Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun 2009 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 ABSTRAK
: a.
Bahwa dengan diundangkannya UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam rangka mewujidkan ketertiban dalam administrasi kependudukan di Kabupaten Kebumen perlu mengatur penyelenggarakan administrasi kependudukan b. Dasar dari Peraturan Daerah ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 1 Th 1974; UU No 8 Th 1981; UU No 9 Th 1992; UU No 39 Th 1999; UU No 23 Th 2002; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 12 Th 2006; UU No 23 Th 2006; PP No 32 Th 1950; PP No 9 Th 1975; PP No 6 Th 1988; PP No 79 Th 2005; PP No 37 Th 2007; PP No 38 Th 2007; KepPres No 88 Th 2004; Perpres No 6 Th 2000; PP No 1 Th 2007; Perpres No 25 Th 2008; Perpres No 26 Th 2009; Perda Tingkat II Kebumen No 3 Th 1989; Perda Kab Kebumen No 53 Th 2004; Perda Kab Kebumen No 2 Th 2007; Perda Kab Kebumen No 11 Th 2008 c. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Hak dan kewajiban penduduk 3. Kewenangan pemerintah daerah dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil 4. Pendaftaran penduduk ( Nomor induk kependudukan, Pencatatan dan penerbitan biodata penduduk, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk,Pendaftaran peristiwa kependudukan, Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan, Pencabutan KK dan KTP, Pendaftaran penduduk yang tidak mampu mendaftarkan diri, Penerbitan dokumen bagi petugas rahasia khusus) 5. Pencatatan sipil (Pencatatan kelahiran, Pencatatan lahir mati, Pencatatan perkawinan, Pencatatan pembatalan perkawinan, Pencatatan perceraian, Pencatatan pembatalan perceraian, Pencatatan kematian, Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dam pengesahan anak, Pencatatan perubahan nama, Pencatatan peristiwa kainnya, Pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri) 6. Data dan dokumen kependudukan ( Data Kependudukan, Dokumen kependudukan, Akta Pencatatan sipil, Penerbitan dokumen pendaftaran penduduk, Pembetulan penerbitan dokumen kependudukan, Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat daerah atau sebagian daerah dalam keadaan luar biasa) 7. Sistem informasi administrasi kependudukan 8. Pengawasan 9. Penyidikan 10. Sanksi administratif
11. Ketentuan pidana 12. Ketentuan peralihan 13. Ketentuan penutup CATATAN
:
- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Perda Kab Kebumen No 9 Th 2002 dan Perda Kab Kebumen No 49 Th 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi - Peraturan daerah ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan
Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2009 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2009 ABSTRAK
: a.
Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten b. Dasar dari Peraturan Daerah ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 1 Th 1974; UU No 8 Th 1981; UU No 18 Th 1997; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 12 Th 2006; PP No 32 Th 1950; PP No 27 Th 1983; PP No 66 Th 2001; PP No 58 Th 2005; PP No 79 Th 2005; PP No 38 Th 2007; PP No 37 Th 2007; Perpres No 1 Th 2007; Perpres No 25 Th 2008; Perpres No 26 Th 2009; Perda Tingkat II Kebumen No 3 Th 1989; Perda Kab Kebumen No 53 Th 2004; Perda Kab Kebumen No 2 Th 2007; Perda Kab Kebumen No 11 Th 2008; Perda Kab Kebumen No 3 Th 2009 c. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Nama, obyek dan subyek retribusi 3. Penggolongan retribusi 4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa 5. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif 6. Struktur dan besarnya 7. Masa retribusi 8. Wilayah pemungutan 9. Tata cara pemungutan 10. Tata cara pembayaran 11. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 12. Ketentuan penyidikan 13. Ketentuan pidana 14. Ketentuan peralihan 15. Ketentuan penutup
CATATAN
: Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan
Pajak Hotel Tahun 2009 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2009 Bahwa dalam rangka pelaksanaan UU No 18 Th 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kab Tingkat II Kebumen No 1 Th 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran Bahwa dengan telah ditetapkannya UU Nomor 34 Th 2000 tentang Perubahan atas UU No 18 Th 1997 maka perlu membentuk Perda tentang Pajak Hotel b. Dasar dari Peraturan Daerah ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 Th 1981; UU No 17 Th 1997; UU No 18 Th 1997; UU No 19 Th 1997; UU No 28 Th 1999; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 32 Th 1950; PP No 27 Th 1983; PP No 65 Th 2001; PP No 58 Th 2005; PP No 79 Th 2005; PP No 38 Th 2007; Perpres No 1 Th 2007; Perda Kab Tingkat II Kebumen No 3 Th 1989; Perda Kab Kebumen No 53 Th 2004; Perda Kab Kebumen No 2 Th 2007; Perda Kab Kebumen No 11 Th 2008 c. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Nama, obyek dan subyek pajak 3. Dasar pengenaan dan tarif pajak 4. Tata cara pemungutan, wilayah pungutan dan cara perhitungan pajak 5. Masa pajak, masa pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah 6. Penetapan pajak 7. Tata cara pembayaran 8. Tata cara penagihan pajak 9. Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak 10.Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi 11.Keberatan dan banding 12.Pengembalian kelebihan pembayaran pajak 13.Kadaluarsa 14.Penyidikan 15.Sanksi administrasi 16.Ketentuan pidana 17.Pengawasan 18.Ketentuan penutup
ABSTRAK
: a.
CATATAN
:
- Pada saat peraturan ini berlaku maka Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No 1 Th 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan
Pajak Restoran Tahun 2009 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 tahun 2009 Bahwa dalam rangka pelaksanaan UU No 18 Th 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan Perda Kab Daerah Tingkat II Kebumen No 1 Th 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran Bahwa dengan telah ditetapkannya UU No 34 Th 2000 tentang Perubahan UU No 18 Th 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk kembali secara terpisah Perda tentang Pajak Hotel dan Perda tentang Pajak Restoran b. Dasar dari Peraturan Daerah ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 Th 1981; UU No 17 Th 1997; UU No 18 Th 1997; UU No 19 Th 1997; UU No 28 Th 1999; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 32 Th 1950; PP No 27 Th 1983; PP No 65 Th 2001; PP No 58 Th 2005; PP No 79 Th 2005; PP No 38 Th 2007; Perpres No 1 Th 2007; Perda Kab Tingkat II Kebumen No 3 Th 1989; Perda Kab Kebumen No 53 Th 2004; Perda Kab Kebumen No 2 Th 2007; Perda Kab Kebumen No 11 Th 2008 c. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Nama obyek dan subyek pajak 3. Dasar pengenaan dan tarif pajak 4. Tata cara pemungutan, wilayah pungutan dan cara perhitungan pajak 5. Masa pajak, masa pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah 6. Penetapan pajak 7. Tata cara pembayaran 8. Tata cara penagihan pajak 9. Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak 10. Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi 11. Keberatan dan banding 12. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak 13. Kadaluarsa 14. Penyidikan 15. Sanksi administrasi 16. Ketentuan pidana 17. Pengawasan 18. Ketentuan penutup
ABSTRAK
: a.
CATATAN
: Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2009 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2009 ABSTRAK
: a.
Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pengujian kendaraan bermotor sebagaimana telah diatur pada Perda Kab Kebumen No 16 Th 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, maka perlu merubah Perda tersebut b. Dasar dari Peraturan Daerah ini adalah adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 Th 1981; UU No 14 Th 1992; UU No 18 Th 1997; UU No 28 Th 1999; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 38 Th 2004; PP No 32 Th 1950; PP No 27 Th 1983; PP No 26 Th 1985; PP No 41 Th 1993; PP No 42 Th 1993; PP No 44 Th 1993; PP No 66 Th 2001; PP No 58 Th 2005; PP No 79 Th 2005; PP No 38 Th 2007; Perpres No 1 Th 2007; Perda Kab Tingkat II Kebumen No 3 Th 1989; Perda Kab Kebumen No 16 Th 2001; Perda Kab Kebumen No 7 Th 2002; Perda Kab Kebumen No 53 Th 2004; Perda Kab Kebumen No 2 Th 2007; Perda Kab Kebumen No 11 Th 2008 c. Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan isi dari ketentuan : 1. pasal 1, 2. pasal 3, 3. pasal 8, 4. pasal 9, 5. ayat (1) dan (2) pasal 10 disisipka ayat (1a) 6. pasal 19 7. ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) pasal 22 8. pasal 23 ayat (1) 9. pasal 24 10. pasal 26
CATATAN
: Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan
Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kebumen Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrakstruktur Tahun 2009 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2009 Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen melakukan upaya percepatan pembangunan infrastruktur bekerja sama dengan badan usaha dlam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat Bahwa untuk mendorong dan meningkatkan kerjasama antara Pem Kab Kebumen dengan badan usaha maka perlu diatur dengan peraturan daerah b. Dasar dari Peraturan Daerah ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 15 Th 1985; UU No 18 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 10 th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 25 Th 2007; UU No 40 Th 2007; PP No 32 Th 1950; PP No 10 Th 1989; PP No 25 Th 1995; PP No 28 Th 2000; PP No 29 Th 2000; PP No 30 Th 2000; PP No 58 Th 2005; PP No 79 2005; PP No 38 Th 2007; PP No 8 th 2007; Keppres No 80 Th 2003; Perpres No 67 Th 2005; Perpres No 1 Th 2007; Perda Kab Kebumen No 53 Th 2004, Perda Kab Kebumen No 2 Th 2007; Perda Kab Kebumen No 11 Th 2008 c. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Tujuan, jenis, bentuk dan prinsip kerjasama 3. Identifikasi dan penetapan proyek yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama 4. Proyek kerjasama atas prakarsa badan usaha 5. Pengelolaan resiko dan dukungan Pemerintah Daerah 6. Tata cara pengadaan badan usaha dalam rangka perjanjian kerjasama 7. Perjanjian kerjasama 8. Tarif awal dan penyesuaian tarif 9. Penyediaan infrastruktur berdasarkan izin pengusahaan 10. Ketentuan peralihan 11. Ketentuan penutup
ABSTRAK
: a.
CATATAN
: Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2009 ABSTRAK
: a.
Bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) huruf c UU No 16 Th 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas penyuluhan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah b. Dasar dari Peraturan Daerah ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 16 Th 2006; PP No 32 Th 1950; PP No 79 Th 2005; PP No 38 Th 2007; PP No 41 Th 2007; Perpres No 1 Th 2007; Perda Kab Kebumen No 2 Th 2007; Perda Kab Kebumen No 11 Th 2008 c. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Pembentukan 3. Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 4. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 5. Kelompok jabatan fungsional 6. Tata kerja 7. Eselon 8. Ketentuan peralihan 9. Ketentuan penutup
CATATAN
: Peratuaran Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan
Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2009 Bahwa sesuai dengan UU No 32 th 2002 tentang Penyiaran, Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan untuk membentuk Lembaga Penyiaran Bahwa untuk mendorong peningkatan pelayanan, penyediaan media informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat bagi masyarakat melalui radio b. Dasar Peraturan Daerah ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 36 Th 1999; UU No 39 Th 1999; UU No 40 Th 1999; UU No 32 Th 2002; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 14 Th 2008; PP No 32 Th 1950; PP No 11 Th 2005; PP No 12 Th 2005; PP No 79 Th 2005; PP No 38 No 2007; Perpres No 1 Th 2007; Perda Kab Kebumen No 53 Th 2004; Perda Kab Kebumen No 2 Th 2007; Perda Kab Kebumen No 11 Th 2008 c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Bentuk dan nama lembaga penyiaran publik lokal 3. Tempat kedudukan dan tujuan lembaga penyiaran publik lokal 4. Organisasi lembaga penyiaran publik lokal 5. Dewan pengawas (Keanggotaan, Kewenangan, Tugas, Masa kerja, Pemberhentian) 6. Dewan Direksi (Keanggotaan, Kewenangan, Tugas, Masa kerja, Tata cara pengisian dewan direksi, Pemberhentian) 7. Susunan Organisasi 8. Pengawasan dan pertanggungjawaban 9. Penyelenggaraan siaran (Izin penyelenggaraan siaran dan penggunaan frekuensi, Cakupan wilayah siaran, Isi siaran, Klasifikasi acara siaran, Relay dan siaran bersama) 10. Pembiayaan 11. Ketentuan perlihan 12. Ketentuan penutup
ABSTRAK
: a.
CATATAN
:
- Hal-hal yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan siaran pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Kebumen ditetapkan oleh Dewan Direksi - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan
Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen ABSTRAK
: a.
- Bahwa sesuai UU No 32 Th 2002 tentang Penyiaran, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk membentuk Lembaga Penyiaran Lokal - Bahwa untuk mendorong peningkatan pelayanan, penyediaan media informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat bagi masyarakat melalui media televisi, Pemerintah Kab Kebumen membentuk Lembaga penyiaran Publik Lokal Televisi Kab Kebumen b. Dasar Peraturan Daerah ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 36 Th 1999; UU No 39 Th 1999; UU No 40 Th 1999; UU No 32 Th 2002; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 14 Th 2008; PP No 32 Th 1950; PP No 11 Th 2005; PP No 13 Th 2005; PP No 79 Th 2005; PP No 38 No 2007; Perpres No 1 Th 2007; Perda Kab Kebumen No 53 Th 2004; Perda Kab Kebumen No 2 Th 2007; Perda Kab Kebumen No 11 Th 2008 c. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Bentuk dan nama lembaga penyiaran publik lokal 3. Tempat kedudukan dan tujuan lembaga penyiaran 4. Organisasi lembaga penyiaran publik lokal 5. Dewan pengawas (Keanggotaan, Kewenangan, Tugas, Masa kerja, Pemberhentian) 6. Dewan direksi (Keanggotaan, Kewenangan, Tugas, Masa Kerja, Tata cara pengisian Dewan Direksi, Pemberhentian) 7. Susunan organisasi (Organisasi dan Tugas) 8. Pengawasan dan pertanggungjawaban 9. Penyelenggaraan siaran (Izin penyelenggaraan siaran dan penggunaan frekuensi, Cakupan wilayah siaran, Isi siaran, Klasifikasi acara siaran,Relay dan siaran bersama) 10. Pembiayaan 11. Ketentuan peralihan 12. Ketentuan penutup
CATATAN
:
- Hal-hal yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan siaran pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Kebumen ditetapkan oleh Dewan Direksi - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan
