Penyunting Dr. Erikson Sihotang, S.H., M.Hum. TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Penyunting Dr. Erikson Sihotang, S.H., M.Hum.

TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Diterbitkan oleh: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika 2015

Judul: Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dalam Pelayanan Kesehatan Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) xiii+159 hlm.; 15.5x23 cm ISBN: 978-602-1247-48-8 Cetakan Pertama, 2015 Penulis: Sulasi Rongiyati Dian Cahyaningrum Inosentius Samsul Lidya Suryani Widayati Harris Y. P. Sibuea

Editor: Dr. Erikson Sihotang, S.H., M.Hum. Desain Sampul: Abue Tata Letak: Zaki

Penyelia Aksara: Helmi Yusuf

Diterbitkan oleh: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 2 Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bersama: Azza Grafika, Anggota IKAPI DIY, No. 078/DIY/2012 Kantor Pusat: Jl. Seturan II CT XX/128 Yogyakarta Telp. +62 274-6882748 Perwakilan Jabodetabek: Perum Wismamas Blok E1 No. 43-44, Cinangka, Sawangan, Kota Depok Telp. (021) 7417244 Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Buku dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dalam Pelayanan Kesehatan”, merupakan hasil penelitian kelompok dari Peneliti Bidang Hukum Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2014. Sebagaimana diketahui Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya pelayanan kesehatan di Indonesia telah diperkuat dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Keberadaan beberapa Undang-Undang menjadi penting untuk dianalisis dan diteliti, sebab akhir-akhir ini jumlah kasus hukum yang melibatkan institusi dan profesi di bidang kesehatan sebagai tergugat dan penggugat atau terdakwa dan terpidana semakin banyak. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karateristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Disamping itu perubahan paradigma pelayanan kesehatan di rumah sakit kini tidak semata-mata memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat sosial, tetapi mengarah dan cenderung berorientasi profit berdampak pada hubungan hukum antara pasien, tenaga kesehatan, dan rumah sakit. Pada sisi lain Negara telah mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai ujud peran Negara dalam menjamin pelaksanaan hak atas kesehatan. Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dalam Pelayanan Kesehatan

iii

Kata Pengantar

Berdasarkan hal tersebut melalui program dan kegiatan Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI menerbitkan buku bunga rampai dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dalam Pelayanan Kesehatan”. Dalam konteks pembangunan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan bidang kesehatan, buku ini dinilai relevan dan kontekstual. Di dalam buku ini akan diulas bagaimana sifat hubungan hukum antara pasien dan tenaga kesehatan di rumah sehingga melahirkan tanggungjawab hukum pada rumah sakit; Bagaimana pengaturan mengenai tanggungjawab hukum dari masing-masing tenaga kesehatan di rumah sakit apabila terdapat pasien yang menjadi korban atau mengalami kerugian dalam pelayanan kesehatan; penyelesaian sengketa dokter dan pasien sebagai konsumen jasa kesehatan melalui lembaga mediasi; pertanggungjawaban pidana dokter dan rumah sakit atas terjadinya malapraktik medis; dan yang terakhir mengulas tentang UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit ditinjau dari prespektif hukum. Melalui penerbitan buku ini diharapkan hasil pemikiran dan analisis yang disajikan oleh penulis, dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti dalam pembangunan hukum, khususnya di bidang hukum kesehatan. Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan apresiasi yang mendalam kepada penulis yang secara inovatif dan konstruktif telah berusaha memberikan sumbang pikir yang terbaik bagi pembangunan masyarakat dan bangsanya. Saya berikan penghargaan dan terima kasih mendalam kepada Dr. Erikson Sihotang, S.H., M.Hum. atas sumbangan pemikirannya dalam melakukan kegiatan penyuntingan, sehingga buku ini layak untuk dibaca dan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan perumusan kebijakan terkait. Jakarta, Oktober 2015 Kepala P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI

iv

Dr. Rahaju Setya Wardani NIP. 19600211 198703 2 002

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dalam Pelayanan Kesehatan

PROLOG

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan citacita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai ketentuan pelaksanaannya terdapat dalam UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Pasal 1 angka 1 ditentukan “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dengan demikian kesehatan merupakan bagian yang harus diupayakan bagi tercapainya kesejahteraan bangsa. Salah satu upaya pencapaian tersebut harus diwujudkan dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan.” Rumah sakit sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan kesehatan mempunyai hubungan dengan berbagai pihak, yaitu berhubungan dengan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan, dan rumah sakit juga mempunyai hubungan dengan dokter dan tenaga medis yang ada di rumah sakit. Hubungan antara rumah sakit dengan pasien sejak awal mempunyai perkembangan, yang pada awalnya rumah sakit dipercaya sebagai lembaga yang memiliki tenaga medis yang mampu untuk menyembuhkan penyakit yang diderita pasien, dalam perkembangan selanjutnya hubungan tersebut menjadi hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual antara pasien dengan rumah sakit merupakan hubungan antara dua subjek hukum yang didasarkan atas kehendak bersama. Hal ini sesuai dengan asas konsensual dalam berkontrak. Hubungan kontraktual itu barulah terjalin suatu perikatan (verbintennis) dan dari perikatan tersebut kemudian muncul hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Dalam hal ini penyedia layanan kesehatan (rumah sakit) berkewajiban Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dalam Pelayanan Kesehatan

v

Prolog

menunjukkan prestasinya, sementara penerima jasa layanan kesehatan (pasien) berkewajiban memberikan kontraprestasinya. Dalam kaitan hubungan kontraktual antara pasein dengan rumah sakit, hukum perdata mengenal dua macam perikatan yaitu: a. Perikatan usaha atau ikhtiar (inspanningverbintenis), yaitu suatu perikatan dengan masing-masing pihak berupaya atau berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan atau menghasilkan perjanjian atau perikatan (disini yang diutamakan adalah upaya atau ikhtiar). b. Perikatan hasil (resultaatverbintenis), yaitu suatu perjanjian yang didasarkan pada hasil atau suatu resultaat yang diperjanjikan. Masing-masing pihak berusaha semaksimal mungkin menghasilkan atau mewujudkan apa yang diperjanjikan (disini yang diutamakan adalah hasilnya). Hubungan antara rumah sakit dengan pasien lazim disebut perjanjian terapeutik tersebut dapat dikategorikan pada perjanjian inspanningverbintenis. Buku dengan Tema “Tanggung Jawab Rumah Sakit dalam Pelayanan Kesehatan” ini merupakan hasil penelitian Tim Hukum P3DI Setjen DPR RI. Buku ini mengulas tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dengan melihat hubungan-hubungan hukum yang ada di rumah sakit yang menimbulkan tanggung jawab hukum pada masing-masing pihak terkait serta mengulas juga penyelesaian sengketa medis yang terjadi di rumah sakit. Bagian pertama buku ini merupakan tulisan Sulasi Rongiyati, berjudul Hubungan Hukum Pasien dengan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit. Tulisan ini melihat bahwa hubungan hukum antara pasien dengan tenaga kesehatan sebagai para pihak yang bersepakat melakukan persetujuan merupakan hubungan hukum teraupetik yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perjanjian dan berimplikasi pada lahirnya hak dan kewajiban para pihak yang harus laksanakan sesuai isi perjanjian. Dalam hubungan tersebut ada kesanggupan dari tenaga kesehatan untuk mengupayakan kesehatan atau kesembuhan pasien, sebaliknya pasien menyetujui tindakan terapeutik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dengan demikian persetujuan melakukan tindakan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terhadap pasiennya tunduk pada ketentuan hukum perjanjian, dalam hal ini ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata dan isi dari kontrak yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak. vi


Prolog

Bagian kedua ditulis oleh Dian Cahyaningrum, dengan Judul Tanggung Jawab Hukum Tenaga Kesehatan terhadap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit. Hukum telah berfungsi dengan baik untuk mengatur rumah sakit dalam merekrut dan mempekerjakan tenaga kesehatan. Melalui pengaturan tersebut diharapkan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit benar-benar profesional sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Meskipun hukum telah berfungsi dengan baik untuk mewujudkan profesionalisme tenaga kesehatan, namun pada tataran praktik adakalanya terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Ada 3 aspek tanggung jawab yang dapat diterapkan pada tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, yaitu tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana. Tanggung jawab administratif dapat dimintakan kepada tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran yang bersifat administratif. Tanggung jawab perdata dimintakan kepada tenaga kesehatan yang terbukti telah melakukan kesalahan/kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan sehingga menimbulkan kerugian yang tidak berakibat fatal (cacat atau kematian). Sedangkan tanggung jawab pidana dapat dimintakan kepada tenaga kesehatan karena telah melakukan kesalahan/kelalaian yang menimbulkan kerugian yang berakibat fatal. Tulisan dengan judul Penyelesaian Sengketa Dokter dan Pasien Sebagai Konsumen Jasa Kesehatan Melalui Lembaga Mediasi, merupakan bagian ketiga dari buku ini yang merupakan tulisan dari Inosentius Samsul. Dalam tulisan ini analisis yang dilakukan penulis berkaitan dengan pentingnya lembaga penyelesaian sengketa antara dokter dan pasien, karena hak pasien yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maupun dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pratik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pemenuhannya merupakan kewajiban negara sehingga diperlukan mekanisme penyelesaiannya apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan terutama oleh pihak dokter. Kemudian Penyelesaian sengketa dokter dan pasien melalui mediasi dapat Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dalam Pelayanan Kesehatan

vii

Prolog

ditempuh melalui tiga kemungkinan, yaitu mediasi awal pada mekanisme penyelesaian melalui litigasi, mediasi dalam mekanisme penyelesaian oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan mediasi yang didirikan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), atau pun Rumah Sakit. Penyelesian melalui lembaga mediasi yang didirikan oleh IDI atau rumah sakit memiliki keunggulan dan kelemahannya. Keunggulannya adalah bahwa sengketa ini diselesaikan oleh lembaga yang keanggotaannya terdiri dari para profesional yang paham betul masalah praktik kedokteran. Namun kelemahannya adalah terjadi bias atau subyektivitas para mediator yang dapat menguntungkan pihak dokter. Oleh karena itu, dikuatirkan model ini kurang mendapat respon positif dari pasien. Bagian keempat merupakan tulisan Lidya Suryani Widayati, dengan judul Pertanggung Jawaban Pidana Dokter dan Rumah Sakit Atas Terjadinya Malapraktik Medis. Dalam tulisan ini dibahas bahwa kesalahan merupakan faktor penentu pertanggungjawaban pidana. Sedangkan untuk adanya kesalahan maka selain melakukan perbuatan pidana juga terkait dengan adanya keadaan psikis (batin) dari orang yang melakukan perbuatan dan adanya hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai malapraktik apabila memenuhi rumusan tindak pidana yaitu: perbuatan tersebut tercela dan dilakukan sikap batin yang salah yaitu berupa kesengajaan, kealpaan, atau kelalaian. Keadaan batin dari orang yang melakukan malapraktik medis akan terkait dengan masalah kemampuan bertanggungjawab. Sedangkan mengenai hubungan antara batin itu dengan perbuatan yang dilakukan, merupakan masalah kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf; sehingga mampu bertanggungjawab, mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur-unsur dari kesalahan. Dengan demikian disebutkan bahwa tidak mungkin mempertanggungjwabkan seorang dokter atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum karena adanya perbedaan penting antara tindak pidana biasa dengan tindak pidana medis. Pada tindak pidana biasa yang terutama diperhatikan adalah “akibatnya”, sedangkan pada tindak pidana medis adalah “penyebabnya”. Meskipun berakibat fatal, tetapi jika tidak ada unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) maka dokter tidak dapat viii


Prolog

dipersalahkan. Oleh karena itu apabila seorang dokter melakukan kesengajaan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi pasien maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam terjadinya malapraktik medis, rumah sakit sebagai entitas bisnis juga dapat dikenakan strict liability. Pertanggungjawaban secara strict liability tidak hanya terhadap tindakan yang menimbulkan kerugian material tetapi juga sudah sampai pada ancaman terhadap keselamatan tubuh atau jiwa dari pasien. Dengan strict liability maka kerugian material digantirugi tanpa menunggu terbuktinya unsur kesalahan atau kelalaian. Dengan demikian akan mendorong setiap rumah sakit dan tenaga kesehatan lebih berhati-hati (prudent principle). Bagian kelima yang merupakan bagian akhir dari tulisan ini ditulis oleh Harris Y. P. Sibuea, dengan judul Tinjauan Yuridis Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. UndangUndang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU Rumah Sakit) diundangkan pada tanggal 28 Oktober 2009 menjadi dasar hukum rumah sakit untuk menjalankan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Beberapa substansi dari UU Rumah Sakit setelah dikaji belum bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat antara lain pemetaan jumlah rumah sakit dan tenaga kesehatan (SDM) dari pusat sampai ke daerah belum merata penyebarannya, pemerintah tidak sungguh-sungguh memperhatikan anggaran kesehatan bagi pelayanan kesehatan masyarakat terbukti dari penurunan anggaran kesehatan dari tahun ke tahun, belum terbentuknya dewan pengawas rumah sakit, masih banyak rumah sakit yang hanya mementingkan profit atau keuntungan dibandingkan dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kecil, serta belum jelasnya pengertian malapraktik atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan rumah sakit dimana antara malapraktik dan kelalaian memiliki pengertian dan konsekuensi hukum yang berbeda. Selain permasalahan hasil penelitian, permasalahan umum lainnya terkait pelayanan rumah sakit masih terjadi seperti pembiayaan antara rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah, malapraktik, komunikasi kurang antara dokter dan pasien, masalah BPJS, penolakan pasien, status dokter, pembentukan peraturan peraturan pelaksana yang diamanatkan UU Rumah Sakit serta, unsur pidana terhadap tindakan dokter dan rumah sakit, kontroversi direktur RS yang harus berasal dari tenaga medis. Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dalam Pelayanan Kesehatan

ix

Prolog

Melalui buku ini, diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran yang lebih komprehensif mengenai masalah rumah sakit beserta tenaga kesehatan yang selalu menjadi sorotan dalam masyarakat dan juga dapat menambah perbendaharaan pengetahuan para pembaca. Semoga ide dan pemikran dalam buku ini dapat memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat, bangsa dan negara. Jakarta, Oktober 2015 Penyunting

x


DAFTAR ISI

Kata Pengantar...................................................................................................... iii Prolog............................................................................................................................v Daftar Isi.................................................................................................................... xi

Bagian Kesatu HUBUNGAN HUKUM PASIEN DENGAN TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT Sulasi Rongiyati......................................................................................................... 1 I. Pendahuluan............................................................................................ 2 II. Konsep Hubungan Hukum................................................................. 8 III. Hubungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan..........................................................................12 3.1. Hubungan Kontraktual Pasien dan Tenaga Kesehatan.......................................................................12 3.2. Akibat Hukum Hubungan Pasien dan Tenaga Kesehatan.......................................................................21 IV. Penutup....................................................................................................28 Daftar Pustaka................................................................................................31 Bagian Kedua TANGGUNG JAWAB HUKUM TENAGA KESEHATAN TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT Dian Cahyaningrum...............................................................................................33 I. Pendahuluan..........................................................................................34 II. Kerangka Pikir Tanggung Jawab Hukum Tenaga Kesehatan................................................................................38 2.1. Teori Tanggung Jawab Hukum..............................................38 2.2. Fungsi Hukum...............................................................................42 2.3. Perlindungan Pasien..................................................................44


xi

Daftar Isi

III. Pembahasan...........................................................................................47 3.1. Fungsi Hukum dalam Mewujudkan Profesionalisme Tenaga Kesehatan....................................47 3.2. Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan....................................51 IV. Penutup....................................................................................................57 Daftar Pustaka................................................................................................58

Bagian Ketiga PENYELESAIAN SENGKETA DOKTER DAN PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA KESEHATAN MELALUI LEMBAGA MEDIASI Inosentius Samsul...................................................................................................61 I. Pendahuluan..........................................................................................62 II. Konsep Perlindungan Hukum Pasien..........................................63 2.1. Pasien Sebagai Konsumen Jasa Kesehatan.......................63 2.2. Sengketa Dokter dan Pasien...................................................70 III. Penyelesaian Sengketa.......................................................................72 3.1. Melalui Lembaga Mediasi........................................................72 3.2. Lembaga Mediasi Sengketa Dokter dan Pasien Sebagai Konsumen.......................................................80 IV. Penutup....................................................................................................82 Daftar Pustaka................................................................................................84

Bagian Keempat PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER DAN RUMAH SAKIT (RS) ATAS TERJADINYA MALAPRAKTIK MEDIS Lidya Suryani Widayati........................................................................................87 I. Pendahuluan..........................................................................................88 II. Malapraktik Medis dan Pertanggungjawaban Pidana..........................................................90 2.1. Malapraktik Medis......................................................................90 2.2. Pertanggungjawaban Pidana..................................................93 III. Tanggungjawab Pidana Dokter dan RS atas Malapraktik Medis...............................................................98 IV. Penutup.................................................................................................113 Daftar Pustaka.............................................................................................116

xii


Daftar Isi

Bagian Kelima TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT Harris Y. P. Sibuea...............................................................................................119 I. Pendahuluan.......................................................................................120 II. Hukum Responsif..............................................................................123 III. Tinjauan Yuridis atas UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit........................................................................125 IV. Penutup.................................................................................................144 Daftar Pustaka.............................................................................................145 Epilog......................................................................................................................147 Indeks.....................................................................................................................151 Tentang Penulis................................................................................................155


xiii

EPILOG

Hasil analisis bagian kesatu menyebutkan bahwa dalam perspektif hukum perdata, hubungan hukum antara pasien dengan tenaga kesehatan sebagai para pihak yang bersepakat melakukan persetujuan merupakan hubungan hukum teraupetik yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perjanjian dan berimplikasi pada lahirnya hak dan kewajiban para pihak yang harus laksanakan sesuai isi perjanjian. Sepanjang perjanjian pelayanan kesehatan yang dilakukan antara pasien dan tenaga kesehatan memenuhi syarat subyektif dan obyektif, serta ketentuan mengenai perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata, maka perjanjian terapeutik berlaku sebagai undang-undang baik bagi pihak pasien maupun pihak dokter yang harus dipenuhi oleh para pihak Sehubungan dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit, maka dalam kerangka perjanjian yang dilakukan melalui persetujuan pelayanan medis, terdapat 3 (tiga aspek) hubungan hukum, yaitu hubungan hukum antara pasien dengan tenaga kesehatan, hubungan hukum antara tenaga kesehatan dengan rumah sakit yang dilakukan melalui kontra kerja, dan hubungan hukum antara pasien dengan rumah sakit. Berdasarkan hubungan hukum tersebut, maka akibat hukum yang timbul dalam perjanjian pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit terhadap pasiennya, tidak bisa semata-mata dibebankan kepada tenaga kesehatan, mengingat ada hubungan kontraktual antara tenaga kesehatan dan rumah sakit sebagai kontrak kerja/ perburuhan. Dalam kaitan itu berdasarkan UU Rumah Sakit, pihak RS bertanggungjawab atas tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis di Rumah Sakit. Tulisan bagian kedua menyimpulkan bahwa tanggung jawab tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien tidak dimaksudkan untuk mengkriminalisasi tenaga Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dalam Pelayanan Kesehatan

147

Epilog

kesehatan, melainkan untuk memberikan perlindungan kepada pasien. Oleh karena itu tenaga kesehatan tidak perlu khawatir, apalagi hukum telah memberikan jaminan perlindungan kepada tenaga kesehatan yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Dengan adanya tanggung jawab tersebut, tenaga kesehatan hendaknya terus meningkatkan kualitas dan profesionalismenya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Rumah sakit hendaknya juga hanya mempekerjakan tenaga kesehatan yang benar-benar memenuhi kualifikasi dan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan Buku Bagian Ketiga mengungkapkan bahwa penyelesaian sengketa dokter dan pasien melalui mediasi dapat ditempuh melalui tiga kemungkinan, yaitu mediasi awal pada mekanisme penyelesaian melalui litigasi, mediasi dalam mekanisme penyelesaian oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan mediasi yang didirikan oleh Ikatan Dokter Indonesia atau Rumah Sakit. Penyelesian melalui lembaga mediasi yang didirikan oleh IDI atau rumah sakit memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya adalah bahwa sengketa ini diselesaikan oleh lembaga yang keanggotaannya terdiri dari para profesional yang paham betul masalah praktik kedokteran. Namun, kelemahannya adalah terjadi bias atau subyektivitas para mediator yang dapat menguntungkan pihak dokter. Oleh karena itu, dikuatirkan model ini kurang mendapat respons positif dari pasien. Analisis pada bagian keempat menyimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai malapraktik medis apabila memenuhi rumusan tindak pidana yaitu: perbuatan tersebut tercela dan dilakukan sikap batin yang salah yaitu berupa kesengajaan, kealpaan, atau kelalaian. Keadaan batin dari orang yang melakukan malapraktik medis akan terkait dengan masalah kemampuan bertanggungjawab. Sedangkan mengenai hubungan antara batin itu dengan perbuatan yang dilakukan, merupakan masalah kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf; sehingga mampu bertanggungjawab, mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur-unsur dari kesalahan. Oleh karena itu apabila seorang dokter melakukan kesengajaan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi pasien maka dapat dimintai 148


Epilog

pertanggungjawaban pidana. Dalam terjadinya malapraktik medis, RS sebagai entitas bisnis juga dapat dikenakan strict liability. Pertanggungjawaban secara strict liability tidak hanya terhadap tindakan yang menimbulkan kerugian material tetapi juga sudah sampai pada ancaman terhadap keselamatan tubuh atau jiwa dari pasien. Dengan strict liability maka kerugian material diganti rugi tanpa menunggu terbuktinya unsur kesalahan atau kelalaian. Dengan demikian akan mendorong setiap RS dan tenaga kesehatan lebih berhati-hati (prudent principle). Pada bagian kelima mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, penulis menyimpulkan pendapatnya bahwa hukum responsif menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuanketentuan sosial dan aspirasi publik. Substansi UU Rumah Sakit yang tidak responsif terhadap pelayanan kesehatan masyarakat baik teknis maupun non-teknis harus segera diubah dalam Rancangan Undang-Undang perubahan UU Rumah Sakit. Hal ini bertujuan agar setiap stakeholder yang berkaitan dengan rumah sakit dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.


149

INDEKS

A ad hoc, 77, 137 administrative malpractice, 26 administrative value, 52 Anggawiem, 36, 62, 121 Amerika, 9, 90 arbitrase, 63, 74, 75, 76, 77, 78, 79 arrest cohen-lindenbaum, 40 ASEAN, 4

B

Bandar Lampung, 63, 122 Belanda, 9, 39, 40, 94, 132

C

causa-verband, 39 common law system, 94 clinical appointment, 27, 136 criminal malpractice, 25 culpa lata, 102

D

defensive medicine, 110 dependent position, 88 difference principle, 69 disrtibutif justice, 68 documentation value, 53 dokter, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72,

E

79, 80, 81, 82, 83, 88, 89, 90, 92, 93, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 121, 122, 127, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 144

education value, 52 evidence based medicine, 131, 135, 136

F

financial value, 52 ferryal basbeth, 52, 53 forum meeting case, 133 fringe violator, 88

G

geen straf zonder schuld, 41, 94 George P. Flecther, 68

H

Hans Kelsen, 38 health provider, 50 health receiver, 50 hospital’s business oriented, 64, 125 hubungan hukum, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 28, 30, 38, 56, 65, 98 hukum medikal, 9


151

Indeks hukum responsif, 123, 124, 139, 144

I

informed consent, 14, 19, 20, 21, 22, 29, 93, 103, 104, 105, 133, information for concern, 22, 53 immateriil, 39

J

judicial review, 50

K

keadilan distributif, 6, 7 kesehatan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 80, 82, 88, 90, 92, 98, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 114, 120, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144 kesejahteraan, 2, 8, 12, 34, 120, 132 kontraktual, 12, 16, 17, 30, 38, 39, 40

L

legal value, 52 litigious, 73 legal responsibility, 90

M

Makmul Siregar, 98 Malaysia, 5 malapraktik, 35, 36, 37, 54, 55, 57, 152

62, 70, 71, 87, 90, 91, 92, 93, 98, 101, 102, 103, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 121, 122, 130, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 144 MARI, 36, 37, 62, 121 medical records, 52 medis, 4, 8, 9, 10, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 35, 36, 37, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 66, 68, 87, 89, 90, 91, 92, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 120, 122, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 144 mens rea, 94, 96, 99 Moeljatno, 93

N

negligence, 90, 91, 92 non-profit oriented, 64 normatief schuldbegrip, 95

O

omni medical center, 36, 62, 121 onrechtmatigedaad, 40 oral settlement agreement, 76 overmacht, 39, 41

P

pancasila, 2, 34, 120 pasien, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 82, 83, 89, 90, 92, 93, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,


Indeks 110, 112, 114, 115, 120, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 142, 144 pelayanan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 89, 92, 93, 103, 104, 107, 108, 109, 112, 120, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 144 peer group, 27, 129, 136 perdata, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 36, 38, 39, 40, 47, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 66, 68, 71, 72, 74, 79, 80, 81, 90, 121, 122, 128, 134, 137, 138, 139 perang dunia II, 8 pidana, 8, 9, 23, 25, 26, 38, 41, 42, 47, 50, 52, 55, 56, 57, 63, 66, 68, 71, 87, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 110, 113, 114, 122, 126, 127, 131, 132, 134, 136, 137, 138, 139, 143, 144 Pondok Indah, 37, 62, 121 profesionalisme, 37, 47, 48, 49, 51, 113, 133 profesional liability insurance, 66 psychologis schuldbegrip, 95 prudent principle, 108, 114 punishment, 63, 122

R

rechtszekerheid, 50 rechtsbescherming, 50 referral system value, 53 research value, 52

rumah sakit, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 50, 51, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67, 68, 70, 71, 72, 79, 81, 82, 87, 108, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144

S

sengketa, 18, 22, 28, 43, 61, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 127, 128, 133 sign and symphtom, 70 social control, 43 social engineering, 43 standard etis, 99 strict liability, 97, 98, 107, 108, 114

T

tanggung jawab hukum, 7, 23, 28, 33, 35, 38, 51, 57, 71, 126 tenaga kesehatan, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 67, 68, 70, 71, 72, 78, 101, 106, 107, 108, 109, 111, 114, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 140, 141, 142, 144 te geode trouw, 75 terapeutik, 10, 16, 21, 22, 24, 29, 45, 55, 90, 104 tuchtrecht, 88


153

Indeks

U

W

UUD 1945, 2 unsur, 2, 4, 12, 24, 34, 40, 45, 55, 70, 81, 92, 95, 96, 97, 101, 102, 103, 105, 108, 113, 114, 120, 122, 132, 144 utrecht, 42

wandaad, 39 wanprestasi, 23, 24, 25, 29, 39, 55, 56, 71, 75 wanbeheer, 39

V

value, 52, 53 verwijtbaarheid, 100 viacarius liability, 56

154


TENTANG PENULIS

Sulasi Rongiyati, S.H., M.H., lahir di Purwokerto, 1 April 1968. Menyelesaikan pendidikan S1 ilmu hukum di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto tahun 1991 dan menyelesaikan pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 2004 dengan program kekhususan Hukum Ekonomi. Bekerja di Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI sejak tahun 1998 dengan jabatan saat ini Peneliti Madya, bidang kepakaran Hukum Ekonomi. Karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain: “Regulasi dan Penguatan Kelembagaan Pertanian Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Pertanahan” dalam I Wayan Rusastra (editor) Prioritas Pembangunan Indonesia 20142019: Keberlanjutan Pertumbuhan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (2014); Peran Negara dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi” dalam Ericson Sihotang (Penyunting); “Politik Hukum Pengelolaan Migas Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi (2014); ”Penguatan Hak Masyarakat Adat Melalui Hutan Adat” dalam St. Laksanto Utomo (Editor) Eksistensi Hak Ulayat dalam sistema Hukum Nasional (2013); Land Reform melalui Penetapan Luas Tanah pertanian (Kajian Yuridis Terhadap UU No. 56/PRP/Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian), Jurnal Negara Hukum Vol.4 No.1 Juni 2013; Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Perspektif Otonomi Daerah, dalam I.W Susastra (editor) Agenda Pembangunan Nasional Perspektif Kebijakan Strategis dan Pengembangan Daerah (2013); Perspektif Hukum Penyelenggaraan Transfer Dana, dalam Carunia Mulya Hamid Firdausy (Penyunting) Kebijakan Strategis Bidang Pendidikan Tinggi, Transfer Dana, Perminyakan, dan Pembangunan Pangan dalam Menghadapi Globalisasi (2013); Penyelesaian Sengketa Perpajakan Melalui Pengadilan Khusus, dalam Ahyar Ari Gayo (penyunting) Fungsi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa (2013); Ganti Kerugian Tanah Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dalam Pelayanan Kesehatan

155

Tentang Penulis

untuk Kepentingan Pembangunan: Tinjauan Yuridis Terhadap UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dalam Makmuri Sukarno (Editor) IsuIsu Strategis dalam Implementasi Agenda Pembangunan (2012). Penelitian individu yang telah dilakukan, antara lain: Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Peradilan Agama Pasca-Putusan Mk No. 93/X/PUU/2012 (2015), Perlindungan Hukum terhadap Hak Milik Industri UKM (2014); Pemanfaatan Hak Pengelolaan atas Tanah oleh Pihak Ketiga (2013); dan Prinsip Padiatapa dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (2012).

Dian Cahyaningrum, SH., M.H., menyelesaikan pendidikan S-1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 1996. Magister ilmu hukum diselesaikan di Universitas Indonesia Jakarta Tahun 2004 dengan program kekhususan Hukum ekonomi. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 1999 sebagai Peneliti bidang Hukum Ekonomi pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). Jabatan saat ini adalah Peneliti Madya dengan pangkat/golongan Pembina (Golongan IVa). Penelitian individu yang pernah dilakukan diantaranya ”Pemanfaatan Tanah Adat untuk Kepentingan Penanaman Modal”; ”Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Perkebunan untuk Membangun Kebun Bagi Masyarakat Sekitar”; dan ”Pemberian Izin Usaha Pertambangan oleh Bupati/Walikota”. Penelitian kelompok yang pernah dilakukan diantaranya ”Penyelesaian Konflik Sosial dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam”; ”Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelenggaraan Negara”; ”Politik Hukum Pembentukan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi”. Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan diantaranya ”Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan di Bidang Penanaman Modal”; ”Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional”; dan ”Politik Hukum Pengaturan Bidang Usaha dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal”. Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.H. lahir di Pembe, 10 Juli 1965. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1989, S2 Magister Ilmu Hukum 156


Tentang Penulis

Ekonomi pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta pada tahun 1997, dan menyelesaikan Doktor Ilmu Hukum bidang Ekonomi dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2003. Saat ini bekerja di Bidang Pengkajian P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI sejak tahun 1990 sebagai Peneliti. Pengalaman penelitian yang pernah dilakukan antara lain, ”Penanganan Konflik Sosial Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Bidang Kehutanan” (2011) dan Politik Hukum Pembentukan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (2013). Adapun publikasi karya tulis yang dihasilkan antara lain: Analisis Yuridis Proteksi terhadap Orang Asli Papua di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagai bagian dari buku Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Otonomi Khusus Papua yang diterbitkan oleh P3DI Sekretarian Jenderal DPR RI.

Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. Pendidikan S1 Ilmu Hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII), tahun 1995 dan Magister Ilmu Hukum dari Universitas Padjajaran (UNPAD), tahun 2005. Saat ini sedang menempuh program doktor (S3 Ilmu Hukum) Universitas Indonesia (UI). Bekerja di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mulai tahun 1998 dan saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya bidang hukum pidana. Karya tulis ilmiah yang telah terbitkan antara lain: “Perkosaan dan Perlindungan Hukum Bagi Korban” dalam Perempuan dalam Wacana Perkosaan, Penerbit Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Yogyakarta, 1997; “Korupsi dan Kolusi dalam Proses Peradilan dan Alternatif Penyelesaiannya” dalam Jurnal Hukum dan Keadilan FH UII Yogyakarta, Vol. I, No. 1 tahun 1998; “Proses Peradilan Pidana dan Penegakan Hak Asasi Manusia Studi tentang Pelaksanaan Hak-Hak Tersangka, Terdakwa dan Terpidana” dalam Jurnal Penelitian Universitas Muhammadyah Jakarta, Vol. 5 No. 2, Juni 1999; “Permasalahan Seputar RUU tentang Penanggulangan Keadaan Bahaya” dalam buku Reformasi Hukum Nasional – Suatu Kajian Terhadap UU Produk Pemerintahan Transisi 1998-1999 Penerbit P3DI Setjen DPR-RI; “Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Penggolongan Perzinaan Sebagai Delik Aduan” dalam Jurnal Kajian Vol. 5 No. 2, Juni 2000; “Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” dalam buku Perempuan Indonesia Menyongsong Abad 21-Kajian tentang Kedudukan dan Peran Dalam Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dalam Pelayanan Kesehatan

157

Tentang Penulis

Pembangunan Penerbit P3DI Setjen DPR-RI; “UU No. 5 Tahun 1999 Upaya Menciptakan Persaingan Usaha Sehat di Indonesia” dalam Jurnal Hukum dan Keadilan FH UII, Vol. 3 No. 3 Tahun 2000; “Pertanggungjawaban Pidana dan Proses Justitia Terhadap Presiden” dalam buku “Berbagai Perspektif tentang Memorandum Kepada Presiden-Suatu Studi terhadap Pemberian Memorandum DPR-RI Kepada Presiden Abdurrahman Wahid” Penerbit P3DI Setjen DPRRI, 2002; “Prinsip Nebis In Idem Dalam Kerangka Sistem Pemidanaan (Kajian Terhadap Pelaksanaan Proses Peradilan Pidana di Papua)” dalam Jurnal Penegakan Hukum UNPAD, Vol. 6 No. 1, Januari 2009, ISSN 1829-6157; “Revisi Pasal Perzinaan Dalam Rancangan KUHP – Studi Masalah Perzinaan di Kota Padang dan Jakarta” dalam “Jurnal Hukum Ius Quia Iustium“ FH UII, Vol. 16 No. 3, Juli 2009, ISSN 08548498; “Kebijakan Kriminalisasi UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD” dalam buku “Politik Hukum Pembentukan UU-Analisis terhadap Beberapa UU Tahun 2004-2009, Penerbit (P3DI) Setjen DPR-RI bersama Azza Grafika DIY, tahun 2013; “Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal” dalam buku Penyelesaian Sengketa, Penerbit P3DI Setjen DPR-RI bersama Azza Grafika DIY, tahun 2013; “Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP” dalam Jurnal Negara Hukum P3DI Setjen DPR RI, Vol. 2, No. 2, November 2011; “Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded LP”, dalam Jurnal Negara Hukum P3DI Setjen DPR RI, Vol. 3, No. 2, November 2012; “Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek” dalam Jurnal KAJIAN P3DI Setjen DPR RI, Vol. 17. No. 4, Desember 2012; “Pemenuhan Kewajiban Adat Sebagai Pidana Tambahan Dalam RUU KUHP” dalam “Jurnal Hukum Ius Quia Iustium“ FH UII, Vol. 20 No. 3, Juli 2013, ISSN 0854-8498; “Kebijakan Kriminal Dalam Pemberantasan Korupsi Pengelolaan Migas” dalam buku dalam buku Politik Hukum Pengelolaan Migas Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi, Penerbit P3DI Setjen DPR-RI bersama Azza Grafika DIY, tahun 2014; “Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup” dalam “Jurnal Hukum Ius Quia Iustium“ FH UII, Vol. 22 No. 1, Januari 2015, ISSN 0854-8498. Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn. Lahir di Jakarta tanggal 11 September 1984. Menyelesaikan pendidikan S1 Hukum Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 2007 dan menyelesaikan 158


Tentang Penulis

pendidikan S2 Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok pada tahun 2009. Bekerja di Bidang Pengkajian P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2009, dengan kepakaran ilmu hukum. Pengalaman penelitian yang pernah dilakukan Penulis antara lain, terlibat di dalam Penelitian Tim “Penanganan Konflik Sosial Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Bidang Kehutanan”, (2011); Penelitian Tim “Pengaturan Mengenai Penataan Ruang”, (2011); Penelitian Tim “Eksistensi Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Nasional”, (2012); Penelitian Tim “Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban”, (2012); Penelitian Tim “Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika”, (2013); Penelitian Tim “Permasyarakatan”, (2013); dan sebagainya. Selain itu publikasi karya tulis yang dihasilkan Penulis antara lain: “Aspek Hukum Dan Sistem Pembiayaan Dalam Pembangunan Rumah Susun di Indonesia”, karya tulis bersama Luthfi Febryka Nola dkk, dalam Kajian: Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan; “Tinjauan Yuridis Konsep Kepentingan Umum Dan Dasar Penghitungan Ganti Rugi Dalam Proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan”, dalam Jurnal Ilmiah Negara Hukum (2010); “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, dalam Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis Terhadap Beberapa Undang-Undang Tahun 2004-2009; “Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali”, dalam Jurnal Ilmiah Negara Hukum (2011); “Tinjauan Yuridis Atas Pemanfaatan Ruang di Bawah Tanah”, dalam Jurnal Ilimah Negara Hukum (2013); “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Dan Pelanggaran Di Bidang Pasar Modal Indonesia”, dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (2012).


159

Penyunting Dr. Erikson Sihotang, S.H., M.Hum. TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Recommend Documents