PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDAR LAMPUNG TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN
(Jurnal Skripsi)
Oleh: AYU LASTIKA SARI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2017
PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDAR LAMPUNG TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN Ayu Lastika Sari, Eko Raharjo, S.H., M.H., Rinaldy Amrullah, S.H.,M.H Firganefi S.H., M.H. email: (
[email protected]) Abstrak Lembaga Bantuan Hukum sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana dapat memegang peranan penting dalam membela dan melindungi hak-hak tersangka, salah satu fungsi Lembaga Bantuan Hukum adalah memberi jasa hukum pada seorang tersangka atau terdakwa guna kepentingan pembelaan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Peran Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung Terhadap Perlindungan hak-hak Tersangka pada tahap penyidikan dan apa faktor-faktor penghambat dalam perlindungan hakhak tersangka. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan (1) bahwa peran Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung dalam upaya melindungi hak-hak tersangka pada tahap penyidikan adalah memberikan pendampingan terhadap tersangka, memberikan informasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat, melalui penyuluhan didalam lapas dan disetiap daerah di Bandar Lampung. (2) Peran Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung tersebut belum tergarap secara total, karena adanya berbagai faktor, yaitu: (a) faktor aparat penegak hukum, (b) faktor sarana dan prasarana, serta (c) faktor dari Masyarakat itu sendiri.
Kata Kunci: Lembaga Bantuan Hukum, Hak Tersangka, Penyidikan.
THE ROLE OF LEGAL AID INSTITUTE BANDAR LAMPUNG IN PROTECTING THE RIGHTS OF SUSPECTS AT THE INVESTIGATION Ayu Lastika Sari, Eko Raharjo, S.H., M.H., Rinaldy Amrullah S.H., M.H. Firganefi, S.H.,M.H email: (
[email protected]) Abstract Legal aid institutions as one of subsystem of criminal justice systems can hold an important role in for protecting the rights suspects, one of the functions of legal aid institute is give legal aid in a suspect or defendant to the interests of defense .As for problems in this research which are how the role of legal aid institute Bandar Lampung in protecting the rights of suspects at the investigation and what factors barrier in protection rights suspects .An approach to a problem used in this research is by using juridical normative and juridical empirical .Based on the research done and discussion a conclusion can be drawn ( 1 ) that the role of legal aid institute Bandar Lampung in an effort to protect the rights of suspects at the investigation is provide assistance teams for suspects , informing and legal education to the community , through extension activities in lapas and luminance areas in ba.
Keywords : legal aid institute , the rights of suspects, Investigation.
I. PENDAHULUAN Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) merumuskan definisi HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dan dijunjung tinggi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.1 Kekerasan baik fisik maupun psikis seringkali dialami oleh tersangka/terdakwa/ ketika mereka harus mengikuti prosedur tetap yang dimainkan oleh aparat penegak hukum.2 Seperti kasus yang terjadi di Lampung Barat seorang warga Pekon Pemerihan, Kecamatan Bengkunat Belimbing Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, bernama Tarmuzi meninggal dunia di RSUD Dr H Abdul Moeloek (RSUDAM) Bandar Lampung setelah mengalami kritis selama delapan hari, Tarmuzi (39) diduga meninggal dunia akibat mengalami penyiksaan oleh sejumlah anggota Polsek Biha di Mapolsek Biha, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Tarmuzi ditangkap dan diperiksa terkait kasus pembunuhan gajah bernama Yongki. Tidak ada surat resmi apa pun yang menyebutkan status mereka dalam pemeriksaan serta tidak ada surat penangkapan maupun penahanan, serta diduga terlibat pembunuhan
gajah Yongki tanpa dasar dan alat bukti yang kuat. 3 Penyiksaan terhadap Tarmuzi dan Suparto oleh sejumlah anggota Polsek Biha bukan hanya tindak pidana akan tetapi merupakan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, serta pelanggaran Hak-Hak Tersangka yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tersangka yang tidak didampingi penasehat hukum bukan saja ia akan kehilangan rasa percaya dirinya, tetapi sekaligus mereka juga dapat menyia-nyiakan kesempatan membela dirinya secara utuh, karena pada umumnya tersangka saat dalam penyidikan dengan keteganganketegangan yang sangat menekan. 4. Lembaga Bantuan Hukum sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana (Criminal Justice system) dapat memegang peranan yang penting dalam membela dan melindungi hak-hak tersangka. Untuk itu, diperlukan suatu proses hukum yang adil (dueprocess of law) melalui suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan 3
1
Gunawan Setiawan,Hak-Hak Asasi Manusia,Kanisius,Yogyakarta,1993, hlm.23. 2 Abdussalam Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, restu agung, Jakarta ,2007, hal 4.
http://www.hetanews.com/article/34571/did uga-pembunuh-gajah-yongki-tarmuzi-tewasdisiksa-polisi diakses pada tanggal 24 agustus 2016, pukul 21:10 wib 4 Darwin Prinst, Sosialisasi dan Diseminsi Penegakan Hak Asasi Manusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,hlm,112.
lebih memperhatikan tersangka.5
hak-hak
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjelaskan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa Hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum (Advokat) secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum 6 (Tersangka/Terdakwa). Banyak nya faktor-faktor penghambat dalam pemenuhan hakhak tersangka yang dilaksanakan oleh LBH juga menjadi kendala tersendiri seperti faktor sarana dan prasarana, faktor aparat penegak hukum, maupun faktor masyarakat itu sendiri. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “ Peran Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung Terhadap Perlindungan Hak-hak Tersangka Pada Tahap Penyidikan. HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN
DAN
A.Peran Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka Pada Tahap Penyidikan Peran adalah suatu sistem kaidahkaidah yang berisikan patokanpatokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan yang mana dapat dipunyai pribadi 5
Nasution, Adnan Buyung,Bantuan Hukum di Indonesia, aksara baru, Jakarta,1999,hlm,56. 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
ataupun kelompok-kelompok pribadi, berperannya pemegang peran tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan didalam kaidah-kaidah.7 Peran Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung dalam melindungi hak-hak tersangka pada tahap penyidikan dilakukan secara penal dan non penal. a. Upaya Penal Pengertian kebijakan Penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, penanggulangan kejahatan tersebut dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri yang memberi perlindungan kepada masyarakat dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.8 Setelah penulis melakukan wawancara terkait peran lembaga bantuan hukum Bandar Lampung dalam melindungi hak-hak tersangka maka menurut M.ilyas upaya LBH Bandar Lampung yang digunakan adalah upaya penal dimana jika ada pelanggaran atau intimidasi yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka, yang tidak sesuai dengan prosedur hukum maka Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung berperan untuk melindungi hak-hak 7
Soerjono Soekanto, Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996, hlm. 96. 8 Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Prenada Media Grup, 2011, hlm.52.
tersangka tersebut dengan melaporkan perbuatan penyidik tersebut ke PROPAM dan LPSK guna mendapatkan sanksi hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Menurut Sunarto peran yang bisa dilakukan Lembaga Bantuan Hukum selain peran Normatif, peran yang sesuai peraturan perundangundangan seperti peran lembaga bantuan hukum dalam melindungi hak-hak tersangka yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. seharusnya Lembaga Bantuan Hukum melakuka Peran Ideal, serta proaktif yang artinya tidak fasip. Peran yang ideal yaitu peran yang dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan yaitu secara proaktif mengawal, memperhatikan, upaya penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. 9 M.Ilyas selaku salah satu advokad di Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung berdasarkan kasus yang telah ditangai biasanya ketika ada perkara yang publik melihat dan mendapatkan tekanan dari masyarakat untuk mengusut tuntas suatu kasus tersebut maka akhirnya penegak hukum bertindak cepat dan terdorong sehingga harus ada orang (person) yang menjadi tersangka. Oleh karna itu faktanya mereka secara acak mencari orang-orang untuk dijadikan tersangka sehingga seseorang yang tertangkap kemungkinan besar dipaksa agar mengakui terhadap kasus tersebut 9
Berdasarkan hasil wawancara dengan Prof.Sunarto, sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Bagian Pidana, pada tanggal 31 Oktober 2016.
meskipun tersangka sebenarnnya tidak melakukan hal tersebut, karna jika tidak begitu pertaruhannya jabatan mereka bisa diganti. Sehingga mau tidak mau harus ada orang yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut sehingga tidak profesional lagi dalam menemukan tersangkanya. Menurut Sunarto sikap penyidik terhadap tersangka seharusnya peyidik memperlakukan tersangka tetap dengan berpegang pada asas praduga tidak bersalah yang diatur dalam KUHAP, yaitu seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum ada putusan hakim yang menyatakan seseorang bersalah, akan tetapi penyidik dapat menerapkan asas praduga bersalah pada saat akan menangkap atau menahan seorang tersangka/ menetapkan seseorang sebagai tersangka guna mencari pelaku/tersangka, akan tetapi dalam memberlakukan tersangka tersebut tetap menggunakan asas praduga tidak bersalah. 10 Kekerasan baik fisik maupun psikis seringkali dialami oleh tersangka/terdakwa/ ketika mereka harus mengikuti prosedur tetap yang dimainkan oleh aparat penegak hukum dengan dalih semua perbuatan aparat penegak hukum sudah menjalankan tugas dan kewajiban penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Menurut.Sunarto penyidik dalam melaksanakan tugasnya harus proporsional, dimana tindakan penyidik tidak boleh 10
Berdasarkan hasil wawancara dengan Prof.Sunarto, sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Bagian Pidana, pada tanggal 31 Oktober 2016
menyalahgunakan kewenangan dalam penyidikan terhadap tersangka. Apabila terjadi kesalahan dan terbukti maka akan diberikan hukuman sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Bahwa dalam proses penyidikan penyidik harus mengumpulkan alat bukti yang cukup, didalam Pasal 184 KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah yang dimaksud adalah: 1. 2. 3. 4. 5.
Keterangan saksi; Keterang ahli Surat; Petunjuk; Keterangan terdakwa.
Dari uraian diatas menurut penulis bahwa kepolisian dalam hal melakukan penyidikan kepolisian harus memiliki dasar hukum, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. b. Upaya Non Penal M. Hamdan, menegaskan bahwa upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) yang dapat ditempuh dengan dua jalur yaitu jalur penal, dan jalur non penal. Jalur nonpenal yaitu dengan cara pencegahan tanpa pidana (prevention without punisment) termasuk didalamnya penerapan sanksi administrative dan sanksi perdata, serta mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan.11 Penulis berpendapat bahwa upaya non penal yang dapat dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Bandar 11
Ibid, hlm.27
Lampung terhadap upaya melindungi hak-hak tersangka pada tahap penyidikan yaitu dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap hukum, dan mengenai hak-hak seseorang ketika menjadi seorang tersangka, dengan tujuan agar masyarakat tidak buta akan hukum serta agar penyidik tidak sewenang-wenang dengan wewenangnya. Chandra, Menyatakan upaya non penal Lembaga Bantuan Hukum bandar lampung dalam melindungi hak-hak tersangka pada tahap penyidikan dilaksanakan dengan cara preventif (pencegahan terjadi tindak pidana), yaitu dengan cara melakukan penyuluhan hukum disetiap daerah dikota Bandar Lampung, memberikan pendidikan hukum kepada tesangka atau terpidana di Lapas-lapas yang ada dikota Bandar lampung, membagikan buku hukum, serta melakukan pendampingan terhadap tersangka yang bermasalah dengan hukum. 12 Sesuai dengan kedudukan Lembaga Bantuan Hukum untuk memenuhi tugas dan fungsi Lembaga Bantuan hukum sesuai dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung berkerja sama dengan instansi pemerintahan seperti Aparat Penegak Hukum (Polisi), PROPAM, LPSK, KANWIL, KOMNAS HAM, Lapas, serta Lurah atau Kepala Desa agar mengumpulkan dan mengundang warganya untuk menghadiri penyuluhan hukum yang akan 12
Hasil Wawancara dengan Chandra, selaku Kepala Devisi Ekonomi Sosial dan Budaya di Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung, pada tanggal 26 Oktober 2016.
diberikan. Penyuluhan hukum tersebut, Lembaga Bantuan Hukum memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai hak-hak tersangka yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHP, serta hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang 39 Tahun 1999 tantang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, masyarakat akan tau hakhak yang mereka miliki saat menjadi Tersangka/Terdakwa. Hariansyah menyatakan bahwa kinerja Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung dalam upaya melindungi hak-hak tersangka sudah cukup maksimal dengan mengadakan penyuluhan tentang hukum disetiap daerah di Bandar Lampung dan di Lapas merupakan suatu upaya yang baik dan sangat membantu masyarakat agar dapat lebih mengenal hukum di Indonesia. M.Ilyas menyatakan, dalam upaya melindungi hak-hak tersangka jika ada kasus terkait pelanggaran hakhak tersangka oleh oknum polisi Seperti kasus yang terjadi di Lampung Barat seorang warga Pekon Pemerihan, Kecamatan Bengkunat Belimbing Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, bernama Tarmuzi meninggal dunia di RSUD Dr H Abdul Moeloek (RSUDAM) Bandar Lampung setelah mengalami kritis selama delapan hari, Tarmuzi (39) diduga meninggal dunia akibat mengalami penyiksaan oleh sejumlah anggota Polsek Biha di Mapolsek Biha, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Tarmuzi ditangkap dan diperiksa terkait kasus pembunuhan gajah bernama Yongki, akan tetapi dalam penangkapan menurut pengakuan Parto rekan yang satu sepeda motor dengan Tarmuzi
mengatakan bahwa saat dibawa ke polsek mereka diborgol oleh polisi dan sempat ditanya-tanya soal kematian gajah, hingga akhirnya dipisahkan saat diintrogasi. Tidak ada surat resmi apa pun yang menyebutkan status mereka dalam pemeriksaan serta tidak ada surat penangkapan maupun penahanan, serta diduga terlibat pembunuhan gajah Yongki tanpa dasar dan alat bukti yang kuat, maka Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung melaporkan hal tersebut ke Polda Lampung, PROPAM dan LPSK, agar ditindak lanjuti. 13 M.Ilyas menyatakan bahwa kasus tersebut ditutup-tutupi oleh oknum polisi dan Tarmuzi yang menjadi Korban sudah meninggal dunia, sedangkan Parto yang menjadi saksi ditetapkan menjadi Tersangka oleh aparat kepolisian Terkait kematian Tarmuzi dan dijerat dengan UndangUndan Lalulintas yang akibat kelalaiannya mengakibatkan seseorang meninggal duinia. Chandra dalam proses itu di Polsek Biha Tarmuzi sempat dimintai Keterangan atau di BAP, yang seharusnya memang dalam proses BAP pertanyaan yang pertama kali yang harus ditanyakan kepada Tersangka adalah (Apakah anda sehat?) dan menurut Chandra jika memang kematiannya terjadi karna kecelakaan maka tidak relevan jika ada proses BAP pada saat itu, bahkan tangannya Tarmuzi sempat diborgol, maka hak-hak tersangka Tarmuzi yang tidak terpenuhi menurut
13
Berdasarkan hasil wawancara dengan M.Ilyas, sebagai Kepala Devisi Hak Sipol Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung, pada tanggal 25 Oktober 2016
Chandra adalah yaitu proses bebas dan merdeka. Penulis, berpendapat bahwa kasus yang terjadi di Lampung Barat terkait gajah Yongki, terhadap korban sekaligus tersangka yang bernama Tarmuzi dan Parto perlu ditindak lanjuti, guna mencari kebenaran dan keadilan agar tidak terjadilagi hal yang sama. B. Faktor- Faktor Penghambat Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka Djoko Pekik Irianto menegaskan bahwa pengertian hambatan adalah halangan atau rintangan serta memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan suatu keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Hambatan cenderung bersifat negatif, yaitu memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Sunarto, berpendapat bahwa kecenderungan faktor penghambat Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung dalam upaya melindungi hak-hak tersangka adalah faktor keterbatasan dalam memberikan informasi, karena biasanya Tersangka meminta bantuan Hukum atau kekantor LBH Bandar Lampung setelah kasus sampai ke persidangan tidak dari awal proses penyidikan. Dan biasanya hal itu terjadi karena penyidik tidak menginformasikan kepada tersangka tentang hak-hak tersangka sehingga menjadi salah
satu faktor pemenuhan tersebut.14
penghambat dalam hak-hak tersangka
Sunarto menyatakan peran LBH Bandar Lampung dalam melindungi hak-hak tersangka sudah maksimal karna perkara-perkara tertentu yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung pada umumnya sudah efektif. 15 M.Ilyas, berpendapat bahwa faktor penghambat dalam pemenuhan hakhak tersangka biasanya juga dari orang yang ditetapkan tersangka sendiri atau dari rumitnya proses dalam mengakses seseorang yang telah ditetapkan menjadi tersangka karna ada beberapa masyarakat yang telah ditetapkan menjadi tersangka akan tetapi mereka tidak memberi tahu LBH dari awal penyidikan dan ketika sudah ditetapka menjadi terdakwa baru meminta LBH membantu tersangka tersebut, sehingga hal tersebut mempersulit LBH dalam mendampingi, dan juga faktor aparat penegak hukum, sarana dan prasarana,masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat dalam pemenuhan hak-hak tersangka. 16 1. Faktor Hukum
aparat
Penegak
Pengertian aparat adalah peralatan atau perlengkapan, menurut Karl Marx aparat penegak hukum adalah 14
Slameto, Faktor-Faktor Penghambat dan Pengaruhnya, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 59. 15 Berdasarkan hasil wawancara dengan Prof.Sunarto, sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Bagian Pidana, pada tanggal 31 Oktober 2016 16 Berdasarkan hasil wawancara dengan M.Ilyas, sebagai Kepala Devisi Hak Sipol Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung, pada tanggal 25 Oktober 2016
orang ataupun badan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penegak hukumyang tujuan utamanya adalah menegakkan norma hukum.17 M.ilyas, menjelaskan diketahui bahwa faktor aparat penegak hukum yang menghambat upaya Perlindungan hak-hak tersangka ini adalah kurangnya memperhatikan hak-hak tersngka dalam proses penyidikan, dan tidak menggunakan asas praduga tidak bersalah pada saat penyidikan sehingga perlu ditingkatkan lagi kualitas penyidik dalam melakukan penyidikan, kualitas penyidik masih banyak yang kurang memahami tentang hak-hak tersangka dan kurang mengikuti prosedur hukum sesuai KUHAP dan Undang-Undang yang berlaku Diketahui bahwa faktor penegak hukum dapat menghambat pemenuhan hak-hak tersangka, yaitu dikarenakan adanya penyidik yang kurang efektif dalam melaksanakan kewajibannya serta kurangnya pemahaman dan kualitas penyidik dalam mengatasi kejahatan dan dalam memperlakukan tersangka. 18 2. Faktor Sarana dan Prasarana Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. 17
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta:Raja Wali, 1983, hlm. 45. 18 Berdasarkan hasil wawancara dengan M.Ilyas, sebagai Kepala Devisi Hak Sipol Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung, pada tanggal 25 Oktober 2016
Menurut penulis, Sarana dan prasarana dalam perlindungan hakhak tersangka mencakup keahlian Lembaga Bantuan Hukum dalam hal terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Berdasarkan hasil wawancara dengan M.ilyas maka diketahui bahwa sarana dan prasarana yang menghambat upaya perlindungan hak-hak tersangka adalah keterbatasan sarana media untuk mengusut kasus yang terjadi, dan untuk memberikan informasi terhadap masyarakat akan hakhaknya dan informasi kepada advokad untuk menerima infomasi adanya pelanggaran ham terhadap tersangka. 3. Faktor Masyarakat Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama, menurut Emile Durkheim pengertian masyarakat adalah suatu kenyataan objektif dari individuindividu yang merupakan anggotanya.Menurut penulis, masyarakat merupakan komponen penting dalam uapaya melindungi hak-hak tersangka karena tersangka merupakan salah satu dari masyarakat. M.ilyas, berpendapat bahwa hambatan dalam melindungi hak-hak tersangka juga karna kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum polisi, seperti saat penangkapan,
penggeledahan, penyitaan, serta penyelidikan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum masyarakat cenderung tidak menghiraukan dan menutup diri terhadap hal tersebut. Masih ada rasa takut dan keengganan masyarakat untuk melaporkan hal tersebut dan menjadi saksi dalam proses penegakan hukum. 19 Masyarakat yang takut dan tidak melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum atau LBH, menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak tersangka tau hak-hak asasi manusia. Hubungan faktor masyarakat dengan pemenuhan hakhak tersangka adalah apabila masyarakat memiliki kepedulian dan keberanian melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan aparat penegak hukum (polisi) maka penyidik tidak akan sewenangwenang terhadap tersangka dan tidak akan ada intimidasi dalam proses penyidikan sehingga penyidik dapat memberlakukan tersangka dengan menggunakan asas praduga tidak bersalah, dan hak-hak tersangka dapat terpenuhi dengan baik.
DAFTAR PUSTAKA Setiawan, Gunawan. 1993. Hak-Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Kanisius. Sitompul, Abdussalam.2007. Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Restu Agung. Nasution Adnan Buyung, 1999. Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta: Aksara Baru. Prinst, Darwin.2001. Sosialisasi dan Diseminsi Penegakan Hak Asasi Manusia, Bandung: Citra Aditya Bakti. Soekanto, Soerjono 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
Nomor Telepon : 0822-8087-1549
19
Berdasarkan hasil wawancara dengan M.Ilyas, sebagai Kepala Devisi Hak Sipol Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung, pada tanggal 25 Oktober 2016
