PENINGKATAN PERAN ASESOR,MASTER, DAN LEAD ASESOR KOMPETENSI DALAM PROSES PELAKSANAAN SERTIFIKASI PROFESI ASRIZAL TATANG Ketua Komisi Sertifikasi Disampaikan dalam Taraining Of Trainer (ToT) Asesor , Master, dan Lead Asesor Kompetensi di Salatiga Jateng 18 Oktober 2014
DATA PRIBADI NAMA : ASRIZAL TATANG TEMPAT/TGL LAHIR : SAWAHLUNTO PEKERJAAN : 1. DOSEN POLITEKNIK NEGERI JAKARTA (1983- skrg) 2. Anggota BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (BNSP ) 2011- 2016 3. KETUA KOMISI SERTIFIKASI BNSP 4. KETUA PTUK ASESOR BNSP ALAMAT TELP/HP EMAIL
: PERUM. POLITEKNIK – UI No. 37 Jln MI Ridwan Rais BEJITIMUR DEPOK : 021-7774693 / 08161380135 :
[email protected]
BEBERAPA ISTILAH DAN DEFINISI PBNSP 201 : 2014 Sertifikasi kompetensi kerja Proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
Profesi Bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat
Kompetensi Kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
DEFINISI (PBNSP 201 : 2014) Proses sertifikasi Kegiatan lembaga sertifikasi profesi dalam menentukan bahwa seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi, yang mencakup pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat maupun logo atau penanda (mark).
Persyaratan Sertifikasi Kumpulan persyaratan yang ditentukan, termasuk persyaratan skema sertifikasi yang harus dipenuhi dalam menetapkan atau memelihara sertifikasi.
Pemohon sertifikasi Orang yang telah mendaftar untuk diterima mengikuti proses sertifikasi
Peserta sertifikasi Pemohon sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan dan telah diterima mengikuti proses sertifikasi
DEFINISI (PBNSP 201 : 2014) Asesmen •
Proses penilaian kepada seseorang terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
Uji kompetensi •
Tatacara yang merupakan bagian dari asesmen untuk mengukur kompetensi peserta sertifikasi menggunakan satu atau beberapa cara seperti tertulis, lisan, praktek, dan pengamatan, sebagaimana ditetapkan dalam skema sertifikasi
Banding •
Permintaan oleh pemohon sertifikasi , peserta sertifikasi, atau pemegang sertifikat untuk peninjauan kembali atas keputusan yang telah dibuat oleh lembaga sertifikasi profesi terkait dengan status sertifikasi yang mereka harapkan
Skema sertifikasi •
Paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.
Tantangan Tenaga Kerja Indonesia AEC
WTO
ASEAN ECONOMICS COMMUNITY
2015
+ 130 negara 2020
TIGA PILAR UTAMA PENGEMBANGAN SDM BERBASIS KOMPETENSI INDUSTRI
KKNI SKKNI
LDP
COMPETENCY BASED TRAINING
COMPETENCY BASED ASSESSMENT
BNSP/ LSP
SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL (PP.31/2006, PP.8/2012, PP.23/2004)
KKNI SKKNI
Std.Itl.& Khs
BNSP LSP
DUDI
TENAGA KERJA INDONESIA
S E L E K S I
PROGRAM
PBK
LULUSAN
Sarana/Prasarana Instruktur Biaya Manajemen LEMBAGA PELATIHAN KERJA
LALPK
AKREDITASI AKREDITASI
LEMBAGA KOORDINASI PELATIHAN KERJA NASIONAL
U J K
SERTIFIKASI
NAKER PENGALAMAN
NAKER KOMPETEN
KETERPADUAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI
PENDIDIKAN & PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
MENGEMBANGKAN KOMPETENSI
SERTIFIKASI KOMPETENSI
MEMASTIKAN DAN MEMELIHARA KOMPETENSI
REGISTRASI/ LISENSI PROFESI
MEMASTIKAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN PENERAPAN WAJIB
SKKNI Sertifikasi pendidikan & Pelatihan
LEMBAGA PENDIDIKAN & LEMBAGA PELATIHAN
Sertifikasi kompetensi
Registrasi/lisensi personil
LSP
OTORITAS KOMPETEN
SANDINGAN DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI DAN LSP PENDIDIKAN VOKASI DAN DIKLAT
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
MEMBANGUN KOMPETENSI
MEMASTIKAN DAN MEMELIHARA KOMPETENSI
MERUJUK PADA STANDAR ( SKKNI, SKK KHUSUS, MERUJUK PADA STANDAR ( SKKNI, SKK KHUSUS, SKK INTERNASIONAL ) SKK INTERNASIONAL ) KURIKULUM KOMPETENSI
DAN
SILABUS
BERBASIS SKEMA SERTIFIASI ( KKNI, OKUPASI NASIONAL DAN KLASTER
MODUL LATIH/AJAR BERBASIS KOMPETENSI
PERANGKAT UJI KOMPETENSI (MUK)
SARANA DAN PRASARANA YANG SESUAI DENGAN TUNTUTAN STANDAR KOMPETENSI
TEMPAT UJI KOMPETENSI (ASSESSMENT CENTRE )
GURU/DOSEN/INSTRUKTUR YANG KOMPETEN
ASESOR KOMPETENSI
MANAJEMEN DIKLAT
SURVAILEN /PEMELIHARAAN PEMEGANG SERTIFIKAT
KOMPETENSI
SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI NASIONAL ISO 17024
LSP
6
MEMBENTUK REKOMENDASI
MENUNJUK ASSESSOR 3
7
KOMITE TEKNIK
LAPORAN ASSESSMEN
5
TIM ASSESSOR KOMPETENSI
1
8
ASSESSMEN 4
MENGAJUKAN PERMOHONAN
PESERTA di TUK
SURVAILEN
2 Memilih TUK
PESERTA UJI KOMPETENSI
9
SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA BNSP BNSP Lisensi Pengujian untuk bidang yang belum/tidak ada LSP nya
LSP Perusahaan Lembaga Diklat
Masyarakat
Penilaian
Peserta Uji
ASESMEN Lulus Uji
Memiliki Sertifikat Kompetensi
Pasar Kerja
Siapa yang disertifikasi ?
Apa yang diujikan ?
PESERTA SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA
STANDAR KOMPETENSI KERJA
SKEMA SERTIFIKASI
ASESMEN
PENGUJI
TEMPAT UJI KOMPETENSI
PERANGKAT/MATERI UJI KOMPETENSI
PERKEMBANGAN ASESOR, MASTER. DAN LEAD ASESOR KOMPETENSI TAHUN
ASESOR
MASTER ASESOR
LEAD ASESOR
2006
2.300
60
0
2007
4.000
72
0
2008
6.000
92
0
2009
8.500
94
0
2010
10.000
100
0
2011
11.000
112
18
2012
12.900
110
40
2013
19.052
115
41
2014
SERTIFIKAT KOMPETENSI
2.086.688
BEBERAPA TEMUAN DALAM IMPLEMENTASI PROSES SERTIFIKASI 1.
2.
3. 4.
Dalam pelaksanaan asesmen ditemukan : a. Sebagaian Asesor belum memahami skema sertifikasi yang akan digunakan (bahkan belum pernah melihat skemanya) b. Sebagian Asesor dalam melaksanakan asesmen tidak mengikuti SOP yang telah dibuat LSP c. Sebagian Asesor hanya melakukan isian check list saja tanpa memahami apa yang diisikannya tsb . d. Sebagian Asesor , kemampuan baca SKK masih rendah Dalam pelaksanaan asesmen , pendekatan metode asesmen yang digunakan setiap LSP relatif sama dan belum memperhatikan kondisi dan latar belakang peserta asesmen serta memakan waktu asesmen yang lama Dalam pelaksanaan Pelatihan Asesor masih terdapat para Master Asesor berorientasi pada bagaimana cara mengisi formulir dari pada penyampian pemahaman subtansi proses asesmen Biaya Uji Kompetensi relatif masih mahal
INFRASTRUKTUR SERTIFIKASI KOMPETENSI 1. KETERSEDIAAN STANDAR KOMPETENSI (SKKNI, SKK KHUSUS , SKK INTERNASIONAL ) 2. SKEMA SERTIFIKASI ( KKNI, OKUPASI NASIONAL , KLASTER ) 3. PERANGKAT ASESMEN ( MUK ) 4. LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI ( LSP ) 5. TEMPAT UJI KOMPETENSI ( TUK ) 6. ASESOR KOMPETENSI
Standar Kompetensi Standar Kompetensi: adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jenis standar kompetensi ◦ SKKNI:rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ◦ Standar internasional merupakan standar yang dikembangkan oleh organisasi standardisasi internasional. Standar Internasional dapat diperoleh untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan berlaku di seluruh dunia. ◦ Standar Khusus (Spesifik) merupakan standar yang dikembangkan oleh organisasi otoritas /mempunyai tugas di bidang standardisasi untuk dipergunakan secara khusus (spesifik) dan dipublikasikan secara formal bagi komunitas spesifik atau dalam bentuk jurnal
PEMETAAN KOMPETENSI RMCS SUMBER 40 QUESTIONS ON LABOUR COMPETENCIES
ELEMEN BASC FUNCTION (UNIT KOMPETENSI)
KUK KUK KUK
ELEMEN
KUK KUK
KUK
MAIN PURPOSE
KEY FUNCTION
ELEMEN
MAJOR FUNCTION (FUNGSI UTAMA )
BATASAN VARIABEL + PANDUAN PENILAIAN + KOMPETENSI KUNCI
Regional Model Competency Standards
KUK
KUK
WHAT FOR BASIC FUCTION (UNIT KOMPETENSI)
KUK KUK
ELEMEN
KUK KUK
WHAT NEEDS TO BE DONE, HOW
KUK
ELEMEN
BATASAN VARIABEL + PANDUAN PENILAIAN + KOMPETENSI KUNCI
ELEMEN
19
KUK
PEMETAAN STANDARDISASI KOMPETENSI
F. KUNCI
F. KUNCI
F. KUNCI
F. KUNCI
TUJUAN UTAMA BISNIS F. UTAMA F. UTAMA F. UTAMA
F. KUNCI
F. KUNCI
F. KUNCI
F. KUNCI
Fungsi dasar Fungsi dasar Fungsi dasar Fungsi dasar
KEMASAN SKKNI SKKNI pada setiap kategori, golongan pokok, atau golongan usaha tertentu dapat disusun dalam kemasan sebagai berikut: a. Kualifikasi nasional, dengan mengacu pada jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); b. Jabatan atau okupasi nasional, dengan mengacu pada tugas dan fungsi jabatan atau okupasi; c. Klaster kompetensi, dengan mengacu pada kebutuhan khusus kompetensi tertentu sesuai kebutuhan industri atau organisasi.
SISTEM STANDARDISASI KOMPETENSI KERJA NASIONAL
Tatanan keterkaitan komponen standardisasi kompetensi kerja nasional yang komprehensif dan sinerjik dalam rangka mencapai tujuan standardisasi kompetensi kerja nasional di Indonesia; • • • •
Pemberlakuan Akreditasi LDP Penerapan Standar
UU 13/2003 PP 23/2004 PP 31/2006 PERMENAKERTRANS 5/2012
Pelatihan berbasis kompetensi Lisensi LSP
Sertifikasi Kompetensi
Pengembangan Standar
Harmonisasi Standardisasi
MRA
Kerjasama Notifikasi
Pembinaan dan Pengendalian
SDM Profesional Kompeten Kompetitif
SKEMA SERTIFIKASI • Paket kompetensi (Pengetahuan, Skill dan Sikap Kerja) dan persyaratan spesifik (kriteria sertifikasi, metoda penilaian sertifikasi dan/atau survailen, dan kriteria utk pembekuan dan pecabutan sertifikat) yang berkaitan dengan kategori Kualifikasi leveling atau Jabatan (Okupasi) atau keterampilan tertentu dari seseorang.
JENIS-JENIS SKEMA SERTIFIKASI
Skema Sertifikasi Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia
Skema Sertifikasi Kualifikasi Okupasi Nasional
Skema Sertifikasi berdasar Paket Kompetensi (cluster)
JENIS SKEMA SERTIFIKASI JENIS SKEMA
URAIAN
KKNI
1. Bersifat Nasional 2. Jenjang Kualifikasi terdiri dari 9 Level 3. Setiap Level disusun dengan sejumlah Unit Kompetensi berdasarkan Deskripsi KKNI 4. Ditetapkan oleh Otoritas Kompeten
OKUPASI atau JABATAN NASIONAL
1. Bersifat Nasional 2. Dapat berupa Jabatan Fungsional atau Struktural yang merujuk pada Standar Jabatan Nasional atau Internasional 3. Setiap Jabatan disusun dengan sejumlah Unit Kompetensi yang sesuai dengan Standar Jabatan Nasional atau Internasional 4. Ditetapkan oleh Otoritas Kompeten
KLASTER
1. Bersifat Kebutuhan Industri atau Organisasi Pengguna (lokal) yang bersifat Khusus pada suatu Industri 2. Setiap Klaster disusun dengan sejumlah Unit Kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Industri 3. Ditetapkan oleh Komite Skema LSP bersama Industri Pengguna
Skema Sertifikasi KKNI ( Perpres 08/2012 ) S3
Subspesialis
S2
Spesialis
8
Profesi
7
S1
AHLI
6
D IV
5
D III
TEKNISI/ANALIS
4
D II DI Sekolah Menengah Umum
9
Sekolah Menengah Kejuruan
3 2 1
OPERATOR
DOKUMEN SKEMA SERTIFIKASI Dokumen Skema Sertifikasi memuat : a . Jastifikasi / latarbelakang
b. Ruang Lingkup skema sertifikasi c. Tujuan Sertifikasi d. Acuan Normatif e. Kemasan / Paket Kompetensi Jenis kemasan : KKNI / Okupasi Nasional / Klaster Rincian Unit Kompetensi / Uraian Tugas f. Persyaratan Dasar pemohon sertifikasi g. Hak pemohon sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat – Hak pemohon – Kewajiban pemegang sertifikat h. Biaya Sertifikasi
LANJUTAN........ i. Proses Sertifikasi 1). Persyaratan Pendaftaran 2). Proses Asesmen 3). Proses Uji Kompetensi 4). Keputusan Sertifikasi J. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat k. Pemeliharaan sertifikasi/ survailen l. Proses Sertifikasi Ulang m. Penggunaan Sertifikat n. Banding
PERANGKAT ASESMEN /MUK • Perangkat Asesmen berisikan prosedur, informasi dan instruksi bagi asesor/asesi terkait dengan penggunaan instrumen dan kondisi asesmen • Perangkat Asesmen kompetensi yang digunakan dalam pelaksanaan asesmen kompetensi harus disusun dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja. • Perangkat asesmen dikembangkan oleh masingmasing LSP sesuai pedoman
TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK) Tempat Uji Kompetensi (TUK) adalah • Tempat kerja atau tempat lainnya yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi oleh LSP.
Klasifiksi TUK : • TUK di tempat Kerja • TUK swaktu • TUK Mandiri
LANJUTAN ........ TUK di Tempat Kerja • TUK yang merupakan bagian dari industri dimana proses produksi dilakukan. • TUK di tempat kerja diverifikasi setiap akan digunakan sebagai tempat uji.
TUK Sewaktu • TUK bukan di tempat kerja yang digunakan sebagai tempat uji secara insidentil. • TUK sewaktu diverifikasi setiap akan digunakan sebagai tempat uji.
LANJUTAN ......... TUK Mandiri • TUK mandiri dimiliki oleh lembaga di luar LSP pihak ketiga . • TUK mandiri diverifikasi dan ditetapkan sebagai TUK terverifikasi secara berkala. • TUK mandiri harus mengembangkan dan memelihara sistem manajemen mutu sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman ini.
ASESOR KOMPETENSI Orang yang mempunyai kompetensi dan mendapatkan penugasan resmi untuk melakukan dan memberikan penilaian dalam uji kompetensi yang memerlukan pertimbangan atau pembenaran secara profesional.
Persyaratan Asesor Kompetensi (PBNSP 201: 2014) 1. Kompeten di bidangnya 2. Memahami skema sertifikasi yang relevan; 3. Mampu menerapkan prosedur uji kompetensi dan dokumentasinya; 4. Fasih, secara lisan maupun tertulis, dalam bahasa yang digunakan untuk uji kompetensi; 5. Dapat mengenali setiap benturan kepentingan yang diketahui untuk memastikan bahwa penilaian yang dibuat tidak berpihak.
FUNGSI DAN WEWENANG ASESESOR/MASTER/LEAD ASESOR KOMPETENSI (PBNSP 303 : 2013) URAIAN
FUNGSI Proses
WEWENANG
ASESOR KOMPE TENSI
Melaksanakan Kompetensi
Asesmen Memberikan Rekomendasi hasil asesmen kompetensi
MASTER ASESOR KOMPE TENSI
a. Sebagai Asesor dibidangnya b. Melatih untuk asesor kompetensi c. Mengkaji ulang dan merekomendasikan perbaikan pelaksanaan asesmen, mengembagkan pelatihan asesor dan pengembangan SKK
Melaksanakan asesmen sesuai dengan bidangnya, Mengelola dan Melaksanakan pelatihan asesor kompetensi
LEAD ASESOR KOMPE TENSI
a. Memimpin pengelolaan asesmen b. Melaksanakan asesmen terhadap asesor kompetensi , Master asesor, dan Lead Asesor c. Menjaga konsistensi asesmen asesor kompetensi
Memimpin pengelolaan dan melaksanakan asesmen asesor/Master/Lead Asesor kompetensi, ,menjaga konsistensi asesmen kompetensi
PERSYARATAN ASESOR KOMPETENSI (PBNSP 303 : 2013) URAIAN ASESOR KOMPETENSI
PERSYARATAN DASAR
PERSYARATAN SERTIFIKASI
1. Memahmi Skema Sertifikasi 1. Memenuhi seluruh 2. Memiliki kompetensi di bidang persyaratan dan kondisi teknis. sertifikasi kompetensi asesor 3. Mengikuti pelatihan asesor kompetensi . kompetensi secara lengkap 2. Mengajukan permohonan 4. Telah mempunyai bukti-bukti: sertifikasi kompetensi asesor a. 3 kali merencanakan asesmen. kompetensi (FR. APL 01) b. 3 kali mengembangkan 3. Telah menyatakan kompeten perangkat asesmen. terhadap seluruh KUK pada c. 3 kali melaksanakan asesmen unit-unit kompetensi (simulasi atau riil asesmen asesmen dan melengkapi dibawah supervisi Master bukti-bukti kompetensi asesor). (FR.APL 02). 4. Lulus dalam asesmen/Uji Kompetensi asesor kompetensi. 5. Bersedia mengikuti program surveilan
PERSYARATAN MASTER ASESOR KOMPETENSI (PBNSP 303 :2013) URAIAN MASTER ASESOR KOMPETENSI
PERSYARATAN DASAR 1. 2. 3.
4. 5. 6.
Memahmi Skema Sertifikasi Memiliki kompetensi di bidang teknis. Telah mempunyai sertifikat kompetensi asesor kompetensi dari BNSP 20 kali melaksanakan asesmen atas penugasan LSP atau BNSP. Mengikuti secara lengkap program Pelatihan Master Asesor Kompetensi Telah mempunyai bukti-bukti kompetensi a. 2 kali mengembangkan lingkungan pembelajaran. b. mengembangkan desain pembelajaran 1(satu) klaster program pelatihan master asesor kompetensi sesuai konteks bidangnya (Menggunakan paket-paket pelatihan yang ada dalam rangka memenuhi kebutuhan klien, Mendesain dan mengembangkan program pelatihan, atau Mendesain dan mengembangkan strategi pembelajaran). c. 3 kali tandem menyampaikan materi pembelajaran pelatihan asesor kompetensi dibawah supervisi master asesor.
PERSYARATAN SERTIFIKASI 1.
2.
3.
4. 5.
Memenuhi seluruh persyaratan dan kondisi sertifikasi kompetensi master asesor kompetensi . Mengajukan permohonan sertifikasi kompetensi asesor kompetensi (FR. APL 01) Telah menyatakan kompeten terhadap seluruh KUK pada unitunit kompetensi asesmen dan melengkapi bukti-bukti kompetensi (FR.APL 02). Lulus dalam asesmen Master Asesor Kompetensi. Bersedia mengikuti program surveilan
PERSYARATAN LEAD ASESOR KOMPETENSI URAIAN LEAD ASESOR KOMPETENSI
PERSYARATAN DASAR 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Memahmi Skema Sertifikasi Memiliki kompetensi di bidang teknis. Telah mempunyai sertifikat kompetensi asesor kompetensi dari BNSP 20 kali melaksanakan asesmen atas penugasan LSP atau BNSP. Mengikuti secara lengkap program Pelatihan Lead Asesor Kompetensi Telah mempunyai bukti-bukti kompetensi a. Mengembangkan kebijakan dan prosedur organisasi (minimal: prosedur sertifikasi, prosedur merencanakan asesmen, prosedur mengembangkan perangkat asesmen, prosedur asesmen, prosedur surveilan, prosedur pengembangan skema sertifikasi). b. 3 kali memimpin dan melaksanakan evaluasi asesmen dibawah supervisi lead asesor Kompetensi .
PERSYARATAN SERTIFIKASI 1.
2.
3.
4. 5.
Memenuhi seluruh persyaratan dan kondisi sertifikasi kompetensi master asesor kompetensi . Mengajukan permohonan sertifikasi kompetensi asesor kompetensi (FR. APL 01) Telah menyatakan kompeten terhadap seluruh KUK pada unitunit kompetensi asesmen dan melengkapi bukti-bukti kompetensi (FR.APL 02). Lulus dalam asesmen Lead Asesor Kompetensi. Bersedia mengikuti program surveilan
SERTIFIKAT ASESOR, MASTER, DAN LEAD ASESOR KOMPETENSI (PBNSP 303: 2013) 1.
2.
3.
4. 5.
Peserta yang telah mengikuti proses sertifikasi dan dinyatakan kompeten diberikan sertifikat kompetensi oleh BNSP Asesor/master asesor/lead asesor kompetensi yang telah memiliki sertifikat BNSP dapat memperoleh kartu asesor/master asesor/lead asesor kompetensi yang merupakan tanda/identitas asesor/master asesor/Lead asesor kompetensi yang harus dimiliki/dibawa dalam melaksanakan asesmen. Periode (masa berlaku) sertifikat/kartu asesor kompetensi, master asesor kompetensi dan lead asesor kompetensi adalah tiga tahun. Setelah periode tiga tahun, asesor/master asesor/lead asesor kompetensi harus melakukan sertifikasi ulang. Selama periode masa berlaku sertifikat, asesor/master asesor/lead asesor kompetensi harus mengikuti program surveilan yang dilakukan oleh BNSP . Ketentuan surveilan sesuai skema sertifikasi asesor/master asesor/lead asesor kompetensi yang ditetapkan oleh BNSP.
SURVEILAN ASESOR/MASTER ASESOR/LEAD ASESOR KOMPETENSI 1. SURVAILEN a. Survailen seharusnya bertujuan untuk mengawasi dan memastikan bahwa pelaksanaan asesmen/Uji kompetensi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BNSP. b. Survailen terhadap asesor/master asesor/ lead asesor kompetensi dilaksanakan melalui proses survailen yang dilaksanakan minimal satu tahun sekali. Metode surveilan dapat mencakupi: Uji Profisiensi, Evaluasi rekaman dan portfolio kegiatan sesuai unit kompetensi profesi, Asesmen/Uji Kompetensi kembali, Evaluasi penilaian pemangku kepentingan, dan/atau Witness ditempat kerja. c. Survailen dilaksanakan oleh PTUK yang ditunjuk oleh BNSP bekerjasama dengan LSP terkait, dan/atau oleh LSP lingkup asesor yang dilisensi oleh BNSP.
Lanjutan .... 2.
Pelaporan a.
Pemegang sertifikat asesor kompetensi, master asesor kompetensi dan lead asesor kompetensi harus membuat laporan rekaman kegiatan setiap 6 bulan pada bulan juni dan desember kepada BNSP. b. Laporan dapat dievaluasi sebagai salah satu bukti hasil surveilan.
3. Evaluasi a. Evaluasi seharusnya ditujukan sebagai tidak lanjut dari laporan yang sudah dibuat berupa analisa dan pengkajian terhadap kinerja asesor/master asesor/lead asesor kompetensi sesuai dengan ruang lingkup materi pelaporan. b. Hasil evaluasi berupa rekomendasi terhadap asesor/master asesor/lead asesor kompetensi yang dimonitor terkait dengan peninjauan terhadap kelayakan asesor/master asesor/lead asesor kompetensi dalam melaksanakan tugasnya.
MEKANISME PERPANJANGAN SERTIFIKAT ASESOR KOMPETENSI MELALUI PROSES RCC ATAU UPGRADE URAIAN
PERSYARATAN DASAR
PERPABJANG ASESOR /MASTER/ LEAD ASESOR KOMPETENSI MELALUI RCC ( UTK STANDAR TAA KE TAA )
a.
PERPANJANGAN ASESOR KOMPETENSI MELALUI UPGRADE ( UTK STANDAR BSZ atau MET AS KE TAA )
a.
b. c. d.
b.
c. d.
PROSES EVALUASI
Menyerahkan Copy sertifikat asesor kompetensi Mengajukan permohonan perpanjangan ( APL 01 ) Mengisi asesmen mandiri (APL 02 ) Menyerahkan bukti penugasan sebagai asesor
a.
Menyerahkan Copy sertifikat asesor kompetensi Mengikuti training asesor untuk unit POA dan DAT Lulus training POA dan DAT Membuat POA dan DAT untuk satu unit kompetensi
a. b.
b.
c.
Dokumen ajuan dievaluasi oleh Master atau Lead Asesor Memiliki bukti hasil survaelen ( hasil Uji Profisisnsi dengan nilai diatas passing grade atau bentuk lain )
Mengajukan permohonan (APL 01) Menyatakan kompeten untuk ( asesmen mandiri ) utk POA dan DAT Dokumen di evaluasi oleh Master Asesor/Lead Asesor kompetensi
PROSES SERTIFIKASI ( PBNSP 201:2014) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PROSES PENDAFTARAN PROSES ASESMEN PROSES UJI KOMPETENSI KEPUTUSAN SERTIFIKASI PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT PROSES SERTIFIKASI ULANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT, DAN LOGO BANDING ATAS KEPUTUSAN SERTIFIKASI KELUHAN
ASESMEN Proses penilaian (pengumpulan bukti) kepada seseorang terhadap pemenuhan persyaratan (standar atau kriteria ) yang ditetapkan dalam skema sertifikasi. Bukti-bukti
Kriteria
Competency-Based Assessment (CBA)
• Proses pengumpulan buktibukti dan membuat keputusankeputusan tentang apakah kandidat mencapai atau tidak kompetensi. • criterion referenced or standards-based assessment.
Criterion referenced Evidence-based Participatory
PRINSIP - PRINSIP ASESMEN (1) Valid, bahwa pelaksanaan sertifikasi kompetensi pada dasarnya melakukan penilaian berdasarkan bukti-bukti yang terkini dan asli. (2) Reliabel, bahwa pelaksanaan sertifikasi kompetensi harus bersifat konsisten, dapat menghasilkan kesimpulan yang sama walaupun dilakukan pada waktu, tempat dan asesor yang berbeda. (3) Fleksibel, bahwa pelaksanaan sertifikasi kompetensi dilakukan dengan metoda yang disesuaikan dengan kondisi peserta dan tempat uji kompetensi . (4) Adil, bahwa pelaksanaan sertifikasi kompetensi dalam penilaiannya tidak boleh membedakan / diskriminasi terhadap peserta, memberikan perlakuan yang sama sesuai dengan prosedur dan tidak melihat peserta datang dari kelompok /golongan mana peserta berasal .
Di dalam pelaksanaan sertifikasi, maka harus menjaga ketidakberpihakan, kerahasiaan dan keamanan.
ASESMEN BERBASIS KOMPETENSI 1. 2. 3. 4.
Fokus pada hasil Penilaian bersifat individual Tidak ada nilai presentase Tidak ada perbandingan dengan hasil individu lain 5. Semua standar (persyaratan) harus dipenuhi 6. Proses berkelanjutan (mengarahkan pada pengembangan dan penilaian lebih lanjut
7. Penilaian hanya dibuat “kompeten” dan “belum kompeten”
PROSES SERTIFIKASI KOMPETENSI ( PBNSP 201:2014) PENDAFTARAN SERTIFIKASI
TELAAH BERKAS PENDAFTARAN N
? Y
PESERTA SERTIFIKASI
PROSES ASESMEN K
? BK
PROSES UJI KOMPETENSI K
?
SERTIFIKAT KOMPETENSI BK
TRAINING / OJT / OST
BUKTI • suatu bahan yang dikumpulkan dalam rangka membuktikan pencapaian kompetensi asesi sebagaimana dipersyaratkan unit/sejumlah unit standar kompetensi
SUMBER BUKTI Untuk dapat memilih metoda penilaian yang paling efektif dan sesuai , penilai harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai berbagai sumber bukti kinerja : a. Multipenilai b. Kinerja di tempat kerja c. Serangkaian tugas khusus/proyek/penugasan d. Pertanyaan e. Bukti historis
JENIS BUKTI 1. BUKTI LANGSUNG , Merupakan Bukti yang memberikan informasi jelas mengenai kinerja orang yang dinilai. Bentuk bukti ini : a. Produk kinerja aktual b. Hasil observasi kinerja ( Dalam kondisi sebanarnya atau pada kondisi disimulasikan ) 2. BUKTI TIDAK LANGSUNG , Memberi Penilai informasi mengenai induvidu yang dinilai . bukti ini diambil dari bentuk : a. Referensi dan surat validasi b. Foto pekerjaan yg telah diselesaikan c. Rekaman audio d. Piala atau piagam e. Surat dari pelanggan / rekan kerja f. Catatan produksi g. Catatan pelatihan
Lanjuatan ... 3. BUKTI TAMBAHAN / PENDUKUNG , Merupakan bukti tambahan terhdap bukti langsung contoh bukti ini : pertanyaan dan jawaban jawab, rekaman kerja, rekaman pelatihan
MENCOCOKAN BUKTI DENGAN STANDAR Penilaian Kompetensi Pekerjaan
Khusus dibuat untuk menghasilkan bukti
Pengetahuan /pemahaman , misalnya pertanyaan lisan atau tertulis
Test kinerja, misalnya test keterampilan/ praktek , proyek
Bukti kejadian alami
Sampel kerja di tempat kerja
Kegiatan yang berlang sung di tempat kerja MULAI DI SINI Bergeraklah ke kiri jika tidak mungkin
PERATURAN BUKTI 1. Valid Semua bukti yang terkumpul memenuhi kriteria yang terdapat pada acuan pembanding (benchmark). Contoh : – memperhatikan elemen dan kriteria unjuk kerja – merefleksikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan sebagaimana dikemukakan oleh unit kompetensi terkait – memperlihatkan penggunaan sebagaimana dikemukakan pada batasan variabel – mendemonstrasikan kinerja keterampilan dan pengetahuan yang digunakan, baik pada kondisi kerja real ataupun simulasi 2. Terkini (Current) Bukti yang dikumpulkan adalah bukti terkini . Contoh – mendemonstrasikan keterampilan dan pengetahuan terkini asesi – memenuhi standar keterkinian
PERATURAN BUKTI (LANJUTAN) 3. Otentik (authentic) Bukti yang dikumpulkan adalah milik asesi sendiri . Contoh : – asesi pernah mengerjakan pekerjaan dimaksud – dapat diakui/diverifikasi 4. Memadai (Sufficient) Semua bukti dinyatakan cukup memenuhi kriteria yang terdapat pada acuan pembanding (benchmark). Contoh : – mendemonstrasikan kompetensi setiap saat – mendemonstrasikan kompetensi secara berulang – tidak berkurang kemampuan/persyaratan bahasa, literasi, numerasi
METODE ASESMEN 1.
Kegiatan asesmen terstruktur, sebagai contoh : – – – –
2.
Mengajukan pertanyaan, sebagai contoh : – – – – – –
3.
simulasi / bermain peran (role play) berbagai proyek bebagai presentasi berbagai lembar aktifitas pertanyaan tertulis, interview / wawancara asesmen mandiri pertanyaan lisan kuesioner ujian lisan atau ujian tertulis
Portofolio, sebagai contoh: – – – – –
koleksi contoh kerja yang dikumpulkan oleh asesi produk dengan dokumentasi yang mendukung bukti sejarah jurnal / buku catatan kerja informasi tentang pengalaman hidup
LANJUTAN.... 4. 5.
Meninjau produk-produk, sebagai contoh :
– produk sebagai hasil kerja suatu proyek – contoh/produk-produk hasil kerja
Umpan balik dari pihak ketiga, misalnya :
– – – –
testimoni/laporan dari pemilik perusahaan/supervisor bukti sebagai peserta pelatihan pencapaian otentik sebelumnya interview dengan atasan, supervisor, atau sesama rekan kerja
6. Instrumen yang dikembangkan dari metode asesmen untuk digunakan sebagai pengumpulan bukti, misalnya: – pengukuran profil kinerja – templates/proformas – pertanyaan spesifik atau kegiatan – ceklis observasi – ceklis evaluasi contoh kerja – bahan asesmen mandiri
