Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0180 pp. 56- 65
10 Pages
PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH HARTA BERSAMA MELALUI JUAL BELI OLEH SUAMI ATAU ISTERI (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar) Abdul Kahar1, Ilyas Ismail2, Suhaimi2, 1)
Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Abstract: Regulation of the Minister of Agrarian / Head of National Land Agency number 3 of 1997, a trade agreement of land rights made with the knowing or approving of the husband or wife. In the certificate of the trade itself must be included the approval of both sides (husband or wife). Before taken out the State Minister of Agrarian Affairs / Head of National Land Agency number 3 of 1997, all trade agreement of land rights is performed without the knowing or without the approving of the husband or wife. Consideration of law need the approval of the husband or wife in a transfer of land rights as common property is to fulfill the requirements specified in the legislation and to minimize or avoid the legal problems later on. While the factors causing the transfer of land rights as common property without the approval of the husband or wife because not knowing of any requirement in the form of a husband or wife approval to transfer land rights of common property and one of the sides must give the approval (husband or wife) had died. Thetransfer of ounership right through the trade of common property without the approval of the husband or wife does not give legal consequences on real, because the State Minister of Agrarian / Head of National Land Agency number 3 of 1997 does not regulate on firm this issue. Factors causing the trade of land rights as common property created by A Law Postgraduate Studento of Syiah Kuala University certificate of trade without the approval of the wife or husband because lack of firmness of the laws that govern them and no sanctions as well as the legal consequences. Keywords: Transfer of Ouner ship Rights, Marital Property, Sales and Purchase
Abstrak: Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 menentukan bahwa perjanjian jual beli hak milik atas tanah dilakukan dengan sepengetahuan atau persetujuan suami atau isteri. Dalam akta jual beli itu sendiri dicantumkan harus adanya persetujuan kedua belah pihak (suami atau isteri). Sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, semua perjanjian jual beli hak milik tanah dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan suami atau isteri. Pertimbangan hukum perlunya persetujuan suami atau isteri dalam peralihan hak milik atas tanah sebagai harta bersama adalah untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan untuk meminimalisir atau menghindari persoalan hukum di kemudian hari. Faktor penyebab terjadinya peralihan hak milik atas tanah sebagai harta bersama tanpa persetujuan suami atau isteri karena tidak mengetahui adanya persyaratan berupa persetujuan suami atau isteri dalam peralihan hak milik atas tanah harta bersama dan salah satu pihak yang harus memberi persetujuan (suami atau isteri) telah meninggal dunia. Peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli harta bersama tanpa persetujuan suami atau isteri tidak memberikan akibat hukum secara nyata, karena Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tidak tegas mengatur masalah ini. Faktor penyebab jual beli hak milik atas tanah sebagai harta bersama dibuatkan akta jual beli oleh PPAT tanpa adanya persetujuan isteri atau suami disebabkan tidak tegasnya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan tidak adanya sanksi serta akibat hukumnya. Kata Kunci: Peralihan Hak, Harta Bersama, Jual Beli
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
- 56
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di
PENDAHULUAN
Pasal 20 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (yang disebut dengan undangundang Pokok Agraria dan disingkat dengan UUPA) menyatakan bahwa : “hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”. Salah satu bentuk perbuatan hukum yang dapat dilakukan dalam peralihan hak milik atas tanah tersebut adalah jual beli.
mana dalam Pasal 37 ayat (1) dinyatakan bahwa: Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar,hibah,pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuatolehPPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jual beli adalah suatu perjanjian antara
Ketentuan tersebut di atas mensyaratkan
penjual dan pembeli, di mana pihak yang satu
bahwa peralihan hak atas tanah (termasuk jual
(penjual)
untuk
beli), baru dapat didaftarkan apabila perjanjian
menyerahkan sesuatu barang atau benda dan
jual beli hak atas tanah tersebut dapat
pihak yang lainnya (pembeli) untuk membayar
dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh
harga yang telah dijanjikan. Dengan demikian
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dengan
jual beli hak milik atas tanah adalah suatu
demikian dapat dikatakan bahwa secara implisit
penyerahan hak milik atas tanah oleh penjual
ketentuan
kepada pembeli untuk selama-lamanya dan
perjanjian jual beli hak atas tanah harus
pembeli menyerahkan harganya kepada penjual.
dilakukan di depan PPAT dan hal ini dibuktikan
mengikatkan
dirinya
Berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian jual beli hak milik atas tanah tidak diatur di
tersebut
mensyaratkan
bahwa
dengan adanya akta PPAT dimaksud. Berikut
ini
dikemukakan
salah
satu
dalam UUPA, karena perjanjian jual beli itu
transaksi (perjanjian) jual beli hak milik atas
sendiri tidak termasuk Hukum Agraria atau
tanah
Hukum Tanah, melainkan termasuk Hukum
Kecamatan Kuta Cot Glie dengan Nomor Akta
Perjanjian atau Hukum Perutangan. Akan
462/KCG/IV/2012 tanggal 26 April 2012.
tetapi, proses pelaksanaan jual beli hak milik
Dalam proses jual beli tersebut PPAT menolak
atas
untuk menandatangani akta jual beli karena
tanah
dilakukan
menurut
peraturan
yang
dilakukan
di
depan
PPAT
perundangan-undangan di bidang agraria atau
pihak
pertanahan.
untuk
isterinya ke Kantor PPAT (Kantor Camat Kuta
membuktikan benar atau tidaknya telah terjadi
CotGlie) untuk memberikan persetujuan dan
perbuatan hukum (perjanjian) jual beli hak atas
menandatangani akta jual beli hak milik atas
tanah. Di samping itu, juga dimaksudkan untuk
tanah tersebut, padahal tanah tersebut bukan
adanya kepastian hukum terhadap pemilik hak
harta bersama melainkan harta bawaan suami.
atas tanah. Misalnya, Peraturan Pemerintah No.
PPAT baru menandatangani akta jual beli
57 -
Hal
ini
dimaksudkan
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
penjual
tidak
dapat
menghadirkan
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala tersebut
setelah
pihak
penjual
dapat
Van Dunne mengartikan perjanjian adalah
menghadirkan isterinya di Kantor PPAT dan
“suatu hubungan hukum antara dua pihak atau
memberikan
lebih
persetujuan
sekaligus
kata
sepakat
untuk
menimbulkan akibat hukum”.
menandatangani akta jual beli tersebut. Sementara itu dalam kasus yang lain, PPAT Kecamatan Kuta Cot Glie
berdasarkan
bersedia
Dengan membuat perjanjian, pihak yang perjanjian,
mengadakan
secara
“sukarela”
menandatangani Akta Jual Beli hak milik atas
mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu,
tanah (Akta Nomor 513/KCG/X/2012 tanggal
berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu
17 Oktober 2012), padahal hak milik atas tanah
guna kepentingan dan keuntungan dari pihak
tersebut merupakan harta bersama suami isteri
terhadap
yang bersangkutan.
mengikatkan tanggungan
siapa
ia
telah
berjanji
atau
diri,
dengan
jaminan
atau
berupa
harta
kekayaan
yang
dimiliki dan akan dimiliki oleh pihak yang
KAJIAN KEPUSTAKAAN
Dalam KUH Perdata pengertian perjanjian
membuat
perjanjian
telah
Dengan
sifat
mengikatkan
berbunyi : “Suatu perjanjian adalah suatu
sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud
mengingatkan dirinya terhadap satu orang lain
dari pihak yang membuat perjanjian. Suatu
tersebut.
yang
diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang
atau lebih”.
diri
atau
perjanjian
menimbulkan
suatu
Definisi perjanjian yang terdapat di dalam
hubungan antara pihak-pihak dalam perjanjian,
ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata tersebut
yang dinamakan perikatan. Hubungan antara
menurut Mariam Darus Badrulzaman adalah
perikatan
tidak lengkap, dan terlalu luas. Tidak lengkap
perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian
karena yang dirumuskan itu hanya mengenai
merupakan sumber terpenting yang melahirkan
perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena
perikatan.
dapat mencakup hal-hal janji kawin, yaitu
dan
Peralihan
perjanjian
hak
atas
adalah
tanah
bahwa
merupakan
perbuatan di dalam hukum keluarga yang
sesuatu hal yang menyebabkan hak atas tanah
menimbulkan perjanjian juga”.
berpindah atau beralih dari seseorang/Badan
Purwahid Patrik merumuskan ”perjanjian
Hukum kepada orang lain/Badan Hukum.
adalah merupakan perbuatan hukum, perbuatan
Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena
hukum adalah perbuatan-perbuatan di mana
perbuatan
untuk terjadinya atau lenyapnya hukum atau
Peralihan hak atas tanah yang terjadi karena
hubungan
yang
perbuatan hukum adalah peralihan hak atas
dikehendaki oleh perbuatan orang atau orang-
tanah yang sengaja dilakukan dengan tujuan
orang itu”.
agar hak atas tanah berpindah dari pihak yang
hukum
sebagai
akibat
hukum
dan
peristiwa
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
hukum.
- 58
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala mengalihkan kepada pihak yang menerima
dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan
pengalihan hak atas tanah tersebut. Dalam hal
yuridis normatif dilakukan dengan cara terlebih
ini pemindahan hak milik atas tanah tersebut
dahulu meneliti peraturan perundang-undangan
diketahui atau diinginkan oleh pihak yang
yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
melakukan perjanjian peralihan hak atas tanah.
Pendekatan yuridis empiris, dilakukan dengan
Adapun prosedur peralihan milik atas tanah (khususnya peralihan hak melalui jual
meneliti mengenai keberlakuan hukum itu dalam kenyataannya atau dalam masyarakat.
beli), diawali dengan kata sepakat antara calon penjual dengan calon pembeli mengenai objek
HASIL PEMBAHASAN
jual belinya yaitu tanah hak milik yang akan
Faktor Penyebab Peralihan Hak Milik Atas
dijual dan harganya. Hal ini dilakukan secara
Tanah
musyawarah di antara mereka sendiri, yaitu
Persetujuan Suami atau Isteri
Sebagai
Harta
Bersama
Tanpa
antara calon penjual dengan calon pembeli.
Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1
Setelah mereka memperoleh kata sepakat
Tahun 1974 menentukan bahwa harta benda
mengenai harga tanah tersebut, biasanya calon
yang diperoleh selama perkawinan merupakan
pembeli menyerahkan uang panjar sebagai
harta bersama bagi suami dan isteri. Oleh
tanda jadi.
karena itu, jika sebidang tanah atau suatu hak milik atas tanah diperoleh selama perkawinan, maka jelas hak milik atas tanah tersebut
METODE PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
merupakan harta bersama. Mengenai harta
dan mengungkapkan pertimbangan perlunya
bersama ini, menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-
persetujuan isteri atau suami dalam peralihan
undang No. 1 Tahun 1974, suami atau isteri
hak milik atas tanah sebagai harta bersama,
dapat bertindak atas persetujuan kedua belah
keabsahan peralihan hak milik atas tanah
pihak.
sebagai harta bersama yang dilakukan oleh
Selanjutnya Undang-undang No. 1 Tahun
suami atau isteri tanpa persetujuan isteri atau
1974, di samping harta bersama juga mengenal
suami
memberi
adanya harta bawaan masing-masing suami dan
persetujuan dalam jual beli hak milik atas tanah,
isteri. Hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (2) dan
jika salah satu pihak (suami atau isteri) sudah
Pasal 36 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun
meninggal dunia.
1974 yang menegaskan bahwa terhadap harta
dan
pihak
yang
harus
Oleh karena itu, penelitian ini termasuk
bawaan masing-masing suami dan isteri atau
dalam penelitian hukum normatif, sehingga
harta benda yang diperoleh masing-masing
metode pendekatan yang dipergunakan adalah
sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah
yuridis normatif. Di samping itu juga penelitian
penguasaan masing-masing suami dan isteri,
ini menggunakan penelitian hukum empiris
sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
59 -
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Terhadap harta bawaan masing-masing pihak
beli hak milik atas tanah harta bersama yang
ini,
hak
dilakukan dengan persetujuan isteri atau suami
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum
dan 6 (enam) perjanjian jual beli hak milik atas
atas harta bendanya.
tanah harta bersama yang dilakukan tanpa
suami
dan
isteri
mempunyai
Dengan demikian, menurut ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang No. 1 Tahun
persetujuan isteri atau suami. Sehubungan
dengan
ini,
berikut
1974, harta benda (termasuk tanah atau hak
dikemukakan salah satu transaksi (perjanjian)
milik atas tanah) yang diperoleh selama
jual beli hak milik atas tanah yang dilakukan di
perkawinan termasuk dalam harta bersama dan
depan PPAT Kecamatan Kuta Cot Glie dengan
peralihan haknya juga harus dengan persetujuan
Nomor Akta 462/KCG/IV/2012 tanggal 26
kedua belah pihak. Sedangkan hak milik atas
April 2012. Dalam proses jual beli tersebut
tanah yang merupakan harta bawaan masing-
PPATmenolak untuk menandatangani akta jual
masing pihak, merupakan hak sepenuhnya
beli karena pihak penjual (Nurdin Puteh) tidak
masing-masing
dapat menghadirkan isterinya (Ramlah) ke
pihak
dalam
melakukan
peralihan haknya.
Kantor PPAT (Kantor Camat Kuta Cot Glie)
Dalam praktek dijumpai adanya peralihan
untuk
memberikan
persetujuan
dan
hak milik atas tanah harta bersama melalui
menandatangani akta jual beli hak milik atas
perjanjian jual beli yang dilakukan oleh suami
tanah tersebut. PPAT baru menandatangani akta
tanpa adanya persetujuan isteri. Berdasarkan
jual beli tersebut setelah pihak penjual dapat
hasil penelitian dalam Tahun 2012 ditemukan
menghadirkan isterinya di Kantor PPAT dan
ada 2 (dua) Kecamatan di Kabupaten Aceh
memberikan
Besar, yaitu Kecamatan Suka Makmur dan
menandatangani akta jual beli tersebut.
persetujuan
sekaligus
Kecamatan Kuta Cot Glie yang terjadi transaksi
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat
(perjanjian) jual beli hak milik atas tanah harta
dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan
bersama
dengan
hukum perlunya persetujuan suami atau isteri
persetujuan suami atau isteri maupun tanpa
dalam peralihan hak milik atas tanah sebagai
persetujuan suami atau isteri. Di Kecamatan
harta
Suka Makmur terdapat 31 (tiga puluh satu)
persyaratan yang ditentukan dalam peraturan
perjanjian jual beli hak milik atas tanah harta
perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri
bersama yang dilakukan dengan persetujuan
Negara
isteri atau suami dan 8 (delapan) perjanjian jual
Nasional No. 3 Tahun 1997.
yang
dilakukan
baik
bersama
adalah
Agraria/Kepala
untuk
Badan
memenuhi
Pertanahan
beli hak milik atas tanah harta bersama yang
Pertimbangan hukum selanjutnya perlunya
dilakukan tanpa persetujuan isteri atau suami.
persetujuan suami atau isteri dalam peralihan
Sementara itu di Kecamatan Kuta Cot Glie
hak milik atas tanah sebagai harta bersama
terdapat 47 (empat puluh tujuh) perjanjian jual
adalah untuk meminimalisir atau menghindari Volume 2, No. 1, Agustus 2013
- 60
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala persoalan hukum di kemudian hari. Dalam arti
a. Tidak mengetahui adanya persyaratan berupa
bahwa apabila harta tersebut merupakan harta
persetujuan suami atau isteri dalam peralihan
bersama, maka pentingnya persetujuan isteri
hak milik atas tanah harta bersama.
atau suami adalah supaya salah satu pihak
Pasal 96 ayat (1) Peraturan Menteri Negara
mengetahui bahwa hak milik atas tanah tersebut
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.
sudah dialihkan (dijual) kepada pihak lain. Hal
3 Tahun 1997 telah menentukan bentuk-bentuk
ini penting apalagi jika tanah tersebut adalah
akta peralihan hak atas tanah (termasuk akta
harta bersama, karena dalam harta bersama
jual
terdapat hak bersama antara suami dan isteri.
dicantumkan
Oleh karena itu apabila hak milik atas tanah
perlunya persetujuan dalam peralihan hak milik
yang merupakan harta bersama dijual oleh salah
atas tanah. Namun demikian dalam Peraturan
satu pihak (suami atau isteri), maka salah satu
Menteri
pihak yang lainnya (isteri atau suami) harus
Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tersebut
mengetahuinya.
tidak ditentukan siapa yang harus memberi
beli).
Salah
satu
dalam
persyaratan
akta
Negara
tersebut
yang adalah
Agraria/Kepala
Badan
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat
persetujuan dalam peralihan hak milik atas
dipahami bahwa perlunya persetujuan suami
tanah. Di samping itu juga Peraturan Menteri
atau isteri dalam peralihan hak milik atas tanah
Negara
sebagai
Nasional
harta
bersama
adalah
untuk
Agraria/Kepala tersebut
Badan
Pertanahan
tidak menentukan
atau
meminimalisir atau menghindari persoalan
membedakan antara harta bersama atau harta
hukum di kemudian hari. Dengan demikian
bawaan masing-masing suami atau isteri, yang
tidak terjadinya penjualan harta bersama oleh
disyaratkan dalam peralihan hak milik atas
salah satu pihak tanpa diketahui oleh pihak
tanah adalah bahwa peralihan hak milik tersebut
yang lainnya. Apabila hal tersebut terjadi,
harus
dimana salah satu pihak dengan tanpa diketahui
ditentukan
oleh pihak yang lainnya telah mengalihkan atau
persetujuan dimaksud.
menjual hak milik atas tanah sebagai harta
b. Salah satu pihak yang harus member
mendapat siapa
bersama, maka pihak yang lainnya yang tidak
persetujuan
mengetahui
meninggal dunia.
hal
tersebut
akan
mempersoalkannya dan bahkan menggugat sampai ke pengadilan.
Faktor
persetujuan yang
(suami
lain
yang
dan
harus
atau
memberi
isteri)
menjadi
tidak
telah
penyebab
terjadinya peralihan hak milik atas tanah
Adapun faktor penyebab terjadinya hak
sebagai harta bersama tanpa persetujuan suami
milik atas tanah sebagai harta bersama tanpa
atau isteri adalah karena salah satu pihak yang
persetujuan suami atau isteri adalah sebagai
harus memberi persetujuan telah meninggal
berikut:
dunia. Dalam arti bahwa apabila hak milik atas sebidang tanah yang dijual tersebut atas nama
61 -
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala suami, maka ketika menjualnya harus ada
dimintakan anak perempuannya untuk memberi
persetujuan isteri. Begitu juga sebaliknya, jika
persetujuan dan menandatangani akta jual
hak milik atas sebidang tanah tersebut atas
belinya. Jika anak perempuannya juga tidak ada
nama isteri. Begitu juga sebaliknya, jika hak
atau
milik atas sebidang tanah tersebut atas nama
persetujuan dan menandatangani akta jual beli
isteri, maka waktu menjualnya harus ada
tersebut, maka PPAT akan menandatangani
persetujuan suami. Oleh karena itu apabila
akta jual beli tersebut dan membiarkan bagian
salah
“persetujuan” dari akta jual beli itu dalam
satu
pihak
yang
harus
memberi
persetujuan tersebut telah meninggal dunia,
tidak
dapat
hadir
untuk
memberi
keadaan kosong.
maka jelas bahwa peralihan (jual beli) hak milik
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat
atas tanah sebagai harta bersama dilakukan
dipahami bahwa ternyata dalam praktek tidak
tanpa persetujuan dari suami atau isteri.
terdapat ketegasan pihak yang harus memberi persetujuan dalam jual beli hak milik atas tanah
Akibat Hukum Jika Jual Beli Hak Milik
oleh pihak suami dalam hal isteri meninggal
Atas Tanah Sebagai Harta Bersama Tanpa
dunia. Tidak adanya ketegasan dalam praktek
Persetujuan Suami atau Isteri
tentu disebabkan karena tidak adanya ketegasan
Berdasarkan hasil penelitian diketahui
dari
peraturan
perundang-undangan
yang
bahwa apabila isteri sudah meninggal dunia,
mengaturnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan
sementara suaminya bermaksud mengalihkan
di atas bahwa alasan atau pertimbangan
hak milik atas tanah dengan cara jual beli, maka
dibuatkannya akta jual beli hak milik atas tanah
suami bertindak sebagai penjual. Pada saat
sebagai harta bersama oleh PPAT tanpa adanya
pembuatan akta jual beli di depan PPAT,
persetujuan isteri atau suami, karena tidak
biasanya PPAT baru menandatangani akta jual
tegasnya peraturan perundang-undangan yang
beli jika para pihak (penjual dan pembeli),
mengaturnya.
pihak yang memberi persetujuan dan 2 (dua) orang saksi sudah menandatangani akta jual beli tersebut. Untuk pihak yang harus memberi persetujuan pertama sekali dimintakan isteri dari penjual untuk menandatangani akta jual beli tersebut. Apabila isteri pihak penjual sudah meninggal dunia, PPAT meminta anak kandung (terutama sekali anak-anak) dari pihak penjual untuk
memberi
persetujuan
dan
Faktor Penyebab Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Sebagai Harta Bersama Dibuat Akta PPAT Tanpa Persetujuan Suami Atau Isteri Adapun
alasan
atau
pertimbangan
dibuatkannya akta jual beli hak milik atas tanah sebagai harta bersama oleh PPAT tanpa adanya persetujuan isteri atau suami adalah sebagai berikut:
menandatanganinya akta jual beli. Jika anak laki-laki tidak ada atau tidak dapat hadir, maka Volume 2, No. 1, Agustus 2013
- 62
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala a.
Tidak
tegasnya
peraturan
perundang-
undangan yang mengaturnya. Sebagaimana
telah
persetujuan isteri atau yang dijual oleh isteri tanpa adanya persetujuan suami, maka tidak ada
dikemukakan
suatu sanksi pun yang dapat dikenakan terhadap
sebelumnya bahwa Pasal 96 ayat (1) Peraturan
PPAT.
Menteri
dicantumkannya persetujuan isteri atau suami
Negara
Agraria/Kepala
Badan
Di
samping
akta
jual
itu
beli
juga
tidak
Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 telah
dalam
tersebut,
tidak
menentukan bentuk-bentuk akta peralihan hak
menimbulkan akibat hukum apa-apa, kecuali
atas tanah (termasuk akta jual beli), dimana
beralihnya hak milik atas tanah dari penjual
salah satu persyaratan yang dicantumkan dalam
kepada pembeli.
akta tersebut adalah perlunya persetujuan dalam peralihan hak milik atas tanah. Akan tetapi dalam
Peraturan
Menteri
Negara
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan
uraian
dikemukakan
3 Tahun 1997 tersebut tidak ditentukan siapa
berikut dapat diambil beberapa kesimpulan dan
yang
disertai beberapa saran, sebagai berikut :
member
persetujuan
dalam
bab-bab
telah
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.
harus
dalam
yang
sebelumnya,
peralihan hak milik atas tanah. Di samping itu juga Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Kesimpulan
Badan Pertanahan Nasional tersebut tidak
a. Berdasarkan
hasil
penelitian
diketahui
menentukan atau membedakan antara harta
bahwa di Kecamatan Suka Makmur dan
bersama atau harta bawaan masing-masing
Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh
suami atau isteri, yang disyaratkan dalam
Besar,
peralihan hak milik atas tanah adalah bahwa
(sembilan puluh dua) perjanjian jual beli hak
peralihan hak milik tersebut harus mendapat
milik atas tanah harta bersama, 14 (empat
persetujuan dan tidak ditentukan siapa yang
belas) perjanjian jual beli di antaranya
harus member persetujuan dimaksud.
dilakukan tanpa persetujuan isteri atau
pada
tahun
2012
terdapat
92
suami, sedangkan 78 (tujuh puluh delapan) Tidak adanya sanksi dan akibat hukumnya.
perjanjian jual beli lainnya dilakukan dengan
Adapun alasan lain atau pertimbangan
persetujuan isteri atau suami. Pertimbangan
dibuatkannya akta jual beli hak milik atas tanah
hukum perlunya persetujuan suami atau
sebagai harta bersama oleh PPAT walaupun
isteri dalam peralihan hak milik atas tanah
tanpa adanya persetujuan isteri atau suami,
sebagai
karena
memenuhi
b.
tidak
adanya
sanksi
dan
akibat
harta
bersama
persyaratan
adalah yang
untuk
ditentukan
hukumnya. Apabila PPAT membuat akta jual
dalam peraturan perundang-undangan dan
beli hak milik atas tanah sebagai harta bersama
untuk
yang
persoalan
63 -
dijual
oleh
suami
tanpa
adanya
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
meminimalisir hukum
di
atau
menghindari
kemudian
hari.
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Sedangkan
faktor
penyebab
terjadinya
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
peralihan hak milik atas tanah sebagai harta
dapat mengeluarkan peraturan yang tegas
bersama tanpa persetujuan suami atau isteri
tentang pengalihan hak milik atas tanah
karena tidak mengetahui adanya persyaratan
sebagai harta bersama. Dalam hal ini yang
berupa persetujuan suami atau isteri dalam
menjadi pihak penjual adalah suami dan
peralihan hak milik atas tanah harta bersama
isteri secara bersama-sama, sehingga tidak
dan salah satu pihak yang harus memberi
terjadinya pengalihan hak milik atas tanah
persetujuan
sebagai harta bersama kepada pihak lain
(suami
atau
isteri)
telah
meninggal dunia.
oleh salah satu pihak (suami atau isteri)
b. Peralihan hak milik atas tanah melalui jual
secara diam-diam.
beli harta bersama tanpa persetujuan suami
b. Apabila terjadi peralihan hak milik atas
atau isteri tidak memberikan akibat hukum
tanah sebagai harta bawaan masing-masing
secara nyata, karena Peraturan Menteri
suami atau isteri melalui jual beli, kiranya
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
PPAT tidak perlu meminta persetujuan
Nasional No. 3 Tahun 1997 tidak tegas
siapapun dalam peralihan hak tersebut,
mengatur masalah ini. Sedangkan peralihan
karena baik suami maupun isteri mempunyai
hak milik atas tanah itu sendiri melalui jual
hak dan bebas untuk bertindak apa saja
beli telah sah secara hukum, karena telah
terhadap harta benda bawaannya masing-
memenuhi ketentuan syarat sahnya suatu
masing.
perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan juga Pasal 1457 KUHPerdata. c. Faktor penyebab jual beli hak milik atas tanah sebagai harta bersama dibuatkan akta jual
beli
oleh
PPAT
tanpa
adanya
persetujuan isteri atau suami disebabkan tidak
tegasnya
peraturan
perundang-
undangan yang mengaturnya dan tidak adanya sanksi serta akibat hukumnya. Saran a. Mengingat harta benda (termasuk hak milik atas
tanah)
yang
diperoleh
selama
perkawinan merupakan harta bersama, maka diharapkan
kepada
Menteri
Negara
DAFTAR KEPUSTAKAAN Abdullah, S.,1968. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Tinta Mas Djakarta. Abdurrahman, 1980. Beberapa Aspek tentang Hukum Agraria. Seri Hukum Agraria. Bandung: Alumni. -------------, dan Riduan Syahrani, 1978. Masalahmasalah Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: Alumni. Bachsan, M., 1982. Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara. Bandung: Alumni. --------------, 1988. Hukum Agraria Dalam Perspektif. Bandung: Remaja Karya. Boedi, H., 1986. Beberapa Analisa Tentang Hukum Agraria. Bagian 2. Jakarta: Esa Study Club. --------------, 2003. Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraris, Isi dan Pelaksanaannya). Djambatan. Frieda, H.H., 2002. Hukum Kebendaan Perdata Hak-hak yang Memberi Jaminan. Jilid 2. Jakarta: Ind Hill-Co. Hilman, H., 1990. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
- 64
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Adat dan Hukum Agama, Mandar Maju. Bandung. Idris, R.M., 2002. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara. Iman, S., 1983. Politik Agraria Nasional. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. John, S., 1988. Masalah Tanah Dalam Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika. Kartini, M., dan Gunawan, W., 2004. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. PT. Raja Grafindo Persada. Lili, R.,1982. Dasar-dasar Filsafat Hukum. Bandung: Alumni. --------------, 1991. Filsafat Hukum (Apakah Hukum Itu). Bandung: Remaja Rosdakarya. --------------, 2001. Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. --------------, dan Wyasa Putra B., 2003.Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung: Mandar Maju.
65 -
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
Mahadi, 1983. Hukum Benda Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional. Jakarta: Bina Cipta. Mariam, D., dkk., 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: Citra Adtya Bakti. Mochtar, K., 2002. Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung: Penerbit Alumni. Munir, F., 2002. Pengantar Hukum Bisnis. Bandung: PT. Aditya Bakti. Otje. H.R. dan Anton F. Susanto. 2004. Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali). Bandung: Refika Aditama. Padmo, W., 1993. Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia. Purwahid, P., 1994. Dasar-dasar Hukum Perikatan. Bandung: Mandar Maju, Bandung. Riduan, S., 2004. Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni.
