PERAN DAN KONTRIBUSI BP4 DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI KUA TANAH ABANG JAKARTA PUSAT
Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Oleh: Syarifudin NIM: 207044100715
PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH KONSENTRASI PERADILAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H / 2011 M
PERAN DAN KONTRIBUSI BP4 DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI KUA TANAH ABANG JAKARTA PUSAT
Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Persayaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Oleh: Syarifudin NIM: 207044100715
Di Bawah Bimbingan Pembimbing
Dr. H. Ahmad Mukri Aji, MA NIP. 19570312 198503 1 003
PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH KONSENTRASI PERADILAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H / 2011 M
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata I di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 03 Agustus 2011
Syarifudin NIM: 207044100715
KATA PENGANTAR
Puji syukur terucap hanya untuk dzat yang maha Tawwab. Atas karunia, rahmat hidayah, dan inayah-Nya, diri ini bisa merasakan keagungan ayat-ayat kauniyah-Nya. Atas kebesaran-Nya, diri ini masih tabah menghadapi laju perjalanan kehidupan yang bertabur debu problematika. Atas bimbingan-Nya, terpatri rasa sadar bahwa hidup ini adalah sebuah ujian bagi para hamba-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan, walaupun tak sedikit diri ini menjumpai kesulitan dan hambatan yang menghadang. Shalawat dan salam teriring mahabbah semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang penghulu alam, bapak Revolusi dunia, Baginda Rasul Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan tentunya kita selaku para pengikutnya. Do’a dan harapan kita, semoga di padang mahsyar nanti kita termasuk pada golongan orangorang yang mendapatkan Syafa’at al-‘Uzhma. Penulis sadar sepenuh hati bahwa skripsi ini hanya setitik debu jalanan untuk orang-orang besar. Namun dalam kapasitas penulis yang serba dha’if dan dikepung dengan berbagai keterbatasan, skripsi ini rasanya sebuah pencapaian monumental yang membuat diri ini besar, minimal membesarkan perasaan penulis dan mengobarkan bara semangat untuk memburu pencapaian-pencapaian berikutnya yang dianggap besar oleh orang-orang besar. Lebih dari itu, skripsi ini merupakan seteguk air dalam rentang kemarau studi yang penulis tempuh selama ini. Tidak ada
i
kesuksesan yang berhasil dilakukan dalam kesendirian, di dalam kesuksesan selalu ada partisipasi orang lain. Penulis juga sadar sepenuhnya bahwa diri ini berhutang budi kepada banyak pihak yang telah berkontribusi langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. Penghargaan yang tulus bagi setiap orang yang ikut serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Karenanya penulis ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH.,MA.,MM. 2. Drs. H. A. Basiq Djalil, S.H.,MA. dan Drs. H. Ahmad Yani, M.Ag. masing-masing sebagai Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyyah dan Ketua Koordinator Teknis Program Non Reguler. Hj. Rosdiana, MA. dan Mufidah, S.Hi., yang keduanya adalah Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyyah dan Sekretaris Program Non Reguler Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 4. Pembimbing Skripsi Penulis, Dr. H. Ahmad Mukri Aji, MA. yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan fikirannya untuk membimbing penulis. Penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga karena beliau telah dengan maksimal membimbing penulis. 5. Segenap pengurus dan staf KUA Tanah Abang Jakarta Pusat, yang telah memberikan penulis izin untuk melaksanakan observasi dan wawancara selama penulis mengadakan penelitian, khususnya Drs. H.A. Syahroni dan Drs. Maman
ii
Taofik Rahman yang telah memberikan informasi kepada penulis serta membantu penulis dalam mendapatkan data-data primer penelitian. 6. Segenap staf Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang, yang telah memberikan penulis izin untuk melaksanakan observasi dan wawancara selama penulis mengadakan penelitian, khususnya Lurah Bapak Maskur S.Sos dan Ibu Sri Rahayu selaku Kasi Kesmas Kelurahan Karet Tengsin. 7. Segenap Pengurus Masjid Mathla’ul Anwar Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang, yang telah memberikan penulis izin untuk melaksanakan observasi dan wawancara selama penulis mengadakan penelitian, khususnya Bapak Ahmad Fatemi selaku Sekretaris harian Masjid Mathla’ul Anwar. 8. Segenap Pengurus Majelis Ta’lim al-Ishlah Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang, yang telah memberikan penulis izin untuk melaksanakan observasi dan wawancara selama penulis mengadakan penelitian, khususnya Ibu Hj. Maspuah selaku ketua Majelis Ta’lim al-Ishlah. 9. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali penulis dengan ilmu yang berharga, dan seluruh staff perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum maupun perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atas palayanannya yang sangat membantu penulis dalam memperoleh referensi-referensi untuk karya ilmiyah ini. 10. Sembah bakti penulis haturkan kepada ayahanda dan ibunda tercinta (Almarhum Bapak H. Manshur dan ibunda Hj. Paenusa) yang tak henti-hentinya selalu memberikan support dan kasih sayang serta merawat dan mendidik penulis yang
iii
tak terhitung jasa-jasanya, maafkan jika anak bungsumu ini belum bisa sesaleh yang diidamkan. Kasih sayang mereka yang tak pernah kering telah membuat diri ini mampu bertahan di tengah derasnya lika-liku kehidupan. 11. Kakanda ku yang tercinta Maslihah (Almarhum), Sulaiman, Su’ud dan Syarifah, yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk selalu sabar dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Serta keponakan-keponakanku yang tersayang; Uun Unaeni, Iim Sa’diah, Muthmainnah, Sopyan, Arif, Mujahid, Syahri Ramadhan, Nabil serta Kholil. Mudah-mudahan kalian selalu berbakti kepada orang tua dan diberikan ilmu yang bermanfaat. 12. Teman-teman senasib dan seperjuangan di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, wabil khusus Alumni 2003: Syuhada, Imam Baihaki, Gifari, Faozan Muhaimin, Mujiburrahman, Ust. Firdaus, Syarif hidayat, Yos Hendra, Yazid Syukri, Usep, Edi, Mamduh, Yos Hendra, Anto Hendra, Mus’ab, Hendri, Kemas, Rinto, drg. Nicky Nur Fajri, Zakaria, Hamdan, Hudan, Jimron, Seno, Reki Meizon, Ahmad Subhan, Suryono, Syukri Ismail, Yusron, Zaenal, Arief Muzaky, dan Zaini. Terimakasih atas pertemanan yang tulus, masukan dan sharingnya. 13. Teman-teman seperjuangan di Prodi Ahwal Syakhshiyyah, Konsentrasi Peradilan Agama Non Reguler angkatan 2007: Deni Hamdani, Deni Kurniawan, Achmad Charist, Muchammad Arifin, Muhiddin, Bapak Ibnu Tamim, Marlianita, Nurmila Sari, Rahman Hakim, Raihan Fajri, dan Indro Wibowo. Walaupun jumlah kita hanya 12 orang dalam sekelas, tapi al-hamdulillah kita selalu menjadi teman
iv
belajar, diskusi dan bertukar pikiran, baik di dalam maupun di luar kelas hingga selesainya penelitian skripsi ini. Semoga tali silaturrahim kita selalu terjalin. 14. Teman-teman di Lembaga Survey Indonesia (LSI), Khususnya Para Koordinator: Zezen Zainal Muttaqien, Ridwan, Uun Badrudin, Acun, M. Syafa’at, Muttaqien. Terimakasih telah memberikan freelance untuk memenuhi hajat hidup. Akhir kata hanya kepada Allah SWT jualah penulis memanjatkan doa, semoga Allah SWT memberikan balasan berupa amal yang berlipat kepada mereka, atas dorongan, dukungan dan kontribusi mereka, penulis hanyalah hamba yang dhaif. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi orang banyak.
Ciputat, 03 Ramadhan 1432 H 03 Agustus 2011M
Penulis
v
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.............................................................................................. i DAFTAR ISI………………………………………………………………………. vi DAFTAR TABEL…………………………………………………………………. ix
BAB I:
PENDAHULUAN………………………………………………….. 1 A. Latar Belakang Masalah…………………………………………. 1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah………………………….. 13 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian………………………………..... 14 D. Review Studi Terdahulu………………………………………... 16 E. Metode Penelitian ……………………………………………… 17 F. Sistematika Penulisan………………………………………….. 21
BAB II:
TINJAUAN TEORITIS TENTANG BP4 DAN KELUARGA SAKINAH………………………………………… 23 A. Gambaran Umum dan Sejarah Singkat Terbentuknya BP4…......23 B. Pengertian Keluarga Sakinah…………………………………....35 C. Kriteria Keluarga Sakinah……………………………………… 41 D. Struktur Organisasi………………………………………………50
vi
BAB III:
GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN TANAH ABANG JAKARTA PUSAT…………………………………….. 53 A. Sejarah singkat KUA Kecamatan Tanah Abang ………............ 53 B. Demografi KUA Kecamatan Tanah Abang………………..........57 C. Visi dan Misi KUA Kecamatan Tanah Abang……………..........59 D. Tugas, fungsi serta wewenang KUA Tanah Abang…………….60 E. Organisasi KUA Kecamatan Tanah Abang………………….......64 F. Gambaran umum pelaksanaan tugas…………………………… 68
BAB IV:
DESKRIPSI DAN ANALISA HASIL PENELITIAN…………...75 A. Peran dan Kontribusi BP4 KUA Tanah Abang Dalam Membentuk Keluarga Sakinah……………………….......75 B. Strategi Pembentukan Keluarga Sakinah BP4 KUA Tanah Abang…………………………………………80 C. Faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi BP4 KUA Tanah Abang terhadap pembentukan keluarga sakinah…………………………………. 90
BAB V:
PENUTUP……………………………………………………….... 95 A. Kesimpulan....................................................................................95 B. Saran……………………………………………………………..97
vii
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………..100 LAMPIRAN……………………………………………………………………….108
viii
DAFTAR TABEL
1. Tabel 1
Angka Perceraian dan Angka Pernikahan di Indonesia dari
27
Tahun 1951-1976 2. Tabel 2
Nama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di
53
Kotamadya Jakarta Pusat 3. Tabel 3
Nama-Nama Kepala KUA dari Tahun 1951-Sekarang
55
4. Tabel 4
Data Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama Tahun 2009
58
5. Tabel 5
Rekapitulasi Data Tempat Ibadah Kecamatan Tanah
59
Abang Tahun 2009 6. Tabel 6
Surat Masuk ke KUA Tanah Abang Tahun 2009
69
7. Tabel 7
Surat Keluar dari KUA Tanah Abang ke Instansi Lainnya
70
ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Allah SWT telah menghiasi alam semesta ini dengan rasa cinta dan kasih sayang sebagai sebuah rahmat dari-Nya. Di mana semua itu bertujuan agar manusia dapat saling berkasih sayang, antara laki-laki dan perempuan sebagai makhluk-Nya,1 dan juga merupakan cara untuk mengembangkan2 keturunan yang bisa meneruskan perjuangan mereka. Dengan adanya perbedaan jenis ini, dimungkinkan adanya keturunan, sehingga manusia sebagai salah satu spesies tidak musnah.3 Setiap manusia yang terlahir, padanya tersemat kewajiban menjaga kelestarian spesiesnya melalui proses reproduksi.4 Sebagaimana telah diabadikan oleh firman Allah SWT dalam al- Quran:
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
1
Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, cet.III, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h.
22. 2
Abdul Aziz, Perkawinan yang Harmonis, cet.III, (Jakarta: CV Firdaus, 1993), h. 1. Abdul Qadir Djaelani, Keluarga Sakinah, cet. I, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), h. 51. 4 Departemen Agama RI, Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah Seri Kesehatan, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h. 3. 3
1
2
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. al-Ruum /30; 21)5 Dalam ayat tersebut terkandung tiga makna yang dituju oleh suatu perkawinan, yakni: 1. Litaskunu ilaiha, artinya supaya tenang. Maksudnya, sebuah perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya. 2. Mawaddah, membina rasa cinta. Akar kata mawaddah adalah wadada (membara atau menggebu-gebu)6 yang berarti meluap tiba-tiba, karena itulah pasangan muda di mana rasa cintanya sangat tinggi yang termuat kandungan cemburu, sedangkan rahmahnya/rasa sayangnya masih rendah, banyak terjadi benturan karena tak mampu mengontrol rasa cinta yang memang terkadang sangat sulit dikontrol. 3. Rahmah, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda rasa sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cintanya sangat tinggi. Dalam perjalanan hidupnya semakin bertambahnya usia pasangan, maka rahmahnya semakin naik, sedangkan mawaddahnya semakin menurun. Itulah sebabnya kita melihat kakek-kakek dan nenek-nenek kelihatan mesra berduaan, itu bukanlah gejolak wujud cinta (mawaddah ) yang ada pada mereka tetapi sayang (rahmah). Di mana rasa sayang tidak ada kandungan rasa cemburunya.7 5
Departmen Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: CV. Indah Press, 1995), h.
644. 6
Achmad Mubarok, Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Berkeluarga, (Jakarta: Jatibangsa, 2006), h. 18. 7 A. Basiq Djalil, Tebaran Pemikiran Keislaman di Tanah Gayo, (Jakarta: Qalbun Salim, t.t), h. 86-88.
3
Dan kalau benar-benar dipahami ayat tersebut kita akan mengakui bahwa apa yang menjadi idam-idaman dari banyak orang di zaman sekarang itu, itu jugalah yang oleh Allah SWT dinyatakan sebagai tujuan bersuami istri, yakni adanya ketentraman, damai serasi, hidup bersama dalam suasana cinta mencintai. Islam pun menginginkan bahwa antara suami istri itu terdapat saling percaya, saling menghargai, saling menghormati, saling membantu, serta saling menasehati. Ketentraman itu bersemayam dalam hati. Tinggal bersama dan bergaul serumah dengan istri yang cocok menyebabkan sang suami itu pikirannya menjadi mantap, dan bilamana sang istri benar-benar bijaksana, di samping mencintai suaminya, sang suami ini akan menjadi betah di rumah dan kemudian tentram dalam hati, dan juga sebaliknya. Adapun rukun dan damai tidak boleh diartikan bahwa mereka itu tidak pernah berselisih paham. Karena di antara suami dan istri yang tidak pernah terjadi konflik, belum tentu terdapat kerukunan.8 Perkawinan sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat guna melangsungkan kehidupan umat manusia serta untuk mempertahankan eksistensi kemanusiaan di muka bumi ini. Ia sangat disenangi oleh setiap pribadi manusia dan merupakan hal yang fitrah bagi setiap mahluk Tuhan. Dengan perkawinan akan tercipta suatu masyarakat kecil dalam bentuk keluarga dan dari sana pula
8
Departemen Agama RI, Pedoman Konselor Keluarga Sakinah, (Jakarta, Departemen Agama, 2001), h. 89.
4
akan lahir beberapa suku dan bangsa.9 Bagi kaum muslim, lembaga perkawinan yang berdasarkan kepentingan dan kasih sayang antara pasangan suami istri merupakan suatu manifestasi yang luhur dari kehendak dan tujuan ilahi.10 Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti mendambakan kebahagiaan dan salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan itu adalah dengan jalan perkawinan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab I pasal 1 bahwa: “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.11 Yang dimaksud dengan arti perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan ikatan lahir batin, dimaksudkan perkawinan ini tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, melainkan harus kedua-duanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan wanita untuk hidup bersama, dengan kata lain sebagai suami istri. Sebaliknya suatu ikatan batin adalah merupakan hubungan yang tidak dapat dilihat. Walaupun tidak nyata, tetapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.
9
Abdul Aziz bin Abdurrahman, Perkawinan dan Masalahnya. Penerjemah Musifin As’ad, dkk, cet.II, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993), h. 14. 10 Murtadha Muthahhari, Etika Seksual dalam Islam, Penerjemah M. Hashem, cet.V, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), h. 9. 11 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya: Arkola, t.th), h. 5.
5
Sesuai dengan pasal (2) Bab II Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkawinan menurut hukum Islam adalah: “Akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghaliidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah bentuk ibadah”. Sedangkan dalam pasal (3) Bab II Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.12 Inti dari pasal tersebut dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah wa rahmah. Senada dengan itu, Allah menganugerahkan lembaga perkawinan bagi umat manusia bukan untuk kesengsaraan dan penderitaan batin, melainkan untuk ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.13 Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari al-Quran dan alHadits, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut: a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; b. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan; c. Asas monogami terbuka;
12
Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Lampiran III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 286. 13 BP4 Pusat, Perkawinan dan Keluarga; Muhasabah dibalik Musibah, edisi 457/xxxviii/2010, (Jakarta: BP4 Pusat, 2010), h. 26.
6
d. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa dan raganya; e. Asas mempersulit terjadinya perceraian; f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri; g. Asas pencatatan perkawinan.14 Perkawinan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi satu sama lain dan dengan dilandasi dengan rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah), pada dasarnya setiap calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan atau akan membentuk suatu rumah tangga akan selalu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera serta kekal untuk selamanya,15 namun impian semua itu tidak selamanya indah. Agar cita-cita dan tujuan tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka suami istri yang memegang peran utama dalam mewujudkan keluarga sakinah perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat.16 Ada beberapa tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan disyariatkannya perkawinan dalam Islam, di antaranya adalah untuk terciptanya rasa tentram dan kasih sayang antara pasangan yang melangsungkan perkawinan, sebagaimana
14
Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet.I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.
7-8. 15
Abdul Muhaimin As’ad, Risalah Nikah Penuntun Perkawinan, (Surabaya: Bintang Terang 99, 1993), h. 10. 16 Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) DKI Jakarta, Membina keluarga sakinah, (Jakarta: BP4 DKI Jakarta, 2001), h. 1.
7
diisyaratkan dalam surat ar-Rum ayat 21, tujuan lainnya adalah untuk memelihara pandangan mata, menjaga kehormatan diri, mendapatkan keturunan yang sah, sehat jasmani, rohani maupun sosial, juga dapat mempererat silaturahmi serta untuk mencapai masa depan individu dan keluarga yang lebih baik.17 Islam membangun kehidupan keluarga dan masyarakat atas dasar dua tujuan, yakni menjaga keluarga dari kesesatan dan bertujuan untuk menciptakan wadah yang bersih sebagai tempat lahir sebuah generasi yang berdiri di atas landasan yang kokoh dan teratur tatanan sosialnya.18 Oleh karena itu, Islam melarang adanya perzinahan, gundik dan mengambil istri yang tidak halal tanpa ikatan yang sah sebagaimana larangan Allah SWT. Lebih jauh dari semua itu, pernikahan merupakan hubungan manusia yang berlawanan jenis, yang menghasilkan kedamaian jiwa, ketenangan fisik dan hati, ketentraman hidup dan penghidupan, keceriaan ruh dan rasa, kedamaian laki-laki dan wanita, kebersamaan di antara keduanya untuk meretas kehidupan baru dan membuahkan generasi baru pula yang di dalamnya tumbuh rasa kasih dan cinta.19 Selain itu alasan mengapa perkawinan mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia yaitu menyangkut harga diri, sebagaimana dikatakan oleh Sayuti Thalib:
17
Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Membina Sakinah, (Jakarta, Depag RI, 2003), h. 10-12. 18 Abduttawab Hakal, Rahasia perkawinan Rasulullah SAW, Poligami Dalam Islam vs Monogami Barat, cet.I, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h. 8-9. 19 Ibid., h. 9.
8
“Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin”.20 Perkawinan tidak hanya melampiaskan nafsu syahwat belaka, jauh dari itu perkawinan mempunyai dimensi lain. Perkawinan yang disyariatkan agama Islam mempunyai beberapa segi atau dimensi, di antaranya ialah: segi ibadat, segi hukum dan segi sosial.21 Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang bersifat umum dan berlaku bagi semua makhluk termasuk di dalamnya hewan dan tumbuh-tumbuhan serta keberadaan malam berganti siang. Allah berfirman:22
Artinya:“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S al-Dzariat /51; 49)
Artinya: “Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Q.S Yasin /36; 36) Pada kedua ayat di atas disebutkan “segala sesuatu berpasang-pasangan”, yang berarti meliputi semua makhluk ciptaan Allah. Firman Allah tersebut secara 20
Sayuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia, cet.V, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h.
48. 21
Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th), h. 14. 22 Ahmad Sudirman Abbas, Pengantar Pernikahan; Analisa Perbandingan antar Madzhab, cet. I, (Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006), h. 2.
9
real dapat disaksikan melalui alam raya ini dan segala yang ada. Bentuk pasangpasangan ciptaanNya merupakan realisasi keseimbangan kehidupan dunia yang mengikuti sunnatullah. Apabila terdapat keganjilan dalam ciptaan seperti tidak adanya keseimbangan sunnatullah, maka akan terjadi malapetaka bagi kehidupan makhluk secara keseluruhan. Pernikahan yang dilakukan manusia merupakan naluri Ilahiyah untuk berkembang biak dan melakukan regenerasi yang akan mewarisi tugas mulia dalam rangka mengemban amanat Allah sebagai khalifah di muka bumi.23 Setiap pernikahan yang dilakukan oleh setiap pasangan, mereka akan selalu mengharapkan bahwa apa yang ia lakukan akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Tetapi apakah perkawinan ini dikemudian hari dapat terwujud ataukah malah sebaliknya, terwujud tidaknya kebahagiaan tersebut tergantung dari saling pengertian dari setiap pasangan. Bagaimana ia bisa saling memberikan kebahagiaan, bisa saling terbuka, saling mau untuk mengalah, dan dari saling pengertian inilah nantinya akan dapat menghasilkan dan mewujudkan apa yang selalu diharapkan dan diidam-idamkan oleh setiap pasangan. Dalam setiap perkawinan akan selalu membawa makna dan misteri apa yang akan terjadi dalam satu alur yang panjang, yang terpencar menggelinding mengikuti roda berputar yang kadang tanpa disangka perkawinan merupakan sebuah neraka dunia yang panas, tetapi akan lebih sering suatu pernikahan terjadi akan membawa
23
Ibid., h. 3.
10
kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat.24 Namun demikian, bila masingmasing telah berusaha untuk menyelesaikan perbedaan agar rumah tangga mereka rukun kembali ternyata tidak juga berhasil, maka untuk menghindari perselisihan yang lebih parah lagi di antara mereka diperlukan hadirnya pihak ketiga yang bertindak selaku hakam (juru damai), sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam al-Quran Surat an-Nisa (4) ayat 35:
Artinya:”Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.(Q.S an-Nisa /4; 35) Meningkatnya angka perceraian di tanah air dari beberapa tahun terahir mendapat perhatian oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Prof. Nasaruddin Umar MA, karena selain fenomenanya cenderung terus meningkat juga yang melakukan gugatan justru lebih banyak dari pihak istri. Dewasa ini, posisi suami tak selalu dominan dalam rumah tangga. Jika sedikit saja tak ada kecocokan, pihak istri biasa lebih cepat mengajukan gugatan untuk bercerai. Bercerai, yang dibenarkan menurut agama Islam dan dibenci oleh Allah, itu kini dapat diperoleh seperti orang kebanyakan membeli kacang goreng di warung. Belum lagi tayangan infotainment, ikut memberi peran mendorong peningkatan angka perceraian di 24
Hj. Ny. Nurdin Ilyas, Pernikahan yang Suci Berlandaskan Tuntutan Agama, cet.I, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2000), h. 1-2.
11
tanah air lantaran pasangan suami istri usia muda meniru perilaku selebriti. Usia perkawinan 5 tahun, sebanyak 80% bercerai karena pengaruh tayangan tersebut. Selain itu, perceraian juga dapat terjadi karena disebabkan beberapa faktor, antara lain disebabkan adanya poligami, nikah di bawah umur, jarak usia suami istri terlalu jauh, perbedaan agama, kekerasan dalam rumah tangga. Termasuk pula disebabkan faktor tingkat atau jarak intelektual antara pasangan terlalu jauh, perbedaan sosial, faktor ekonomi, politik, ketidaksesuaian akibat keras kepala, perselingkuhan akibat orang ketiga, salah satu terkena pidana, dan cacat fisik permanen.25 Sebagai upaya untuk melihat kualitas keluarga, pada tahun 1950-1954 telah diadakan penelitian yang hasilnya menyatakan bahwa dari pernikahan yang telah dilaksanakan pada tahun tersebut hampir 60% diantaranya cerai.26 Dengan dilandasi oleh permasalahan-permasalahan di atas, yakni sering terjadinya perselisihan dalam keluarga yang disebabkan oleh adanya perbedaan karakter dan keinginan antara pasangan suami istri yang berkonsekuensi pada peceraian, maka dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dibutuhkan suatu badan atau lembaga untuk menangani dan berusaha menyelesaikan permasalahanpermasalahan atau perselisihan yang terjadi antara pasangan suami istri yang sering kali terjadi. Sehingga, dengan adanya bantuan dari badan atau lembaga tersebut akan memberikan suatu kontribusi yang cukup besar dan berarti agar 25
Artikel diakses pada 23 April 2011 dari http//www.antaranews.com/…/mencari-keluargasakinah-di-tengah-maraknya-perceraian. 26 Artikel diakses pada 23 April 2011 dari http://sururudin.wordpress.com/2010/09/19/peranbp4-dalam-menurunkan-angka-perceraian/.
12
terwujud keutuhan dan keharmonisan suatu keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Dan badan atau lembaga tersebut adalah yang biasa kita kenal dengan sebutan Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah merupakan badan atau lembaga yang telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah, yaitu dengan dikeluarkannya surat keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 yang telah menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan atau lembaga yang bergerak pada bidang penasihatan perkawinan dan pencegahan terjadinya perceraian. Salah satu tugas dan fungsi daripada dibentuknya BP4 adalah untuk mendamaikan pasangan suami istri yang sedang bersengketa atau berselisih atau juga dalam hal tertentu memberikan nasehat bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan atau perkawinan.27 Untuk menekan angka perceraian itu, kini sedang dilakukan berbagai upayaupaya, antara lain, reaktualisasi BP4 serta memperpanjang waktu bimbingan pranikah. Upaya tersebut memang perlu dapat dukungan dari semua pihak, termasuk dari kalangan akademisi. Yang mana BP4 ini bekerja sama dengan KUA selaku badan pemerintahan yang menangani segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pernikahan. Maka secara tidak langsung KUA atau BP4 pun sangat berperan dan berkontribusi dalam upaya pembentukan keluarga sakinah.28
27
Ibid, sururudin.wordpress.com. Ibid, sururudin.wordpress.com.
28
13
Atas dasar itulah, penulis merasa tertarik untuk meneliti hal tersebut menjadi sebuah informasi yang bersumber dari penemuan-penemuan ilmiah melalui metode empirik. Untuk lebih khususnya persoalan ini, maka penulis lebih memfokuskan penelitiannya, yang berkisar pada “Peran dan Kontribusi BP4 dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Tanah Abang Jakarta Pusat”. B. Pembatasan dan Perumusan Masalah Untuk mempermudah penelitian dan memperjelas pokok-pokok masalah yang akan dibahas dan diuraikan dalam skripsi ini serta tidak terlalu luas lingkup pembahasannya, maka penulis membatasi masalah tersebut pada
peran dan
kontribusi BP4 dalam membentuk keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat. Pembatasan di sini lebih menekankan terhadap upaya-upaya BP4 dalam pembentukan keluarga sakinah. Untuk lebih terarahnya perumusan skripsi ini, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Apa peran dan kontribusi BP4 KUA Tanah Abang dalam melaksanakan pembentukan keluarga sakinah? 2. Bagaimana strategi pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 KUA Tanah Abang Jakarta Pusat? 3. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi oleh BP4 dalam perannya membentuk keluarga sakinah di KUA Tanah Abang Jakarta Pusat?
14
Untuk lebih jelasnya dalam pembatasan dan perumusan masalah ini, penulis juga menjelaskan tentang pengertian daripada peran, kontribusi, dan sakinah itu sendiri. Peran merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilakukan baik itu proses, cara, pembuatan memahami perilaku yang diharapkan dan dikaitkan dengan kedudukan seseorang, jadi dikaitkan dengan permasalahan tersebut berarti seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.29 Kontribusi adalah sumbangan/sumbangsih kepada suatu perkumpulan yang mempunyai arti sumbangan yang diberikan oleh suatu badan atau lembaga kepada kelompok orang atau masyarakat sesuai dengan tugas dan tujuannya.30 Sedangkan Sakinah adalah rasa tentram, aman dan damai. Seorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang.31 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui peran dan kontribusi BP4 KUA Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat dalam upaya pembentukan keluarga sakinah.
29
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet.I, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h. 667. 30 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet.I. Edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 592. 31 Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, Membina Keluarga Sakinah, (Jakarta: BP4 Provinsi DKI Jakarta, 2010), h. 5.
15
2. Mengetahui strategi pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Tanah Abang Kotamadya Jakarta Pusat. 3. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi oleh BP4 KUA Tanah Abang Jakarta Pusat terhadap pembentukan keluarga sakinah. Menurut
hemat penulis, melalui penulisan ini setidaknya ada beberapa
manfaat yang dapat diambil, antara lain adalah sebagai berikut: 1. Di kalangan KUA sendiri adalah untuk memenuhi kewajiban dan tuntutan sebagai pelaksana bimbingan dan penyuluhan, serta memberikan bimbingan konsultasi hukum kepada masyarakat sebagaimana yang ditetapkan oleh Departemen Agama dalam membantu menyelesaikan perselisihan dan perceraian serta dalam pelestarian perkawinan; 2. Dikalangan akademisi untuk dapat dijadikan kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak hanya dianggap sebagai sebuah teori akan tetapi menunjukkan bahwa pelaksanaan dari BP4 itu benar-benar bisa dimanfaatkan serta dikembangkan bagi golongan akademisi ketika berkecimpung di tengahtengah masyarakat; 3. Di kalangan masyarakat sendiri agar tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sehingga kerukunan rumah tangga tetap terjalin sesuai dengan harapan, dan masyarakat sendiri benar-benar telah merasa memiliki sebuah badan penasehat ketika mereka dihadapkan pada sebuah permasalahan sehingga mengurangi dan bahkan mempersulit terjadinya perceraian.
16
D. Review Studi Terdahulu Hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dan sesuai dengan aspek-aspek dalam penelitian tentang “ Peran dan kontribusi BP4 dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA, di antaranya adalah: 1. Ahmad Faisal; Efektivitas BP4 dan Perannya dalam Memberikan Penataran atau Bimbingan Pada Calon Pengantin (Studi Pada BP4 KUA Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan BP4 berperan besar dalam memberikan bimbingan pada calon pengantin sebelum melaksanakan akad nikah. 2. Dhonny Setiawan; Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di BP4 KUA Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang). Jakarta: UIN Jakarta, 2006. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan BP4 berperan sangat besar dalam mencegah terjadinya perceraian. 3. Riana Maruti; Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi pada Kecamatan Cakung Jakarta Timur). Jakarta: UIN Jakarta, 2008. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mereka yang melakukan perkawinan di bawah umur belum tentu tidak dapat membentuk keluarga sakinah, ini terbukti dari mereka yang melakukan perkawinan di bawah umur yang sampai saat ini masih berlangsung dan telah dikaruniai beberapa anak dan mereka dapat membentuk keluarga sakinah.
17
Adapun perbedaan penelitian dengan skripsi-skripsi yang di atas yang penulis lakukan dengan peneliti sebelumnya adalah: a. Pertama: lokasi tempat penelitian berbeda dengan peneliti sebelumnya. Penulis melakukan penelitian di KUA Kecamatan Tanah Abang Kotamadya Jakarta Pusat, dan penulis sudah memastikan sendiri bahwa
belum ada penelitian
sebelumnya di BP4 KUA Tanah Abang mengenai pembentukan keluarga sakinah; b. Kedua: masalah pokok yang diteliti oleh penulis berbeda dengan peneliti sebelumnya. Masalah pokok penelitian yang penulis lakukan adalah peran dan kontribusi BP4 di KUA Kecamatan Tanah Abang Kotamadya Jakarta Pusat dalam membentuk keluarga sakinah. E. Metode Penelitian Penelitian berhubungan dengan usaha untuk mengetahui sesuatu. Selain itu, penelitian berhubungan dengan usaha untuk mencari jawaban atas suatu atau beberapa permasalahan.32 Dengan adanya keingintahuan manusia yang terus menerus, maka ilmu akan terus berkembang dan membantu persepsi serta kemampuan berfikir yang logis.33 Dalam rangka untuk memperoleh data, maka penulis berpegang kepada pedoman penelitian yang disebut dengan metodologi penelitian. Yang dimaksud
32
Yayan Sopyan, Metode Penelitian untuk Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, (Jakarta: Fakutas Syariah dan Hukum, 2009), h. 1. 33 Ibid., h. 2.
18
dengan
metodologi
penelitian
adalah
cara
meluluskan
sesuatu
dengan
menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis pada penyusunan laporan.34 Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang dihadapi.35 Sehingga dapat memahami obyek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan.36 Adapun metode yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Metode Pendekatan Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah memakai pendekatan kualitatif, berlandaskan pada prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis. 2. Jenis Penelitian Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu jenis penelitian yang menggambarkan dan memberikan analisa terhadap kenyataan yang ada di lapangan. 34
Cholid Narboko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Pustaka, 1997),
h. 1. 35
Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 6. 36 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), h. 1.
19
3. Sumber Data Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka sumber data yang penulis gunakan, yaitu dari data primer dan data sekunder. a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan mengadakan tinjauan langsung pada obyek yang diteliti. Dalam hal ini adalah pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kotamadya Jakarta Pusat. b. Data Sekunder, merupakan semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Peraturan Perundang-Undangan, bukubuku, karya-karya dari kalangan pakar hukum, dan literatur lain yang ada hubungannya dengan skripsi ini. 4. Metode Pengumpulan Data Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Metode Library Research (Pengumpulan data melalui studi kepustakaan), yaitu suatu metode pengumpulan data dari berbagai macam literatur yang relevan dengan pokok masalah yang dijadikan sumber penulisan skripsi ini. b. Metode Field Research (Penelitian lapangan), yaitu menggunakan penelitian dengan cara langsung datang ke lokasi yang ada hubungannya dengan tulisan ini, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kotamadya Jakarta Pusat.
20
Cara yang dilakukan antara lain, adalah sebagai berikut: 1). Observasi Mengadakan pengamatan secara sistematis dan mencatat segala kejadiankejadian yang terjadi terhadap objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. 2). Interview Yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan yaitu Kepala BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kotamadya Jakarta Pusat dan staf-staf yang berwenang. 3). Studi Dokumentasi Metode pengumpulan data dengan cara mengambil informasi dari arsiparsip yang berasal dari BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kotamadya
Jakarta Pusat, yang kesemuanya berhubungan erat
dengan persoalan yang dibahas. 5. Analisis Data Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder. Setelah dipelajari dan ditelaah, maka langkah penulis berikutnya adalah mereduksi data, dengan jalan merangkum masalah yang penulis teliti. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Dianalisa secara kualitatif dan dicari pemecahannya, kemudian disimpulkan dan digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.
21
6. Tehnik Penulisan Skripsi Adapun pedoman yang digunakan dalam penulisan proposal Skripsi ini adalah Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2007. F. Sistematika Penulisan Untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan pada skripsi ini maka penulis mengklasifikasikan permasalahan dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I
:PENDAHULUAN Merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, review
studi terdahulu,
metode penelitian dan sistematika penulisan. BAB II
:TINJAUAN
TEORITIS
TENTANG
BP4
DAN
KELUARGA SAKINAH Dalam bab ini menerangkan gambaran umum dan sejarah singkat terbentuknya BP4, pengertian keluarga sakinah, kriteria keluarga sakinah, dan struktur organisasi. BAB III
:GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN TANAH ABANG JAKARTA PUSAT Dalam bab ini membahas tentang sejarah singkat KUA Tanah Abang, demografi Tanah Abang, visi dan misi KUA Tanah
22
Abang, tugas, fungsi serta wewenang KUA Tanah Abang, organisasi KUA Tanah Abang, dan gambaran umum pelaksanaan tugas. BAB IV
:DESKRIPSI DAN ANALISA HASIL PENELITIAN Dalam bab ini menjelaskan tentang peran dan kontribusi BP4 KUA Tanah Abang dalam membentuk keluarga sakinah, strategi pembentukan keluarga sakinah BP4 KUA Tanah Abang, dan faktor pendukung serta faktor penghambat yang dihadapi BP4 KUA Tanah Abang terhadap pembentukan keluarga sakinah.
BAB V
:PENUTUP Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saransaran dari penulis tentang kajian yang dimaksud.
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG BP4 DAN KELUARGA SAKINAH
A. Gambaran Umum dan Sejarah Singkat Terbentuknya BP4 Nasehat perkawinan (yang dalam bahasa asing disebut: Marriage counseling) adalah suatu proses pertolongan yang diberikan kepada pria dan wanita, sebelum dan/sesudah kawin, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaannya.1 Nasehat perkawinan sebelum kawin (pre-marital counseling) pada dasarnya diberikan kepada pemuda dan pemudi atau calon-calon suami-istri, agar mereka memahami
secara
objektif
peranan-peranannya
dalam
perkawinan
dan
menginsyafi tanggung jawabnya masing-masing dalam mencapai kerukunan dan kebahagiaan hidup berumah tangga dan berkeluarga.2 Nasehat perkawinan sesudah kawin pada dasarnya bersifat pemeliharaan hubungan perkawinan dan kekeluargaan supaya tetap berada dalam suasana rukun dan harmonis yang menjadi syarat mutlak bagi kebahagiaan kehidupan perkawinan dan keluarga, dan manakala perkawinan sepasang suami istri mengalami kemacetan atau krisis, proses nasehat perkawinan diwujudkan dalam bentuk usaha-usaha pertolongan untuk perbaikan dan mengembalikan keadaan “sehat” bagi perkawinan dan keluarga yang bersangkutan.
1
Amidhan , dkk, BP4 Pertumbuhan dan Perkembangan, (Jakarta: BP4 Pusat, 1977), h. 110. Ibid., h. 110.
2
23
24
Pada umumnya orang awam selalu mengatakan bahwa memberi nasihat adalah pekerjaan yang paling gampang, yang bisa dilakukan oleh siapapun juga. Kalau pengertian nasihat di sini hanyalah nasihat sebagaimana arti sehari-hari, memang betul mudah. Akan tetapi bukan demikian halnya dengan yang dimaksud.3 Penasihatan secara ilmiah mempunyai pengertian tersendiri dan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang menguasai ilmu atau setidak-tidaknya menguasai metode untuk itu. Karena itu metode penasihatan perkawinan perlu dipelajari, dan yang lebih penting lagi adalah pengalaman dari pihak yang memberikan nasihat, baik pengalaman bagaimana cara mempraktekkan metode penasihatan maupun mempraktekkan masalah yang dinasihatkan sampai batasbatas tertentu.4 Penasihatan perkawinan adalah suatu proses penyampaian nasehat atau pendapat kepada seseorang atau kelompok orang, agar mereka mengerti dan menghayati tentang perkawinan, bersikap, bertingkah laku serta berbuat sehingga terwujud tujuan perkawinan dan tidak terjadi konflik, perselisihan rumah tangga atau tidak terjadi perceraian.5
3
Departemen Agama RI, Modul TOT Kursus Calon Pengantin, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2001), h. 16. 4 Ibid., h. 16. 5 BP4 Pusat, Petunjuk Pelaksanaan Penasihatan dan Konsultasi Perkawinan, (Jakarta: BP4 Pusat, 1987), h. 3.
25
Konsultasi perkawinan adalah suatu proses dialog seseorang dengan konsultan/penasehat perkawinan di mana orang tersebut dapat mengambil kesimpulan dan mengekalkan rumah tangga.6 Penasihatan perkawinan adalah suatu pelayanan social mengenai masalah keluarga, khususnya hubungan suami istri, tujuan yang hendak dicapai ialah terciptanya situasi yang menyenangkan dalam suatu hubungan suami istri, sehingga dengan situasi yang menyenangkan tersebut suatu keluarga dapat mencapai kebahagiaan.7 Penasihatan perkawinan adalah suatu proses, jadi memerlukan waktu yang relatif lama, tidak hanya sekali jadi. Mungkin untuk sepasang suami istri (keluarga) membutuhkan waktu beberapa tahun, tetapi mungkin juga ada yang hanya beberapa bulan saja. Hal ini tergantung kepada kondisi masing-masing keluarga.8 Sekurang-kurangnya ada lima unsur sebagai persyaratan suatu penasehatan atau bimbingan perkawinan, yaitu:9 1. Yang dinasehati, yaitu seorang yang membutuhkan nasehat baik pria maupun wanita, remaja maupun dewasa yang akan melangsungkan pernikahan. 6
Ibid., h. 3. Departemen Agama RI, Pegangan Calon Pengantin, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2001), h. 12. 8 Departemen Agama RI, Modul TOT Kursus Calon Pengantin, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2001), h. 16-17. 9 Departemen Agama RI, Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah I, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Jakarta, 2001), h. 6. 7
26
2. Masalah atau problem, yaitu kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang tidak dapat dipecahkan sendiri oleh individu atau pasangan calon mempelai yang bersangkutan. 3. Penasehat, yaitu perorangan ataupun badan yang melakukan bimbingan kepada individu atau pasangan yang membutuhkannya. 4. Penasehatan, yaitu upaya penasehatan atau bimbingan yang diberikan oleh para penasehat kepada yang dinasehati. 5. Sarana, yaitu perangkat penunjang keberhasilan penasehatan baik fisik maupun non fisik.10 Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau yang disingkat dengan BP4 adalah merupakan organisasi semi resmi11 yang bernaung di bawah Departemen Agama yang bergerak dalam bidang konsultasi perkawinan, perselisihan dan perceraian. Kelahiran BP4 dalam bidang konsultasi perkawinan dan keluarga adalah sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab untuk mengatasi konflik dan perceraian dalam upaya mewujudkan sebuah keluarga bahagia dan sejahtera. Juga sebagai tuntutan sejarah dan masyarakat juga menyadari akan rendahnya suatu mutu perkawinan di Indonesia, sekitar tahun 1950-an, dimana setiap perkawinan terjadi perceraian sekitar 50-60%. Angka tersebut lebih besar dibandingkan
10
Departemen Agama RI, Pedoman Konselor Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelengaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2001), h. 72. 11 Artikel diakses pada 6 Juli 2011 dari http://rifka-annisa.or.id/go/revitalisasi-peran-bp4/.
27
dengan angka perkawinan.12 Berikut data angka perceraian dan angka pernikahan dari tahun 1951 sampai dengan tahun 1976: Tabel 1 Angka Perceraian dan Angka Pernikahan di Indonesia dari Tahun 1951-1976 Tahun Talak / Cerai 1951 814.342 1952 782.625 1953 723.009 1954 732.823 1955 759.534 1956 583.479 1957 598.576 1958 672.039 1959 696.673 1960 652.015 1961 595.745 1962 641.745 1963 651.831 1964 612.819 1965 578. 143 1966 512. 792 1967 447. 408 1968 481. 746 1969 363. 500 1970 229. 886 1971 292. 004 1972 308. 916 1973 318.545 1974 312.314 1975 315.161 1976 101.819
12
Nikah / Rujuk 1.443.271 1.310.268 1.416.483 1.375.091 1.313.480 1.082.469 1.148.847 1.292.039 1.319.770 1.247.840 1.040.734 1.464.372 1.293. 181 1.130.460 1.777.849 1.096.895 1.127.060 1.101. 163 954. 078 889.316 956.578 1.009. 208 1.018.546 1.176.916 1.244.180 931.932
Prosentase Talak/ Cerai 56, 42 % 59,73% 51,64% 53,29% 57,82% 53,90 % 52,10 % 54,10 % 52.78 % 52.25 % 57.24 % 43, 84 % 50, 40 % 54, 20 % 32, 52 % 46, 75 % 39, 69 % 43, 74 % 38. 10 % 25.85 % 30, 53 % 30, 60 % 31, 27 % 27, 38 % 25, 33 % 10, 92 %
Sururudin, Peranan BP4 dalam Menurunkan Angka Perceraian, artikel diakses pada 6 Juli 2011 dari http://sururudin.wordpress.com/2010/09/19/peranan-bp4-dalam-menurunkan-angkaperceraian/.
28
Beranjak dari rasa sebuah keprihatinan yang timbul karena tingginya angka perceraian di Indonesia yang pada 1950 sampai dengan 1954 dari data statistik pernikahan di seluruh Indonesia mencapai 50-60% (rata-rata 1300-1400 kasus perceraian per hari), dan angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan angka pernikahan yang terjadi pada waktu itu. HSM Nasarudin Latif (almarhum) mencetuskan dan mensyaratkan keberadaan BP4, pada tanggal 4 April 1954 di Jakarta bersama dengan Seksi Penasehatan Perkawinan (SPP) pada Kantor Urusan Agama se-Kotapraja Jakarta Raya. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 1954 Abdul Rauf Hamidy (almarhum) atau yang lebih dikenal dengan sebutan pak Arhatha juga membentuk organisasi yang bergerak dalam bidang yang sama yaitu dengan nama Badan Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan (BP4).13 Pada saat itu, Abraham Stone salah seorang pakar penasehatan perkawinan dari Amerika Serikat pernah mengunjungi seksi penasehatan perkawinan yang berdiri di Jakarta. Beliau terkesan dengan pilot project dalam usaha menstabilkan perkawinan yang dirintis di Indonesia, sehingga ia mengundang HSM Nasarudin Latif yang pada saat itu menjabat sebagai kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kotapraja Jakarta Raya untuk mengadakan studi perbandingan serta saling tukar pengalaman dibidang marrige counseling antara Indonesia dengan Amerika.14 Pada tahun 1956 atas prakarsa dari HSM Nasarudin Latif diselenggarakan musyawarah yang diikuti oleh wakil-wakil dari 21 organisasi wanita yang
13
Amidhan , dkk, BP4 Pertumbuhan dan Perkembangan, h. 18. Ibid., h. 26.
14
29
sebagian besar tergabung dalam KOWANI, di mana secara bulat menyepakati Seksi Penasehatan Perkawinan dikembangkan menjadi “Panitia Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian” atau yang disingkat dengan P5 yang diketuai oleh Ny. SR Poedjotomo dan HSM Nasarudin Latif sebagai penasehat. Wadah baru ini berstatus sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang usaha mengurangi perceraian dan mempertinggi nilai perkawinan. Gerak langkah P5 kemudian meluas sampai ke daerah-daerah di luar Jakarta, seperti Malang, Surabaya, Kediri, Lampung, dan Kalimantan. Daerah-daerah tersebut dikunjungi oleh HSM Nasarudin Latif dalam rangka memasyarakatkan P5 dan membentuk cabang setempat.15 Sedangkan pada tahun 1958 bersama Hj. Alfiyah Muhadi, ibu KH. Anwar Musaddad dan ibu HK. Samawi di Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah berdiri Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT). Kemudian, dikukuhkan kepengurusan yang permanen yang diketuai oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) daerah Istimewa Yogyakarta, KH. Farid Ma’ruf. Sedangkan di kabupaten juga dibentuk Balai BKRT yang langsung diketuai oleh kepala KUA Kabupaten. Sebagai aparat Departemen Agama pada waktu itu, pembentukan lembaga tersebut memang merupakan kebutuhan mendesak dalam upaya mengatasi banyaknya problematika perkawinan dan rumah tangga yang terjadi di daerah-daerah di
15
Ibid., h. 27-28.
30
Indonesia. Sedangkan dalam skala luas, lembaga ini cukup menunjang misi Departemen Agama dalam upaya pembinaan keluarga dan kehidupan beragama.16 Arhatha yang juga membentuk cabang Badan Penasehatan Perkawinan di beberapa kota lainnya, HSM Nasarudin Latif membina dan mengembangkan peran dan profesi penasehatan perkawinan (marriage counseling) di Indonesia. Sampai saatnya, dalam pertemuan pengurus Badan Penasehatan Perkawinan Tingkat I seJawa yang dilakukan pada tanggal 3 Januari 1960, disepakati gagasan peleburan organisasi-organisasi penasehatan perkawinan yang bersifat lokal itu menjadi badan nasional yang diberi nama Badan Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4). Kesepakatan tersebut, setelah dibahas dalam konferensi Dinas Departemen Agama ke VII yang berlangsung pada tanggal 25-30 Januari 1960, di Cipayung Bogor, kemudian dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 1961. Dengan demikian BP4 resmi terbentuk secara Nasional dengan berpusat di Jakarta dan mempunyai cabang-cabang di seluruh Indonesia.17 Kepengurusan BP4 Pusat yang pertama dilantik pada tanggal 20 Oktober 1961 oleh Menteri Agama yang waktu itu dijabat oleh Bapak KH. Wahib Wahab. Langkah-langkah yang dilakukan pertama kali setelah pelantikan pengurus BP4 Pusat, di antaranya adalah:18
16
Ibid., h. 29-30. Ibid., h. 33. 18 Ibid., h. 35. 17
31
a. Mengusahakan atau melengkapi segera terbentuknya BP4 di tingkat wilayah di daerah-daerah Tingkat I seluruh Indonesia. Adapun pembentukan BP4 tingkat Karesidenan dan daerah tingkat II (kabupaten/kotapradja) adalah tugas BP4 wilayah begitupun pembentukan BP4 kecamatan adalah tugas BP4 daerah tingklat II. b. Setelah BP4 tingkat wilayah atau propinsi seluruhnya terbentuk, maka sebaiknya segera diadakan konferensi umum oleh pusat yang dihadiri oleh wakil-wakil BP4 wilayah. c. Menerbitkan majalah atau brosur yang berkaitan dengan soal-soal sekitar BP4 dan hasil laboratorium atau konferensi tersebut sebagaimana disebutkan pada poin kedua. d. Segera mengadakan kontak dengan marriage counseling luar negeri untuk menambah dan memperdalam pengetahuan dan pengalaman yang bertalian dengan hajat atau keperluan BP4. e. Mengadakan peninjauan dan penyelidikan lembaga-lembaga adat perkawinan dan kerumah tanggaan di daerah-daerah yang dianggap perlu. f. Berusaha agar pemerintah menambah subsidi atau bantuan yang diberikan kepada BP4, dan pemerintah memberikan fasilitas dan lain-lain yang diperlukan oleh BP4.
32
g. Di samping apa-apa yang tersebut pada poin di atas, kiranya perlu pula BP4 ikut serta memikirkan dan berusaha mengenai segera keluarnya Undang-undang Perkawinan umat Islam dan perbaikan nasib para Lebai/Modin/Kaum.19 Pembentukan BP4 sedikitnya didorong oleh tiga hal; yakni tingginya angka perceraian, banyaknya perkawinan di bawah umur dan praktek poligami yang tidak sehat. Pada tahun 1950-an, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, angka perceraian pernah mencapai 50% sampai 60% dan itu didorong oleh adanya perlakuan semena-mena terhadap wanita. Akibatnya banyak anak-anak yang menjadi korban, dan tidak sedikit istri yang tidak menentu nasibnya karena para suami meninggalkan istri dan anak-anaknya begitu saja tanpa pesan dan kesan. Sejak berdirinya BP4 telah terasa perannya yang begitu sangat berarti bagi dunia perkawinan, yang lebih penting lagi yaitu salah satu usahanya dalam memperjuangkan lahirnya sebuah undang-undang yang mengatur tentang masalah perkawinan. Akan tetapi, pada saat itu untuk sebagian besar penduduk Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam belum ada undang-undang yang mengatur tentang hukum perkawinan mereka. Hal inilah yang mendorong dilaksanaknnya kongres perempuan Indonesia pada tahun 1968 yang membahas tentang keburukan-keburukan yang terjadi pada perkawinan umat Islam pada waktu itu. Pembahasan tersebut terjadi bukan dikarenakan tidak adanya peraturan dalam umat Islam tentang masalah perkawinan, akan tetapi banyak orang yang tidak mentaati rambu-rambu dalam 19
Ibid., h. 35.
33
perkawinan disebabkan tidak adanya aturan atau undang-undang perkawinan yang memberikan sanksi atau hukuman terhadap orang yang melanggar. Melalui perjalanan panjang sejak tahun 1962 di mana BP4 mendesak pemerintah agar segera membuat dan mengesahkan undang-undang tentang perkawinan, pada tanggal 2 Januari 1974 keluarlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Walaupun dalam rancangan undang-undang yang diajukan tersebut yang diajukan ke DPR ada beberapa hal yang bertentangan dengan agama Islam, tetapi keberadaan undang-undang ini sangat membantu dan mendukung berlakunya perkawinan umat Islam. Dengan keluarnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini, maka tercapailah cita-cita BP4, terlebih dengan dicantumkannya Pasal 39 ayat (1):20 “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Berdasarkan ketentuan tersebut, angka perceraian menurun secara drastis. Angka perceraian yang ada pada 1975 masih sekitar 25,33%, sementara pada 1976 menurun menjadi 10,92%.21
20
Departemen Agama RI, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 32. 21 Sururudin, Peranan BP4 dalam Menurunkan Angka Perceraian, artikel diakses pada 6 Juli 2011 dari http://sururudin.wordpress.com/2010/09/19/peranan-bp4-dalam-menurunkan-angkaperceraian/.
34
Penasehatan perkawinan dapat diberikan oleh seorang saja, akan tetapi akan lebih sempurna bila diberikan oleh suatu tim (tim penasehat), yang terdiri dari berbagai profesi, misalnya ahli agama, ahli hukum jiwa, pekerja sosial, dokter dan lain sebagainya. Masing-masing ahli ini akan memberikan nasihat sesuai dengan bidang keahliannya, terutama dalam pemecahan suatu masalah yang dialami oleh orang yang diberi nasihat. BP4 sejak didirikan sudah banyak melakukan upaya pembinaan keluarga. Sejak pasangan keluarga sebelum menikah sudah diharuskan mengikuti kursus calon pengantin, sampai pasangan itu berumah tangga selalu diberikan pembinaan, bahkan kalau dalam keluarga ada perselisihan, BP4 selalu aktif memberikan advokasi dan mediasi. Itulah sebabnya BP4 dulu, kepanjangannya adalah Badan Penasihatan Perkawinan & Penyelesaian Perceraian. Namun, setelah semua kasus perceraian ditangani oleh Pengadilan Agama, kepanjangan BP4 dirubah menjadi Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.22 Maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 85 Tahun 1961 BP4 berdiri secara nasional, dan kepanjangan BP4 yang semula adalah Badan Penasihatan Perkawinan, dan Penyelesaian Perceraian kemudian disempurnakan menjadi Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.
22
Taufik, “Sejak Dulu BP4 sudah Menangani Perselisihan Rumah Tangga”, artikel diakses pada 6 Juli 2011 dari http://kua-terentang.blogspot.com/2010/06/kma-mendukung-bp4-menjadilembaga.html.
35
Adapun visi dan misi BP4 adalah sebagai berikut:23 1) Visi BP4 adalah mewujudkan Keluarga Sakinah dengan landasan keimanan dan ketaqwaan yang kokoh sebagai pilar pembangunan bangsa. 2) Misi BP4 adalah: a). Membekali pasangan-pasangan dalam memasuki perkawinan dan membina keluarga. b). Membantu keluarga-keluarga dalam memantapkan kehidupan keluarga sakinah dan menyelesaikan permasalahan dalam melestarikan perkawinan. B. Pengertian Keluarga Sakinah Keluarga Sakinah terdiri dari dua suku kata, yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud keluarga ialah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami-istri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi, setidak-tidaknya keluarga adalah pasangan suami-istri. Baik mempunyai anak atau tidak mempunya anak (nuclear family).24 Keluarga yang dimaksud ialah suami-istri yang terbentuk melalui perkawinan.25 Di sini ada titik penekanan melalui perkawinan, kalau tidak melalui perkawinan maka bukan keluarga. Maka hidup bersama seorang pria dengan
23
BP4 Pusat, Hasil Musyawarah Nasional Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kesebelas, (Jakarta: BP4 Pusat, 1998), h. 95. 24 Departemen Agama RI, Membina Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h. 4. 25 Departemen Agama RI, Membina Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2009), h. 4.
36
seorang wanita tidak dinamakan keluarga, jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Karena itu perkawinan diperlukan untuk membentuk keluarga.26 Sedangkan yang dimaksud dengan sakinah adalah rasa tentram, aman dan damai. Seorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Sebaliknya apabila sebagian atau salah satu dari yang disebutkan tadi tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan merasa kecewa, resah dan gelisah. Hajat hidup yang diinginkan dalam kehidupan duniawiyah seseorang meliputi: kesehatan, sandang, pangan, papan, paguyuban, perlindungan hak azasi dan sebagainya. 27Seseorang yang sakinah hidupnya adalah orang yang terpelihara kesehatannya, cukup sandang, pangan dan papan, diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab, serta hak-hak azasinya terlindungi oleh norma agama, norma hukum dan norma susila. Pengertian keluarga sakinah dalam istilah ilmu fiqih disebut “usrah“ atau “qirabah” yang juga telah menjadi bahasa Indonesia yaitu “kerabat”.28 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keluarga adalah ibu bapak dengan anak- anaknya atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.29 Keluarga bisa berarti batih yaitu ibu, bapak anak-anaknya atau seisi rumah yang menjadi tanggungan, dan dapat pula berarti kaum yaitu sanak saudara serta 26
BP4 Provinsi DKI Jakarta, Membina Keluarga Sakinah, (Jakarta: Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2009), h. 4. 27 BP4 Provinsi DKI Jakarta, Membina Keluarga Sakinah, (Jakarta: Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2010), h. 5. 28 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqih, Jilid II, cet.II, (Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985), h. 156. 29 Tim Penyusun Kamus pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet.I, (Jakarta: Balai Pustaka ,1988), h. 413.
37
kaum kerabat.30 Yang dimaksud dengan keluarga disini adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami istri dan anak-anaknya, atau ibu dan anaknya. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas Kepala Keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal disuatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.31 Keluarga adalah tempat pengasuhan dan penggemblengan alami yang sanggup
memelihara
anak-anak
yang
sedang
tumbuh,
yang
mampu
mengembangkan fisik, daya nalar, dan jiwa seorang anak.32 Secara sosiologis keluarga merupakan golongan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami-istri, baik beserta anak atau anak-anak, maupun tidak.33 Sedangkan kata Sakinah dalam Kamus Besar Bahasa Indoneisa adalah kedamaian, ketenteraman, ketenangan, kebahagian.34 Secara etimologi sakinah adalah ketenangan, kedamaian, dari akar kata sakan menjadi tenang, damai, merdeka, hening, tinggal.35 Dalam Islam kata sakinah menandakan ketenangan dan
30
Achmad Sutarmadi dan Mesraini, Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006 ), h.9. lihat juga Anonimous, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan & Balai Pusataka, 1995), h. 471. 31 Artikel diakses pada 23 April 2011 dari http://creasoft.files.wordpress.com/2008/04/keluarga.pdf. 32 Ahmad Fa’iz, Cita Keluarga Islam Pendekatan Tafsir Tematik, cet.II, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002), h. 70. 33 Ahmad Subino Hadisubroto, dkk, Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), h. 100. 34 Tim Penyusun Kamus pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet.I, (Jakarta: Balai Pustaka ,1988), h. 769. 35 Cyril Glasse, Ensiklopedia Islam, Penerjemah Ghuron A. Mas’adi, cet.II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991), h. 351.
38
kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah SWT, yang berada dalam qalbu. Sakinah adalah kedamaian, katentraman, ketenangan dan kebahagiaan.36 Secara terminologi, keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan tentram, rukun, dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis, diantara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.37 Keluarga sakinah adalah keluarga yang mendapatkan limpahan rahmat dan berkah dari Allah SWT, setiap manusia harusnya berlomba-lomba untuk mencapai ketenangan dalam berumah tangga, menjadi dambaan dan idaman setiap insan sejak merencanakan pernikahan, serta merupakan tujuan dari pernikahan itu sendiri.38 Keluarga sakinah adalah keluarga yang saling mengerti hak dan kewajiban masing-masing dan juga bersama. Mampu saling mengerti bahwa kita berasal dari pendidikan yang berbeda, dan berharap kita saling mencintai karena Allah SWT dan diakhiri dengan harapan mendapatkannya berkah dari usaha-usaha kita mencintai sesama karena Allah SWT.39
36
Tim Penyusun Kamus pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet.I, (Jakarta: Balai Pustaka,1988), h. 863. 37 Hasan Basri, Membina Keluarga Sakinah, cet.IV, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), h. 16. 38 Ibid., h. 17. 39 Artikel diakses pada 23 April 2011 dari http://ridoens.wordpress.com/2009/08/13/konsepmembina-keluarga-sakinah/.
39
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa:40 ”Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilainilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia.41 Dalam beberapa definisi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah sebuah keluarga unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya hidup bersama secara harmonis, diliputi rasa kasih sayang, terpenuhinya kebutuhan baik materi maupun spiritual secara seimbang dan di dalamnya terdapat ketenangan, kedamaian serta mengamalkan ajaran agama sekaligus merealisasikan akhlak mulia. Telah menjadi sunatullah bahwa setiap orang yang memasuki pintu gerbang pernikahan akan memimpikan keluarga sakinah. Keluarga sakinah merupakan pilar pembentukan masyarakat ideal yang dapat melahirkan keturunan yang shalih dan shalihah. Di dalamnya, kita akan menemukan kehangatan, kasih sayang,
40
Departemen Agama RI, Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam, edisi 2004, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 1191. 41 Departemen Agama RI, Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, (Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), h. 21.
40
kebahagiaan, dan ketenangan yang akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.42 Setiap keluarga pasti menginginkan tercapainya kehidupan yang bahagia, sejahtera dan damai (sakinah mawaddah wa rahmah).43 Kehidupan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan damai akan melahirkan masyarakat yang rukun, damai adil, dan makmur (baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur). Karena, masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga, dan keluarga adalah pusat dari semua kegiatan masyarakat. Kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah serta kehidupan masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur, ini harus tertanam dari usia remaja, supaya kelak bersemangat dalam menciptakan ketenangan dalam diri dan
tidak hanya menjadi keinginan individu anggota
keluarga yang bersangkutan saja, melainkan juga sudah menjadi cita-cita dan tujuan pembangunan nasional di Indonesia.44 Masayarakat terdiri dari unsur keluarga, keluarga terdiri dari unsur individu. Maka, bila anggota keluarga merupakan insan-insan yang saleh, kuat dan produktif, keluarga pun menjadi saleh dan kokoh. Dan jika masing-masing
42
Mashuri Kartubi, Baiti Jannati Memasuki Pintu-pintu Surga dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Yayasan Fajar Islam Indonesia, 2007), h. 92. 43 Departemen Agama RI, Pedoman Konselor Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), h. 2. 44 A. Sutarmadi dan Mesraini, Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006 ), h. 14.
41
keluarga (masyarakat) berbuat yang demikian, maka terciptalah lingkungan masyarakat (bangsa, umat) yang sehat, kuat serta mulia.45 C. Kriteria Keluarga Sakinah Dalam Program Pembinaan Keluarga Sakinah disusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III Plus yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut:46 1. Keluarga Pra Sakinah: yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (basic need) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan. 2. Keluarga Sakinah I: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi social keagamaan dengan linkungannya.
45
Thoriq Ismail, Mata Kuliah Menjelang Pernikahan, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1994), h.
12. 46
Departemen Agama RI, Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Geraakan Keluarga Sakinah, (Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), h. 21-25.
42
3. Keluarga Sakinah II: yaitu keluarga-keluarga yang dibagun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi social keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah, infaq, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya. 4. Keluarga Sakinah III: yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, kataqwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. 5. Keluarga Sakinah III Plus: yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan social psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.47 Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut ditentukan tolak ukur masing-masing tingkatan. Tolak ukur ini juga dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di sekitarnya. Adapun tolak ukur umum adalah sebagai berikut:
47
Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h. 25.
43
1. Keluarga Pra sakinah48 a. Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah. b. Tidak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. c. Tidak memiliki dasar keimanan. d. Tidak melakukan shalat wajib. e. Tidak mengeluarkan zakat fitrah. f. Tidak menjalanankan puasa wajib. g. Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis. h. Termasuk kategori fakir atau miskin. i. Berbuat asusila. j. Terlibat perkara-perkara kriminal. 2. Keluarga Sakinah I49 a. Perkawinan sesuai dengan syariat dan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974. b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah. c. Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan. d. Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin.
48
Ibid., h. 25. Ibid., h. 26.
49
44
e. Masih sering meninggalkan shalat. f. Jika sakit sering pergi ke dukun. g. Percaya terhadap takhayul. h. Tidak datang di pengajian/majelis taklim. i. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD. 3. Keluarga Sakinah II50 Selain telah memenuhi kriteria
Keluarga Sakinah I, keluarga tersebut
hendaknya: a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu. b. Penghasilan
keluarga
melebihi
kebutuhan
pokok,
sehingga
bisa
menabung. c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP. d. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana. e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan social keagamaan. f. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat/memenuhi empat sehat lima sempurna. g. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi, dan perbuatan amoral lainnya. 4. Keluarga Sakinah III51
50
Ibid., h. 26.
45
Selain telah memenuhi kriteria
Keluarga Sakinah II, keluarga tersebut
hendaknya: a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga. b. Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. c. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya. d. Rata-rata keluarga memilliki ijazah SMA ke atas. e. Pengeluaran zakat, infak, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat. f. Meningkatnya pengeluaran qurban. g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 5. Keluarga Sakinah III Plus52 Selain telah memenuhi kriteria
Keluarga Sakinah III, keluarga tersebut
hendaknya: a. Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji mabrur. b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.
51
Ibid., h. 27. Ibid., h. 27.
52
46
c. Pengeluaran infaq, zakat, shadaqah, jariyah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. d. Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama. e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama. f. Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana. g. Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya. h. Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi, dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya.53 i. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya. Sedangkan dalam buku yang ditulis oleh Prof. Achmad Sutarmadi yang berjudul Memberdayakan Keluarga Sakinah Menuju Indonesia 2020 kriteria keluarga sakinah terdiri dari keluarga pra sakinah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, keluarga sakinah IV. Uraiannya adalah sebagai berikut:54 1. Keluarga Pra sakinah a. Perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. b. Tidak mampu melaksanakan shalat. 53
Ibid., h. 28. Achmad Sutarmadi, Memberdayakan Keluarga Sakinah Menuju Indonesia 2020, (BP4 Bekerjasama Dengan BKM Provinsi Jawa Timur, 1997), h. 11. 54
47
c. Tidak mampu mlaksanakan puasa. d. Keluarga yang tidak mampu melaksanakan zakat fitrah. e. Tidak mampu membaca al-Qur’an. f. Tidak memiliki pengetahuan dasar agama. g. Tempat tinggal yang tidak tetap. h. Tidak memiliki pendidikan dasar. 2. Keluarga Sakinah I55 a. Keluarga tersebut dibentuk melalui perkawinan yang sah berdasarkan perkawinan yang berlaku atas dasar cinta kasih. b. Melaksanakan shalat. c. Melaksanakan puasa. d. Membayar zakat fitrah. e. Mempelajari dasar agama. f. Mampu membaca al-Qur’an. g. Memiliki pendidikan dasar. h. Ada tempat tinggal. i. Memiliki pakaian. 3. Keluarga sakinah II56 a. Memenuhi kriteria sakinah I.
55
Ibid., h. 11. Achmad Sutarmadi, Memberdayakan Keluarga Sakinah Menuju Indonesia 2020, (BP4 Bekerjasama Dengan BKM Provinsi Jawa Timur, 1997), h. 12. 56
48
b. Hubungan anggota keluarga harmonis. c. Keluarga menamatkan sekolah Sembilan tahun. d. Mampu berinfaq. e. Memiliki tempat tinggal sederhana. f. Mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan. g. Memenuhi kebutuhan gizi keluarga. 4. Keluarga sakinah III a. Memenuhi kriteria sakinah II. b. Membiasakan shalat berjamaah. c. Pengurus pengajian/organisasi. d. Memiliki tempat tinggal layak. e. Memahami pentingnya kesehatan keluarga. f. Harmonis. g. Gemar memberikan shadaqah. h. Melaksanakan kurban. i. Keluarga mampu memenuhi tugas dan kewajibannya masing-masing. j. Pendidikan minimal SLTA. 5. Keluarga sakinah IV57 a. Memenuhi kriteria sakinah III. b. Keluarga tersebut dapat menunaikan ibadah haji. c. Salah satu keluarga menjadi pimpinan organisasi Islam. 57
Ibid., h. 13.
49
d. Mampu melaksanakan wakaf. e. Keluarga mampu mengamalkan pengetahuan agama kepada masyarakat. f. Keluarga menjadi panutan masyarakat. g. Keluarga dan anggotanya sarjana minimal di perguruan tinggi. h. Keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah. Adapun menurut Danuri yang menjadi karakteristik dari keluarga sakinah atau ciri-ciri keluarga sakinah antara lain:58 1) Adanya ketenangan jiwa yang ditandai dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Adanya hubungan yang harmonis antara individu dengan individu lain dan antara individu dengan masyarakat; 3) Terjamin kesehatan dan rohani serta sosial; 4) Cukup sandang, pangan, dan papan; 5) Adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia; 6) Tersedianya pelayanan pendidikan yang wajar; 7) Adanya jaminan dihari tua; 8) Tersedianya fasilitas rekreasi yang wajar. Dalam kaitannya dengan kriteria kaluarga sakinah di atas, dua orang Profesor dari Universitas Nebraska (AS) yaitu Prof. Nick Stinnet dan John Defrain dalam studinya yang berjudul ”The National Study on Family Strenght”, mengemukakan 58
Danuri, pertambahan penduduk dan kehidupan keluarga, (Yogyakarta: LPPK IKIP, 1976),
h. 19.
50
6 hal sebagai suatu pegangan atau kriteria menuju perkawinan/keluarga yang sehat dan bahagia atau keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, yaitu sebagai berikut:59 a) ciptakan kehidupan beragam dalam keluarga; b) waktu untuk bersama keluarga itu harus ada; c) pelihara hubungan yang baik antara anggota keluaraga; d) harus saling harga-menghargai antara suami dan istri serta anak-anak; e) keluarga sebagai unit yang terkecil dalam masyarakat harus erat dan kuat, jangan longgar dan jangan rapuh; f) jika suatu keluarga mengalami krisis, hendaknya prioritas utama adalah keutuhan keluarga. D. Struktur Organisasi Susunan organisasi Gerakan Keluarga Sakinah tertuang pada Bab VII Pasal 14, yaitu:60 1. Pembina gerakan keluarga sakinah tingkat pusat adalah Menteri Agama RI, dan Menteri Dalam Negeri RI. 2. Kelompok kerja pembina gerakan keluarga sakinah tingkat pusat adalah Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Dirjen Pembangunan Daerah, Dirjen Binbaga Islam, Dirjen Pembangunan Masyarakat Desa, Asmenko Kesra Bidang Keluarga Sejahtera, Deputi BKKBN, dan dibantu oleh Kelompok 59
Dadang Hawari, Forbidden Love (Cinta Terlarang), (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2005), h. 15. 60 Departemen Agama RI, Modul Pembinaan Keluarga Sakinah (Untuk Pelatihan Pembina Kelompok Keluarga Sakinah), (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2001), h. 102.
51
Kerja Teknis yang terdiri dari Pejabat Eselon II sektor terkait dan Sekretariat kecil yang dijabat secara fungsional oleh Ditura Islam. 3. Pembina Gerakan Keluarga Sakinah tingkat Provinsi adalah Gubernur kepala daerah tingkat I provinsi.61 4. Kelompok kerja Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah tingkat Provinsi adalah Kepala Kanwil Departemen Agama, Asda II, Kabid Sosbud Bappeda, Biro Binsos, kantor Pembangunan Masyarakat Desa Provinsi, BKKBN, Kabid Urais, Penais, Haji, Pendais dan Pergurais. 5. Pembina Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat II adalah Bupati Walikotamadya KDH Tingkat II. 6. Kelompok Kerja Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat II adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya, Asda II, Kabid Sosbud,
Biro
Binsos,
kantor
pembangunan
masyarakat
desa
Kabupaten/Kotamadya, BKKBN, Kasi Urais, Penais, Pembimbing Haji, Pendais dan Pergurais. 7. Pembina Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat Kecamatan adalah Camat. 8. Satuan tugas Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat Kecamatan adalah Kepala KUA Kecamatan, Kasi pembangunan masyarakat desa, penyuluh dan penilik pendidikan agama. 9. Pembina Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat Desa/Kelurahan adalah Lurah/Kepala Desa. 61
Ibid., h. 102.
52
10. Penggerak Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat Desa/Kelurahan adalah P3N Desa/Kelurahan, Kasi I LKMD, Ulama, Kiyai dan tokoh agama.62
62
Departemen Agama RI, Modul Pembinaan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2000), h. 107.
BAB III GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN TANAH ABANG KOTAMADYA JAKARTA PUSAT
A. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Tanah Abang KUA Tanah Abang merupakan salah satu dari 8 (delapan) KUA Kecamatan yang ada di wilayah kota Jakarta Pusat, atau salah satu dari 43 KUA di wilayah propinsi DKI Jakarta yang berhadapan langsung dengan kompleksitas perubahan masyarakat. Berikut KUA yang ada di Kotamadya Jakarta Pusat:1 Tabel 2 Nama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Kotamadya Jakarta Pusat N O 1 2 3 4 5 6 7 8
NAMA KANTOR
ALAMAT&NO.TELEPON
KUA Kec. Tanah Abang KUA Kec. Menteng KUA Kec. Senen KUA Kec. Gambir KUA Kec. Cempaka Putih KUA Kec. Kemayoran KUA Kec. Sawah Besar KUA Kec. Johar Baru
Jl.Mutiara No.2A Karet Tengsin Telp. 5743823 Jl.Pegangsaan Barat No.14 Menteng Telp. 331817 Jl.Kalibaru IV Gg.II No.36 Telp. 4258264 Jl.Pembangun 11Taman Petojo Utara Telp.6338623 Jl.Cempaka Putih Tengah XIII/10 Telp. 4258244 Jl.Serdang No.3 Kemayoran Telp. 4259950 Jl.Mangga Dua Dalam No.10 Telp. 6016889 Jl.Tanah Tinggi IV / 86B Telp. 4257980
Secara singkat dapat penyusun uraikan tentang keberadaan KUA Kecamatan Tanah Abang. Pada mulanya Kota Jakarta terbagi dalam tiga wilayah; Jakarta
1
Artikel diakses pada Rabu, 6 Juli http://kawanlama95.wordpress.com/2009/08/31/daftar-alamat-kua-jakarta/.
53
2011
dari
54
Utara, Jakarta Tengah dan Jakrta Selatan. Pada tahun 1950-an, Jakarta Tengah terdiri dari 5 (lima) wilayah Kecamatan: 2 1. Kecamatan Sawah Besar; 2. Kecamatan Kemayoran; 3. Kecamatan Cempaka Putih; 4. Kecamatan Gambir dan; 5. Kecamatan Tanah Abang. Seiring dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat wilayah kecamatan Tanah Abang, maka pada tanggal 9 Februari 1951 berdiri KUA Kecamatan Tanah Abang secara definitif (sudah pasti). 1. Tahun 1951 KUA Kecamatan Tanah Abang berkantor di rumah bapak Mustofa Abdul Djalil selaku kepala KUA Kecamatan Tanah Abang, yang beralamat di Jl. Abdul Djalil Karet Raya depan kuburan Karet yang sekarang menjadi gedung Telkom sampai tahun 1956. 2. Tahun 1956 KUA Kecamatan Tanah Abang berkantor di rumah bapak H. Hasan Basri (tokoh betawi) di Jl. K.H. Mas Mansyur kelurahan Kebon Kacang depan yayasan Sa’id namun sekarang menjadi Hotel Nusantara, ketika itu kepala KUA bernama bapak H. Hamdani sampai tahun 1969. 3. Tahun 1969 KUA Kecamatan Tanah Abang berkantor di Jl. Pancamarga I kelurahan Karet Tengsin, ketika itu kepala KUA bapak H. Mad’i Syahdi
2
KUA Tanah Abang, Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, (Jakarta: KUA Tanah Abang, 2006), h. 1.
55
sampai tahun 1971, bapak Djanahar Tjampago sampai tahun 1973, bapak Muchtar Aziz sampai tahun 1978, bapak H. Nur Ali Sani sampai 1983, bapak H. Abdul Mu’thi Ramli sampai tahun 1986. 4. Pada tahun 1986 KUA Kecamatan Tanah Abang pindah kantor, dari Pancamarga I Kelurahan Karet Tengsin ke Jl. Mutiara No. 2 Kelurahan Karet Tengsin berdasarkan surat Kakanwil Departemen Agama No. WJ/2b/3198/1986 tanggal 23 September 1986, dan diserahkan oleh Gubernur DKI bapak R. Soeprapto kepada kepala KUA Kecamatan Tanah Abang yakni bapak H. Abdul Mu’thi Ramli yang menjabat sampai tahun 1989, bapak Drs. H. Fatihin Umar sampai 1991, bapak H.M.N Ridwan sampai 1998, bapak Drs. H. Ohan Zarkasi sampai tahun 2002, bapak jubaedi Hamid SH (Sumber: sesepuh penghulu: H. Mahbub Na’iman).3 Berikut nama-nama Kepala KUA Kecamatan Tanah Abang Kotamadya Jakarta Pusat: Tabel 3 Nama-Nama Kepala KUA dari Tahun 1951-Sekarang No
Nama
TMT
Lama Tugas
1.
Mustofa Abd. Djalil
09-02-1951 s/d 05-03-1956
05th-11bln-25hari
2.
H. Hamdani
06-03-1956 s/d 21-10-1969
13th-07bln-15hari
3
Ibid., h. 3.
56
3.
H. Mad’i Syahdi
22-10-1956 s/d 06-07-1971
01th-08bln-15hari
4.
Djanahar Tjampago
07-07-1971 s/d 23-10-1973
02th-03bln-16hari
5.
Muchtar Aziz
24-10-1973 s/d 30-09-1978
04th-10bln-06hari
6.
H. Nurdi Sani
01-10-1978 s/d 20-05-1983
04th-07bln-19hari
7.
H. Abd Mu’thi Ramli
21-05-1983 s/d 08-03-1989
05th-10bln-18hari
8.
Drs. H. Fatihin Umar
09-03-1989 s/d 19-06-1991
02th-03bln-10hari
9.
H.M.N Ridwan
20-06-1991 s/d 30-04-1998
06th-10bln-10hari
10.
H. Ohan Zarkasyi, S.Ag
01-05-1998 s/d 01-09-2002
04th-04bln-00hari
11.
H. Jubaedi SH
02-09-2002 s/d 24-04-2006
03th-07bln-23hari
12.
Drs. Zainul Mustofiq
24-04-2006 s/d ……………
………………….
13.
Drs. H. Ashraf Syahroni
…………………………….
………………….
Pada tahun 1966 Kecamatan Tanah Abang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No. 1b.3/1/1/1966 tanggal 12 Agustus 1966 tentang pembentukan kota administrasi Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah DKI Jakarta. Secara administratif masuk dalam wilayah Kota Jakarta Pusat dan dibagi menjadi 7 (tujuh) kelurahan:4 (1) Kelurahan Kampung Bali; 4
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Laporan Kerja Tahunan, (Jakarta: KUA Tanah Abang, 2009), h. 26.
57
(2) Kelurahan Kebon Kacang; (3) Kelurahan Kebon Melati; (4) Kelurahan Petamburan; (5) Kelurahan Karet Tengsin; (6) Kelurahan Bendungan Hilir; (7) Kelurahan Gelora. B. Demografi KUA Kecamatan Tanah Abang KUA Kecamatan Tanah Abang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:5 Sebelah Utara
: Jl. Jati Baru – Jl. Kebon Sirih.
Sebelah Selatan
: Jl. Jenderal Sudirman.
Sebelah Barat
: Kali Grogol Utara – Palmerah Utara – Jl. KS Tubun.
Sebelah Timur
: Kali Cideng – Jembatan Dukuh Atas.
1. Jumlah Penduduk Jumlah penduduk dari tahun ke tahun menurun karena adanya peremajaan lingkungan. Berdasarkan hasil registrasi penduduk yang tercatat di Kecamatan Tanah Abang, pada bulan Desember 2005 adalah 123.748 jiwa, terdiri atas: Penduduk WNI laki-laki
:
61.603 jiwa
Penduduk WNI perempuan
:
62.027 jiwa
Penduduk WNA laki-laki
:
68 jiwa
5
KUA Tanah Abang, Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, h. 3.
58
Penduduk WNA perempuan
:
50 jiwa
Jumlah
: 123.748 jiwa
Jumlah penduduk setiap tahun mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena banyaknya lahan pemukiman yang beralih fungsi menjadi kantor dan lokasi bisnis. 2. Data Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama Tahun 20096 Tabel 4 Data Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama Tahun 2009 N o
Kelurahan
Jumlah
Jumlah Pemeluk Agama
Lk
Pr
Islam
Kristen
1 Kampung Bali
7820
7852
13302
1086
Katho lik 841
2 Kebon Kacang
9680
9592
14320
1780
3 Kebon Melati
16992
16940
31104
4 Petamburan
15572
15795
5 Karet Tengsin
9436
6 Benhil 7 Gelora JUMLAH
6
Hindu Budha 75
312
1891
504
838
1782
891
11
141
30140
740
228
72
126
9572
14996
2384
1184
294
146
11310
11398
20698
824
916
168
103
1929
1839
3384
146
132
37
49
72739
72988
127944
8742
6083
1161
1715
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Laporan Kerja Tahunan, h. 40.
59
3. Rekapitulasi Data Tempat Ibadah Kecamatan Tanah Abang Tabel 5 Rekapitulasi Data Tempat Ibadah Kecamatan Tanah Abang Tahun 2009 No
Kelurahan`
Masjid
Musola
Langgar
Gereja
Vihara
Pura
1.
Kamp. Bali
10
1
10
4
1
-
2.
Kb. Kacang
11
-
10
2
2
-
3.
Kb. Melati
22
3
29
-
-
-
4.
Petamburan
15
-
16
1
-
-
5.
Krt. Tengsin
11
2
14
-
-
-
6.
Bendhil
15
6
12
5
-
-
7.
Gelora
8
3
1
1
-
-
JUMLAH
92
15
92
13
3
-
C. Visi dan Misi KUA Kecamatan Tanah Abang 1. Visi Terwujudnya pelayanan prima di bidang Urusan Agama Islam yang berkualitas dan akuntabilitas di wilayah kecamatan Tanah Abang. 2. Misi7 a. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pernikahan dan rujuk (NR), sebagaimana yang dapat diukur dengan kepuasan masyarakat lahir dan batin; kualitas pelayanan sebagaimana yang dapat diukur dengan kualitas 7
KUA Tanah Abang, Laporan Kerja Tahunan, (Jakarta: KUA Tanah Abang, 2009), h. 6.
60
sumber daya manusia karyawan; dan peningkatan mutu tempat kerja (workspace), sebagaimana yang dapat diukur dengan kepuasan karyawan dalam bekerja (the right “happy” man in the rihgt place); b. Meningkatkan pelayanan tempat ibadah; c. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perwakafan dan ibadah sosial; d. Meningkatkan pelayanan pembinaan keluarga sakinah; e. Meningkatkan pelayanan bimbingan zakat dan Baitul Maal; f. Mengadakan pelayanan bimbingan tentang Pangan Halal; g. Melakukan pelayanan bimbingan pengembangan kemitraan umat Islam; h. Meningkatkan mutu pelayanan di bidang pembinaan calon jamaah haji. Peningkatan mutu dalam segala aspek adalah kata kunci dalam mengemban misi di atas. Maka KUA Kecamatan Tanah Abang merumuskan tujuan-tujuan strategis dalam rencana stratejik tahun 2012 dan menjabarkannya dalam kegiatan dan program.8 Penentuan indikator keberhasilan diupayakan sedapat mungkin terukur (measurable). Sehingga tingkat pencapaian keberhasilan atau kegagalan program pada tahun 2011 dapat diketahui dan diantisipasi. D. Tugas, Fungsi serta Wewenang KUA Tanah Abang 1. Tugas Pokok KUA Kecamatan Tanah Abang a. Menurut KMA No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA Kecamaan adalah: 8
Ibid., h. 7.
61
“melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan”9. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KUA Tanah Abang menyelenggarakan: 1) Statistik dan dokumentasi; 2) Surat menyurat, pengurusan surat kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA Kecamatan; 3) Pencatatan nikah dan rujuk,10 mengurus dan membina wajib zakat, wakaf, zakat maal, dan ibadah sunah, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah, produk halal, pembinaan syariah dan hisab rukiat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan perundang- undangan yang berlaku. Berdasarkan tugas-tugas tersebut Kepala KUA perlu melakukan peranan dibidang pelayanan secara optimaal kepada masyarakat. Pelayanan yang dimaksud seperti: a) Pelayanan
fasilitas;
berupa
pernikahan,
pendaftaran
talak
cerai,
pengurusan zakat, pembinaan wakaf dan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf)11, pembianaan baitul maal dan ibadah social, pembinaaan
9
Slamet Anwar dan Ahmad Gozali, Kepimimpinan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Yang Efektif (Modul Diklat Peningkatan Kualitas Kepimimpinan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan), (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Pusdiklat Tenaga Administrasi, 2006), h. 30-31. 10 Depag RI, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, (Jakarta: Depag RI, 2004), h. 68. 11 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, cet.III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 502.
62
masjid dan tempat ibadah lainnya serta pendataan lembaga keagamaan dan kependudukan;12 b) Pelayanan subtantif, berupa tugas-tugas pelayanan dibidang pembinaan kehidupan beragama, pembinaan dan pengembangan masyarakat dan pembinaan serta pelestarian lingkungan dan sebagainya; c) Peranan dalam mengembangkan kepemimpinan berupa, penyusunan visi/ misi, teknik mempengaruhi, menggunakan kewenangan, kemampuan berkomunikasi. b. KMA No. 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah departemen
agama
propinsi
dan
kantor
Departemen
Agama
Kabupaten/Kotamadya. Pada Pasal 88 menyebutkan: “Seksi urusan agama Islam mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan bimbingan di bidang kepenghuluan, keluarga sakinah, pangan halal, ibadah sosial serta pengembangan kemitraan umat islam”13. a. Untuk pencatatan pernikahan berpedoman pada PMA No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah Bab I ketentuan umum Pasal 1 ayat(1):14 “ Kantor urusan agama yang selanjutnya disebut KUA adalah Instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan”.
12
Departemen Agama RI, Tanya Jawab Seputar Kepenghuluan, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 4. 13 Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, Himpunan Peraturan Perundang- undangan Produk Halal, (Bandung: Departemen Agama Provinsi Jawa Barat, 2003), h. 231. 14 Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.
63
2. Fungsi KUA Tanah Abang a. Merumuskan visi, misi dan kebijaksanaan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kecamatan; b. Menyelenggarakan statistik, dokumentasi, surat-menyurat, pengurusan surat, pengetikan, kearsipan, dan rumah tangga KUA;15 c. Bimbingan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam di bidang Nikah, Rujuk, Zakat dan baitul maal, Wakaf, ibadah sosial dan Masjid, serta kependudukan dan kesejahteraan keluarga; d. Pembinaan keluarga sakinah; e. Pembinaan bidang produk halal; f. Pembinaan kemitraan umat Islam; g. Pembinaan lembaga dan ibadah sosial; h. Pembinaan di bidang haji. 3. Wewenang KUA Kecamatan Tanah Abang Wewenang KUA Tanah Abang adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan kepala kantor. Sebagai unsur pelaksana, KUA melaporkan secara berkala kegiatannya kepada instansi vertikal. Dalam hal ini kepada kepala kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat melalui Subbag Tata Usaha kepala Kantor Kementerian Agama kota Jakarta Pusat dan tembusan disampaikan kepada kepala seksi Urusan Agama Islam (URAIS) Kementerian Agama kota Jakarta Pusat. 15
Depag RI, Tanya Jawab Seputar Kepenghuluan, (Jakarta: Depag RI, 2003), h. 4.
64
E. Organisasi KUA Kecamatan Tanah Abang 1. Keadaan Karyawan atau Karyawati Organisasi KUA Kecamatan Tanah Abang mengacu kepada Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 jumlah karyawan dan karyawati 15 orang, dengan pembagian tugas sebagai berikut:16 a. Nama
: Drs. H.A. Syahroni
NIP
: 19550627 199003 1 001
Golongan
: Pembina (IV/a)
Jabatan
: Kepala KUA
Satuan kerja
: Kantor Kemenag Jakarta Pusat
Atasan langsung : Kepala kantor Kemenag Jakarta Pusat b. Nama
: Drs. Maman Taofik Rahman
NIP
: 19680809 199403 1 003
Golongan
: Pembina (IV/a)
Jabatan
: Pengadministrasian Wakaf dan penghulu
Satuan kerja
: Kantor Kemenag Jakarta Pusat
Atasan langsung : Kepala KUA Kecamatan Tanah Abang c. Nama
16
: H. Pahlawan Jurangga Daulay S.Ag. M.Pd.I
NIP
: 19721110 199803 1 003
Golongan
: Penata TK I (III/d)
Jabatan
: Pengadministrasian BINWIN/ BP4 dan penghulu
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Laporan Kerja Tahunan, h. 50.
65
Satuan kerja
: Kantor Kemenag Jakarta Pusat
Atasan langsung : Kepala KUA Kecamatan Tanah Abang d. Nama
: Ahmad Fathoni S.Pd.I
NIP
: 19560421 198903 1 001
Golongan
: Penata (III/c)
Jabatan
: Pengadministrasian Kemasjidan dan penghulu
Satuan kerja
: Kantor Kemenag Jakarta Pusat
Atasan langsung : Kepala KUA Kecamatan Tanah Abang e. Nama
: Achmad Fatherius S.Ag, MM17
NIP
: 19710821 200501 1 003
Golongan
: Penata muda Tk. I (III/b)
Jabatan
: Pengadministrasian NR dan penghulu pertama
Satuan kerja
: Kantor Kemenag Jakarta Pusat
Atasan langsung : Kepala KUA Kecamatan Tanah Abang f. Nama
: H. Didi Rosidi, S.Pd.I
NIP
: 19620130 198403 1 001
Golongan
: Penata (III/c)
Jabatan
: Pengadministrasian Ibadah sosial (IBSOS)
Satuan kerja
: Kantor Kemenag Jakarta Pusat
Atasan langsung : Kepala KUA Kecamatan Tanah Abang g. Nama 17
Ibid., h. 54.
: Achmad Zaini18
66
NIP
: 19540729 197903 1 001
Golongan
: Penata muda Tk. I (III/b)
Jabatan
: Pengadministrasian Nikah dan Rujuk
Satuan kerja
: Kantor Kemenag Jakarta Pusat
Atasan langsung : Kepala KUA Kecamatan Tanah Abang h. Nama
: Faisal Rasid
NIP
: 19540521 197903 1 003
Golongan
: Penata muda Tk. I (III/b)
Jabatan
: Pengadministrasian Pangan halal
Satuan kerja
: Kantor Kemenag Jakarta Pusat
Atasan langsung : Kepala KUA Kecamatan Tanah Abang i. Nama
: Zul Fahmi, S.Hi
NIP
: 19571106 198603 1 004
Golongan
: Penata muda (III/b)
Jabatan
: Tata usaha
Satuan kerja
: Kantor Kemenag Jakarta Pusat
Atasan langsung : Kepala KUA Kecamatan Tanah Abang j. Nama
18
NIP
: 19630707 198303 2 003
Golongan
: Penata muda Tk. I (III/b)
Ibid., h. 56. Ibid., h. 57.
19
: Hj. Siti Sulistiah19
67
Jabatan
: Petugas keuangan
Satuan kerja
: Kantor Kemenag Jakarta Pusat
Atasan langsung : Kepala KUA Kecamatan Tanah Abang k. Nama
: Suhandi S.Hi
NIP
: 19640511 199003 1 001
Golongan
: Penata muda Tk. I (III/b)
Jabatan
: Pengadministrasian kemasjidan
Satuan kerja
: Kantor Kemenag Jakarta Pusat
Atasan langsung : Kepala KUA Kecamatan Tanah Abang l. Nama
: Muhammad S
NIP
:19560907 199303 1 001
Golongan
: Penata muda (III/a)
Jabatan
: Pengadministrasian Ibadah sosial (IBSOS)
Satuan kerja
: Kantor Kemenag Jakarta Pusat
Atasan langsung : Kepala KUA Kecamatan Tanah Abang m. Nama
: M. Abdul Hadi
NIP
: 19720917 200312 1 003
Golongan
: Pengatur muda Tk. I (II/b)
Jabatan
: Pengadministrasian Pangan halal
Satuan kerja
: Kantor Kemenag Jakarta Pusat
Atasan langsung : Kepala KUA Kecamatan Tanah Abang
68
n. Nama
: Benni Mochamad Hidayat20
NIP
: 19740516 200312 1 001
Golongan
: Pengatur muda (II/b)
Jabatan
: Pengadministrasian Kemitraan dan Tata Usaha
Satuan kerja
: Kantor Kemenag Jakarta Pusat
Atasan langsung : Kepala KUA Kecamatan Tanah Abang o. Nama
: Dahniar S.Pd.I
NIP
: 19710628 200604 2 008
Golongan
: Pengatur muda (II/a)
Jabatan
: Pengadministrasian BINWIN/BP4
Satuan kerja
: Kantor Kemenag Jakarta Pusat
Atasan langsung : Kepala KUA Kecamatan Tanah Abang 2. Pembinaan Keluarga Sakinah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah bekerja sama dengan penyuluh agama, para lurah, tim penggerak PKK, unsur ormas dan pengajian majelis ta’lim dalam mengadakan penyuluhan keluarga sakinah dan sosialisasi Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. F. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas 1. Dokumentasi dan Statistik21
20
Ibid., h. 61. KUA Tanah Abang, Laporan Kerja Tahunan, h. 2.
21
69
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang menyajikan data melalui papan statistik, antara lain: a. Statistik nikah dan rujuk (NR); b. Statistik tempat ibadah; c. Statistik jumlah penduduk menurut pemeluk agama; d. Statistik tanah wakaf dan sertifikat. 2. Surat Menyurat dan Kearsipan a. Surat Masuk Perincian surat masuk di KUA Kecamatan Tanah Abang sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut: Tabel 6 Surat Masuk ke KUA Tanah Abang Tahun 2009 No.
Dari
Banyaknya
1.
Kementerian Agama RI
5
2.
Kanwil Kementerian Agama
25
3.
Kementerian Agama JP
50
4.
Kecamatan Tanah Abang
20
5.
Lintas Sektoral
-
6.
Ormas
-
7.
Lain-lain
-
Keterangan
70
b. Surat Keluar22 Perincian surat keluar dari KUA Kecamatan Tanah Abang sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 adalah: Tabel 7 Surat Keluar dari KUA Tanah Abang ke Instansi Lainnya No.
Kepada
Banyaknya
1.
Kanwil
-
2.
Kementerian Agama JP
4
3.
Kecamatan Tanah Abang
30
4.
Puskesmas
6
5.
Pengadilan Agama
2
6.
Kejagung
-
7.
Polda Metro Jaya
-
8.
Lain-lain
-
Keterangan
c. Kearsipan Penyelenggaraan
kearsipan
menggunakan
berdasarkan KMA No. 81 Tahun 1984.
22
Ibid., h. 3.
sistem
arsip
dinamis
71
3. Pencatatan NR KUA Kecamatan Tanah Abang telah melaksanakan pelayanan prima terhadap masyarakat khususnya di bidang perkawinan. Pada tahun 2009 telah melayani, mengawasi, dan mencatat 1455 pasang. 4. Pembinaan Kemasjidan23 Dalam pembinaan kemasjidan KUA Kecamatan Tanah Abang turut berpartisipasi dalam melaksanakan jum’at bersih bersama pengurus masjid yang ada di wilayah kecamatan Tanah Abang sesuai dengan jadwal Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat. 5. Zakat dan Baitul Maal Pembinaan dan penggalangan ZIS di wilayah Kecamatan Tanah Abang dilakukan melalui calon pengantin, pengurus masjid, serta perkantoran yang ada di wilayah kecamatan Tanah Abang. Pada tahun 2009 KUA Kecamatan Tanah Abang berhasil mengumpulkan infak sebesar Rp 1.500.00,00 dalam kegiatan infak Rp 1.000,00 pada bulan Ramadhan 1430 H. 6. Wakaf KUA Kecamatan Tanah Abang telah menyelesaikan 65 lokasi yang memiliki AIW/APAIW, dan sudah memperoleh sertifikat dari BPN seluruhnya.
23
Ibid., h. 4.
72
7. Peningkatan Mutu Perkawinan Melalui SUSCATEN Dalam upaya peningkatan mutu perkawinan, KUA Kecamatan Tanah Abang selama tahun 2009 telah melaksanakan suscaten sebanyak 24 kali sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dengan jumlah peserta sebanyak 1455 orang. 8. Pembinaan dan Penyuluhan Agama24 KUA Kecamatan Tanah Abang juga telah melaksanakan pembinaan dan penyuluhan agama melalui kegiatan majelis ta’lim, baik ta’lim bapak-bapak, ta’lim ibu-ibu maupun ta’lim gabungan. Selain pembinaan dan penyuluhan agama melalui ta’lim tersebut di atas, juga dilakukan pembinaan TPQ dan anak jalanan bersama dengan penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Tanah Abang. 9. Produk Halal KUA Kecamatan Tanah Abang telah melakukan bimbingan dan penyuluhan tentang produk halal melalui majelis ta’lim dan pengajian lainnya, serta mengusahakan buku-buku petunjuk tentang produk halal dan membagikannya kepada masyarakat. 10. Kemitraan Umat Islam Dalam rangka terwujudnya silaturrahmi yang kuat antar individu, kelompok, lembaga maupun antar golongan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, KUA Kecamatan Tanah Abang memberikan motivasi dan bimbingan tentang pentingnya kemitraan umat Islam baik pada kegiatan sektoral maupun lintas sektoral. 24
Ibid., h. 5.
73
11. Koordinasi Sektoral dan Lintas Sektoral25 a. Sektoral 1) Rakor Kandepag tiap satu bulan satu kali (minggu pertama); 2) Rakornis Urais tiga bulan satu kali (minggu kedua); 3) Rapat pembinaan PPN di Kanwil Depag DKI setiap tiga bulan satu kali; 4) Pengajian kitab kuning di kanwil Depag DKI setiap satu bulan satu kali; 5) Rapat koordinasi dengan pengawas pendais setiap enam bulan sekali; 6) Pembinaan pembantu PPN setiap tiga bulan sekali; 7) Rapat pembinaan karyawan atau karyawati KUA Kecamatan Tanah Abang setiap dua bulan sekali; 8) Rapat insidental sesuai dengan kebutuhan. b. Lintas Sektoral 1) Menghadiri apel pada upacara di Kecamatan atau Kandepag (sebagai pembaca do’a); 2) Mengikuti rapat-rapat di Kecamatan Tanah Abang yang bersifat insidental sesuai dengan kebutuhan; 3) Berpartisipasi aktif dalam penilaian kelurahan berprestasi; 4) Berpartisipasi aktif dalam penilaian kecamatan berprestasi;
25
KUA Tanah Abang, Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, h. 12.
74
5) Berpartisipasi dalam penilaian atau lomba sekolah sehat; 6) Bekerjasama dengan PLKB dan Puskesmas dalam pelaksanaan kursus calon penganten (SUSCATEN); 7) Bekerjasama dengan BPN dalam rangka sertifikasi Tanah wakaf; 8) Memberikan sambutan-sambutan dan do’a, baik pada Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) maupun kegiatan lainnya di masyarakat; 9) Mengikuti rapat atau pertemuan di masyarakat Kecamatan Tanah Abang (pengurus masjid atau tokoh masyarakat); 10) Bekerjasama
dengan
pihak
kecamatan
Tanah
Abang
dalam
mensukseskan setiap kegiatan, baik yang bersifat kedinasan maupun kemasyarakatan.26
26
Ibid., h. 13.
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISA HASIL PENELITIAN
A. Peran dan Kontribusi BP4 KUA Tanah Abang dalam Membentuk Keluarga Sakinah Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan kepala BP4 KUA Tanah Abang dapat disimpulkan bahwa peran dari BP4 KUA Tanah Abang adalah sebagai berikut:1 1. BP4 KUA Tanah Abang sudah mengadakan pembinaan dan pemupukan sebuah lokasi atau kelurahan untuk dijadikan kelurahan percontohan bagi keluarga sakinah, pembinaan dimulai dari segi keagamaan, kesehatan dan pembinaan akhlaknya; 2. Mengadakan perlombaan keluarga sakinah I, II, dan III. Perlombaan tersebut diadakan supaya menjadi dorongan bagi keluarga-keluarga yang lainnya untuk menjadi keluarga yang teladan; 3. Berperan dalam mempertinggi dan meningkatkan mutu perkawinan serta keluarga bahagia sejahtera; 4. Memberikan nasehat penerangan dalam tuntunan kepada yang berkepentingan mengenai masalah-masalah Nikah, Talak dan Rujuk (NTR); 5. Mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil perceraian;
1
Wawancara Pribadi dengan Drs. Maman Taofik Rahman. Jakarta, 22 Juni 2011.
75
76
6. Memberikan bantuan moril
kepada masyarakat dalam menyelesaikan
kesulitan-kesulitan perkawinan dan kerumah tanggaan secara umum. Usaha dan upaya yang dilakukan oleh BP4 untuk mencapai tujuan di atas, sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar BP4 Bab III pasal 6 tentang upaya dan usaha, adalah sebagai berikut:2 1. Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok; 2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan
yang
berkaitan dengan keluarga; 3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama; 4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama; 5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat; 6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun luar negeri; 7. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu;
2
BP4 Pusat, Hasil Musyawarah Nasional Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ke XIV, (Jakarta: BP4 Pusat, 2009), h. 5.
77
8. Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga; 9. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah; 10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah; 11. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga;3 12. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Kemudian dari usaha-usaha tersebut di atas, BP4 menjabarkannya dalam beberapa kegiatan, di antaranya adalah sebagai berikut: a. Membentuk Korps penasehatan perkawinan BP4 di semua tingkatan baik pusat, propinsi, kabupaten, kotamadya, dan kecamatan; b. Menyelenggarakan penataran bagi anggota korps penasehatan perkawinan BP4; c. Memberikan penasehatan bagi calon pengantin; d. Memberikan buku-buku tentang membina keluarga bahagia dan sejahtera;
3
BP4 Pusat, Hasil Musyawarah Nasional Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XI, (Jakarta: BP4 Pusat, 1998), h. 71.
78
e. Memberikan penasehatan bagi pasangan yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama; f. Memberikan majalah nasehat perkawinan dan keluarga yang diubah menjadi perkawinan & keluarga, yang disebarkan di seluruh Indonesia; g. Membuka biro penasehatan dan konsultasi keluarga di tingkat pusat dan propinsi; h. Menyelenggarakan pendidikan kerumah tanggaan bagi remaja usia nikah; i. Membuka penasehatan perkawinan melalui hot line telepon; j. Menyelenggarakan pemilihan ibu teladan setiap tiga tahun sekali pada tingkatan; k. Menyelenggarakan seminar, loka karya, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan upaya pembinaan keluarga bahagia dan sejahtera; l. Membuka biro konsultasi jodoh. Dari beberapa upaya dan usaha BP4 di atas, ada kontribusi yang khusus atau paling utama dan terus dilaksanakan oleh BP4 KUA Kecamatan Tanah Abang, yaitu di antaranya:4 1. Program Pra Nikah; BP4 melakukan atau mengadakan penataran atau lebih kita kenal dengan istilah SUSCATEN (Kursus Calon Pengantin) yang di khususkan bagi para calon penganten yang hendak melangsungkan 4
Wawancara Pribadi dengan Drs. Maman Taofik Rahman. Jakarta, 22 Juni 2011.
79
pernikahan dan ini wajib diikuti oleh mereka. Materi yang disampaikan terdiri dari:5 a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; b. Fiqih munakahat; c. Fiqih ibadah dan mu’ammalat; d. Program Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan; e. Pembinaan dan pendidikan keluarga sakinah; f. Dan lain sebagainya yang berkaitan dan dianggap perlu. 2. Program Pasca Nikah, BP4 melakukan atau mengadakan sosialisasi kemasyarakatan tentang masalah perkawinan, keluarga sakinah dan lain sebagainya melalui seminar-seminar, ceramah-ceramah, khotbah Jum’at serta menyelenggarakan praktek konsultasi hukum, penasehatan perkawinan dan keluarga bagi pasangan suami istri yang sedang dalam konflik rumah tangga dan kepada masyarakat luas. Keberadaan BP4 khususnya di wilayah Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat di tengah-tengah masyarakat, sangat membantu dalam menangani hal-hal yang dianggap riskan, terutama dalam hal permasalahan dan perselisihan perkawinan, baik itu berupa penasehatan, pembinaan, serta pelestarian perkawinan. Sehingga dengan adanya BP4 di masyarakat akan dapat mewujudkan
5
Wawancara Pribadi dengan Drs. Maman Taofik Rahman. Jakarta, 22 Juni 2011.
80
suatu rumah tangga yang diidam-idamkan oleh seluruh keluarga yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Setelah diadakan wawancara kepada para pihak yang terkait mengenai masalah efektif atau tidaknya, tentang peran dan kontribusi BP4 KUA Tanah Abang dalam membentuk keluarga sakinah, penulis menemukan jawaban serta pandangan yang beragam. Menurut pendapat Drs. Maman Taofik Rahman (Penghulu KUA Tanah Abang),6 ibu Sri Rahayu (Kasi Kesmas Kelurahan Karet Tengsin Kec. Tanah Abang),7 dan ibu Hj. Maspuah (Ketua Majelis Ta’lim alIshlah Kelurahan Petamburan Kec. Tanah Abang)8 mempunyai kesamaan pendapat. Bahwa peran dan kontribusi BP4 KUA Tanah Abang dalam membentuk keluarga sakinah cukup efektif. Akan tetapi peneliti menemukan jawaban yang lain, setelah melakukan wawancara dengan pengurus Masjid Mathla’ul Anwar Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang, yaitu Ahmad Fatemi.9 Beliau berpendapat bahwa peran dan kontribusi BP4 dalam membentuk keluarga sakinah masih kurang efektif. B. Strategi Pembentukan Keluarga Sakinah BP4 KUA Tanah Abang Adapun Strategi pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 KUA Tanah Abang antara lain:10
6
Wawancara Pribadi dengan Drs. Maman Taofik Rahman. Jakarta, 22 Juni 2011. Wawancara Pribadi dengan Sri Rahayu. Jakarta. 01 Agustus 2011. 8 Wawancara Pribadi dengan Hj. Maspuah. Jakarta. 23 Juli 2011. 9 Wawancara Pribadi dengan Ahmad Fatemi. Jakarta. 29 Juli 2011. 10 Wawancara Pribadi dengan Drs. Maman Taofik Rahman. Jakarta, 22 Juni 2011. 7
81
1. Terjun langsung di masyarakat dengan cara mengadakan sosialisasi kemasyarakatan tentang masalah perkawinan dan keluarga sakinah melalui seminar-seminar, ceramah-ceramah, pengajian-pengajian dan majelis ta’lim. Materi yang biasa disampaikan adalah: a. Pertama Diawali dengan Pemilihan Calon Pasangan bagi Para Pemuda dan Pemudi yang Belum Berkeluarga Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyinggung dalam hadits:
Artinya: Dari Abi Hurairah, dari Nabi Maman SAW, bersabda “Nikahilah perempuan karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Oleh karena itu, dapatilah perempuan yang mempunyai agama, (karena jika tidak) binasalah dua tanganmu”.11(Muttafaq ‘alaihi)
Boleh seseorang menikah karena harta, turunan, kecantikan, kepandaian dan lain-lain, tetapi tidak berguna kesemuanya itu jika tidak menjalankan agama. Begitu juga bagi wanita yang ingin menikah dengan seorang laki-laki, harus melihat empat perkara tersebut. b. Ketika dalam Berumah Tangga
11
Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Bulughul Maram. Penerjemah A. Hassan, cet.XXIII, (Bandung: CV Diponegoro, 1999), h. 432.
82
Setiap pasangan yang sudah berumah tangga, apalagi sudah mempunyai keturunan harus diterapkan sikap saling menghargai, saling mengasihi, saling pengertian, saling toleransi, saling mencintai, dan lain sebagainya. Karena hal tersebut dapat menunjang suasana keluarga yang tentram dan damai yang akan berujung pada keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. 2. Mengadakan praktek konsultasi hukum, penasehatan perkawinan dan keluarga bagi pasangan suami istri yang sedang dalam konflik rumah tangga. Strategi lain yang dapat dilakukan dalam pembentukan keluarga sakinah adalah dengan menyarankan para pasangan suami istri untuk mengikuti ProgramProgram Pembinaan Keluarga Sakinah yang diadakan oleh pemerintah, khususnya dari BP4 Pusat yang dapat diikuti oleh BP4 Kantor Urusan Agama (KUA) masingmasing. Program Pembinaan Keluarga Sakinah adalah sebagai Gerakan Nasional yang merupakan bagian dari upaya meletakkan dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan sosial budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia. Dengan pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah diharapkan tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat dapat berjalan optimal sehingga nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia dapat tertanam dalam kehidupan keluarga masyarakat. Dengan mengembangkan aspek keluhuran akhlak dan moral masyarakat Indonesia tidak akan terseret pada pola pikir materialisme dan lebih
83
menghargai kebenaran, kebaikan dan keadilan. Tingkat kemiskinan masyarakat dapat kita tekan melalui penguatan institusi keluarga dan masyarakat, sehingga mobilisasi sumber daya masyarakat dapat ditingkatkan dan masyarakat mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi. Ketahanan keluarga akan terus meningkat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh negatif budaya asing yang merusak tatanan kehidupan berumah tangga. Strategi Pembentukan Keluarga Sakinah BP4 KUA Tanah Abang ini terbantu juga dengan adanya Program Gerakan Keluarga Sakinah.12 Adapun Program Gerakan Keluarga Sakinah antara lain sebagai berikut: 1) Pendidikan Agama dalam Keluarga Program ini pada prinsipnya dilakukan oleh ayah dan ibu. Tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia dalam kehidupan keluarga dan lingkungannya dalam hal orang tua karena sesuatu hal tidak mampu melaksanakan tugas tersebut, maka program penyelenggraraan bimbingan agama secara terpadu untuk kelompok para ayah dan ibu agar mampu melaksanakan tugas bimbingan agama dalam keluarganya. Apabila masih ada sebagian orang tua yang karena sesuatu hal tidak mampu melaksanakan pola tersebut, program menyediakan tenaga pembimbing yang datang kerumah-rumah. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan sarana dan prasarananya termasuk modul, pedoman, pelatihanpelatihan dan penyediaan tenaga pembimbing keluarga. 12
Wawancara Pribadi dengan Drs. Maman Taofik Rahman. Jakarta, 22 Juni 2011.
84
2) Pendidikan Agama di Masyarakat Program ini pada prinsipnya mengupayakan peningkatan penanaman, pengamalan, dan penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Program ini dilaksanakan melalui peningkatan bimbingan keagamaan di masyarakat melalui kelompok keluarga sakinah, kelompok pengajian, kelompok majelis taklim, kelompok wirid dan kelompok kegiatan keagamaan lainnya. 3) Peningkatan Pendidikan Agama Melalui Lembaga Pendidikan Formal Program ini dilaksanakan melalui upaya peningkatan pendidikan formal di lembaga pendidikan agama, pendidikan umum dan kejuruan mulai dari tingkat pra sekolah sampai perguruan tinggi. Materi pendidikan difokuskan pada penanaman, pengamalan, dan penghayatan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di sekolah dan lingkungannya. 4) Kursus Calon Pengantin Kursus calon pengantin mutlak diperlukan dengan memanfaatkan masa tunggu 10 hari sebelum pelaksanaan perkawinan. Program ini dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin tentang pengetahuannya berkeluarga dan reproduksi sehat agar supaya calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan
85
untuk membentuk keluarga sakinah, sehingga angka perselisihan dan perceraian dapat ditekan. 5) Peningkatan Kegiatan Konseling Keluarga Perselisihan keluarga sulit diselesaikan dalam intern keluarga karena sama sulitnya dengan bersikap netral terhad apa persoalan yang dihadapi oleh pihak suami maupun pihak istri, untuk itu maka diperlukan pihak ketiga yang netral, yaitu konselor. Untuk kegiatan konseling ini telah dilaksanakan oleh para konselor Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), tetapi pelaksanaannya masih perlu terus ditingkatkan dengan meningkatkan kemampuan dan profesional para konselor dan mendapatkan pelayanan konseling dengan meningkatkan peran BP4 desa atau kelurahan dan kecamatan. 6) Pembinaan Remaja Usia Nikah Pembinaan remaja usia nikah diarahkan untuk memantapkan benteng keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia agar para remaja memiliki sikap kesalehan, mengetahui tentang reproduksi sehat, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan bebas, hubungan seks sebelum menikah, perkelahian pelajar, penyalahgunaan narkoba, tawuran pelajar, kriminalitas, dan sebagainya. Pelaksanaan kegiatan dilakukan bekerjasama dengan organisasi siswa, organisasi remaja dan pemuda, remaja masjid, dan organisasi remaja yang berlatar belakang agama lainnya. Kegiatan tersebut
86
dilaksanakan dalam bentuk pelatihan, ceramah, diskusi, pesantren kilat dan lain sebagainya. 7) Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Program ini dilaksanakan melalui peningkatan kegiatan ekonomi kerakyatan seperti koperasi masjid, kelompok usaha produksi keluarga sakinah, koperasi majelis taklim, dan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga lainnya. Untuk memacu usaha ini, perlu dikaitkan dengan pemberdayaan zakat, infaq, dan shadakah. 8) Pembinaan Gizi Keluarga Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi dan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat melalui pendekatan agama agar masyarakat mementingkan gizi yang baik bagi remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, bayi dan balita. Untuk calon pengantin difokuskan pada kesehatan ibu dan anak, imunisasi, pengetahuan tentang pentingnya iodium dan perlunya mengkonsumsi tablet zat besi. 9) Pembinaan Kesehatan Keluarga Program ini dilaksanakan dengan motivasi dan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat melalui pendekatan agama, agar masyarakat memperhatikan kesehatan ibu, bayi, anak balita dan lingkungannya. Untuk melaksanakan program tersebut kegiatan difokuskan pada imunisasi catin, bayi, dan ibu hamil, penanggulangan diare dan kesehatan keluarga pada umumnya serta reproduksi sehat pada khususnya.
87
10) Sanitasi Lingkungan Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi, bimbingan bantuan untuk penyediaan air bersih, jambanisasi dan sanitasi lingkungan di masjid, mushalla, kantor, tempat umum, dan dalam keluarga. 11) Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS Penanggulangan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS dilaksanakan dengan melalui pendekatan moral keagamaan, bukan melalui kondomisasi. Bimbingan kehidupan keagamaan diberikan kepada orang yang sudah terkena HIV/AIDS agar berperilaku yang positif, dan Khusnul khatimah. Bimbingan keagamaan diberikan kepada kelompok masyarakat yang karena perilaku dan pekerjaannya beresiko terkena penyakit menular seksual dan tertular HIV/AIDS agar segera sadar dan memperbaiki dirinya menuju ke perbuatan dan pekerjaan yang lebih aman. Bimbingan dan motivasi keagamaan diberikan kepada masyarakat yang masih bersih dari pengaruh PMS dan AIDS agar mengetahui bahaya penyebaran PMS dan HIV/AIDS serta upaya penanggulangannya. 12) Pembinaan Pangan Halal Masalah pangan halal akan menjadi masalah besar tatkala masyarakat meragukan kehalalan suatu produk makanan dan minuman yang dinyatakan halal oleh produsen maupun importirnya, seperti kasus lemak babi beberapa waktu yang lalu. Untuk memastikan kehalalan produk tersebut Departemen Agama memiliki tugas untuk mengatur teknik pemeriksaannya. Kehalalan
88
suatu produk pangan bukan hanya masalah tanggung jawab kemasyarakatan tetapi juga tanggung jawab keagamaan kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, perlu dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab. Untuk kegiatan tersebut Departemen Agama (Depag), Departemen Kesehatan (Depkes), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Tim Terpadu untuk pemeriksaan dan labelisasi pangan halal. 13) Monitoring dan Evaluasi Monitoring kegiatan dilakukan secara berjenjang melalui laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan, Dati II, Dati I sampai dengan tingkat pusat setiap 4 (empat) bulan sekali. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui review tengah tahunan dan akhir tahunan pada masing-masing tingkat administratif pemerintah tersebut. 14) Pengendalian Pengendalian program dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat. Ada pula strategi lain yang perlu ditempuh guna mewujudkan cita-cita ke arah tercapainya cita-cita keluarga sakinah. Upaya tersebut antara lain:13 (1) Mewujudkan Harmonisasi Hubungan Antara Suami Istri, di antaranya dengan: (a) Adanya saling pengertian;
13
Departemen Agama RI, Membina Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), h. 25.
89
(b) Saling menerima kenyataan; (c) Saling melakukan penyesuaian diri; (d) Memupuk rasa cinta; (e) Melaksanakan asas musyawarah; (f) Suka memaafkan; (g) Berperan serta untuk kemajuan bersama. (2) Membina Hubungan Antara Anggota Keluarga dan Lingkungan (a) Hubungan antara anggota keluarga; (b) Hubungan dengan tetangga dan masyarakat. (3) Melaksanakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (a) Keluarga Berencana (KB); (b) Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK); (c) Imunisasi dan manfaatnya. (4) Membina Kehidupan Beragama dalam Rumah Tangga (a) Melaksanakan shalat lima waktu dan membiasakan shalat berjamaah dalam keluarga atau mengajak keluarga mengikuti shalat berjamaah di masjid; (b) Membiasakan berzikir (mengingat) dan berdo’a kepada Allah SWT dalam keadaan suka dan duka; (c) Membudayakan ucapan atau kalimat thayyibah, seperti takbir, tahmid, tahlil dan lain sebagainya; (d) Membiasakan mengucapkan salam dan menjawabnya;
90
(e) Menjawab seruan adzan, baik yang terdengar dari masjid maupun dari radio dan televisi; (f) Secara tetap menyisihkan sebagian dari harta untuk kepentingan Islam (infaq, shadaqah, dan lain-lainnya); (g) Jika terjadi perselisihan antara suami istri atau anggota keluarga, segeralah mengambil air wudhu dan beribadah (shalat atau membaca al-Quran); (h) Menghiasi rumah dengan hiasan yang bernafaskan Islam; (i) Berpakaian yang sopan sesuai dengan ketentuan Islam; (j) Membaca do’a sebelum melakukan hubungan suami istri. C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat yang Dihadapi BP4 KUA Tanah Abang Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BP4 dipastikan menemui faktorfaktor pendukung dan juga beberapa faktor penghambat (kendala atau hambatan). Di antara faktor-faktor pendukung yaitu:14 1. Besarnya harapan dan dukungan masyarakat terhadap pembentukan keluarga sakinah; 2. Kuatnya dukungan dari instansi pemerintah terhadap lembaga BP4 dalam mewujudkan institusi keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum
14
Wawancara Pribadi dengan Drs. Maman Taofik Rahman. Jakarta, 22 Juni 2011.
91
dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI); 3. Dukungan para pakar terhadap upaya penasehatan perkawinan dan pembinaan keluarga; 4. Terbukanya hubungan kerjasama yang sinergis, dengan berbagai organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang memiliki visi, misi dan tujuan yang sama; 5. Tingginya partisipasi dari instansi atau lembaga lintas sektoral dan ormasormas Islam; 6. Dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang mendukung organisasi BP4; 7. Dukungan kuat dari Departemen Agama sebagai mitra kerja BP4 dan instansi terkait dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan; 8. Ketersediaan tenaga ahli di bidangnya untuk mendukung tugas dan fungsi BP4 di pusat maupun di daerah; 9. Perhatian dan dukungan yang besar dari pemerintah dan masyarakat akan terwujudnya keluarga yang sehat sejahtera lahir dan batin, yang diliputi suasana sakinah mawaddah wa rahmah; 10. Kesediaan masyarakat untuk meniru dan meneladani sikap dan tingkah laku ibu-ibu teladan yang dipilih melalui Pemilihan Ibu Teladan; 11. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung untuk memberikan penasehatan bagi calon pengantin.
92
Adapun kasus yang penulis temukan dalam penelitian di BP4 KUA Kecamatan Tanah Abang, sebagaimana dikatakan oleh Bapak Drs. Maman Taofik Rahman, di antaranya dapat di golongkan menjadi tiga golongan, yaitu:15 Golongan pertama, yaitu golongan pasangan suami istri yang pemahaman agamanya lemah, karena salah satu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah itu tingkat pemahaman agama suami istri itu harus matang. Karena istri yang taat beragama itu istri yang shalihah, akan mendatangkan kebaikan pada suaminya. Sebaliknya, bila seorang wanita yang lemah agamanya, maka akan mendatangkan keburukan dalam rumah tangganya. Golongan kedua, yaitu golongan pasangan suami istri yang tingkat ekonominya lemah. Mereka belum mampu untuk memenuhi kewajiban atau tanggung jawabnya, sehingga menjalani kehidupan rumah tangganya sering terjadi perselisihan di antara keduanya. Hal lainnya juga disebabkan oleh sangat rendahnya tingkat pendidikan mereka, di mana mereka juga belum begitu memahami tentang arti dan tujuan daripada perkawinan, persiapan yang belum mapan, sehingga bisa menimbulkan perselisihan. Golongan ketiga, golongan pasangan suami istri yang tingkat ekonominya menegah ke atas. Mereka pada dasarnya mampu untuk memenuhi kewajiban atau tanggung jawabnya, akan tetapi sifat egois atau rasa ingin menang sendiri dari masing-masing pribadi pasangan suami istri yang menyebabkan terjadinya konflik atau perselisihan di antara keduanya. Selain itu, kasus atau permasalahan yang 15
Wawancara Pribadi dengan Drs. Maman Taofik Rahman. Jakarta, 22 Juni 2011.
93
terjadi dalam golongan ini juga disebabkan oleh perkawinan beda agama yang karena berbeda keyakinan dan prinsip dalam hidup maka akhirnya dapat menyebabkan terjadinya perselisihan dan konflik sehingga menimbulkan kurang harmonisnya dalam kehidupan berumah tangga. Di samping tiga golongan di atas ada pula beberapa faktor penghambat (hambatan atau kendala) lainnya, di antaranya yaitu:16 1. Posisi atau status BP4 terkait dengan bantuan APBN dan APBD belum jelas; 2. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 karena masih lemahnya SDM serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung; 3. Kemampuan menejerial pengurus BP4 yang belum memadai; 4. Perkembangan globalisasi serta meningkatnya pengaruh teknologi informasi yang membawa dampak bagi kehidupan masyarakat dan keluarga seperti meluasnya gaya hidup hedonistik, materialistik, dan konsumerisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama; 5. Makin meningkatnya keluarga bermasalah yang memerlukan bantuan konseling; 6. Faktor SDM tentang pemahaman keagamaan yang harus selalu ditingkatkan; 7. Adanya faktor psikologi klien BP4 Kecamatan Tanah Abang secara umum yang kurang mampu mengendalikan ego masing-masing; 8. Minimnya dukungan dari pemerintah daerah maupun pusat tentang pendanaan untuk operasional BP4; 16
Wawancara Pribadi dengan Drs. Maman Taofik Rahman. Jakarta, 22 Juni 2011.
94
9. Masih adanya sebagian dari masyarakat di wilayah Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat yang kurang dapat memahami dan mengerti akan fungsi dan peranan dari BP4 itu yang sebenarnya, sehingga sangatlah sedikit serta kurangnya masyarakat untuk menggunakan jasa BP4 di wilayah Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat secara semaksimal mungkin, karena masih menganggap BP4 itu sangatlah identik dengan KUA.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Dari uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Peran BP4 KUA Tanah Abang dalam membentuk keluarga sakinah di antaranya adalah: BP4 KUA Tanah Abang sudah mengadakan pembinaan dan pemupukan sebuah lokasi atau kelurahan untuk dijadikan kelurahan percontohan bagi keluarga sakinah, mengadakan perlombaan keluarga sakinah I, II, dan III, berperan dalam mempertinggi dan meningkatkan mutu perkawinan serta keluarga bahagia sejahtera, memberikan nasehat penerangan dalam tuntunan kepada yang berkepentingan mengenai masalah-masalah Nikah, Talak dan Rujuk (NTR), mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil perceraian, dan memberikan bantuan moril kepada masyarakat dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan kerumah tanggaan secara umum. Adapun kontribusinya adalah: menjalankan program pra nikah. BP4 melakukan atau mengadakan penataran atau lebih kita kenal dengan istilah SUSCATEN (Kursus Calon Pengantin) yang di khususkan bagi para calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan dan ini wajib diikuti oleh mereka. Materi yang disampaikan terdiri dari: Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, fiqih munakahat, fiqih ibadah dan
95
96
mu’ammalat, program Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan, Pembinaan dan pendidikan keluarga sakinah, dan lain sebagainya yang berkaitan dan dianggap perlu. 2. Strategi pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 KUA Tanah Abang antara lain: Pertama; Terjun langsung di masyarakat dengan cara mengadakan sosialisasi kemasyarakatan tentang masalah perkawinan dan keluarga sakinah melalui seminar-seminar, ceramah-ceramah, pengajianpengajian dan majelis ta’lim, Kedua; Mengadakan praktek konsultasi hukum, penasehatan perkawinan dan keluarga bagi pasangan suami istri yang sedang dalam konflik rumah tangga. Strategi pembentukan keluarga sakinah BP4 KUA Tanah Abang ini terbantu juga dengan adanya Program Gerakan Keluarga Sakinah, di antaranya yaitu: pendidikan agama dalam keluarga, pendidikan agama di masyarakat, peningkatan pendidikan agama melalui lembaga pendidikan formal, kursus calon pengantin, peningkatan kegiatan konseling keluarga, pembinaan remaja usia nikah, pemberdayaan ekonomi keluarga, pembinaan gizi keluarga, pembinaan kesehatan keluarga, sanitasi lingkungan, penanggulangan penyakit menular seksual (pms) dan hiv/aids, pembinaan pangan halal, monitoring dan evaluasi, serta yang terahir adalah pengendalian. 3. Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan di BP4 KUA Tanah Abang, bahwa faktor pendukung dalam melaksanakan tugas dan perannya adalah
97
sebagai berikut: ditunjangnya sarana dan prasarana yang mendukung untuk memberikan bimbingan dan penasehatan, tersedianya SDM dari BP4 itu sendiri yang mempunyai kapabilitas keilmuan yang mumpuni, dan yang paling utama adalah adanya partisipasi serta kemauan masyarakat itu sendiri. Adapun yang menjadi faktor penghambat BP4 KUA Tanah Abang dalam melaksanakan tugas dan perannya, di antaranya adalah: kurangnya dukungan dari pemerintah daerah maupun pusat tentang pendanaan untuk operasional penyuluhan, faktor psikologi klien BP4 KUA Tanah Abang yang secara umum kurang mampu mengendalikan ego masing-masing, perkembangan globalisasi serta meningkatnya pengaruh teknologi informasi yang membawa dampak bagi kehidupan masyarakat dan keluarga seperti meluasnya gaya hidup hedonistik, materialistik, dan konsumerisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. B. Saran 1. Saran Untuk BP4 KUA Kecamatan Tanah Abang: a. BP4 Kecamatan Tanah Abang harus mempunyai pendekatan pro aktif kepada masyarakat daripada bersifat reaktif. Artinya, BP4 KUA Kecamatan Tanah Abang berusaha mencari dan mengamati kasus yang terjadi di masyarakat, kemudian mengadakan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung sifatnya merawat perkawinan dan keluarga. Jadi, berusaha untuk tidak selalu
98
menunggu datangnya masalah serta harus mempunyai program yang sifatnya mendahulukan pembinaan dengan pendekatan pro aktif; b. BP4 Kecamatan Tanah Abang diharapkan mampu berperan aktif dengan melaksanakan secara optimal kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan dan harus lebih mengintensifkan agenda-agenda yang sudah ditetapkan tersebut, khususnya penyuluhan kepada masyarakat terutama tentang masalah perkawinan,
tujuannya
adalah
untuk
memberikan
informasi
kepada
masyarakat akan kesakralan ikatan sebuah perkawinan dan juga memberikan informasi tentang fungsi dan tugas BP4 yang sebenarnya, agar mereka tidak lagi menjadikan BP4 hanya sebagai “emergency/unit gawat darurat” menuju perceraian; c. Melihat kondisi SDM, khususnya di kantor BP4 Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, perlu diadakan pembekalan yang lebih dalam dan diadakan penambahan SDM yang lebih profesional, sehingga dapat terlaksana semua program yang sudah direncanakan; d. Pemasyarakatan BP4 agar terus ditingkatkan melalui media cetak dan elektronik (internet) sehingga masyarakat mengenal fungsi dan tugas BP4; e. Agar penyelenggaraan dan keikutsertaan SUSCATEN bagi setiap pasang calon pengantin diwajibkan, serta dijadikan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan proses pernikahan;
99
f. Perlu adanya peningkatan kerjasama antara pihak BP4 Kecamatan Tanah Abang dengan Pengadilan Agama setempat, dalam hal ini yakni Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 2. Saran Untuk Pasangan Suami-Istri yang Mendatangi BP4 KUA Kecamatan Tanah Abang dan Masyarakat pada Umumnya: a. Jangan pernah merasa malu untuk datang berkonsultasi guna memperoleh nasehat dari para konsultan perkawinan sebagai upaya pencarian jalan keluar dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam sebuah kehidupan rumah tangga; b. Penulis juga menyarankan kepada pemuda dan pemudi agar sering membaca buku-buku atau mengikuti seminar-seminar yang berkenaan dengan pernikahan dan keluarga sakinah, agar berhati-hati dan waspada dalam memilih pasangan hidup yang benar-benar untuk kemaslahatan diri dan keluarga untuk masa yang akan datang; c. Masalah pernikahan dan keluarga sakinah penulis menyarankan supaya disosialisasikan dari khatib jum’at, buku-buku fiqh, dan masalah tersebut juga semestinya disosialisasikan di kurikulum Tsanawiyah dan ‘Aliyah.
DAFTAR PUSTAKA
Abbas, Ahmad Sudirman. Pengantar Pernikahan; Analisa Perbandingan antar Madzhab, cet.I. Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006. Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet.I. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Amidhan, dkk. BP4 Pertumbuhan dan Perkembangan. Jakarta: BP4 Pusat, 1977. Anwar, Slamet dan Gozali, Ahmad. Kepimimpinan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Yang Efektif (Modul Diklat Peningkatan Kualitas Kepimimpinan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Pusdiklat Tenaga Administrasi, 2006. As‟ad, Abdul Muhaimin. Risalah Nikah Penuntun Perkawinan. Surabaya: Bintang Terang 99, 1993. „Asqalani, Ibnu Hajar al-. Bulughul Maram. Penerjemah A. Hassan, cet.XXIII. Bandung: CV Diponegoro, 1999. Aziz, Abdul bin Abdurrahman. Perkawinan dan Masalahnya. Penerjemah Musifin As‟ad, dkk, cet.II. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993. Aziz, Abdul. Perkawinan yang Harmonis, cet.III. Jakarta: CV Firdaus, 1993. Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) DKI Jakarta. Membina keluarga sakinah. Jakarta: BP4 DKI Jakarta, 2001. --------------, Membina Keluarga Sakinah. Jakarta: Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2009. --------------, Membina Keluarga Sakinah. Jakarta: Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2010. Basri, Hasan. Membina Keluarga Sakinah, cet.IV. Jakarta: Pustaka Antara, 1996. Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pedoman Nasihat Perkawinan. Jakarta: Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 1996. 100
101
BP4 Pusat. Hasil Musyawarah Nasional Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kesebelas. Jakarta: BP4 Pusat, 1998. --------------, Hasil Musyawarah Nasional Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ke XIV. Jakarta: BP4 Pusat, 2009. --------------, Perkawinan dan Keluarga; Muhasabah dibalik Musibah, edisi 457/xxxviii/2010. Jakarta: BP4 Pusat, 2010. --------------, Petunjuk Pelaksanaan Penasihatan Jakarta: BP4 Pusat, 1987.
dan Konsultasi Perkawinan.
--------------, Problema Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dan Pembinaan Keluarga. Jakarta: BP4 Pusat, 1977. --------------, Perkawinan & Keluarga. “Menuju Nomor Satu Keluarga Sakinah Teladan dan KUA Percontohan 2008”, majalah no.431/xxxvi/2008. Jakarta: BP4 Pusat, (2008): h.10. --------------, Pedoman Penasehatan Perkawinan. Jakarta: BP4 Pusat, 1985. Danuri. pertambahan penduduk dan kehidupan keluarga. Yogyakarta: LPPK IKIP, 1976. Departemen Agama RI. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jakarta: Departemen Agama RI, 2004. --------------, Membina Keluarga Sakinah. Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005. --------------, Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin. Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah. 2002. --------------, Modul Pembinaan Keluarga Sakinah (Untuk Pelatihan Pembina Kelompok Keluarga Sakinah). Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2001.
102
--------------, Modul Pembinaan Keluarga Sakinah. Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2000. --------------, Modul TOT Kursus Calon Pengantin. Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2001. --------------, Pedoman Konselor Keluarga Sakinah. Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelengaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2001. --------------, Pegangan Calon Pengantin. Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2001. --------------, Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah I. Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Jakarta, 2001. --------------, Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Geraakan Keluarga Sakinah. Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001. --------------, Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005. --------------, Tanya Jawab Seputar Kepenghuluan. Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003. --------------, Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah Seri Kesehatan. Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005. --------------, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
103
--------------, Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam, edisi 2004. Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004. --------------, Ilmu Fiqih, Jilid II, cet.II. Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1984/1985. --------------, al-Quran dan Terjemahannya. Jakarta: CV. Indah Press, 1995. Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam. Himpunan Peraturan Perundang- undangan Produk Halal. Bandung: Departemen Agama Provinsi Jawa Barat, 2003. Djaelani, Abdul Qadir. Keluarga Sakinah, cet.I. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995. Djalil, A. Basiq. Tebaran Pemikiran Keislaman di Tanah Gayo. Jakarta: Qalbun Salim, t.t. Fa‟iz, Ahmad. Cita Keluarga Islam Pendekatan Tafsir Tematik, cet.II. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002. Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat, cet.III. Jakarta: Prenada Media Group, 2008. Glasse, Cyril. Ensiklopedia Islam. Penerjemah Ghuron A. Mas‟adi, cet.II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991. Hadisubroto, Ahmad Subino. dkk. Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993. Hakal, Abduttawab. Rahasia perkawinan Rasulullah SAW, Poligami Dalam Islam vs Monogami Barat, cet.I. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993. Hawari, Dadang. Forbidden Love (Cinta Terlarang). Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2005. Ilyas, Hj. Ny. Nurdin. Pernikahan yang Suci Berlandaskan Tuntutan Agama, cet.I. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2000. Ismail, Thoriq. Mata Kuliah Menjelang Pernikahan. Surabaya: Pustaka Progressif, 1994.
104
Junaedi, Dedi. Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut alQuran dan as-Sunnah, edisi pertama. Jakarta: Akademika Pressindo, 2002. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang. Laporan Kerja Tahunan. Jakarta: KUA Tanah Abang, 2009. --------------, Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat. Jakarta: KUA Tanah Abang, 2006. Kartubi, Mashuri. Baiti Jannati Memasuki Pintu-pintu Surga dalam Rumah Tangga. Jakarta: Yayasan Fajar Islam Indonesia, 2007. Mubarok, Achmad. Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Berkeluarga. Jakarta: Jatibangsa, 2006. Muchtar, Kamal. Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang, t.th. Muthahhari, Murtadha. Etika Seksual dalam Islam. Penerjemah M. Hashem, cet.V. Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996. Narboko, Cholid dan Achmadi, Abu. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Pustaka, 1997. Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia, cet.III. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998. Soekanto, Soejono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986. Sopyan, Yayan. Metode Penelitian untuk Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Jakarta: Fakutas Syariah dan Hukum, 2009. Subagyo, Joko. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006. Summa, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Lampiran III. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
105
Sutarmadi, Achmad dan Mesraini. Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006. Sutarmadi, Achmad. Memberdayakan Keluarga Sakinah Menuju Indonesia 2020. BP4 Bekerjasama Dengan BKM Provinsi Jawa Timur, 1997. Thalib, Sayuti. Hukum Keluarga Indonesia, cet.V. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet.I. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988. --------------, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet.I. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2002. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Surabaya: Arkola, t.th.
Wawancara Pribadi Wawancara Pribadi dengan Ahmad Fatemi. Jakarta. 29 Juli 2011. Wawancara Pribadi dengan Hj. Maspuah. Jakarta. 23 Juli 2011. Wawancara Pribadi dengan Maman Taofik Rahman. Jakarta. 22 Juni 2011. Wawancara Pribadi dengan Sri Rahayu. Jakarta. 01 Agustus 2011.
Sumber Hukum Tertulis Hasil Musyawarah Nasional Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XI. Hasil Musyawarah Nasional Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ke XIV.
106
Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No. 1b.3/1/1/1966 tanggal 12 Agustus 1966 Tentang Pembentukan Kota Administrasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah DKI Jakarta. Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya. Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 85 tahun 1961 Tentang Penetapan BP4. Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.
Situs Internet Artikel diakses pada 23 April 2011 dari http//www.antaranews.com/…/mencarikeluarga-sakinah-di-tengah-maraknya-perceraian. Artikel
diakses pada 23 April 2011 dari http://sururudin.wordpress.com/2010/09/19/peran-bp4-dalam-menurunkanangka-perceraian/.
Artikel diakses pada 6 Juli 2011 dari http://rifka-annisa.or.id/go/revitalisasi-peranbp4/. Artikel
diakses pada Rabu, 6 Juli 2011 dari http://kawanlama95.wordpress.com/2009/08/31/daftar-alamat-kua-jakarta/.
107
Sururudin. “Peranan BP4 dalam Menurunkan Angka Perceraian”. Artikel diakses pada 6 Juli 2011 dari http://sururudin.wordpress.com/2010/09/19/perananbp4-dalam-menurunkan-angka-perceraian/. Taufik, “Sejak Dulu BP4 sudah Menangani Perselisihan Rumah Tangga”. Artikel diakses pada 6 Juli 2011 dari http://kua-terentang.blogspot.com/2010/06/kmamendukung-bp4-menjadi-lembaga.html. Wordpress. “Konsep Membina Keluarga Sakinah”. Artikel diakses pada 23 April 2011 dari http://ridoens.wordpress.com/2009/08/13/konsep-membinakeluarga-sakinah/. Wordpress. Artikel diakses pada 23 April http://creasoft.files.wordpress.com/2008/04/keluarga.pdf.
2011
dari
