Penjelasan Singkat FLEGT

Penjelasan P. v. Gardingen/FRP

Singkat

01

Penjelasan Singkat FLEGT FOREST LAW ENFORCEMENT, GOVERNANCE AND TRADE PENEGAKAN HUKUM DIBIDANG KEHUTANAN, TATA KELOLA DAN PERDAGANGAN

Apakah FLEGT? 1. Mengapa kita memerlukan FLEGT? FLEGT adalah singkatan untuk Forest Law Enforcement, Governance and Trade – atau terjemahan bebasnya adalah Penegakan Hukum Dibidang Kehutanan, Tata Kelola dan Perdagangan, merupakan respon masyarakat Uni Eropa terhadap masalah penebangan liar dan perdagangan ilegal produk hasil hutan yang terjadi secara global. Penebangan liar dan perdagangan produk hasil hutan ilegal merupakan penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan di negara-negara berkembang, dan menambah kemiskinan masyarakat pedesaan yang hidupnya tergantung kepada hasil hutan. Kerugian akibat hilangnya pendapatan negara berkembang diperkirakan antara Euro 10 – 15 milyard per tahun (lihat Penjelasan Singkat 2). Rencana aksi FLEGT [1] mengusulkan tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas negara berkembang untuk mengendalikan penebangan liar, dan pada saat yang sama mengurangi perdagangan produk hasil hutan ilegal antara negara-negara tersebut dengan Uni Eropa.

2. Latar belakang berdirinya FLEGT

John Weber/ICRAF

Penebangan liar pertama kali mengemuka sebagai masalah global dalam tahun 1988 yaitu dalam pertemuan para menteri luar negeri yang tergabung dalam kelompok G8, khususnya mengenai rencana aksi kehutanan. Dalam bulan April 2002, komisi Eropa menyelenggarakan semi-

Informasi ini merupakan salah satu dari delapan judul seri Penjelasan Singkat sebagai berikut: 1. Apakah FLEGT? 2. Apa manfaat FLEGT bagi negara anggota Uni Eropa? 3. Apakah yang dimaksud dengan kayu legal? 4. Mengapa legalitas lebih penting dari kelestarian? 5. Pendekatan bilateral, regional and multilateral 6. Verifikasi legalitas 7. Perjanjian Kemitraan Sukarela 8. Apakah implikasinya terhadap WTO?

nar internasional untuk membicarakan bagaimana negaranegara Uni Eropa seharusnya memberantas penebangan liar. Pada pertemuan puncak dunia pembangunan yang berkelanjutan (the World Summit on Sustainable Development - WSSD), di Johannesburg dalam tahun yang sama, Komisi Eropa telah menyampaikan komitmennya yang kuat untuk memberantas penebangan liar dan perdagangan hasil hutan ilegal. Komitmen ini direfleksikan dalam Rencana Aksi FLEGT yang diadopsi pada bulan Mei 2003.

3. Rencana Aksi Rencana Aksi yang dibuat meliputi berbagai tindakan yang dimaksudkan untuk memberantas penebangan liar, termasuk:

• •

dukungan untuk meningkatkan tata kelola dan peningkatan kapasitas di negara-negara produsen; pengembangan Perjanjian Kemitraan Sukarela (Voluntary Partnership Agreements) dengan negara-negara produsen kayu untuk mencegah hasil produk kayu ilegal memasuki pasar Uni Eropa;


Singkat

01 •

upaya untuk mengurangi konsumsi kayu ilegal oleh negara-negara Uni Eropa dan mencegah investasi oleh badan-badan atau institusi yang ada di negara-negara Uni Eropa yang mungkin mendorong terjadinya penebangan liar.

3.1 Meningkatkan tata kelola Penebangan liar merupakan kegiatan yang paling banyak dijumpai di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, pengembangan kerjasama antara negara-negara tersebut dengan negara-negara Uni Eropa dapat memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah ini (lihat Penjelasan Singkat 5). Dalam hal ini bentuk bantuan yang diperlukan pada dasarnya adalah:

• •

•

• •

pengembangan sistim verifikasi yang dapat diandalkan untuk membedakan kayu legal dan kayu ilegal (lihat Penjelasan Singkat 6); dorongan untuk melakukan keterbukaan melalui penyediaan informasi yang benar mengenai kepemilikan hutan, kondisi hutan, dan perundangundangan; peningkatan kapasitas badan-badan pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menegakkan peraturan yang ada , melaksanakan reformasi tata kelola, dan menghadapi isu-isu yang kompleks yang berkaitan dengan masalah penebangan liar; penguatan penegakan peraturan melalui peningkatan koordinasi antara para aparat kehutanan, polisi, bea cukai, dan para penegak hukum; bantuan pelaksanaan reformasi kebijakan untuk menjamin adanya insentif yang memadai untuk para pengelola hutan yang baik, dan sangsi yang tegas untuk para pelanggar peraturan kehutanan.

Kerjasama seperti ini seharusnya melengkapi prosesproses yang telah ada, seperti program kehutanan nasional, yang telah memasukkan isu-isu yang berkaitan dengan masalah penebangan liar. Keterlibatan masyarakat luas merupakan hal yang penting untuk keterbukaan dan untuk menjamin bahwa langkah-langkah penegakan peraturan tidak akan memberikan dampak negatif lebih lanjut terhadap masyarakat.

3.2 Perjanjian Kemitraan Sukarela Perjanjian Kemitraan Sukarela atau The Voluntary Partnership Agreements (VPA) yang diusulkan dalam Rencana Aksi sifatnya sukarela, dan merupakan perjanjian bilateral antara negara-negara produsen (Mitra negaranegara FLEGT) dan Uni Eropa. Dengan demikian VPA telah menunjukkan adanya komitmen dan rencana aksi kedua belah pihak untuk mengatasi penebangan liar (lihat Penjelasan Singkat 7). Pada saat ini tidak ada mekanisme yang dapat membantu bea cukai untuk mengenali kayu ilegal dan mencegahnya

untuk tidak memasuki pasar Uni Eropa. VPA menawarkan suatu pendekatan dimana kayu-kayu yang diproduksi dan diekspor ke Uni Eropa dapat dikenali dengan menggunakan identitas yang dikeluarkan oleh mitra negara FLEGT. Mekanisme semacam ini, yang memerlukan suatu aturan Uni Eropa, akan memungkinkan lembaga pabean untuk membolehkan kayu legal yang telah diverifikasi oleh negara mitranya untuk memasuki Uni Eropa. Sementara itu, kayu-kayu yang tidak diidentifikasi (kemungkinan besar ilegal) dengan demikian tidak dapat memasuki pasar Uni Eropa. Pada mulanya, mekanisme ini hanyalah ditujukan untuk kayu bulat dan kayu gergajian saja, karena rumitnya untuk mengetahui dengan pasti asal usul produk kayu olahan (lihat Penjelasan Singkat 6).

3.3 Mengurangi konsumsi dan investasi yang mendorong terjadinya penebangan liar Dalam rencana aksi ini termasuk juga kegiatan-kegiatan untuk mendorong penggunaan kayu legal diantara negaranegara Uni Eropa (lihat Penjelasan Singkat 2). Hal ini termasuk:

•

• •

mendorong negara anggota Uni Eropa untuk melihat pada peraturan pengadaan barang untuk kepentingan umum yang baru-baru ini direvisi, yang menjelaskan pilihan untuk meningkatkan penggunaan kayu legal dan berasal dari hutan yang dikelola secara lestari; mendorong inisiatif sektor swasta yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip tanggung jawab perusahaan terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan; mendorong pihak bank dan lembaga keuangan untuk mempertimbangkna aspek lingkungan dan sosial pada saat melakukan uji kelayakan (due diligence assessments) untuk investasi dibidang kehutanan.

4. Pilihan ke depan Uni Eropa akan terus melanjutkan dialog dengan negaranegara lain yang secara signifikan melakukan perdagangan kayu. Dengan cara itu, Uni Eropa dapat terus mencari kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk membatasi perdagangan kayu ilegal. Komisi Eropa juga akan mengkaji kembali tindakan lebih lanjut untuk mendukung tujuan Rencana Aksi ini, termasuk kemungkinan peraturan untuk mengendalikan impor kayu ilegal yang masuk ke pasar Uni Eropa. REFERENSI [1] Proposal FLEGT untuk Rencana Aksi Uni Eropa (FLEGT Proposal for an EU Action Plan), 21 May 2003. Komunikasi antara Komisi kepada Dewan dan Parlemen Eropa (the Commission to the Council and the European Parliament).

Penjelasan singkat tentang FLEGT dipersiapkan oleh Komisi Eropa sebagai informasi dalam diskusi mengenai Rencana Aksi Uni Eropa untuk Penegakan Hukum Dibidang Kehutanan, Tata Kelola, dan Perdagangan (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT), dan sama sekali tidak merefleksikan posisi pemerintah negaranegara anggota Uni Eropa. (April 2004)


Singkat

02


Apa manfaat FLEGT bagi negara anggota Uni Eropa?

1. Mengapa negara anggota perlu memberikan perhatian?

Penebangan liar menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat parah di negara-negara produsen kayu, dan menambah kemiskinan masyarakat pedesaan yang kehidupannya bergantung kepada sumberdaya hutan. Penebangan liar juga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian negara-negara yang sedang berkembang. Bank Dunia memperkirakan bahwa kehilangan pendapatan pemerintah negara produsen kayu akibat kegiatan penebangan liar berkisar antara Euro 10 – 15 milyard per tahun [1]. Jumlah ini melebihi anggaran tahunan bantuan pembangunan yang diberikan Komisi Eropa, yaitu sekitar Euro 6.5 milyard. Hukum dan peraturan yang terus menerus dikeluarkan untuk mengatur pengusahaan hutan tidak dapat bersaing dengan kayu murah hasil penebangan liar. Keadaan ini telah membuat distorsi yang amat besar bagi perdagangan kayu dan merusak bisnis perkayuan yang legal, baik diantara negara-negara Uni Eropa sendiri maupun di negara produsen kayu. Penebangan liar seringkali berkaitan erat dengan praktek-praktek korupsi, kegiatan kriminal yang terorganisir, dan dalam banyak hal dapat memperburuk konflik pada tingkat nasional maupun regional, seperti yang terjadi di Kamboja, Liberia, dan Republik Demokrasi Kongo. Penebangan liar telah mempercepat kepunahan keaneka-ragaman hayati, misalnya penebangan yang dilakukan pada kawasan lindung. Penebangan liar juga menyebabkan deforestasi yang lebih cepat, kebakaran hutan dan perburuan satwa liar secara ilegal. Bagi masyarakat, penebangan liar memberikan dampak negatif terhadap mata pencaharian penduduk lokal yang hidupnya bergantung kepada keberadaan hutan. Kelompok masyarakat seperti ini pada umumnya adalah golongan termiskin di dunia dan kebanyakan merupakan komunitas yang kehidupannya termarjinalkan. Pengaruh yang terus menerus dan menyebar luas dari kegiatan penebangan liar telah menomorduakan banyak tujuan pembangunan Komisi Eropa, seperti pendanaan sektor publik untuk pengembangan masyarakat miskin, perdamaian, keamanan, tata kelola yang baik, pemberantasan korupsi dan pengelolaan lingkungan yang lestari.


2. Potensi Uni Eropa yang berpengaruh Meskipun kebanyakan perdagangan produk kayu di Eropa berlangsung diantara negara-negara anggotanya, Uni Eropa merupakan konsumen penting bagi produk kayu dari wilayah yang rawan terjadinya penebangan liar. Dilihat dari nilainya, Uni Eropa adalah importir terbesar untuk kayu bulat dan kayu gergajian dari Afrika, dan merupakan pasar terbesar kedua untuk kayu gergajian dari Asia [2]. Sebagai salah satu konsumen kayu terbesar, Uni Eropa juga turut bertanggung jawab untuk mengatasi masalah juta € 1400 1200 1000 800 600 400 200

0

Asia

Afrika

Amerika Sel.

Rusia

Nilai ekspor kayu gergajian dan kayu bulat dari empat region ke Uni Eropa dan Negara-negara lainnya di dunia dalam tahun 2000. Sumber: Rencana Aksi FLEGT (FLEGT Action Plan) 2003.


Singkat

02 penebangan liar. Upaya-upaya untuk mendukung reformasi dalam sektor perkayuan di negara produsen akan sia-sia apabila negara-negara Uni Eropa terus mau menerima kayu ilegal dari wilayah itu. Hal ini telah membuat Uni Eropa memiliki potensi dan sekaligus tanggung jawab untuk mengatasi masalah penebangan liar dan perdagangan kayu ilegal. Namun demikian, juga penting untuk bekerja sama dengan negara-negara konsumen terbesar lainnya seperti Jepang, Cina, dan Amerika Serikat karena besarnya peranan mereka dalam perdagangan kayu dunia.

3. Apa yang dapat dilakukan negara-negara anggota Uni Eropa? Banyak negara anggota Uni Eropa yang telah membantu dalam mengatasi masalah perdagangan kayu ilegal. Beberapa negara telah mengembangkan kebijakan pengadaan produk kayu untuk keperluan umum, sementara beberapa negara lainnya memberikan bantuan melalui kerjasama bilateral dalam bidang kehutanan untuk mengatasi masalah penebangan liar. Rencana Aksi FLEGT menawarkan peluang kerjasama melalui upaya-upaya tersebut. Negara-negara Uni Eropa dapat mengambil langkah positif, termasuk: •

•

•

pengembangan kebijakan pengadaan barang untuk kepentingan umum yang diharapkan dapat menjamin bahwa hanya kayu legal saja yang boleh dipasok. Peraturan baru Uni Eropa telah mengklarifikasi bahwa kebijakan pengadaan dapat menjelaskan proses produksinya apabila hal ini berkaitan dengan produk utama yang disebut dalam kontrak pengadaan. Sebuah buku pegangan Komisi Eropa mengenai prosedur pengadaan yang ramah lingkungan (A European Commission Handbook on Green Procurement), yang dikeluarkan dalam pertengahan tahun 2004, memberikan petunjuk bagaimana negara anggota dapat menyertakan masalah legalitas ketika melakukan pembelian kayu impor; membantu inisiatif sektor swasta yang mendorong perusahaan untuk menggunakan caranya masingmasing dalam melakukan penebangan secara benar dan legal serta melakukan pembelian kayu legal. Praktek-praktek semacam ini dapat dilengkapi oleh audit pengadaan yang independen; kajian mengenai kriteria lingkungan dan sosial untuk uji kelayakan yang dilakukan untuk investasi oleh Badan Kredit Ekspor (Export Credit Agencies) dan lembaga-lembaga pendanaan umum lainnya,

•

•

•

dan dukungan terhadap pengembangan kriteria oleh investor swasta. Prosedur penyaringan yang dilakukan seharusnya dapat menjamin bahwa dana masyarakat tidak digunakan untuk mendukung kegiatan sektor kehutanan yang ilegal; pengujian kemungkinan untuk menerapkan undang-undang pelanggaran kriminal yang ada, seperti undang-undang pencucian uang atau penyuapan, untuk diproses lebih lanjut seperti kejahatan kriminal lainnya, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan penebangan liar; koordinasi pendanaan dari negara donor untuk kegiatan kehutanan dengan kegiatan FLEGT, untuk menjamin bahwa FLEGT merupakan bagian dari pembangunan sektor kehutanan berkelanjutan yang lebih luas; jaminan bahwa berbagai peraturan dan perundangan, statistik dan pengawasan daerah perbatasan merupakan kegiatan yang telah sesuai dan saling mengisi satu sama lain.

4. Dampak kegiatan FLEGT Dengan menerapkan Rencana Aksi FLEGT diharapkan dapat diperoleh dampak di dalam maupun di luar Uni Eropa. Untuk memperoleh pengertian yang lebih baik, Komisi Eropa telah menugaskan untuk mengkaji dampak dari usulan skim lisensi secara sukarela (voluntary licensing scheme) yang dapat menjamin bahwa hanya kayu legal saja yang memasuki pasar Eropa (lihat Penjelasan Singkat 1). Hal ini termasuk: • • •

•

dampak dari perdagangan kayu dan industri pengolahan kayu di negara-negara anggota Uni Eropa; dampak dari alur perdagangan kayu yang terjadi antara negara mitra yang potensial dengan Uni Eropa; kelembagaan, pengembangan kapasitas dan aturan tambahan yang diperlukan serta biaya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan Rencana Aksi; dampak lingkungan dan sosial yang dapat terjadi di beberapa negara mitra terpilih.

REFERENSI [1] Revisi Strategi Kehutanan oleh Bank Dunia (World Bank Revised Forest Strategy), 2002. [2] Usulan FLEGT untuk Rencana Aksi Uni Eropa, 21 Mei 2003, Lampiran 2. Komunikasi antara Dewan Komisi dan Parlemen Eropa (FLEGT Proposal for an EU Action Plan, 21 May 2003, Annex 2. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament).



Singkat

03


Apakah yang dimaksud dengan kayu legal? 1. Mengapa kita memerlukan definisi?


Rencana Aksi FLEGT bertujuan untuk memerangi penebangan liar, melarang kayu ilegal memasuki pasar Uni Eropa, dan mendorong penggunaan kayu legal. Ketiga tujuan tersebut tergantung pada definisi yang jelas mengenai kayu legal dan dengan definisi ini, dapat diperiksa legalitas kayu tersebut. Dengan menyepakati definisi kayu legal berarti juga menentukan aspek perundang-undangan mana akan diterapkan untuk memeriksa legalitas kayu. Apabila penebangan kayu yang dilakukan ternyata telah melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku, dan secara jelas disebut sebagai kegiatan ilegal, maka akan terdapat berbagai kegiatan lainnya yang ilegal berkaitan dengan penebangan dan

perdagangan kayu. Kondisi tersebut mendorong aspek legalitas untuk didefinisikan dengan jelas dan tidak hanya untuk kegiatan penebangan liar saja, Legalitas perlu didefinisikan pada dua aspek utama Rencana Aksi FLEGT yaitu: •

Ian Dawson/ICRAF

•

Berdasarkan usulan Perjanijian Kerjasama Sukarela antara Uni Eropa dengan negara produsen kayu dan wilayah regionalnya (lihat Penjelasan Singkat 7), suatu skim lisensi akan digunakan untuk mengenali kayu bulat yang diproduksi secara legal. Setiap pengiriman kayu legal ke pasar Uni Eropa akan disertai oleh surat ijin ekspor. Untuk mengetahui pengiriman kayu tersebut legal atau ilegal dibutuhkan suatu definisi yang jelas mengenai legalitas. Rencana Aksi FLEGT mendorong pemerintah negara anggotanya untuk menerapkan kebijakan pengadaan barang-barang untuk kepentingan umum dan mendukung sektor swasta agar mengadopsi kebijakan pelarangan kayu ilegal dari rantai pasokan kayu Uni Eropa (lihat Penjelasan Singkat 2). Implementasi kebijakan ini akan difasilitasi oleh definisi kayu legal yang jelas.

Definisi legalitas dan cara untuk melakukan verifikasinya (lihat Penjelasan Singkat 6) perlu disesuaikan dengan keadaan setempat dan dibicarakan oleh setiap negara mitra dengan Uni Eropa.


Singkat

03 2. Kegiatan ilegal di sektor kehutanan Banyak persyaratan legal yang perlu dipenuhi dalam sektor kehutanan termasuk perundang-undangan dan peraturan serta petunjuk teknis di lapangan, perlindungan lingkungan, hak kepemilikan dan penggunaan, hak pekerja, kesehatan dan keamanan, dan perdagangan. Kegiatan ilegal yang terjadi di sektor kehutanan dapat terjadi di semua kegiatan mulai dari pembagian kawasan hutan sampai kegiatan ekspor produk hasil hutan. Penebangan liar mungkin bukan satu-satunya kegiatan yang bertentangan dengan peraturan tetapi masih banyak kegiatan lainnya yang dilakukan dengan melanggar aturan seperti cara memperoleh hak penebangan, penebangan tanpa ijin atau penebangan pada hutan lindung, penebangan terhadap jenis yang dilindungi, dan penebangan melebihi target yang diijinkan. Diluar kegiatan penebangan, kegiatan ilegal mungkin juga berlanjut pada pelanggaran yang lebih panjang lagi seperti: proses produksi dan ekspor yang ilegal, tidak membayar pajak dan pungutan, serta pelaporan yang tidak benar pada bea-cukai.

3. Definisi Legalitas yang dapat digunakan

Di beberapa negara, definisi legalitas yang jelas mungkin lebih sulit dirumuskan akibat sistem perundang-undangan yang tidak memadai, saling bertentangan dan tidak sesuai. Sebagai contoh, ditemukan adanya inkonsistensi dan kontradiksi antara Undang Undang dengan Surat Keputusan Menteri pada sistem tata kelola hutan di Indonesia [1]. Lebih lanjut, pada beberapa negara, perundangundangan kehutanan yang ada telah meniadakan akses masyarakat setempat pada sumberdaya hutan sehingga memaksa masyarakat setempat mengambil hasil hutan secara ilegal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Masalah-masalah yang perlu menjadi perhatian seperti ini harus dikomunikasikan dan didiskusikan untuk menghasilkan suatu definisi legalitas yang baik. Selama berlangsungnya diskusi pada Perjanjian Kemitraan Sukarela (lihat Penjelasan Singkat 7), Komisi Eropa dan negara-negara anggotanya perlu mendengarkan dan mengerti bagaimana pandangan negara produsen tentang aspek legalitas. Definisi legalitas yang akan digunakan oleh mitra negara produsen akan dirumuskan dalam setiap Perjanjian Kemitraan untuk setiap negara. REFERENSI [1] Nana Suparna, September 2001. “Tata Kelola Hutan dan Penegakan Hukum Dibidang Kehutanan di Indonesia”. Makalah pada Pertemuan Menteri-menteri Asia Timur mengenai Penegakan Hukum Dibidang Kehutanan dan Tata Kelola.

John Weber/ICRAF

Implementasi Rencana Aksi FLEGT akan mensyaratkan adanya definisi yang jelas mengenai legalitas sehingga produk kayu dapat diperiksa secara obyektif serta dengan mudah dapat dilaksanakan di lapangan. Untuk itu, perlu dilakukan

konsultasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu negara produsen sehingga definisi legalitas sesuai dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.



Singkat

04


Mengapa legalitas lebih penting dari kelestarian? 1. Untuk tujuan kelestarian? Dalam beberapa tahun terakhir banyak inisiatif yang ditujukan untuk mengembangkan mekanisme pengelolaan hutan secara lestari, namun Rencana Aksi FLEGT Uni Eropa justru lebih difokuskan pada pentingnya kayu yang diproduksi secara legal. Adalah logis jika kemudian dipertanyakan mengapa Rencana Aksi ini diarahkan pada aspek legalitas dan bukan pada produksi kayu dan pengelolaan hutan yang lestari.

2. Kelebihan aspek legalitas sebagai tolok ukur kelestarian Di banyak negara, terdapat perbedaan yang cukup besar antara praktek eksploitasi hutan yang terjadi di lapangan dengan berbagai pengertian mengenai pengelolaan hutan yang lestari. Dengan demikian persyaratan yang perlu segera dipenuhi untuk mencukupi aspek kelestarian ternyata tidak hanya sulit untuk dijelaskan, tetapi juga diluar kemampuan para pemilik dan pengelola hutan. Pemenuhan persyaratan legalitas yang merupakan komponen penting dari berbagai definisi mengenai kelestarian hutan, seharusnya merupakan target yang lebih mudah dipenuhi, dan merupakan langkah awal dalam pencapaian pengelolaan hutan yang lestari. Tidak diragukan lagi bahwa penebangan liar dan jaringan perdagangannya telah merusak upaya pencapaian pengelolaan hutan lestari (lihat Penjelasan Singkat 2). Hanya sedikit insentif untuk membayar keseluruhan biaya pengelolaan hutan lestari ketika pasar menerima kayu murah yang diproduksi secara ilegal. Dalam jangka pendek, penyelesaian masalah penebangan liar dan jaringan perdagangannya perlu ditujukan untuk mengatasi praktek-praktek perusakan hutan yang paling hebat,


sambil membangun suatu landasan untuk mencapai kelestarian. Rencana Aksi ini bertujuan untuk membantu perkembangan kerjasama antara Uni Eropa dengan negara produsen kayu. Dalam mengembangkan kerjasama ini, sistim hukum dan perundangundangan yang berlaku di masing-masing negara produsen sangat penting untuk diketahui. Dengan tidak adanya kesepakaatan internasional mengenai definisi pengelolaan hutan lestari, maka perhatian terhadap aspek legalitas menjadi pragmatis dan memberikan suatu peluang yang baik untuk melarang produk yang dihasilkan dari beberapa praktek perusakan hutan terparah memasuki pasar Uni Eropa. Definisi legalitas yang tepat akan dikemukakan dalam perjanjian kemitraan tersendiri antara negara anggota Uni Eropa dengan negara mitra kerjanya (lihat Penjelasan Singkat 3). Fokus pada aspek legalitas saja tidak memberikan solusi bagi masalah eksploitasi hutan yang tidak lestari. Namun demikian, Komisi Eropa mempunyai komitmen untuk mendorong pengelolaan hutan secara lestari sebagai tujuan kebijakan jangka panjangnya dalam sektor kehutanan. Rencana Aksi ini dengan demikian merupakan upaya menyeluruh Komisi Eropa dan negara-negara anggota Uni Eropa untuk mencapai pengelolaan hutan lestari.



Singkat

05


Pendekatan bilateral, regional and multilateral 1. Perjanjian antara mitra dagang Penebangan liar dan perdagangan kayu ilegal dapat diatasi dengan menegakkan peraturan di negaranegara produsen kayu melalui cara-cara yang sifatnya sukarela untuk menjamin sumber kayu legal dan melalui pembuatan aturan yang dapat mencegah terjadinya perdagangan kayu ilegal. Agar aturan yang berkaitan dengan perdagangan ini menjadi efektif diperlukan suatu perjanjian antara Uni Eropa dengan negara-negara mitra dagangnya. Rencana Aksi FLEGT mengusulkan pembuatan perjanjian bilateral dan atau regional, dan dalam jangka panjang berupa kerangka kerja multilateral untuk kerjasama internasional.

Informasi ini merupakan salah satu dari delapan judul seri Penjelasan Singkat sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Apakah FLEGT? Apa manfaat FLEGT bagi negara anggota Uni Eropa? Apakah yang dimaksud dengan kayu legal? Mengapa legalitas lebih penting dari kelestarian? Pendekatan bilateral, regional and multilateral Verifikasi legalitas Perjanjian Kemitraan Sukarela Apakah implikasinya terhadap WTO?

2. Pendekatan bilateral Rencana Aksi FLEGT mengusulkan Perjanjian Kemitraan Sukarela secara bilateral (lihat Penjelasan Singkat 7) antara Uni Eropa, sebagai pasar tunggal dengan batas wilayah perserikatan negara yang biasa digunakan, dan masing-masing negara produsen kayu (meskipun perjanjian kemitraan regional juga dipertimbangkan). Perjanjian ini mencakup ketentuan tentang mekanisme tertentu dimana legalitas kayu yang diekspor dari mitra negara produsen ke Uni Eropa akan diverifikasi dan setiap pengapalan yang telah diverifikasi akan disertai oleh surat ijin ekspor. Ada dua hal penting dalam pendekatan bilateral yaitu adanya komitmen antara Uni Eropa dan mitra negara produsen, dan pengiriman sinyal yang jelas pada pasar bahwa pemerintah sedang mengambil langkahlangkah untuk menghapuskan kayu ilegal dari perdagangan internasional. Namun demikian, keefektifan suatu pendekatan seperti itu kemungkinan dibatasi oleh proses pengapalan langsung atau proses lanjutan produk di negara ketiga. Oleh karena itu, perjanjian yang dibuat dengan kelompok negara produsen yang berada dalam suatu wilayah tertentu barangkali akan menjadi lebih efektif.

William Hawthorne/FRP

3. Pendekatan regional Rencana Aksi FLEGT mengakui bahwa perjanjian kemitraan regional antara Uni Eropa dengan kelompok negara-negara produsen kayu mungkin akan dapat mengatasi beberapa hal-hal yang secara potensial tidak menguntungkan dari perjanjian bilateral ini. Sejauh memungkinkan, Komisi Eropa


Singkat

05 berharap dapat membuat suatu perjanjian bilateral, dan membentuk Perjanjian Kemitraan Sukarela secara regional dengan wilayah-wilayah yang marak kegiatan penebangan liarnya dan menjadi tantangan bagi beberapa negara produsen. Jika berhasil, Uni Eropa juga akan mengembangkan pendekatan inter-regional FLEGT dalam perundingan perdagangan regional. Kerjasama regional yang efektif memerlukan suatu pemahaman bersama tentang masalah penebangan liar diantara negara-negara yang bekerjasama agar dapat membuat komitmen bersama untuk menanggulanginya. Inisiatif regional yang efektif juga memerlukan wadah kelembagaan yang mampu mencurahkan perhatiannya untuk melakukan kegiatan regional secara koordinatif, menyelenggarakan diskusi, dan pada akhirnya membuat perjanjian dengan negara-negara atau wilayah lain.

4. Pendekatan multilateral

Melalui suatu penyusunan kerangka kerjasama yang komprehensif dengan negara-negara konsumen utama, Rencana Aksi ini berupaya untuk mencari caracara yang lebih tepat untuk mengatasi masalah perdagangan kayu ilegal pada tingkat internasional. Pembicaraan awal sudah dilakukan dengan Jepang dan Amerika Serikat. Pada masa yang akan datang, dialog ini akan diperluas dengan negara-negara produsen dan konsumen kayu utama lainnya. Pada akhirnya, hal tersebut mungkin sesuai untuk mengubah pendekatan selangkah demi selangkah ini menjadi suatu proses global atau perjanjian multilateral. Perjanjian-perjanjian multilateral mengenai lingkungan yang telah ada secara potensial dapat memberikan contoh dan pelajaran kerjasama multilateral untuk pemberantasan penebangan liar. Konvensi perdagangan internasional untuk satwa liar yang hampir punah (Convention on International Trade in Endangered Species - CITES) dan Konvensi Keanegaragaman Hayati; (Convention on Biological Diversity - CBD), dan beberapa perjanjian pada sektor lain dapat menawarkan contoh pelaksanaan kerjasama yang bermanfaat dalam pendekatan multilateral untuk masalah lingkungan dan perdagangan Namun demikian, karena perhatian mengenai masalah kedaulatan dan proteksi yang berlebihan, perkembangan mengenai perjanjian multilateral dalam perdagangan kayu ilegal mungkin akan berjalan agak lambat.

William Hawthorne/FRP

Dalam jangka panjang, perjanjian multilateral mungkin merupakan cara paling efektif dalam menaggulangi masalah perdagangan kayu ilegal. Perjanjian multilateral diharapkan dapat mengatasi masalah yang biasanya dihadapi dalam perjanjian bilateral atau regional, dan mungkin secara internasional akan menjadi landasan perumusan legalitas pengelolaan hutan. Selain itu, karena pengaruh Uni Eropa yang cukup kuat dalam pasar kayu dunia (penting, tapi tidak dominan), maka segala tindakan yang dibuat untuk kelancaran arus perdagangan termasuk di negara pengimpor utama,

nampaknya merupakan pilihan pendekatan yang paling efektif.



Singkat

06


Verifikasi legalitas 1. Mengapa kita memerlukan verifikasi? Uni Eropa, sebagai salah satu konsumen penting untuk produk kayu (lihat Penjelasan Singkat 2), semakin menyadari tanggung jawabnya untuk turut serta memberantas kegiatan penebangan liar dengan tidak membiarkan berlangsungnya perdagangan produk kayu ilegal. Rencana Aksi FLEGT mengusulkan suatu sistim pemberian ijin untuk ekspor kayu yang merupakan mekanisme praktis untuk melakukan verifikasi legalitas kayu yang diekspor mitra negara FLEGT ke Uni Eropa. Peraturan Uni Eropa kemudian akan memberikan cara-cara untuk mengimplementasikan peraturan tersebut, yang membolehkan petugas perbatasan untuk mencegah kayu ilegal dari negara eksportir untuk memasuki pasar Eropa. Skim pemberian lisensi yang diusulkan akan dibicarakan dengan negara eksportir atau kelompok kawasan negara tertentu melalui Perjanjian Kemitraan Sukarela (lihat Penjelasan Singkat 7). Hal ini dimaksudkan untuk menjamin agar mitra negara produsen hanya mengekspor kayu legal saja ke Uni Eropa. Setiap pengapalan kayu legal dari negara tersebut akan dilengkapi lisensi ekspor, yang diperiksa oleh petugas bea cukai pada saat kedatangan di pelabuhan masuk Uni Eropa. Untuk membuat agar skim ini bias dilaksanakan, negara mitra perlu membangun sistim yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya untuk melakukan verifikasi terhadap legalitas kayu yang dilengkapi oleh surat ijin ekspor.

2. Apa saja yang perlu diverifikasi dan oleh siapa? Skim lisensi yang diusulkan mempertimbangkan tiga aspek pokok untuk memverifikasi legalitas kayu, yaitu: 1. Verifikasi bahwa penebangan hutan dan biaya transportasi dan pemasaran dilakukan dengan

Informasi ini merupakan salah satu dari delapan judul seri Penjelasan Singkat sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Apakah FLEGT? Apa manfaat FLEGT bagi negara anggota Uni Eropa? Apakah yang dimaksud dengan kayu legal? Mengapa legalitas lebih penting dari kelestarian? Pendekatan bilateral, regional and multilateral Verifikasi legalitas Perjanjian Kemitraan Sukarela Apakah implikasinya terhadap WTO?

memenuhi syarat dan aturan hukum yang berlaku (lihat Penjelasan Singkat 3). 2. Pelacakan balak terhadap asal usul kayu mulai dari dalam hutan sampai masuk ke Negara-negara Uni Eropa. Verifikasi lacak balak dilakukan untuk menjamin bahwa kayu legal tidak tercampur dengan kayu lain yang tidak jelas asal usulnya, dan kemungkinan merupakan kayu curian. 3. Penerbitan lisensi memperlihatkan bahwa legalitas kayu tersebut telah diverifikasi. Cara-cara melakukan verifikasi yang tepat dan aturan lengkap yang digunakan akan dimasukkan dalam Perjanjian Kemitraan Sukarela dengan negara mitra. Sistim verifikasi harus cukup fleksibel untuk dapat menyesuaikan dengan berbagai kondisi sektor kehutanan yang berbeda di setiap negara, dan lingkungan tata kelola secara keseluruhan. Sistim ini harus praktis dan dapat diterapkan baik oleh industri kehutanan maupun oleh pemerintah. Setiap Negara mitra perlu mengusulkan lembaga yang kompeten untuk melakukan verifikasi legalitas, lacak balak, dan pemberian lisensi yang menunjukkan legalitas kayu yang diekspor. Tugastugas ini dapat saja diberikan kepada berbagai lembaga yang berbeda. Apabila dipandang perlu untuk menjamin kredibilitas, dapat saja ditunjuk pemantau yang independen. Di banyak negara, verifikasi yang menunjukkan dipenuhinya semua aturan kehutanan dan lacak balak produk hasil hutan dikendalikan oleh dinasdinas kehutanan. Namun di tempat lain, pemerintah


Singkat

06 mengontrakkannya kepada pihak swasta, walaupun kewenangan penerbitan lisensi pada umumnya tetap merupakan tanggung jawab pemerintah. Papua New Guinea, misalnya, mengointrakkan pemantauan ekspor lognya kepada sebuah perusahaan pengawasan, yaitu SGS PNG Ltd.

3. Pelacakan asal usul kayu – lacak balak Istilah “lacak balak” (‘chain of custody“) dimaksudkan sebagai suatu proses yang dilalui dari mulai pohon ditebang di dalam hutan sampai kepada pembuatan produk akhir. Skim lisensi yang diusulkan saat ini hanyalah berlaku untuk kayu bulat dan kayu gergajian, sehingga lacak balaknya lebih pendek dan sederhana dibandingkan dengan produk-produk kayu olahan lainnya. Namun demikian, walaupun dengan lacak balak yang sederhana, kayu yang ditebang, diangkut, disimpan, digergaji dan dikeringkan, ditangani oleh banyak pemilik yang berbeda sebelum sampai di perbatasan Uni Eropa. Pada setiap tahapan pelacakan balak ini, terdapat resiko tercampurnya kayu legal dengan yang ilegal. Asal usul kayu, dengan demikian perlu diverifikasi baik antara maupun diantara tahapan-tahapan proses tersebut.

hutan

pengangkutan kayu bulat

penyimpanan dan pengolahan

pengangkutan dan pengapalan

Uni Eropa

pelabuhan masuk

Lacak balak yang sederhana

Prinsip efektifitas biaya diterapkan dalam mekanisme verifikasi asal usul kayu menurut skim lisensi yang diusulkan. Tujuannya untuk menghindari biaya tambahan yang lebih besar yang diperlukan untuk melegalisasi operasi kehutanan. Dalam kaitan ini, untuk menentukan pilihan mekanisme lacak balak yang paling tepat, setiap negara mitra perlu mempertimbangkan kondisi negaranya masingmasing dan sumberdaya yang tersedia. Sistim pelacakan asal usul seperti ini juga digunakan untuk bidang lain, misalnya untuk menerapkan peraturan kesehatan lingkungan (phytosanitary) dan pengawasan perdagangan yang menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Sistim lacak balak yang digunakan dalam bidang kehutanan termasuk: • • •

Skim sertifikasi pengelolaan hutan, dimana penilaian dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi; Verifikasi untuk mendukung pengelolaan rantai pasokan dalam merencanakan pengangkutan bahan baku kayu bulat ke industri perkayuan; Sistim pengelolaan pendapatan pemerintah dari sektor kehutanan yang saat ini digunakan untuk pengumpulan berbagai pungutan, pajak dan pungutan pajak ekspor.

Bentuk pengendalian yang paling sederhana adalah memeriksa kelengkapan surat-surat yang diperlukan, yang dapat diperiksa silang (cross-checked) pada setiap tahapan lacak balak. Lembaga Penelitain Kehutanan Perancis, CIRAD-Forêt telah mengembangkan cara yang murah, dimana karakteristik kayu bulat dicatat dengan menggunakan dokumen berupa bukti palsu. Catatan pemeriksaan menyilang antara penebangan dan pengolahan membuat sulit untuk menggantikan kayu bulat legal dengan yang ilegal dalam sistim ini. Pilihan teknologi yang digunakan termasuk pemakaian kode bar (barcode), lempengan kecil (microchips) dan pemberian cat untuk mengenali produk (tracer paint) [1]. Data-data berupa catatan kayu bulat tersebut kemudian disimpan sebagai data dasar (database) di dalam komputer. REFERENSI [1] Dykstra D, Kuru G, Taylor R, Nussbaum R, Magrath W and Story J. 2002. Teknik-teknik lacak balak; verifikasi dan monitoring lacak balak dan kecukupan legalitas pada industri perkayuan. Bank Dunia. (Technologies for wood tracking; verifying and monitoring the chain of custody and legal compliance in the timber industry. The World Bank.)



Singkat

07


Perjanjian Kemitraan Sukarela 1. Apakah Perjanjian Kemitraan Sukarela itu? Sebagai salah satu konsumen produk kayu terbesar, upaya dan tanggung jawab Uni Eropa untuk memberantas kegiatan penebangan liar dan perdagangan kayu ilegal bersama-sama dengan negara-negara produsen kayu lainnya semakin meningkat dan diakui. Akan tetapi, sampai saat ini tidak ada mekanisme praktis yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengeluarkan kayu ilegal dari pasar Uni Eropa

Sampurno Bruijnzeel/FRP

Rencana Aksi FLEGT oleh karena itu mengusulkan pengembangan Perjanjian Kemitraan Sukarela antara Uni Eropa dengan masing-masing negara produsen (negara-negara mitra FLEGT). Kayu yang diproduksi secara legal dan diekspor ke Uni Eropa akan diidentifikasi dengan cara pemberian lisensi yang dikeluarkan oleh negara mitra FLEGT. Tanpa lisensi tersebut, kayu yang berasal dari negara mitra FLEGT dan berusaha masuk ke pelabuhan impor di negaranegara Uni Eropa, akan ditolak. Untuk memungkinkan petugas bea cukai Uni Eropa menolak kayu ilegal tersebut, dan membuat Perjanjian


Kemitraan Sukarela ini menjadi efektif, maka diperlukan suatu peraturan Uni Eropa yang baru.

2. Apakah isi Perjanjian Kemitraan itu? Perjanjian Kemitraan Sukarela dibuat untuk memperkuat kembali kemampuan negara mitra dalam mengendalikan penebangan liar, dan menawarkan mekanisme untuk mengeluarkan kayu ilegal dari pasar Uni Eropa. Untuk menyusun perjanjian-perjanjian ini, Uni Eropa akan mendiskusikannya secara terperinci dengan negara


Singkat

07 mitra, dan sejauh memungkinkan, juga dengan organisasi tingkat regional. Selama pembicaraan pendahuluan, Uni Eropa akan mengumpulkan pandangan negara produsen mengenai bagaimana mendefinisikan dan memverifikasi masalah legalitas. Walaupun rincian untuk setiap Perjanjian Kemitraan berbeda-beda, sesuai dengan kondisi calon negara mitra, namun beberapa bagian perjanjian isinya lebih kurang sama. Semua negara mitra perlu menyetujui definisi legalitas (lihat Penjelasan Singkat 3) dan memiliki (atau komitmen untuk mengembangkan) struktur legal dan adminsitratif yang dapat dipercaya dengan sistim yang memadai untuk memverifikasi bahwa kayu yang diekspor adalah legal (lihat Penjelasan Singkat 6). Hal ini menunjukkan adanya komitmen untuk: •

•

•

menjamin bahwa undang-undang kehutanan yang berlaku adalah konsisten, dapat dimengerti, dapat ditegakkan, dan mendukung prinsipprinsip pengelolaan hutan lestari (lihat Penjelasan Singkat 3); mengembangkan sistim teknik dan administrasi yang dapat dipercaya untuk memastikan bahwa kegiatan penebangan telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan untuk melacak kayu mulai dari lokasi penebangan sampai ke pelabuhan ekspor (lihat Penjelasan Singkat 6); mengembangkan prosedur perizinan ekspor kayu yang ditebang secara legal.

Untuk memenuhi hal-hal tersebut di atas, beberapa negara mitra akan memerlukan penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas yang cukup besar. Selain itu, negara-negara mitra juga akan memerlukan konsultasi dengan para pihak (stakeholders) yang sangat luas untuk menentukan undang-undang atau peraturan mana yang perlu dimasukkan dalam mendefinisikan kayu legal. Untuk membantu negara mitra memenuhi syarat-syarat tersebut, bantuan teknis dan finansial Uni Eropa dapat dimasukkan dalam Perjanjian Kerjasama. Uni Eropa juga dapat membantu negara mitra untuk sepenuhnya mengerti bahwa kegiatan yang berkaitan dengan FLEGT merupakan bagian integral yang bertujuan untuk kelestarian hutan.

Sistim pemberian lisensi yang diusulkan dalam Rencana Aksi pada tahap awal hanya terbatas untuk beberapa produk kayu keras (kayu bulat dan kayu gergajian kasar). Hal ini dikarenakan kesulitan dalam memeriksa asal usul (dan oleh karenanya juga legalitas) produk kayu yang diolah. Namun demikian, sistim ini dapat diperluas untuk beberapa jenis produk lainnya, sepanjang hal tersebut dapat dilakukan.

3. Apakah manfaatnya bagi negara mitra FLEGT? Dalam pelaksanaannya, Perjanjian Kemitraan Sukarela dan sistim lisensi ini akan memerlukan pengembangan kapasitas dan investasi, untuk memastikan adanya kredibilitas yang dapat diandalkan tanpa menimbulkan ekses biaya tambahan atau beban bagi usaha yang legal. Sebaliknya, beberapa keuntungan yang dapat diperoleh negara mitra FLEGT adalah termasuk: •

•

• •

meningkatnya akses ke pasar Uni Eropa, karena kebijakan pemerintah dan swasta semakin mengharuskan penggunaan kayu legal dan tidak digunakannya kayu ilegal; meningkatnya pendapatan negara dari pajak dan pungutan yang mestinya lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk pemberlakuan sistim lisensi ini; sebagai alternatif tindakan yang dapat dilakukan untuk membantu memberantas kegiatan ilegal; sebagai dasar untuk penyusunan kerangka mekanisme yang dibuat untuk membantu sistim pelacakan dan verifikasi kayu yang disertifikasi dari hutan yang dikelola secara lestari.

Kegiatan perdagangan dengan negara-negara yang tidak turut serta dalam Perjanjian Kemitraan ini tidak akan terpengaruh oleh adanya kerangka kerja yang akan dikembangkan ini. Dengan demikian, kayu ilegal akan terus masuk ke pasar Uni Eropa. Namun demikian, karena semakin meningkatnya jumlah pelanggan yang mengehendaki pembelian kayu legal, negara-negara yang mempunyai masalah penebangan liar tetapi tidak turut serta dalam Perjanjian Kemitraan ini kemungkinan akan mengalami penurunan volume penjualannya di pasar kayu Uni Eropa.



Singkat

08


Apakah implikasinya terhadap WTO? 1. Mengapa perlu memperhitungkan WTO? Rencana Aksi FLEGT menekankan perlunya suatu mekanisme yang membolehkan petugas bea cukai untuk mengidentifikasi kayu yang diproduksi secara legal, dan mengeluarkan kayu ilegal dari pasar Uni Eropa. Rencana Aksi ini mengusulkan pembuatan Perjanjian Kemitraan Sukarela, dimana kayu yang diproduksi secara legal dan diekspor ke Uni Eropa akan diketahui dan diberikan lisensi yang diterbitkan oleh negara produsen (negara mitra FLEGT). Sementara itu kayu ekspor dari negara-negara tersebut yang tidak diketahui asal usulnya akan dikeluarkan dari Uni Eropa (lihat Penjelasan Singkat 7). Karena setiap pembatasan perdagangan kemungkinan besar harus tunduk kepada aturan Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organisation – WTO), timbul pertanyaan apakah skim yang diusulkan Uni Eropa ini tidak menyalahi aturan perdagangan internasional.

2. Kemungkinan adanya pertentangan diantara anggota WTO

Hannah Jaenicke/FRP

Suatu ketentuan perdagangan yang tidak bertentangan dengan aturan WTO hanya dibuat


bilamana suatu masalah muncul ke permukaan diantara anggota WTO itu sendiri. Dengan demikian, hal yang pertama kali perlu dilakukan dan penting untuk ditanyakan sejak awal adalah apakah usulan skim lisensi ini nantinya akan menghadapi tantangan atau tidak. Skim lisensi hanya diberlakukan untuk kayu impor yang masuk ke Uni Eropa dari negara-negara mitra FLEGT. Persyaratannya disetujui oleh kedua belah pihak secara sukarela dan sifatnya bilateral antara Uni Eropa dan setiap negara mitra FLEGT. Adalah tidak mungkin bahwa suatu negara yang turut dalam perjanjian seperti itu akan menempatkan dirinya untuk bertentangan dengan WTO. Adalah juga tidak jelas, keuntungan apa yang akan diperoleh negara ketiga untuk menentang Uni Eropa yang turut serta dalam perjanjian FLEGT. Dalam hal tidak adanya kepentingan ekonomi baik langsung


Singkat

08 maupun tidak langsung, menjadi diragukan apakah negara ketiga dapat mempertentangkannya dengan aturan WTO. Oleh karena itu sangat tidak mungkin WTO akan melakukan tindakan apapun terhadap hal ini.

melindungi perdagangan yang legal, dan tidak mendorong atau melindungi praktek-praktek ilegal seperti penyelundupan. Demikian pula, Rencana Aksi FLEGT bermaksud untuk memberantas produksi kayu ilegal dan perdagangannya.

Dengan demikian, kemungkinan adanya tantangan sangatlah kecil, bila tidak mau dikatakan tidak ada. Oleh sebab itu, pertanyaan tentang apakah ketentuan-ketentuan yang diberlakukan melalui skim FLEGT ini tidak bertentangan dengan aturan WTO, dalam kenyataannya terlalu dibesar-besarkan.

Menurut Rencana Aksi FLEGT, legalitas produksi kayu dapat ditentukan berdasarkan aturan hukum yang sah dan diterapkan di negara eksportir (lihat Penjelasan Singkat 3), dan rincian sistim ini berlaku dalam perjanjian bilateral (lihat Penjelasan Singkat 5). Jelaslah bahwa ekspor kayu yang tidak memiliki lisensi dari negara mitra FLEGT akan dianggap sebagai penyelundupan kayu ilegal; dan hal ini tidak bertentangan dengan aturan WTO dalam penerapan perjanjian bilateral yang bertujuan untuk memberantas kegiatan ilegal semacam ini.

3. WTO tidak melindungi perdagangan ilegal Untuk melengkapi Rencana Aksi FLEGT, penjelasan singkat ini dapat dianggap sebagai kesesuaian antara skim FLEGT yang diusulkan dengan aturan WTO.

Tony Simons/ICRAF

Sistim perdagangan multilateral WTO didasarkan kepada seperangkat aturan yang disetujui para anggota WTO. Tujuan dari aturan ini adalah untuk menciptakan perdagangan bebas melalui pengurangan tariff secara progresif dan pembatasan kebijakan perlindungan perdagangan lainnya. Sudah barang tentu aturan WTO dirancang untuk

Ketentuan perdagangan yang diusulkan dan bermaksud untuk memberantas produksi kayu ilegal sifatnya sukarela, dan merupakan perjanjian bilateral. Oleh karena itu tidak ada masalah dan bertentangan dengan kebijakan WTO. Tindakan ini akan mempunyai sasaran yang tepat –dilakukan terhadap produk kiriman dan bukan pada negara atau perusahaan tertentu - tujuan akhirnya adalah untuk mencegah aliran perdagangan ilegal, bukan legitimasi.


Penjelasan Singkat FLEGT

Recommend Documents