PERAN STRATEGIS KPH Oleh : M.Rizon, S.Hut, M.Si (KPHP Model Mukomuko)
Presentasi Pada BAPPEDA – Mukomuko September 2014
KONDISI KPHP MODEL MUKOMUKO
KPHP MODEL MUKOMUKO
• KPHP Model Mukomuko ditetapkan dengan SK Menteri Kehutanan No 330 tahun 2010 luas 78.274 • Dengan Adanya Review kawasan hutan tahun 2012 luas KPHP Model menjadi = 74.538,6 ha – Hutan produksi terbatas 63.236,33 ha – Hutan produksi tetap 11.302,53 ha
PETA KPHP MODEL MUKOMUKO PETA KPHP MODEL MUKOMUKO
BLOK PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN
1. HP Pemanfaatan HHK-HA ± 28.321,97 ha 2. HP. Pemanfaatan Jasling_HHBK RE ± 12.671,81 ha 3. HP. Pemberdayaan Wilayah Tertentu ± 26.042,60 Ha 4. HP.Perlindungan ± 7.502,41Ha
5
PETA TATA HUTAN
6
PETA WILAYAH TERTENTU
7
KELEMBAGAAN KPHP MUKOMUKO
MENGAPA HARUS ADA KPH ?
(+) Ada Institusi
Rehabilitasi
Potensi SDH (-)
PHL
(+) Potensi SDH
Perambahan
(-) Tidak ada Institusi
Illegal Loging
Kebakaran
Dampak kebakaran, akan dijumpai perubahan yang cepat pada tapak.
Kondisi fisik hutan, setelah 3 th mengalami kebakaran hebat.
Proses
Penambangan batubara
Kebun Sawit
Konversi ke Kebun Sawit, Karet, dll
PERAN STRATEGIS KPH • • • • •
Pembenahan tata kelola kehutanan (good forestry governance). Mendorong terwujudnya desentralisasi nyata di bidang kehutanan Optimalisasi akses masyarakat terhadap hutan serta merupakan salah satu jalan bagi resolusi konflik. Menjamin penyelenggaraan pengelolaan hutan akan tepat lokasi, tepat sasaran, tepat kegiatan, tepat pendanaan. Tertanganinya wilayah-wilayah open acces yang hingga saat ini tidak tertangani
PERAN STRATEGIS KPH…. •
• • • •
Menjembatani optimalisasi pemanfaatan potensi pendanaan dari sumber yang tidak mengikat (al: bantuan negara donor, perdagangan karbon) untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dapat mendukung fungsi MRV (Measurement, Reporting, Verification) dalam proses penanganan perubahan iklim. Kemudahan dalam investasi sektor kehutanan, karena ketersediaan data/informasi detail tingkat lapangan. Peningkatan keberhasilan penanganan rehabilitasi hutan dan reklamasi, karena KPH akan menjalankan penanaman, pemeliharaan, pendataan, perlindungan, monev. Peningkatan keberhasilan kegiatan konservasi dan perlindungan hutan.
TUGAS POKOK KPH
Sesuai P.07 Tahun 2007 Tentang Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,Serta pemanfaatan hutan Organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi : a. menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi :
1. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; 2. pemanfaatan hutan 3. penggunaan kawasan hutan; 4. rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan 5. perlindungan hutan dan konservasi alam. b. menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan;
19
c. melaksanakan
kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
d. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya; e. membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.
20
21
LANDASAN HUKUM KPH
LANDASAN HUKUM KPH •
•
•
UMUM : – UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan – PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan – PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemda Prov dan Pemda Kab/Kot – PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah KHUSUS : – PP No. 6 Tahun 2007 jo PP No 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan TEKNIS : – Permenhut No. P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH – Permenhut No. P.6/Menhut-II/2010 tentang NSPK Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP – Permendagri No. 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP – Permenhut No.P.41/Menhut-II/2011 tentang Standar Fasilitasi Sarpras pada KPHL dan KPHP Model – Permenhut No. P.42/Menhut-II/2011 tentang Kompetensi Teknis Bidang Kehutanan Pada KPHL dan KPHP
DEFINISI KPH • Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dikelola secara efisien dan lestari
• KPH terdiri atas – Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) – Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) – Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
POINT PENTING DARI PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT KPH • Setiap kawasan hutan dibagi dalam wilayahwilayah KPH • Setiap wilayah KPH akan dikelola oleh Organisasi KPH • Organisasi KPH harus dikelola oleh SDM profesional bidang kehutanan • Organisasi KPH menangani “pengelolaan hutan” (fungsi management) tidak menangani fungsi kewenangan publik.
POINT PENTING DARI PERATURAN PERUNDANGAN DI KPH (lanjutan…) • Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab terhadap pembangunan KPH dan infrastrukturnya. • Dana bagi pembangunan KPH bersumber: • APBN; • APBD; dan • dana lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
WILAYAH KPH •
• • • •
Seluruh kawasan hutan di Indonesia akan terbagi dalam wilayah-wilayah KPH, serta akan menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, provinsi, kabupaten/kota. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) meliputi: KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL), KPH Produksi (KPHP). Dalam satu KPH, dapat terdiri lebih dari satu fungsi pokok hutan, dan penamaannya berdasarkan fungsi hutan yang luasnya dominan. Penetapan wilayah KPH menjadi kewenangan Menteri Kehutanan. Wilayah KPH dapat dievaluasi untuk kepentingan efisiensi dan efektivitas serta karena adanya perubahan tata ruang.
Gambaran Wilayah KPH KPHP
TN HL TN KABUPATEN B HP
HL
KPHK HL
KPHK HL
KPHL CA
TB
HP KABUPATEN A KPHL
29
