PERAN DAN FUNGSI KERAPATAN ADAT NAGARI ALAM PAUH DUO KECAMATAN PAUH DUO KABUPATEN SOLOK SELATAN Habibul Asri1 Dian Anggraini Oktavia2 Surya Prahara 3 Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumatera Barat
ABSTRACT The background of this study is the change in the setting of a thriving village governance in public life and the things that arise in the implementation of village governance, such as the overlapping functions of existing institutions in villages, lack of harmony in the relationship between the institution and the nagari limitations fiscal capacity and villages. The purpose of this study was to clarify the roles and functions of Kerapan Nagari Alam (KAN) Alam Pauh Duo. Formulation of the problem is how the duties and functions of Indigenous KAN Alam Pauh district of South Solok. The theory used in this study is the structural functional theory proposed by Robet K. Merton. This type of research is descriptive qualitative research.The technique of collecting data through observation , in-depth interviews , and study documentation. Based on the results of this study concluded KAN role and function as an institution of social control in kenagarian look no further, the role of KAN has been replaced by other social institutions such as the police, and prosecutors. People who have problems immediately reported to the police station and no longer ask for advice to the prince or to KAN. The role and function of KAN in the village government obscured by Badan Musyawarah (BAMUS). Some of the factors that hinder the role and function of KAN in Nagari Alam Pauh Duo government offices Adat Nagari is still riding in walinagari office, Human Resources is still low, the lack of clarity and determination of the main tasks, and functions, as well as the issue of asset are unclear and uncertain, and the absence of regulation KAN. Key words: the roles, functions, KAN
1
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumatera Barat Angkatan 2009 Pembimbing I dan Dosen STKIP PGRI Sumatera Barat 3 Pembimbing II dan Dosen STKIP PGRI Sumatera Barat 2
1
2
PENDAHULUAN meningkat.
Masyarakat
seakan
kehilangan
pemimpin dalam adat, kurangnya perhatian dari Satuan
sistem
pemerintah
terkecil
di
Sumatara Barat adalah Nagari, yang sudah ada sebelum
kemerdekaan
Indonesia.
Pada
masa
Pemerintahaan Nagari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Alam Pauh Duo memiliki peran yang penting untuk kemajuan nagari, seperti mengayomi (membina) seluruh ninik mamak di Nagari Alam Pauh Duo, kusuik manyalasaikan, kok karuah mampajanieh, bekerja sama dengan wali nagari Alam
Pauh
pembangunan
Duo di
dalam
Nagari
melaksanakan
Alam
Pauh
Duo,
melaksanakan tugas-tugas dan program adat di nagari
dalam
pergantian
seorang
penghulu,
penghulu-penghulu baru, memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap ninik mamak. Anak kemanakan serta membantu wali nagari dalam roda pemerintahan.
ninik mamak terhadap masyarakat dan anak kemanakan. Dengan dilaksanakannya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, di Sumatera Barat ditetapkan bahwa Jorong yang merupakan bahagian dari nagari sebagai Desa yang merupakan pelaksana pemerintahan terendah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berhubung dahulu, di samping pelaksana pemerintahan, nagari juga merupakan kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang
Alam Pauh Duo tanggal 22 Mai 2013
di
ungkapkan apabila anak kemanakan menjual tanah terlebih dahulu harus ada tanda tangan atau persetujuan dari ninik mamak. Begitu juga apabila ada sengketa tanah dapat diselesaikan oleh ninik mamak atau KAN. Pernikahan atau perkawinan seorang anak kemanakan di Nagari Alam Pauh Duo
sesuai
dengan
sejarah
perkembangan masyarakat Minangkabau, maka Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Barat melalui Perda No. 13. Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat menetapkan bahwa nagari (baik di kabupaten maupun kota) diurus oleh suatu lembaga yang disebut Kerapatan
mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako, 2) menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan istiadat,
ninik mamak, anak kemanakan sangat takut, segan terhadap ninik mamak dan sangat menghormati ninik mamak serta menjunjung tinggi nila-nila adat. Semenjak berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, status Nagari diganti dengan Desa, dan beberapa jorong ditingkatkan statusnya menjadi Desa. Kedudukan juga
diganti
dan
administrasi
pemerintahan dijalankan oleh para kepala Desa. Masyarakat Alam Pauah Duo mulai mengalami banyak masalah, yang semakin hari semakin
3)
mengusahakan
perdamaian
dan
memberikan kekuatan hukum terhadap anggotaanggota
masyarakat
yang
bersengketa,
serta
memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat.
tidak bisa berlangsung tanpa persetujuan dari para
Nagari
ada
Adat Nagari (KAN) yang berfungsi antara lain: 1)
Berdasarkan wawancara dengan Ketua KAN
Wali
telah
Perda No. 13/1983 menjelaskan tentang hubungan
kerja
kedua
lembaga
tersebut:
(1)”hubungan antara kerapatan Adat Nagari dengan Kepala Desa/Kepala Kelurahan kunsultatif,
(2)
Desa/Kepala pendapat
bila
dianggap
Kelurahan
serta
adalah bersipat perlu
dapat
penjelasan
yang
Kepala
memberikan diperlukan.
Lembaga yang dipimpin oleh para penghulu ini ternyata tidak dapat berfungsi atau mengfungsikan dirinya secara efektif. Pada hakikatnya KAN yang diberi
peranan
dalam
pengurusan
adat
dan
kebiasaan anak Nagari, demi menjaga kesatuan
3
Nagari pada dasarnya adalah lembaga tanpa
adat istiadat yaitu dalam memperhatikan, menjaga,
wewenang dalam urusan Pemerintah (Mustika Zed,
mengembangkan nilai-nilai adat kepada anak
1945).
kemanakan serta pembinaan kehidupan sosial Dengan dibentuknya UU No. 22 tahun 1999
masyarakat.
tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, yang
Pasca kembali ke Pemerintah Nagari Alam
di Sumatera Barat dilaksanakan melalui Perda No.
Pauh
9 tahun 2000, tentang Pemerintahan Nagari, LAN
pandangan masyarakat terhadap Kerapatan Adat
(Lembaga Adat Nagari) atau dengan nama lain
Nagari.
(Kerapatan Adat Nagari) ditetapkan pula sebagai
yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari tidak
salah satu organ Pemerintahan Nagari di samping
memperjuangkan
Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) atau
melaikan kepentingan pribadi anggota Kerapatan
dengan nama lain dan Pemerintah Nagari, dengan
Adat Nagari dan ada pula yang berpendapat positif
fungsi yang tidak berbeda dengan yang ditetapkan
bahwa kedudukan Kerapatn Adat Nagari semakin
oleh Perda No. 13 Tahun 1983.
jelas dengan dikelurkanya Perda No. 13 tahun
Setelah digantinya UU No. 22 tahun 1999
Duo,
beraneka
ragam
pendapat
Ada yang berpendapat negatif,
kepentingan
dan
bahwa
masyarakat,
1983, yang mana Kerpatan Adat Nagari sebagai
terakhir dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang
kesatuan
Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan Perda No.
menetapkan tata tertib dan pelaksanaan rumah
9 Tahun 2000 telah diganti pula dengan Perda No.
tangga sesuai dengan adat dan undang-undang yang
2 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, yang
berlaku di masing-masing nagari.
menetapkan
bahwa
di
Minangkabau
yang
telah
pemerintahan
Dilihat dalam praktik KAN ternyata kurang
terendah di Sumatera Barat (baik di kebupaten
kuat dan posisinya menggantung. Hal ini terjadi
termasuk Mentawai, maupun di kota)
adalah
karena berbagai tugas dan fungsi Ninik Mamak
nagari, menurut Pasal 27, Kerapatan Adat Nagari
yang sebelumnya ada dalam Pemerintahan Nagari,
tetap dimasukkan sebagai salah satu lembaga dalam
kini sudah diambil alih oleh wali nagari. KAN
struktur Pemerintahan Nagari, di samping Bamus
sering pula kalah wibawa dengan pemerintah
Nagari dan Pemerintah Nagari, yang fungsinya
nagari, bahkan tak jarang terjadi pertikaian antara
ditetapkan melalui Perda Kabupaten/ Kota.
kedua lembaga ini. Kehidupan dalam Nagari
Berdasarkan
pelaksana
adat
Perda No. 2 tahun 2007
mengalami banyak perubahan karena tidak lagi
menyatakan bahwa KAN hanya menjadi pedoman
utuhnya tungku tiga sajarangan (Ninik Mamak ,
bagi kebijakasanaan yang akan diambil oleh
Alim Ulama, Cadiak Pandai).
Pemerintahan Nagari. Oleh karena itu posisi KAN
Nagari Alam Pauh Duo merupakan salah
yang tidak begitu jelas ditambah lagi tidak
satu dari empat Nagari yang terdapat di kecamatan
memiliki wewenang dalam urusan pemerintahan
Pauah Duo yang sudah mengalami perubahan dari
yang sebelumnya ada dalam pemerintahan Nagari
sistem Pemerintahan Desa ke Nagari. Pada masa
sehinga KAN kalah wibawa dengan pemerintahan
Pemerintahan Desa sarana
Desa. Bagaimana bisa bertahan apabila antara
disediakan jumlahnya masih terbatas sedangkan
KAN dengan pemerintahan Nagari tidak sejalan
penduduknya semakin meningkat. Pasca kembali
dan bersatu. Hal tersebut juga berdampak terhadap
ke
peran Kerapat Adat Nagari Alam Pauh Duo yaitu
mengalami kemajuan dari segi pendidikan, namun
kurang terlaksana dengan baik dilihat dari bidang
sengketa tanah sering terjadi. Kemudian muncul
Pemerintahan
Nagari
dan prasarana yang
Alam
Pauah
Duo
4
aspirasi masyarakat Nagari Alam Pauh Duo seprti
Untuk membahas peranan dan fungsi dalam
ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, orang tua
penelian ini, peneliti mengunakan teori fungsional
dan
dilakukanya
struktural yang dikemungkakan oleh Robet K.
pemekaran terhadap Pemerintah Nagari Alam Pauh
Merton. Merton menekankan tindakan-tindakan
Duo agar kemajuan dapat dirasakan secara merata
yang berulang kali atau baru yang berhubungan
oleh
dengan bertahanya suatu sitem sosial dimana
pemuda
yang menghendaki
masyarakat.
Keinginan
tersebut
dapat
diwujudkan setelah dikeluarkan peraturan Daerah
tindakan itu
Kabupaten Solok Selatan yang tertuang dalam
pembedaan
lembaran Daerah tahun 2011, maka pada tahun
subjektif. Tujuan atau orentasi individu dan
2011 Pemerintah Nagari Alam Pauh dimekarkan
konsekuensi sosial objektif yang muncul dari
menjadi empat Nagari yaitu (1) Alam Pauh Duo,
tindakan itu (Doyle Paul Jhonson, 1986).
(2) Pauh Duo Nan Batigo, (3) Nagari Kapau, (4)
berakar. yang
Peran
Merton
tajam
yang
melihat
antara
dijalankan
suatu
motif-motif
oleh
Luak Kapau. Jadi jumlah Pemerintah di Nagari
mempunyai
Alam Pauh Duo sebanyak empat Nagari dan
terhadap sistem sosial, konsekuensi yang muncul
dipinpin oleh empat Wali Nagari yang sebelumnya
dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh KAN
hanya merupakan kampung, walaupun Nagari
dalam perannya terhadap kembali kepemerintahan
Alam Pauh Duo telah dimekarkan menjadi empat
nagari dapat berupa konsekuensi manifes (manifes
Nagari namun tetap memiliki satu lembaga
atau konsekuensi laten).
Kerapatan Adat Nagari (KAN).
konsekuensi-konsekuensi
KAN objektif
Berhubungan
Konsekuensi manifes adalah konsekuensi-
Nagari adalah satu sistem pemerintahan terendah,
konsekuensi objektif yang membantu penyesuaian
dalam struktur masyarakat Minangkabau. Sifatnya
atau adaptasi dari sistem tersebut. Konsekuensi
multi dimensi dan multi fungsi. Nagari mempunyai
yang diakui keberadaanya melalaui suatu sistem
aspek formal dan informal. Secara formal dia
baik berupa lembaga, organisasi atau suatu
adalah bahagian yang integral dari pemerintahan
perkumpulan, yang akan menjadi acuan bagi pada
nasional. Secara informal dia adalah unit kesatuan
individu
adat dan budaya Minangkabau.Tuntutan perubahan
suatu
pengaturan tentang penyelenggaraan pemerintahan
manifest dapat juga dikatakan sebagai fungsi yang
nagari
dihendaki. Diakui dan didasari keberadaan dalam
juga
memperhatikan
dinamika
yang
berkembang di tengah kehidupan masyarakat dan hal-hal
yang
penyelenggaraan
timbul
dalam
pemerintahan
implementasi nagari,
untuk berprilaku dan bertindak dalam
sistem.
Dengan
demikian
konsekuensi
suatu lembaga, organisasi atau perkumpulan. Menurut Toha (1983:10) pengertian peranan
seperti
dapat dijelaskan bahwa “suatu peranan dirumuskan
tumpang tindihnya fungsi lembaga-lembaga yang
sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur yang
ada di nagari, kurang harmonisnya hubungan antar
ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau
lembaga nagari dan keterbatasan kemampuan
karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.”
keuangan daerah dan nagari. Tujuan
dari
penelitian
Pemerintah adalah segala urusan yang adalah:
dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan
Kerapan Adat
kesejahtraan masyarakat dan kepentigan negara
Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo
(Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga,
Kabupaten Solok Selatan.
2007). Sistem pemerintahan dapat dilihat dari tiga
Menjelaskan peran dan fungsi
ini
fungsi lembaga yang mengacu pada triaspolitika
5
sebagai mana diajukan John Lock dan diterapkan
Nagari menurut proses pembentukanya banyak
sebagai besar negara di dunia, yaitu badan
yang bermula dari banjar menjadi teratak (Dusun),
legislatif, badan yudikatif dan eksekutif. Lembaga
kemudian koto baru nagari, sehingga kemungkinan
eksekutif
lembaga
nagari itu justru hanya terdiri dari orang yang
hukum
dan
yang
menerapkan
amanat
perundanga-undangan
serta
serunpun (Amir).
Nagari merupakan kesatuan
menjalankan mandat perencanaan, pengelolaan dan
masyarakat hukum adat yang mempunyai susunan
pengembangan sumberdaya negara. Fungsi ini
asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat
dipegang oleh lembaga-lembaga
administrasi
istimewa.
negara
badan-badan
seperti
departemen
dan
Arti
Nagari
merupakan
pemerintahan
sebuah
dengan struktur dan susunan yang asli yakni adat
multiproses
yang
bertujuan
adat
bentuk
pemerintah (Edi Suharto,2011). Pemerintah adalah sistem
berdasarkan
suatu
minangkabau
memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan
minangkabau,disampingmelaksanakanpemerintaha
yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil
n secara umum (pemerintahan umum) dalam
(Taliziduhu Ndraha,2003).
negara kesatuan Republik Indonesia (Musyair
Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum
Zainuddin,2008).
adat dalam Kabupaten Solok Propinsi Sumatera
Lembaga kerapatan adat nagari (KAN)
Barat, yang mempunyai wilayah dengan batasan-
adalah
batasanya tertentu , mempunyai harta benda
Mamak atau Penghulu yang mewakili suku atau
kekayaan sendiri, berwewenang mengatur dan
kaumnya dibentuk berdasarkan atas hukum adat
mengurus
nagari setempat. Dimana lembaga kerapatan adat
rumah
tangganya
sendiri,
(Perda
Kabupaten Solok No. 8 tahun 2007).
yang otonom, ia merupakan republik mini dengan yang
Ninik
dalam hal urusan adat serta hukum adat dalam suatu nagari( Helmy Panuh,2012). Studi relevan yang Berkaiatan dengan topik
mempunyai pemerintahan sendiri, dan mempunyai
Kerapatan Adat Nagari (KAN), sudah ada beberapa
adat
tulisan yang membahas dalam bentuk skripsi.
yang
anggota-anggotanya
bagi
daripada
angota-angotanya,
sendiri
jelas
himpunan
nagari (KAN) ini merupakan lembaga tertinggi
Nagari merupakan kesatuan masyarakat adat
teritorial
merupakan
mengatur
kehidupan Nagari
Antara lain Sartika Ayu (2008). Yang berjudul
merupakan kumpulan dari beberapa koto. Dalam
“Peran Tungku Tigo Sajarangan” di Nagari
sebuah koto sudah ada dua tiga suku, tetapi dalam
salimpang pasca diberlakukannya perda propinsi
suatu Nagari harus ada empat suku yang dipimpiya
Sumbar nomor 9 tahun 2000 tentang kentuan
oleh datuk (Edison,2010). Nagari harus mempunyai
pokok
batas-batas
harus
membahas keberadaan Tungku Tigo Sajarangan
ditentukan melalui rapat musyawarah dengan
dalam nagari terpingirkan sehingga otoritas mereka
Nagari-Nagari yang ada di sekelilingnya, rapat
menjadi merosot dengan tajam, perananya diambil
sesama penghulu antar Nagari. Nagari merupakan
oleh lembaga-lembaga formal pemerintah.
suatu
wilayah
(Imran
tata
Manan).
kenagarian
kesatuan politik dan
yang
Negari induk dan kawasan pemukiman satelit dan oleh
suatu
Nagari.
Dalam
studi
ini
geografis utama
Minangkabau yang secara historis terdiri dari suatu
diperintah
Pemerintah
dewan
Nagari
METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan
yang
yaitu mulai dari bulan November tahun 2013
merupakan komonitas penghulu (Elizabeth,2007).
sampai bulan Februari tahun 2014. Penelitian
6
dilaksanakan Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan
adat,
Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini
persengketaan atau perkara perdata adat.
menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe
juga
dalam
hal
adanya
2. Fungsi Kerapatan Adat Nagari
deskriptif berupa mendeskripsikan, menganalisa,
KAN di tingkat Nagari adalah badan
mencatat dan meginterpretasikan kondisi-kondisi
otonom yang ditetapkan oleh anak Nagari,
yang terjadi secara tepat.
terikat kaum dalam Nagari, dan memegang asal
Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data
usul serta kewenangan. Dalam
pelaksanaan
Kerapatan
adat
penelitian ini adalah observasi yaitu : Pada tahap
nagari (KAN) sebagai lembaga terdepan dalam
observasi,
pemasyarakatan
peneliti
melihat
bagaimana
peran
pengimplementasian
Adat
kerapatan adat nagari Alam Pauh Duo. Dalam
Basandi Syarah-Syarah Bersandi Kitabullah
melakukan
peneliti
(ABS-SBK) perlu mendapat perhatian dari
peneliti
berbagai
Mewawancarai
wawancara Ketua
pertama
KAN.
Ketika
pihak
termasuk
dari
pemerintah
mewawancarai keua KAN beliau menggunakan
daerah, sehingga nilai ABS-SBK itu benar-
bahasa Minang, sehingga peneliti tidak ada
benar terlaksana di masyarakat nagari.
kesulitan dalam proses wawancara. Begitu juga
Saat ini fungsi KAN sebagai lembaga
ketika peneliti mewawancarai informan yang lain
kontrol sosial dalam kenagarian tidak terlihat
juga menggunakan bahasa daerah setempat dan
lagi, peranan KAN telah tergantikan oleh
bahasa Minang. Pada saat peneliti mewawancarai
lembaga
informan peneliti mendapat sambutan yang baik
kejaksaan.
dan ramah. Wawancara dilakukan dirumah masing-
masalah langsung saja menyelesaikan masalah
masing informan. Model analisis data penelitian ini
dengan melapor ke kantor polisi dan meminta
adalah menggunakan teknik Trianggulasi data.
saran lagi ke penghulu ataupun kepada KAN
HASIL PENELITIAN
(kerapatan adat nagari). Hal ini juga yang
sosial
lain
Masyarakat
seperti
kepolisian,
yang
mempunyai
membuat fungsi dan peranan mamak menjadi Berdasarkan
hasil
penelitian
di
lapangan di dapat :
3. Hubungan Kerja Kerapatan Adat Nagari
1. Peran KAN Pasca Pemerintahan Nagari a. Sebagai Lembaga
lembaga
dengan Pemerintahan Nagari
yang mengurus dan KAN di tingkat nagari adalah badan
mengelola adat di Nagari b. Sebagai
berkurang di minagkabau.
pendidikan
dan
otonom
yang memegang asal usul serta
kewenangan ulayat Nagari. Keanggotaan KAN
pengembangan adat c. Sebagai Lembaga Peradilan Adat
seluruhnya terdiri dari penghulu di Nagari,
d. Mengurus urusan hukum Adat dan adat
bagian dari tungku tigo sajarangan, dimuliakan oleh anak Nagari, disebut nan gadang basa
Istiadat dalam Nagari e. Memberikan kedudukan hukum menurut hukum
adat
terhadap
hal-hal
yang
batuah.Jalan terbaik adalah menjadikan KAN sebagai bagian dari BAMUS Nagari.
menyangkut harta kekayaan masyarakat
Sewajarnya, tampak nyata hubungan
guna kepentingan hubungan keperdataan
antara adat dan pemerintahan di tingkat Nagari. Saling topang menopang dan serasi. Melalui
7
BAMUS
Nagari,
diharapkan
dapat
Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan,
menggerakkan kembali peran dan fungsi ninik
dapat disimpulkan sebagai berikut:
mamak, yang selama ini tidak optimal berperan
1. Peran dan fungsi KAN sebagai lembaga
membangun
Nagari,
yang
:
kontrol sosial dalam kenagarian tidak terlihat
Kurangnya figure penghulu dan pemangku adat
lagi, peranan KAN telah tergantikan oleh
yang
lembaga
sudah
disebabkan
banyak
merantau,
sosial
lain
seperti
kurangnya pengkaderan ninik mamak untuk
kejaksaan. Masyarakat
memimpin Nagari.
masalah
Nagari
dalam
saja
menyelesaikan
tanpa meminta saran lagi ke penghulu
Pelaksanaan
ataupun kepada KAN (kerapatan adat nagari).
Pemerintahan Nagari Kekhawatiran
yang mempunyai
masalah dengan melapor ke kantor polisi dan
4. Pelaksanaan Peran dan Fungsi Kerapatan Adat
langsung
kepolisian,
akan
hilangnya
nilai
2. Peran dan fungsi Kerapatan Adat Nagari
filosofi adat basandi syarak syarak basandi
(KAN)
kitabullah (ABS-SBK) akan semakin beralasan,
tersamarkan oleh BAMUS, seharusnya KAN
dan bukan tidak mungkin adat akan tinggal
adalah
slogan serta hanya tercatat dalam lembaran
pemerintahan Nagari.
sejarah,
bila
kekhawatiran
itu
dalam
mitra
pemerintahan
dalam
musyawarah
nagari
bagi
menjadi
3. Beberapa faktor yang menghambat peran dan
kenyataan, adalah sesuatu yang sulit untuk
fungsi KAN dalam pemerintahan nagari
dibantah. Maka untuk itu kebijakan KAN akan
Alam Pauh Duo adalah kantor Kerapatan
menjadi pedoman bagi pemerintahan nagari
Adat Nagari masih menumpang di kantor
menyusun peraturan-peraturan nagari
walinagari, Sumber Daya Manusia masih
yang
berhubungan dengan kebaikan masyrakat. Berdasarkan
hasil
penelitian
rendah, tidak adanya kejelasan dan penetapan ada
tupoksi, persoalan aset tidak jelas dan tidak
beberapa faktor yang mempengaruhi peran
pasti, dan belum adanya regulasi KAN
KAN dalam pemerintahan nagari tersebut, Pertama;
Kelembagaan.
Kerapatan
Adat
Saran Berdasarkan hasil penelitian ini dapat
Nagari lebih banyak yang tidak punya kantor sendiri.
Kedua;
(SDM) pengurus perkantoran,
Sumber
Daya
belum
dibekali
1.
Sebaiknya pemerintahan nagari menjadikan KAN sebagai mitra keja yang sejajar dengan
fungsi
BAMUS, karena apapun permasalahan yang
(tupoksi), tidak adanya kejelasan dan penetapan
ada di adat diselasaikan terlebih dahulu di
tupoksi, Keempat; pendataan aset lembaga,
KAN.
Tugas
pokok
dan
ilmu
dikemukakan saran-saran sebagai berikut :
organisasi.
Ketiga;
manajemen
Manusia
dan
sampai saat ini persoalan aset menjadi semakin
2.
Agar
dilakukan
pembinaan
secara
tidak jelas dan tidak pasti, Kelima; Belum
berkesinambungan terhadap sumber daya
adanya regulasi KAN,
manusia pembinaan
KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian, tentang peran
KAN
oleh
pemerintah
administrasi,
fasilitas
berupa dalam
rangka menjalankan tupoksi dari KAN, serta bantuan keuangan
KAN dalam pemerintahan Nagari Alam Pauh Duo
8
2. DAFTAR PUSTAKA 3. Amir, 2011. Adat Minangkabau Polo danTujuan Hidup Orang Minang. Jakarta: Citra Harapan Prima. Bakhtiar,
Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari Pernag Nagari Alam Pauh Duo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pemerintahan Nagari Alam Pauh Duo.
4.
2005. Ranah Minang ditegah Cengkeraman kristenisasi. Jakatara: PT Bumi Aksara.
Edi Sohardono.1994. Tiori Peran (Konsep, Deviasi dan implikasainya) Jakarta: Gramedia Pustaka Pusat. Edison.et al. 2010. Tamabo minangkabau dan hukum adat di minangkabau. Kristal Multimedia Imran manan. 1995.Birokrasi modren dan otoritas Tradisional di minangkabau, Sumatara Barat Padang: yayasan pengkajian kebudayaan minangkabau Kamus Beasar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga tahun 2007. Jakarta: Balai Pustaka. Mustika Zed,et al.1998.Sumatra Barat di Pangung Sejarah 1945-1995 Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. zainuddin.2008. implementasai pemerintahaan Nagari berdasarkan hak asal usul adat minangkabau. Yokyakarta: ombak. Soejono soekanto .1981. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: PT Raja Granpindo Persada. Taliziduhu ndaraha,2003. kybernology( ilmu pemerintah baru). Jakatara: PT Rineka Cipta. Yondri,at al. 2010.Peran KAN dalam Mengsukseskan Program Pemerintah Nagari di Nagari Sariak. BPSNT Padang Press Musyair
Skripsi Ayu, Sartika. 2008. Peran Tungku Tigo Sajarangan di Nagari Salimpang Diberlakukannya Perda Propinsi Sumbar Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Poko Pemerintah Nagari. Skripsi FIS UNP: Padang Perundang-undangan 1. Perda Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari
9
