FORUM KAJIAN PERTAHANAN DAN MARITIM
Vol. 10, No. 4, Juni 2016
MENUJU MASYARAKAT INDONESIA BERKESADARAN MARITIM
P
eperangan (pep) hibrid menjadi penting untuk dipahami elit politik dan militer, mengingat hampir semua isu ancaman bahkan keamanan nasional adalah komponen keluarga pep hibrid ini. Pep hibrid berada dalam irisan himpunan keluarga pep tidak beraturan (irregular warfare) dan himpunan pep konvensional (conventional warfare). Pep hibrid adalah bentuk amalgamasi keamanan mulai insekuriti kemanusiaan, peperangan (termasuk proxy) dan perang. Perang dan konflik di Afghanistan, Irak, Lebanon, Siria, Georgia, Ukraina, dan Krimea, melibatkan negara besar seperti AS, Russia, Inggris, Perancis, dll, bahkan sengketa maritim, perompakan dan udara bisa disebut pep hibrid. Semua konflik itu membentang luas, meliput sebagian besar kegiatan operasi militer selain perang (OMPS), dan kapan berakhir (proacted). Berikutnya tulisan kedua, adalah mengenai keamanan pelayaran di laut yang akhir-akhir ini kembali menyita perhatian publik dengan pembajakan yang dilakukan oleh kelompok teroris di Philipina selatan. Peristiwa-peristiwa tersebut tentunya menimbulkan banyak pertanyaan tentang keamanan di laut, kenapa hal tersebut terulang kembali dan tentang instansi mana yang sebenarnya berwenang untuk mengatasi hal tersebut. Selain kententuan UNCLOS, terdapat aturan yang dikeluarkan oleh IMO tentang langkah-langkah dan ketentuan yag harus diambil oleh negara dalam menanggulangi ancaman terorisme di Laut, termasuk di Indonesia, yang dikenal dengan ISPS Code. Akan tetapi penerapannya di Indonesia belum sepenuhnya dilaksanakan dan masih membutuhkan upaya keras dan sungguh-sungguh dari semua pihak. Hal ini karena ekonomi perdagangan Indonesia dewasa ini dan di masa yang akan datang akan sangat bergantung pada angkutan laut. Oleh karena itu peristiwa-peristiwa pembajakan tentunya akan berdampak besar dan merugikan ekonomi nasional kita. Selamat membaca!! Pemimpin Redaksi : Robert Mangindaan Wakil Pemimpin Redaksi : Ir. Budiman D. Said, MM Sekretaris Redaksi : Willy F. Sumakul S.IP Staf Redaksi : Heni Sugihartini, S. H. Int Alamat Redaksi FKPM Jl. dr. Sutomo No. 10, Lt. 3 Jakarta Pusat 10710 Telp./Fax. : 021-34835435 www.fkpmaritim.org E-mail :
[email protected] Redaksi menerima tulisan dari luar sesuai dengan misi FKPM. Naskah yang dimuat merupakan pandangan pribadi dan tidak mencerminkan pandangan resmi institusi. Ti d a k d iju a l u n t u k u m u m
PEPERANGAN HIBRID1 MELIPUT SEBAGIAN BESAR OMSP2 ? Oleh : Budiman Djoko Said Following Russia’s annexation of Crimea, hybrid warfare has become conversational short form in the West for describing Moscow’s sneaky ways of fighting war. (Michael Kofman, Russian Hybrid Warfare and Other Dark Arts) …hybrid warfare. “Little green men3”, highly disiciplined troops in uniforms without insigna who were later confirmed to be Russian soldiers, appeared in Sevastopol, Simferopol, and other Crimean cities. (Kevin.T Thomas, Analyzing the Rationales Behind Russia’s Intervention in Ukraine)4 Although hybrid threats is still an emerging concepts, the possibilities in cyberwarfare nanotechnology and biohacking are discussed. It is possible that the concept of hybrid threats will cause a reexamination of the whole concept of war. (Hakan Gunneriusson, Nothing is taken serious, until it get serious: countering hybrid threats)
Pendahuluan Pep5 hibrid, adalah isu sekuriti yang dihadapi militer AS mendatang bahkan negara lainnya6. Kata hibrid (hybrid) bisa diartikan campuran, senyawa, bukanlah barang baru, namun riset pep ini selalu berakhir dengan kesimpulan - pep hibrid adalah sinkronisasi berbagai cara menuju suatu keinginan yang diharapkan, dan sanggup meminimalkan risiko dibandingkan konflik militer terbuka. Menariknya pep ini kurang didukung kerangka teori yang memadai, 1
2 3
Kata ini bisa saja dibolak-balik menjadi pep atau perang (warfare atau war saja?, pen). Beberapa literatur sepertinya tidak mempermasalahkan perbedaan perang dengan pep. Berbeda pengertiannya dengan hibrid dalam definisi tehnik (hybrid engineering) yang memadukan antar dua (2 sistem yang bekerja). Hibrid dalam ilmu politik, misal hybrid regime lebih mengarah (pada contoh; resim negara Arab) pada---- Arab regions created an “awkward, ambiguous, unsatisfactory and tragic combination … It is reality at all levels in all Arab societies… disebut sebagai “hybrid souvereignty”, periksa Gochan Bacik, Hybrid Souvereignty in the Arab Middle East: The Cases of Kuwait, Jordan and Iraq, (Palgrave, McMillan, 2008), halaman 5. OMSP = Operasi Militer Selain Perang. Julio Mirabda Calha, Raporteur, Hybrid Warfare: NATO’s New Strategic Challenge, (DSC, NATO, 2015), halaman 4, point 20, …
Peperangan Hibrid - Meliput Sebagian Besar OMSP? dan sulit dibedakan dengan tipikal pep lain. Tanpa kejelasan kerangka teori maka apa bedanya dengan pep asimetrik, tidak beraturan (irregular), bahkan komponen pep inkonvensional. Teori akan memfasilitasi pengertian pep ini agar bisa digunakan dalam porsi yang tepat dan tidak mengaburkan artinya. Pep hibrid menimbulkan jurang antara konsep kontemporer, pengertian dasar strategi, berbagai pep dan kekuatan actor. Penggunaan arti pep ini kadang tidak tepat, tidak jelas dan menyempit dalam pep tidak beraturan (irregular warfare), konvensional, pep generasi ke5, terorisme, organisasi kriminal, pep gerilya, pep tanpa bentuk (?)7, pep proksi8, kampanye informasi bahkan pep ciber9. Bagi masyarakat sipil ancaman ini bisa diartikan mulai bentuk kekerasan, premanisme, ketidaknyamanan (human insecurity) sampai dengan katastropik (bencana dahsyat). Hoffman, spesialis perang tidak beraturan mendefinisikan pep hibrid sebagai:…a tailored mix of conventional weapons, irregular tactics, terrorism, and criminal behavior in the same time and battlespace to obtain [a group’s] political objectives10. Pelakunya, mungkin menyembunyikan agenda dan konflik terbuka dengan aktor negara kuat. Isu ini banyak dialamatkan ke Russia mengingat literatur cenderung menyebut pep ini adalah buah inovasi Russia dan menjadi keprihatinan berlanjut (dan diperbaharui konsepnya oleh Barat)11. Timur tengah disebut juga sebagai medan pep hybrid. Pep ini bisa terjadi diluar teritori aktor induk semang (surrogate atau sponsor), artinya aktor yang terlibat sebenarnya tidak berada riil dalam area pelibatan (proxy-warfare?)12. Ketidakjelasan atribut
4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
ancaman (pep hibrid)13 dan bagaimana menanganinya, sebelum muncul kepermukaan - semakin dikaburkan literatur yang sebatas mencermati “apa” dan “siapa” mereka itu, di-masa lampau maupun sekarang. Bukan hanya konflik darat; perselisihan maritim, ruang udara (air space), dan kelangkaan sumber daya menjadi bagian pep hibrid. Memahami pep Hibrid Diawali fokus AD-AS menghadapi tiga (3) kategori (peluang) tipikal ancaman masa mendatang, yakni tidak beraturan (pep tidak beraturan), aktor-negara sponsor pep hibrid, dan aktor-negara (konflik sampai perang)14. US Army’s Training Circular 7-100, menyebut sebagai… the diverse and dynamic combination of regular forces, irregular forces, and/or criminal elements all unified to achieve mutually benefitting effects. Frank Hoffman, Nathan Freier, John McCuen, dan Helmut Hebermayer mendefinisikan kesanggupan melibatkan diri simultan dan effektif di-berbagai bentuk pep15. Cara alami bila setiap kekuatan militer menggunakan semua cara (baca kapabilitas) ‘tuk mengatasi - bisa menemukan siapa dan bagaimana mereka itu sekaligus cara mengatasinya. Banyak pilihan kapabilitas bisa dilakukan setidaktidaknya memberi effek (meski kecil) terhadap mereka itu. Contoh; setiap kelompok insurjensi16 modern bisa saja melancarkan serangan ciber, kegiatan terorisme, melibatkan dirinya dengan kelompok kriminal, geng-geng, pep tidak beraturan, pep informasi, pep gerilya, memanfaatkan penggunaan inovasi teknologi
Little Green Men, sebutan Passus Russia (Spetznaz)… Russia’s use of non-insignia bearing commando units to seize and control key goverment institutions in Crimea – subsequently refered to as “little green men”. Kevin, T. Thomas, Maj USAF, Analyzing the Rationales Behind Russia’s Intervention in Ukraine, (Thesis US NPS, MA in Security Studies, March 2016), halaman 3. Nathan Freier, The Defense Identity Crisis: It’s a Hybrid World, (US Army War College, Parameter, Autumn, 2009), halaman 81. Timothy B. Mc Culloh, Maj US Army, The Inadequacy of Definition and the Utility of a Theory of Hybrid Conflict: Is the Hybrid Threat “New”, (SAMS Monograh, US Army War Coll, 22-05-2012), halaman 1 … merujuk HQ, DoA, Army Doctrinal Pub 3-0; Unified Land Operations, tahun 2011, halaman 4. Mungkin 40 tahun lalu sering terdengar kata organisasi tanpa bentuk/peperangan tanpa bentuk, agak sulit diterima definisi ini, mengingat gerakan apapun juga kecilnya dan tidak jelasnya hampir pasti memiliki pemimpin dan obyektif. Dayspring, Stephen. M, Chief Warrant Officer - 4, US Army, Toward a Theory of Hybrid Warfare: The Russian Conduct of War During Peace, (Thesis US NPS, MS in Defense Analysis, Dec 2015), halaman 5, bahkan Menhan AS pak Gates menyebut; … protracted forms of warfare, use of proxy forces for coercion and intimidation, terrorism and criminality to manipulate the information environment, target energy resources, attack economic vulnerabilities and exploit diplomatic leverage. Ibid, halaman 13. LtCol Frank Hofman, USMC (Ret), Hybrid Warfare and Challenges, (Center of Emerging Threats and Opportunities, US Marine Corps Combat Development Center, JFQ/Issue # 52,1 st quarter 2009, NDU), halaman 1. Dr. Andreas Ringl, EUCOM Seminar, POQC, Information Brief (slide), Estonia: Next Candidate for Russia Hybrid War, (US Army Special Warfare Center and School, The US Army Special Operations Center of Excellence, 2015), slide #2. Proxy artinya diwakili - perang proxy adalah konflik yang diwakili pihak ketiga atau aktor negara/non negara lain diluar yang terlibat sebenarnya. Christopher O. Bowers, Identifying Emerging Hybrid Awareness, (US Army War Coll, Parameters, 2012), halaman 39. David E. Johnson, The Challenges of the “Now” and Their Implications for the US Army, (RAND, Perspective, 2016), halaman 2. Christopher O. Bowers, Identifying Emerging Hybrid Awareness, (US Army War Coll, Parameters, 2012), halaman 39. Insurgent group, adalah siapa/kelompok mana saja yang berniat untuk melawan pemerintah yang syah (seringkali dengan label gerakan separatis) - sebaiknya tegas disebut insurjen, bukan dilunakkan dengan definisi gerakan (movement - lebih diartikan bagi kepentingan politik). Seringkali pemilik atribut “gerakan” ini justru menebar terror dengan melakukan pembunuhan (memanfaatkan para penembak jitu) dan kegiatan kriminalitas yang terorganisir. Christopher O. Bowers, Identifying Emerging Hybrid Awareness, (US Army War Coll, Parameters, 2012), halaman 40. Ibid, hal 42. Ibid, halaman 40. Ibid, … unmanned aerial vehicle (UAV), pesawat tanpa awak. Ibid Collateral Damage (CD) = korban salah sasaran, khususnya penduduk sipil yang mungkin jadi korban dan tidak tahu apa-apa. Bagi penembak jitu identifikasi sasaran haruslah jelas; dengan jarak kl 900 m (misal; dgn senjata tertentu pasukan khusus Barat di medan Afghanistan, Timur tengah; bs menembak sasaran pada jarak lebih dari 1000 m). Bagaimana standar AP (aturan pelibatan) POLRI versus kriminal sepanjang pantura (berapa km?) yang sering didengung-dengungkan saat Lebaran versus terjadinya CD; dengan even hadirnya sasaran ditengah kerumunan penduduk padat; dengan daerah operasi penembak jitu (sepanjang Pantura) begitu luasnya (jumlah penembak jitu?) dan jarak tembak yang jauh, sulit dibayangkan
Vol. 10, No. 4, Juni 2016
2
Peperangan Hibrid - Meliput Sebagian Besar OMSP? (misal: IED), dan berbagai serangan spektakuler yang menghasilkan effek dahsyat. Sebaiknya tidak sesederhana mendefinisikan pep ini sebagai komponen pelibatan pep ganda (multiple) mengingat bisa saja melibatkan geng-geng kriminal murni seperti MS-13 di Jerman. Bowers mengatakan bahwa ancaman hibrid yang menggabungkan kapabilitas militer maju dengan organisasi (kejahatan) yang matang bukanlah suatu bentuk wajar dan umum suatu organisasi - tidak semua organisasi mudah dibentuk seperti itu. Karena itu penting untuk memahami kesanggupan memprediksi17 bagaimana dan kapan kelompok bersenjata itu berkembang dan terdefinisi sebagai ancaman hibrid. Konflik di Chechnya tahun 1990 atau insurjensi Suni di-Irak tahun 2003-2007 merupakan dinamika ancaman yang memaksa kekuatan militer masuk dalam spektrum medan yang kompleks seperti gambar dibawah ini18.
setingkat kompi atau lebih besar lagi. David Johnson dari RAND mengingatkan…lawan hibrid mahir bertarung effektif pada jarak dan ruang tertentu dan sanggup memaksa bertarung di-ruang yang lebih luas atau sebaliknya keruang yang sempit19. Potensial meningkatkan kapabilitas seperti ciber, sosmed, komunikasi yang aman, organisasi dan jejaring kriminal transnasional, serta teknologi maju UAV20. Kedepan akan memanfaatkan robot, drone dan meningkatkan kompetensi penggunaan robot. Menyandang atribut kapabilitas menengah; tapi dibawah kapabilitas militer modern, diatas kekuatan gerilya dan insurjensi, serta memiliki dua (2) aspek tersebut - potensial menyulitkan kekuatan modern militer Barat21. Eratnya komunikasi dengan lingkungan dan penduduk; membuat insurjensi, terrorisme, dan organisasi kriminal memanfaatkan lingkungan sebagai “collateral damage”22 yang sulit diatasi. Kapabilitas pok hibrid lebih tinggi dibandingkan kekuatan militer tidak terlatih dan tidak dilengkapi dengan sista operasi bantuan tembakan gabungan serta pep maneuver23. Persyaratan ancaman ini; minimal memiliki kapabilitas kekuatan militer modern dan militer konvensional dengan sista ATGM24 & MANPADS, pelatihan penggunaan effektif sista tersebut, kesanggupan memelihara dan mempertahankan kesiapan. Kelompok yang biasa dipasok ATGM mestinya sanggup menyiapkan, membidik segera dan menembak secara effektif serta sama mahirnya menyerang kendaraan lapis baja – bukan menyerang sporadik dan intuisi, seperti sering dinyatakan perajurit infantri yang pernah menghadapinya. Bisakah daya tembak individual terorkestra dan terintegrasi dalam operasi gabungan atau operasi yang lebih besar? Prakteknya, pep hibrid diawali dengan menetapkan obyektif strategik dan menggunakan segala cara yang bisa memaksa dan melanggar kedaulatan negara lain dimasa damai. Seandainya mereka bisa memelihara distribusi
Sumber: Bowers, ibid, hal 40. Hint: IDF (Israel’s Defence Forces).
Lawan hibrid (hybrid adversaries) mudah merubah kapabilitas perang gerilya, tidak beraturan, atau perang konvensional kedalam kapabilitas organisasi
aplikasinya. 23 Konsep pep orthodoks memandang sebagian besar pep berbasis pep atrisi - pep besar berkembang dalam dua (2) spektrum, yakni pep atrisi dan pep manuver. Pep atrisi (yang selama ini selalu dilaksanakan) memandang lawan sebagai kumpulan entiti yang harus dicari, diketemukan dan dihancurkan---pep yang mengeksploitasi kekuatan sendiri agar memberikan daya tembak maksimum ‘tuk melumatkan musuh. Pep manuver sebaliknya, mengeksploitasi daya tembak dan atrisi (atrisi=laju penurunan jumlah kekuatan musuh per satuan waktu karena luka, kena tembak, bom, dll) terhadap elemen utama kekuatan (Mako dan pusat kendali, logistik, dll) lawan. Pep maneuver berorientasi effisiensi, dan pep atrisi berorientasi effektifitas, periksa David E. Johnson, Learning Large Lessons, The Evolving Roles of Ground Power and Air Power in the Post-Cold War Era, (RAND, Prepared for USAF, 2007), hal 4. Berbeda dengan tipe operasi militer (bentangan operasi militer) seperti major wars, homeland defense, civil support, strikes, raid, show of force, enforcement of sanctions, protection of shipping, freedom of navigation, peace operations, support to insurgency, counterinsurgency operations, combating terrorism, non-combatant evacuation operations, recovery operations, consequence management, foreign humanitarian assistance, nation assistance, arms control and disarmament, routine & recurring military activities. Bentangan ini terbagi dalam dua (2) kelompok besar yakni untuk perang (for war/atau war saja), dan operasi militer selain perang (selain perang bisa ditulis other than war/otw atau lengkapnya military operations other than war/mootw). Bentangan dan konsep serta pelaksanaan dilapangan akan menampilkan distribusi kegiatan yang bisa dilakukan kekuatan militer dan bisa terdistribusi lagi secara rinci dalam Angkatan yang terlibat atau Gabungan. MOOTW atau OTW seringkali disebut juga sebagai SASO (Stability and Support Opts) periksa McNaugher, et-all; Agility by a Different Measures: Creating a More Flexible US Army, (RAND, Issue Paper, 2000), halaman 1. 24 Tertembak jatuhnya pesawat komersial Malaysia dan ditembak jatuhnya Helli Russia di selatan Siria, menunjukkan kesanggupan lawan hibrid bukan hanya ATGM (anti tank) tetapi juga SAM (surface to air missiles). 25 Susan K. Woodward, Preparing for Hybrid Opponents: Israel Experiences in Lebanon and Gaza, (RAND, Arroyo Center, Research Brief, 2010), 26 Marcin Andrzej Piotrwski, Hezbollah: The Model of a Hybrid Threat, (The Polish Institute of International Affairs/@PISM, no.24(756), 2 March
3
Vol. 10, No. 4, Juni 2016
Peperangan Hibrid - Meliput Sebagian Besar OMSP? jumlah inventori (agar saat bisa diperlukan) sista yang meningkat bisakah memelihara dalam jumlah besar, atau bisakah didistribusikan ke unit kecil lainnya dalam waktu segera dan beberapa pertanyaan kritik lainnya. Bila semua pertanyaan bisa dijawab “ya”, mereka bisa disebut kapabel.
Israel memobilisasi 30.000 personil dan cadangannya serta dihujani tembakan roket kl 4000 proyektil pertama kalinya. Menderita tingkat kerusakan tinggi namun daya pulihnya begitu cepat. Lambannya militer Israel menghentikan hujan tembakan tersebut, menyebabkan penduduk merasa frustasi, tidak percaya, tidak menyukai kepemimpinan militer28 dan meragukan kapabilitas militernya menghadapi masa depan - perasaan nasional yang menggelora. Israel kehilangan 119 personil, 1.244 luka luka dan 42 anggota sipil terbunuh29 di-akhir konflik. Hezbollah sangat effektif memadukan kekuatan lokal, pinggiran dan mahir menggunakan peluncur anti tank ringan seperti RPG (rocket propeller grenade) seri RPG-7 atau RPG29, peluncur anti tank seperti AT seri 5,13, 14 dan TOW (Tube-launched-Optically-tracked-Wireless-guided) menyebabkan kerugian besar bagi material tempur berat Israel a.l: 50 tank Merkava. Dihujani tembakan Hezbollah meski ineffektif, setidaknya menteror penduduk Israel Utara, melumpuhkan perekonomian dan memaksakan lebih dari sejuta penduduk yang terpaksa mengungsi sementara. Hezbollah diduga masih memiliki 10.000 roket artileri dan rudal balistik seperti rudal Katyusha (mod), Grad, Uragan, Smerch (35-75 km) dan rudal Zelzal-2, Fateh (jarak sampai dengan 250 km), dan Scud dari Siria (750 km) lebih berbahaya lagi, meski belum ada konfirmasi kehadirannya. Versus ancaman sista ini Israel harus membangun sistem anti rudal dan roket yang disebut Iron Dome, konon katanya sukses menangkal serangan Hezbollah ini. Meski Hezbollah memiliki rudal anti udara, hanya 1 Helli Sikorski CH-53/Sea Stallion Israel yang tertembak jatuh30. Pasukan Hezbollah yang dihadapi Israel memiliki tiga (3) kompetensi dasar militer, dan setiap tingkatan membutuhkan permintaan format kekuatan yang berbeda untuk mengatasinya, seperti di-ilustrasikan dalam gambar no.131. Milan Vego dan McMaster menyebut akar kegagalan Israel adalah doktrin dan kepercayaan yang berlebihan. Pengamat lain menyebut terlalu mengandalkan
Ancaman hibrid di Timur tengah Praktek pep hibrid diawali dengan tetapan obyektif strategik dan menggunakan segala cara yang bisa memaksa atau melanggar kedaulatan negara lain dimasa damai. Israel vs Hezbollah (dan Hamaz) sering dijadikan contoh pelibatan hibrid khususnya pep Lebanon kedua di-tahun 2006. Sebagai pok militan Siah; Hezbollah memiliki pertahanan urban terbaik, terkordinasi, perkuatan bungker, bom jalan, jebakan jalanan (booby-trap), IED (improvised explosive device), sista canggih mobil dan portabel, UAV dan mengorganisir dalam sel yang lebih kecil. Biasa memandang enteng musuh dengan status konflik skala rendah, tentara Israel menghadapi kesulitan ketika menghadapi Hezbollah dan harus membayar mahal - reputasi IDF sebagai tentara yang tak terkalahkan menjadi ternoda25. Tahun 2006, pengamat konflik Timur tengah terkejud dengan effektifitas unit Hezbollah versus Israel, pemilik ikon paling effektif dan terbaik diregional tersebut26. Demonstrasi kapabilitas Hezbollah yakni penggunaan simultan semua sista konvensional, kekuatan tidak beraturan, taktik gerilya, urban, pep psikologi, terorisme27, kriminalitas, organisasi multi dimensi, integrasi semua sub-unit, kelompok atau sel dalam satu ikatan, bahkan kekuatan dan formasi yang lebih besar lagi. Konflik Hezbollah vs Israel menunjukkan bahwa Hezbollah memiliki inventori sista baik jumlah dan kualitas yang signifikan diantara kelompok ekstrim manapun. Mereka sukses menggunakan konsep asimetrik dan mengeksploitasi kelemahan musuh untuk keuntungan sendiri. Khusus konflik Lebanon kedua ini (34 hari),
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
2015), hal 1. Sering disebut sebagai peperangan panjang atau “the Long War”. Amos Harel & Avi Issacharoff, 34 days: Israel, Hezbollah and the War in Lebanon---Introduction and Acknowledgement, (Palgrave,2008), hal viii. Ibid, Ibid, Johnson, David. E, Military Capabilities for Hybrid War: Insights from the Israel Defense Forces in Lebanon and Gaza, (RAND, Prepared for the US Army, 2010), hal 5. Maj Tom R. Przybelski, Hybrid War: The Gap in the Range of Military Operations, (Joint Military Opts Dept, Naval War College, 2011), hal 1. Ibid, halaman 2. Susan K Woodward, Preparing for Hybrid Opponents: Israel Experiences in Lebanon and Gaza, (RAND, Arroyo Center, Research Brief, 2010). David, E Johnson, Heavy Armor in the Future Security Environtment, (RAND, OP, 2011), hal 2. Col Leslie. L. Brown, US Army, Twenty-First Century Warfare Will Be Hybrid, (US Army War College, SRP,2011), hal 4. Beberapa literature menyebut induk semang bagi negara pendukungnya, sebagian lagi menyebut sebagai negara sponsor (sponsor state). Ibid, hal 5. David.E. Johnson, The Challenges of the ‘Now’ and Their Implications for the US Army, (RAND, Perspective, 2016), hal 2. Ibid, halaman 4. Samuel Grier, NATO and 21 st Century War, (NATO Defense College, Research Division,2007), halaman 36. Dayspring, Stephen. M, Chief Warrant Officer - 4, US Army, Toward a Theory of Hybrid Warfare: The Russian Conduct of War During Peace, (Thesis US NPS, MS in Defense Analysis, Dec 2015), Abstrak… the undeclared conflict in eastern Ukraine, Western policy analysts have asked if Russia’s actions represent a new, more covert approach to warfare. Maj Gladding, Ryan.S & Maj McQuade, Sean.P, US Army, Cyber-Enabled Unconventional Warfare: The Convergence of Cyberspace, Social Mobiization, and Special Warfare, (Thesis NPS, MS in Defense Analysis, MS in Information Strategy & Political Warfare, Dec 2015), hal 10. In Feb 2014, Russia used cyberpace opts to initiate an unconventional warfare against Crimea that severed the Ukranian military and security services and control capabilities resulting in the ultimate annexation of Crimea.
Vol. 10, No. 4, Juni 2016
4
Peperangan Hibrid - Meliput Sebagian Besar OMSP? Gambar 1. Kompleksitas dan spektrum ops militer AD-AS kampanye udara terhadap sasaran infrastruktur guna versus lawan yang akan datang mendukung operasi darat. Pasukan darat Israel terlalu percaya dengan pengalaman lawan Soviet Union (in Afghanistan 1970s - 1980s) insurjensi (counterinsurgency) diRussia (Chechnya 1990s) Lebanon32. Kekeliruan ini membuat Mujahideen (Afghanistan 1988) Israel (Lebanon 2006) Israel segera merubah taktik dan Chechnya (1990) Georgia (2008) doktrin dan sukses menghadapi Hezbollah Lebanon (2006) Russia (Georgia 2008) Mujahideen (Afghanistan 1979) Hezbollah maupun Hamaz sesudah Hamas Gaza (2008) Israel (Gaza 2008) Palestine Liberation Organization tahun 200633 dengan cara membalik West Bank (2001) Islamic State (now) United States (Afghanistan and Iraq 2010) porsi latihan peperangan intensitas Al-Qaeda in Iraq (2007) Ukranian separatists (now) rendah menjadi 25% dan konflik skala Taliban Afghanistan (2009) State State-sponsored hybrid tinggi 75%-nya, dan membangun Organization: Hierarchical, brigade or larger-sized formations Nonstate irregular lebih banyak tank Merkava (tank Organization: Moderately trained, 34 disciplined, moderate-sized formations Weapons: Sophisticated air defenses, Organization: Not well trained, berat) serta bulldozer anti IED .
Bentangan (peluang) lawan yang akan dihadapi AS sepanjang spektrum operasi.
(up to battalion)
litle formal discipline, cellural structure small formations (squads) Weapons: Small arms, RPGs, mortars, short-range rockets, IEDs/mines Command and control: Cell phones, runners, decentralized
PengalamanAD-AS di-Afghanistan dan Irak satu (1) dekade; mengasah kesanggupan ADAS menghadapi pengancam hibrid. Fokus perhatian AS adalah Lebanon, Korut, Pakistan; selain Eropah dan Pasifik35. Kapabilitas AD-AS disiapkan menghadapi lawan yang tidak beraturan namun berperilaku hibrid atau aktor negara. AD-AS menganggap bergesernya sentra strategi kearah Pasifik guna menggapai keseimbangan kekuatan sebagai krisis keputusan (ironis) vs hadirnya ISIS sebagai kekuatan hibrid yang lebih besar diTimur tengah. Gambar no.1 di-bawah adalah tipikal ancaman non-state irregular, state-sponsored hybrid, aktor yang terlibat dan pelakunya seperti Mujahidin, PLO, Hamaz, dll, ciri-ciri organisasi, sista, dan K2-nya yang berpeluang dihadapi AS - diperoleh peta keluarga peperangan yang tidak beraturan (irregular warfare) plus aplikasi taktik asimetrik dan kapabilitas kekuatan simetrik yang dikenal sebagai pep hibrid.
Weapons: Same as irregular but with standoff capabilities (ATGMs, MANPADS, longer-range rockets) Command and control: Multiple means, decentralized
ballistic missiles, conventional ground forces, special operations forces, air forces, navies, some with nuclear weapons
Command and control: All means, generally centralized
Referensi: David.E. Johnson, The Challenges of the “Now” and Their Implications for the US Army, (RAND, Perspective, 2016), hal 2. Hint: Tiga (3) tantangan yang bisa dijadikan pembelajaran KemHan dan TNI isu peperangan dan tantangan masa depan. RPG’s = Rocket Propelled Grenades, IED = Innovation Explosive Device, ATGM = Anti Tank Guided Missiles, MANPAD’s = Man Portable Air Defense Systems.
Demonstrasi kapabilitas kelompok kecil Hezbollah dengan penggunaan individu sista canggih dan portabel yang sanggup merusak INS Hanit (Korvet kelas SAAR5). Formasi lapis baja berat adalah unit yang sanggup bermanuevra dimedan laga versus lawan dengan kapabilitas ATGM’s dan MANPAD’s yang effektif. Lawan yang benar-benar sanggup mendemonstrasikan dan memahami ISR tingkat maju dan kapabilitas udara dan terbukti paham bagaimana beroperasi dan menghindari sensor dan serangan udara. Taliban (blok kiri gambar)
44 Konflik yang terjadi bukan saja di-Krimea, namun sasarannya adalah negara-negara baru bekas anggota Uni Soviet - ketidak jelasan arah strategi yang dilakukan pak Putin, dibantu residen teritori-teritori yang sebagian besar adalah diaspora Russia…dan sebagian pro Russia. 45 William D. Shanon, Maj USMC, Swarm Tactics and the Doctrinal Void: Lessons From The Chechen Wars, (Thesis NPS, 2008, MA in Security Studies), halaman 3. Singkatnya; Chechnya melakukan perang tidak beraturan/gerilya/urban vs tentara Russia dgn taktis yang spesifik yang disebut serangan lebah (swarming) - serangan yang cukup membuat kewalahan tentara Russia. Tiga (3) contoh serangan lebah: serangan Mongol, serangan petani dan Kosak Russia versus Perancis (Napoleon) dan serangan Finlandia versus Russia dimusim salju. Mengutip definisi John Arquilla & David Rondfedt, Swarming - the systematic pulsing of force and/or fire dispersed, internetted units, so as to strike the adversary from all directions simultaneously (abstrak). Sean A. Edward, Swarming and the Future of Warfare, (RAND,2005), abstrak…. Whenever military operations are non-linear, dispersed, and decentralized, swarming is an effective tactic. Today insurgents are employing swarming as a form of asymmetric warfare against superior conventional armies from the mountains of Afghanistan to the cities of Iraq. In the future, friendly forces may employ swarming tactics themselves if several technological promises are fulfilled. Swarming occurs when several units conduct a convergent attack on a target from multiple axes. Attacks can be either long range or short range. Swarming can be preplanned or opportunistic. 46 Bettina Renz & Hanna Smith, Russia and Hybrid Warfare: Going Beyond the Label, (Alexanteri Papers 1/2016), halaman 2. 47 Eva Hunter & Piret Pernik, The Challenges of Hybrid Warfare, (ICDS, Estonia, ISSN 2228 – 2076, Maret 2015), halaman 7. 48 James. Q. Roberts, Maskirovka 2.0: Hybrid Threat, Hybrid Response, (Joint Special Operations University, Center for Special Operations Studies and Research, OP, Dec 2015), halaman 1. Maskirovka adalah konsep dan teknik Russia tradisional, tertanam dalam di-sekolah militer dan masih digunakan militer Russia sekarang—konsep kuno dan perang baru. Maskirovka dinilai sebagai praktek pembelajaran yang membantu suksesnya kampanye Russia versus Jerman dalam PD-II. 49 Bettina Renz & Hanna Smith, Russia and Hybrid Warfare: Going Beyond the Label, (Alexanteri Papers 1/2016), halaman 8. … Gerosimov Kasum Russia) was later identified as ‘the face of the hybrid war approach’, for example Maria Snegovaya’s article on Russian information warfare published in 2015. 50 Ibid, halaman 8, … halaman 9, … Gerosimov’s central messages was not at all to outline a new Russian approach to war, but in fact to reproach Russian military leaders for not sufficiently engaging in the study of contemporary war and warfare and as much for having fallen behind the West in this respect. 51 Frank G. Hoffman, Neo-Classical Counterinsurgency, (Parameters, Summer, 2007), halaman 71. Komentar penulis, … perang rakyat revolusioner Tiongkok adalah gaya/ajaran Mao (intinya perang gerilya dan urban, pen), meskipun faktanya Militer Tiongkok sudah keluar dari kandang “rakyat”, sudah tidak lagi bicara tentang atau dengan rakyat, tengok saja PLAN-nya sudah keluar jauh dari “Brown Waters Navy”, setidak
5
Vol. 10, No. 4, Juni 2016
Peperangan Hibrid - Meliput Sebagian Besar OMSP? adalah satu contoh ancaman hibrid; memiliki atribut kekuatan regular maupun tidak beraturan. Mereka dapat beroperasi dan melakukan transisi segera dari aktor pep beraturan menjadi teroris, kriminal, atau pelaku perang gerilya bila dianggap perlu36. Lawan yang tidak beraturan ini cepat merubah ke-tingkat hibrid apabila mereka disponsori suatu negara37. Topik pep ini memberikan gambaran yang lebih jelas, tentang pep yang ambigu ini baik yang terjadi di Timur tengah maupun di tempat lain. Bisa dipahami apa sebenarya pep yang fenomenal ini. Aktor di tengah (misal Hezbollah), adalah pemain bukan tidak beraturan, bukan juga aktor negara - aktor non-negara yang mudah mutasi serta trampil dalam peperangan tidak beraturan ke-pep hibrid yang disponsori (ada pendukung/surrogate) - Hezbollah yang didukung Iran dengan senjata dan pelatihannya. Semua ini memaksa perubahan kampanye Israel (setelah dipahami elit politik dan militer) versus Hezbollah sejak tahun 2006 yakni meninggalkan serangan tunggal udara sebagai kekuatan penentu serta memprioritaskan kekuatan darat. Idem AS sebagai aktor transisi di Afghanistan tahun 1980 memberikan rudal Stinger dan senjata lainnya ke Mujahidin, memoles kelompok itu dari kekuatan yang tidak beraturan menjadi lawan hibrid yang membuat tumpulnya strategi Russia38. Gambar no.1 diatas bukan sekedar memahami fenomena konflik hibrid; namun lebih pada konsep pembelajaran agar fokus dan saksama menghadapi konflik semacam itu. Faktor-faktor yang perlu perhatian khusus, bagi AD-AS39, pertama; AD-AS belum siap menghadapi pep hibrid yang di-sponsori suatu negara dan maupun aktor negara (perhatikan tangga tengah dan puncak). Versus lawan hibrid (hybrid adversaries) sangat kompeten dan berpengalaman, khususnya kategori di-tengah dan puncak tangga. Kedua, lawan semacam ini dapat mengalahkan kendaraan utama AS dan memberikan risiko tinggi terhadap formasi dan bisa berkembang lebih tangguh kualitasnya. Pep tidak beraturan dan musuh dengan properti IED, RPG - tanktank berat yang sanggup bertahan dibanding kekuatan menengah seperti brigade Stryker40. Pelibatan versus lawan tidak beraturan bisa dilakukan pada jarak kl 1 km, apabila mereka tidak memiliki sista “stand-off”. Kendaraan lapis baja berat menguntungkan kekuatan teman dengan pelibatan dan respon tembakan langsung
yang tepat, terarah serta menghasilkan kerusakan samping (collateral damage) minimum dibanding tembakan artileri atau udara. Pengalaman kerjasama taktis tank berat dan infantri yang dirasakan sama pasukan Denmark, Canada, Inggris, dan Marinir AS. Versus Taliban dengan kapabilitas tembakan “standoff” penggunaan Helikopter vs Uni Soviet di tahun 1980 dan kendaraan yang rentan ranjau darat dibayar dengan jatuhnya korban material, personil dan kerusakan yang tinggi. Konsekuensi tekanan dan fokus dalam pep ini merubah konsep medan tempur sebagai medan perang 360 derajad (The 360-degree Battlefield), artinya tidak ada lagi garis belakang dimana pasukan bisa beristirahat sebagai zona aman pemulihan kekuatan - No-RRR (no relief-no rest-no relaxation) dan tidak ada lagi serdadu “kerah biru”. Mereka makan, tidur dan hidup dalam situasi tempur. Hint: 10 % tentara AS telah mengalami trauma medan perang (PTSD/post traumatic stress disorder) dan tingkatan “bunuh diri” terbesar sesudah perang Afghanistan dan Irak41. NATO dan arah strategi versus pep Hibrid Aneksasi sukses Krimea42(selatan Ukraina) dengan kekuatan kecil, tanpa peluru, pertumpahan darah, deklarasi; dan sungguh mengejudkan – dipertanyakan analis pertahanan Barat tentang ops tertutup (covert) Russia ini. Sebelum aneksasi; inisiasi Russia dengan operasi ruang ciber 43 terhadap infrastruktur K2 militer dan sipil Krimea. Hint: posisi Sebastopol di Krimea bisa dimanfaatkan sebagai akses Armada Russia ke L. Hitam dan Mediteranian44(gambar bawah). Beda dengan ops Russia di-Chechken45, Georgia; menggunakan kekuatan besar simultan dengan buruknya kampanye, tidak terkoordinir, peralatan kuno, dan strategi yang menyedihkan46. Sebelum invasi kekuatan konvensional ke-Georgia dan Ukraina tahun 2008, telah dilakukan spionase & intrusi jejaring (pep ciber), koordinasi antar ajensi pemerintah, non-pemerintah dan individu berlangsung masif, dan berlangsung kl 1 tahun47. Russia menggunakan doktrin, konsep, dan perangkat guna memperluas teritori untuk mengeskploitasi negara kecil ex-federasi Russia (Georgia, Ukraina, Krimea) dengan payung konsep yang disebut Maskirovka48, periksa peta Krimea dibawah ini.
tidaknya meningkat menjadi Ocean going fleet. 52 Ibid, halaman 72. 53 James. Q. Roberts, Maskirovka 2.0: Hybrid Threat, Hybrid Response, (Joint Special Operations University, US Center for Special Operations Studies and Research, OP, Dec 2015), halaman 2. 54 Daesh adalah sinonim IS (Islamic State) berbasis di Siria dan Irak, Daesh berasal dari kata Arab. 55 Miranha Calha, Hybrid Warfare: NATO’s New Strategic Challenge? (Draft General Report Defence and Security Committee, April 2015), halaman 2. 56 Sahel = sabuk yang membentang dan melingkari daratan tengah Afrika mulai dari lautan Atlantik ke laut Merah sepanjang 5400 km. 57 Opcit, hal 2. 58 Barat menilai Russia sebagai aktor hibrid, melupakan bahwa Russia sendiri menghadapi aktor hibrid Hezbollah di Siria. 59 Dilaporkan BBC News (via Google), … On July 9, a Russian Mi-35M helicopter was shot down by Daesh east of Palmyra, the Russian MoD (KemHan Russia) reported. The “Gunship” (sebutan Helli penyerang personil, kendaraan mekanik dan bunker) was flying a mission in support of the loyalist forces along with an MI-24 P Hind when it was hit by anti-aircraft fire and crashed into the ground killing the two crew members. According to the latest reports, Daesh and rebels have grown their anti-aircraft capabilities by means of SAM (Surface to Air
Vol. 10, No. 4, Juni 2016
6
Peperangan Hibrid - Meliput Sebagian Besar OMSP? dari berbagai penjuru dunia telah menjadi tantangan serius dalam domain kelompok bersenjata non-negara. Daesh berhasil menguasai daerah yang luas, sanggup mengontrol ladang minyak dan berhasil mengontrol pemerintahan setempat57. NATO menempatkan dua (2) ancaman serius sekaligus dan membutuhkan dua (2) strategi sebagai basis deploi pasukan NATO. Menghadapi Russia merupakan tantangan aktor negara (periksa gambar no.1 sebagai puncak tangga), meski berbeda arah pep hibrid era pemerintahan Soviet dengan Russia. Era Soviet untuk melemahkan kekuasaan yang ada sedangkan era Putin bertujuan politik. Persepsi NATO memandang manuevra Russia sebagai pep hybrid - benarkah intensi Russia ini ditujukan menyerang Barat. Beda dengan Hezbollah yang terus menyerang Israel. Meskipun Russia memiliki hubungan erat dengan resim Siria dan melakukan manuevra militer sebagai ujud intervensi58. Menyulitkan NATO mempersepsikan ancaman hibrid di-timur Eropah dan mengait kampanye militer Russia di-Siria. Upaya Russia tentu saja akan dibayar dengan insentif politik, seperti: pertama; seberapa jauh mliter Russia kapabel melindungi Assad versus kelompok konservatif anti Assad (atau Daesh?)?59. Kedua, ongkos yang hilang akibat kerusakan hubungan dengan Barat. Ketiga, ongkos perbaikan hubungan baik dengan pihak Barat dan ongkos memelihara resim Assad dengan asumsi waktu yang tidak menentu atau sebaliknya banyak kehilangan ongkos di Timur tengah dalam waktu lama (protracted). Lantas apa insentif keuntungan di Siria? Sementara Putin diuntungkan diKrimea mengingat; pertama penduduk Krimea kl 60 %60 adalah diaspora Russia, sebagian besar pro-Russia dan berdampak sebagian besar politisi untuk memilih re-unifikasi. Kedua, Krimea bisa menjadi choke-point untuk mengontrol jalur pipa minyak dari dan ke Russia melewati Ukraina, dst. Ketiga, kemudahan akses Armada keluar ke L Baltik dan Mediterania. Isu kedua versus Daesh adalah isu perusak keamanan regional yang serius, ke-tiganya berbasis isu “enerji sekuriti” Russia. Brussels kewalahan menghadapi komunikasi, perencanaan strategik, distribusi intelijen, sasaran operasional yang tersebar luas dan jauh serta medan laga yang kompleks. Dua (2) arah strategi NATO samasama berbasis pep hibrid ini membutuhkan respons bersama oleh 28 anggota NATO, plus hadirnya beda persepsi antar anggota NATO semenjak tahun 1950an61. Perbedaan persepsi terhadap materi kategori pep diluar arena peperangan klasik - tantangan kredibilitas sekuriti kolektif dan era peperangan baru NATO? Benar ungkapan Bettina Renz & Hanna Smith tentang hal ini62… Its principal conclusion is that “hybrid
Referensi: Google Images, tanggal 30 Juni 2016, jam 21.45. Posisi peta Crimea.
Kontroversi berita dan pengamatan Barat tentang pep hibrid diwilayah ini, anehnya Russia tidak mengenal definisi atau konsep pep hibrid (“gibridnaya voina”)49. Elit militer Russia dinilai50 tidak mengikuti perkembangan pep kontemporer modern sebagaimana standar pengetahuan elit militer Barat. Insurjen sekarang ini tidaklah sama dengan insurjen (gerilya) pengikut Mao kemarin51. Sesama aktor insurjen (taktik gerilya atau urban), kata pengamat… tidak bisa bertarung versus pengikut Saddam, ektrimis Islam atau siapapun dengan gaya bertarung Viet Cong, Moros, atau Tupamaros52. Doktrin Maskirova memayungi kegiatan dan kampanye “hitam” Russia ke-Georgia tahun 2008, Ukraina, Krimea, dan Siria dalam rangka memperbaharui hegemoni Russia adalah doktrin Maskirova. Maskirova “baru” (era Putin) mendukung pembenaran Russia membangun kembali (dengan kekuatan)53 pengaruh dan reunifikasi. Sebagai penganut sekuriti kolektif NATO memberikan perhatian penuh terhadap manuevra aktor hibrid kearah timur dan selatan, yakni Russia dan Daesh54. Daesh merupakan kekuatan hibrid non-negara yang muncul mendadak dengan potensi besar serta cepat memperluas teritori diluar Irak dan Siria. Terjadi dua (2) pergeseran pendulum dari kooperasi ke-kompetisi versus Russia kearah timur dan ke arah selatan menenggara Eropa55 versus Daesh sehingga terjadi konsekuensi pergeseran arah strategik NATO. Meski respon dua isu tersebut berpotensi menghadapi hambatan internal. Kearah selatan NATO menghadapi era baru instabilitas berlarut (protracted) mulai dari Timur tengah keutara Afrika dan Sahel56. Daesh, sebagai kelompok non-negara militan Siah begitu kuat menebar pengaruh penguasa di Siria dan Irak bahkan meluaskan teritori keluar. Kelompok baru ini sanggup menguasai teritori menggunakan cara terrorisme dan taktik konvensional serta merekrut ribuan sukarelawan
Missile) systems and MANPADS. The Syrian regime has lost several aircraft due to anti-aircraft weaponry since the beginning of the uprising. 60 Michael Snyder via Blacklisted News Friday, Feb.28, 2014 dan http://www.blacklistednews.com/12 sign that Russia is ready to fight a war. 61 Lejdi Dervishi, NATO’s Evolution: From Conventional to Hybrid Warfare, (Master Thesis Hub Internasional, Thesis Universita diSiena, 2014-2015), halaman 46-60. 62 Bettina Renz, Hanna Smith, Russia and Hybrid Warfare: Going Beyond the Label, (Alexanteri Papers 1/2016), halaman 1. 63 Michael Aaronson, et-all, NATO CounteringThe Hybrid Warfare, (Features, PRISM 2, no.4), halaman 112.
7
Vol. 10, No. 4, Juni 2016
Peperangan Hibrid - Meliput Sebagian Besar OMSP? warfare” concept is not suitable as an analytical tool for assessing Russian military capabilities or foreign policy intentions and should therefore not be used as the basis for strategic decision-making and defence planning. Format ancaman “baru” ini sungguh serius dan tidak mudah didefinisikan dengan jelas (not clearly identifiable) bagi NATO. Ancaman yang berbeda dan lebih dari amalgamasi sekuriti yang pernah ada63. Aaronson menyoroti kecenderungan NATO hanya mempersoalkan pengertian pep hibrid dibanding mengatasinya. Aaronson, dkk, mempertanyakan kemungkinan NATO…facing the adaptive and systematic use of such means singularly and in combination by adversaries in pursuit of long-term political objectives dibandingkan cara lama yang lebih memilih acak menghadapinya dan didorong faktor kebetulan64. Pertanyaannya, mengapa NATO masih belum tergerak menyelesaikan kedua isu ini atau mengapa Ukraina tidak mengambil alih kembali Krimea?
Sumber: Veronika Stoillova, PhD, Hybrid War: A New Challenge for the Global Peace and Security, (SUSI USFP, Bard College, July 21, 2015), slide # 14. Isi kotak didalamnya adalah contoh elemen ancaman hybrid.
Bila teori trinitas pep tradisional Clausewitz dikembangkan menjadi trinitas pep tidak beraturan kontemporer; gambarannya seperti dibawah ini: The Trinity of War Expanded
Pelajaran yang bisa dipetik Pep hibrid benar-benar hadir sekarang dan masa mendatang65, bahkan menjadi ancaman global dengan bentangan operasi lebih banyak untuk selain perang. Ilustrasinya seperti ini:
Foreign internal defense Counterterrorism Unconventional Counterinsurgency Stability operations
Hybrid Conventional Irregular Criminality Cyber
Ideologies
CLASSIC WAR
TODAY’S WAR
Reason
Citizens
Irregular
Government
Passion
Conventional
Truth
Commander Skill
Global Sympathizers Passion
Nonstate Threat Group Passion, Charisma, and Skill
State - on - state conflict
The Clausewitzian Trinity of War in the Conventional Context
The Trinity of War Expanded for the Current Irregular Warfare Age
Sumber: Veronika Stoillova, PhD, Hybrid War: A New Challenge for the Global Peace and Security, SUSI USFP, Bard College, July 21, 2015), slide # 11.
Sumber: Sebastian L.V. Gorka, Hybrid Warfare Panel, US National Defense University, 21 Sept, 2011, slide # 4. Gambar kiri adalah konsep tradisional peperangan klasik Clausewitz (perhatikan 3 aktor, penduduk, pemerintah dan komandan militer), dikembangkan (dan bandingkan!) dalam peperangan era kontemporer dengan tiga (3) simpul yang berbeda dengan theori Clausewitz tradisional ~ neo-klasik?
Spesifikasi ancaman hibrid, bisa dilukiskan dalam tabel dibawah ini.
Brown menyebutkan bahwa ancaman nasional mendatang didominasi aktor negara-non negara
Source: GAO analysis of DOD military concept and briefing documents and academic writings.
64 Ibid, halaman 115. 65 Frank G. Hoffman, Hybrid War Versus Compound War: The Janus Choice, Defining Today’s Multifaceted Conflict; (Armed Forces Journal, October 1, 2009) … melaporkan thesis LtKol Marinir Bill Nemeth (ttg gerilya Chechnya) yang mendefinisikan pep hibrid sbb: …contemporary form of guerrilla warfare that employs both modern technology and modern mobilization methods. Dilaporkan bahwa gerilya Chechnya kapabel melakukan transisi dari satuan konvensional menjadi satuan taktik gerilya apabila dibutuhkan dan melewati batas antara pep gerilya dengan terorisme. 66 Col Timoty F Brown, US Army, Twenty First Century Warfare will be Hybrid, (US AWC, SRP, 2011), hal 20. 67 Andrew Mumford, Proxy Warfare and the Future of Conflict, (The RUSI Journal, 158:2, 40-46, http:// dx. doi. Org /10.1080/03071847 .2013.787733, published on line:28 Apr 2013).…proxy adalah bagian kecil dari hibrid… In short, proxy wars are the logical replacement for states seeking to further their own strategic goals yet at the same time avoid engaging in direct, costly and bloody warfare. Contoh jelas ttg perang proksi (proxy war) lainnya: diaspora Russia aktif menyerang (ciber) pemerintahan Georigia, periksa Maj US Army Ryan S Gladding, et-all,
Vol. 10, No. 4, Juni 2016
8
Peperangan Hibrid - Meliput Sebagian Besar OMSP? hibrid versus pemerintah pep hibrid66. TNI bisa memodelkan peta bentangan operasi militer mulai berdirinya TNI sebagai masukan kurikulum pengembangan kapabilitas, evaluasi fokus operasional, isu konflik kontemporer seperti versus insurjensi (pemberontakan) seperti GAM, GPL, GPM, pok Santoso, dll, pep tidak beraturan, terorisme (dan proxy)67 guna injek pembangunan struktur kekuatan militer (FS/ force structure)68 mendatang, injek rekayasa kurikulum (curriculum re-engineering) Lemdik TNI dan Defense Review. Hint: kelompok insurjensi, perompak, kelompok radikal dan kriminal manapun termasuk di Indonesia sangat berpeluang mempraktekkan pep hibrid. Hampir dipastikan bahwa pemetaan kegiatan TNI mulai pra kemerdekaan sampai sekarang banyak didominasi peperangan zona abu-abu69 atau pep hibrid. Peta ini mendorong “up-dating” (evolusi/revolusi) peran TNI mendatang dengan hadirnya: terrorisme, peran ops gab sipil (POLRI)-militer, kerjasama intelijen, irisan peran Polri dan TNI, isu paramiliter/milisia dan pep insurjensi, isu L.Tiongkok selatan, isu “air coverage” Singgapore (dan isu Abu Sayaff?) - kajian DPR-RI, TNI, Lemdik Angkatan, Defense Review KemHan, POLRI dan perbaikan arah strategik TNI70. Adakah peran NATO di LTS /LTT yang melibatkan Tiongkok, AS , Korsel dan Jepang71 - perselisihan di-laut bisa disebut ancaman hibrid (lampiran dibawah). Tidaklah sulit membayangkan bahwa mitra global NATO di-regional yakni Australia, Jepang dan Selandia-baru selama dekade ini tidak pernah absen mendukung “policy” NATO72. Berikut lampiran sebagian kecil sumber EPRS, 2015 oleh Patryk Pawlak sebagai pelengkap penjelasan73.
threat. Hybrid conflict and hybrid war are two specific categories whereby some hybrid tactics are used by a state to achieve its strategic ends. Hybrid conflict is a situation in which parties refrain from the overt use of armed forces against each other, relying instead on a combination of military intimidation (falling short of an attack), exploitation of economic and political vulnerabilities, and diplomatic or technological means to pursue their objectives. Hybrid war is a situation in which a country resorts to overt use of armed forces against another country or a non-state actor, in addition to a mix of other means (i.e. economic, political, and diplomatic).
Examples of hybrid threats (termasuk maritime hybrid, resurces dan space) Terrorism: terrorist organisations like Boko Haram, Al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP) and ISIL/Da’esh operate across the territories of many countries, and employ a variety of economic, military and technological tools to achieve their political goals. Cybersecurity: the operations of state-affiliated hackers from Russia and China and the use of cyberweapons are facilitated by difficulties with the attribution and the absence of norms of state behaviour in cyberspace. Organised crime: armed criminal groups and drug cartels in Mexico resort to violence in the fight over territory and economic profits. Erosion of security, in turn, has a negative impact on the Mexican economy. Maritime disputes: China is pursuing its aims in the South China Sea by combining economic and military pressure with extensive land reclamation projects in the Spratly archipelago. Space: constraints on use of orbital space (and access to satellites) resulting from space debris – created, among other things, by antisatellite missile tests. Resource scarcity: resourcedependency between countries is increasingly used for political purposes. In 2010, China blocked exports of raw materials to Japan in response to the arrest of a Chinese fishing boat. In 2011, India’s refusal to adopt a water-sharing agreement with Bangladesh put additional pressure on bilateral relations. Covert operations: Russia’s strategic use of special forces (i.e. ‘green men’) and information in Ukraine.
Understanding hybrid threats, oleh Patryk Pawlak ‘Hybrid threats’ are often invoked in reference to the ongoing conflict in Ukraine and the ISIL/Da’esh campaign in Iraq. As policy-makers struggle to grasp what hybrid threats mean for national security, it is pertinent to recall the origins, the meaning, and legal challenges associated with this concept. Hybrid threat is a phenomenon resulting from convergence and interconnection of different elements, which together form a more complex and multidimensional
68 69 70
71 72
73
Cyber–Enabled Unconventional Warfare: The Convergence of CyberSpace, Social Mobilization, and Special Warfare, (Thesis NPS, MS in Defense Analysis, Information Strategy & Political Warfare, Dec 2015), hal 46, … conflict with Georgia, Russia categorically denies involvement in cyber domain. Instead they assert that the actions were organized and executed by patriotic citizens (most likey Russian government proxies). Budiman, Struktur kekuatan militer (FS) …: Skenario …; (QD, vol # 10, no # 3, Mei 2016), hal 1, dst. Antulio J. Echevarria, II, Operating in the Grey Zone: an Alternative Paradigm for US Military Strategy, (US Army War Coll, SSI,April 2016), hal xi…..One of the advantage of so-called hybrid or gray zone wars is they appear to strike at the seam between conventional and irregular warfare. Hakan Gunneriusson, Nothing is taken serious, until it get serious: Countering hybrid threats, (Swedish National Defence College, Dept of Military Studies, War Studies Division, Land Opts Sections, Journal Defence Against Terrorism, 2012), hal 47-70. …abstrak,… Although hybrid threats is still an emerging concepts, the possibilities in cyberwarfare Nanotechnology and Biohacking are discussed. It is possible that the concept of hybrid threats will cause a reexamination of the whole concept of war. Perselisihan di L Tiongkok selatan & Timur dan melibatkan Tiongkok & AS disebut juga pep hibrid periksa lampiran EPRS 2015. Kaspars Galkins, Crisis Management, MinDef, Republic Of Latvia, NATO and Hybrid Conflict: Unresolved Issues from the Past or Unresolevable Threats of the Present, (Thesis US NPS, Sept 2012, MA in Security Studies), hal 113. … NATO has global partners like Australia, Japan or New Zealand that share common democratic values of the NATO member states supporting NATO for decades both politically, militarily and through management operations. This guarantees of the Alliance far beyond its territories. Patryk Pawlak, Understanding Hybrid Threats, (EPRS/European Parliament Researh Service, 2015), hal 1.
9
Vol. 10, No. 4, Juni 2016
Pembajakan Kapal Di Perairan Laut Sulu Dikaitkan Dengan ISPS Code
PEMBAJAKAN KAPAL DI PERAIRAN LAUT SULU DIKAITKAN DENGAN ISPS CODE Oleh : Willy F. Sumakul 1. Pendahuluan
penegakan hukum dilaut adalah Angkatan Laut dan Kapal Negara(KN). Setiap negara yang telah meratifikasi aturan ini wajib taat dan patuh untuk melaksanakannya termasuk Indonesia. Selain dari pada itu suatu aturan yang dibuat oleh IMO yang kemudian juga disetujui dan ditandatangani oleh negara-negara maritim dunia adalah ISPS CODE (berlaku efektif sejak 1 Juli 2004) khususnya mengatur tentang kegiatan-kegiatan dan langkah-langkah yang harus diambil oleh setiap negara dalam menanggulangi ancaman Terorisme dilaut. Penulis akan mencoba membahas dalam tulisan ini apa dan bagaimana penerapan ISPS CODE khususnya di Indonesia dalam kaitan dengan upaya penanggulangan terorisme dilaut.
Masalah keamanan dilaut khususnya keamanan pelayaran akhir-akhir ini kembali menyita perhatian masyarakat Indonesia sehubungan dengan terjadinya beberapa kali pembajakan dilaut yang dilakukan oleh kelompok teroris di Philipina selatan. Dalam dua kali insiden pembajakan terakhir, yang menjadi sasaran adalah kapal tunda (tug boat) yang sedang menarik tongkang bermuatan batu bara yang berlayar dari pelabuhan Tarakan di Indonesia menuju ke Manila Philipina melewati laut Sulawaesi, laut Sulu dan seterusnya memasuki perairan Philipina. Peristiwa ini ikut merepotkan Pemerintah Indonesia karena terdapat beberapa anak buah kapal (abk) yang ditahan sebagai sandera dengan meminta tebusan uang. Untungnya peristiwa penyanderaan pertama dapat diselesaikan dengan damai lewat “diplomasi total” (istilah Menlu RI ibu Retno Marsudi). Namun pembajakan kapal tunda Charles 001 dan penyanderaan ABK sebanyak 7 orang dan penangkapan tiga orang nelayan Indonesia yang menjadi abk kapal nelayan Malaysia, sampai hari ini belum ada penyelesaian. Berbagai opsi pembebasan sandera termasuk tindakan koersif dengan tindakan militer, tapi masih mengundang kontroversi. Pertanyaan logis yang diajukan oleh banyak orang ialah; ada apa dengan keamanan laut serta keselamatan anak buah kapal saat ini? Mengapa dengan begitu mudah para pembajak dilaut melaksanakan aksinya menguasai kapal dan menawan ABKnya tanpa ada perlawanan berarti? Mengapa kejadian /insiden dilaut ini bisa terjadi berulang kali tanpa ada tindakan pencegahan? Dan tentu saja pertanyaan yang lebih mendasar, instansi mana yang bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan dilaut /dikapal? Semua pertanyaan ini wajar saja dikemukakan oleh orang awam, terlepas dari apa motivasi tertinggi (politik?) para pembajak serta apa yang melatar belakangi aksi mereka. Apakah hanya sekedar mencari uang dengan cara meminta uang tebusan? Satu jawaban singkat secara umum adalah bahwa negara bertanggung jawab penuh atas keamanan dan keselamatan jiwa /warga negara termasuk harta benda milik negara dimanapun berada. Seperti sudah kita ketahui bersama di Indonesia saat ini terdapat 11 (sebelas) instansi yang berkecimpung dilaut yurisdiksi Indonesia, masingmasing dengan kepentingan, tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri sesuai dengan peraturan yang menaunginya. Padahal sudah jelas ditegaskan dalam hukum laut internasional UNCLOS 1982 bahwa instansi atau badan yang berwewenang melakukan tugas-tugas Vol. 10, No. 4, Juni 2016
2. Tentang ISPS CODE International Ship and Port Security Code (ISPS Code) adalah suatu aturan baru yang dibuat oleh IMO (International Maritime Organisation) pada tahun 2001 dalam hal ini Maritime Safety Committee bekerja sama dengan Maritime Security Working Group. Kedua badan tersebut dalam suatu sidang Majelis pada bulan November tahun 2001, mengadopsi resolusi A.924(22). Resolusi tersebut tidak lain adalah melakukan tinjauan ulang segala tindakan dan prosedur untuk mencegah kemungkinan aksi teroris yang mengancam keamanan maritim pada umumnya khususnya para penumpang kapal dan awak kapal, serta keselamatan kapal pada umumnnya. Kemudian dalam Konferensi Negara Anggota yang berlangsung di London pada tanggal 9-13 Desember 2002 (kemudian dikenal dengan nama Konferensi Diplomatik masalah Keamanan Maritim), menyepakati dengan suara bulat untuk mengadopsi salah satu resolusi untuk memasukkan ISPS Code kedalam Konvensi Internasional Untuk Keselamatan Dilaut 1974 (SOLAS 1974). Resolusi yang lain juga termasuk perlunya amandemen terhadap Bab V dan Bab XI dari SOLAS dalam mana sejalan dengan Code Ship baru, yang kemudian berlaku efektif sejak 1 Juli 2004. Bab V dari SOLAS yang semula hanya memuat tentang Keselamatan Navigasi Pelayaran/Kapal, ditambahkan dengan sistim baru yaitu mempercepat pelaksanaan AIS (Automatic Identification System) termasuk persyaratan yang dibutuhkan. Sedangkan pada Bab XI dipecah menjadi 2 dengan sebutan Bab XI-1 dan Bab XI -2. Bab XI-1 berisi ketentuan yang pada dasarnya mencakup Upaya-upaya Khusus untuk meningkatkan Keselamatan Maritim (tradisional) seperti; meningkatkan kegiatan Survei dan pemberlakuan Nomor Identifikasi Kapal,
10
Pembajakan Kapal Di Perairan Laut Sulu Dikaitkan Dengan ISPS Code serta Dokumen Riwayat Kapal. Bab XI-2 berisi ketentuan yang sama sekali baru yaitu; Upaya-upaya Khusus untuk meningkatkan Keamanan Maritim (Special Measures to Enhance Maritime Security). Satu hal yang perlu dicatat, bahwa perluasan SOLAS 74 ini disetujui untuk mencakup Pelabuhan dan Fasilitasnya yang sebelumnya belum pernah ada, walaupun hanya membatasi pada pelabuhan yang mempunyai interface dengan kapal laut. Pada dasarnya ISPS Code ini terdiri dari 2 (dua) bagian besar yaitu yang disebut Bagian A (Part A) dan Bagian B (Part B). Bagian A berisikan segala ketentuan yang Wajib dilaksanakan (mandatory) oleh Pemerintah, kapal/ perusahaan dan fasilitas pelabuhan, menyangkut aturan–aturan yang tercantum dalam Bab XI-2 sebagaimana setelah diadakan perobahan dalam Annex Solas 1974 . Sedangkan bagian B berisikan Petunjuk-petunjuk / pedoman (guidance) tentang pelaksanaan dari Bab XI-2 dari apa yang tercantum dalam Bagian A.
adalah: 1). Ship Security Plan (Rencana Keamanan Kapal), yaitu suatu rencana tertulis yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin pelaksanaan setiap tindakan yang diambil diatas kapal, dirancang sedemikian rupa untuk melindungi orang diatas kapal, muatan, peralatan angkutan muatan, gudang penyimpanan/ perbekalan dsb terhadap risiko insiden keamanan. 2). Port facility Security Plan (Rencana Keamanan Fasilitas Pelabuhan), yaitu suatu rencana tertulis yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin pelaksanaan setiap tindakan yang diambil untuk melindungi segala macam fasilitas pelabuhan dan kapal, orang, muatan, peralatan angkut muatan, tempat-tempat penyimpanan barang didalam fasilitas pelabuhan terhadap risiko insiden keamanan. 3). Ship Security Officer (Perwira Keamanan kapal), adalah orang yang berada diatas kapal yang bertanggung jawab kepada nakhoda kapal, ditunjuk oleh Perusahaan Perkapalan, yang bertanggung jawab atas keamanan kapal termasuk pelaksanaan dan pemeliharaan Rencana Keamanan Kapal, dan sekaligus bertindak sebagai penghubung antara Perwira Keamanan Perusahaan dan Perwira Keamanan Fasilitas Pelabuhan. 4). Company Security Officer (Perwira Keamanan Perusahaan), adalah orang yang ditunjuk oleh Perusahaan yang bertugas menjamin bahwa Penilai keamanan (assessment) kapal dilaksanakan, dan bahwa rencana keamanan kapal dikembangkan, diserahkan kepada pejabat untuk mendapatkan persetujuan, dan sesudahnya diimplementasikan dan dipelihara, serta menjadi penghubung antara Perwira keamanan Pelabuhan dan Perwira keamaanan Kapal. 5). Port Facility Security Officer (Perwira Keamanan Fasilitas Pelabuhan), adalah orang yang ditunjuk bertanggung jawab atas pengembangan, pelaksanaan, perubahan dan pemeliharaan dari Rencana Keamanan Fasilitas Pelabuhan dan juga menjadi penghubung (liaison) antara perwira keamanan kapal dan perwira keamanan perusahaan. 6). Security level (Tingkat Keamanan), adalah klasifikasi dari keamanan Kapal dan Pelabuhan, menurut intensitas atau kecenderungan yang dapat terjadi setelah melalui proses pengamatan dan pengumpulan data. Berbeda dengan tingkat siaga atas suatu ancaman yang biasa ditetapkan oleh pemerintah (Indonesia) misalnya siaga tehadap ancaman gunung meletus, ancaman tsumami, banjir dsb, dimana siaga Satu adalah tingkat yang tertinggi, dalam aturan ini berlaku sebaliknya. Securiy level dibagi dalam 3 tingkatan yaitu : a). Security level 1, berarti tingkat dimana langkah-
3. Hal-hal penting dalam ISPS CODE a . Tujuan yang akan dicapai: 1). Untuk menetapkan suatu kerangka kerja Internasional yang mencakup kerjasama antar Negara Anggota (penandatangan) yang dalam hal ini disebut Contracting Government, Instansi-instansi pemerintah, Pemerintah local dan Industri-industri perkapalan dan Pelabuhan, untuk mendeteksi ancaman keamanan dan mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya insiden keamanan, yang dapat mempengaruhi kapal dan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk perdagangan internasional. 2). Untuk menetapkan Peranan dan Tanggungjawab dari masing-masing Negara anggota, instansi Pemerintah, pemerintah lokal, serta industry kapal dan pelabuhan, pada tingkat nasional dan internasional, untuk menjamin keamanan maritime. 3). Untuk menjamin terlaksananya pengumpulan informasi yang berkaitan dengan masalah keamanan secara dini, efisien serta pertukarannya. 4). Untuk menyediakan suatu metodologi dalam penilaian keamanan, sehingga dapat membuat Rencana dan Prosedur untuk bertindak pada waktunya serta dapat bereaksi pada setiap perobahan tingkat keamanan. 5). Untuk memberikan keyakinan dan rasa percaya diri bahwa tindakan-tindakan yang diambil sudah memadai dan proporsional. Karena ISPS Code berlaku secara internasional dan menuntut kerjasama yang baik, saling pengertian, dan bahasa yang sama antar Negara peserta, maka ada beberapa istilah yang digunakan memerlukan pamahaman yang sama pula. Beberapa istilah penting
11
Vol. 10, No. 4, Juni 2016
Pembajakan Kapal Di Perairan Laut Sulu Dikaitkan Dengan ISPS Code langkah perlindungan pengamanan yang diambil bersifat minimum dan sesuai, namun harus terus dipertahankan sepanjang waktu. b). Security level 2, berarti tingkat dimana diperlukan tambahan upaya perlindungan pengamanan yang harus dipertahankan untuk suatu jangka waktu tertentu, sebagai akibat dari ditingkatkannya risiko yang mungkin terjadi dari insiden keamanan. c). Security level 3, berarti tingkat dimana diperlukan suatu langkah perlindungan keamanan khusus yang harus dipertahankan untuk suatu jangka waktu yang terbatas, ketika kemungkinan besar ancaman atau adanya ancaman segera (imminent), sekalipun belum dapat mengidentifikasi sasaran dengan jelas.
mempengaruhi misalnya tingkat keterpercayaan informasi ancaman, adanya fakta-fakta yang mendukung, informasi ancaman itu spesifik dan segera (imminent), dan potensi akibat yang dapat ditimbulkan. 3). Bila Negara menetapkan keamanan pada tingkat 3 (tertinggi), maka negara harus mengeluarkan instruksi yang memadai sesegera mungkin serta menyediakan informasi keamanan yang diperlukan oleh kapal dan fasilitas pelabuhan. 4). Menetapkan dan menunjuk suatu organisasi yang disebut (Organisasi Keamanan yang diakui) atau Recognized Security Organization (RSO), dan dapat mendelegasikan berbagai tugas-tugas keamanan tertentu sesuai Bab X1-2 dari aturan ini. Jadi pada dasarnya RSO bertugas membantu Pemerintah / Negara dengan beberapa tugas pengecualian yaitu: menetapkan tingkat Keamanan pelabuhan , persetujuan atas hasil penilaian keamanan fasilitas pelabuhan serta perubahannya, menyetujui rencana keamanan fasilitas pelabuhan, menunjuk perwira keamanan fasilitas pelabuhan dan menetapkan Declaration of Security ( Pernyataan Keamanan). 5). Melakukan pengujian terhadap efektifitas rencana keamanan kapal, rencana keamanan pelabuhan dan kemungkinan perobahannya, serta mengecek apakah rencana-rencana keamanan tersebut sudah disetujui. 6). Menetapkan kapan suatu Pernyataan Keamanan diperlukan, setelah melakukan penilaian terhadap risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan kapal dengan pelabuhan, antara kapal dengan kapal, orang, harta benda serta lingkungan kerja.
Hal lain yang perlu diketahui dari peraturan ini adalah bahwa yang dimaksud dengan pelayaran adalah Pelayaran Internasional, sedangkan pelabuhan adalah Pelabuhan yang melayani pelayaran kapal Internasional. Type-type kapal yang digolongkan dalam pelayaran internasional (international voyage) adalah: 1). Kapal penumpang (lebih dari 12 orang), termasuk kapal penumpang berkecepatan tinggi. 2). Kapal barang, termasuk kapal pengangkut berkecepatan tinggi, berkapasitas 500 ton keatas. 3). Mobile Offshore Drilling Unit (MODU), instalasi pengeboran lepas pantai, termasuk drilling unit yang ditarik. 4). Fasilitas Pelabuhan yang melayani kapal/ pelayaran internasional. Dalam hal-hal khusus, Negara Anggota (Contracting Government) dapat memperluas ketentuan diatas bagi fasilitas pelabuhan yang melayani kapal-kapal domestic, akan tetapi kadang-kadang juga melayani kapal interrnasional. Sekalipun demikian pemerintah Negara tidak boleh berkompromi terhadap tingkat Keamanan yang sedang berlaku bagi kapal dan pelabuhan pada saat itu. Ketentuan-ketentuan dalam koda ini tidak berlaku bagi Kapal Perang, Kapal bantu Angkatan Laut, atau kapal-kapal lain untuk tujuan non komersial.
Suatu Pernyataan Keamanan dapat diajukan oleh Kapal kepada Negara peserta , misalnya ketika kapal tersebut memasuki satu pelabuhan apabila: a). Tingkat keamanan kapal tersebut lebih tinggi dari tingkat keamanan fasilitas pelabuhan yang ia masuki atau terhadap kapal dimana dia melakukan hubungan (interface). b). Adanya persetujuan dalam hal Pernyataan Keamanan antara Negara anggota bersangkutan yang mencakup beberapa pelayaran internasional tertentu atau bagi kapal-kapal khusus dalam pelayaran itu. c). Telah ada suatu ancaman keamanan nyata atau telah terjadi insiden keamanan terhadap kapal atau fasilitas pelabuhan. d). Kapal sedang berada di satu pelabuhan dimana pelabuhan tersebut tidak diperlukan atau tidak mempunyai rencana dan pelaksanaan keamanan fasilitas pelabuhan yang disetujui. e). Kapal sedang melakukan kegiatan (ship to ship) dengan kapal lain, dimana kapal tersebut tidak diperlukan atau tidak mempunyai rencana dan pelaksanaan keamanan kapal yang disetujui.
b. Tanggung jawab Negara Anggota/peserta. Negara anggota berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 1). Menetapkan Tingkat Keamanan dan menyiapkan petunjuk-petunjuk dalam rangka upaya perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya insiden keamanan. Tingkat keamanan yang lebih tinggi menunjukkan kecenderungan yang lebih besar terjadinya insiden keamanan . 2). Mempertimbangkan berbagai faktor yang Vol. 10, No. 4, Juni 2016
12
Pembajakan Kapal Di Perairan Laut Sulu Dikaitkan Dengan ISPS Code Hal penting lain yang perlu dipahami adalah bahwa permohonan penyelesaian Pernyataan Keamanan harus diakui oleh fasilitas pelabuhan atau kapal yang melaksanakannya. Pernyataan Keamanan harus dibuat oleh Nakhoda kapal atau oleh Perwira keamanan kapal atas nama kapal. Dipelabuhan, dibuat oleh Perwira keamanan fasilitas pelabuhan atau bila Negara Anggota / Pemerintah menetapkan lain, oleh satu badan lain yang diberi tanggung jawab keamanan dipantai atas nama fasilitas pelabuhan. Pernyataan Keamanan hendaknya memuat persyaratan-persyaratan keamanan yang dapat dilaksanakan bersama antara fasilitas pelabuhan dan kapal atau antar kapal sendiri serta menetapkan tanggung jawab masing-masing. Selain dari itu Pemerintah harus menentukan jangka waktu minimum suatu Pernyataan Keamanan tetap dilaksanakan oleh fasilitas pelabuhan didalam wilayah mereka sendiri, dan oleh kapal selama kapal tersebut mengibarkan bendera negaranya.
Pada tingkat keamanan 2, langkah-langkah perlindungan tambahan seperti yang tercantum dalam rencana keamanan kapal, harus dilakukan bagi setiap kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam aturan ini. Pada tingkat keamanan 3, langkah perlindungan yang lebih spesifik, harus dilakukan bagi setiap kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam aturan ini. e. Penilaian Keamanan Kapal. Penilaian terhadap keamanan kapal (ship security assessment) menjadi sangat penting karena akan menjadi bagian integral dari proses pengembangan dan pemutakhiran dari rencana keamanan kapal. Perwira keamanan perusahaan hendaknya memastikan bahwa penilaian keamanan kapal dilaksanakan oleh seseorang yang ahli dan kompeten dalam bidang itu serta dibuat sesuai dengan ketentuan dalam bagian B aturan ini, dan harus dilakukan melalui survey atau peninjauan langsung ditempat. Organisasi Keamanan yang diakui (RSO), dapat diberi tugas untuk melakukan penilaian keamanan bagi kapal-kapal tertentu. Beberapa elemen penting yang harus dimasukkan dalam penilaian keamanan kapal adalah: 1). Identifikasi terhadap langkah-langkah keamanan, prosedur dan operasi yang sudah ada dikapal. 2). Identifikasi dan evaluasi terhadap bagian-bagian penting diatas kapal yang perlu dilindungi. 3). Identifikasi terhadap kemungkinan ancaman dan kecenderungan terjadinya, pada bagian-bagian penting dikapal sehingga dapat ditentukan skala prioritas penanganannya. 4). Indentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada, termasuk factor manusia, infrastruktur, kebijakan dan prosedur.
c. Kewajiban Perusahaan. Perusahaan yang membawahi kapal-kapal, harus memastikan bahwa rencana keamanan kapal telah memuat ketentuan-ketentuan yang jelas yang utamanya menekankan pada kewenangan nakhoda. Dalam rencana tersebut Nakhoda memiliki kewenangan lebih dan bertanggung jawab membuat keputusan yang menyangkut keselamatan dan keamanan kapal serta dapat meminta bantuan kepada perusahaan maupun kepada Pemerintah bila diperlukan. Perusahaan juga berkewajiban memberikan dukungan yang memadai kepada Nakhoda, perwira keamanan kapal, agar mereka dapat menjalankan tugas masing-masing dengan baik. d. Keamanan Kapal.
Penilaian keamanan kapal ini harus didokumentasikan, ditinjau ulang, dan disimpan oleh Perusahaan.
Sebuah kapal diharuskan bertindak sesuai dengan tingkat keamanan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Pada tingkat keamanan 1, kegiatan dibawah ini harus dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengambil langkah pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya insiden keamanan: 1). Memastikan kinerja petugas keamanan dikapal bekerja dengan baik. 2). Pengontrolan pada jalan masuk kekapal. 3). Pengontrolan terhadap naiknya para penumpang/ orang dan bawaannya. 4). Mengawasi daerah-daerah terlarang, dan memastikan hanya orang-orang yang berkepentingan yang boleh masuk. 5). Memonitor daerah dek dan daerah sekeliling kapal. 6). Mengawasi cara pemuatan barang dan tempat penyimpanannya. 7). Memastikan bahwa keamanan komunikasi kapal terjamin.
f. Keamanan fasilitas pelabuhan. Suatu fasilitas pelabuhan diharuskan untuk bertindak sesuai dengan tingkat keamanan yang teleh ditetapkan oleh Pemerintah yang mencakup wilayah dimana pelabuhan itu terletak. Langkah-langkah pengamanan dan prosedur hendaknya diterapkan dalam fasilitas pelabuhan tersebut sedemikian rupa sehingga hanya memberikan dampak gangguan minimal pada aktifitas kapal, pemuatan barang, penumpang, pengunjung, anak buah kapal, dan sebagainya. Pada tingkat keamanan 1, kegiatan berikut harus dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengambil langkah pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya insiden keamanan: 1). Memastikan kinerja petugas keamanan dalam keadaan baik. 2). Mengontrol jalan masuk kedalam area pelabuhan.
13
Vol. 10, No. 4, Juni 2016
Pembajakan Kapal Di Perairan Laut Sulu Dikaitkan Dengan ISPS Code 3). Memantau situasi fasilitas pelabuhan, daerah lego jangkar dan daerah tambat kapal. 4). Mengawasi daerah terlarang dan memastikan hanya orang yang berkepentingan yang boleh memasukinya. 5). Mengawasi cara penanganan muatan, serta penyimpanannya dikapal. 6). Memastikan bahwa keamanan peralatan komunikasi terjamin.
dalam interaksi kapal – pelabuhan. 4). Prosedur untuk melaksanakan instruksi Pemerintah ketika berada dalam tingkat keamanan 3. 5). Prosedur evakuasi bila terjadi ancaman keamanan atau pelanggaran keamanan. 6). Tugas-tugas personil fasilitas pelabuhan yang diserahi tanggung jawab atas masalah yang berkaitan dengan keamanan. 7). Prosedur dalam aktifitas keamanan ketika berlangsung interface dengan kapal. 8). Prosedur untuk melakukan tinjau ulang rencana dan pemutakhiran. 9). Prosedur melakukan pelaporan bila terjadi insiden keamanan. 10). Identifikasi dari perwira keamanan fasilitas pelabuhan termasuk hubungan selama 24 jam. 11). Tindakan untuk memastikan bahwa keamanan informasi sudah dicantumkan. 12). Tindakan untuk memastikan keamanan yang efektif dari muatan dan peralatan bongkar muat barang didalam fasilitas pelabuhan. 13). Prosedur pemeriksaan rencana keamanan fasilitas pelabuhan. 14). Prosedur menjawab sistim kesiagaan keamanan kapal yang berada dipelabuhan ketika sistim tersebut sudah diaktifkan. 15). Prosedur untuk memfasilitasi anak buah kapal ketika meninggalkan kapal, atau pertukaran personil, jalan masuk bagi pengunjung kekapal, termasuk perwakilan organisasi pekerja maupun organisasi untuk kesejahteraan pelaut.
g. Penilaian Keamanan Fasilitas Pelabuhan. Sebagaimana halnya dikapal, maka penilaian keamanaan di pelabuhan juga sangat penting karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pengembangan dan pemutakhiran dari rencana keamanan fasilitas pelabuhan. Penilaian atau pengukuran keamanan ini dilaksanakan oleh Pemerintah didaerah dimana fasilitas pelabuhan itu terletak. Pemerintah dapat mendelegasikan tugas penilaian keamanan pelabuhan ini kepada Organisasi Keamanan yang Diakui (RSO), dengan syarat dilakukan oleh orang yang ahli dan kompeten dibidangnya. Hasil penilaian keamanan tersebut harus mendapat persetujuan dari Pemerintah, dan harus selalu ditinjau ulang dan diperbaharui jika terjadi perobahanperobahan dalam fasilitas pelabuhan tersebut. Atas persetujuan Pemerintah, penilaian keamanan dapat dilakukan sekaligus untuk beberapa pelabuhan yang mempunyai kesamaan dalam hal; pelaksana (operator), lokasi, sistim operasi, peralatan dan rancang bangun pelabuhan.
Sebagai tambahan bahwa personil yang melakukan audit internal dan evaluasi rencana ini haruslah independen. Bila ada rencana keamanan pelabuhan, maka rencana ini dapat digabungkan kedalamnya. Rencana keamanan ini hendaknya dibuat dalam format elektronik untuk mencegah kerusakan , perubahan ,atau terhapus secara disengaja. Selain itu, rencana ini harus dilindungi jangan sampai jatuh ketangan orang yang tak berhak.
h. Rencana Keamanan Fasilitas Pelabuhan. Rencana keamanan fasilitas pelabuhan dibuat dan dikembangkan berdasarkan penilaian keamanan bagi setiap pelabuhan yang memadai untuk kegiatan (interface) antara Kapal-Pelabuhan, dan harus mencakup ke tiga tingkat keamanan. Rencana ini dapat didelegasikan penyusunannya kepada Organisasi Keamanan yang Diakui (RSO), akan tetapi harus mendapat persetujuan Pemerintah. Penyusunannya harus dalam bahasa yang mudah dimengerti dan minimal memuat hal-hal berikut : 1). Tindakan untuk mencegah senjata, peralatan atau bahan-bahan berbahaya yang tidak memiliki ijin ,masuk kepelabuhan atau keatas kapal yang dapat membahayakan orang, kapal, maupun area pelabuhan pada umumnya. 2). Tindakan untuk mencegah adanya jalan masuk illegal kedalam pelabuhan, kekapal-kapal yang ditambat, atau kedaerah terlarang. 3). Prosedur untuk menghadapi ancaman keamanan atau pelanggaran keamanan termasuk cara-cara melakukan operasi khusus dalam pelabuhan atau Vol. 10, No. 4, Juni 2016
i. Pemeriksaan / verifications Pemeriksaan awal perlu dilakukan sebelum kapal melaksanakan operasi atau sebelum Sertifikat Kapal dikeluarkan untuk pertama kali, mencakup segala sesuatu yang menyangkut sistim keamanan, peralatan dan perlengkapan. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memastikan bahwa sistim keamanan termasuk peralatan sudah sepenuhnya sesuai dengan persyaratan dalam aturan ini. Suatu verifikasi yang diperbaharui hanya dalam interval waktu yang ditetapkan oleh Designated Authority dalam hal ini pejabat Pemerintah dari Kementerian terkait (Administrasi) tetapi tidak boleh melebihi 5 tahun. Pemeriksaan atau verifikasi kapal dilaksanakan oleh perwira didalam Administrasi.
14
Pembajakan Kapal Di Perairan Laut Sulu Dikaitkan Dengan ISPS Code Namun tugas ini dapat dipercayakan kepada Organisasi Keamanan yang Diakui (RSO). Sistim Keamanan dan peralatan keamanan dikapal setelah dilakukan verifikasi harus tetap dijaga dan dipertahankan kondisinya sesuai dengan ketentuan aturan ini khususnya seperti yang dimuat dalam rencana keamanan kapal. Dilarang untuk melakukan perobahan apapun tanpa sepengetahuan Administrasi.
pelabuhan-pelabuhan di Indonesia atas beberapa wilayah, mempunyai aktifitas yang sangat besar didalam pelabuhan, namun tidak memiliki kewenangan dalam hal manajemen keamanan, tetapi terbatas pada kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi untuk mencari keuntungan. Dualisme kepemimpinan didalam pelabuhan antara Adpel dan Pelindo sedapat mungkin dihindari agar jelas kewenangan dan akuntabilitasnya. Pertanyaannya adalah; sudahkah para Adpel di Indonesia melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diminta dalam ISPS Code? Sebagai contoh; sudah adakah perwira keamanan fasilitas pelabuhan yang ditunjuk, bagaimana keberadaan KP3 yang notabene anggota POlRI yang melaksanakan fungsi keamanan, dan bagaimana hubungan keduanya? Demikian pula dengan koordinasi antara Perwira Keamanan Pelabuhan, Perwira Keamanan Perusahaan dan Perwira Keamanan Kapal apakah terjalin baik? Organisasi Keamanan Yang Diakui (RSO), yang ditunjuk oleh Pemerintah dhi Ditjen Hubla, seharusnya memiliki tenaga-tenaga ahli dalam masalah keamanan maritime. RSO di Indonesia disinyalir belum sepenuhnya memenuhi syarat-syarat yang diminta. b. Pelabuhan laut. Sesuai dengan fungsinya, maka pelabuhan laut di Indonesia dapat dibagi kedalam dua katagori besar yaitu pelabuhan Umum dan pelabuhan Khusus. Pelabuhan umum mencakup pelabuhan barang (cargo), container, sedangkan pelabuhan khusus meliputi pelabuhan untuk bongkar muat komoditi khusus seperti minyak dan gas, batubara, aluminium, hasil-hasil produksi baja dan besi, hasil tambang lainnya, hasil perkebunan, ikan/ hasil laut dan pelabuhan orang/penumpang. Masalah yang dihadapi di Indonesia, adalah sulit memisahkan mana pelabuhan untuk kepentingan domestic, mana pelabuhan Internasional. Dapat dikatakan seluruh pelabuhan (besar) di Indonesia melayani kedua-duanya dan berada dalam satu wilayah; domestic (nasional) dan internasional, hanya dipisahkan menurut daerah sandar di dermaga. Demikian pula dengan pelabuhan khusus, dibeberapa tempat di Indonesia menjadi satu dengan pelabuhan umum. Hanya ada beberapa pelabuhan khusus yang sepenuhnya melayani keperluan export / internasional seperti misalnya pelabuhan aluminium di Kuala Tanjung. Keadaan ini akan menyulitkan penerapan ketentuan-ketentuan dalam ISPS Code, karena bagi pelabuhan lokal, syaratsyarat dalam aturan baru ini tidak berlaku. Jalan masuk didarat kedalam pelabuhan menjadi satu, berbaur antara barang dan orang, sehingga keamanan tidak terjamin. Sebagai contoh, di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, sulit untuk mengawasi masuk keluarnya barang (berbahaya) dan orang dipintu masuk / keluar utama. Hal ini diperparah lagi karena beberapa perusahaan perkapalan, perusahaan ekspedisi muatan, berkantor didalam area pelabuhan.
j. Penerbitan dan pengesahan Sertifikat. Sertifikat Internasional Keamanan Kapal akan dikeluarkan dan disahkan oleh pejabat Pemerintah terkait, sesudah dilakukan verifikasi awal ataupun pembaharuan sesuai dengan ketentuan. Penerbitan dan pengesahan dapat juga didelegasikan kepada Organisasi Keamanan yang Diakui (RSO). Atas permintaan pejabat pemerintah, maka Negara Anggota yang lain dapat juga menerbitkan dan mengesahkan suatu Sertifikat Internasional Keamanan Kapal asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang diminta. Setelah diterbitkan, maka tembusan hasil verifikasi dan Sertifikat harus segera dikirimkan kepada pemerintah Negara pemohon. Sertifikat Internasional Keamanan Kapal berlaku selama 5( lima ) tahun. 4. Penerapan di Indonesia dalam kaitan dengan pembajakan kapal. Indonesia disebut sebagai salah satu Contracting Government sebab telah menandatangani dan meratifikasi aturan ini. KEPPRES No 65/ 1980 tentang ratifikasi SOLAS 1974, kemudian Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 tahun 2003 tentang pemberlakuan Amandemen SOLAS 1974 tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan di wilayah Indonesia ( ISPS Code ). Karena itu Indonesia seharusnya tunduk dan melaksanakan ketentuan dalam ISPS Code dengan konsisten dan konsekwen. Secara garis besar terdapat 3 elemen besar yang perlu peninjauan yaitu Pemerintah Negara Anggota, Pelabuhan laut dan fasilitas pelabuhan laut yang melayani kapal internasional dan Kapal-kapal yang melakukan pelayaran internasional. a. Di Indonesia, Kementerian yang terkait erat dengan aturan ini adalah Kementerian Perhubungan yang pelaksananya diwenangkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) yang dalam aturan ini disebut Designated Authority. Dalam kaitan ini Dirjen Hubla lah Negara Anggota (Contracting pejabat yang berwewenang penuh membuat kebijakan pada umumnya, dan sejauh yang menyangkut wilayah pelabuhan aparatnya adalah Administratur Pelabuhan (Adpel). Adpel adalah satu-satunya pejabat yang bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan didalam pelabuhan, dan menegakkan aturan sesuai ISPS Code secara penuh. PT Pelindo yang telah membagi
15
Vol. 10, No. 4, Juni 2016
Pembajakan Kapal Di Perairan Laut Sulu Dikaitkan Dengan ISPS Code Daerah lego jangkar, daerah tambat kapal, serta perairan disekitar pelabuhan pada umumnya sangat rawan dan tidak steril dari bahaya ancaman keamanan karena banyak sekali perahu-perahu nelayan, perahu motor untuk rekreasi berkeliaran disitu, bahkan terdapat rumpon-rumpon penangkap ikan terpasang tetap diperairan itu. Dibeberapa pelabuhan yang mempunyai alur masuk yang cukup panjang seperti melewati sungai, kapalkapal yang berlayar dialur yang sempit tersebut sangat rawan terhadap bahaya perompakan atau sabotase. Demikian pula dengan pelabuhan orang / penumpang yang melayani kapal ferry misalnya dari Tanjung Pinang atau Batam ke Singapura dan sebaliknya, sangat rawan terhadap penyelundupan barang-barang terlarang dan berbahaya. Bila ada perwira keamanan fasilitas pelabuhan, sudahkah dia menjalankan fungsi-fungsi sesuai syarat-syarat dalam ISPS Code dan bagaimana jalinan koordinasi dengan atasan, perusahaan, instansi penegak hukum lain, kapal dan sebagainya. Dalam kaitan dengan peristiwa pembajakan kapal tunda, pelabuhan Tarakan dapat digolongkan sebagai pelabuhan yang melayani pelayaran internasional karena kapal tunda tersebut bertujuan ke Philipina. Oleh karena itu syarat-syarat bagi pelabuhan yang melayani kepentingan internasional, harus juga berlaku di Tarakan. Pada kenyataannya semua ini masih terabaikan. c. Kapal tunda (Tug Boat) misalnya Charles I, beserta dengan tongkang bermuatan batubara serta melayani pelayaran internasional, juga wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dalam ISPS Code tersebut. Tapi kenyataannya syarat-syarat yang diperlukan sama sekali tidak ada. Fakta menunjukkan bahwa tidak adanya perwira keamanan kapal maupun personil keamanan lainnya yang bersenjata diatas kapal. Hal ini dapat terjadi akibat ketidaktahuan, kesengajaan atau kurang peduli terhadap peraturan. Perusahaan yang memiliki atau yang mengageni kapal tersebut yang paling bertanggung jawab dari segi keamanan. Kapal Indonesia yang berlayar di perairan internasional, mengharuskan kita lebih waspada, menuntut penataan manajemen keamanan diatas kapal lebih baik lagi. Menjadi pertanyaan, apakah benar di setiap kapal berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran internasional / antar Negara, sudah mempunyai Perwira Keamanan Kapal, dan sudah melaksanakan tugas-tugas sesuai ketentuan dalam ISPS Code? Sebutan perwira disini bukan berarti seorang
militer, akan tetapi tidak ada ketentuan bila pejabat tersebut harus seorang sipil atau militer. 4. Kesimpulan/Penutup. Ekonomi perdagangan Negara kita sangat tergantung pada angkutan kapal harus lewat laut, utamanya perdagangan keluar negeri, oleh karenanya keamanan dan keselamatan kapal serta pelabuhan dimana kapal tersebut berlabuh, mutlak diperlukan. Ancaman terhadap keamanan kapal sudah sering terjadi yang sudah barang tentu membawa kerugian besar bagi kapal maupun perusahaan. Harus diakui bahwa penerapan ketentuan-ketentuan dalam ISPS Code di Indonesia belum sepenuhnya dilaksanakan, karena itu masih membutuhkan upaya keras dan sungguh-sungguh dari semua pihak terkait. Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik adalah: 1. Kementerian Perhubungan , dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai Designated Authority, kelihatannya belum melaksanaksanakan perannya secara penuh sesuai dengan ketentuan dalam aturan ini. ISPS Code memberikan peluang untuk melakukan kerjasama internasional antar negara untuk mencegah terjadinya aksi terorisme dilaut. 2. Syarat-syarat yang seharusnya terpenuhi dalam aturan ini dipelabuhan Tarakan, sepertinya belum ada (lengkap) baik fisik maupun non fisik sebagaimana layaknya suatu pelabuhan yang melayani pelayaran internasional. 3. Diatas kapal Tug Boat Henry maupun Charles I tidak terdapat Perwira Keamanan kapal yang bertanggung jawab atas keamanan kapal selama dalam pelayaran ke perairan Philipina. Tidak ada ketentuan bahwa Perwira Keamanan Kapal tidak boleh membawa pembantu (sebagai anak buah?) diatas kapal. 4. Belum jelas juga apakah di pelabuhan Tarakan sudah ada Perwira Keamanan Fasilitas Pelabuhan, demikian juga perusahaan yang memiliki kapal tunda atau yang mengageni sudah memiliki Perwira Keamanan Perusahaan sehingga koordinasi antara pelabuhan dan kapal dapat berjalan baik dalam hal keamanan bersama. 5. Asumsi, jika sekiranya ketentuan-ketentuan dalam ISPS Code ini dipatuhi dan dijalankan dengan konsekwen baik fisik maupun non fisik maka pembajakan kapal akan dapat dihindari dan penyanderaan ABK tidak akan terjadi.
Referensi 1. International Maritime Organization, London 2003 2. International Ship and Port Facility Security Code and Solas Amendments 3. Adopted on 12 December 2002.
Vol. 10, No. 4, Juni 2016
16
