MAKALAH DIRJEN POTHAN DEPHAN dalam rangka DISKUSI PUBLIK ROLE OF CIVIL SOCIETY IN DEPARTMENT OF DEFENCE DENGAN TOPIK
PERAN MASYARAKAT DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI BIDANG PERTAHANAN Budi Susilo Soepandji
A. Latar belakang. TDK ADANYA PEMISAHAN PERAN ANTARA SIPIL & MILITER DLM PENETAPAN KEBIJAKAN YG BERKAITAN DGN BIDANG HANNEG, SEMUA UNSUR TERLIBAT SESUAI DGN FUNGSI & TUGASNYA MASING-MASING, SEBAGAIMANA DIATUR DLM : 1. PERMENHAN NOMOR : PER/01/M/VIII/2005 TGL 25 AGUSTUS 2005 PSL 2 BAB I 2. UU NOMOR 3 TAHUN 2002 PSL 15 AYAT (3), PSL 16 AYAT (6) & AYAT (7) 3. UU NOMOR 34 TAHUN 2004, PSL 3 AYAT (2) 4. UU NOMOR 3 TAHUN 2002, PSL 3 AYAT (1)
SISHANKAMRATA
PERTAHANAN MILITER ATAU KEKUATAN BERSENJATA/MILITER FISIK
PERTAHAHAN NONMILITER/KEKUATAN NONBERSENJATA/ NON MILITER MORAL
KESADARAN BELA NEGARA DALAM BIDANG IPOLEKSOSBUD DAN POLITIK HANKAM W. N SESUAI DGN PROFESI
B. PERTAHANAN NEGARA HANNEG ADLH SEGALA USAHA UTK MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN NEGARA, KEUTUHAN WIL NKRI, & KESELAMATAN SEGENAP BANGSA DARI ANCAMAN YG DPT MENGANCAM KEUTUHAN BANGSA & NEGARA YG DPT DIGOLONGKAN DGN MASALAH PERTAHANAN IALAH : SEGALA BENTUK ANCAMAN YG MENYANGKUT ISU KEAMANAN NASIONAL, KEUTUHAN WILAYAH & KESELAMATAN BANGSA & NEGARA. ISU KEAMANAN NASIONAL YG DIHADAPI BANGSA & NEGARA INDONESIA DPT BERASAL DARI ANCAMAN YG BESIFAT TRADISIONAL & NON TRADISIONAL STRAHAN NKRI MENGGUNAKAN STRATEGI PENANGKALAN BERUPA PERTAHANAN DGN PUSAT GRAVITASI DUK RAKYAT THDP TNI SBG KEKUATAN UTAMA. STRAHAN KITA JUGA SERING DISEBUT SBG PERTAHANAN TOTAL TERPADU (TOTAL DEFENCE), YG DILAKUKAN OLEH KOMPONEN MILITER & NIR-MILITER UTK MENGHADAPI SETIAP BENTUK ANCAMAN, BAIK ANCAMAN TRADISIONAL MAUPUN NONTRADISIONAL.
TOTAL DEFFENCE (National Defence) Non Military Def (National Resources) CIVIL DEF
NM DEF FORCE
¾PUBLIC SECURITY
¾KOMP CAD
¾DISASTER MNG
¾KOMP DUK
¾HUMAN OPS ¾SOCIAL ¾ECONOMIC ¾PSYCHOLOGICAL DEF ¾TECHNOLOGY
Non Military Def (National Resources) OTW
WAR
9ATASI SEPARATIS 9ATASI PEMBERONTAK 9ATASI TERORISME 9PAM PERBATASAN 9PAM OBVITSTRAT 9PAM PENERB/PELAYARAN 9PAM PRES/WAPRES 9BANTU PEM BINPOTNAS 9BANTU PEMDA 9BANTU POLRI 9BANTU PAM TAMU NEG 9DISASTER RELIEF 9SAR OPS 9PEACE KEEPING
KEPENTINGAN HANNEG PD DASARNYA ADLH UTK MENDUKUNG TERCAPAINYA KEPENTINGAN NASIONAL, OLEH KARENA ITU SCR UMUM KEPENTINGAN HANNEG ADLH UTK MENJAMIN KEAMANAN & KESINAMBUNGAN BANGNAS. RINCIAN KEPENTINGAN HANNEG DLM ASPEK POLITIK, EKONOMI, SOSBUD & PERTAHANAN KEAMANAN.
ANCAMAN NON MILITER ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI KOMUNIKASI, & INFORMASI
GLOBALISASI DINAMIKA KEHIDUPAN KEHIDUPAN NASIONAL ANCAMAN NON MILITER
IDEOLOGI
POLITIK
EKONOMI
SOS BUD
KAM
KEJAHATAN INTERNASIONAL TERORISME, IMIGRAN GELAP, BAHAYA NARKOTIKA, PENCURIAN KEKAYAAN ALAM, BAJAK LAUT, PERUSAKAN LINGK,HAM
C. PENETAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DEPHAN Dasar pertimbangan pengambilan kebijakan & strategi pertahanan : a. Ancaman yg bersifat tradisional adlh ancaman militer, berupa invasi yg dilakukan oleh suatu negara thdp negara lain. b. Ancaman non-tradisional adlh ancaman yg dilakukan oleh unsur/aktor negara & diluar negara yg tdk menggunakan kekuatan militer, spt ; pencucian uang, ilegal loging, terorisme, pemberontakan & tindakan-tindakan lain yg dpt menggangu keamanan nasional. Hanneg membicakan hal-hal yg menyangkut persoalan ancaman yg dpt mengganggu keamanan nasional dlm arti luas, baik itu ancaman yg bersifat tradisional (militer) maupun nontradisional (nir-militer).
Langkah-langkah kebijakan dan strategi : 1. Menyelenggarkan perumusan jakum & kebijaksanaan pelaksanaan yg sdg & yg akan dilakukan a. Penyiapan draft RUU Komp Cad & Komp Duk b. Menyiapkan rancangan perpu ttg pengelolaan SDN utk kepentingan pertahanan. c. Pokok-pokok pikiran & kajian akademik RUU Dikwar d. Menjabarkan lebih lanjut UU Nomor 3 Tahun 2002 ttg Hanneg ke dlm perpu yg lebih teknis. e. Menyiapkan piranti lunak petunjuk operasional guna terselenggaranya sistem pembinaan potensi pertahanan.
2. Pembinaan Kesadaran Bela Negara 3. Pembinaan potensi SDM utk kepentingan hanneg meliputi inventarisasi, klasifikasi, rekruitmen Komp Cad, diklat dsr keprajuritan, serta pembentukan satuan-satuan komp Cad & Pendukung hanneg. 4. Pembinaan SDA, Sarpras nasional utk kepentingan hanneg, dlm rangka pendayagunaan sistem logistik nasional, agar dpt ditransformasikan menjadi sistem logistik pertahanan, pembentukan satuan-satuan kekuatan Komp Cad & Komp Duk non-insani serta mewujudkan Cadmatstrat & sislogwil. 5. Koordinasi dgn instansi terkait dlm pembinaan SDN utk kepentingan pertahanan
MEMBANGUN KEMAMPUAN NON MILITARY DEFENCE
KESADARAN BELA NEGARA
SIKAP & PERILAKU WN YG MEMILIKI KESADARAN BELA NEGARA 1. CINTA TANAH AIR 2. KESADARAN BERBANGSA & BERNEGARA 3. YAKIN PANCASILA SBG FALSAFAH & IDEOLOGI NEGARA 4. RELA BERKORBAN UTK BANGSA & NEGARA 5. MEMILIKI KEMAPUAN AWAL BN
LINGKIM
LINGJA
DIORGANISIR
EFEK PENANGKALAN
LINGDIK
D. Dukungan Anggaran. Perlu dipahami bersama bahwa dlm pelaksanaan kebijakan & strategi Departemen Pertahanan diperlukan dukungan anggaran sesuai dgn intensitas ancaman secara rasional, yg hingga kini blm terpenuhi sehingga perlu ditingkatkan secara gradual sesuai dgn kemampuan negara.
E. Asas–asas.
Asas keterpaduan dan kesatuan sasaran Asas manfaat dan prioritas Asas keseimbangan dan keserasian Asas kekenyalan dan pandangan jauh ke depan Asas pernbagian kewenangan dan tanggung jawab
TERIMA KASIH
