PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PEMBANGUNAN DAERAH Oleh: Hermanto Halil STAI Miftahul Ulum Panyepen Pamekasan Email:
[email protected] Abtrak Indonesia memiliki landasan tersendiri dalam mendefinisikan peran perguruan tinggi yang di maktubkan Tri Dharma Perguruan Tinggi ; (1) Pendidikan, (2) Penelitian, dan (3) Pengabdian Masyarakat. Ketiga Dharma (Filsafat) ini sejatinya telah menanamkan kepada perguruan tinggi di Indonesia mengenai besarnya tanggung jawab perguruan tinggi terhadap pembangunan sebuah negara. Potensi besar ini didukung pula dengan kemampuan perguruan tinggi membuka akses ke berbagai stakeholders pembangunan, dan menjadikan perguruan tinggi sebagai core of development dari sebuah daerah atau bangsa. Perguruan tinggi mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah berupa rekomendasi kebijakan, teori pembangunan, maupun penyediaan tenaga ahli yang mampu menjawab tantangan bangsa. Perguruan tinggi dapat menghasilkan prototype hasil inovasi yang telah dibuat untuk dikembangkan oleh industri agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dan perguruan tinggi dapat melakukan membuka akses ke masyarakat sebagai pihak yang netral dan membangun partisipasi mereka. Potensi besar perguruan tinggi untuk menstimulus pembangunan dengan berkolaborasi dengan semua stakeholders pembangunan dapat di manfaatkan oleh gerakan mahasiswa untuk mengakapitalisasi kekuatan gerakannya agar lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Kata Kunci: Perguruan Tinggi dan Pembangunan Daerah
Pendahuluan Indonesia masa depan diharapkan menjadi Indonesia yang maju, kuat, dan besar. Harapan ini tercermin pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Indonesia, yaitu “mengangkat Indonesia menjadi negara maju dan merupakan kekuatan 12 besar dunia di tahun 2025 dan 8 besar dunia pada tahun 2045 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan”. Visi ini tentu saja harus dipahami dan diusung oleh seluruh komponen bangsa agar benar-benar menjadi visi kolektif (collective vision), sebagai sumber energi, inspirasi, dan bintang penerang (the guiding star) untuk mempersiapkan masa depan bangsa. Masing-masing komponen bangsa dituntut untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, sesuai prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terdapat dalam rumusan visi tersebut. Tentu banyak hal yang perlu disiapkan agar semua komponen dapat berperan secara optimal untuk menghantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, kuat, dan besar, namun salah satu rfaktor terpenting yang perlu disiapkan secara terencana dan sungguh-sungguh adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu SDM terampil dan mandiri, yang mampu memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan yang muncul dalam berbagai bidang kegiatan pembangunan. Hampir dapat dipastikan bahwa tanpa SDM yang berkualitas berbagai kegiatan pembangunan tidak akan berjalan secara efektif. Ketersediaan SDM yang berkualitas adalah salah satu faktor penentu (determinant factor) dan pengendali (driving force) kegiatan pembangunan. Menyadari
penting
dan
krusialnya
peran
SDM
dalam
kegiatan
pembangunan, maka banyak bangsa di dunia yang telah mengubah paradigma pembangunan, dari pembangunan berbasis sumber daya alam menjadi pembangunan berbasis sumber daya manusia. Dalam konteks perubahan paradigma ini maka pembangunan SDM menjadi salah satu prioritas pertama dan utama yang tidak boleh terkendala oleh alasan apapun, apalagi sampai terhenti. Konsekwensinya, berbagai faktor yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan SDM, seperti lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan, terutama lembaga-lembaga pendidikan tinggi, harus mendapat perhatian utama dalam grand design pembangunan.
Kemudian, sebagai tindak lanjut tap MPR RI tersebut, telah dikeluarkanlah UU no 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang mengganti UU no 5 tahun 1974. UU ini secara subtansial mengamanatkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Basis otonomi daerah tersebut adalah daerah kabupaten dan daerah kota yang didasarkan pada azas desentralisasi, adapun
daerah
propinsi
merupakan
wakil
pemerintah
pusat
yang
menyelenggarakan urusan administrasi yang mencakup lintas daerah kabupaten dan daerah kota. Munculnya harapan akan adanya penyelenggaraan otonomi yang lebih baik tersebut juga didukung oleh adanya UU nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Di dalamnya disebutkan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah adalah suatu system pembiayaan pemerintahan dalam kerangka Negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintahan pusat daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan. Kehadiran perguruan tinggi ditengah-tengah kita adalah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan pembangunan secara utuh dan menyeluruh baik sebagai insane pembangunan maupun sumber daya pembangunan yang menyangkut etika, estetika dan logika untuk dijadikan suatu potensi. Hal ini sesuai dengan nafas reformasi yang merupakan tuntutan untuk melaksanakan demokratisasi di segala bidang. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengemukakan bagaimana kiranya potensi yang ada dengan lingkup intelektual yang bergerak di bidang akademik yang kemudian dikenal sebagai perguruan tinggi bias diberdayakan dalam pembangunan daerah secara optimal. Perguruan Tinggi Dalam Menopang OTDA Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 58, menegaskan bahwa Fungsi dan Peran Perguruan Tinggi
adalah sebagai: (1) wadah pembelajaran Mahasiswa dan Masyarakat; (2) wadah pendidikan calon pemimpin bangsa; (3) pusat pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (4) pusat kajian kebajikan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran; dan (5) pusat pengembangan peradaban bangsa. Dengan fungsi dan peran tersebut maka lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Indonesia adalah sentra pembangunan SDM. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa masa depan SDM Indonesia ditentukan oleh mutu perguruan tinggi di negeri ini. Tidak juga berlebihan apabila bangsa Indonesia sangat berharap pada lembaga-lembaga pendidikan tinggi untuk dapat melahirkan generasi yang terampil dan mandiri. Profil para lulusan perguruan tinggi di Indonesia akan menentukan daya saing bangsa ini dalam menghadapi dinamika persaingan global. Era globalisasi membutuhkan SDM yang tidak hanya pandai memanfaatkan peluang, tetapi juga mampu menciptakan peluang, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Ketrampilan dan kemandirian adalah dua sisi dari satu mata uang. Ketrampilan dibutuhkan untuk dapat memanfaatkan peluang dan kemandirian diperlukan untuk dapat menciptakan peluang. Keduanya sangat dibutuhkan oleh para lulusan perguruan tinggi untuk bisa mengatasi berbagai tantangan, memanfaatkan berbagai peluang, dan menghadapi berbagai bentuk kompetisi yang terjadi di tingkat lokal, regional, dan internasional. Ada beberapa perguruan yang terdapat di kabupaten Pamekasan, perguruan tinggi tersebut merupakan perguruan tinggi swasta yang sudah menunjukkan eksistensinya. Perguruan tinggi yang dimiliki oleh kabupaten Pamekasan, bukan hanya mempersiapkan guru-guru ekonomi, guru-guru bahasa dan guru-guru biologi dan lain sebagainya, akan tetapi perguruan tinggi tersebut mencetak sarjana-sarjana yang berkualitas yang dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan daerah, sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk menapaki kiprahnya di dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu perguruan tinggi yang ada dapat dimanfaatkan untuk turut serta berpartisipasi dalam penyusunan pembangunan daerah, dengan didasarkan pada aspirasi daerah yang bertolak pada the quality of life,
sebagai proses
penentuan pilihan kebijakan yang diyakini baik dan benar dalam hidup bernegara,
tingkah laku seseorang atau sekelompok orang berkaitan dengan kecerdasan, tingkat kemakmuran ekonomi, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketaatan social, integritas bangsa serta situasi keamanan baik secara sectoral planning maupun regional planning guna menopang dan memperkokoh national planning kearah formulasi pemikiran yang bersifat strategis melalui: 1. Examination of the environment 2. Development of alternative national objective and sources of action 3. Analysis of power 4. Batas waktu berlaku penilaian strategis Potensi teknokrat yang ada pada perguruan tinggi saya kira cukup mampu untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya, mengingat perguruan tinggi merupakan sarana untuk mengisi TRIDARMA perguruan tinggi yang tidak hanya mencetak sarjana-sarjana sebagai salah satu tugas pokonya, tetapi harus mampu melakukan penelitian yang berguna untuk mempersiapkan planning yang tepat sasaran, dan menyediakan tenaga-tenaga yang berpotensi sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing sebagai cerminan dari pengabdian pada masyarakat. ”manfaat penelitian adalah membantu manusia dalam memperoleh suatu pemahaman dan penjelasan akurat yang dapat dipercaya terhadap masalahmasalah yang dihadapi”. Oleh sebab itu perguruan tinggi tidak hanya mampu membawa pendidikan saja tetapi mampu melakukan riset sebagai syarat pengembangan ilmu, yang sekaligus mampu menyediakan diri sebagai pelayan yang memberikan servis kepada daerahnya dimana perguruan tinggi itu berada sehingga tidak menjadi pemborosan social bagi masyarakat karena walau bagaimanapun juga perguruan tinggi merupakan salah satu beban social masyarakat jika ia tidak mampu berprestasi untuk masyarakatnya. Dalam proses reformasi mekanisme lima tahunan yang tertuang dalam strategi, arah serta kebijaksanaan lazim dituangkan dalam rumusan-rumusan padat yang dikenal dengan GBHN sebagai pengarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya sebagai suatu landasan umum bagi pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya didelegasikan kepada MPR untuk dilaksanakan secara bertahap, berencana dan berkesinambungan.
Jadi keberhasilan arah penyelenggaraan pembangunan daerah pada prinsipnya tergantung peran aktif masyarakat tersebut serta sikap mental, tekad, semangat serta ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan daerah yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang telah dituangkan dalam GBHN sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Kemampuan Yang dimiliki Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi merupakan lembaga yang sangat strategis dalam mendorong percepatan pembangunan masyarakat. Dengan sejumlah keunggulan yang dimilikinya seperti sumber daya manusia, perangkat kelembagaan yang mapan, serta kemampuan membuat riset dan kajian, maka peran perguruan tinggi seyogiyanya harus berperan sebagai agen pembangunan (agent of developm...ent). Dengan potensi sumberdaya manusia berkualitas yang memadai itulah, sudah sewajarnya bila Universitas atau Perguruan Tinggi didaerah harus mampu mengambil peran dalam pembangunan bukan hanya skala regional melainkan juga dalam skala nasional. bahkan perguruan tinggi di daerah ini dapat berkembang menjadi salah satu pusat keunggulan (center of exellence), jika ada upaya sungguh-sungguh ke rah itu. Dalam konteks pembangunan di daerah, beberapa hal harus di perankan oleh Perguruan tinggi, antara lain sebagi berikut: 1. Pertama, membangun sumber daya manusia daerah yang berkualitas dengan selalu meningkatkan dan memperkuat basis pendidikan masyarakat. membangun sumberdaya manusia berkualitas ini mempunyai makna sangat strategis bagi pembangunan jangka panjang. Pandangan pembangunan dewasa ini menunjukkan SDM sebagai variabel utama yang menentukan keberhasilan pembangunan 2. Kedua, mengadakan studi-studi kebijakan untuk disumbangkan kepeda pemerintah daerah, sehingga memudahkan dalam menentukan prioritas program pembangunan berdasarkan kebutuhan daerah. Juga membuat studistudi evaluatif dalam upaya perbaikan program pembangunan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas program. 3. Ketiga, mengembangkan model-model pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sektor-sektor unggulan, yang dapat diangkat dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat. Model-model pembangunan tersebut diperlukan terutama untuk merumuskan program yang relevan dengan kondisi lokas dan masyarakat setempat.
4. Keempat, membangun kerjasama antar universitas, pemerintah daerah dan masyarakat lain untuk (1). menyusun kebijakan dan program RPJMD, (2). melaksanakan studi-studi spesifik sehubungan dengan usaha mengembangkan ekonomi masyarakat daerah, (3). melakukan kajian-kajian terhadap program nasional yang akan diterapkan didaerah, sehingga dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan nasioanl disamping pembangunan daerah sendiri 5. Kelima, memantapkan kegiatn pengabdian masyarakat sebagai wujud pemihakan, utamanya kepada penduduk miskin. Pengabdian pada masyarakat tersebut, dilakukan dengan cara membuat program kegiatan yang bisa mengembangkan ekonomi rakyat, Ini amat penting karena masyarakat di daerah, secara sosial ekonomi masih tergolong lemah. Program tersebut akan semakin mantap lagi bila didukung oleh lembaga kajian yang menelaah mengenai masalah-masalah sosial ekonomi masyarakat. 6. Keenam, membantu mengerahkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat, melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi. Partisipasi masyarakat dapat dikembangkan antara lain melalui lembagalembaga swadaya dan kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang dimotivasi dan diprakarsai oleh Perguruan Tinggi. Untuk Bisa menyelenggarakan peranan itu semua, dengan sendirinya Perguruan tinggi itu sendiri harus memulai dengan pembangunan dalam dirinya. terutama masyarakat menuntut bukan hanya bimbingan ilmu pengetahuan, tetapi juga keteladanan dalam prilaku baik Mahasiswa maupun para pengajar dan stafnya. Dari beberpa perguruan tinggi yang ada di kabupaten Pamekasan, seharusnya masyarakat Pamekasan bangga dan tidak pesimis karena perguruan tingggi tersebut memiliki visi dan misi yang cukup jelas serta sasaran yang tepat dengan potensi tenaga dan eksistensi yang ia miliki. Mengenai statemen kerja dan peranan perguruan tinggi dalam pembangunan daerah akan tampak dalam gambar berikut: Alur kompetensi Perguruan tinggi terhadap pembangunan daerah OUT PUT PERGURUAN TINGGI
DPRD (2)
PEMDA (1)
PERGURUAN TINGGI (3)
Dengan mengacu kepada gambar, maka perguruan tinggi bersama dengan pemda setempat atau pemda bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian-penelitian guna melahirkan keputusan-keputusan sebagai out put dari perguruan tinggi dan pemda, begitu pula dengan DPRD, perguruan tinggi memberikan masukan-masukan dari hasil-hasil penelitian kepada DPRD atau DPRD mengajak dan menyertakan perguruan tinggi untuk memberikan masukan-masukan dari hasil penelitian ilmiah untuk mengambil suatu keputusan berupa kebijakan-kebijakan sebagai out put dari perguruan tinggi dengan DPRD. Bahkan out put yang diperoleh bias didasarkan pada ketiga unsure tadi yakni, Pemda, DPRD dan perguruan tinggi. Dan kalau dikalkulasikan akan tampak sebagai berikut :
1 + 3 atau 3 + 1 = out put PT 2 + 3 atau 3 + 2 = out put PT 1 + 2 + 3 atau 2 + 1 + 3 = out put Kemudian mengenai konsep kerja perguruan tinggi dalam pembangunan yang berkedudukan sebagai mitra dalam melaksanakan darmanya dan bertindak sebagai tim ahli dalam mengkaji setiap permasalahan yang ada, mengingat perguruan tinggi sebagai salah satu komponen pembangungan daerah untuk menggali sumber-sumber potensi daerah, dapat dilihat pada gambar berikut : Konsep Kerja Perguruan Tinggi Perguruan tinggi
Data
Sumber
Dalam dan luar daerah Hasil penelitian Sumber lain
Masalah : IPOLEK SOSBUD
Kesimpulan Dalam rangka penyelenggaraan OTDA, perguruan tinggi yang ada di daerah, dengan potensinya diharapkan turut serta dan mampu menyusun perencanaan program pembangunan di daerah, guna mengisi ketentuan Ps. 1. Ketetapan MPR No. IV/MPR/2000. Potensi daerah yang ada merupakan tantangan untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat kearah yang lebih baik sehingga sumber pendapatan asli daerah bias ditingkatkan. Kerja sama yang baik antar pemerintah daerah daengan perguruan tinggi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, guna memperlancar dan menyukseskan penyelenggaraan Otonomi Daerah.
DAFTAR PUSTAKA Advendi Simangunsong dan Elsi Kartikasari, Hukum dalam Ekonomi, Grasindo Djaali, H. Psikologi Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta: Program Pascasarjana Head, John, W. Pengantar Hukum Ekonomi, Jakarta Elip 97. Kansil Cristina, Hukum Perusahaan Indonesia, (Aspek Hukum Dalam Ekonomi). Jakarta. Pradya Paramitha. Ketetapan MPR RI No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan OTDA. Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan OTDA. Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang sumber Hukum dan tata urutan perundang-undangan. Keputusan presiden No. 121 tahun 2000 M Sirozi, Ph.D Guru Besar Ilmu Pendidikan Fakultas Tarbiyah dalam makalah, “Peran Perguruan Tinggi Dalam Membangun Sumber Daya Manusia (Sdm) Indonesia Yang Terampil Dan Mandiri “ Peraturan pemerintah No. 101 tahun 2000. Salamon Soeharyo, Nasri Efendi, sistem administrasi Negara RI, Jakarta, LAN RI 2001. UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
