PENTINGNYA IMPLEMENTASI K3 (KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA) DALAM PERUSAHAAN

Dhoni Yusra – Pentingnya Implementasi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dalam Perusahaan

PENTINGNYA IMPLEMENTASI K3 (KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA) DALAM PERUSAHAAN Oleh:

DHONI YUSRA Dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul

ABSTRAK Adalah hal yang sangat penting bagi setiap orang yang bekerja dalam lingkungan perusahaan, terlebih yang bergerak di bidang produksi khususnya, dapat memahami arti pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja dalam bekerja kesehariannya untuk kepentingannya sendiri atau memang diminta untuk menjaga hal-hal tersebut untuk meningkatkan kinerja dan mencegah potensi kerugian bagi perusahaan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah seberapa penting perusahaan berkewajiban menjalankan prinsip K3 di lingkungan perusahaannya. Patut diketahui pula bahwa ide tentang K3 sudah ada sejak 20 (dua puluh) tahun lalu, namun sampai kini masih ada pekerja dan perusahaan yang belum memahami korelasi K3 dengan peningkatan kinerja perusahaan, bahkan tidak mengetahui aturannya tersebut, sehingga seringkali mereka melihat peralatan K3 adalah sesuatu yang mahal dan seakan-akan mengganggu proses berkerjanya seorang pekerja. Untuk menjawab itu kita harus memahami filosofi pengaturan K3 yang telah ditetapkan pemerintah dalam Undang-Undang. Key Words: Kesehatan, Keselamatan Kerja

mencegah

PENDAHULUAN Adalah hal yang sangat penting

potensi

kerugian

bagi

perusahaan.

bagi setiap orang yang bekerja dalam

Namun yang menjadi pertanyaan

lingkungan perusahaan, terlebih yang

adalah

bergerak di bidang produksi khususnya,

berkewajiban menjalankan prinsip K3 di

dapat

lingkungan

memahami

arti

pentingnya

seberapa

penting

perusahaan

perusahaannya.

Patut

kesehatan dan keselamatan kerja dalam

diketahui pula bahwa ide tentang K3

bekerja

untuk

sudah ada sejak 20 (dua puluh) tahun lalu,

atau memang

namun sampai kini masih ada pekerja dan

kesehariannya

kepentingannya

sendiri

diminta untuk menjaga hal-hal tersebut

perusahaan

untuk

korelasi K3 dengan peningkatan kinerja

meningkatkan

kinerja

dan

yang

Lex Jurnalica Vol. 1/No. 1/ Desember 2003

belum

memahami

13


perusahaan, bahkan tidak mengetahui

gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau

aturannya tersebut, sehingga seringkali

radiasi, suara dan getaran;

mereka melihat peralatan K3 adalah

h. Mencegah

dan

mengendalikan

sesuatu yang mahal dan seakan-akan

timbulnya penyakit akibat kerja, baik

mengganggu proses berkerjanya seorang

fisik

pekerja. Untuk menjawab itu kita harus

infeksi dan penularan;

memahami filosofi pengaturan K3 yang telah

ditetapkan

pemerintah

i.

dalam

undang-undang. Pemerintah

membuat

aturan K3 dapat dilihat pada Pasal 3 Ayat

a. Mencegah

ketertiban;

mengurangi

dan

kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan

memadamkan kebakaran;

proses kerjanya;

c. Mencegah dan mengurangi bahaya

n. Mengamankan

peledakan;

pengangkutan kesempatan

menyelematkan

diri

atau pada

jalan waktu

yang berbahaya; e. Memberikan

orang,

binatang,

jenis bangunan;

pada

dan

memperlancar

pekerjaan bongkar-muat, perlakuan

kecelakaan;

dan penyimpanan barang;

Memberi alat-alat perlindungan diri

q. Mencegah terkena aliran listrik yang

pada para pekerja;

berbahaya;

g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau

memperlancar

o. Mengamankan dan memelihara segala

p. Mengamankan pertolongan

dan

tanaman atau batang;

kebakaran atau kejadian-kejadian lain

f.

Memelihara kebersihan, kesehatan dan

m. Memperoleh keserasian antara tenaga

b. Mencegah,

d. Memberi

Menyelenggarakan suhu dan lembab

yang cukup;

mengurangi

kecelakaan;

Memperoleh penerangan yang cukup

k. Menyelenggarakan penyegaran udara

l.

dan

peracunan,

udara yang baik;

1 UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu:

psikhis,

dan sesuai; j.

Tujuan

maupun

menyebar-luaskan

suhu,

kelembaban, debu, kotoran, asap, uap,

r.

Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang berbahaya

kecelakaannya

menjadi

bertambah tinggi.


14


Dari tujuan pemerintah tersebut

melaksanakan

kita

kesimpulan bahwa

kecelakaan kerja untuk dan atas nama

dibuatnya aturan penyelenggaraan K3

pekerja yang terkena musibah kecelakaan

pada hakekatnya adalah pembuatan syarat-

kerja. Bila terjadi hal demikian, maka hal-

syarat

hal

dapat

ambil

keselamatan

kerja

dalam

yang

investigasi

harus

perencanaan, pembuatan, pengangkutan,

sebagai berikut:

peredaran,

perdagangan,

pemasangan,

1. Lingkungan

pemakaian,

penggunaan,

pemeliharaan

kecelakaan.

peralatan dalam bekerja serta pengaturan dalam

penyimpanan

bahan,

barang,

produk tehnis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya

kecelakaan.

Sehingga

bila

diperhatikan

Kerja

terjadi

adalah

terjadinya

2. Pelatihan, Instruksi, Informasi dan Pengawasan kecelakaan kerja 3. Kemungkinan resiko yang timbul dari kecelakaan kerja

potensi

4. Perawatan bagi korban kecelakaan

bahaya kecelakaan kerja tersebut dapat

kerja dan perawatan peralatan sebagai

dieliminir.

upaya pencegahan kecelakaan kerja

Dalam penyelenggaran K3 ada 3 (tiga) hal penting yang harus diperhatikan: Pertama, seberapa serius K3 hendak diimplementasikan dalam perusahaan.

yang telah dilakukan 5. Perlindungan bagi pekerja lain sebagai tindakan preventif 6. Aturan

bila

Kedua, pembentukan konsep budaya malu

(sanksi)

dari masing-masing pekerja bila tidak

7. Pemeriksaan

melaksanakan

K3,

serta

keterlibatan

(dukungan) serikat pekerja dalam program K3 di tempat kerja.

sebagai sarana sosialisasi.

atas kecelakaan yang

timbul di area kerja 8. Pengaturan pekerja setelah terjadi

9. Memeriksa proses investigasi dan membuat laporan kecelakaan kepada

Adapun hal lain yang tak kalah agar

pelanggaran

kecelakaan kerja

Ketiga, kualitas program pelatihan K3

pentingnya

terjadi

dapat

10. Membuat satuan kerja yang terdiri

terlaksana, adalah adanya suatu komite K3

atas orang yang berkompeten dalam

yang bertindak sebagai penilai efektivitas

penanganan kecelakaan di area terjadi

dan

kecelakaan kerja.

efisiensi

program

program

K3

pihak yang berwenang

bahkan


15


Inti dari terlaksananya K3 dalam perusahaan

adalah

adanya

kebijakan

Semua produk perundang-undangan pada dasarnya mengatur tentang kewajiban dan

standar berupa kombinasi aturan, sanksi

hak Tenaga Kerja terhadap Keselamatan

dan benefit dilaksanakannya K3 oleh

Kerja untuk:

perusahaan bagi pekerja dan perusahaan,

a. Memberikan keterangan yang benar

atau dengan kata lain adanya suatu

bila diminta oleh pegawai pengawas

kebijakan mutu K3 yang dijadikan acuan

dan atau ahli keselamatan kerja;

atau pedoman bagi pekerja dan pengusaha. Berbicara penerapan K3 dalam perusahaan tidak terlepas dengan landasan hukum

penerapan

Landasan

K3

hukum

itu

yang

sendiri. dimaksud

memberikan pijakan yang jelas mengenai

b. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan; c. Memenuhi dan mentaati semua syaratsyarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan; d. Meminta

pada

pengurus

aturan apa dan bagaimana K3 itu harus

dilaksanakan

diterapkan.

keselamatan dan kesehatan kerja yang

Adapun

sumber

hukum

penerapan K3 adalah sebagai berikut: 1. UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

semua

agar syarat

diwajibkan; e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan

2. UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan

3. PP No. 14 tahun 1993 tentang

diragukan olehnya kecuali dalam hal-

Penyelenggaraan Program Jaminan

hal

Sosial Tenaga Kerja.

pegawai pengawas dalam batas-batas

4. Keppres No. 22 tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul karena

khusus

yang

ditentukan

masih

dapat

lain

oleh

diper-

tanggungjawabkan.

Hubungan Kerja. Selanjutnya sebagai perwujudan

5. Permenaker No. Per-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran

program K3 yang ditujukan sebagai

Kepesertaan, Pembayaran Iuran,

program perlindungan khusus bagi tenaga

Pembayaran Santunan, dan Pelayanan

kerja, maka dibuatlah Jaminan Sosial

Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Tenaga

Kerja,


yaitu

suatu

program

16


perlindungan bagi tenaga kerja dalam

2. Perusahaan yang membayar upah

bentuk santunan berupa uang sebagai

paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu

pengganti sebagian pengganti sebagian

juta rupiah) per bulan (walaupun

dari

kenyataannya tenaga kerjanya kurang

penghasilan

yang

hilang

atau

berkurang dan pelayanan sebagai akibat

dari 10 orang).

peristiwa atau keadaan yang dialami oleh

Akibat hukum bagi perusahaan

tenaga kerja berupa kecelakaan kerja,

yang

sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan

jamsostek ini adalah Pengusaha dapat

meninggal dunia.

dikenai sanksi berupa hukuman kurungan

Program

jamsostek

lahir

tidak

menjalankan

program

dan

selama-lamanya 6 (enam) bulan atau

diadakan dan selanjutnya dilegitimasi

denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,-

dalam UU No. 3 Tahun 1992 tentang

(lima puluh juta rupiah). Apabila setelah

Jamsostek sebagai pengakuan atas setiap

dikenai sanksi tersebut si pengusaha tetap

tenaga kerja berhak atas jaminan sosial

tidak

tenaga kerja. Sedangkan ruang lingkup

dilanggarnya, maka ia dapat dikenai

program jaminan sosial tenaga kerja

sanksi ulang berupa hukuman kurungan

dalam Undang-undang ini meliputi:

selama-lamanya 8 (delapan) bulan dan

a. Jaminan Kecelakaan Kerja;

dicabut ijin usahanya, apabila pengusaha

b. Jaminan Kematian;

melakukan hal-hal sebagai berikut:

c. Jaminan Hari Tua;

a. Tidak memenuhi hak buruh untuk

d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

mematuhi

ketentuan

yang

mengikuti program Jamsostek; b. Tidak melaporkan adanya kecelakaan

Program

Jamsostek

pengejawantahan

kepada Kantor Depnaker dan Badan

diwajibkan berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 PP

Penyelenggara dalam waktu tidak

No.

lebih dari 2 kali 24 jam (2 hari);

perusahaan,

Tahun

1993

yang

program

kerja yang menimpa tenaga kerja

K3

14

dari

sebagai

bagi

memiliki

setiap kriteria

sebagai berikut: 1. Perusahaan

c. Tidak melaporkan kepada Kantor Depnaker dan Badan Penyelenggara

yang

mempekerjakan

tenaga kerja 10 orang atau lebih;

dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam

(2

hari)

dinyatakan


setelah

oleh

si

korban

dokter

yang

17


merawatnya bahwa ia telah sembuh,

Badan

cacad atau meninggal dunia;

memperoleh hak-haknya;

d. Apabila pentahapan

pengusaha kepesertaan

melakukan

Penyelenggara

sampai

b. Tidak memiliki daftar tenaga kerja

program

beserta

keluarganya,

daftar

upah

jamsostek, tetapi melakukan juga

beserta

perubahan-perubahan

dan

pentahapan pada program jaminan

daftar kecelakaan kerja di perusahaan

kecelakaan kerja (program kecelakaan

atau bagian perusahaan yang berdiri

kerja mutlak diberlakukan kepada

sendiri;

seluruh buruh tanpa terkecuali);

c. Tidak

menyampaikan

data

ketenagakerjaan dan data perusahaan Hal tersebut diatas berdasarkan

yang

berhubungan

dengan

ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 29

penyelenggaraan program jamsostek

ayat (1) dan (2) UU No. 3 tahun 1992 &

kepada Badan Penyelenggara;

Pasal 27 sub a PP No. 14 tahun 1993.

d. Menyampaikan data yang tidak benar

Sanksi lain yang mungkin diterapkan

sehingga mengakibatkan ada tenaga

adalah berdasarkan ketentuan Pasal 29

kerja yang tidak terdaftar sebagai

ayat (1) dan (2) UU No. 3 tahun 1992

peserta program jamsostek;

pada Pengusaha dapat dikenai sanksi berupa

hukuman

kurungan

e. Menyampaikan data yang tidak benar

selama-

sehingga mengakibatkan kekurangan

lamanya 6 (enam) bulan atau denda

pembayaran

setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (lima

korban;

puluh juta rupiah). Apabila setelah dikenai

f.

jaminan

kepada

si

menyampaikan data yang tidak benar

sanksi tersebut si pengusaha tetap tidak

sehingga

mematuhi ketentuan yang dilanggarnya,

pembayaran

maka ia dapat dikenai sanksi ulang berupa

Penyelenggara;

mengakibatkan kelebihan jaminan

oleh

Badan

hukuman kurungan selama-lamanya 8

g. Apabila pengusaha telah memotong

(delapan) bulan dan, apabila pengusaha

upah buruh untuk iuran program

melakukan hal-hal sebagai berikut:

jamsostek

a. Tidak mengurus hak tenaga kerja yang

membayarkannya

tertimpa kecelakaan kerja kepada

tetapi kepada

tidak Badan

Penyelenggara dalam waktu yang ditetapkan;


18


Selain sanksi-sanksi yang sudah disebutkan

diatas,

ada

pula

sanksi

kerja yang tertimpa kecelakaan; e. Tidak

melaporkan

penyakit

yang

administratif berupa pencabutan ijin usaha

timbul karena hubungan kerja dalam

seperti yang diatur dalam Pasal 47 sub a

waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam

PP No. 14 tahun 1993. Peringatan ini

setelah ada hasil diagnosis dari Dokter

dapat

Pemeriksa;

dikenakan

melakukan

apabila

pengusaha

tindakan-tindakan

sebagai

f.

Tidak membayar upah tenaga kerja

berikut:

yang bersangkutan selama tenaga

a. Tidak mendaftarkan perusahaan dan

kerja yang tertimpa kecelakaan kerja

tenaga

kerjanya

sebagai

peserta

program Jamsostek kepada Badan Penyelenggara perusahaannya

masih belum mampu bekerja, sampai adanya penetapan dari menteri.

walaupun

Pengusaha dapat pula dikenakan

kriteria

denda sebesar 2% untuk setiap bulan

memenuhi

untuk berlakunya program Jamsostek; b. Tidak menyampaikan kartu peserta

keterlambatan yang dihitung dari iuran yang

seharusnya

dibayar,

program jaminan sosial tenaga kerja

melakukan

kepada masing-masing tenaga kerja

iuran program Jamsostek.

dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari

sejak

diterima

dari

Badan

Penyelenggara;

Selanjutnya pengusaha program

c. Tidak melaporkan perubahan:

keterlambatan

yang

apabila

pembayaran

apabila tidak

Jamsostek

ada

menjalankan

padahal

telah

memenuhi kriteria, maka pekerja yang

-

Alamat perusahaan

cepat tanggap dapat melaporkan hal ini

-

Kepemilikan perusahaan

pada Departemen Tenaga Kerja, yang

-

Jenis atau bidang usaha

kemudian akan diadakan penyelidikan

-

Jumlah

dan

terhadap perusahaan selanjutnya ditangani

keluarganya-besarnya upah setiap

oleh petugas-petugas penyelidik dalam

tenaga kerja palling lambat 7

hukum acara, yaitu:

(tujuh)

tenaga

hari

kerja

sejak

terjadinya

perubahan; d. Tidak

memberikan

pertolongan

pertama pada kecelakaan bagi tenaga



Kepolisian Republik Indonesia



Pegawai negeri sipil yang mempunyai kewenangan dalamhal ini pegawai pengawas Depnaker.


19


Dengan

mengimplementasikan

K3, setidak-tidaknya pengusaha dapat mengantisipasi

kemungkinan

penyakit

9. Penyakit yang disebabkan oleh krom atau persenyawaannya yang beracun. 10. Penyakit

yang

disebabkan

oleh

yang timbul akibat hubungan kerja, yaitu:

mangan atau persenyawaannya yang

1. Pnemokoniosis yang disebabkan debu

beracun.

mineral pembentuk jaringan parut (silikosis, antrakosilikosis, asbestosis) dan

silikotuberkulosis

yang

silikosisnya merupakan faktor utama penyebab cacat atau kematian.

(bronkhopulmoner) yang disebabkan oleh debu logam keras.

12. Penyakit yang disebabkan oleh raksa atau persenyawaannya yang beracun.

atau persenyawaannya yang beracun. 14. Penyakit yang disebabkan oleh fluor atau persenyawaannya yang beracun.

3. Penyakit paru dan saluran pernapasan (bronkhopulmoner) yang disebabkan oleh debu kapas, vlas, henep dan sisal (bissinosis).

15. Penyakit yang disebabkan oleh karbon disulfida. 16. Penyakit yang disebabkan oleh derivat halogen

4. Asma akibat kerja yang disebabkan oleh penyebab sensitisasi dan zat perangsang yang dikenal yang berada dalam proses pekerjaan.

oleh faktor dari luar sebagai akibat penghirupan debu organik. disebabkan

dari

persenyawaan

hidrokarbon alifatik atau aromatik yang beracun. 17. Penyakit benzena

5. Alveolitis allergika yang disebabkan

yang

atau persenyawaannya yang beracun.

13. Penyakit yang disebabkan oleh timbal

2. Penyakit paru dan saluran pernapasan

6. Penyakit

11. Penyakit yang disebabkan oleh arsen

yang atau

disebabkan

oleh

homolognya

yang

beracun. 18. Penyakit yang disebabkan oleh derivat nitro dan amina dari benzena atau

oleh

berilium atau persenyawaannya yang beracun.

homolognya yang beracun. 19. Penyakit

yang

disebabkan

oleh

nitrogliserin atau ester asam nitrat

7. Penyakit yang disebabkan kadmium atau persenyawaannya yang beracun. 8. Penyakit yang disebabkan fosfor atau

lainnya. 20. Penyakit

yang

disebabkan

oleh

alkohol, glikol atau keton.

persenyawaannya yang beracun.


20


21. Penyakit yang disebabkan oleh gas

dalam suatu pekerjaan yang memiliki

atau uap penyebab asfiksia atau keracunan seperti karbon monoksida, hidrogensianida, atau

hidrogen

sulfida,

yang

beracun,

derivat-nya

amoniak seng, braso dan nikel. 22. Kelainan

pendengaran

risiko kontaminasi khusus. 30. Penyakit yang disebabkan oleh suhu tinggi atau rendah atau panas radiasi atau kelembaban udara tinggi. 31. Penyakit

yang

disebabkan

bahan

yang

kimia lainnya termasuk bahan obat.

oleh

(Lampiran Keppres No 22 thn 1993)

disebabkan oleh kebisingan. 23. Penyakit

yang

disebabkan

Adapun akibat yang muncul atas

getaran mekanik (kelainan-kelainan otot,

urat,

tulang

persendian,

pembuluh darah tepi atau syaraf tepi).

kecelakaan kerja atau penyakit yang ditimbulkan oleh hubungan kerja dapat

oleh

berupa:

yang

-

tidak mampu bekerja untuk sementara

-

cacat sebagian untuk selama-lamanya

25. Penyakit yang disebabkan oleh radiasi

-

cacat total untuk selama-lamanya

elektro magnetik dan radiasi yang

-

cacat kekurangan fungsi organ

meng-ion.

-

meninggal dunia.

24. Penyakit

yang

pekerjaan

disebabkan

dalam

udara

bertekanan lebih.

26. Penyakit

kulit

disebabkan

(dermatoses)

oleh

penyebab

yang

Akibat lain yang berdampak pada

fisik,

pengusaha karena pekerjanya terjangkit penyakit-penyakit yang telah disebutkan

kimiawi atau biologik. 27. Kanker kulit epitelioma primer yang

diatas, dapat mempengaruhi kinerja dan

disebabkan oleh ter, pic, bitumen,

produktivitas perusahaan, sehingga ke-

minyak

untungan perusahaan menjadi berkurang.

mineral,

antrasena

atau

persenyawaan, produk atau residu dari

Ini

zat tersebut.

perlindungan K3 dengan efektivitas dan

28. Kanker paru atau mesotelioma yang

adalah

bukti

adanya

korelasi

efisiensi perusahaan Dari gambaran diatas, ternyata

disebabkan oleh asbes. 29. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri atau parasit yang didapat

persoalan

K3

yang

dalam

hal

ini

diejawantahkan dalam program jamsostek tidak boleh dilaksanakan secara setengah-


21


setengah karena memiliki konsekuensi hukum yang cukup berat bagi pengusaha. Dengan kata lain implementasi K3 dalam perusahaan memiliki arti pula sebagai perwujudan taatnya pada hukum yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA Dharmabumi,

Hemasari,

Labour

Education Center, Bandung 2001 Mike Travis. OccupationalHealth. Sutton: Aug 2002. Vol.54. Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor 3 Tahun 1992 tentang

Jaminan Sosial Tenaga kerja


22

PENTINGNYA IMPLEMENTASI K3 (KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA) DALAM PERUSAHAAN

Recommend Documents