PERAN NILAI LOKAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN (SEBUAH ANALISIS MODEL MEDIASI PERDATA)

Jurnal Notariil, VOL. 1, No. 1, NOVEMBER 2016, 14-36 Available Online at http://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jn

PERAN NILAI LOKAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN (SEBUAH ANALISIS MODEL MEDIASI PERDATA) Lahmuddin Zuhri Universitas Samawa [email protected]

Abstrak

Masyarakat di nusantara memandang tanah bukan hanya dalam perspektif ekonomi saja tetapi juga dalam perspektif yang lain yaitu dalam perspektif religiusitas (ketauhitan) budaya dan ekologi. Masyarakat di nusantara melihat alam (tanah) adalah anugrah sekaligus amanah yang harus dipelihara dan dijaga. Peran nilai lokal dalam penyelesaian sengketa pertanahan dapat mejadi model mediasi perdata dalam berbagai kasus agraria nasional. Pendekatan antropologi hukum menjadi hal yang menarik untuk digunakan karena masyarakat Indonesia dengan beraneka ragam budaya, yang dapat memberi penjelasan dari data empiris dan pranata hukum dalam struktur masyarakat. Kedepan penyelesaian sengketa pertanahan dengan model mediasi perdata yang mangacu kepada nilai nilai kearifan lokal. Dengan prinsip musyawarah bertujuan melibatkan atau mengajak semua pihak untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kesetiaan dan ketaatan masyarakat terhadap apa yang disepakati bersama akan dijaga pula secara bersama-sama, karena kesepakatan tadi adalah buah dari pikiran dan pendapat bersama dalam nuansa kekeluargaan dan saling memuliakan. Nilai lokal ini diharapkan dapat menjaga kesatuan yang bulat dan utuh antara Manusia, Alam dan Tuhan, dalam nuansa spiritual, perdamaian dan persaudaraan. Kata Kunci: Nilai Lokal, Sengketa Pertanahan, Mediasi dan Perdamaian.

Abstract

People in the archipelago menandang ground not only in an economic perspective, but also in another perspective, namely in the perspective of religiosity (ketauhitan) culture and ecology. Community in the archipelago to see nature (land) is the grace of trust that must be at the same time maintained and guarded. The role of local values in penyelesaan land disputes could form the model of civil mediation in various national agrarian cases. Approaches form the legal anthropological interesting things to use for people of Indonesia with a wide range of cultures, which can give an explanation of empirical data and legal order in the structure of society. Kedeapan sengkta land settlement with the civil mediation model mangacu to the values of local wisdom. With the principle of consultation to involve or invite all interested parties to participate in public life, so that loyalty and obedience of the people against what was agreed together will be maintained as well as bersamama together, as the agreement was the fruit of their thoughts and opinions together in shades of kinship and mutual glorify , Local value is expected to maintain the unity of the round and intact between Man, Nature and God, in nuanasa spritul, peace and brotherhood. Keywords: Local Values, Land Dispute Mediation.

Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X

Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 15

1. PENDAHULUAN sebuah

model

di atas, maka ada hal yang tidak boleh mediasi

perdata

dilupakan,

yaitu

dengan

dalam penyelesaian sengketa pertanahan.

memperhatikan

Keberadaan “mediasi” sebagai salah

hukum adat (nilai lokal) itu sendiri.

satu bentuk mekanisme penyelesaian

Artinya nilai lokal suatu daerah sangat

sengketa alternatif (alternative dispute

memperhatikan setiap persoalan yang

resolution) bukanlah sesuatu hal yang

dihadapkan kepadanya secara khusus

asing dalam kehidupan masyarakat

dengan

termasuk masyarakat adat dengan

persoalan/masalah tidak sama dengan

berbagai

karena

soal yang lainnya sekalipun serupa2.

penyelesaian sengketa itu merupakan

Lebih lanjut dijelaskan bahwa setiap

bagian dari norma sosial yang hidup,

persoalan perlu mendapat perlakuan

atau paling tidak, pernah hidup dalam

yang

masyarakat. Kondisi ini dapat ditelusuri

individualisasinya tersebut. Pengatu-

dari

rannya tidak dibuat secara apriori, akan

nilai

kenyataan

lokalnya,

bahwa

kehidupan

masyarakat lebih berorientasi pada

sifat

selalu

pendirian

khusus

konkret

bahwa

sesuai

dari

setiap

dengan

tetapi selalu situasional dan individual.

keseimbangan dan keharmonisan, yang

Disamping sifatnya yang konkret ju-

intinya adalah bahwa semua orang

ga perlu diperhatikan sifatnya yang su-

merasa dihormati, dihargai, dan tidak

pel, artinya nilai nilai lokal dalam dirinya

ada yang dikalahkan kepentingannya.

dibangun dengan asas-asas yang pokok

Menurut

M.

Dawam

Rahardjo,

saja. Soal-soal yang detail diserahkan

dinyatakan, bahwa keseimbangan dan

kepada pengolahan asas-asas pokok itu

keharmonisan itu telah mengalami

dengan memperhatikan situasi kondisi

pengikisan ketika proses modernisasi

dan waktu yang dihadapi. Misalnya di

be rlan gsung. 1 ,

dis amping

Bali dikenal dengan asas desa, kala,

dipergunakannya salah satu alternatif

dan patra dengan tujuan mencapai sua-

penyelesaian sengketa seperti tersebut

sana masyarakat yang aman tenteram

terus

1

Maria S.W. Sumardjono, Nurhasan Ismail, Isharyanto. 2008. Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan. Penerbit Buku Kompas. Jakarta. Hal. 9. 2 Moh. Koesnoe. 1992. Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum. Bagian I (Historis), Cetakan I, Penerbit Mandar Maju. Bandung. hal. 10-11.



sejahtera, baik antara para pihak yang

Indonesia

bersengketa maupun masyarakat seca-

pe n tin g

ra keseluruhan. Oleh karena itu, dalam

pandangan

suasana demikian dalam nilai lokal

bangsa

(hukum adat) dipertahankan suatu sua-

sebagian pakar hukum Indonesia yang

sana di mana setiap sengketa mempe-

ingin

roleh penyelesaian yang tuntas, yaitu

institusi atau nilai-nilai yang hidup

penyelesaian menyeluruh yang dapat

dalam masyarakat untuk menjawab

menjawab segala aspek yang ada dan

berbagai persoalan kemasyarakatan

yang mungkin ada dikemudian hari.

dan

Dalam hubungan ini perlu diperhatikan

Musyawarah untuk mencapai mufakat

penerapan asas kerja: rukun, patut,

merupakan

laras 3 .

dianggap jik a

menarik

dik aitk an

kelompok

Indonesia

de n g an

elite

dan

angraria proses

politik

pemikiran

mengaktualisasikan

konflik

dan

berbagai

masa

kini.

penyelesaian

penyelesaian

sengketa dan pengambilan Keputusan

sengketa ini perlu diungkapkan, dengan

yang dianggap berakar pada berbagai

mengingat konflik dalam masyarakat,

masyarakat

yang mana dalam menyelesaiannya

musyawarah

oleh penguasa cenderung mengabaikan

digunakan oleh masyarakat dalam

kearifan lokal yang ada, namun justru

penyelesaian

lebih

memilih model litigasi yang

konflik, di Indonesia gaya prosedur

membawa konsekuensi munculnya rasa

penyelesaian sengketa ini kemudian

permusuhan karena ada unsur kalah

diberi bentuk hukum melalui Undang-

menang yang dikemas untuk mencari

undang Nomor 30 Tahun 1999

dan

Model

Studi tentang alternatif penyelesaian

cara

lain

permasalahan

biasa atau

Penyelesaian Sengketa, adalah sebagai

sengketa atau yang sering dikenal

berikut:

dengan alternative dispute resolution

1) Coercion

(yang selanjutnya disingkat ADR) di 4

ada

selain

tentang Arbitrase dan Alternatif

keadilan.

3

nusantara4,

(tindakan

kekerasan)

sebagai aksi yang bersifat unilateral

Ibid, hal.11-12.

Hadimulyo. 1997. Mempertimbangkan ADR Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Cetakan Pertama. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Jakarta. hal. xiii.



dengan mengandalkan kekuatan fisik

Kedua belah pihak secara

dan kekerasan, seperti "melakukan

setuju untuk diintervensi/dicampuri.

tindakan hukum sendiri (self helf)"

Penengah bisanya sebuah lembaga

atau dalam bentuk perang antar

yang netral, atau seseorang yang

suku (warfare);

berwibawa/bermartabat.

1. Negotiation,

artinya

ada

dua

kelompok utama sebagai pembuat

Jadi keberadaan “mediasi” sebagai

keputusan dalam penyelesaian satu

s a l ah

masalah untuk mana kedua belah

penyelesaian

pi h ak

( alternative

s e tu ju

t an pa

prinsip

ban tu an

satu

b e n tu k

me k an is m e

sengketa

dispute

alternatif

resolution )

kelompok ketiga. Dalam situasi ini

bukanlah sesuatu hal yang asing,

kedua belah pihak mencoba untuk

karena

membujuk satu sama lain. "Mereka

merupakan bagian dari norma sosial

mencari tidak untuk meraih suatu

yang hidup, atau paling tidak, pernah

solusi dalam kaitan dengan aturan,

hidup dalam masyarakat. Kondisi ini

tetapi untuk menciptakan aturan di

dapat ditelusuri dari kenyataan bahwa

mana

kehidupan

mereka dapat mengorganisir

penyelesaian

konflik

masyarakat

itu

lebih

hubungan mereka dengan yang

berorientasi pada keseimbangan dan

lainnya. Selanjutnya dikenal dengan

keharmonisan, yang intinya adalah

pengaturan diadik.

bahwa semua orang merasa dihormati,

2. Mediation, artinya sudah melibatkan

dihargai, dan tidak ada yang dikalahkan

campur tangan pihak ketiga dalam

kepentingannya. Menurut M. Dawam

sengketa untuk menopang prinsip-

Rahardjo,

prinsip dalam mencapai persetujuan.

keseimbangan dan keharmonisan itu

Dengan mengabaikan apakah prinsip

telah mengalami erosi ketika proses

-prinsip memohon bantuan mediator/

modernisasi berlangsung5.

penengah atau apakah ia ditugaskan

oleh seseorang dalam wewenang.

dinyatakan,

Penyelesaian

melibatkan

sengketa

masyarakat,

5

bahwa

yang

disamping

Maria S.W. Sumardjono, Nurhasan Ismail, Isharyanto. 2008. Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan. Penerbit Buku Kompas. Jakarta. Hal. 9.



dipergunakannya salah satu alternatif

dan

penyelesaian sengketa seperti tersebut

Tenggara7 contoh komunitas masyarakat

diatas, maka ada hal yang tidak boleh

hukum

dilupakan,

menerapkan mekanisme penyelesaian

yaitu

dengan

selalu

hukum

adat

adat

Kei

yang

di

Maluku

memiliki

dan

memperhatikan sifat konkret dari nilai

sengketa/konflik, sebagai berikut:

lokal (hukum adat) itu sendiri. Artinya

1) Hukum Adat Banjar di Kalimantan

nilai lokal sangat memperhatikan setiap

Selatan dengan Adat Badamai adalah

persoalan yang dihadapkan kepadanya

salah satu

secara khusus dengan pendirian bahwa

sengketa

setiap soal tidak sama dengan soal

masyarakat Banjar 8

bentuk penyelesaian

lazim

dllakukan

oleh

yang lainnya sekalipun serupa6. Lebih

2) Hukum Adat Dayak di Kalimantan

lanjut dijelaskan bahwa setiap soal

Tengah yang dalam penerapan

perlu mendapat perlakuan yang khusus

hukum adat Dayak Juga menerapkan

sesuai dengan individualisasinya.

asas kekeluargaan, dimana para

Kita bisa melihat beberapa contoh

pihak (pelaku dan korban) selalu

mediasi yang menggunakan kearifan

diupayakan untuk menyelesaikan

lokal di berbagai daerah di nusantara

permasalahan

yang menggunakan pendekatan hukum

secara damai.

mereka

sendiri

adat dalam melakukan mediasi, hal ini

3) Hukum Adat Gampong di Nangroe

sangat apik diulas oleh Ahmad Syaufi

Aceh Darussalam, masyarakat Aceh

dalam penelitian disertasinya, mengulas

memililiki pola

mengenai mediasi dalam hukum adat

penyelesaian (sengketa), baik konflik

banjar Kalimantan selatan, hukum adat

vertikal maupun horizontal. Pola

Dayak di kalimantan tengah, hukum adat

penyelesaian

Gampong di Nangroe Aceh Darussalam

Aceh

tersendiri dalam

dalam

dikenal

6

masyarakat

dengan

pola

Moh. Koesnoe. 1992. Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum. Bagian I (Historis), Cetakan I, Penerbit Mandar Maju. Bandung. hal. 10-11. 7 Ahmad Syaufi. Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana berasfek berikatan. (ringkasan naskah disertasi ujian terbuka) PDIH-FHUB. Malang, 2013 hlm 95-105 8 Affani Daud, Islam dan Masyarakat Banjar: Analisa Kebudayaan Banjar. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1997), hlm 198.



penyelesaian adat gam. 4) H u k u m

Mat

Kei

hukum bagi masyarakat.

di

Maluku

Tenggara, pada masyarakat adat suku

PENYELESAIAN SENGKETA

Kei (Evav) di Maluku Tenggara dianut

1) Penyelesaian

sengketa

dengan

hukum Larvul Ngabal. Secara harfiah,

menggunakan

istilah Larvul berarti "darah merah",

pendekatan nilai lokal merupakan

sedangkan Ngabal berarti "tombak dari

salah

Bali".

penyelesaian sengketa, karena nilai

satu

model

alternatif

dan model

lokal mampu memperhatikan setiap Peran nilai lokal dirasa efektif oleh sebagian

masyarakat,

terutama

komunitas masyarakat adat yang masih

memepertahankan

nilai

kearifan

persoalan

yang

dihadapkan

kepadanya

secara

khusus

dan

holistik9.

2) Model penyelesaian sengketa ini

lokalnya, mereka tidak mau terkotak

perlu

dalam sekat formalistik yang mengurung

mengingat

sengkata

mereka, sehingga mereka jauh dari

mas y arak at

s e ma k in

yang namanya keadilan substantif, sejak

ditambah

hukum memiliki watak formal, maka

cenderung mengabaikan kearifan

citra

lokal yang ada, namun justru lebih

sebagai

institusi

yang

diungkapkan,

dengan

dengan dalam me lu as ,

penguasa

mempertahankan status quo-pun cukup

me milih

besar, yang muncul dalam persoalan

membawa konsekuensi munculnya

legalitas. Dengan demikian, soal legalitas

rasa permusuhan karena ada unsur

atau kepastian hukum menjadi masalah

kalah menang yang dikemas untuk

besar tersendiri dalam hukum positif, dan ini

mencari keadilan. Selaras dengan

akan menghambat dinamika nilai-nilai

itu, apa yang dikemukakan oleh

kearifan lokal masyarakat, sehingga tidak

Ehrlich menekankan bahwa "hukum

jarang terjadi benturan antara legalitas

yang hidup", yaitu hukum yang

mo de l

li tig as i

y an g

kepastian hukum dengan kemanfaatan 9

Moh. Koesnoe. 1992. Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum. Bagian I (Historis), Cetakan I, Penerbit Mandar Maju. Bandung. hal. 10-11.



nyata hidup dalam masyarakat, terus

Ehrlich. Hukum yang hidup ini

berevolusi melebihi hukum negara

meliputi hukum yang muncul dari

yang kaku dan tidak bergerak. Tu-

kebiasan-kebiasaan yang berlaku

gas

hukum adalah untuk

dalam masyarakat dan hukum yang

memecahkan ketegangan yang terus

terbentuk karena berlangsungnya

-menerus ini. Ilmu hukum berada di-

interaksi sosial yang melibatkan

antara penerapan dan pembuatan

sejumlah

undang-undang,

dari

Hukum tidak ditemukan sebagai

produk

sesuatu yang tersurat dalam aturan,

pen dorong

akan tetapi sesuatu yang identik

ilmu

keduanya

menghasilkan

peraturan

3)

kemudian

sebagai

anggota

perkembangan-perkembangan

dengan

sosial10. Apa yang dikemukakan oleh

anggota masyarakat, antar kelompok

Ehrlich11,

mengenai "hukum yang

masyarakat, dalam penelitian ini

hidup", yaitu hukum yang nyata

adalah Masyarakat indonesia secara

hidup dalam masyarakat, hal ini

umum. Masyarakat hukum adat di

diperkuat oleh Friedrich Carl Von

Indonesia

Savigny, menyatakan “Das recht wird

kolalitasnya merasakan penyelesaian

nicht gemacht, est ist und wirh mit

sengketa secara damai mengantarkan

dem volke” (hukum itu tidak dibuat,

mereka

melainkan tumbuh dan berkembang

harmonis,

bersama masyarakat). Lebih lanjut ia

terpeliharanya nilai kebersamaan

menyatakan:

(komunal) dalam masyarakat. Itulah

“Hukum

adalah

perilaku

masyarakat.

dengan

pada

dari

manusia

nilai -nilai

kehidupan

adil,

atau

yang

seimbang,

cerminan masyarakat/jiwa rakyat/

spirit

penelitian

ini,

jiwa bangsa”.

menaris

Kehidupan masyarakat dengan nilai

keadialan formal, menjadi keadilan

lokalnya sangat dekat dengan konsep

material milik masyarakat dangan

“hukum yang hidup” (living law) dari

nilai nilai lokalnya. Tulisan ini ingin

hegemoni negara

10

ingin atas

Bernard L Tanya, 2007, Teori Hukum Strategi Tertip Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Cet 2, Surabaya: CV Kita, hal 165 11 Op Cit, Bernard L Tanya, 2007 hal 121



mengulas tentang peran nilai lokal

sebuah konsep intelektual, tetapi

dal am

sen gke ta

lebih melihat hukum adalah sebuah

pertanahan, kemudian dari itu, ingin

institusional interaksional manusia,

membuat model bahwa nilai lokal

menurut Eugen Ehrlich “masyarakat

dapat

adalah

penye les aian

dijadikan

s uatu

model

ide

umum

yang

penyelesaian sengketa pertanahan

menandakan

secara

sosial, yaitu keluarga, desa, lembaga

nasional.

merupakan

Penelitian

ini

yuridis-

kajian

sosial,

semua

dapat

negara,

hubungan

bangsa,

sistem

antropologis terkait berperannya nilai

ekonomi

lokal dalam penyelesaan sengketa

Pendekatan

pertanahan termasuk konflik agraria

dapat memberi penjelasan dari data

di indonesia.

e mpiris

4) pendekatan

antropologi

hukum

dan

sebagainya.

Antropologi

de n gan

me n gan alis i s

hubungan-hubungan

kausal

fakta,

masyarakat

diketahui kedudukan pranata hukum

dengan

akhirnya

dari

berdasarkan pada kenyataan bahwa Indonesia

sehingga

hukum

dapat

yang

dalam struktur masyarakat, sehingga

merajut dalam putaran sejarah

dalam kegiatan antropologi hukum

menjadi suatu negara bangsa 12.

dapat dipadukan pengetahuan ilmu

Melalui

antropologi

hukum adat yang bersifat dogmatis-

diperoleh gambaran yang sangat

normatif dengan kenyataan yang

kompleks mengenai pluralitas dan

ada13.

beraneka

ragam

budaya

pendekatan

heterogenitas

dari

“masyarakat

Indonesia”

dan

kompleks

5) Wolfgang Friedmann14 menjelaskan bahwa

pada

dasarnya

norma

“kebudayaan Indonesia”. Kajian ini

hukum selalu diambil dari fakta-

ingin

fakta

melihat

hukum

bukanlah

sosial

yang

12

ada

dalam

Budiono Kosumohamidjoyo, Kebinekaan Masyarakat Indonesia, Suatu Problematika Filsafat Kebudayaan, (Jakarta: PT Grasindo, 2000), hlm 45 13 Valerina Jaqualine Leonore Kriekhoff. 1991, “Kedudukan tanah dati sebagai tanah adat di Maluku Tengah, suatu kajuan dengan memanfaatkan pendekatan entropologi hukum”. Disertasi. Program doktor Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. Hal 57 14 Wolfang Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum, jilid II, Terjemahan Mohammad Arifin dari Legal Thoery, (Jakarta: Raja Rgafindo Persada, 1996), hlm 105



keyakinan

asosiasi

rakyat.

mereka

pada

kehidupan

Perlindungan yang dilakukan oleh

h ar mo n is ,

negara dengan menggunakan hukum

terpeliharanya nilal komunal. Kajian

yang

antropologi hukum dan pluralisme

mengekspresikan

sifat

a dil ,

memaksa seyogianya tidak perlu

hukum

dilakukan.

membongkar

Lembaga

hukum

dalam

s e imb an g

yang

tulisan

d an

ini

ingin

hegemoni

dan

seharusnya melaksanakan ketentuan

sentralisme hukum negara (hukum

-ketentuan hukum selalu di dasar-

positif), seperti spirit dari penelitian ini,

kan atas "fakta-fakta hukum" so-

ingin mengkritisi hegemoni negara atas

sial ( Tatsachen des Rechts ) yakni

keadialan formal, menjadi keadilan

fakta-fakta

material milik masyarakat dengan nilai

hukum

yang

men-

dasari semua hukum berdasarkan

pada

kebiasaan,

k e pe milik an ,

nilai lokalnya.

dominasi,

pe rny ata an

dan

kemauan, keempat faktor tersebut

Nilai Lokal dan Sistem Nilai Masyarakat

dalam penerapannya selalu memiliki

Analisa pluralisme hukum ini oleh

keterkaitan hukum masing-masing

penulis untuk melihat posisi nilai lokal

atau saling mengawasi.

masyarakat

di

nusantara

sebagai

sebuah sistem nilai masyarakat yang masih cukup dalam intaksinya dengan

2. PEMBAHASAN dengan

hukum nasional. Pluralisme hukum

sebaran nilai-nilai lokalnya, dalam

dalam masyarakat dalam tulisan ini,

putusan sejarah sudah terbiasa dengan

peneliti amati dari posisi nilai lokal

berbagai perubahan, termasuk sengketa

sebagi sebuah sistem nilai masyarakat

pertanahan dalam masyarakat. Seperti

yang masih hidup dalam masyarakat, di

yang disebut pada bagian akhir dari bab

sisi lain ada hukum nasional, hal ini

pendahuluan di atas bahwa nilai lokal

akan mempengaruhi efektivitas hukum,

nusantara

sehingga peneliti perlu melihat tentang

Masyarakat

nusantara

merasakan penyelesaian

sengketa secara damai mengantarkan

berlaku

atau

tidaknya hukum itu



(hukum posotif), suatu kaidah dapat

hukum yang sesungguhnya dan aturan

dikatakan efektif apabila kaidah-kaidah

tentang bagaimana institusi harus

hukum itu berlaku secara faktual jika

bertindak.

para

dapat

budaya hukum (legal culture), friedman

mengaplikasikannya dalam kehidupan

menegaskan bahwa budaya hukum itu

mereka. Terkait

sendiri merupakan bagian dari budaya

warga

masyarakat dengan

bahasan

Selanjutnya

efektifitas hukum atau keberlakuan

dalam

hukum ini, Bruggink15 membedakan

kebiasaan, opini, cara bertindak dan

atas 3 (tiga), yakni keberlakuan hukum

berpikir tentang sesuatu hal dan lain

dalam arti empiris, normative atau

sebagainya.

umum

yang

meliputi

Berkaitan dengan konteks budaya

formal dan evaluatif. Lawrence M. Friedman16 dalam legal

sistem

arti

mengenai

me ndisk ripsikan

ten tang

hukum, kekuatan sosial non hukum ikut

berperan dominan dalam menentukan

efektivitas hukum atau keberlakuan

warna

dan

hukum ditegaskan bahwa efektivitas

Sehingga

kaidah hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga)

bu day a

keberlakuan

hukum.

dapat

dikatakan

bahwa

hukum

me n jadi

m ot or

structure,

penggerak dan memberi masukan-

substance dan culture . Penjelasan

masukan kepada struktur dan substansi

Friedman

memberikan

hukum dalam memperkuat sistem

pemahaman bahwa struktur dalam

hukum, seperti tekanan dan pola

suatu sistem hukum memiliki kaitan

politik, ekonomi, budaya, termasuk

dengan kerangka sistem lainnya dalam

ekologi dapat mempengaruhi kinerja

pengaturan guna menerapkan proses

sistem hukum.

komponen

dasar di

yaitu

atas

hukum dengan batasan yang jelas.

Melalui

pendekatan

Sedangkan substansi dalam sistem

diperoleh

gambaran

hukum berkaitan dengan aturan-aturan

kompleks

mengenai pluralitas dan

15

antropologi yang

sangat

JJ. H. Bruggink, Refleksi tentang Hukum, terjemahan Arif Sidarta. (Bandung. Citra Aditya Bakti). 1996. Hal 145-150 16 Lawrence M Friendman, The Legal System: A sosil Sciance Perspektif. (terjemaahan M. Khozim). (Bandung: Nusa Media). Hal. 12-18



masyarakat

dan sistem hukum adat dapat tetap

Indonesia dan kompleks kebudayaan.

berlaku selama diizinkan oleh sistem

Menunjukkan kecenderungan untuk

hukum negara dan dilaksanakan

dapat

sesuai dengan

heterogenitas

dari

memberikan

penghargaan

kepada adanya variasi kebudayaan yang di dalamnya ada nilai lokal (hukum adat)

dari

masing-masing

bentuk

yang

di

persyaratkan oleh negara; 3) Setiap

penggambaran

pengkajian

hukum

ataupun

adat

yang

masyarakat di nusantara17. Oleh karena

dilakukan, dalam arti pengkajian

itu masalah dalam penelitian akan

yang dilakukan oleh para ahli hukum

relevan dikaji dari

atau

konsep pluralisme

pengusung hukum negara

hukum seperti yang diungkapkan oleh

lainnya harus mengikuti klasifikasi

Hooker18, yaitu yang berkaitan dengan

hukum yang dianut oleh sistem

situasi khusus ketika hukum negara

hukum negara.

“mengakui” beberapa bentuk “hukum suatu

Terkait dengan ini, Surya Prakash

apabila

Sinha mengemukakan dengan istilah

terdapat salah satu dari tiga kondisi

Legal Polycentricity. It rejects the single

seperti di bawah ini:

velue approach to matters of morals

1) Sistem hukum nasional secara politik

and law as well as the radical relativism

adat”.

Dinyatakan,

pluralisme

hukum

bahwa terjadi

memiliki

of values and it accepts moral plural-

kemampuan untuk menghancurkan

ism. Artinya legal Policentricity menolak

sistem masyarakat adat;

pendekatan nilai tunggal pada persoa-

lebih

berkuasa

karena

2) Terdapat pertentangan kewajiban

lan-persoalan moral dan hukum, seperti

aturan yang dibuat oleh sistem

pada relativisme yang radikal pada nilai

hukum negara secara mutlak berlaku

-nilai dan sebaliknya menerima plural-

17

Pluralisme hukum berkaitan dengan situasi ketika hukum negara mengakui atau tidak atas keberadaan hukum yang ada di masyarakat adat/kebiasaan, lihat Lawrence M Friendman, The Legal System: A sosil Sciance Perspektif. (terjemaahan M. Khozim). (Bandung: Nusa Media, 2000) hlm 19 18 John Griffiths. “Memahami Pluralisme Hukum, sebuah Deskripsi Konseptual”, dalam Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin, terjem. Andri Akbar, AL. Andang L Binawan, Bernadinus Stenly, Eds. Riyadi Terre, Didin Suryadin, Cetakan Pertama. (Jakarta: Huma). 2005, Hal. 81.



isme moral. Lebih lanjut disebutkan:

mengerti interaksi antara kelompok

this approach opens the way for max-

atas dan kelompok bawah, menghindari

imizing the legitimacy of legal order,

pertentangan Marxis pada penumpasan

promoting tolerance, promoting a non-

musuh kelas-kelas untuk mencapai

coercive methodology by expanding the

masyarakat

freedom to choose one’s own preferred

menghindari hak keutamaan dalam

value, promotes stability by providing

perspektif kesatuan.

yang

bebas,

dan

individuals and associations their own

Relevansi konsep dan pemikiran

morally preferred space, provides a

pluralisme hukum yang diungkapkan itu

framework for understanding the inter-

juga akan dirasa cocok dengan kondisi

action between dominant groups and

Indonesia sebagai bangsa yang sangat

subordinate groups, avoids the Marxist

majemuk.

contradiction of crushing class enemies

bangs a

to attain a freer society, and avoids the

memperhitungkan

necessity of having a privileged unitary

kemajemukan

perspective20.

pembangunan

Konsekuensinya

Indonesia itu

bahwa

harus

dapat

sekalian

unsur

dalam

usaha

sesuai

dengan

Secara bebas dapat diterjemahkan:

perkembangan zaman 21. Memahami

Pendekatan ini membuka cara untuk

posisi dan kapasitas

hukum dalam

pada

struktur masyarakat, maka pertama-

ketertiban hukum, mengembangkan

tama harus dipahami kehidupan sosial

toleransi, mengembangkan kebebasan

dan budaya masyarakat tersebut secara

metodol ogi

perkemban gan

utuh. Relevan dengan paham plural-

kebebasan untuk memilih pemilikan

isme hukum ialah paham hukum post-

salah

ada,

modern, yang menggugat kenetralan

yang

dan keobjektifan peran dari hukum, ha-

dan

kim dan penegak hukum lainnya teruta-

asosiasi-asosiasi yang memiliki ruang

ma dalam keberpihakan hukum dan

moral, pemberian kerangka kerja untuk

penegak hukum terhadap golongan ter-

memaksimalkan

satu

legitimasi

oleh

nilai-nilai

mengembangkan diberikan

20

oleh

yang

stabilitas

para

individu

Ibid. Hal 347



tentu atau keberpihakan hukum ter-

bersifat laten (latent) dan perselisihan-

hadap politik dan ideologi tertentu22.

perselisihan yang telah mengemuka

Sehingga

lokal

(manifest). Konflik atau perselisihan

sebagai model pengelesaan sengkta

yang telah mengemuka disebut sebagai

perdata (pertanahan/agraria) menjadi

sengketa. Konflik bersifat laten jika

menarik untuk diangkat kedalam sistem

pihak lain yang tidak terlibat belum

hukum nasional. Kita ketahui bahwa

mengetahui atau menyadari adanya

sengketa pertanahan adalah hal yang

konflik. Konflik hanya dirasakan oleh

mewabah di indonesia. Istilah sengketa

para

atau dispute (dalam bagasa inggris).

pandang telah mengemuka jika salah

Sebagian sarjana berpendapat bahwa

satu pihak atau para pihak yang terlibat

secara konseptual tidak terdapat perbe-

telah

daan antara konflik dan sengketa.

yang membuat pihak yang tidak terlibat

Keduanya merupakan konsep yang sa-

mengetahui atau menyadari adanya

ma mendeskripsikan situasi dan kondisi

permasalahan. Tindakan-tindakan salah

di mana orang-orang sedang mengala-

satu atau para pihak dapat terjadi da-

mi perselisihan yang bersifat faktual

lam bingkai hukum, misalnya satu pihak

maupun perselisihan-perselisihan yang

telah mengajukan gugatan ke pengadi-

ada pada persepsi mereka saja. Akan

lan, atau melakukan unjuk rasa secara

tetapi, sebagian lain sarjana ber-

damai untuk menentang sikap atau po-

pendapat,

konflik

sisi pihak lawannya. Namun, tindakan-

(conflict) dapat dibedakan dari istilah

tindakan para pihak dapat juga terjadi

sengketa (dispute).

di luar bingkai hukum, misalnya saling

mengangkat

bahwa

nilai

istilah

pihak yang bertikai. Konflik di

melakukan

tindakan-tindakan

Pertama, istilah konflik mengandung

pukul, perkelahian, pembakaran, pe-

pengertian yang lebih luas daripada

rusakan, hingga pembunuhan atau

sengketa karena konflik dapat men-

perang antarnegara dalam konteks in-

cakup perselisihan-perselisihan yang

ternasional.

22

Munir Fuady. Filsafat dan Teori Hukum Postmodern. Cetakan ke I. (Bandung PT. Citra Aditya Bakti). 2005. Hal. 8



Kedua, konflik merujuk pada perse-

ditemukan

dan

digunakan

dalam

lisihan-perselisihan yang para pihaknya

kepustakaan ilmu hukum, misalnya

sudah maupun belum teridentifikasi

sengketa perdata, sengketa dagang,

atau dapat diidentifikasi secara jelas.

sengketa keluarga, sengketa produsen

Seseorang dapat mengalami konflik

dan konsumen, dan sengketa tata

dengan orang-orang di lingkungannya

usaha

atau kondisi-kondisi sosial dan ekonomi

penyelesaian sengketa (dispute resolu-

yang tidak sesuai dengan prinsip-

tion) lebih sering digunakan dalam ling-

prinsip pribadinya, sehingga ia men-

kungan ilmu hukum23.

negara,

sehingga

istilah

galami konflik dengan lingkungan so-

Fakta bahwa dalam penyelesaian-

sialnya. Dalam situasi seperti ini,

penyelesaian hukum dalam kehidupan

seseorang berhadapan dengan pihak-

empirik masyarakat kita tidak selalu di-

pihak yang belum diidentifikasikan

pengaruhi oleh garis batas yang kaku

secara jelas. Sebaliknya, dalam sebuah

antara konsep hukum privat dan kon-

sengketa para pihaknya sudah dapat

sep hukum pidana sebagaimana halnya

diidentifikasikan secara jelas. Siapa

sistem hukum Barat juga tercermin dari

melawan siapa sudah dapat diidentifi-

pengamatan Barat Bagir Manan24, man-

kasi dengan jelas.

tan Ketua Mahkamah Agung Republik

Ketiga, istilah konflik lebih sering

Indonesia, sebagai berikut:

ditemukan dalam kepustakaan ilmu-

Perdamaian dalam sistem adat-

ilmu sosial dan politik daripada dalam

istiadat maupun hukum adat kita tid-

kepustakaan

dalam

ak terbatas pada sengketa perdata.

kepustakaan antropologi, sosiologi, dan

Perdamaian juga lazim dalam per-

ilmu politik dapat ditemukan istilah

buatan (perkara) yang bersifat kep-

resolusi konflik (conflict resolution)1.

idanaan. Tidak jarang perbuatan

Sebaliknya, istilah sengketa lebih sering

yang dapat di pidana diselesaikan

ilmu

hukum,

23

SudartoP.Hadi, 2004, Resolusi Konflik, Badan Penerbit Univ. Diponegoro, Semarang.Di program Pasca Universitas Andalas, program Studi Pembangunan Wilayah Pedesaan, Program kekhususan Politik Lokal, terdapat mata kuliah yang bernama Resolusi Konflik dan Politik Lokal. 24 Bagir Manan,2006, “Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa”, dalam Varia Peradilan No. 248 Juli 2006, hlm. 10-11.



secara kekeluargaan, dalam hal ter-

galaman di negara-negara lain, seperti

jadi kematian akibat perkelahian atau

Amerika Serikat dan Kanada, sengketa

pertengkaran, perdamaian, terjadi

soal pelaksanaan tata ruang kota atau

melalui kompensasi terhadap keluar-

wilayah dapat diselesaikan melalui me-

ga korban. Kompensasi tidak semata

diasi, oleh sebab itu, pendekatan yang

bersifat materil.

serupa dapat juga diterapkan di Indo-

Dapat juga bersifat immaterial seper-

nesia. Keberadaan mediasi dalam sis-

ti denda adat, kewajiban melakukan

tem hukum dan politik harus dilihat se-

sesuatu untuk memulihkan keseim-

bagai

bangan magis. Bahkan, pernyataan

mewujudkan rasa keadilan seluas-

penyesalan dan permohonan maaf yang

luasnya.

salah

satu

upaya

untuk

tulus dan diterima oleh pihak keluarga

Keadilan dapat dicapai dengan cara

korban tidak jarang menjadi dasar

memutus melalui pengadilan atau ar-

perdamaian yang penting. Lebih dari

bitrase, tetapi juga dapat diwujudkan

itu, upaya damai semacam ini harus

melalui cara-cara musyawarah mufakat

membawa konsekuensi hukum, yaitu

seperti negoisasi dan mediasi. Sistem

menutup

dicapai

hukum harus menyediakan beberapa

perdamaian. Doktrin yang mengatakan,

cara penyelesaian sengketa untuk

sifat pidana tidak hapus sehingga

mewujudkan

perkara akan tetap diteruskan walau-

demikian dalam situasi konkret, para

pun ada perdamaian, mestinya diha-

pihak bersengketa yang menentukan

puskan.

apakah permasalahan mereka harus

perkara

begitu

Lapangan hukum publik lainnya seperti hukum tata ruang, hukum agraria, hukum

sumber

daya

alam

yang

k e ad i l a n .

Dengan

diselesaikan melalui pengadilan, arbitrase atau negoisasi dan mediasi. Menyelesaikan sengketa

melalui

kewenangan instansi pemerintahannya

cara konsensus atau mufakat. Paling

sangat dominan, penggunaan mediasi

tidak ada dua pandangan teoritis kom-

sebagai cara penyelesaian sengketa

petitif yang dapat menjelaskan atau

sangat terbuka dan dimungkinkan. Pen-

menjawab permasalahan esensial ini.



Pandangan teoritis pertama merujuk

bagai salah satu bangsa yang amat

pada kebudayaan sebagai faktor domi-

menjunjung tinggi nilai-nilai pendeka-

nan. Masyarakat yang mewarisi tradisi

tan konsensus dalam penyelesaian per-

kebudayaan yang menekankan nilai

soalan-persoalan dalam masyarakat.

penting keharmonisan dan kebersa-

Dalam beberapa masyarakat nusantara

maan dalam kehidupan akan lebih

dapat dijumpai istilah-istilah yang

dapat menerima dan menggunakan

menggambarkan nilai lokal yang pent-

cara konsensus dalam penyelesaian

ing guna membangun konsensus atau

sengketa. Kebudayaan dapat dibentuk

mufakat dalam penyelesaian persoalan.

atau dipengaruhi oleh sejumlah faktor,

Sebagai

antara lain agama. Syahrizal Abbas25

masyarakat Minangkabau di temui

melihat bahwa nilai-nilai islam seperti

ungkapan: “bulek air dek pembuluh,

arti penting saling memaafkan

dan

bulek kato dek mufakat” (bulat air ka-

konsep islah (perdamaian) merupakan

rena bambu, bulat kata karena mufa-

faktor normatif yang menjadi pen-

kat). Ungkapan ini mengandung arti

dorong bagi penganut Islam agar

bahwa

menempuh penyelesaian sengketa me-

diselesaikan dengan cara mufakat para

lalui pendekatan mufakat para pihak di

pihak yang hadir dalam sebuah forum.

samping pendekatan memutus. Namun,

Bahkan para pendiri negara Indonesia

konsep islah tidak boleh dilakukan jika

memiliki keyakinan bahwa pendekatan

bertujuan untuk menghalalkan yang ha-

musyawarah mufakat merupakan nilai

ram atau mengharamkan yang halal.

leluhur bangsa yang kemudian sebagai

contoh

sesuatu

persoalan

masalah

dalam

dapat

cara pengambilan keputusan politik Nilai Lokal Dalam Penyelesaan

tingkat nasional sebagaimana dirumus-

Sengketa Pertanahan

kan dalam sila ke-4 Pancasila.

Bangsa Indonesia secara normatif dan historis, juga dapat di pandang se-

Pada sisi lain adalah penting sistem hukum

dan

politik

25

menyediakan

Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektiof Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, CIDA, ( Banda Aceh: Dep. Agama Rep. Indonesia, 2009), hlm. 143 dan 163.



berbagai sarana dan proses yang dapat

pendekatan mufakat pada dasarnya

di gunakan oleh masyarakat yang se-

merupakan suatu cara penyelesaian

dang dalam konflik atau sengketa, un-

sengketa pertanahan.

tuk menyalurkan aspirasi mereka dan

Peraturan Presiden No. 10 Tahun

memperjuangkan kepentingan mereka.

2006 tentang Badan Pertanahan Na-

Jika sistem hukum dan sistem politik

sional, diterbitkan tidak terlepas dari

tidak menyediakan sarana dan proses

gejala semakin populernya istilah medi-

semacam itu, maka keadaan ini dapat

asi dalam lingkup ilmu hukum dan para

memicu munculnya tindak kekerasan

pembuat kebijakan maupun peraturan

dalam sebuah konflik atau sengketa.

perundang-undangan di Indonesia. Tid-

Mediasi dalam penyelesaian konflik

ak ada ketentuan hukum yang rinci ten-

pertanahan, berdasarkan ketentuan

tang

Pasal 23 c Peraturan Presiden Republik

konteks sengketa pertahanan. Ketentu-

Indonesia No. 10 Tahun 2006 tentang

an yang ada hanya berbentuk Petunjuk

Badan Pertanahan Nasional, menga-

Teknis yang diterbitkan oleh Badan Per-

takan bahwa Deputi Bidang Pengkajian

tahanan

dan Penanganan Sengketa dan Konflik

D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksa-

pada Badan Pertanahan Nasional me-

naan Mediasi. Dari Konsiderans Petun-

nyelenggarakan fungsi pelaksanaan al-

juk Teknis tersebut dapat diketahui,

ternatif

masalah,

bahwa salah satu undang-undang yang

sengketa, dan konflik pertanahan me-

menjadi dasar adalah Undang-Undang

lalui bentuk mediasi, fasilitasi dan

No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

lainnya. Ketentuan Pasal 23 Peraturan

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Presiden No. 10 Tahun 2006 memper-

Undang-Undang

lihatkan kebijakan pemerintah untuk

mengatur bahwa penggunaan arbitrase

menggunakan mediasi sebagai salah

maupun

satu cara untuk penyelesaian sengketa

sengketa bersifat sukarela, dengan

pertanahan, sebelum keluarnya pera-

demikian, penggunaan mediasi untuk

turan President No. 10 Tahun 2006,

sengketa pertahanan juga bersifat su-

p e n y e le s a i a n

penggunaan

Nasional

ini

alternatif


mediasi

No.

dalam

05/Juknis/

secara

tegas

penyelesaian


Alternatif

karela. Penyelesaian sengketa atau yang sering dikenal dengan

alternative

Penyelesaian

Sengketa,

adalah sebagai berikut: 1) Coercion

(tindakan

kekerasan)

dispute resolution (yang selanjutnya

sebagai aksi yang bersifat unilateral

disingkat ADR) di Indonesia dianggap

dengan mengandalkan kekuatan fisik

menarik dan penting jika dikaitkan

dan kekerasan, seperti "melakukan

dengan pandangan kelompok elite

tindakan hukum sendiri (self helf)"

politik bangsa Indonesia dan pemikiran

atau dalam bentuk perang antar

sebagian pakar hukum Indonesia yang

suku (warfare);

ingin mengaktualisasikan berbagai

2) Negotiation,

artinya

ada

dua

institusi atau nilai-nilai yang hidup

kelompok utama sebagai pembuat

dalam masyarakat hukum adat untuk

keputusan dalam penyelesaian satu

menjawab

masalah untuk mana kedua belah

berbagai

kemasyarakatan

persoalan

bangsa Indonesia

pih ak

s e tu ju

t an pa

ban tu an

masa kini. Musyawarah untuk mencapai

kelompok ketiga. Dalam situasi ini

suatu mufakat merupakan proses

kedua belah pihak mencoba untuk

penyelesaian

dan

membujuk satu sama lain. " Mereka

pengambilan Keputusan yang dianggap

mencari tidak untuk meraih suatu

berakar pada berbagai masyarakat

solusi dalam kaitan dengan aturan,

hukum adat26, selain musyawarah ada

tetapi untuk menciptakan aturan di

cara

mana

lain

biasa

sengketa

digunakan

oleh

mereka dapat mengorganisir

penyelesaian

hubungan mereka dengan yang

permasalahan atau konflik, di Indonesia

lainnya. Selanjutnya dikenal dengan

gaya prosedur penyelesaian sengketa

pengaturan diadik.

masyarakat

dalam

ini kemudian diberi bentuk hukum

3) Mediation, artinya sudah melibatkan

melalui Undang-undang Nomor 30

campur tangan pihak ketiga dalam

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

sengketa untuk menopang prinsip-

26

Hadimulyo. 1997. Mempertimbangkan ADR Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Cetakan Pertama. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Jakarta. hal. xiii.



prinsip dalam mencapai persetujuan.

diperhatikan penerapan asas kerja:

Dengan mengabaikan apakah prinsip

rukun, patut, dan laras28.

-prinsip memohon bantuan mediator/

Peran nilai lokal dirasa efektif oleh

penengah atau apakah ia ditugaskan

sebagian

masyarakat,

terutama

oleh seseorang dalam wewenang.

komunitas masyarakat adat yang masih

Kedua belah pihak secara prinsip

memepertahankan

setuju untuk diintervensi/dicampuri.

lokalnya, mereka tidak mau terkotak

Penengah bisanya sebuah lembaga

dalam sekat formalistik yang mengurung

yang netral, atau seseorang yang

mereka, sehingga mereka jauh dari

berwibawa/bermartabat.

yang namanya keadilan substantif, sejak

nilai

kearifan

hukum memiliki watak formal, maka Nilai lokal sangat memperhatikan

citra institusi yang mempertahankan

setiap persoalan yang dihadapkan

status quo-pun cukup besar, yang muncul

kepadanya secara khusus dengan

dalam persoalan legalitas.

pendirian bahwa setiap soal tidak sama

demikian, soal legalitas atau kepastian

dengan soal yang lainnya sekalipun

hukum menjadi masalah besar tersendiri

serupa27. Lebih lanjut dijelaskan bahwa

dalam hukum positif, dan ini akan

setiap soal perlu mendapat perlakuan

menghambat dinamika nilai-nilai kearipan

khusus sesuai dengan individualisasinya

lokal masyarakat, sehingga tidak jarang

tersebut. Pengaturannya tidak dibuat

terjadi benturan antara legalitas kepastian

secara apriori, akan tetapi selalu situa-

hukum dengan kemanfaatan hukum bagi

sional dan individual, sehingga seng-

masyarakat.

Dengan

keta memperoleh penyelesaian yang

Paparan yang terjadi di Banjar

tuntas, yaitu penyelesaian menyeluruh

Kalimantan selatan, Kalimantan Tengah,

yang dapat menjawab segala aspek

Nangroe Aceh Darussalam dan Kei di

yang ada dan yang mungkin ada dike-

Maluku Tenggara adalah bukti nyata

mudian hari. Dalam hubungan ini perlu

sesungguhnya kemauan dan kekuatan nilai

27

Moh. Koesnoe. 1992. Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum. Bagian I (Historis), Cetakan I, Penerbit Mandar Maju. Bandung. hal. 10-11. 28 Ibid, hal.11-12.



lokal untuk mengurus diri sendiri itu tetap

tidak

merusak

fungsi

asli

alam,

ada dan bertahan dalam masyarakat,

memperhatikan daya dukung alam,

kendati dipinggirkan oleh berbagai bentuk

mengelola alam secara berkelanjutan,

dan persyaratan formal. Dalam masyarakat

karena masyarkat di nusantara melihat

Sumbawa NTB ada nilai lokal Krik Slamat

alam adalah anugrah sekaligus amanah

sebagai basis nilai keariafan lokal masyarakat

yang harus di pelihara dan di jaga.

sumbawa berusaha menyelamatkan

Sehingga model penyelsaian sengkta

komunitas masyarakat dari sekat formalistik

pertanahan adalah mengacu kepada

hukum positif menuju hukum yang lebih peka

kesatuan yang bulat dan utuh antara

terhadap nilai dan rasa keadilan manyarakat,

Manusia, Alam dan Tuhan, dalam

yang dalam peneliti ini akan membahas

perdamaian dan persaudaraan.

mengenai nilai kearifan lokal masyarakat

Makna damai adalah misi totalitas

sebagai sarana mediasi perdata dalam bidang

menebarkan rahmat dan mewujudkan

agraria29.

kedamaian bagi seluruh alam, yang di

merupakan tujuan hidup masyarakat di

nusantara menandang tanah sarana

nusantara. Model penyelesaian seketa

produksi bukan hanya dalam perspektif

angraria berbasis nilai kearifan lokal

ekonomi

dalam

masyarakat

perspektif yang lain yaitu dalam

pertimbangan:

perspektif religiusitas (ketauhitan),

1. Sedapat mingkin memuaskan para

serta dalam perspektif budaya yang

pihak, dan tidak ada pihak yang

melahirkan intraksi sosial sesama

merasa menang dan kalah dalam

mereka guna membangun peradaban

penyelesaian sengketa mereka.

Secara

u mu m

saja

masy arak at

tetapi

juga

yang melindungi eksistensi budaya dan peradaban masyarakat, dan yang tidak kalah penting adalah dalam perspektif ekologi yaitu mengelola alam dengan

dilandaskan

oleh

2. Mengantarkan pada ketentraman hati dan kepuasan batin. 3. Dapat memperkuat tali silaturahmi para pihak yang berkonflik.

29

Lahmuddin Zuhri. 2015. Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Sumbawa. Jurnal Hukum Prasada. Program Magisrel Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Warmadewa. Dempasar. Vol 3. No 1. Hal 1-21. September 2015



musyawarah sebagai salah satu

disepakati bersama akan dijaga pula

prinsip dasar menjiwai masyarakat

secara

beradab, melalui musyawarah setiap

kesepakatan tadi adalah buah dari

masalah yang menyangkut kepentingan

pikiran dan pendapat bersama dalam

umum dan kepentingan rakyat dapat

nuansa

ditemukan suatu jalan keluar yang

memuliakan. Artinya jika ada pihak

sebaik-baiknya setelah semua pihak

yang melanggar sama saja memecah

mengemukak an

dan

persaudaraan dan kekerabatan, serta

pikiran mereka yang wajib didengar

tidak menghormati sesama. Sehingga

dalam membuat sesuatu keputusan,

timbul

sehingga dapat mencerminkan per-

melasanakan apa yang sudah menjadi

timbangan yang objektif dan bijaksa-

konsensus bersama tadi. Hal ini senada

na untuk kepentingan bersama bagi

dengan apa yang dikemukakan oleh

eksistensi komunitas. Musyawara dapat

Satjipto Rahardjo bahwa Indonesia

diakhiri dengan kebulatan pendapat atau

yang

kesepakatan bersama (konsensus). Hal

mengutamakan

ini berbeda dengan demokrasi liberal

daripada supremasi hukum dalam

yang berpegang pada suara mayoritas

membangun

yang berakhir dengan kekalahan suara

artinya titik tekan dalam berhukum

bagi suatu pihak dan kemenangan bagi

adalah nilai moral daripada aspek

pihak lain.

formalitas

peraturan

undangan

biasa,

pandangan

Lebih lanjut prinsip musyawarah

bersamama-sama,

kekeluargaan

rasa

malu

majemuk

dan

jika

seharusnya supremasi

hukum

di

karena

saling

tidak

lebih moral

Indonesia

perundang -

yang

kemudian

bertujuan melibatkan atau mengajak

diintegrasikan dalam sistem hukum

semua pihak untuk berperan serta

Indonesia, sehingga nilai-nilai moral

dalam kehidupan bermasyarakat, se-

menjiwai substansi hukum, struktur

hingga

hukum serta kultur hukum30.

kesetiaan

masyarakat

dan

terhadap

ketaatan apa

yang

30

Suteki. 2012. Legal pluralisme dan implikasi metodologisnya: sebuah pendekatan terhadap hukum yang multifacet. (Makalah dalam kongres ilmu hukum Indonesia) Semarang: FH UNDIP. Hal 5



Manusia, Alam dan Tuhan, dalam

3. SIMPULAN sen gketa

nuansa perdamaian dan persaudaraan.

pertanahan ini perlu diungkapkan,

Penyelesaian seketa angraria berbasis

dengan mengingat konflik angtaria

nilai

dalam masyarakat cendrung terabaikan.

didasarkan

Negara belum memfungsikan pranata

pertama, berupaya sedapat mungkin

sosial dan budaya dalam hal ini nilai

memuaskan para pihak, dan tidak ada

kearifan lokal sebaga media resolisi

pihak yang merasa menang dan kalah

konflik/sengketa peranahan. Namun

dalam penyelesaian sengketa mereka.

justru lebih memilih model litigasi yang

Kedua,

membawa konsekuensi munculnya rasa

ketentraman hati dan kepuasan batin.

permusuhan karena ada unsur kalah

Ketiga,

menang yang dikemas untuk mencari

silaturahmi

keadilan.

bersengketa/berkonflik.

Model

penyeles aian

kearifan

lokal

pada

masyarakat

pertimban gan :

mengantarkan dapat

pada

memperkuat

para

pihak

tali

yang

Keempat,

Masyarakat di nusantara menandang

kesepakatan adalah buah dari pikiran

tanah sarana produksi bukan hanya

dan pendapat bersama dalam nuansa

dalam perspektif ekonomi saja tetapi

kekeluargaan dan saling memuliakan.

juga dalam perspektif yang lain yaitu dalam

perspektif

religiusitas

UCAPAN TERIMA KASIH

(ketauhitan), serta dalam perspektif

Penulis mengucapkan terima kasih

budaya yang melahirkan intraksi sosial

kepada Mitra Bestari atas masukan-

sesama mereka guna membangun

masukan yang telah diberikan untuk

peradaban yang melindungi eksistensi

perbaikan substansi artikel saya ini.

budaya dan peradaban masyarakat, dan yang tidak kalah penting adalah

DAFTAR PUSTAKA

dalam perspektif ekologi.

Ahmad Syaufi. Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana berasfek berikatan. (ringkasan naskah disertasi ujian terbuka) PDIHFHUB. Malang, 2013.

Model

penyelsaian

sengketa

pertanahan adalah mengacu kepada kesatuan yang bulat dan utuh antara


Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 36 Affani Daud, 1997. Islam dan Masyarakat

Banjar: Analisa Kebudayaan Banjar.

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) Bagir Manan, 2006, “Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa”, dalam Varia Peradilan No. 248 Juli 2006. Bernard L Tanya, 2007, Teori Hukum Strategi Tertip Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Cet 2, Surabaya: CV Kita Budiono Kosumohamidjoyo, 2000. Kebinekaan Masyarakat Indonesia, Suatu Problematika Filsafat Kebudayaan, Jakarta: PT Grasindo. Hadimulyo. 1997. Mempertimbangkan ADR Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Cetakan Pertama. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Jakarta: LSAM. JJ. H. Bruggink, 1996. Refleksi tentang Hukum, terjemahan Arif Sidarta. Bandung: Citra Aditya Bakti. John Griffiths, 2005. “Memahami Pluralisme Hukum, sebuah Deskripsi Konseptual”, dalam Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin, terjem. Andri Akbar, AL. Andang L Binawan, Bernadinus Stenly, Eds. Riyadi Terre, Didin Suryadin, Cetakan Pertama. Jakarta: Huma. Lahmuddin Zuhri, 2015. Perlindungan Hak-

Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Sumbawa.

Jurnal Hukum Prasada. Program Magisrel Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Warmadewa. Dempasar. Vol 3. No 1. Hal 1-21. September 2015 Lawrence M Friendman, The Legal System: A sosil Sciance Perspektif. (terjemaahan M. Khozim). Bandung: Nusa Media.

Maria S.W. Sumardjono, Nurhasan Ismail, Isharyanto. 2008. Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan.. Jakarta: Penerbit Buku Kompas Moh. Koesnoe. 1992. Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum. Bagian I (Historis), Cetakan I. Bandung: Penerbit Mandar Maju. Munir Fuady, 2005. Filsafat dan Teori Hukum Postmodern. Cetakan ke I. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Suteki. 2012. Legal pluralisme dan implikasi

metodologisnya: sebuah pendekatan terhadap hukum yang multifacet.

(Makalah dalam kongres ilmu hukum Indonesia) Semarang: FH UNDIP. Syahrizal Abbas, 2009. Mediasi Dalam Perspektiof Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, CIDA. Banda Aceh: Dep. Agama Rep. Indonesia. Sudarto P.Hadi, 2004. Resolusi Konflik, Semarang: Badan Penerbit Univ. Diponegoro. Valerina Jaqualine Leonore Kriekhoff, 1991.

“Kedudukan tanah dati sebagai tanah adat di Maluku Tengah, suatu kajuan dengan memanfaatkan pendekatan entropologi hukum”. Disertasi.

Program doktor Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. Wolfang Friedmann, 1996. Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teoriteori Hukum, jilid II, Terjemahan Mohammad Arifin dari Legal Thoery. Jakarta: Raja Rgafindo Persada.


PERAN NILAI LOKAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN (SEBUAH ANALISIS MODEL MEDIASI PERDATA)

Recommend Documents