PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS

PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS

www.harianterbit.com

I. PENDAHULUAN Untuk mendapatkan tenaga kerja yang profesional sesuai dengan tuntutan jabatan diperlukan suatu pembinaan yang berkesinambungan, yaitu suatu usaha kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggunaan,dan pemeliharaan tenaga kerja agar mampu melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien. Sebagai langkah nyata dalam hasil pembinaan maka diadakan pemberian penghargaan pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja yang baik. Adapun pengertian dari penghargaan dalam perusahaan kerap dalam bentuk pemberian berupa piagam dan sejumlah uang dari perusahaan pegawai yang mempunyai prestasi. Ada juga perusahaan yang memberikan penghargaan kepada pegawai karena masa kerja dan pengabdiannya dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya. Pemberian penghargaan karena masa kerja pegawai bertujuan untuk memotivasi gairah dan loyalitas perusahaan1. Di lingkungan Pegawai Negeri Sipil, pemberian penghargaan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bentuk penghargaan pun bermacam-macam, dapat berupa gelar, tanda jasa, tanda penghormatan dan bentuk penghargaan lainnya. Salah satu bentuk penghargaan lain tersebut adalah kesempatan untuk membeli Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas. Aturan tentang penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas, yangdisesuaikan dengan amanat Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mensyaratkan penjualan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

1

http://economy.okezone.com/read/2010/01/19/23/295455/penghargaan-sebagai-bentuk-apresiasikepada-pegawai, dikutip pada tanggal 24 November 2015, pukul 09.45 WIB. Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

II. PERMASALAHAN 1. Kepada siapa sajakah Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual? 2. Bagaimanakah tata cara penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas?

III. PEMBAHASAN Sebelum membahas lebih lanjut tentang pembelian Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas, kita terlebih dahulu perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan Barang Milik Negara/Daerah dan Kendaraan Perorangan Dinas. Sesuai dengan pengertian yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah2. Sedangkan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah3. Penjualan atas Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan4: a. Untuk optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan; b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara/daerah apabila dijual; dan/atau c. Sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu jenis Barang Milik Negara/Daerah adalah Kendaraan Perorangan Dinas, berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya5. Kendaraan Perorangan Dinas di sini meliputi kendaraan dinas bermotor roda empat angkutan darat milik Negara/daerah yang lazimnya digunakan untuk angkutan perorangan, termasuk namun tidak terbatas pada sedan, jeep dan minibus6. Kendaraan tersebut harus merupakan kendaraan yang telah ditetapkan dengan keputusan pejabat

2

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 3 Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 4 Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 5 Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas. 6 Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas. Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

yang berwenang untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Negara, pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri7. a. Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui lelang8. Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dapat dilakukan kepada9: 1. Pejabat Negara Pejabat Negara yang dimaksud adalah10: a) Presiden dan Wakil Presiden; b) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah; e) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua badan peradilan, kecuali Hakim ad hoc; f) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi; g) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; h) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial; i)

Ketua, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;

j)

Menteri dan jabatan setingkat menteri;

k) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l)

Gubernur dan Wakil Gubernur;

m) Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan n) Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Pejabat Negara yang dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan11:

7

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas. 8 Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas. 9 Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas. 10 Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas. 11 Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas. Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Milik Milik Milik Milik Milik

a) Telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara; dan b) Tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada Pejabat Negara pemegang tetap kendaraan tersebut dengan syarat Kendaraan Perorangan Dinas12: a) Telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun: 1) Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau 2) Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada angka 1); dan b) Sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas. Pejabat Negara dapat mengajukan permohonan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas pada tahun terakhir periode jabatannya13 dan kendaraan yang dijual tersebut tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang Pejabat Negara untuk setiap penjualan yang dilakukan14. 2. Mantan Pejabat Negara Mantan Pejabat Negara yang dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan15: a) Telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara sampai dengan berakhirnya masa jabatan; b) Belum pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pejabat Negara; c) Tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan d) Tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

12

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas. 13 Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas. 14 Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas. 15 Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas. Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Milik Milik Milik Milik

Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada mantan Pejabat Negara pemegang tetap kendaraan tersebut dengan syarat Kendaraan Perorangan Dinas16: a) Telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun 1) terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau 2) Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada angka 1); dan b) Sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas. Mantan Pejabat Negara dapat mengajukan permohonan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan17 dan kendaraan yang dijual tersebut tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang mantan Pejabat Negara untuk setiap penjualan yang dilakukan18. 3. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut pegawai ASN, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan19. 4. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Yang dimaksud dengan tentara adalah warga Negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan Negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata20. 5. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Pengertian kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan21. Kepolisian terdiri dari Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu pegawai negeri

16

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas. 17 Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas. 18 Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas. 19 Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas. 20 Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 21 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

pada Kepolisian Negara Republik Indonesia22 dan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian23. Pegawai ASN, anggota TNI dan Anggota Polri memiliki persyaratan yang sama agar dapat membeli Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas tanpa lelang, yaitu24: a) Telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 15 (lima belas) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai pegawai ASN, anggota TNI atau anggota Polri; b) Telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Fungsional Keahlian Utama, atau jabatan yang setara pada TNI/Polri, paling singkat 5 (lima) tahun; dan c) Tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Untuk pegawai ASN, anggota TNI atau anggota Polri yang mempunyai kedudukan dan/atau pangkat yang lebih tinggi atau pemegang Kendaraan Perorangan Dinas dipertimbangkan untuk mendapatkan prioritas membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang25.

b. Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dijual harus dinilai terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai wajarnya26. Penilaian tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah27. Terkait harga Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang ketentuannya adalah28: 1) Apabila kendaraan tersebut telah berumur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, maka harga jualnya adalah 40% dari nilai wajar. Dimana nilai wajar didapatkan setelah dilakukan penilaian.

22

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 23 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 24 Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas. 25 Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas. 26 Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas. 27 Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas. 28 Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas. Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

2) Apabila kendaraan tersebut telah berumur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 20% dari nilai wajar. Untuk Barang Milik Negara berupa Kendaraan Perorangan Dinas penjualannya dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang. Sedangkan untuk Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas penjualannya dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota29. Pembayaran penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang harus dibayar sekaligus oleh Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara, paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan, untuk pembayaran sekaligus. Pembayaran oleh pegawai ASN, anggota TNI atau anggota Polri dapat diangsur paling lama 2 (dua) tahun, disesuaikan dengan mekanisme yang diatur dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan pegawai ASN, anggota TNI atau anggota Polri yang membeli secara angsuran. Semua pembayaran dilakukan melalui penyetoran ke rekening Kas Umum Negara/Daerah30. Untuk pembelian yang dilakukan secara angsuran, selama pembayaran belum lunas maka status kendaraan tersebut masih sebagai Barang Milik Negara/Daerah dan tetap digunakan untuk keperluan dinas. Dan kendaraan tersebut dilarang dipindahtangankan, disewakan, dipinjamkan, atau dijaminkan kepada pihak ketiga31. Apabila pihak yang membeli Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas tidak dapat memenuhi persyaratan pembayaran di atas, maka akan dicabut haknya untuk membeli kendaraan tersebut, dan untuk pembelian yang dilakukan melalui angsuran maka angsuran yang telah dibayarkan tidak akan dikembalikan. Apabila Kendaraan Perorangan Dinas tersebut batal dibeli oleh Pejabat Negara atau Mantan Pejabat Negara, maka kendaraan tersebut digunakan kembali untuk pelaksanaan tugas. Khusus untuk Kendaraan Perorangan Dinas yang batal dibeli oleh Pegawai ASN, anggota TNI dan anggota Polri maka Pengguna Barang dapat menunjuk Pegawai ASN, anggota TNI dan anggota Polri lain, yang memenuhi persyaratan, untuk membeli Kendaraan Perorangan Dinas tersebut32. Selanjutnya, setelah 10 (sepuluh) tahun, maka Pejabat Negara, pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas

29

Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas. 30 Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas. 31 Pasal 21 huruf a, b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas. 32 Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas. Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

dapat membeli lagi 1 (satu) unit Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang33. Pembelian kembali atas kendaraan oleh Pejabat Negara dapat dilakukan sepanjang Pejabat Negara tersebut masih aktif sebagai Pejabat Negara berkelanjutan.

IV. PENUTUP Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas kepada Pejabat Negara, mantan Pejabat Negara, pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri merupakan salah satu perwujudan pemberian penghargaan atas pengabdian mereka. Tata cara penjualan antara lain mengenai pembayaran penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang yang harus dibayar sekaligus untuk Pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara, sedangkan untuk pegawai ASN, anggota TNI dan anggota Polri dapat dibayar secara angsuran paling lama 2 (dua) tahun.

Daftar Pusaka Peraturan Perundang-Undangan 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas. Internet http://economy.okezone.com/read/2010/01/19/23/295455/penghargaan-sebagai-bentukapresiasi-kepada-pegawai Penyusun: Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Disclaimer: Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.

33

Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas. Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur