proses kegiatan pembelajatan. Dengan demikian dapat ditentukan penempatan siswa untuk suatu kegiatan atau program tertentu. Di dalam evaluasi ada proses yang akhirnya mengarah pada penilaian sehingga hasilnya akan berbentuk nilai. Stufflebeam (1971: 47) mengemukakan bahwa: the purpose of evaluation is to improve, not to prove. Evaluasi bertujuan bukan untuk membuktikan tetapi untuk meningkatkan, mengembangkan, dan memperbaiki. Tujuan evaluasi bukan untuk membutikan sesuatu tetapi untuk meningkatkan, dan memperoleh informasi berkenaan dengan: 1) kesesuaian antara kebutuhan dengan tujuan program, 2) kebaikan-kebaikan dan kelemahan-kelemahan dari strategi, peralatan dan sumberdaya yang digunakan untuk merealisasikan tujuan yang telah ditentukan, 3) ketepatan dan ketidaktepatan pelaksanaan program dalam rangka

pencapaian tujuan program, 4) ketercapaian tujuan program yang telah dilaksanakan bila dibandingkan dengan tujuan program yang telah ditentukan. Dengan demikian hasil evaluasi akan menjadi umpan balik yang dapat digunakan sebagai dasar dalam peningkatan dan perbaikan selanjutnya. Penelitian evaluasi adalah sebagai suatu proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis dan penyajian informasi yang tepat untuk mengetahui sejauh mana suatu tujuan program, prosedur, produk atau strategi yang dijalankan telah tercapai, untuk dimanfaatkan bagi pengambilan keputusan pada program selanjutnya. Pada gambar berikut dapat dilihat langkah-langkah dalam penelitian evaluasi terdiri dari penentuan tujuan, penentuan kriteria, pemilihan pendekatan atau metode, perkiraan keuntungan yang akan dicapai, dan inilah yang membedakannya dengan evaluasi dalam arti umum. Dalam penelitian evaluasi harus ada tujuan dan rencana dengan prosedur yang jelas untuk mengumpulkan data secara sistematis. Tujuan penelitian evaluasi adalah untuk mengukur, menilai dan mengetahui kelayakan suatu program dan keberlanjutannya. Gunanya adalah untuk mengadakan redefinisi program, untuk pengembangan, penyebaran atau diseminasi. Macmillan & Schumacher (2001: 526 - 527), menggambarkan evaluation research atau penelitian evaluasi seperti ditunjukkan pada Gambar 1. Sejalan dengan itu Macmillan & Schumacher (2001: 528), mengemukakan bahwa: “evaluation research defined that evaluation requires a formal evaluation design and prosedures in order to collect and analyze data systematiclly for determining the worth of a specific educational practice or anticipated practice.” Prosedure yang sistematis inilah yang harus dimiliki penelitian evaluasi yang membedakannya antara penelitian evaluasi dengan evaluasi dalam arti yang umum. Sebelum melaksanakan penelitian evaluasi, seorang evaluator harus menjawab pertanyaan: who, what, when, where, how, and


how much, (Guttentag, 1971: 24). Who, menanyakan siapa yang akan melakukan evaluasi dan siapa yang akan dievaluasi. Evaluasi program merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh dan bagian mana dari tujuan program yang sudah tercapai dan belum tercapai, apa penyebabnya, sehingga keberhasilan dan kegagalan implementasi suatu program dapat diketahui. Gall, Gall & Borg (2003: 546) menyatakan bahwa evaluasi terhadap program, sumberdaya, dan prosedur, adalah membantu memahami dampak program yang diobservasi. Menurut Suharsimi Arikunto (1998: 8), tujuan evaluasi program adalah untuk mengukur ketercapaian program, yaitu mengukur sejauhmana sebuah kebijakan dapat terimplementasikan untuk pengambilan keputusan selanjutnya.

sehingga hasil evaluasi program adalah sebuah rekomendasi evaluator untuk pembuat keputusan. Oleh karena itu tujuan program harus jelas, terinci, komponenkomponen program sebagai sub sistim, karena terkait dengan keberhasilan program. Fokus penelitian evaluasi ini menitikberatkan pada evaluasi program implementasi MPMBS di SMA. Menurut Nurhadi (2004: 6) program adalah “suatu rancangan kegiatan yang bersumber dari suatu kebijakan, ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembangunan pada sektor yang bervariasi, dilaksanakan dalam jangka waktu relatif lama, sedangkan proyek adalah penjabaran dari program dan waktunya relatif singkat.” Penulis memaknai program sebagai suatu rangkaian kegiatan dan implementasi dari suatu kebijakan yang harus dilaksanakan

Evaluation Research

Purpose

Determine the worth of a practise for planning, improving or justify a policy

Quality Criteria

-Utility

Select Evaluation Approaches

-Feasibility -Propriety -Accuracy - Obyective oriented - Decision oriented - Naturalistic/participant - Mixed method focus

- Systematic school improvement Potential Benefit

- Cost analysis - Assessment of educational effects on student - Apprisal of quality of education - Reduction of uncertainty in innovative practices - Ligilimization of decision - Anticipation of policy issues

Gambar 1. Evaluation Research


untuk mencapai tujuan pembangunan. Program tersebut perlu dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan implementasi dan ketercapaian tujuan, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan, kendala dan solusinya, untuk dijadikan dasar dalam merancang pengembangan selanjutnya. Jadi evaluasi program adalah penelitian evaluasi terhadap pengelolaan, pengkoordinasian dan penyerasian program sekolah secara holistik dan integratif meliputi: (1) perencanaan, pengembangan dan evaluasi program, (2) pengembangan kurikulum, (3) pengembangan proses belajar mengajar, (4) pengelolaan sumberdaya manusia (5) pelayanan siswa, (6) pengelolaan fasilitas, (7) pengelolaan keuangan, 8) hubungan sekolah dan masyarakat, (9) perbaikan program. Pengelolaan program dalam hal ini meliputi seluruh komponen kegiatan sekolah mulai dari perencanaan, pengembangan, sampai pada evaluasi program.

rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input, makin tinggi kesiapannya makin tinggi mutunya. Memiliki kebijakan dan sasaran mutu yang jelas, sumberdaya tersedia dan siap, staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi, memiliki harapan prestasi yang tinggi, fokus pada pelanggan, dan input manajemen.

Gambar 2. Kerangka dasar model KMPH-K

4. Model evaluasi program KMPHD-K Ada berbagai model evaluasi tetapi salah satu model evaluasi program yang sudah dikembangkan dan diuji lapangan dan dapat digunakan untuk peningkatan mutu jurusan adalah model KMPHD-K. Model evaluasi program KMPHD-K dikembangkan dari berbagai model evaluasi kemudian divalidasi empat kali, diujicoba tiga kali, dianalisis dengan statistik, direvisi, dan diaplikasikan di lapangan. Hasil penerapan model kemudian diuji, ternyata hasilnya sangat baik, modelnya sudah fit, konstruk dan variabelnya valid dan reliabel, praktis, efisien, komprehensif, dan layak digunakan. Oleh karena itu disarankan untuk digunakan dalam mengevaluasi program yang ada di Jurusan untuk peningkatan mutu berlanjut. Kerangka Dasar Model KMPHD-K ditunjukkan pada gambar 2. 5. Model KMPHD-K Peningkatan mutu dapat dilihat pada komponen-komponen model. Konteks sebagai permintaan dan dukungan serta kebutuhan meningkat kualitasnya. Tinggi

Gambar 3. Komponen Model dan Indikatornya


Gambar 4. Model KMPHD-K

Proses mampu memberdayakan peserta didik belajar terus menerus dan mampu mengembangkan dirinya.Proses efektif dan berkualitas jika proses belajar mengajar yang efektivitasnya tinggi, kepemimpinan sekolah yang kuat, lingkungan sekolah yang aman dan tertib, pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, sekolah memiliki budaya mutu, sekolah memiliki temwork yang kompak, cerdas dan dinamis, sekolah memiliki kemandirian, partisipasi yang tinggi dari warga sekolah, sekolah memiliki keterbukaan (transparansi) manajemen, memiliki kemauan untuk berubah, melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan, responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan, komunikasi yang baik, sekolah memiliki akuntabilitas. Dalam proses tejadi perubahan menjadi sesuatu yang lain. Output berkualitas jika prestasi sekolah (efektivitas, produktivitas, efisiensi, inovasi, kualitas dan moral kerja), dan prestasi siswa (akademik dan non akademik) meningkat dan berkualitas sebagai hasil pembelajaran dan manajemen sekolah. Outcomes atau dampak terhadap institusi, masyarakat, dan siswa yaitu lulusan meningkat. Kebutuhan peningkatan mutu berlanjut. Terakhir dilaksanakan analisis kebutuhan dengan menggunakan analisis SWOT untuk

mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Analisis kebutuhan dimaksudkan untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan yang perlu direkomendasikan untuk dikembangkan dan ditingkatkan lebih lanjut. Semua data yang dibutuhkan tersebut diharapkan dapat dijaring dengan menggunakan model evaluasi program KMPHD-K (Konteks, Masukan, Proses Pelaksanaan, Hasil, Dampak, dan Kebutuhan). 6. Peranannya dalam peningkatan mutu berbasis Jurusan Untuk mengetahui apakah program yang ada di Jurusan berhasil dengan baik, bagian mana yang belum berhasil, dan apakah perlu peningkatan lebih lanjut, perlu diadakan evaluasi program. Ada berbagai jenis program, oleh karena itu perlu disesuaikan dengan model evaluasi program KMPHD-K dengan memperhatikan komponen-komponennya. Model evaluasi program KMPHD-K dapat dijadikan pedoman dan pola atau acuan dalam mengarahkan evaluasi. Oleh karena itu harus dkembangkan sesuai masalah dan tujuan dari evaluasi program yang ada di Jurusan. Jurusan yang dimaksud adalah Jurusan-Jurusan yang ada di lingkungan Fakultas Teknik, termasuk Jurusan PKK.


Hasil evaluasi program dapat dijadikan dasar untuk peningkatan mutu Jurusan secara berkelanjutan.Terutama hasil analisis kebutuhan yang menjadi rekomendasi yang akan ditindaklanjuti dalam peningkatan mutu berlanjut. Dari hasil penerapan model evaluasi KMPHD-K di SMA ternyata dapat mengugkapkan tingkat keberhasilan implementasi MPMBS serta besarnya dukungan dan pengaruh antar variabel terhadap kebehasilan program implementasi MPMBS di SMA. Sekaligus memberikan temuan dalam bentuk dukungan dan hambatan yang menjadi kebutuhan untuk penigkatan mutu selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA Arismunandar, 2006. Pengembangan Model Pembelajaran Efektif di Sulawesi Selatan. Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar bekerjasama dengan Diknas Propinsi Sulawesi Selatan. Borg, W. R. & Gall, M. D., 1983. Educational Research: An introduction. (4th ed.). New York: Longman Inc. Depdiknas, 2005. Manajemen berbasis sekolah. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Dikmenum, 2004. Revitalisasi MGMP dalam konteks school reform dengan pendekatan MPMBS.Diambil tanggal 20 Oktober 2004 dari http//.www.dikti.orgDikmenum. Jokebet Saludung, 2010. Pengembangan model evaluasi program implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) di SMA. Disertasi Doktor: Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Gall, M. D., Gall. J. P. & Borg, W. R., 2003. Educational reseach (7th ed.). Boston. New York: San Francisco. Gunawan, 2007: Guttentag, M. & Struening, E. L. (1971). Handbook of Evaluation research. London: Beverly Hills.

Joint

Committee, 1994, The Program Evaluation Standarts (2nd ed.). Standarts for Educational Evaluation. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Karhami S & Karim, A., 2003. Kurikulum Berbasis Kompetensi Jenjang Dikdasmen. Disampaikan dalam seminar penerapan kurikulum berbasis kompetensi dan impilkasinya dalam pendidikan. Makalah. Yogyakarta, 27 Januari 2003. Macmillan, J.H. & Schumacher, S., 2001. Research in education: A conceptual introduction (5th ed.). New York: Longman. Mulyani A. Nurhadi, 2004. Evaluasi Proyek. PPS Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta Shalimow, Y. (August 6, 2008). Human Development Index (HDI) Indonesia. Laporan ini dikeluarkan oleh UNDP pada 27 November 2007. Diakses 1 September 2009 dari http://www.Shalimow.com/author Scheerens, J., 1992. Effective Schooling: Research, theory and practice. Original Dutch Edition (1st ed.). London: Dotesios Ltd. Slamet P.H.,2005. Handout. Kapita Selekta Desentralisasi Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Stufflebeam, D.L. 1971. Educational evaluation: Theory and practice. Oshio: Charles A. Jones Publishing Company. _____, 2001. Evaluation Models: New Directions for Evaluations, No. 89. San Francisco: Jossey-Bass. ______, 2009. Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan. Edisi kedua. Bumi Aksara. Jakarta. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

PERANAN EVALUASI DALAM MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS JURUSAN. Jokebet Saludung Dosen Jurusan PKK, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar

Recommend Documents