PERAN KOMISI INFORMASI PUBLIK DALAM PROSES EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN SENGKETA INFORMASI YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM TINJAUAN UU NO.14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Slamet Haryanto Dan Kadi Sukarna ABSTRAK Masyarakat sebagai pengguna informasi memiliki hak yang cukup penting dalam konteks keterbukaan informasi, ketika hak untuk memperoleh informasi terhambat dikarenakan badan publik atau pemerintah tidak siap dalam melaksanakan tata kelola keterbukaan informasi, maka sengketa informasi publik akan muncul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik Sengketa informasi publik terjadi ketika antara badan publik dan pengguna informasi mengalami sengketa yang berkaitan dengan hak-hak memperoleh informasi dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa melalui ajudikasi nonlitigasi merupakan proses dari penyelesaian sengketa informasi publik. Dimana penyelesaian sengketa informasi melalui ajudikasi nonlitigasi tersebut diharapkan mampu untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat, biaya murah, sederhana. Adapun permasalahan dalam tesis ini adalah : a).bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi, b).bagaimana kendala dan solusi pelaksanaan eksekusi putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap Menjawab permasalah tersebut dilakukanlah penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian yang telah dilakukan diperoleh temuan bahwa Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, eksekusi putusan atau pelaksanaan putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh Pengadilan yang berwenang, dalam konteks penyelesaian sengketa informasi publik disini adalah pengadilan dalam wilayah hukum termohon. Dalam hal ini jika termohon adalah badan publik Negara atau Pemerintah maka pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan jika termohon eksekusi adalah pihak diluar badan publik Negara atau Pemerintah maka pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri yang berwenang Kewenangan eksekusi putusan Komisi Informasi yang diberikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Negeri, menyebabkan pengguna informasi mengalami proses yang cukup panjang untuk memperoleh informasi yang menjadi kebutuhan atau hak konstitusionalnya Kata kunci : sengketa informasi publik, putusan komisi informasi, eksekusi
96
THE ROLE OF PUBLIC INFORMATION COMMISSION IN THE EXECUTION PROCESS ON THE DECISION OF THE INFORMATION LAWSUIT WHICH IS LEGALLY BINDING IN THE REVIEW OF ACT NO.14 YEAR 2008 ON THE DISCLOSURE OF PUBLIC INFORMATION
Slamet Haryanto and Kadi Sukarna ABSTRACT The community as the users of information has sufficiently important rights in the context of information disclosure. When the right to obtain information is inhibited because the public entity or governor is not available in the execution of the information disclosure management, then public information lawsuit will emerge in the implementation of the public information disclosure. The public information lawsuit happens when public entity and the user of information disputes with something related to the rights to acquire information and to use information based on legislation. The completion of the lawsuit through nonlitigation ajudication is the process of the completion of public information lawsuit. The completion of the information through nonlitigation ajudication is hopefully able to resolve the dispute fast, low cost, and simple. The problems in this thesis are: a) how the mechanisms of the settlement of public information lawsuit in the Information Commission, b) what obstacles and solutions of the execution implementation of the Information Commission decisions which have been legally binding. Answering the problem, research with juridical normative approach method with analytical descriptive research specification was conducted. The type of data used in this study is secondary data. Based on the research that had been conducted, it was found that Public Information Lawsuit Settlement Procedure, the execution of the decision or the execution of the Information Commission decision which had been legally binding was conducted by the competent Court, in the context that the public information lawsuit settlement was the court within the jurisdiction of the pleated. In this case if the pleated is State or Government public entity then the court in question is the Administrative Court of the State, whereas if the execution pleated is a party outside the State or Government public entity then the competent court is the competent District Court. The execution authority of the Information Commission decision granted to the State Administrative Court as well as the District Court, causes the information users to experience the long process of obtaining information which is their needs or constitutional rights. Keywords: public information lawsuit, information commission decision, execution
97
PENDAHULUAN Kemampuan untuk
masyarakat
mencari,
memperoleh,
berekspresi;
kelima
hak
mengajukan
keberatan
untuk terhadap
penolakan atas keempat hak tersebut
memiliki, menyimpan, mengolah dan
Meskipun
telah
ada
menyampaikan informasi mengenai
perubahan
kinerja pemerintahan sangat penting
penyelenggaraan
bagi transparansi dan akuntabilitas
melalui
yang menjadi ciri suatu masyarakat
informasi, dalam tataran empiris
terbuka
pelayanan
sebab
informasi
merupakan
publik
informasi
dihasilkan,
yang
disimpan,
paradigma
tata
dalam
pemerintahan
kelola
keterbukaan
publik
juga
masih
mengalami ketertutupan dan bahkan
dikelola,
sistem
informasi
tata
kelola
dikirim, dan/atau diterima oleh suatu
keterbukaan juga masih memberikan
badan publik yang berkaitan dengan
sedikit informasi yang berkaitan
penyelenggara dan penyelenggaraan
dengan kebijakan publik. Informasi-
Negara dan/atau penyelenggara dan
informasi yang sekiranya menurut
penyelenggaraan
pemerintah menjadi permasalahan
badan
publik
lainnya
dikemudian Tata
yang
kelola
baik,
pemerintahan
yang
hari
sering
pemerintahan
diinformasikan
mensyaratkan
informasi sehingga obyek informasi
terbuka
tersebut menjadi sengketa informasi.
dan
kebebasan memperoleh informasi
kepada
tidak
pengguna
Munculnya
sengketa
untuk menjadi salah satu pondasinya.
informasi publik terjadi ketika antara
Pemerintahan
badan
yang
terbuka
publik
dan
pengguna
mensyaratkan adanya lima jaminan,
informasi mengalami sengketa yang
yaitu : pertama hak untuk memantau
berkaitan
prilaku
memperoleh
pejabat
publik
dalam
dengan informasi
hak-hak dan
menjalankan peranya; kedua hak
menggunakan informasi berdasarkan
untuk memperoleh informasi; ketiga
perundang-undangan yang berkaitan
hak untuk terlibat dan berpartisipasi
dengan
dalam proses pembentukan kebijakan
publik.
publik;
keempat
kebebasan
98
keterbukaan
informasi
Proses penyelesaian sengketa informasi
publik
dilakukan
eksekusi
?
apakah
dilaksanakan
eksekusi terhadap putusan Komisi
dengan menggunakan mekanisme
Informasi yang telah berkekuatan
mediasi
hukum
dan/atau
ajudikasi
tetap
tersebut
dapat
nonlitigasi, dimana sengketa tersebut
dijalankan oleh Komisi Informasi ?
diajukan oleh pemohon informasi
sehingga
kepada Komisi Informasi dalam
perlindungan hukum bagi pemohon
tempo
atau
14
semenjak
(empat
belas)
diterimanya
hari
tanggapan
jaminan
pengguna
keadilan
informasi
mendapatkan
dan
untuk
informasi
dapat
tertulis dari atasan pejabat1 pengelola
berjalan dengan cepat, sederhana dan
informasi dan dokumentasi badan
biaya ringan.
publik. Dan dalam penyelesaian sengketa
informasi
publik
yang
PEMBAHASAN
dilakukan oleh Komisi Informasi
Mendasarkan ketentuan pasal
memiliki batas waktu 100 (seratus)
60
hari kerja2 dimulai sidang ajudikasi
Informasi No.1 tahun 2013 tentang
nonlitigasi hingga putusan Komisi
Prosedur
Informasi
Informasi Publik, eksekusi putusan
Kondisi
yang
ayat
(4)
Peraturan
Penyelesaian
Komisi
Sengketa
demikian
atau pelaksanaan putusan Komisi
menjadi salah satu proses yang
Informasi dilakukan oleh Pengadilan
sangat panjang bagi pemohon atau
yang berwenang. Pengadilan yang
pengguna informasi
berwenang
yang hanya
sekedar untuk memperoleh informasi
tersebut
pengadilan
dalam wilayah hukum termohon.
publik dengan cepat, sederhana dan
Melalui kewenangan eksekusi
biaya ringan
putusan Komisi Informasi diberikan
Bagaimanakah
jika
ada
oleh pengadilan diwilayah hukum
putusan Komisi Informasi yang telah
termohon,
dalam
hal
berkekuatan
termohon
adalah
badan
hukum
tetap
untuk
Negara 1
Pasal 37 ayat (2) UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Pasal 38 ayat (2) UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
atau
ini
Pemerintah
jika publik maka
pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan
99
Tata
Usaha
Negara,
sedangkan jika termohon eksekusi
psikologi, ekonomi, dan sosial.3
adalah pihak diluar badan publik
Kepastian
Negara
rechtssicherkeit,
atau
Pemerintah
maka
hukum
atau security,
pengadilan yang berwenang adalah
rechtzekerheit, adalah sesuatu yang
Pengadilan Negeri yang berwenang
baru, yaitu sejak hukum itu ditulis,
Sebagaimana ketentuan
didalam
dipositifkan, dan menjadi publik.
Undang-undang
Keterbukaan
hukum
menyangkut
Publik
masalah "law Sicherkeit durch das
maupun Peraturan Komisi Informasi,
Recht" seperti memastikan, bahwa
Komisi Informasi tidak memiliki
pencurian,
kewenangan
hukum
eksekusi
Informasi
Kepastian
untuk
melakukan
putusannya
pembunuhan, merupakan
menurut kejahatan.
sendiri.
Kepastian hukum adalah "scherkeit
Kewenangan eksekusi putusan yang
des rechts selbst" (kepastian tentang
tidak dimiliki oleh Komisi Informasi
hukum itu sendiri).4
secara kelambagaan menyebabkan pemohon
selaku
yang
hukum harus mengandung tiga nilai
berperkara akan mengalami proses
identitas. (1) Teori Kepastian Hukum
untuk memperoleh informasi yang
atau
cukup tidak efektif, tidak efisien
meninjau dari sudut yuridis. (2)
serta biaya tinggi.
Teori
Kondisi
pihak
Menurut Gustav Radbruch,
yang
demikian
rechtmatigheid.
Teori
Keadilan
ini
Hukum
(gerectigheit), asas ini meninjau dan
menurut pandangan Jhon Austin,
sudut
untuk mencapai (kepastian hukum)
Kemanfaatan
hukum harus dipisahkan dari moral.
(zwechmatigheid) atau doelmatigheid
Hans Kelsen menjelaskan bahwa
atau utility. Teori ini meninjau dari
hukum tidak hanya dilepaskan dari
3
harus dimurnikan dari anasir non seperti
filsafat,
(3)
Teori Hukum
Sulistyowati Irianto & Shidarta, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Reflekasi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013, hlm. 15 4 Ahmad Ali, 2010, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 292.
persoalan moral melainkan juga
hukum
filosofis.
politik,
100
sosiologis.5 Pada mulanya, ajaran
diupayakan untuk memprioritaskan
prioritas
salah satunya, misalnya keadilannya
dari
Gustav
Radbruch
dirasakan jauh lebih maju dan arif,
tetapi
ketimbang "ajaran ekstrem", yaitu
kemanfaatan
ajaran etis, utilistis, dan dogmatic-
hukumnya.
legalistik. Namun lama-kalamaan,
concept dari Werner Menski harus
karena
digunakan, untuk mengharmoniskan
semakin
kompleknya
tidak
mengabaikan dan
Paradigma
kehidupan manusia di era modern
ketiga unsur tersebut.6
ini, maka pilihan prioritas yang
Ketiga
sudah
dibakukan,
kepastian
unsur
triangular
itu
sebisa
kadang-kadang
mungkin ada dalam putusan secara
memunculkan pertentangan antara
proposioal, yaitu kepastian hukum
kebutuhan hukum dan kasus-kasus
(rechtssicherheit),
tertentu. Sebab adakalanya dalam
(zweckmassigheit),
suatu kasus keadilan yang lebih tepat
(gerechtigheit). Itu adalah idealnya.
diprioritaskan
ketimbang
Dalam praktiknya jarang terdapat
kemanfaatan dan kepastian hukum,
putusan yang mengadung tiga unsur
tetapi dalam kasus lain justru terasa
itu
lebih tepat jika kemanfaatan lebih
Kepastian Hukum adalah tujuan
dipriotitaskan ketimbang keadilan
paling
dan kepastian hukum, dalam kasus
hukum.8
secara
dan
keadilan
proporsional.7
akhir
lainnya justru kepastian hukum yang
kemanfaatan
Menurut
dari
Jadi
positivisme
Fitzgerald,
Teori
lebih tepat diprioritaskan ketimbang
perlindungan hukum Salmond bahwa
keadilan dan kemanfaatan.
hukum bertujuan mengintegrasikan
Konsep termutakhir ini yang
dan
mengkoordinasikan
oleh dunia praktik hukum dianggap
kepentingan
paling
karena
relevan
untuk
menjawab
masalah-masalah hukum dewasa ini.
dalam
dalam suatu
berbagai masyarakat
lalu
lintas
kepentingan, perlindungan terhadap
Meskipun kita menganut teori ajaran prioritas yang kasuistik, tetapi harus
6
Ibid., hlm. 289. Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum sebuah Pengantar, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2009, hlm. 92. 8 Sulistyowati Irianto & Shidarta, Loc.cit. 7
5
Sudarsono, Kamus Hukum Edisi Baru, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta: Cetakan kelima, 2007, hlm. 37.
101
kepentingan tertentu dapat dilakukan
hukum.11
dengan cara membatasi berbagai
Hadjon bahwa perlindungan hukum
kepentingan
di
Kepentingan mengurusi
lain hukum
hak
Menurut
Phillipus
M.
pihak.9
bagi
adalah
pemerintah yang bersifat preventif
dan kepentingan
rakyat
sebagai
resprensif.12
dan
tindakan
Perlindungan
manusia, sehingga hukum memiliki
Hukum yang preventif bertujuan
otoritas tertinggi untuk menentukan
untuk mencegah terjadinya sengketa,
kepentingan manusia yang perlu
yang
diatur dan dilindungi.10 Perlindungan
pemerintah bersikap hati-hati dalam
hukum harus melihat tahapan yakni
pengambilan keputusan berdasarkan
perlindungan hukum lahir dari suatu
diskresi
ketentuan
resprensif bertujuan untuk mencegah
hukum
dan
segala
mengarahkan
dan
perlindungan
peraturan hukum yang diberikan oleh
terjadinya
masyarakat
penanganannya
yang
pada
dasarnya
tersebut untuk mengatur hubungan antara
sengketa,
yang
termasuk
di
lembaga
peradilan.13
merupakan kesepakatan masyarakat
prilaku
tindakan
Menurut Lili Rasjidi dan LB
angota-anggota
Wysa Putra bahwa hukum dapat
masyarakat dan antara perseorangan
difungsikan
dengan pemerintah yang dianggap
perlindungan yang sifatnya tidak
mewakili kepentingan masyarakat.
sekedar
Menurut Satijipto Raharjo,
untuk
adaptif
melaikan
juga
mewujudkan
dan
fleksibel,
predektif
dan
adalah
antipatif.14
Perlindungan
hukum
memberikan pengayoman terhadap
merupakan
gambaran
dari
hak asasi manusia (HAM) yang
bekerjanya
dirugikan
11
Perlindungan
hukum
orang
lain
dan
fungsi
hukum
untuk
Ibid., hlm. 54. Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 2. 13 Maria Alfons, Implentasi Perlindungan lndikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual, Malang: Universitas Brawijaya, 2010, hlm. 18. 14 Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993, hlm. 118. 12
perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh
9
Satijipto Raharjo, llmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 5. 10 Ibid., hlm. 69.
102
mewujudkan tujuan-tujuan hukum
haknya.15
yakni keadilan, kemanfaatan dan
diartikan sebagai suatu tindakan
kepastian
Perlindungan
yang didasarkan pada norma-norma,
hukum adalah suatu perlindungan
baik norma agama maupun norma
yang
hukum.
hukum.
diberikan
kepada
subyek
Keadilan
dapat
juga
hukum sesuai dengan aturan hukum,
Hans Kelsen dalam bukunya
baik itu yang bersifat preventif
―General theory of law and state‖,
maupun dalam bentuk yang bersifat
berpandangan bahwa hukum sebagai
represif, baik yang secara tertulis
tahanan sosial yang dapat dinyatakan
maupun tidak tertulis dalam rangka
adil
menegakkan peraturan hukum. Pada
perbuatan manusia dengan cara yang
hakekatnya
berhak
memuaskan
sehingga
mendapatkan perlindungan hukum,
menemukan
kebahagiaan
dan hampir seluruh hubungan hukum
dalamnya.16
setiap
orang
harus mendapat perlindungan dari
apabila
dapat
mengatur
dapat di
Nilai keadilan yang diangkat
hukum.
dalam tulisan ini bukanlah nilai
Keadilan merupakan suatu
keadilan individual, melainkan nilai
hasil pengambilan keputusan yang
keadilan sosial. Perwujudan nilai
mengandung
tidak
keadilan individual sangat ditentukan
dapat
oleh masing-masing individu dalam
kebenaran,
memihak, dipertanggungjawab-kan
dan
melakukan
interaksi
mereka.
kedudukan
didepan
keadilan individual, perwujudan nilai
hukum. Perwujudan keadilan dapat
keadilan sosial sangat tergantung
dilaksanakan dalam ruang lingkup
dari
kehidupan
pengkondisian struktur sosial pada
dan
sama
masyarakat,
kehidupan
bernegara
peranan
dengan
antara
memperlakukan setiap manusia pada yang
Berbeda
di
negara
nilai
melalui
masyarakat
internasional, ditunjukkan melalui
15
Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim HS. Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010, hlm. 82. 16 Hans Kelsen, General Theory of law and state, diterjamahkan oleh Rasisul Muttaqin, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 7.
sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberikan sesuatu kepada orang lain yang menjadi
103
masyarakat tergantung
tertentu.
Jadi
kemauan
bukan
kenyataannya
individu-
hal
tersebut
tidak
terjadi, karena pelaksanaan eksekusi
individu. Adanya keadilan, terutama
putusan
sekali keadilan sosial merupakan
menjadi
suatu
dapat
Informasi. Jika mengunakan teori
(sustainsibility)
Gustav Radbruch tersebut sebagai
prasyarat
berlangsungnya suatu
untuk
komunitas tertentu
karena
Komisi
Informasi
kewenangan
analisa
maka
tidak Komisi
keadilan
bagi
komunitas tersebut dalam keadaan
masyarakat atau pengguna informasi
tertib
maupun pemohon informasi semakin
(order),
dinamis
dan
ketimpangan sosial dapat direduksi.
jauh
Kondisi masyarakat demikian bukan
perlindungan hukum. Hal demikian
berarti
kemudian
di
dalamnya
tanpa
ada
dari
rasa
keadilan
menjadikan
serta
Komisi
konflik. Konflik tetap ada, namun
Informasi tidak memiliki kekuatan
konflik tersebut bersifat fungsional
eksekutorial
dan
sendiri
dapat
diselesaikan
melalui
tertentu
dengan
mekanisme
Sungguh
menjunjung tinggi nilai keadilan
hanya
17
(justice).
Eksekusi
terhadap
putusannya
ironis
sekedar
memang,
memperoleh
informasi, kemudian pemohon atau putusan
atas
pengguna
informasi
menempuh
putusan Komisi Informasi hingga
upaya yang begitu rumit, biaya
saat ini menjadi permasalahan bagi
cukup tinggi dan waktu begitu lama.
pencari keadilan sebab masih ada
Dengan
termohon sengketa informasi yang
menyerupai
masih belum juga melaksanakan
layaknya dalam perkara perdata di
putusan Komisi Informasi yang telah
pengadilan. Kelembagaan pengadilan
berkekuatan hukum tetap. Disatu sisi
seharusnya
tidak
perlu
sampai
pemohon informasi membutuhkan
diberikan
kewenangan
untuk
informasi dengan cepat, efektif dan
eksekusi,
karena
biaya
penyelesaian
sengketa
murah.
Namun
dalam
prosedur
eksekusi
prosedur
yang
eksekusi
pertama informasi,
pemeriksaan perkara tingkat pertama
17
Prof. Dr. Suteki, SH., MHum., Desain Hukum di Ruang Sosial, Yogyakarta: Thafa Media, 2013, hlm. 248.
adalah Komisi Informasi, kedua
104
perkara
sengketa
merupakan
perkara
informasi yang
dapat
dijalankan
sebagaimana
sangat
mestinya, maka tujuan dari kepastian
sederhana, tidak seperti perkara-
hokum, keadilan serta perlindungan
perkara lain dalam konteks perkara
hukum bagi pemohon atau pengguna
perdata di pengadilan negeri atau
informasi
dalam
pengadilan tata usaha negara
sengketa
informasi
Jika kita mau memberikan kewenangan
kepada
penyelesaian tercapai,
sehingga hak konstitusional berupa
Komisi
hak memperoleh informasi, keadilan
Informasi untuk melakukan eksekusi
dan kemanfaat juga bisa dirasakan
terhadap
oleh pemohon informasi
putusannya
yang
berkekuatan
hukum
sebenarnya
masih
telah tetap, sangat
KESIMPULAN DAN SARAN
dimungkinkan sepanjang tata cara eksekusi,
asas-asas
sebagaimana
Sengketa Informasi Publik
eksekusi
ketentuan
adalah sengketa yang terjadi antara
peraturan
badan
publik
dan
pengguna
perundang-undangan tidak dilanggar.
informasi publik yang berkaitan
Pemberian kewenangan tambahan
dengan
kepada
menggunakan informasi berdasarkan
Komisi
melaksanakan sebenarnya
Informasi eksekusi
untuk
untuk
tersebut,
supaya
hak
memperoleh
dan
perundang-undangan.
hak
Proses penyelesaian sengketa
konstitusional masyarakat, dalam hal
informasi
ini
bisa
menggunakan mekanisme mediasi
mungkin
dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang
dengan asas cepat, tepat waktu, biaya
dilakukan oleh Komisi Informasi
ringan dan cara sederhana
paling lambat dapat diselesaikan
pemohon
dijalankan
informasi
semaksimal
Apabila
asas
penyelesaian
Objek sengketa di PTUN
dengan cepat, tepat waktu, biaya
yang
ringan
Keputusan
sebagaimana
cara pasal
sederhana, 2
dengan
dalam waktu 100 (seratus) hari kerja
sengketa informasi yang dilakukan
dan
publik
secara Tata
tegas Usaha
menunjuk Negara
Peraturan
(KTUN) sebagai objek sengketa, UU
Komisi Informasi No.1 tahun 2013
KIP tidak mengaturnya secara tegas
105
obyek
sengketanya.
Karena
itu,
Informasi
tidak
memiliki
untuk mengetahui objek sengketa
kewenangan
informasi di Komisi Informasi, dapat
putusan Komisi Informasi, sehingga
dilihat dari ketentuan Pasal 35 ayat
proses
(1), Pasal 36, Pasal 37 ayat (2) UU
informasi menjadi lama, biaya tinggi,
No.14
tidak sederhana
tahun
2008
tentang
Keterbukaan Informasi Publik Eksekusi pelaksanaan
putusan putusan
melakukan
penyelesaian
atau
sengketa informasi hingga proses
Komisi
eksekusi yang melalui pengadilan yang
yang berwenang. Pengadilan yang
menyebabkan
berwenang
pengadilan
pemohon
untuk
dalam wilayah hukum termohon.
informasi
menjadi
Dengan
sehingga
kewenangan
sengketa
Dampak proses penyelesaian
Informasi dilakukan oleh Pengadilan
tersebut
eksekusi
eksekusi
berwenang hak
cita-cita
tersebut konstitusional mendapatkan terhambat,
hukum
untuk
putusan Komisi Informasi diberikan
mencapai keadilan dan kemanfaatan
oleh pengadilan diwilayah hukum
menjadi terabaikan
termohon,
dalam
hal
ini
termohon
adalah
badan
jika publik
Berdasarkan hasil penelitian
maka
dan pembahasan saran yang dapat
pengadilan yang dimaksud adalah
diberikan oleh penulis adalah sebagai
Pengadilan
berikut:
Negara
atau
Pemerintah
Tata
Usaha
Negara,
sedangkan jika termohon eksekusi
1. Bagi Pemerintah
adalah pihak diluar badan publik Negara
atau
Pemerintah
a. Dilakukan review dan
maka
perubahan
terhadap
pengadilan yang berwenang adalah
Undang-undang
Pengadilan Negeri yang berwenang
No.14
Komisi
Informasi
dalam
tahun
2008
tentang Keterbukaan
rangka pelaksanaan putusan Komisi
Informasi
Informasi
tidak
terutama
kewenangan
untuk
memiliki melakukan
dengan
eksekusi putusannya. Karena Komisi
eksekusi
106
Publik, berkaitan kewenangan terhadap
putusan
Komisi
3. Bagi Masyarakat
Informasi
Partisipasi masyarakat
b. Memberikan
diperlukan dalam melakukan
kewenangan eksekusi
review
kepada
Komisi
peraturan
perundang-
untuk
undangan
berkaitan
Informasi
dan
melaksanakan putusan
penambahan
Komisi
Komisi
Informasi
yang
telah
berkekuatan
perumusan
kewenangan
Informasi
untuk
melakukan eksekusi terhadap
hukum
putusan
tetap
yang
2. Bagi Komisi Informasi
Komisi telah
Informasi berkekuatan
hukum tetap, sehingga asas
a. Dilakukan review dan
cepat, sederhana dan biaya
perubahan
terhadap
ringan dalam penyelesaian
Peraturan
Komisi
sengketa informasi tercapai
Informasi Nomor 1
sehingga
kepastian
Tahun 2013 tentang
keadilan hukum terpenuhi
dan
Prosedur DAFTAR PUSTAKA Ahmad Ali, 2010, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
Penyelesaian Sengketa
Informasi
Publik b. Dirumuskan penyelesaian sengketa informasi
dibuat
sederhana dan waktu
Hans Kelsen, General Theory of law and state, diterjamahkan oleh Rasisul Muttaqin, Bandung: Nusa Media, 2011.
yang cukup singkat, sebab rasa
menyangkut keadilan
dan Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993.
kepastian hukum bagi pemohon
maupun
pengguna informasi
107
Maria
Alfons, Implentasi Perlindungan lndikasi Geografis Atas ProdukProduk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual, Malang: Universitas Brawijaya, 2010.
Sudarsono, Kamus Hukum Edisi Baru, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta: Cetakan kelima, 2007. Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim HS. Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum sebuah Pengantar, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2009. Sulistyowati Irianto & Shidarta, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Reflekasi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
Prof. Dr. Suteki, SH., MHum., Desain Hukum di Ruang Sosial, Yogyakarta: Thafa Media, 2013 Satijipto Raharjo, llmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
108
