PERAN ORGANISASI PROFESI DALAM PROFESIONALISASI PENGADAAN

PERAN ORGANISASI PROFESI DALAM PROFESIONALISASI PENGADAAN PAPARAN DIREKTUR PENGEMBANGAN PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

(LKPP)

PADA SIMPOSIUM NASIONAL PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH JAKARTA, 29 – 30 November 2011

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Latar Belakang

2. Profesionalisasi Pengadaan

3. Kesimpulan

2


1. Latar Belakang Pelaksanaan pengadaan masih belum profesional:

1. Pelaksana ditunjuk secara adhoc, bisa berganti setiap tahun; 2. Rawan pengaruh kepentingan dan intervensi; 3. Kemampuan dan kompetensi pelaksana pengadaan sangat beragam; 4. Profesionalitas tidak terjamin dan tidak terukur; 5. Pelaksanaan kurang fokus karena pelaksana masih merangkap jabatan/ kegiatan lain; 6. Akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana tidak efektif; 7. Tidak ada jaminan peningkatan karier di bidang PBJP. 8. Insentif belum layak


1. Latar Belakang Isu-isu dan Tantangan dalam Profesionalisasi Pengadaan : • Pendidikan dan pelatihan pengadaan pada sistem pendidikan tinggi yang menjadi dasar dalam pengembangannya belum fokus • Tidak adanya catatan historis sebelumnya tentang adanya profesionaliasi pengadaan, dan tidak adanya cabang langsung dari lembaga internasional pengadaan di Indonesia •

Untuk membentuk suatu budaya profesional dalam pengadaan perlu dimulai dari prinsip awal.

•

Reputasi praktek yang korup di pengadaan di beberapa daerah menutupi inisiatif dalam upaya membentuk profesionalisasi pengadaan

•

Tidak adanya pengalaman dalam membentuk dan mengoperasikan organisasi profesional dalam pengadaan, namun dapat dipakai model dari organisasi profesional lain sebagai contoh

•

Kurangnya perhatian diantara pejabat-pejabat tinggi tentang pentingnya profesionalisasi pengadaan.


2. Profesionalisasi Pengadaan Profesionalisasi Pengadaan mencakup: 1. Pengembangan Jenjang Karir Pengadaan

2. Penguatan Organisasi Profesi/Unit Pembina


2. Profesionalisasi Pengadaan 1. Pengembangan Jenjang Karir Pengadaan 1) Pembentukan Jabatan Fungsional Pengadaan berbasis Standar Kompetensi Kerja PBJP; 2) Penyusunan uraian beban kerja pejabat fungsional PBJP berbasis standar kompetensi;

3)

Penyusunan profil kompetensi untuk setiap level kualifiksi Pejabat Fungsional PBJP;

4) Penyusunan standar/pedoman penilaian kinerja (pedoman penilaian angka kredit) Pejabat Fungsional PBJP; 5) Penyusunan standar/pedoman kenaikan karir Pejabat Fungsional PBJP;

6) Penyusunan standar/pedoman pelatihan dan pendidikan serta asesmen Pejabat Fungsional PBJP. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Profesionalisasi Pengadaan 2. Penguatan Organisasi Profesi/Unit Pembina 1) 2) 3)

4)

5) 6)

7) 8)

Penyusunan kode etik ahli pengadaan; Pembuatan data base untuk pengembangan Jenjang Karir ahli pengadaan; Menyediakan sarana dan prasarana untuk komunikasi dan pengembangan Jenjang Karir pejabat fungsional PBJP dan anggota organisasi profesi; Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan dan kepatuhannya terhadap pelaksanaan kode etik dalam praktek pengadaan; Melakukan advokasi dan mediasi dalam pengembangan Jenjang Karir pejabat fungsional PBJP dan anggota organisasi profesi; Membuat jejaring/networking organisasi profesi pengadaan dan organisasi lainnya tingkat nasional, regional dan internasional untuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman; Menyelenggarakan program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan profesionalitas anggotanya maupun masyarakat luas; Menyelenggarakan forum profesi tahunan sebagai wahana pertukaran

pengetahuan dan pengalaman


2. Profesionalisasi Pengadaan 1. Pengembangan Jenjang Karir Pengadaan Kebijakan Pengembangan (1) : 1) Menggunakan kerangka kompetensi untuk membangun sistem jenjang karir dengan judul kerja, tanggung jawab kerja pada tingkat-tingkat yang berbeda, dan profil-profil kompetensi. 2) Menetapkan struktur organisasi ULP awal untuk mewakili keadaan dimana jenjang karir dapat terjadi dengan mengingat beragamnya kebutuhan dan pengaturan yang sekarang ini ada. 3) Melakukan analisis tentang hal-hal bagaimana jenjang karir dan penilaiannya akan dilakukan di bidang pengadaan dibandingkan dengan hal-hal yang sama di bidang lain. 4)

Menyusun dan melaksanakan strategi pemasaran dan advokasi dalam pengembangan jenjang karir pengadaan.


2. Profesionalisasi Pengadaan 1. Pengembangan Jenjang Karir Pengadaan Kebijakan Pengembangan (2) : 5) Menyusun suatu sistem untuk menilai dan mengalokasikan pegawai yang ada pada tangga jenjang pengadaan. 6) Melaksanakan strategi untuk memobilisasi pegawai-pegawai untuk memilih karir dan tugas di bidang pengadaan 7) Membuat data-base untuk jenjang karir (career progession) dan persyaratan alur karir (career pathing, misal uraian beban kerja; profil kompetensi; standar kinerja) 8) Menyusun struktur dan proses untuk saran teknis dan dukungan dalam pencapaian jenjang karir (career progression) dan career pathing.


2. Profesionalisasi Pengadaan 1. Pengembangan Jenjang Karir Pengadaan Program-program dan rencana kegiatan (1) 1.1 Menyusun jenjang karir pengadaan dan persyaratannya untuk mendapat persetujuan pemerintah Kegiatan –kegiatan mendesak: 1) Melaksanakan penelitian dan menyiapkan naskah akademis tentang persyaratan jenjang karir (career pathing and progression) Pejabat Fungsional Pengadaan PBJP. 2) Menyusun draft struktur jenjang karir pengadaan untuk validasi dan uraian beban kerja (untuk uji coba pengisian kuestioner beban kerja) Pejabat Fungsional PBJP 3) Memvalidasi struktur jenjang karir dan beban kerja Pejabat Fungsional PBJP sesuai dengan standar dan arahan dari Kementerian PAN & RB dan BKN 4) Menyusun kebutuhan pelatihan dari jenjang karir pengaadaan yang sedang disusun dan membandingkannya dengan program pelatihan pengadaan yang sudah ada. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Profesionalisasi Pengadaan 1. Pengembangan Jenjang Karir Pengadaan Program-program dan rencana kegiatan (1) 1.1 Menyusun jenjang karir pengadaan dan persyaratannya untuk mendapat persetujuan pemerintah Kegiatan-kegiatan berikutnya: 1)

2)

3)

4)

5)

Memproses aplikasi untuk jenjang karir pengadaan dan beban kerja pejabat fungsional pengadaan PBJP. Berupaya untuk mendapat dukungan dari pihak-pihak yang terkait (Kemmen PAN & RB dalam penetapan Jenjang Karir dan persyaratannya (uraian beban kerja; profile kompetensi; standar kinerja) Pejabat Fungsional PBJP (PF-PBJP). Menyusun uraian beban kerja PF-PBJP dengan rinci, yang mencakup kinerja standarnya, dan distribusi profil kompetensi untuk setiap tingkat kualifikasinya serta rencana advokasinya pada tingkat nasional. Menyiapkan booklet tentang Jenjang Karir dan persyaratannya (uraian beban kerja; profile kompetensi; standar kinerja) Pejabat Fungsional PBJP (PF-PBJP). Membagikan booklet dan mengadvokasi Jenjang Karir dan persyaratannya (uraian beban kerja; profile kompetensi; standar kinerja) Pejabat Fungsional PBJP (PF-PBJP) ke instansi tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

2. Profesionalisasi Pengadaan 1. Pengembangan Jenjang Karir Pengadaan Program-program dan rencana kegiatan (1) 1.2 Menyusun booklet tentang struktur organisasi ULP dan fungsinya serta Jenjang Karir Pengadaan dan persyaratannya secara rinci Kegiatan-kegiatan mendesak 1) Mengkaji ulang struktur organisasi dan proses pengadaan dalam ULP dalam rangka menetapkan (meng-asess) penggunaan/pemilihan Pejabat Fungsional –PBJP yang tepat/berbakat. 2) Menyusun struktur staf dan Jenjang Karir dan persyaratannya untuk berbagai model ULP yang berbeda Kegiatan-kegiatan berikutnya 1) Menyusun brosure tentang Jenjang Karir dan persyaratannya dalam bidang pengadaan di ULP 2) Menyusun standar dan persyaratan pemerkerjaan dan penggunaan tenaga profesional dalam pengadaan.

2. Profesionalisasi Pengadaan 1. Pengembangan Jenjang Karir Pengadaan Program-program dan rencana kegiatan (1) 1.3 Kolaborasi, pemasaran dan advokasi dalam pengembangan Jenjang Karir Pengadaan Kegiatan-kegiatan mendesak: 1) Menyusun strategi pemasaran dan penyiapan materi untuk pengembangan Jenjang Karir Pengadaan. 2) Menyiapkan rencana rekruitmen yang dapat menarik orang kedalam Jenjang Karir Pengadaan 3) Menyusun rencana diseminasi dan mendapatkan umpan balik dari lapangan 4) Fokus pada advokasi pada tingkat nasional dan melalui struktur pemerintah pusat.

2. Profesionalisasi Pengadaan 1. Pengembangan Jenjang Karir Pengadaan Program-program dan rencana kegiatan (1) 1.3 Kolaborasi, pemasaran dan advokasi dalam pengembangan Jenjang Karir Pengadaan Kegiatan-kegiatan berikutnya: 1) Melaksanakan sosialiasi ke daerah (provinsi, kabupaten/kota) untuk mempromosikan pengadaan sebagai suatu profesi. 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas aplikasi pengembangan Jenjang Karir pengadaan dan persyaratannya 3) Menyediakan bimbingan dan penasehatan serta dukungan teknis dalam pengembangan Jenjang Karir pengadaan dan persyaratannya 4) Fokus pada advokasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota 5) Melaksanakan lokakarya pedoman pengembangan karir untuk profesional pengadaan. 6) Membangun hubungan kerja dengan IAPI dan organisasi profesi lainnya

2. Profesionalisasi Pengadaan 1. Pengembangan Jenjang Karir Pengadaan Program-program dan rencana kegiatan (1) 2.4 Menyusun “data base” untuk Pengembangan Jenjang Karir dan persyaratannya Kegiatan-kegiatan mendesak: 1) Membahas dengan pihak-pihak terkait dan menyusun struktur data base untuk pengembangan Jenjang Karir dan persyaratannya dalam pengadaan. Kegiatan-kegiatan berikutnya: 1) Menyusun dan menerbitkan data base dalam pengembangan Jenjang Karir dan persyaratannya untuk memberikan informasi kepada instansi pemerintah untuk mendapatkan penggunaan yang maksimal. 2) Menggunakan data base pengembangan Jenjang Karir untuk membantu dan mendukung staf dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan instansi lainnya.

2. Profesionalisasi Pengadaan 2. Pengembangan Organisasi Profesi/Unit Pembina Kebijakan Pengembangan: 1) Pembentukan dan operasionalisasi organisisasi profesi pengadaan (IAPI) yang akan memobilisasi, meningkatkan kapasitas dan mem-profesionalkan para anggotanya dalam bidang pengadaan 2) Pelaksanaan program dan penyelenggaraan layanan yang akan membawa pada status profesional dalam bidang pengadaan 3) Pembentukan sekretariat yang dapat secara efektif dapat mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program kerja IAPI. 4) Mendorong dan melakukan kampanye agar semua praktisi pengadaan baik yang berada di instansi pemerintah atau swasta, paruh waktu atau penuh waktu berpartisipasi dengan menjadi anggota IAPI. 5) Membentuk IAPI agar mendapat pengakuan sebagai otoritas dan titik referensi dari hal-hal yang terkait profesionalisasi pengadaan. 6) Membuat IAPI menjadi entitas advokasi resmi, pelobi dan promotor dalam pencapaian profesionalisasi dan kesejahteraan para anggotanya. 7) Memelihara kontak-kontak dan kolaborasi dengan organisasi profesi lainnya 8) Melaksanakan program komunikasi dan advokasi untuk anggotanya. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Profesionalisasi Pengadaan 2. Pengembangan Organisasi Profesi/Unit Pembina Program-program dan Rencana Kegiatan (2)

2.1

Membangun infrastruktur yang diperlukan untuk operasi organisasi: Kegiatan mendesak:

1) Memilih dan menugasi pengurus Sekretariat yang efektif 2) Menyusun AD/ART dan kerangka kebijakan organisasi 3) Membuat brosur yang menunjukkan visi, misi/tujuan, sasaran , program dan layanan untuk anggota, kemajuan-kemajuan yang dicapai, etc 4) Menyusun struktur rencana kerja dan program layanan 5) Membuat booklet tentang syarat keanggotaan dan tanggung jawabnya 6) Membuat paket dan protokol untuk anggota baru, 7) Menyusun struktur dan tingkat-tingkat keanggotaan yang terkait dengan persyaratannya. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


2.1

Membangun infrastruktur yang diperlukan untuk operasi organisasi: Kegiatan-kegiatan berikutnya:

1) Menyusun jadwal dan format dan serta tatacara/protokol rapat-rapat 2) Menyusun booklet untuk praktisi tentang manfaat menjadi anggota IAPI 3) Membentuk database sederhana untuk mejalin kontak dengan anggota dan para pemangku kepentingan. 4) Membentuk jejaring/networks, struktur dan tata cara untuk melobi tentang peminatan profesional para anggotanya 5) Menyusun suatu hierarki profesional untuk pengakuan yang terkait dengan kompetens, kualifikasi, dan pengalaman. 6) Menyusun proses Recognition of Prior Learning (RPL) 7) Menyusun jadwal pelaksanaan rencana kerja pelayanan untuk anggota. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


2.2 Membangun kolaborasi, pemasaran, komunikasi dan advokasi: Kegiatan – kegiatan mendesak:

1) Ikut dan menjadi afiliasi organisasi-organisasi profesi dan menghadiri pertemuan-pertemuan lintas kementerian dan lembaga. 2) Membuat brosur-brosur 3) Meningkatkan kualitas dan jumlah majalah pengadaan yang telah diterbitkan. 4) Membuat bentuk/struktur dan strategi untuk komunikasi elektronik, misal e-mail, SMS, facebook, etc

5) Melaksanakan presentasi pada Kelompok Kerja Lintas Lembaga



2.2 Membangun kolaborasi, pemasaran, komunikasi dan advokasi:

Kegiatan-kegiatan Berikutnya: 1)

Merancang strategi untuk perluasan keanggotaan dan pelantikan pengurus daerah

2)

Mendorong munculnya kader-kader “champion” organisasi di daerah

3) Menyusun jadwal untuk kunjungan-kunjungan advokasi di daerah

4) Membentuk afiliasi dengan organisasi profesional lain baik dalam negeri maupun luar negeri 5) Memperluas strategi pemasaran melalui radio dan televisi 6) Melaksanakan convensi professional untuk profesional pengadaan. 7) Memperluas pemasaran dari manfaat afiliasi profesional


2.3 Penyusunan dan implementasi Kode Etik Kegiatan mendesak 1) Melaksanakan survai untuk memastikan kandungan kode etik telah sesuai dengan harapan pemangku kepentingan bidang pengadaan. 2) Melatih staf agar mampu mebyusun dan meneglola kode etik. 3) Menyusun draft kode etik profesi untuk dikaji Kegiatan berikutnya 1) Finalisasi penyusunan kode etik profesi 2) Melaksanakan proses agar kode etik profesi mendapat persetujuan dari pemangku kepentingan 3) Menyusun system untuk melaksanakan, memonitor dan menegakkan kepatuhan atas kode etik profesi 4) Menyusun modul pelatihan untuk etika standar pengadaan 5) Menjadwalkan dan melaksanakan pelatihan etika standar pengadaan 6) Menyusun dan melaksanakan system untuk aplikasi kode etik pekerjaan didalam institusi pendidikan.


2.4 Pelatihan manajemen tenaga professional dalam pengadaan Kegiatan mendesak:

1) Menyusun modul sederhana tentang perilaku profesional 2) Melatih staf dari Kementerian dan lembaga lain tentang perilaku profesional Kegiatan berikutnya:

1) Melatih pengajar/trainer kode etik tentang profesionalisasi dan kode etik pengadaan 1) Melaksanakan pelatihan agar pejabat pemerintah sadar akan adanya dan kemauan untuk melaksanakan kode etik yang telah ditetapkan.

3. Kesimpulan

1.

Diperlukan penguatan tidak saja Organisasi Profesi tetapi juga penguatan instansi pembina Pejabat Fungsional PBJP .

2.

Program dan kegiatan –kegiatan yang diperlukan untuk memperkuat organisasi profesi dan instansi pembina Pejabat Fungsional PBJP dalam melaksanakan profesionalisasi pengadaan cukup banyak, sehingga diperlukan kerjasama yang efektif antara LKPP dengan organisasi profesi dan instansi pembina

3.

Diperlukan MoU atau Nota Kerjasama antara LKPP dengan instansi pembina Pejabat Fungsional PBJP agar program profesionalisasi pengadaan dapat berjalan efektif.


PERAN ORGANISASI PROFESI DALAM PROFESIONALISASI PENGADAAN

Recommend Documents