PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU AKIBAT PENGGELEMBUNGAN SUARA DI KABUPATEN TAPIN Gusti Muhammad Ihsan Perdana* ABSTRACT Legislative election in distric Tapin was spotted with a vote, conducted by members of the Commission, M. Zainnoor Wal Aidi Rahmad win a legislative candidate from the Golkar Party, namely Bambang Herry Purnama the 20142019. Elections Honorary Council for General Election Organizer of the Republic of Indonesia as No. 15 / DKPP-PKE-III / 2014 has imposed sanctions on Zainnoor Wal Aidi M. Rahmad form of dismissal remain as a member of the Tapin district Elections Commission since the verdict was read. Rantau’s District Court in its decision No. 135 / Pid-Sus /2014/PN.Rta, Bringing the sanctions in the form of imprisonment for 10 months with the criminal provisions do not need to be run in the future unless is another command in the verdict that convicted before time trial during the 12 (twelve months) ends have been guilty of a criminal offense and a fine of Rp. 10,000,000.00 (ten million). Dismissal sanctions remain to perpetrators as member of the district KPU Tapin have sense of fairness, but the connection with the criminal charge of criminal trials less reflectjustice for his actions that allow offenders not sentenced to imprisonment and the other party can not do the same. Keywords: Elections Tapin distric, Inflation Voice, Sanctions ABSTRAK Pelaksanaannya Pemilu anggota legislative di Kabupaten Tapin telah dinodai dengan adanya penggelembungan suara, yang dilakukan oleh Anggota KPU M. Zainnoor Wal Aidi Rahmad untuk memenangkan salah satu calon anggota Legislatif dari Partai Golkar yakni Bambang Herry Purnama pada Pemilu 2014-2019. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana putusannya No.15/DKPP-PKE-III/2014 telah menjatuhkan sanksi kepada M. Zainnoor Wal Aidi Rahmad berupa pemberhentian tetap sebagai anggota KPU Kabupaten Tapin dan Pengadilan Negeri Rantau dalam putusannya Nomor 135/Pid-Sus/2014/PN.Rta, menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara selama 10 bulan dengan ketentuan, pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain yang dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 12 (dua belas bulan) berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Ssanksi pemberhentian tetap kepada pelaku sebagai anggota KPU di Kabupaten Tapin telah memenuhi rasa keadilan, namun kaitannya dengan sanksi pidana berupa pidana percobaan kurang mencerminkan keadilan atas tindakannya yang membiarkan pelaku tidak dipidana penjara dan pihak lain tidak dapat melakukan hal yang sama. Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Penggelembungan Suara, Sanksi *Gusti Mohammad Ihsan Perdana, SH. Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Dr. Soetomo.
99
hukum atau rule of law ini memang
PENDAHULUAN
dimaksudkan sebagai usaha untuk
Sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat
(3)
Undang-Undang
membatasi
Dasar
kekuasaannya
Indonesia adalah negara hukum. negara
hukum
demikian
sendiri
rechts souvereinteit), negara pada
Kekuasaan
dengan
artinya pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan
menurut
oleh rakyat, dan merupakan sistem
atau
yang tegak di atas prinsip kedaulatan
sewenang-
rakyat, dengan dua nilai pokok yang
wenang). Walaupun konsep negara
melekat, yaitu: kebebasan (liberty)
hukum rule of law dan rechtsstaat sama-sama
lahir
sebagai
dan
upaya
dikemukakan
(equality).
bertanggung jawab serta bererak
sejarah perkembanganya berbeda.1 yang
kesederajatan
Kebebasan berarti kebebasan yang
membatasi dan mengatur kekuasaan,
Sesuai
ditegakan
dapat diartikan bahwa demokrasi
dengan konsep machtsstaat (negara
memerintah
dan
yang artinya pemerintahan, Sehingga
of law) senantiasa dipertentangkan
sendiri,
dibangun
demos yang artinya rakyat dan kratos
negara hukum (rechtsstaat atau the
kehendaknya
harus
berasal dari bahasa latin, yakni
atau the rule of law). Artinya, konsep
memerintah
Jimly
Secara etimologi asal kata demokrasi
tetapi
berdasarkan atas hukum (rechtsstaat
yang
menurut
menurut prinsip-prinsip demokrasi.
berdasarkan.
(machtsstaat),
menindas
diadakan jaminan bahwa hukum itu
teori kedaulatan hukum (leer van de
tidak
untuk
rakyatnya.2 Paham Negara hukum
menurut
Philipus M. Hadjon dihubungkan
prinsipnya
penguasa
negara agar tidak menyalahgunakan
Negara Republik Indonesia, Negara
Konsep
kekuasaan
dalam batas-batas konstitusi, hukum
oleh
dan
Munir Fuady, bahwa konsep negara
mencakup
etika.
Kesederajatan
lapangan
hukum,
ekonomi, sosial, dan politik. Lawan 1
Philipus M. Hadjon, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi manusia, Kumpulan tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Somantri martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 78.
2
Munir Fuady, Teori Negara Hukum modern (Rechtsstaat), Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 2
100
kebebasan
adalah
pengekangan,
dominasi,
dan
kesewenang-
wenangan
hakikatnya
keterlibatan
banyak
warga
Tingkat
digunakan
oleh
negara-
negara di dunia dengan sistem
Negara dalam pembuatan keputusan politik.
sistem
penjaringan pejabat publik yang
(Prinsip-prinsip
Demokrasi),
merupakan
pemerintahan demokrasi.
persamaan
Menurut
A.S.S.
Tambunan,4
(kesetaraan) tertentu antara warga
“Pemilihan umum merupakan sarana
negara.
atau
pelaksanaan asas kedaulatan rakyat
kemerdekaan diakui oleh para warga
yang pada hakikatnya merupakan
negara. Prinsip demokrasi didasarkan
pengakuan dan perwujudan daripada
pada konsep (rule of law), antara lain
hak-hak politik rakyat dan sekaligus
: Tidak adanya kekuasaan yang
merupakan pendelelgasian hak-hak
sewenang-wenang; Kedudukan yang
tersebut oleh rakyat kepada wakil-
sama dalam hukum; Terjaminnya
wakilnya
hak asasi manusia oleh undang-
pemerintahan.”
Tingkat
kebebasan
undang.3
untuk
Pemilihan
umum
menjalankan
khususnya
Demokrasi maksudnya seluruh
legislatif didasarkan atas Undang-
rakyat ikut terlibat dalam pembuatan
Undang Republik Indonesia Nomor
keputusan
namun
8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan
pelaksanaannya diwakili oleh wakil-
Umum Anggota Dewan Perwakilan
wakil
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
politik,
rakyat
yang
duduk
di
Parlemen. Perihal demokrasi dan
dan
perwakilan rakyat, bahwa hampir
Daerah (UU No. 8 Tahun 2012),
tidak ada sistem pemerintahan yang
yang
bersedia
tidak
umum menurut pasal 1 angka 1 UU
demokratis, maka hampir tidak ada
No. 8 Tahun 2012 adalah “sarana
sistem
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang
menerima
pemerintahan
menjalankan
cap
yang
pemilu.
tidak
Dewan
mendefinisikan
Rakyat
pemilihan
Pemilu 4
A.S.S. Tambunan, Pemilu di Indonesia dan susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, Binacipta, Bandung, hlm. 3.
3
Jurnal http//demokrasi.blogspot,com. tanggal 12 Januari 2015
Perwakilan
diakses
101
dilaksanakan secara langsung umum,
Pemilu yang diharapkan dapat
bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam
dilaksanakan secara terbuka denganb
Negara Kesatuan Republik Indonesia
jujur dan adil, kadangkala dinodai
berdasarkan Pancasila dan Undang-
oleh pelaksana Pemilu melakukan
Undang Dasar Negara Republik
penggelembungan suara, misalnya
Indonesia Tahun 1945”.5 Pemilu
dengan cara memanfaatkan surat
menurut pasal 2 UU No, 8 Tahun
suara yang tidak terpakai atau surat
2012 dilaksanakan secara efektif dan
suara yang tidak dicoblos, modus
efisien berdasarkan asas langsung,
penggelembungan suara inilah yang
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
banyak
Pemilu pada hakikatnya, di negara
mudah dilakukan karena KPU lengah
mana pun mempunyai esensi yang
dalam memperlakukan sisa surat
sama
suara dan surat suara tidak sah yang
yaitu
kegiatan
rakyat
memilih
sekelompok
melakukan orang
orang
atau
menjadi
dipraktekan.
tidak
tercoblos,
parpol
pun
Modus
sementara kurang
ini
saksi
mendapat
pemimpin rakyat atau pemimpin
informasi terkait hal ini. Setelah
Negara. Pemimpin yang dipilih itu
tahap pemungutan suara, sisa surat
akan menjalankan kehendak rakyat
dihitung dan jumlahnya diumumkan.
yang memilihnya. Menurut Parulian
Seharusnya saksi mencatat sisi surat
Donald,6 ada dua manfaat yang
suara yang diumumkan, tapi yang
sekaligus sebagai tujuan atau sasaran
saya amati saksi tidak mencatatnya.
langsung,
Sisa surat suara ini kemudian diberi
yang
hendak
dicapai
dengan pelaksanaan lembaga politik
tanda
pemilu, yaitu pembentukan atau
menggunakan spidol.7
pemupukan kekuasaan yang abash
Penggelembungan
(otoritas)
dan
mencapai
tingkat
silang
dilakukan
keterwakilan politik.
Kabupaten
oleh Tapin
besar
dengan
suara
Anggota bernama
KPU M.
Zainnoor Wal Aldl Rakhmad untuk
5
Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 7
2012. 6
politik, kompasiana. com. diakses tanggal 11 Januari 2015
Ibid., hlm. 5.
102
memenangkan
salah
satu
calon
Tapin sejak dibacakannya putusan
anggota Legislatif dari Partai Golkar
ini.
yakni Bambang Herry Purnama pada Pemilu
Pengadilan Negeri Rantau dalam
2014-2019.
putusannya
Nomor
Penggelembungan suara dilakukan
135/Pid.Sus/2014/PN.Rta.,
dengan mengubah perolehan suara
menjatuhkan
dari
35.776.
Zainnoor Wal Aidi Rakhmad berupa
Penggelembungan suara dengan cara
pidana penjara selama 10 bulan
menempelkan kolom yang memuat
dengan ketentuan pidana tersebut
tandatangan Ketua dan Anggota
tidak perlu dijalankan kecuali jika di
KPU Kabupaten Tapin serta kolom
kemudian hari ada perintah lain yang
yang memuat tanda tangan dari saksi
dalam
partai politik dan suara calon ke
terpidana sebelum waktu percobaan
lembar
teradu,
selama 12 (dua belas bulan) berakhir
memfotocopynya.
telah bersalah melakukan tindak
33227
menjadi
hasil
rekayasa
kemudian
sanksi
putusan
hakim,
bahwa
pidana
ke
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
sampul
kemudian
denda
M.
Kemudian hasil rekayasa dimasukan dalam
dan
kepada
sebesar
Rp
menyegel sampul tersebut, kemudian
Berdasarkan hasil identifikasi
memasukan ke dalam kotak bersegel
masalah sebagaimana tersebut di
sebagai
akan
atas, maka yang dipermasalahkan
diserahkan kepada KPU Provinsi
adalah : Bagaimana Penyelesaian
Kalimantan Selatan.
Sengketa Pemilu di Kabupaten Tapin
dokumen
yang
M. Zainnoor Wal Aidi Rakhmad oleh
Dewan
Penyelenggara Republik putusannya
Kehormatan
Pemllihan
Indonesia No.
? dan Apakah pemberian sanksi berupa pemberhentian tetap kepada
Umum
teradu
sebagaimana
sebagai
anggota
KPU
Kabupaten Tapin telah memenuhi
51/DKPP-PKE-
rasa keadilan ?
III/2014, menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada teradu
Penyelesaian Sengketa Pemilu di
sebagai anggota KPU Kabupaten
Kabupaten Tapin 1. Terjadinya Sengketa
103
Pada
pelaksanaan
Pemilu
rekapitulasi perhitungan perolehan
Legislatif tahun 2014 untuk memilih
suara ditingkat Provinsi,
wakil rakyat baik yang duduk di
Pada
saat
penyampaian
DPR, DPD, DPR-D Prov, DPRD
rekapitulasi hasil perolehan suara
Kab/Kota
Kabupaten
untuk Kabupaten Tapin perolehan
Tapin jumlah Partai Politik Peserta
suara caleg Bambang Herry Purnama
Pemilu 12 Parpol dan jumlah caleg
Caleg daxi Partai Golkar Dapil Kal-
396 yang terdiri dari caleg DPR
Sel IV disampaikan 35.776 suara,
orang caleg DPD 17 orang caleg
padahal
DPRD Prov Dapil IV (terdiri dari
perhitungan
Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu
Kabupaten Tapin pada tanggal 20
Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu
April 2014 suara Bambang Herry
Sungai Tengah) berjumlah 102 orang
Purnama hanya memperoleh 33.227
dan
suara.
diwilayah
caleg
DPRD
Kab/Kota
pada
saat
rekapitulasi
suara
ditingkat
Penggelembungan
berjumlah 218 caleg, yang terdiri
dilakukan
dari Dapil Tapin I 82 orang, Dapil
perolehan suara dari 33,227 menjadi
Tapin II, 71 orang Dapil Tapin III 65
35.776, tentunya merugikan calon
orang. Khusus untuk caleg DPRD
yang lain, karena suara yang didapat
Prov
tersebut menjadi berkurang.
untuk
DAPIL
(Daerah
Pemilihan) Kal-Sel IV untuk Partai GOLKAR
yang
dengan
suara
mengubah
Penggelembungan suara dengan
memperebutkan
cara
jatah kursi 3 kursi dari 9 kursi.
menempelkan
memuat
tandatangan
kolom Ketua
yang dan
Setelah hari pencoblosan suara
Anggota KPU, Kabupaten Tapin
tanggal 9 april 2014 dilakukan
serta kolom yang memuat tanda
perhitungan suara dari tingkat KPPS,
tangan dari saksi partai politik dan
PPK, Kabupaten Tapin pada tanggal
suara calon ke lembar hasil rekayasa
20 April 2014 berikutnya hasil
teradu, kemudian memfotocopynya.
rekapitulasi
ditingkat
Kabupaten
Hasil rekayasa dimasukan ke dalam
dibawa
Provinsi
Kalimantan
sampul kemudian menyegel sampul
Selatan pada tanggal 7 Mei Sampai
tersebut, dan memasukan ke dalam
tanggal. 9 Mei 2014 untuk dilakukan
kotak bersegel sebagai dokumen
ke
104
yang akan diserahkan kepada KPU
pidana
Provinsi
Selatan,
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
sehingga yang terjadi adalah adanya
Hal ini berarti bahwa M. Zainnoor
sengketa Pemilu.
Wal Aidi Rakhmad selain diperiksa
Kalimantan
Karena penggelembungan suara
oleh
dan
denda
sebesar
Dewan
Rp
Kehormatan
dilakukan untuk memenangkan salah
Penyelenggara
satu calon anggota Legislatif dari
Republik
Partai Golkar yakni Bambang Herry
dengan sanksi administratif juga
Purnama, maka M. Zainnoor Wal
diperiksa
Aidi
Dewan
dalam Kasus pidana memasukan
Penyelenggara
keterangan palsu atau memalsukan
Rakhmad,
oleh
Kehormatan Pemilihan
Umum
Republik
Pemilihan
Indonesia
di
Umum kaitannya
Pengadilan
Negeri
surat.
Indonesia sebagaimana putusannya No.51 /DKPP-PKE-III/2014, dijatuhi
2. Penyelesaian Sengketa Pemilu.
sanksi berupa pemberhentian tetap
Sengketa adalah suatu fenomena
sebagai anggota KPU Kabupaten
yang universal dan dapat dijumpai
Tapin. Proses tersebut tidak berakhir,
pada setiap masyarakat. Bagaimana
karena kasusnya dilimpahkan untuk
sengketa tersebut diselesaikan, tidak
diperiksa
Negeri
ada suatu bentuk yang seragam.
di
Pengadilan
Rantau,
yang dalam
putusannya
Artinya, pihak yang bersengketa
Nomor
135/Pid.Sus/2014/PN.Rta.,
dapat melakukan berbagai pilihan
menjatukan
sanksi
kepada
M.
tindakan
dengan
tujuan
agar
Zainnoor Wal Aidi Rakhmad berupa
sengketa tersebut dapat diselesaikan.
pidana penjara selama 10 bulan
Istilah sengketa dan konflik acapkali
dengan ketentuan pidana tersebut
digunakan secara bergantian, namun
tidak perlu dijalankan kecuali jika di
sejatinya
kemudian hari ada perintah lain yang
memiliki karakteristik yang berbeda,
dalam
tidak setiap konflik menimbulkan
putusan
hakim,
bahwa
terpidana sebelum waktu percobaan selama 12 (dua belas bulan) berakhir telah bersalah melakukan tindak
105
dua
terminologi
ini
sengketa, sebaliknya setiap sengketa adalah konflik.
sedangkan
8
sengketa
adalah
perselisihan antara dua pihak atau
Di dalam kajian psikologi, dikenal
lebih yang sudah bersifat terbuka dan
jenis konflik kejiwaan yang bukan
penyelesaiannya melibatkan pihak
persengketaan
ini
ketiga.10 Laura Nader Dan Hrry
berangkat dari definisi konfilk yang
Todd juga mengemukakan terdapat 3
diartikan sebagai terjadinya secara
(tiga) fase dalam sengketa, yaitu
bersamaan dua atau lebih influs atau
tahap pra-konflik (grievance pra-
motif yang antagonis. Satu konflik
conflict), tahap konflik (conflict) dan
actual biasanya mempercepat satu
tahap sengketa (dispute).11 Tahap
krisis mental, dan bisa dibedakan
pra-konflik mengacu pada keadaan
dari konflik dasar (root conflict)
atau kondisi dimana seseorang atau
yang
sekelompok orang merasakan adanya
timbul
hukum.
sejak
Hal
kanak-kanak.
Begitu pula di bidang sosiologi
ketidakadilan.
Tahap
dikenal dengan konflik kelompok
mengalami
eskalasi
(group conflict) dan lain-lain.9
konfrotasi atau berubah menjadi
Laura Nader dan Harry Todd
ini
dapat melalui
konflik dan bisa pula diredam. Tahap
membedakan
pengertian
conflict
ini dicirikan sebagai tahap nomadic
(perselisihan)
dengan
dispute
(nomadic), Bila pihak yang merasa
(sengketa), bahkan conflict sendiri
dirugikan tersebut memberitahukan
dapat dibedakan antara pra-conflict
keluhannya
(pra-perselisihan)
conflict
dianggap melanggar haknya, maka
Todd
inilah yang disebut tahap konflik
(perselisihan). memberikan adalah
Nader
dan
pengertian
perselisihan
melibatkan
dan
kedua
konflik
yang
hanya
pihak
saja,
(dyadic).
kepada
Tahap
pihak
inipun
yang
bisa
mengalami eskalasi atau sebaliknya dapat 10
diredam
melalui
koersi
Laura Nader dan Harry Todd dalam Ihrimi, Beberapa Catatan Mengenai Metode Sengketa yang digunakan Dalam Antropologi Hukum, dalam Antropologi Hukum ; Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor, Jakarta, 1993, hlm. 210-211. 11 Ibid
8
Abu Rohmad, Paradigma Resolusi Konflik Agraria, Walisongo Press, Semarang, 2008, hlm. 9. 9 Ahmad Ali, Sosiologi Hukum : Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, Iblam, 2004, hlm. 63.
106
(coercion)
atau
negosiasi
perselisihan
(negotiation) dengan pihak lawan.
penetapan
suara hasil pemilu secara nasional
Hubungannya dengan sengketa
tersebut
atau perselisihan dalam, Pemilu,
dapat
mempengaruhi
perolehan kursi Peserta Pemilu.
secara eksplisit dirumuskan dalam
Peserta
Pasal 271 UU No 8 Tahun 2012 yang
kepentingannya
menentukan:
oleh
(1) Perselisiban hasil Pemilu adalah
penetapan pemilu
Peserta
Keputusan
mengenai
Pemilu
yang
merasa
dirugikan
KPU
mengenai
keputusan
perselisihan antara KPU dan Pemilu
perolehan
perolehan secara KPU
suara
hasil
nasional
atau
tersebut
dapat
perolehan
kursi
penetapan perolehan suara hasil
mempengaruhi
Pemilu secara nasional
Peserta Pemilu, maka Peserta Pemilu
(2) Perselisihan
penetapan
yang
bersangkutan
dapat
perolehan suara hasil Pemilu
mengajukan permohonan pembatalan
secara
perhitungan suara hasil pemilu ke
nasional
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah
Mahkamah
perselisihan
ketentuan Pasal 1 angka 26 UU No.
perolehan
penetapan suara
yang
Konstitusi.
Sesuai
dapat
8 Tahun 2012, maka Peserta Pemilu
memengaruhi perolehan kursi
meliputi partai politik untuk pemilu
Peserta Pemilu,
anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Artinya,
Definisi Pemilu
perselisihan
sebagaimana
hasil
partai politik maupun perseorangan
dirumuskan
yang
dalam Pasal 271 tersebut di atas, maka
yang
perselisihan
dimaksud hasil
pemilu
dirugikan
dengan
keputusan
pemilu
secara
nasional.
KPU
mempengaruhi
KPU dan Peserta Pemilu mengenai suara
keputusan
KPU
hasil pemilu secara nasional atau
unsur. Pertama, perselisihan antara
perolehan
oleh
kepentingannya
mengenai penetapan perolehan suara
secara
normative harus memenuhi dua,
penetapan
merasa
tersebut
dapat
perolehan
kursi
Peserta Pemilu dapat mengajukan
hasil
permohonan
Kedua,
107
pembatalan
penghitungan suara hasil pemilu ke
terhadap
penetapan
Mahkamah Konstitusi.
pemula
kepada
Para
pihak
yang
hasil
suara
Mahkamah
bersengketa
Konstitusi dapat dilakukan paling
dalam perkara perselisihan hasil
lama 3 x 24 jam sejak diumumkan
suara pemilu sebayai berikut:
penetapan
1. Pemohon - Peserta Pemilu yaitu:
pemilu secara nasional.
a. Partai politik untuk pemilu
perolehan
Mahkamah
suara
Konstitusi
hasil
dalam
anggota DPR, DPD, DPRD
memeriksa, mengadili dan memutus
Provinsi
suatu permohonan dilakukan dalam
dan
DPRD
Kabupaten/Kota
sidang pleno dengan 9 (Sembilan)
b. Perseorangan untuk anggota DPD.
Partai
politik
orang
hakim
konstitusi,
kecuali
yang
dalam keadaan luar biasa dengan 7
dimaksud adalah partai politik
(tujuh) orang hakim konstitusi yang
tingkat
dipimpin
Pusat
atau
tingkat
oleh
ketua
atau
Mahkamah
nasional, dan bukan partai
Konstitusi
wakil
ketua
politik tingkat provinsi atau
Mahkamah Konstitusi apabila ketua
Kabupaten/Kota
Mahkamah Konstitusi berhalangan
2. Termohon : KPU, artinya bukan
atau persidangan melakukan oleh
KPU Provinsi maupun KPU
panel hakim yang anggotanya 3
Kabupaten/Kota.
(tiga) orang hakim konstitusi tetapi
Pemohon kepentingan
mempunyai langsung
penetapan
hasil
hasilnya dibahas dalam sidang pleno
terhadap,
untuk
diambil
Putusan.
Secara
suara
pemilu
formil, setiap putusan Mahkamah
keputusan
KPU.
Konstitusi dilakukan dalam sidang
Sedangkan pihak termohon adalah
yang dibuka untuk umum. Tidak
KPU yang telah mengeluarkan atau
dipenuhi syarat formil tersebut akan
menerbitkan
KPU
berakibat
suara
Konstitusi
berdasarkan
mengenai
keputusan
penetapan
hasil
pemilu. Sesuai ketentuan Pasal 272
Putusan tidak
sah
Mahkamah dan
berkekuatan hukum.
ayat (1) jo ayat (2) UU No 8 Tahun
a. Pengajuan Permohonan
2012, maka permohonan pembatalan
108
tidak
Permohonan
pembatalan
Nama dan alamat pemohon
penetapan perolehan hasil suara
adalah Peserta Pemilu yang
pemilu harus diajukan secara
merasa
tertulis dalam bahasa Indonesia
dirugikan oleh keputusan KPU
oleh pemohon atau kuasanya yang
mengenai penetapan perolehan
ditandatangan oleh pemohon atau
suara
kuasanya dalam 12 (dua belas)
sebagaimana ketentuan Pasal 1
rangkap.
tersebut
angka 26 UU No 8 Tahun 2012
harus didaftarkan ke Mahkamah
b. Uraian mengenai hal yang
Permohonan
kepentingannya
hasil
pemilu
Konstitusi paling lama 3 x 24 jam
menjadi dasar permohonan
sejak penetapan perolehan hasil
Sesuai ketentuan Pasal 271 UU
pemilu diumumkan oleh KPU.
No. 8 Tahun 2012, maka
Panitera Mahkamah Konstitusi
permohonan pembatalan yang
yang
pendaftaran
diajukan oleh pemohon atau
pembatalan
kuasanya
hanya
penetapan perolehan hasil pemilu
penetapan
perolehan
berwenang
melakukan
hasil pemilu yang dilakukan
kelengkapan
secara nasional oleh KPU yang
permohonan dan apabila ternyata
dapat mempengaruhi perolehan
permohonan
kursi Peserta Pemilu.
menerima
permohonan
pemeriksaan
kurang
lengkap,
pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi
terhadap suara
c. Hal-hal yang dimintakan untuk
permohonannya
diputus
paling lama 3 x 24 jam sejak
Selain uraian mengenai alasan
permohonan
yang menjadi dasar diajukan
diterima
oleh
Mahkamah Konstitusi. Secara
formil,
permohonan, pemohon wajib
permohonan
menguraikan
dengan
jelas
pembatalan penetapan perolehan
tentang hal yang diminta untuk
hasil
sekurang-
diputus
tiga
Konstitusi.
suara
kurangnya
pemilu memuat
hal
tentang
pemohon
a. Nama dan Alamat pemohon
permintaan
109
oleh
Mahkamah
Dalam
hal
ini
menguraikan sekurang-
kurangnya mengenai dua hal :
adalah
(1)
untuk
mengadili dan memutus perkara
hasil
perselisihan hasil pemilu. Dalam
penghitungan suara yang telah
menjalankan fungsinya, sebelum
diumumkan oleh KPU; (2)
Mahkamah Konstitusi mengambil
permintaan untuk menetapkan
kesimpulan
hasil penghitungan suara yang
Putusan
atas
benar menurut pemohon,
terlebih
dahulu
permintaan
membatalkan
berwenang
dan
memeriksa,
menjatuhkan
suatu
sengketa
memberikan
beban bagi para pihak yang
b. Pemeriksaan dalam
berkepentingan
Persidangan Permohonan
pembatalan
untuk
membuktikan
di
hadapan
penetapan perolehan suara hasil
persidangan, Bagi para pihak,
pemilu
pembuktian
kepada
Mahkamah
merupakan
Konstltusi yang telah memenuhi
atau
syarat kelengkapan permohonan,
keyakinan akan kebenaran suatu
maka Mahkamah Konstitusi akan
peristiwa kepada hakim konstitusi
menetapkan hari sidang pertama
dipersidangan sehingga dengan
dalam jangka waktu paling lambat
pembuktian dapat diketahui pihak
14 (empat belas) hari kerja setelah
mana yang benar dan pihak mana
permohonan dicatat dalam Buku
yang salah.
Register
perkara
konstitusi.
alat
umuk
sarana
memberikan
Pembuktian sebagai salah satu
Penetapan hasil sidang tersebut
tahapan
diberitahukan kepada para pihak
pemeriksaan
dan
menunjukkan alat bukti tertentu di
diumumkan
kepada
dari
seluruh perkara
dengan
masyarakat dengan menempelkan
hadapan
salinan pemberitahuan di papan
persidangan. Menurut asasnya,
pengumuman
dalam penanganan perselisihan
yang
khusus
hakim
proses
konstitusi
di
disediakan untuk itu.
hasil pemilu kedudukan hakim
c. Alat bukti
konstitusi
Salah
satu
fungsi
bersifat
pasif
yang
penting
ditunjukkan adanya inisiatif dan
lembaga Mahkamah Konstitusi
beban pembuktian berada para
110
pihak bukan hakim. Jadi tahapan
pasal 184 Kitab Undang-Undang
pembuktian dalam perkara atas
Hukum Acara Pidana
perselisihan
hasil
pemilu
Alat bukti yang berupa surat
dilakukan sendiri oleh para pihak
atau
baik pemohon maupun termohon
dipertanggungjawabkan
dan
perolehannya
yang
dibuktikan
hanya
tulisan
harus
dapat
secara
hukum.
peristiwa yang dibebankan kepada
Apabila alat bukti yang berupa
para pihak.
surat atau tulisan tidak dapat
Adapun bukti pendukung yang
dipertanggungjawabkan
dapat diajukan oleh Para pihak
perolehannya secara hukum, tidak
guna
dapat dijadikan alat bukti yang
meyakinkan
hakim
konstitusi adalah alat bukti yang
sah.
Akan
telah ditentukan dalam Pasal 36
Konstitusi diberikan wewenang
ayat (1) UU No. 24 Tahun, 2003
untuk menilai sah atau tidak
sebagai berikut:
sahnya alat bukti yang diajukan
a. Surat atau tulisan;
dalam
b. Keterangan saksi;
Konstitusi.
c. Keterangan ahli;
tetapi,
persidangan
Hakim
Mahkamah
Mahkamah
konstitusi
yang
d. Keterangan Para pihak;
menyidangkan
e. Petunjuk; dan
perselisihan hasil pemilu, secara,
f. Alat
bukti
lain
perkara,
berupa
yuridis terikat terhadap enam
informasi yang diucapkan,
bukti tersebut di atas dalam
dikirimkan,
menjatuhkan
diterima,
atau
Putusan.
Artinya
disimpan secara elektronik
hakim
konstitusi
dengan alat optik atau yang
memberikan Putusan atas suatu
serupa dengan itu.
perkara
vang
dalam
ditangani
berdasarkan alat bukti yang sah Alat
bukti
sebagaimana
dan
tersebut di atas ada kesamaan
menurut
keyakinannya.
Dalam hal Mahkamah Konstitust
dengan alat bukti dalam pasal 164
menjatuhkan
HIR dan yang tercantum dalam
permohonan
111
Putusan harus
atas
didasarkan
pada sekurang-kurangnya 2 (dua)
Pasal 35 UU No. 24 Tahun 2003
alat bukti.
yang menentukan:
d. Pencabutan Permohotian
(1) Pemohon
Permohonan dapat
yang
dicabut
oleh
diajukan
kembali
pemohon.
sebelum
Pencabutan
permohonan
perselisihan
hasil
Mahkamah
Konstitusi
atas
pemilu
dapat
permohonan atau
pemeriksaan
di
menarik
selama Mahkamah
Konstitusi dilakukan.
sangat
(2) Penarikan
kembali
dimungkinkan dapat terjadi dan
sebagaimana dimaksud pada
pencabutan
ayat
tersebut
pada
(1)
mengakibatkan
dasarnya merupakan hak mutlak
permohonan
tidak
bagi pemohon. Hak pemohon
diajukan kembali.
dapat
untuk mencabut atau menarik Berdasarkan ketentuan yang
kembali permohonan yang telah diajukan
dapat
dirumuskan dalam Pasal 35 UU
berlangsung
No, 24 Tahun 2003 di atas dapat
sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah penarikan
Konstitusi kembali
disimpulkan dua hal. Pertama,
dan tersebut
berakibat permohonan tidak dapat
atau
dibutuhkan
termohon,
berakibat
hukum
permohonan
tersebut dapat diajukan kembali.
dari
e. Panggilan Sidang
termohon dan sebaliknya tidak
Permohonan
perlu mendapatkan persetujuan
yang
diajukan
jika pemohon tidak mencabut,
termohon. Dasar
dilakukan
permohonan yang telah diajukan
biasanya
persetujuan
dapat
Kedua, penarikan kembali atas
melalui
kuasanya yang telah mendapat jawaban
permohonan
atas
Mahkamah Konstitusi dilakukan.
penarikan kembali permohonan pemohon
kembali
sebelum atau selama pemeriksaan
diajukan kembali. Dalam praktik,
oleh
penarikan
yuridis
maka dilanjutkan dengan proses
penarikan
persidangan. Proses persidangan
kembali atas permohonan yang
diawali
diajukan pemohon diatur dalam
112
dengan
pemanggilan
pihak-pihak. dipanggil
Pihak-pihak untuk
persidangan perselisihan
yang
merupakan
perwujudan
dari
menghadiri
pelaksaan asas audi et alteram
penyelesaian
partem, dimana para pihak baik
hasil
pemilu
di
selaku
antaranya ditujukan kepada
pemohon
termohon
maupun
diberi
hak
sama
dan
a. Pemohon;
kesempatan
untuk
b. Termohon;
didengar. Hanya saja pada waktu
c. Para saksi; dan
pemanggilan kepada para pihak
d. Ahli
harus
dipertimbangkan
jarak
tempat tinggal para pihak dengan Pemanggilan untuk menghadiri
tempat
persidangan kepada pihak-pihak
dan
tersebut di atas harus dilakukan
ditentukan
hukum, yaitu surat panggilan diterima
oleh
lambat
3
(tiga)
wajib
hari
surat
waktu paling lambat 3 (tiga) hari
untuk
sebelum hari persidangan. f. Hakim Pemeriksa Pemeriksaan
yang merupakan lembaga negara
persidangan
dapat diwakili oleh pejabat yang
berdasarkan
bahwa
yang dipanggil dalam jangka
Konstitusi. Kehadiran para pihak
atau
hari
panggilan harus diterima oleh
memenuhi panggilan Mahkamah
ditunjuk
berdasarkan
menyatakan
termohon, para saksi maupun ahli dipanggil
antara
ketentuan Pasal 39 ayat (2) yang
sebelum persidangan. Pemohon,
yang
waktu
kerja. Hal ini dapat diketahui dari
yang
dipanggil dalam jangka waktu paling
tenggang
persidangan
memanggil kepada para pihak
secara sah dan patut menurut
harus
dilakukan
Konstitusi
kuasanya
yudisial
Peraturan
perkara
di
Mahkamah merupakan
untuk
tahapan
menyelesaikan
perkara menyangkut kepentingan
perundang-undangan.
dan kebenaran hukum melalui
Adapun tujuan pemanggilan
Putusan Mahkamah Konstitusi.
yang ditujukan kepada pemohon
Pada tahapan yudisial ini baru
dan pemohon pada dasarnya
dilaksanakan
113
apabila
secara
formil
telah
persayaratan
terpenuhi
administrasi
kelengkapan
baik
penetapan
yang
(tujuh)
hakim
menyidangkan
kepada
dan
para
orang
hakim
ketua Mahkamah Konstitusi; b. Dalam hal Ketua Mahkamah
pemanggilan
pihak.
dalam
konstitusi yang dipimpin oleh
perkara maupun penetapan hari persidangan
kecuali
keadaan luar biasa dengan 7
pengajuan
permohonan, konstitusi
konstitusi,
Konstitusi
Dalam
berhalangan
memimpin
sidang
pleno
penjelasan Umum UU No. 24
sebagaimana dimaksud pada
Tahun
2003
pada
alinea
ayat (1), sidang dipimpin oleh
kesepuluh
dijelaskan
bahwa
Wakil
Mahkamah
Konstitusi
dalam
Konstitusi.
menyelenggarakan
Ketua
Mahkamah
peradilan
c. Dalam hal Ketua dan Wakil
untuk memeriksa, mengadill dan
Ketua Mahkamah Konstitusi
memutus perkara tetap mengacu
berhalangan pada waktu yang
pada
dipimpin
prinsip
kekuasaan
penyelenggaraan
kehakiman
oleh
ketua
yakni
sementara yang dipilih dari
dilakukan secara sederhana dan
dan oleh Anggota Mahkamah
cepat.
Konstitusi.
Terutama memeriksa, memutus
penetapan mengadili
perkara
d. Sebelum
dan
sidang
pleno
sebagaimana dimaksud pada
perselisihan
ayat
(1),
Mahkamah
hasil pemilu tetap, berdasarkan
Konstitusi dapat membentuk
ketentuan Pasal 24 ayat (1) jo ayat
panel hakim yang anggotanya
(2) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No.
terdiri
24 Tahun 2003, sebagai berikut:
kurangnya 3 (tiga) orang
a. Mahkamah
Konstitusi
hakim
atas
sekurang-
konstitusi
memeriksa, mengadili dan
memeriksa
memutus dalam sidang pleno
dibahas dalam sidang pleno
Mahkamah Konstitusi dengan
untuk diambil Putusan.
9 (Sembilan) orang hakim
114
yang
untuk hasilnya
Setiap kegiatan pada tahapan
akan diberitahukan kepada para
yudisial harus dilakukan melalui
pihak dan diumumkan kepada
proses
dalam
masyarakat dengan menempelkan
persidangan yang dibuka dan
salinan pemberitahuan di papan
dinyatakan terbuka untuk umum.
pengumuman
Bahkan
disediakan untuk itu.
pemeriksaan
suatu
konstitusi
Putusan
hanya
mempunyai
hakim
sah
kekuatan
dan
Sesuai
yang
hukum
khusus
acara
yang
hukum
berlaku di Mahkamah Konstitusi,
apabila diucapkan dalam sidang
proses persidangan di Mahkamah
terbuka untuk umum. Apabila
Konstitusi
syarat tersebut tidak dipenuhi
menjadi dua tahapan, sebagai
dapat
berikut:
mengakibatkan
Putusan
batal demi hukum.
dengan
persidangan Mahkamah
dibedakan
a. Pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan
g. Tata Cara Persidangan Proses
dapat
diawali
pendahuluan
dilakukan
sebelum
Konstitusi
pemeriksaan pokok perkara
menetapkan har sidang pertama,
atau sebelum, memeriksa dan
setelah permohonan pembatalan
mengadili permohonan yang
penetapan perolehan suara hasil
diajukan pemohon. Dalam
pemilu dicatat di Buku Register
pemeriksaan
perkara konstitusi. Sesuai dengan
tersebut,
hukum acara yang berlaku di
Konstitusi
mengadakan
Mahkamah Konstitusi yang diatur
pemeriksaan
kelengkapan
dalam Pasal 34 UU No. 24 Tahun
dan
2003, maka hari sidang pertama
permohonan
sehubungan
akan ditetapkan dalam jangka
dengan
pemeriksaan
waktu paling lambat 14 (empat
pendahuluan,
belas)
Konstitusi
hari
kerja
setelah
pendahuluan Mahkamah
kejelasan
Mahkamah
wajib
memberi
permohonan dicatat dalam Buku
nasihat
Register
untuk melengkapi dan/atau
perkara
konstitusi.
Penetapan hari sidang tersebut
kepada
materi
memperbaiki
115
pemohon
permohonan
dalam jangka waktu paling
negara yang terkait dengan
lambat 14 (empat belas) hari.
permohonan.
b. Pemeriksaan persidangan. Tahap
- Lembaga
pemeriksaan
Negara
dimintai keterangan secara
persidangan di Mahkamah
tertulis
Konstitusi
yang
menyampaikan
diperhatikan,
di
perlu antaranya
sebagai berikut: - Persidangan terbuka
yang
wajib
penjelasannya
dalam
jangka
paling
waktu
dilakukan
lambat 7 (tujuh) hari kerja
umum,
sejak permintaan hakim
untuk
kecuali
rapat
konstitusi diterima.
permusyawaratan hakim.
- Saksi
- Setiap orang yang hadir
dan
dipanggil
dalam persidangan wajib
untuk
menaati
keterangan.
tata
tertib
Persidangan dan terhadap
ahli
yang
wajib
hadir
memberikan
- Pemohon
dan/atau
pelanggarannya
termohon
dapat
merupakan
penghinaan
didampingi atau diwakili
terhadap
Mahkamah
oleh kuasanya berdasarkan
Konstitusi.
surat, kuasa khusus untuk
- Dalam persidangan hakim konstitusi
itu.
memeriksa
Selanjutnya
permohonan beserta alat
Konstitusi
bukti yang diajukan dan
Putusan
wajib
memanggil
pemeriksaan
pihak
yang
untuk
para
berperkara
alat-alat
Mahkamah
akan setelah
memberikan selesainya
permohonan bukti
dan
dijatuhkan
memberi.
pemohon.
Khusus
keterangan
yang
mengenai
permohonan
dibutuhkan
dan/atau
perselisihan hasil pemilu DPR,
meminta keterangan secara
DPD, dan DPRD Provinsi dan
tertulis kepada lembaga
DPRD Kabupaten/Kota dilakukan
116
Putusan atas
dalam jangka waktu paling lambat
Sesuai ketentuan Pasal 48 ayat
30 (tiga puluh) hari kerja sejak
(2) UU No. 23 Tahun 2003, maka
permohonan dicatat dalam Buku
setiap
Registrasi Putusan
Putusan
Mahkamah
Perkara
Konstitusi.
Konstitusi secara formil harus
Mahkamah
Konstitusi
memuat :
tersebut dilakukan berdasarkan
1. Kepala Putusan menentukan
UUD RI Tahun 1945 sesuai
“DEMI
KEADILAN
dengan alat bukti dan keyakinan
BERDASARKAN
hakim dalam persidangan yang
KETUHANAN
terbuka untuk umum.
MARA ESA”;
YANG
2. Identitas pihak;
h. Putusan Mahkamah Konstitusi
3. Ringkasan permohonan;
Sebagaimana telah diurakan di
4. Pertimbangan terhadap fakta
atas bahwa Mahkamah Konstitusi
yang terungkap dalam
akan
persidangan;
memberikan
mengenai
Putusan
permohonan
atas
5. Pertimbangan hukum yang
perselisihan hasil pemilu DPP,
menjadi dasar Putusan;
DPD, dan DPRD Provinsi dan
6. Amar Putusan; dan
DPRD
7. Hari, tanggal Putusan, nama
Kabupaten/Kota
dalam
jangka waktu paling lambat 30
hakim konstitusi, dan
(tiga puluh) hari kerja sejak
panitera.
permohonan dicatat dalam Buku Register
Perkara
Konstitusi.
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Selanjutnya
dilakukan berdasarkan UUD RI
Mahkamah
terkait
dengan
Konstitusi permohonan
penghitungan suara hasil pemilu
bukti dan keyakinan hakim. Yang dengan
Putusan
amar
pembatalan atas penetapan hasil
Tahun 1945 sesuai dengan alat
dimaksud
mengenai
berupa:
keyakinan
1. Permohonan
hakim adalah keyakinan hakim
tidak
dapat
diterima, apabila Mahkamah
berdasarkan alat bukti.
Konstitusi
117
berpendapat
bahwa
pemohon
dan/atau
permohonannya
Provinsi
tidak
Kabupaten/Kota,
memenuhi syarat; 2. Permohonan
atau
KPU dikabulkan,
KPU
maka
KPU,
atau
KPU
Provinsi
Kabupaten/Kota
yang
apabila Mahkamah Konstitusi
bersangkutan
wajib
berpendapat
menindaklanjutinya.
bahwa
permohonan beralasan; dan
tersebut
3. Permohonan tidak beralasan amar
Putusan
Kewajiban
secara
eksplisit
dirumuskan dalam Pasal 272 ayat
menyatakan
(4) UU No. 8 Tahun 2012 yang
permohonan ditolak.
menyatakan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib
Secara
formil,
Mahkamah
Putusan
menindaklajuti
Konstitusi
Mahkamah
ditandatangani oleh hakim yang memeriksa
mengadili,
Mahkamah
kekuatan
tetap
selesai
sejak
sanksi
Mahkamah
wajib
mengirimkan
hukum
Kota
diucapkan
KPU,
KPU
tidak
menindaklanjuti
Putusan Mahkamah Konstitusi. Berbeda dengan perkara tindak
Konstitusi
pidana pemilu, bilamana KPU,
salinan
KPU
Putusan kepada para pihak dalam
Provinsi
atau.
Kabupaten/Kota
jangka waktu paling lambat 7
KPU tidak
melaksanakan Putusan pengadilan
(tujuh) hari kerja sejak Putusan
yang telah mempunyai kekuatan
diucapkan.
hukum tetap dapat dikenai sanksi
Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi
bilamana
Provinsi atau KPU Kabupaten/
dalam sidang pleno terbuka untuk umum.
Akan
sendiri telah tidak memberikan
Konstitusi
memperoleh
Konstitusi.
tetapi, UU No. 8 Tahun 2012
dan
memutus, dan panitera. Setiap Putusan
Putusan
terkait
pidana penjara dan pidana denda.
dengan
Ketentuan
permohonan atas penetapan hasil
pengaturannya
penghitungan suara hasil pemilu
yang dapat
demikian diketahui
dalam Pasal 318 UU No. 8 Tahun
setelah diterima oleh KPU, KPU
2012 yang menyatakan bahwa
118
Setiap
anggota
Provinsi,
KPU, dan
Kabupaten/Kota
yang
KPU
yang mempunyai wewenang untuk
KPU
menyelesaikan
tidak
sehingga
sengketa
Pemilu,
akhir
berupa
hasil
melaksanakan Putusan pengadilan
keputusan DKPP merupakan suatu
yang telah memperoleh kekuatan
keputusan yang bersifat mengikat
hukum
sesuai dengan pasal 111 UU No. 15
tetap
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 265 ayat (2)
dipidana,
dengan
Tahun 2011.
pidana
penjara paling lama 2 (dua) Tahun
Ketentuan Khusus UU No. 8
dan
Tahun 2012 tentang
denda
paling
Rp.24.000.000,00
banyak
(dua
puluh
Penyelenggara Pemilu
empat juta rupiah).
Berfungsinya UU No. 8 Tahun 2012 dari aspek materill karena
Memperhatikan sebagaimana
uraian
tersebut
di
atas
dikaitkan dengan kasus sengketa Pemilu di Tapin dapat dijelaskan bahwa
M.
Zainnoor
Wal
Republik putusannya
Pemilihan
Indonesia No.
Aidi
51/DKPP-PKE-
tanpa
didukung
oleh
Peraturan yang bersifat materiil pada dasarnya
merupakan
peraturan-
peraturan yang mengatur perbuatanperbuatan
Tapin sejak dibacakannya putusan
atau
tindakan-tindakan
yang diharuskan atau dilarang dalam
ini. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh
penyelenggaraan pemilu DPR, DPD,
Dewan Kehormatan Penyelenggara
berupa
formil
peraturan
tidak dapat berjalan secara efektif
sebagai anggota KPU Kabupaten
yang
tetapi
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
pemberhentian tetap kepada teradu
Indonesia
formil,
hukum pemilu DPR, DPD, DPRD
Umum
sebagaimana
Umum
bersifat
yang
penegak hukum, maka penegakan
III/2014, dijatuhkan sanksi berupa
Pemilihan
peraturan-peraturan
penyelenggara pemilu maupun aparat
Rakhmad oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara
adanya
DPRD
Republik
Provinsi
dan
Kabupaten/Kota.
sanksi
peraturan-peraturan
administratif DKPP sebagai pihak
formil
119
DPRD
Sedangkan yang
mencakup
bersifat kegiatan
pelaksanaan mengenai
dan
penerapan
bagaimana
prosedurnya
untuk
cara
atau
1. Pengawas Pemilu Berwenang
melaksanakan
Menyelesaikan Sengketa.
peraturan-peraturan materiil pemilu
Pada umumnya sengeketa atau
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
perselisihan
DPRD Kabupaten/Kota.
peradilan
umum,
sengketa
dalam
Selain UU No. 8 Tahun 2012, terdapat peraturan
perundang-
diselesaikan
melalui
tetapi
perkara
penyelenggaraan
pemilu berdasarkan UU No. 8 Tahun
undangan di luar UU No. 8 Tahun
2012 memberikan wewenang kepada
2012 yang dijadikan dasar
Bawaslu
untuk
menyelesaikan
sengketa
melalui
permasalahan hukum dalam pemilu
sengketa
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
dengan Peserta Pemilu yang lain atau
DPRD
baik
antara KPU dengan Peserta Pemilu
keperdataan,
dengan cara mempertemukan pihak-
yuridis
untuk
Kabupaten/Kota,
ketentuan
pidana,
antara
sengketa TUN maupun peraturan
pihak
perundan-undangan
mencapai
yang
diberi
menangani
lain
lembaga
wewenang dan
untuk
menyelesaikan
derogate
“lex
asas legi
Peserta
Pemilu
untuk
kesepakatan
melalui
mufakat.
dalam
Bawaslu
melaksanakan
kewenangannya
specialis
generali”
musyawarah
bersengketa
musyawarah
masalah hukum. Oleh karena itu, mengikuti
yang
menyelesaikan
dapat
mendelegasikan
maka
kepada
Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,
ketentuan-ketentuan yang terdapat
Panwaslu
dalam UU No. 8 Tahun 2012
PPLN. Ketentuan yang demikian
merupakan lex specialis (khusus)
dapat diketahui dan pengaturannya
yang
yang terdapat dalam Pasal 258 UU
harus
didahulukan
ketentuan-ketentuan
dari
yang berlaku
Kecamatan,
PPL
atau
No. 8 Tahun 2012.
umumnya.
Kewenangan
Ketentuan-ketentuan khusus yang
menyelesaikan
diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012
merupakan
sebagaimana diuraikan di bawah ini:
dalam
120
Bawaslu sengketa
perkembangan
penyelenggaraan
untuk pemilu baru pemilu
Tahun 2014. Semula kewenangan
pengawas pemilu paling lama lima
tersebut
dalam
hari sejak penerimaan laporan, di
penyelenggaraan pemilu sebelumnya
Penyidik Polri paling lama 14 hari
yang didasarkan pada UU No. 10
sejak
Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota
pengawas
DPR,
Umum kejaksaan paling lama 5 hari
tidak
DPD,
dikenal
DPRD.
Setelah
penerimaan
laporan
pemilu,
di
Penuntut
diberlakukannya UU No. 8 Tahun
sejak
2012 sebagai pengganti UU Tahun
penyidikan
2008,
Bawaslu
Pengadilan Negeri paling lama 7 hari
diperluas lagi untuk menyelesaikan
sejak diterimanya pelimpahan berkas
sengketa pemilu serta keputusannya
penuntutan dari penuntut umum.
kewenangan
bersifat terakhir dan mengikat.
Lebih
dari
berkas Polri
hasil
dan
di
Kekhususan yang lain dalam penanganan tindak pidana pemilu
2.1. Penanganan Tindak Pidana Pemilu
penerimaan
dari
Cepat
adalah setiap pelanggaran pemilu
dari
Ketentuan KUHAP
berupa tindak pidana pemilu harus
Secara formil UU No. 8 Tahun
dilaporkan kepada pengawas pemilu.
2012 membatasi tenggang waktu
Apabila
penanganan tindak pidana pemilu
pemilu ternyata benar dan di sertai
baik di pengawas pemilu, kepolisian,
alat-alat
kejaksaan,
selanjutnya oleh pengawas pemilu
pengadilan
negeri
laporan
tindak
bukti
yang
maupun tenggang waktu dilakukan
diteruskan
upaya
Putusan
dilakukan
pengadilan negeri mengenai tindak
diteruskan
pidana pemilu berdasarkan UU No. 8
dilakukan penyidikan.
hukum
terhadap
pidana
kepada
cukup
polri
pengawas kepada
untuk Pemilu
polri
untuk
Tahun 2012 lebih cepat atau singkat dibanding penanganan tindak pidana
2.2. Penggunaan Hakim Khusus di
umum berdasarkan KUHAP. Tenggang
waktu
Pengadilan
penanganan
Tindak
tindak pidana pemilu berdasarkan
istilah
UU No. 8 Tahun 2012, yaitu
diterjemahkan
penanganan
Indonesia:
tindak
pidana
di
121
pidana
Belanda
berasal
dari
“strafbaarfeit”, dalam
bahasa
a. Perbuatan yang dapat/boleh
a. Perbuatan yang dilarang
dihukum;
undang-undang
b. Peristiwa pidana;
b. Orang yang melanggar larangan itu.15
c. Perbuatan pidana dan tindak pidana.12 “strafbaarfeit”
Mengenai Moeljatno
mengunakan
Tindak
ini,
dan diputus oleh majelis hakim pada umumnya. Melainkan, tindak pidana
oleh suatu aturan hukum, larangan
pemilu akan diperiksa, diadili dan
mana disertai ancaman (sanksi) yang tertentu
melanggar
larangan
tersebut”.13
Menurut
Simon
“Strafbaarfeit
adalah
diputus oleh majelis khusus. Yang
bagi
barangsiapa
dimaksud majelis khusus adalah hakim karier di Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi yang ditetapkan
kelakuan
secara khusus untuk memeriksa,
(handeling) yang diancam dengan pidana,
yang
bersifat
hukum,
yang
berhubungan
dengan
kesalahan
mengadili dan memutus perkara
melawan
dan
tindak pidana pemilu. Demikian
erat
halnya terhadap majelis hakim yang
yang
diberi wewenang untuk memeriksa,
dilakukan oleh orang yang mampu
mengadili dan memutus sengketa
bertanggung jawab”.14 Hal ini berarti
TUN pemilu adalah majelis hakim
bahwa hukum pidana berpokok pada perbuatan
yang
dapat
yang
negeri tidak akan diperiksa, diadili
sebagai “perbuatan yang dilarang
pidana
pemilu
penanganannya di tingkat pengadilan
istilah
perbuatan pidana yang diartikan
berupa
pidana
khsusus,
dipidana
Tetapi
majelis
hakim
khusus untuk menangani sengketa
(tindak pidana) dan pidana. Tindak
pemilu
pidana terdiri dari:
adalah
Pengadilan
hakim
Tinggi
karier
Tata
di
Usaha
Negara dan Mahkamah Agung. Ini
12
Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1986, h. 204. 13 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rinekacipta, Jakarta, 2000, h. 54. 14 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rinekacipta, Jakarta, 2000, h. 54.
sesuai ketentuan Pasal 270 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012 yang secara
15
122
Ibid., h.55
eksplisis
menyatakan
dalam
berkoordinasi dengan Kementerian
memeriksa, mengadili dan memutus sengketa
TUN
dibentuk
Pembentukan Sentra Gakumdu
majelis hakim yang terdiri dari
bukan hanya ditingkat pusat, dalam
hakim
praktik
khusus
hakim
yang
karier
pengadilan Negara
pemilu
Luar Negeri.
dibentuk
pula
Sentra
dilingkungan
Gakumdu baik di tingkat provinsi
Tata
Usaha
maupun Kabupaten/Kota. Masing-
Mahkamah
Agung
masing akan menangani peerkara
Tinggi
dan
merupakan
Republik Indonesia.
tindak
pidana
pemilu
sesuai
tingkatannya. Pembentukan Sentra Gakumdu masing-masing ditetapkan
2.3. Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu
melalui kesepakatan bersama antara
Tujuan
pengawas
dibentuknya
Sentra
pemilu,
Kepolisian
Penegakan Hukum Terpadu (Sentra
Negara. Republik Indonesia dan
Gakumdu)
Kejaksaan
untuk
menyamakan
pemahaman dan pola penanganan tindak
pidana
pemilu
Agung
sesuai
tingkatannya.
antara
pengawas pemilu dengan aparat
2.4. Tidak Dikenal Kasasi dalam
penegak hukum lainnya. Sesuatu
Perkara Tindak Pidana
ketentuan Pasal 267 ayat (1) UU No.
Pemilu
8
Tahun
2012
pengadilan
eksplisit
Negeri mengenai perkara tindak
menyamakan
pidana pemilu hanya dapat dilakukan
pemahaman dan pola penanganan
permohonan banding ke Pengadilan
tindak
Bawaslu,
Tinggi,
Republik
Mahkamah Agung tidak dikenal
Indonesia dan Kejaksaan Agung
dalam perkara tindak pidana pemilu,
membentuk
karena
menyatakan
untuk
pidana
Kepolisian
Khusus
secara
Putusan
pemilu, Negara.
Sentra
Gakumdu.
pembentukan,
Sentra
Indonsia
Negara, dan
Kejaksaan
Putusan
kasasi
Banding
ke
dalam
perkara tindak pidana pemilu bersifat
Gakumdu di luar negeri, Bawaslu, Kepolisian
Permohonan
terakhir dan mengikat.
Republik
Permohonan banding terhadap
Agung
Putusan Pengadilan Negeri mengenai
123
perkara tindak pidana pemilu sesuai
melainkan permohonan kasasi yang
ketentuan Pasal 263 ayat (1) jo ayat
diajukan ke Mahkamah Agung.
(2) UU No. 8 Tahun 2012 dapat
Sesuai ketentuan Pasal 269 ayat
diajukan banding ke Pengadilan
(1) jo ayat (6) jo ayat (7) UU No. 8
Tinggi paling lama (3) hari setelah
Tahun 2012, maka gugatan atas
Putusan
Selanjutnya
sengketa TUN pemilu yang sudah
Pengadilan Tinggi memeriksa dan
lengkap akan diperiksa, diadill dan
memutus perkara banding paling
diputus oleh PTTUN dan terhadap
lama 7 hari setelah permohonan
Putusan
banding
dilakukan permohonan kasasi ke
dibacakan.
diterima
dan
terhadap
pengadilan
ini
Putusan Pengadilan Tinggi mengenai
Mahkamah
permohonan
ketentuan Pasal tersebut jelas bahwa
banding
bersifat
terakhir dan mengikat.
gugatan
Agung.
dapat
atas
Berdasarkan
sengketa
TUN
merupakan kompetensi relative atau kewenangan dari PTTUN untuk
2.5. Upaya Hukum Kasasi Hanya Untuk Putusan Sengekta TUN
mengadili sesuai dengan wilayah
Dalam sengketa TUN pemilu
hukumnya. Oleh karenanya, Putusan
hanya dapat diajukan permohonan
PTTUN menangani sengeketa TUN
pembatalan terhadap kePutusan KPU
pemilu
ke PTTUN dan bukan ke PTUN.
permohonan kasasi ke Mahkamah
Mekanisme ini jelas berbeda dengan
Agung,
hanya
dapat
dilakukan
sengketa TUN pada umumnya yang permohonannya harus diajukan ke
2.6. Penerapan Sanksi Pidana
PTUN sebagai pengadilan tingkat
Bersifat Kumulatif
pertama, sedangkan sengketa TUN
Sistem
pemilu
langsung
diajukan
ke
dirumuskan
pemidanaan
yang
dalam
tidak
KUHP
PTTUN. Dengan demikian upaya
dikenal perumusan sanksi pidana
hukum
kePutusan
secara kumulatif, tetapi pemidanaan
pengadillan mengenai sengketa TUN
yang dirumuskan secara tunggal.
pemilu bukan permohonan banding,
Berbeda dengan UU No. 8 Tahun
terhadap
2012 pada umumnya menerapkan
124
sistem pemidanaan dengan ancaman
Penanganan
tindak
pidana
pidana penjara dan pidana denda atau
pemilu berdasarkan UU No. 8 Tahun
lazim
sistem
2012 dilakukan secara cepat atau
kumulatif.
singkat terjadi dengan ketentuan-
dikenal
pemidanaan
sebagai
secara
Penggabungan dua jenis pidana yang
ketentuan
yang
bersifat
khusus.
dirumuskan dalam UU No. 8 Tahun
Ketentuan
yang
bersifat
khusus
2012 yaitu pidana penjara dan pidana
dalam UU No. 8 Tahun 2012 harus
dengan tidak dikenal dalam KUHP
diprioritaskan atau didahulukan dari
Ketentuan
pada ketentuan hukum pidana yang
pidana
dan
stistem
pemidanaan yang dirumuskan dalam
berlaku
UU No, 8 Tahun 2012 secara
penanganan tindak pidana pemilu
eksplisis
ditingkat pengadilan Negeri secara
pengaturannya
terdapat
umum.
Terutama
dalam Bab XXII mulai Pasal 273
umum
sampai
ketentuan hukum acara pidana yang
Pasal
321.
Perbuatan-
dilakukan
perbuatan dan/atau akibat perbuatan
tercantum
yang dilarang oleh UU No. 8 Tahun
majelis
2012 tersebut diancam dengan sanksi
perkara harus mendahulukan apabila
pidana
secara
ditentukan lain dalam UU No. 8
kumulatif, yaitu pidana penjara dan
Tahun 2012. Ketentuan yuridis yang
pidana denda. Dengan demikian,
mendasari ketentuan dalam UU No.
penerapan sistem pemidanaan secara
8 Tahun 2012 harus didahulukan
kumulatif dalam UU No. 8 Tahun
daripada ketentuan dalam KUHP,
2012 merupakan penyimpangan dari
pengaturannya terdapat dalam Pasal
ketentuan pemindanaan yang dikenal
262 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012
dalam KUHO yang pada umumnya
yang menentukam Pengadilan Negeri
dirumuskan secara tunggal, yaitu
dalam memeriksa, mengadili, dan
diancam pidana penjara saja atau
memutus
pidana denda saja.
Pemilu menggunakan
Kitab
Undang-Undang
Acara
yang
dirumuskan
dalam
berdasarkan
hakim
KUHP, yang
perkara
tetapi
menangani
tindak
Hukum
pidana
Pidana, kecuali ditentukan lain dalam
2.7. Prioritas Penanganan Perkara
Undang-Undang ini.
Pemilu.
125
Berdasarkan ketentuan Pasal 262
kepentingan
anggota
legislative
ayat (1) tersebut di atas dapat
tertentu, kepadanya dikenakan sanksi
disimpulkan
penanganan
berupa sanksi administratif yakni
tindak pidana pemilu pada tahap
sanksi berupa pemberhentian tetap
pemeriksaan di sidang pengadilan
kepada teradu sebagai anggota KPU
pada dasarnya dilakukan menurut
Kabupaten Tapin sejak dibacakannya
ketentuan
dalam
putusan ini adalah telah tepat. Pemilu
KUHAP. Dalam praktik, apabila
merupakan pesta demokrasi yang
terdapat dua atau lebih perkara
seharusnya
dilaksanakan
tindak pidana pemilu, maka perkara
jujur,
dan
tindak pemilu yang harus ditangani
sehingga jika Komisioner KPU yang
terlebih dahulu adalah perkara mana
merupakan ujung tombak suksesnya
yang
Pemilu melakukan kecurangan, maka
lebih
bahwa
hukum
dulu
acara
masuk.
Jadi
adil
tidak
tersebut
secara berpihak,
berdasarkan ketentuan Pasal 262 ayat
tindakan
tidaklah
(1) diatas, cukup jelas ketentuan
untuk dipertahankan dan ditoleransi
yana diatur dalam UU No. 8 Tahun
sebagai
2012 berseifat lex specialis dan
Pemberhentian
mengikuti asasnya harus didahulukan
Dewan Kehormatan Penyelenggara
dari ketentuan hukum acara yang
Pemilihan
berlaku umum sebagaimana diatur
Indonesia (DKPP) sebagai pihak
dalam KUHAP.
yang mempunyai wewenang untuk
anggota
patut
KPU.
dilakukan
Umum
oleh
Republik
memeriksa dan memberikan sanksi 3.
Pemberian
kepada
Sanksi
pelanggar
Pemilu
dan
Pemberhentian Tetap Pepada
keputusannya
Pelaku sebagai anggota KPU
sehingga
Kabupaten Tapin, Adilkah.
administratif tersebut bersifat final
Memperhatikan pembahasan
uraian
berkaitan
dan
bersifat
mengikat,
terhadap
sanksi
dalam arti tidak ada instansi banding.
dengan
Sehubungan pidana
Komisioner KPU atas perbuatannya
Komisioner KPU, Bawaslu tidak.
menggelembungkan
mempunyai
untuk
126
dilakukan
sanksi
perselisihan Pemilu yang melibatkan
suara
yang
dengan
wewenang
oleh
untuk
memberikan
sanksi
kepada
perselisihan Pemilu. Namun jika
jika
putusan Pengadilan Negeri Rantau
dan
Nomor
135/Pid.Sus/2014/PN.Rta.,
pemeriksaan yang dilakukannya ada
tersebut
berupa
indikasi suatu tindak pidana yang
(percobaan) selama 10 bulan dengan
dilakukan oleh Komisioner KPU
ketentuan pidana tersebut tidak perlu
yakni mengarah kepada pemalsuan
dijalankan kecuali jika dikemudian
surat
hari ada perintah lain yang dalam
Komisioner
KPU,
berdasarkan
dan
pengaduan
untuk
kepentingan
pidana
penjara
penyelenggaraan
pemilu,
maka
putusan hakim, bahwa terpidana
Bawaslu
menyerahkannya
sebelum waktu percobaan selama 12
akan
kepada
pihak
dilakukan
kepolisian
penyidikan
kenyataannya
untuk
(dua belas bulan) berakhir telah
jika
bersalah melakukan tindak pidana
Negeri
dan denda sebesar Rp 10.000.000,00
dan
Pengadilan
Rantau dalam putusannya Nomor
(sepuluh
135/Pid.Sus/2014/PN.Rta.,
tersebut dirasa kurang adil. Tindakan
menjatukan
putusan
M. Zainnoor Wal Aidi Rakhmad
Zainnoor Wal Aidi Rakhmad berupa
lebih mengarah pada pengkhianatan
pidana penjara selama 10 bulan
dalam Pemilu yang terbuka, jujur
dengan ketentuan pidana tersebut
dan adil. Sanksi yang demikian tidak
tidak perlu dijalankan kecuali jika
bersifat
dikemudian hari ada perintah lain
kemungkinan untuk melakukan suatu
yang dalam putusan hakim, bahwa
perbuatan
terpidana sebelum waktu percobaan
Komisioner KPU yang lain tidak
selama 12 (dua belas bulan) berakhir
merasa
telah bersalah melakukan tindak
perbuatan
pidana
kepentingan finansial diri pribadi,
denda
kepada
rupiah),
M.
dan
sanksi
juta
sebesar
Rp
menjerakan
lagi
takut
dan
dan
untuk
yang
mungkin
melakukan
sama
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
karena
maka pemeriksaan yang dilakukan
salah satu kontestan adalah adanya
oleh Pengadilan Negeri tersebut telah
suatu
tepat, karena diberi wewenang untuk
sejumlah uang tertentu jika berhasil
menyelesaikan
permasalahan
127
menggelembungkan
untuk
janji
akan
suara
memberikan
terpilih sebagai pemenang dalam
teradu
sebagai
peserta Pemilu Legislatif
Kabupaten Tapin bagi anggota KPU
agar
sengketa
Pemilu
Pemilu
Pemilu
telah
KPU
melakukan suara
hasil
memenuhi
rasa
terlaksana
keadilan, karena Komisaris KPU
dengan terbuka, jujur dan adil
yang demikian dapat dikatakan
kepada tersangka yang melakukan
telah melakukan perbuatan yang
pelanggaran
mengarah
dikenakan
dapat
yang
penggelembungan
KESIMPULAN 1. Penyelesaian
anggota
Pemilu sanksi
administratif pidana.
baik
maupun
Sanksi
berdasarkan
dapat
penggagalan
sanksi
Pemilu dan merugikan kontestan
sanksi
lainnya, namun kaitannya dengan
administratif
pemeriksaan
pada
sanksi
pidana
berupa
pidana
yang
percobaan kurang mencerminkan
DKPP
suatu keadilan atas tindakanannya
sebagaimana pasal 111 UU No.
yang membiarkan pelaku tidak
15 Tahun 2011. Putusan DKPP
dipidana penjara dan pihak lain
bersifat mengikat dan final dalam
tidak dapat melakukan hal yang
arti tidak ada instansi banding.
sama.
dilakukan
oleh
Terhadap sanksi pidana Panwaslu yang menerima laporan adanya suatu
sengketa.
Pemilu
DAFTAR PUSTAKA
akan Buku :
melakukan pemeriksaan, dan dari hasi
pemeriksaan
jika
akan
Ali, Ahmad, Sosiologi Hukum :
indikasi suatu perbuatan pidana,
Kajian Empiris Terhadap
maka Panwaslu menyerahkannya
Pengadilan, Iblam, 2004
pada
Asfar, Muhammad, Pemilu dan
disidik
pihak
kepolisian
dan
wewenang
untuk
yang mempunyai adalah
Perilaku Memilih 1955-2004,
Pengadilan
Pustaka Eurika, Surabaya Asshiddiqie, Jimly, Pengumpulan Peran Parlemen dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Pebandingan Konstitusi
Negeri. 2. Pemberian pemberhentian
sanksi tetap
berupa kepada
128
Berbagai Negara, UI Press, Jakarta, 1996 Asshiddlqle, Jimly, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekjen dan Penatiteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006 Ball, Allen r. & B, Guy Peters, 2000, Modern Government Brodjonegoro, Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1992. Fatmawati, Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen Dengan Sistem Multikameral, UI Press, Jakarta, 2010 Fuady, Munir, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), Refika Aditama, Bandung, 2009 Gaffar, Afan, Politik Indonesia.; Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004 Hadjon, Philipus M., Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Somantri Martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta, 1996 Husodo, Djatmiko Anom, Dewan Perwakilan Rakyat dan Masa Depan Bikameralisme di Indonesia, Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi, Komisi Hukum Indonesia, Jakarta, 2008 Ibrahim, Johnny, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet.I, Bayumedia Publishing, 2006 Indrayana, Denny, DPD, antara (ti)Ada dan Tiada, dalam Menapak Tahun Pertama
“Laporan Pertanggungjawaban Satu tahun Masa Sidang Intsiawati Ayus anggota DPD RI riau, the Perepheral Institute, 2005 Isra, Saldi, Pergeseran Fungsi Legislasi, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010 Isra, Saldi & Zainal Arifin Mochtar, Konsep Ideal Bikameral yang Sesuai dengan Initialives and DPD Empowerment (PRIDE) Sekretariat Jenderal DPD bekerja sama dengan UNDP, Jakarta, 2007 Laski, Harold J dalam Joeniarto, Demokrasi dan sistem Pemerintahan Negara, Rineka Cipta, Jakarta, 1990 Maddex, Robert L., The Illustrated Dictionary of Constitusional Concepts, Congressional Quarterly Inc., Washington Martosoewignjo, Sri Soemantri, Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara, Edisi Baru, Cet. kedua, Rajawali Jakarta, 1984 Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2007 MD, Moh. Mahfud, Dasar dan Strutur Ketata Negaraan Indonesia, Edisi Revisi, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rinekacipta, Jakarta, 2000 Mulyosudarmo, Soewoto, 2004, Pembaruan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi Intrans dan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur, Surabaya Nader, Laura dan Harry Todd dalam Ihrimi, Beberapa Catatan Mengenai Metode Sengketa yang Digunakan Dalam
129
Antropologi Hukum, dalam Antropologi Hukum ; Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor, Jakarta, 1993 Purnomowati, Reni Dewi, Implementasi Sistem Bikameral dalam parlemen Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2005 Rohmad, Abu, Paradigma Resolusi Konflik Agraria, Walisongo Press, Semarang, 2008, Rozi, Efriza Syafuan, Parlemen Indonesia Geliat Volksraad Hingga, DPD, Menembus Lorong Waktu Doeloe, Kini dan nanti, Alfabeta, Bandung, 2010 Roni Wiyanto, Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD. Dan DPRD, Bandung : Mandar Maju, 2014. Sanit, Arbi, Partai, Pemilu dan Demokrasi, Pustaka Pelajar, Jakarta, 1997 Sartori, Gioanni, Comparative Contituational engineering Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHAEM- PETEHAEM, Jakarta, 1986
130
