Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dalam Rangka Otonomi Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Kulon Progo IMPLEMENTATION PROGRAM EARLY CHILDHOOD EDUCATION (ECD) IN THE CONTEXT OF REGIONAL AUTONOMY: A CASE STUDY IN THE DISTRICT KULON PROGO J.M. Tedjawati Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Email:
[email protected] ABSTRAK Permasalahan dalam penelitian ini yaitu kurangnya komitmen Pemerintah Daerah dalam memberikan dukungan bagi pelayanan penyelenggaraan PAUD. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan rekomendasi kebijakan tentang kontribusi Pemda dalam penyelenggaraan PAUD. Penelitian ini mengunakan metode penelitian (pendekatan) kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa: i) Perkembangan jumlah lembaga PAUD di Kabupaten Kulon Progo mengalami kemajuan yang pesat karena adanya dukungan Pemda (dinas pendidikan) yang menangani dan menjamin keberlangsungan program PAUD; ii) Pemda Kabupaten Kulon Progo sudah berkontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan PAUD terutama penyediaan dana yang dianggarkan dalam APBD; dan iii) Adanya dukungan dari mitra PAUD (Forum PAUD dan HIMPAUDI), instansi terkait (kementrian agama, kepolisian, kader desa, PKK) yang memperkuat keberlangsungan lembaga PAUD. Kata kunci: PAUD, otonomi daerah ABSTRACT The problem in this study is the lack of commitment of local government to provide support for the implementation of early childhood services. The purpose of this study is to obtain policy recommendations on the contribution of local government in the implementation of early childhood education. This research study method (approach) qualitative. The study results show that: i) The number of early childhood institutions in the district Kulonprogo made progress because of the support of the local government (department of education) that manage and ensure the sustainability of early childhood programs, ii) the Local Government Kulonprogo already contributed in the planning and implementation of early childhood education, especially the provision of budgeted funds in the budget, and iii) Support from partners ECD (ECD Forum and HIMPAUDI) related institution (religious ministries, police, village cadres, PKK), which reinforces the continuity of the ECD. Keywords: early childhood education, autonomy
1
PENDAHULUAN Latar Belakang dan Permasalahan Kebijakan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), yang mengatur pelimpahan sebagian urusan Pemerintah Pusat ke Pemda di berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Urusan sektor pendidikan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana serta kepegawaian sesuai urusan yang disentralisasikan. Hal ini lebih dioperasionalkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 yang mengatur tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, Pemda yang selama ini hanya menjalankan kebijakan-kebijakan dari pusat, maka dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut. Pemda berkewajiban menentukan kebijakan-kebijakan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di wilayah masing-masing. Untuk itu, Pemda harus mampu mengatur sumber daya yang tersedia agar dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di wilayahnya, termasuk pendidikan anak usia dini (PAUD). Penyelenggaraan PAUD telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). PAUD merupakan pendidikan yang sangat mendasar dan sangat menentukan bagi perkembangan anak di kemudian hari. Dalam hal ini, keluarga (terutama orangtua) merupakan pendidik yang pertama dan utama ketika anak dilahirkan dan dibesarkan. Sedangkan pemerintah yang memfasilitasi, membina, dan mengarahkan masyarakat agar memahami apa, mengapa, dan bagaimana menyelenggarakan pendidikan anak usia dini. Disahkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang secara eksplisit mencantumkan tentang Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD (Pasal 28), menunjukkan adanya komitmen bangsa Indonesia untuk menempatkan pendidikan anak usia dini sebagai bagian penting
dalam
penyiapan
sumber
daya
manusia
di
masa
mendatang
(http://www.kulonprogokab.go.id/v21/Urgensi PAUD dalam Pendidikan Pra Sekolah). Perlu disadari bahwa kondisi sumber daya manusia Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan. Salah satu indikatornya adalah menurunnya Human Development Index (HDI), dari rangking 104 di tahun 1995 menjadi rangking 108 dari 177 negara pada tahun 2006 (Wiwik Toyo Santoso Dipo, 2007: iv). Sebagaimana diketahui, HDI atau lebih dikenal sebagai Indek Pembangunan Manusia diukur dengan mempersandingkan 4 indikator, yakni 2
usia harapan hidup, persentase melek huruf dewasa, rata-rata lama menempuh pendidikan dan pengeluaran per kapita. Dari sini jelas tampak bahwa aspek kesehatan dan pendidikan sangat menentukan mutu sumber daya manusia. Rumusan Masalah Program PAUD merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang dapat mendukung terciptanya sumber daya manusia yang baik. Selain itu, Kemdikbud
menghimbau agar pemerintah daerah
memberikan kontribusi dalam pelayanan PAUD terutama pendanaan PAUD. Namun, pada saat ini belum diketahui seberapa jauh Pemda menyediakan dana untuk pendidikan termasuk PAUD. Kenyataan tersebut yang juga dikemukakan dalam Renstra 2010-2014, bahwa akar permasalahan dalam anggaran pendidikan di daerah adalah kurangnya komitmen Pemda untuk memenuhi ketentuan anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja daerah. Padahal pembagian tanggungjawab pendanaan pendidikan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan untuk jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan. Bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, ada komponen pendanaan yang ditanggung oleh masyarakat yang bersangkutan dan ada pula yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi tentang sejauh mana kontribusi Pemda terhadap pelayanan penyelenggaraan PAUD. Adapun rumusan masalah dari studi ini yaitu: i) Bagaimana penyelenggaraan PAUD; dan ii) Apa kendala dan upaya untuk mengatasi masalah dalam penyelenggaraan PAUD. Tujuan Tulisan ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang kontribusi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan PAUD di daerah. Secara khusus tulisan ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang: (1) Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Kulon Progo, meliputi perkembangan lembaga PAUD dan program yang mendukung serta telah dicapai dalam rangka peningkatan PAUD; dan (2) Upaya mengatasi masalah yang dihadapi dalam mengelola PAUD.
3
KAJIAN PUSTAKA Peraturan Perundangan PAUD Pada Amandemen UUD 1945 pasal 28c ayat 2 menyatakan ”Setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Amandemen tersebut telah dijabarkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 28 UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa (1) PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. (2) PAUD diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. (3) PAUD jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat. (4) PAUD jalur pendidikan non formal berbentuk KB, TPA, atau bentuk lain yang sederajat dan (5) PAUD pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mengatur pembagian urusan dan kewenangan antara pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah, termasuk di bidang pendidikan. Pasal 12 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Kewenangan Pemerintah dengan pemerintah daerah tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintahan daerah provinsi dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan dalam hal ini termasuk bidang pendidikan. Dalam rangka penyelenggaraan PAUD, Pemerintah telah mengeluarkan standar PAUD yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar PAUD. Standar PAUD terdiri atas empat kelompok yaitu: 1) Standar tingkat pencapaian perkembangan; 2) Standar pendidik dan tenaga kependidikan; 3) Standar isi, proses, dan penilaian; dan 4) Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Standar tingkat pencapaian perkembangan berisi kaidah pertumbuhan dan perkembangan
4
anak usia dini sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Tingkat perkembangan yang dicapai merupakan aktualisasi potensi semua aspek perkembangan yang diharapkan dapat dicapai anak pada setiap tahap perkembangannya, bukan merupakan suatu tingkat pencapaian kecakapan akademik. Standar pendidik (guru, guru pendamping, dan pengasuh) dan tenaga kependidikan memuat kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Standar isi, proses, dan penilaian meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program yang dilaksanakan secara terintegrasi/terpadu sesuai dengan kebutuhan anak. Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan mengatur fasilitas, manajemen, dan pembiayaan agar dapat menyelenggarakan PAUD yang baik. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Mengapa pendidikan anak usia dini itu penting? karena masa usia dini merupakan periode emas (golden age) bagi perkembangan anak untuk memperoleh proses pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian, sekitar 50% kapabilitas kecerdasan orang dewasa telah terjadi ketika anak berumur 4 tahun, 80% telah terjadi ketika berumur 8 tahun, dan mencapai titik kulminasi ketika anak berumur sekitar 18 tahun. Hal ini berarti bahwa perkembangan yang terjadi dalam kurun waktu 4 tahun pertama, sama besarnya dengan perkembangan yang terjadi pada kurun waktu 14 tahun berikutnya. Periode emas ini merupakan periode kritis bagi anak, dimana perkembangan yang diperoleh pada periode ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan periode berikutnya, hingga masa dewasa (http/www/Asianbrain.com, 2010). Singkatnya, pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Ada dua tujuan mengapa perlu diselenggarakan pendidikan anak usia dini, yaitu: i) Tujuan utama: untuk membentuk anak yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di 5
masa dewasa; dan ii) Tujuan penyerta: untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah. Memahami arti penting dan landasan-landasan hukum penyelenggaraan PAUD, sudah barang tentu tujuan strategis dari layanan PAUD harus dapat dicapai dengan optimal. Disamping itu dalam rangka pencapaian tujuan tersebut penyelenggaraan PAUD mestilah berupa layanan PAUD yang berkualitas. Dalam tataran operasional secara rinci pencapaian tujuan penyelenggaraan PAUD dapat dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut: i) Penyediaan pendidik PAUD berkompeten yang merata di seluruh provinsi kabupaten/kota yang meliputi pemenuhan guru TK/TKLB berkompeten dan penyediaan tutor PAUD nonformal berkompeten; ii) Penyediaan manajemen PAUD berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang meliputi pemenuhan kepala satuan pendidikan, pengawas, dan tenaga administrasi; iii) Penyediaan dan pengembangan system pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu PAUD, serta keterlaksanaan akreditasi PAUD; iv) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan system pembelajaran TK/TKLB berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota; v) Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan TK/TKLB berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota; dan vi) Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan system pembelajaran PAUD Non Formal berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Dari keenam strategi tersebut tampak jelas diera otonomi ini penyelenggaraan layanan PAUD merupakan suatu pelaksanaan kebijakan dan program yang mutlak membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah Pusat dengan pemerintah Daerah. Kerangka Berpikir Sejak tahun 1999, pemerintah Pusat telah melimpahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah (Pemda) melalui otonomi. Sejak itu dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, dengan Undang-Undang tersebut berlakulah era otonomi daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk segala sektor kehidupan. Termasuk pemberlakuan otonomi di sektor pendidikan yang diterapkan melalui otonomi pendidikan. Dengan otonomi pendidikan tersebut, Pemda diminta untuk ikut berperanserta dalam memenuhi kebutuhan pendidikan di daerahnya. Dalam hal ini termasuk pemenuhan kebutuhan pendidikan anak usia dini (PAUD).
6
Peranserta dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam hal ini termasuk memberikan kontribusi bagi keberlanjutan penyelenggaraan PAUD di wilayahnya. Kontribusi yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa regulasi, pembinaan, pendanaan dan sebagainya yang dapat mempertahankan keberadaan dan membantu penyelenggara lembaga PAUD tersebut sesuai dengan standar PAUD yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat. Sejauh ini masih terdapat kontribusi PAUD yang diberikan Pusat untuk perintisan dan penguatan lembaga PAUD di kabupaten/kota. Namun seiring dengan era otonomi kini, tidak semua urusan penyelenggaraan PAUD dipenuhi oleh pemerintah Pusat. Dengan otonomi pendidikan, penyelenggaraan PAUD di daerah juga menjadi tanggungjawab pemda masingmasing. Dalam hal ini, diharapkan setiap Pemda dapat memberikan kontribusi untuk perintisan bagi awal penyelenggaraan lembaga PAUD dan selanjutnya untuk penguatan PAUD guna keberlanjutan penyelenggaraan lembaga PAUD di daerah tersebut.
PUSAT
Menerbitkan UU Nomor 32 tahun 2004
DAERAH
OTONOMI
PEMDA (Prov, Kab/Kota)
SEKTOR PAUD
PENYELENGGARAAN PAUD Perkembangan lembaga PAUD Program yg mendukung & tlh dicapai Upaya mengatasi masalah
METODE PENELITIAN Penelitian ini mengunakan metode penelitian (pendekatan) kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif (d.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif). Metode kualitatif digunakan dengan maksud untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan PAUD dan produk hukum PAUD. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 7
digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik
pengumpulan dengan trianggulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil
penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Lingkup penelitian ini adalah penyelenggara PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS, terutama Pos PAUD). Adapun yang menjadi sumber data adalah pejabat dinas pendidikan yang menangani PAUD dan penyelenggara/pengelola PAUD di Kabupaten Kulon Progo. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data primer yang dikumpulkan terkait dengan produk hukum PAUD dan penyelenggaraan PAUD (termasuk pengelolaan PAUD oleh lembaga PAUD). Selanjutnya, data sekunder penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (penelusuran dokumen) yang terkait dengan substansi dan permasalahan penelitian tersebut, seperti bahan-bahan PAUD yang diperoleh dari Direktorat PAUD. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam Instrumen yang digunakan yaitu pedoman wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu kualitatif dengan menyusun hasil wawancara, kemudian data tersebut dicocokkan dengan program PAUD yang dijadikan pedoman dalam pembelajaran PAUD.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bagian ini dibahas tentang perkembangan lembaga PAUD dan program yang mendukung dan telah dicapai dalam peningkatan PAUD di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, dibahas pula tentang masalah dan upaya yang dihadapi dalam penyelenggaraan PAUD. Penyelenggaraan PAUD pada saat ini di Kabupaten Kulon Progo Perkembangan lembaga PAUD Berdasarkan data yang dimiliki dinas pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2010 diperoleh gambaran bahwa jumlah anak usia dini yang dapat dilayani di desa-desa sebanyak 35.259 anak (88,3%), dimana kontribusi layanan tersebut terbesar dari pelaksana program PPAUD sebanyak 17.078 anak. Sedangkan anak yang belum terlayani dengan program PAUD sebesar 4.660 anak (11,7%). Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan layanan PAUD pada tahun 2006 dengan jumlah 11.482 anak (34,3%
8
dari jumlah 33.443 anak), serta pada tahun 2007 dengan jumlah
16.783 anak (47,8% dari
jumlah 35.105 anak). Perkembangan layanan PAUD tersebut didukung dengan data dari Pusat Statistik Pendidikan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2009/2010 sebear 108.49, dengan rincian jumlah anak usia dini usia 0-4 tahun sebesar 38.323 anak, jumlah siswa TK/TKLB/RA sebesar 12.698 anak, dan jumlah siswa PAUD (KB, TPA, SPS, TPQ) sebesar 41.575 anak. Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD di Kabupaten Kulon Progo mengalami kenaikan yang pesat dari 49,92% (tahun 2009/2010) menjadi 84,80% (tahun
2010/2011)
www.kulonprogokab.go.id/v21/getfile.php?file=Informasi-LPPD-
2011.pdf. Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Kabupaten Kulon Progo sudah memberikan kontribusi dalam layanan program PAUD dengan mengikutsertakan anak usia dini untuk mengikuti program PAUD. Selain itu, adanya Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) yang dikembangkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal yang bekerjasama dengan Bank Dunia, dimana Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten dari 50 kabupaten/kota yang menjadi daerah layanan program PPAUD. Dengan demikian, program PPAUD tersebut telah memicu daerah untuk lebih meningkatkan layanan PAUD di daerahnya. Program PPAUD dimulai sejak 13 September 2006 dan berakhir pada 31 Desember 2013 dengan melibatkan 60 desa miskin terpilih per kabupaten yang akan menerima Blockgrant (hibah masyarakat) kepada 2 kelompok masyarakat per desa (Financing Agreement IDA Credit No.4205-IND and Grand Agreement TF No. 056841). Peningkatan partisipasi anak usia dini dalam program PAUD juga didukung dengan adanya Kepala Bidang PAUD di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Keberadaan kepala Bidang PAUD tersebut merupakan kabupaten pertama di Indonesia yang memiliki Kepala Bidang PAUD. Dengan adanya Kepala Bidang tersebut, Kabupaten Kulon Progo berkeyakinan dapat menjamin kelangsungan program PAUD sehingga PAUD
mendapat prioritas atau porsi
yang besar dalam kebijakan anggaran daerah yang pada akhirnya terjamin pendidikan usia dini di Kabupaten Kulon Progo secara holistik dan integratif. Selain dukungan keberadaan Kepala Bidang PAUD, Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo juga mengangkat enam orang PNS sebagai Penilik PAUD yang bertugas mendampingi lembaga PAUD dan melakukan monitoring dan evaluasi program PAUD. 9
Program yang mendukung dan telah dicapai dalam peningkatan PAUD Berbagai program telah dilakukan di Kabupaten Kulon Progo dalam rangka peningkatan PAUD antara lain: a) Pembentukan Pengurus Forum Pendidikan Anak Usia Dini dengan tugas: 1) Membantu Pemerintah dalam penyelenggaraan Program PAUD melalui sosialisasi, advokasi, dan fasilitasi serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat; 2) Menggali data dan informasi yang diperlukan bagai keperluan program kerja; 3) Merencanakan dan mengembangkan program PAUD yang berbasis kepada kondisi masyarakat setempat; 4) Membangun kepedulian sinergis antara sesama anggota dan masyarakat dalam PAUD; 5) Mengembangkan gerakan kemitraan dan PAUD; 6) Mengembangkan jaringan dan menyebarluaskan data, informasi, untuk Program PAUD; dan 7) Melaporkan dan menginformasikan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo; b) Pembentukan Forum PAUD di atas telah memberikan kontribusi bagi pelaksanaan PAUD di kabupaten dan terbukti dapat meningkatkan layanan PAUD dan secara aktif mampu menjadi partner Dinas Pendidikan khususnya dalam pemerataan layanan, Sosialisasi bahkan pengumpulan data bagi kebijakan daerah. Berbagai kegiatan telah diselenggarakan antara lain penyelenggaraan kegiatan Gebyar PAUD; b) Pengangkatan dan Pengesahan Pengurus Daerah HIMPAUDI Kabupaten Kulon Progo dengan tugas: 1) Mensosialisaikan pentingnya pendidikan anak usia dini yang berkualitas kepada semua lapisan masyarakat; 2) Melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi secara berjenjang; 3) Menampung, memperjuangkan dan mewujudkan aspirasi para pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini; 4) Memfasilitasi pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini. HIMPAUDI berfungsi: 1) Mempersatukan para pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini di Indonesia; dan 2) Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini sesuai dengan konsep dasar pembinaan tumbuh kembang anak secara holistik. Berbagai kegiatan telah diselenggarakan antara lain penyelenggaraan pelatihan peningkatan mutu pendidik PAUD, pendataan anak usia dini yang ada di Kabupaten Kulon Progo; c) Menyediakan Dana Kontribusi (APBD). Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berkomitment untuk dapat terus melaksanakan layanan PAUD dengan menyediakan anggaran APBD guna menjamin terlaksananya program PAUD secara baik dan berkualitas. Pada tahun 2011 disediakan dana untuk penyelenggaraan PAUD non formal sebesar Rp 211.950.000,-, pemilihan guru berpresatasi sebesar Rp 3.000.000,-, dan penyelenggaraan lomba gugus PAUD formal sebesar Rp 10.018.000,-; d) Penyediaan 10
Insentif bagi tenaga pendidikan dan petugas PAUD. Pemerintah Kabupaten Kulon progo telah memberikan honor bagi tenaga pendidik dan petugas PAUD di 60 TPK yang telah memasuki tahun ke tiga yang nominal per bulannya 100.000 rupiah per orang, hal ini diharapkan dapat menjadi penyemangat para tenaga pendidik dan petugas PAUD dalam memberikan layanan PAUD; e) Pengembangan Pusat PAUD Percontohan. Di Kabupaten Kulon Progo saat ini telah terbentuk Pusat PAUD percontohan yang berada di SKB Dinas Pendidikan Kabupeten Kulon Progo selain itu di masing-masing Kecamatan juga telah di dorong untuk mendirikan PAUD Percontohan di masing-masing kecamatan. Selain itu, dikembangkan PAUD Percontohan lainnya seperti PAUD Percontohan Keterpaduan Antara PAUD dan Posyandu yang terletak di desa Krembangan Kecamatan Panjatan dan PAUD Percontohan Untuk Keterpaduan di desa wijimulyo Nanggulan. Dengan adanya progam PAUD Percontohan tersebut banyak kunjungan dari berbagai Negara untuk melihat perkembangan PAUD. Negara yang telah melakukan kunjungan, antara lain:
Delegasi
Kementrian Pendidikan Vietnam dan World Bank, Delegasi Kementrian Pendidikan Pakistan. Begitu pula dengan daerah kabupaten/kota juga melakukan kunjungan ke Kulon Progo yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Bengkulu; f) Bupati membentuk Tim (Komite) koordinasi kabupaten PPAUD yang bertugas
mengkoordinasikan
perencanaan,
pelaksanaan
kegiatan
operasional,
dan
melaksanakan monitoriang dan evaluasi kemajuan kegiatan program PAUD (Keputusan Bupati Nomor 484 tahun 2008).Keputusan ini ditindak lanjuti dengan instruksi kepada Kepala Bappeda dan Kepala BKD agar melanjutkan program PPAUD; g) Kerjasama antara dinas pendidikan Kabupaten Kulon Progo dengan instansi terkait telah dilakukan antara lain dengan: 1) Adanya Keputusan Bersama antara Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Kulon Progo tentang Pelaksanaan Keterpaduan Program Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Stimulasi, Deteksi Intervensi dan Tumbuh Kembang (SDIDTK) di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); 2) Kerjasama antara Dinas Pendidikan dengan Kepolisian Resort Kulon Progo nomor 001/SAT LANTAS – DIKNAS/VII/MOU/2009 yang salah satu kegiatannya berupa POLISI SAHABAT ANAK; (3) Kerjasama dengan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kulon Progo nomor 421/031/KPTS/2011 mengenai Pelaksanaan Keterpaduan Program Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Penanaman Moral pada Anak Peserta Pemberian Bimbingan Pra-nikah; (4) Memasukan PAUD dalam Anggaran Belanja Desa atau masuk dalam RPJM 11
Desa beberapa diantaranya Desa Sentolo, Panjatan, Wates, Giripeni, Pengasih, Margosari, Srikayangan, Kaliagung, Tanjungharjo, Donomulyo, Banyuroto dan Gotakan; (5) Kerjasama antara PAUD dengan kader desa, PKK dan Bidan Desa; dan (6) Kerjasama Pembangunan Gedung PAUD oleh Pembangunan Nasional Pembangunan Mandiri (PNPM); dan h) Dalam meningkatkan program PAUD, dukungan masyarakat dan orangtua diberikan dalam bentuk: 1) Kesadaran dalam memberikan iuran untuk pelaksanaan program PAUD; 2) Keterlibatan dalam kegiatan Posyandu di daerah pedukuhan; 3) Bagi para orangtua yang telah memahami pentingnya PAUD akan berpartisipasi dalam mendukung kelancaran berjalannya proses pembelajan di lembaga PAUD seperti
menyediakan alat permainan, mencatat
administrasi ataupun menyiapkan makan bersama bagi anak-anak.. Selain itu, beberapa kepala desa telah ikut serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD termasuk mengalokasikan dana PAUD dalam Anggaran Belanja Desa. Masalah dan upaya yang dihadapi dalam mengelola PAUD Dalam peningkatan mutu PAUD, masalah pelatihan belum seluruhnya diberikan kepada pendidik PAUD. Hal ini disebabkan keterbatasan dana bagi progam pelatihan dan nara sumber yang kompeten dalam tumbuh kembang anak. Berbagai upaya telah dilakukan oleh dinas pendidikan agar pendidik meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk dapat mengembangkan mutu PAUD melalui: 1) kerjasama dengan instansi terkait seperti dengan dinas kesehatan, dinas soial, dinas agama; 2) mengadakan pertemuan para pendidik dari berbagai lembaga PAUD untuk menularkan pengetahuan yang dimiliki di antara para pendidik. Pendidik yang telah mengikuti pelatihan baik di tingkat Pusat maupun kabupaten harus mensosialisasikan materi yang diperoleh selama pelatihan. Walau dukungan dari masyarakat telah diberikan pada penyelenggaraan PAUD, namun masih ada masyarakat yang belum memahami PAUD dan masih rendahnya tingkat kepercayaan menitipkan anak. Untuk itu, dinas pendidikan terus berupaya meningkatkan hasil kerja dalam penyelenggaraan PAUD sehingga masyarakat menyadari pentingnya PAUD bagi anak usia dini.
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Atas dasar hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Perkembangan jumlah lembaga PAUD di Kabupaten Kulon Progo mengalami kemajuan yang 12
pesat. Kenyataan ini dikarenakan dukungan yang besar dari pemerintah daerah terutama dengan adanya Kepala Bidang PAUD di dinas pendidikan kabupaten yang menjamin kelangsungan program PAUD termasuk adanya kebijakan anggaran daerah untuk PAUD. Disamping itu adanya program PPAUD yang melibatkan setiap desa untuk mendirikan dua lembaga PAUD sehingga anak usia dini di desa dapat terlayani dan mengikuti program PAUD; 2) Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah, Pemda Kabupaten Kulon Progo sudah berkontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan PAUD terutama penyediaan dana yang dianggarkan dalam APBD. Kebijakan Pemda tersebut juga diperkuat dengan adanya kontribusi beberapa desa yang memasukan kegiatan program PAUD dalam anggaran belanja desa. Dengan demikian program PAUD tetap berkembang dan dapat meningkatkan mutu PAUD terutama dalam hal tumbuh kembang anak usia dini; dan 3) Dengan dukungan dari mitra
PAUD
seperti
keberadaan
Forum
PAUD
dan
HIMPAUDI
memperkuat
keberlangsungan lembaga PAUD terutama memfasilitasi dan memotivasi para pendidik untuk lebih meningkatkan kualitas PAUD sesuai dengan konsep dasar pembinaan tumbuh kembang anak secara holistic. Disamping itu dukungan dari instasi terkait seperti kementerian agama, kepolisian, kader desa, PKK memperkuat keberadaan lembaga PAUD sehingga mutu penyelenggaraan PAUD terjamin. Saran Mengacu pada simpulan, disarankan agar: 1) Anak usia dini terlayani dalam program PAUD dengan baik maka disarankan agar dinas pendidikan dan kebudayaan di kabupaten/kota lebih mempermudah pemberian layanan dalam penyelenggaraan PAUD serta dukungan moril dalam meningkatkan pengembangan
mutu pelaksanaan program PAUD. Dukungan
pemerintah daerah tersebut dapat diselenggarakan melalui kerjasama dengan mitra PAUD, instansi terkait dengan program PAUD, dan masyarakat; 2) Kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk menyediakan anggaran dana bagi program PAUD termasuk kepala desa menyediakan anggaran program PAUD dalam anggaran belanja desa, yang dapat dijadikan model best practice bagi pemerintah daerah di wilayah lainnya. Pendanaan tersebut sangat bermanfaat untuk mendukung keberlanjutan penyelenggaraan PAUD. PUSTAKA ACUAN Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bappenas. (2006). Studi Kebijakan: Pengembangan Anak Usia Dini Yang Holistik dan Terintegrasi. Jakarta: Bappenas.
13
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo. 2011. Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini di Kabupaten Kulon Progo http://www.kulonprogokab.go.id/v21/URGENSI-PAUD-DALAM-PENDIDIKAN-PRASEKOLAH_162. Diunduh tanggal 30 November 2012. http://bs-ba.facebook.com/topic.php?uid=80595411245&topic=14997 Membangun Sinergisme Dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) http://riyadipurworejo.blogspot.com/2009/06/jangan-remehkan-pendidikan-anak-usia.html. Jangan Remehkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) www.psp.kemdiknas.go.id/uploads/Publikasi%20Pendidikan/apk%20%20apm/apk_paud_kabkot_0910.pdf www.kulonprogokab.go.id/v21/getfile.php?file=Informasi-LPPD-2011.pdf id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010 – 2014. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Keputusan Bupati Kulon Progo nomor 51 tahun 2011 mengenai perubahan Nomor 238 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) Kabupaten/District Project Implementation Unit (DPIU) Pelaksanaan Program Pendidikan Dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) Early Child Education and Development Project (ECED Project) Keputusan Bupati Nomor 484 tahun 2008 tentang Pembentukan Tim/Koordinator Kabupaten PPAUD. Mou Dinas Pendidikan dengan Kepolisian Resort Kulon Progo nomor 001/SAT LANTAS – DIKNAS/VII/MOU/2009 Mou Dinas Pendidkan dengan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kulon Progo nomor 421/031/KPTS/2011 mengenai Pelaksanaan Keterpaduan Program Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Penanaman Moral pada Anak Peserta Pemberian Bimbingan Pra-nikah Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar PAUD Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
14
