PERAN BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM ERA TRANSISI DAN PENGGUNAAN MEKANISME TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
Jakarta, 29 Mei 2008 1
Apakah itu Intelijen ? Intelijen memiliki beberapa makna : Intelijen sebagai Organisasi : Adalah badan/dinas yang disusun, dilengkapi dengan sumber daya dan kemampuan serta kewenangan untuk melaksanakan proses manajemen dan aktivitas intelijen yang menjadi tugas dan fungsinya.
2
Intelijen sebagai knowledge Adalah informasi yang telah diolah melalui evaluasi, analisis, korelasi dan penafsiran sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
3
Intelijen Sebagai Aktivitas Adalah serangkaian penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang dilakukan untuk memperoleh informasi, mengamankan obyek/ aktivitas tertentu dan menciptakan kondisi tertentu serta dapat dilaksanakan secara terbuka dan tertutup.
4
Badan Intelijen Negara (BIN) Kedudukan BIN adalah lembaga pemerintah non Departemen, dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.
5
Tugas BIN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6
Fungsi a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen
b. Penyampaian
produk pertimbangan untuk pemerintah
intelijen sebagai bahan menentukan kebijakan
c. Perencanaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan operasi intelijen di bidangnya
d. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BIN
e. Operasi kontra intelijen 7
STRUKTUR ORGANISASI BIN KA BIN WAKA BIN SESTAMA IRTAMA DEPUTI – I – LUAR NEGERI DEPUTI – II – DALAM NEGERI DEPUTI – III – KONTRA INTELIJEN DEPUTI – IV - PRODUKSI DEPUTI – V – TEKNOLOGI STAFF Ahli Bidang Politik STAFF Ahli Bidang Ekonomi STAFF Ahli Bidang Hukum STAFF Ahli Bidang Sosial Budaya STAFF Ahli Bidang Hankam POS WIL - POSWIL 8
Beberapa Pemahaman Pokok Tentang Intelijen Negara 1. Intelijen Negara berstatus sebagai lembaga pemerintah yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional dengan tugas, fungsi dan kewenangan melakukan aktivitas intelijen dalam rangka pencegahan, penangkalan dan atau penanggulangan ancaman terhadap keamanan nasional.
9
2.
Mengingat sifat kerahasiaan dalam aktivitas intelijen, maka dalam hal apapun personil intelijen wajib memegang teguh rahasia intelijen. Setiap personil intelijen wajib memenuhi kriteria moral/kepribadian yang non partisan, netral dalam kehidupan politik tidak terlibat dalam politik praktis, memiliki kecakapan tertentu serta memiliki sifat patriotik dalam membela negara. Pelanggaran terhadap kerahasiaan intelijen dan kode etik intelijen adalah tindak pidana yang diancam hukuman menurut UU. (Guiding Principles : PANCASILA, UUD 1945)
Setia
kepada
NKRI, 10
3. Pelaksanaan fungsi intelijen oleh personil intelijen yang karena resiko tugas dianggap membahayakan keselamatan jiwanya wajib diberikan perlindungan fisik/nonfisik termasuk bagi keluarganya.
11
4. Agar Badan Intelijen Negara dalam melakukan aktivitas intelijen secara efektif, memerlukan kewenangan khusus yang diatur dengan undang-undang.
12
5. Komuniti Intelijen Negara sebagai pelaksana fungsi intelijen terdiri dari : - Badan Intelijen Negara - Badan Intelijen TNI - Badan Intelijen Kepolisian RI - Intelijen Kejaksaan - Unsur Intelijen lain di Departemen dan Lembaga
13
SPEKTRUM ANCAMAN TERHADAP KEAMANAN NASIONAL 1.
2.
3.
Dalam perspektif intelijen, isu-isu terorisme, separatisme, konflik sosial maupun permasalahan kelompok radikal, subversi, spionase, sabotase, masalah perbatasan dan kejahatan terorganisir merupakan ancaman yang paling menonjol. Secara spesifik ancaman terhadap keamanan nasional yang menjadi prioritas perhatian dari sisi intelijen adalah mencakup tiga masalah krusial, yaitu terorisme, separatisme dan konflik sosial. Ke depan intelijen dituntut untuk mampu mengantisipasi dan memberikan peringatan dini mengenai hal-hal yang terkait dengan ancaman tersebut.
14
TIGA MASALAH KRUSIAL TERORISME 2. SEPARATISME - Aceh - Papua - Maluku 3. KONFLIK SOSIAL 1.
15
POTENSI ANCAMAN LAINNYA 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Subversi Spionase Sabotase Kelompok radikal Masalah perbatasan Kejahatan terorganisir
16
Agenda Intelijen Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai
→ 2 sasaran pokok
Sasaran Pertama Semakin kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dan Bhineka Tunggal Ika yang tercermin dari : - tertanganinya kegiatan-kegiatan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. - Meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap bahaya terorisme
17
Sasaran Kedua - Meningkatnya rasa aman dan damai tercermin dari menurunny a ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok maupun golongan
18
Prioritas : (1) Pencegahan dan penanggulangan separatisme terutama di Aceh, Papua dan Maluku dengan kebijakan komprehensif termasuk menindak dengan tegas aksi separatisme dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat sipil
19
(2) Pencegahan dan penanggulangan terorisme
yang diarahkan untuk menyusun dan menerapkan kerangka hukum anti terorisme yang efektif, meningkatkan kemampuan dan kapasitas kelembagaan anti terorisme, serta memantapkan penanggulangannya dan meningkatkan kerjasama untuk memerangi terorisme
(3) Pencegahan dan penanggulangan konflik sosial di sejumlah daerah, khususnya Palu – Poso, Maluku dan Kalimantan 20
-Transparansi - Akuntabilitas - Efektifitas
21
Paradigma Baru Dalam Pelaksanaan Tugas Intelijen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Mendukung Demokrasi Supremasi Hukum Penghormatan HAM Transparansi *) Akuntabilitas *) Efektifitas Non-Partisan
*) sesuai ketentuan UU 22
Landasan Hukum Pasal 28J UUD 1945 Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban dalam suatu masyarakat demokratis. 23
Landasan Hukum 1.
Inpres No. 4 Tahun 2002 Tentang Tindak Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Bom Bali.
2.
Inpres No. 5 Tahun 2002 Tentang Koordinasi Intelijen Negara.
3.
UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
4.
Perpres No. 52 Tahun 2005 Perubahan ke tujuh atas Kepres No. 110 Tahun 2001 Tentang unit organisasi dan tugas eselon I LPND.
5.
RPJMN 2005-2009 dan Program Tahunan. 24
LANDASAN HUKUM KUHP (Beberapa contoh Pasal dalam KUHP):
Pasal 112 Barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keteranganketerangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 25
Pasal 113 (1) Barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, suratsurat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar atau benda-benda yang bersifat rahasia dan bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunannya benda-benda itu diketahui olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 26
Pasal 124 (1)
(2)
Barang siapa dalam masa perang dengan sengaja memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh, diancam dengan pidana penjara lima belas tahun Diancam dengan pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun jika sipembuat : 1. Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh peta, rencana, gambar atau penulisan mengenai bangunan-bangunan tentara; 2. Menjadi mata-mata musuh, atau memberi pondokan kepadanya. 27
Pasal 430 (1) Seorang pejabat yang melampaui kekuasaannya, menyuruh memperlihatkan kepadanya atau merampas surat, kartu pos, barang atau paket yang diserahkan kepada lembaga pengangkutan umum atau kabar lewat kawat yang dalam tangan pejabat telegrap untuk keperluan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
28
UU KIP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN Pasal 17 c. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu antara lain: 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
29
2.
Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
3.
Sistem Intelijen Negara
30
UU KIP Informasi yang tidak diberikan oleh Badan Publik Pasal 6 3.
Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Informasi yang dapat membahayakan negara; b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. 31
Pengawasan Terhadap Badan Intelijen 1. 2. 3.
4. 5.
Pengawasan Internal : - Menjamin kebijakan dan UU dijalankan secara efisien dan profesional Kontrol Eksekutif - Penugasan dan penentuan prioritas, pengendalian operasi Pengawasan Parlemen - Cheks and balances Mengawasi kebijakan umum, anggaran Pengawasan Auditor Negara Pengawasan Masyarakat 32
Kesimpulan - UU Intelijen amat mendesak dibuat. - Perlu kewenangan Khusus kepada Badan Intelijen Negara untuk menghadapi ancaman terhadap Kedaulatan dan keamanan nasional yang dimuat dalam UU Intelijen. - Perlu dukungan semua pihak (legislatif, eksekutif, yudikatif dan masyarakat) untuk suksesnya tugas intelijen.
33
Lampiran Legislasi di Bidang Intelijen (Security) di Beberapa Negara KANADA : 1. The Security of Information Act 2001 (Dec. 18, 2001). 2. The Canadian Security Intelligence Service Act 1984. 3. The Charities Registration (Security Information) Act 2001. 4. The Anti-Terrorism Act 2001.
34
AUSTRALIA 1. The 1997 Office of National Assessments Act. 2. The Australian Security Intelligence Organization Act 1956-73 (ASIO) 3. The ASIO Amandment Act 1999 4. The Intelligence Service Law 2001 5. The Australian Security Intelligence Organization Legislation Amandment (Terorism)(Bill 2002) 6. Federal Information Act 1982.
35
USA 1. 2.
3.
4. 5.
The National Security Act (1947) (Membentuk CIA) The Counter intelligence Act of 2007. (sebagai respon terhadap isu ancaman keamanan yang diidentifikasi oleh FBI atas spionase terhadap Laboratorium Tenaga Nuklir Nasional) The USA Patriot Act of 2001. (UU anti teror yang memperluas kewenangan investigasi dan koleksi intelijen, otorisasi tambah anggaran untuk peningkatan kemampuan Badan Keamanan Federal dalam (Providing Appropriate Tools Required to Intercept and obstruct terorism) Bio-Terorism Prevention Act 2001 The Intelligence Authorization Act of Fy 2002 36
6. 7.
8. 9.
A Homeland Security Information Sharing Act. Federal Bureau of Investigation Reform Act of 2002. (Meningkatkan pengawasan terhadap FBI yang telah diberikan kewenangan khusus dalam perang melawan teror) Presidential Executive Order. 13224, 13228, 13260. The Freedom of Information Act.
37
38
