72 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2011-2031 I. UMUM. Latar belakang disusunnya Rencana Tata Kabupaten Sukoharjo meliputi:
Ruang Wilayah (RTRW)
1. Faktor eksternal. a. Perubahan dan/atau penataan ruang.
penyempurnaan
peraturan
rujukan
sistem
b. Perubahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang dan/atau sektoral dari tingkat provinsi maupun kabupaten yang berdampak pada pengalokasian kegiatan pembangunan yang memerlukan ruang berskala besar. c. Ratifikasi kebijaksanaan global yang mengubah paradigma sistem pembangunan dan pemerintahan serta paradigma perencanaan tata ruang. d. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan Pemerintah Kabupaten/Kota agar menyelaraskan substansi RTRW Kabupaten/Kota dengan ketentuan peraturan Penataan Ruang yang baru maksimal 3 (tiga) tahun. e. Penetapan kawasan andalan Subosukawonosraten dalam RTRWN, adanya Rencana Induk Pengembangan Bandara Internasional Adi Sumarmo Tahun 2009-2018, serta adanya Rencana Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus diakomodir dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo. 2. Faktor internal. a. Rendahnya kualitas RTRW yang dipergunakan untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan, sehingga kurang dapat mengoptimalisasi perkembangan dan pertumbuhan aktivitas sosial ekonomi yang cepat dan dinamis serta kurang diikutinya proses teknis dan prosedur kelembagaan perencanaan tata ruang. b. Terbatasnya pengertian dan komitmen aparatur yang terkait dengan tugas penataan ruang, terutama mengenai fungsi dan kegunaan RTRW dalam pelaksanaan pembangunan mengakibatkan penyusunan RTRW belum sesuai. c. Adanya perubahan atau pergeseran nilai/norma dan tuntutan hidup yang berlaku di dalam masyarakat mengakibatkan berubahnya kepentingan masyarakat yang berpengaruh kuat terhadap penataan ruang. d. Lemahnya kemampuan aparatur yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang mengakibatkan banyaknya ketidaksesuaian antara perencanaan ruang dengan aplikasinya di lapangan.
73 e. Berkembangnya pusat-pusat pelayanan/perekonomian dan permukiman baru yang mempengaruhi pola dan struktur ruang wilayah harus diakomodir dalam suatu rencana tata ruang. f.
Adanya rencana pembangunan jalan tol Solo-Semarang yang akan merubah struktur dan pola pemanfaatan ruang kawasan sekitar jalan tol, terutama koridor interchange yang terletak di Kabupaten Sukoharjo akan sangat mempengaruhi rencana tata ruang Kabupaten Sukoharjo.
g. Adanya rencana pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang juga akan berpengaruh terhadap rencana sistem transportasi. Berdasarkan beberapa faktor tersebut di atas, maka perlu dilakukan evaluasi dan revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo yang diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah. RTRW Kabupaten Sukoharjo memuat rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang yang meliputi: 1) Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang; 2) Struktur ruang wilayah; 3) Pola ruang wilayah; 4) Penetapan kawasan strategis kabupaten; 5) Arahan pemanfaatan ruang wilayah; 6) Pengendalian pemanfaatan ruang; dan 7) Peran masyarakat. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas
74 Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “jalan arteri” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Huruf b Yang dimaksud dengan “jalan kolektor” adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan ratarata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Huruf c Yang dimaksud dengan “jalan lokal” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Yang dimaksud dengan “Bus Rapid Transit (BRT)” adalah sebuah sistem bus yang cepat, nyaman, aman dan tepat waktu dari infrastruktur, kendaraan dan jadwal Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas
75 Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Kawasan sempadan sungai” adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/ kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “Kawasan sekitar mata air” adalah kawasan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “Kawasan sempadan waduk” adalah kawasan di sekeliling waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk. Ayat (5) Yang dimaksud dengan “Ruang terbuka hijau” termasuk di dalamnya hutan kota adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pasal 27 Yang dimaksud dengan “Kawasan cagar budaya” adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan yang bertujuan untuk melindungi atau melestarikan budaya. Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas
76 Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Kawasan rawan bencana longsor” adalah merupakan zona yang labil terhadap gerakan tanah karena faktor kelerangan, struktur tanah, air tanah, vegetasi penutup dan daerah patahan. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “Kawasan rawan bencana banjir” adalah kawasan yang pernah dan kemungkinan dapat mengalami bencana banjir. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “Kawasan rawan bencana angin ribut” adalah kawasan yang pernah dan kemungkinan dapat mengalami bencana angin ribut. Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan “Kawasan industri” adalah tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas
77 Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas
78 Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas Pasal 75 Cukup jelas Pasal 76 Cukup jelas Pasal 77 Cukup jelas
79 Pasal 78 Cukup jelas Pasal 79 Cukup jelas Pasal 80 Cukup jelas Pasal 81 Cukup jelas Pasal 82 Cukup jelas Pasal 83 Cukup jelas Pasal 84 Cukup jelas Pasal 85 Cukup jelas Pasal 86 Cukup jelas Pasal 87 Cukup jelas Pasal 88 Cukup jelas Pasal 89 Cukup jelas Pasal 90 Cukup jelas Pasal 91 Cukup jelas Pasal 92 Cukup jelas Pasal 93 Cukup jelas Pasal 94 Cukup jelas Pasal 95 Cukup jelas Pasal 96 Cukup jelas Pasal 97 Cukup jelas
80 Pasal 98 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 192
