Peningkatan Pendidikan Dosen Dalam Rangka Tri Darma Perguruan Tinggi Menyongsong Era Pasar Bebas

Peningkatan Pendidikan Dosen Dalam Rangka Tri Darma Perguruan Tinggi Menyongsong Era Pasar Bebas Sunarmi Fakultas Hukum Bagian Hukum Keperdataan Universitas Sumatera Utara

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Era perdagangan bebas yang mulai berlangsung pada tahun 2003 akan membawa dampak yang besar pada berbagai bidang kehidupan masyarakat ; sosial budaya, politik maupun ekonomi. Dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 – 2004 Pembangunan Bidang pendidikan disebutkan bahwa pada awal abad XXI ini, dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar. Tantangan pertama, sebagai akibat krisis dari ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai Kedua, untuk mengantisipasi era global dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partispasi masyarakat. Era perdagangan bebas, selain menimbulkan tantangan, juga akan memberikan peluang yang baru. Dalam rangka menghadapi kendala, tantangan dan meraih peluang yang ada, kualitas Sumber Daya Manusia harus segera ditingkatkan, baik untuk tenaga profesional untuk penerapan IPTEK maupun tenaga ahli yang berkemampuan untuk mengembangkan IPTEK. Sasaran IPTEK pada PJPT II dirumuskan sebagai berikut : tercapainya kemampuan nasional dalam pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan IPTEK yang dibutuhkan bagi peningkatan kesejahteraan, kemampuan peradaban serta ketangguhan dan daya saing bangsa yang diperlukan untuk memacu pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menuju masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri serta sejahtera, yang dilandasi nilai spritual, moral dan etik, berdasarkan nilai luhur budaya bangsa serta nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam rangka untuk mencapai sasaran IPTEK tersebut, sektor yang perlu dibenahi adalah bidang pendidikan khususnya pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi menghasilkan berbagai macam jenis hasil pendidikan yang sangat diperluklan bagi pembangunan. 1 e-USU Repository ©2004 Universitas Sumatera Utara

Program pendidikan diploma menghasilkan lulusan yang menguasai ketrampilan penerapan iptek. Program sarjana menghasilkan tenaga ahli yang mempunyai kemampuan penguasaan iptek sehingga menerapkan dan/atau mengembangkan iptek. Pada saat ini juga masih dihadapkan pada beberapa masalah yang menonjol yaitu : 1) Masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan; 2) Masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan; 3) Masih lemahnya manajemen pendidikan, di samping belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalngan akademisi. Ketimpangan pemerataan pendidikan juga terjadi antar wilayah geografis yaitu antara perkotaan dan pedesaan, serta antara kawasan timur Indonesia (KTI) dan kawasan barat Indonesia (KBI), dan antar tingkat pendapatan penduduk ataupun antar gender. Universitas Sumatera Utara sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri terkemuka di Indonesia juga menghadapi tantangan dan permasalahan yang sama yang perlu pembenahan diri sejak awal. Untuk itu dalam rangka menghadapi tantangan, kendala, dan peluang, USU telah menetapkan visinya yaitu : 1. Komitmen penuh untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. 2. Sebagai pusat pendidikan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas 3. Sebagai pusat penelitian mampu mengembangkan IPTEK dan Seni 4. Sebagai pusat pengabdian masyarakat berperan untuk pusat konsultasi dan rujukan bagi dunia usaha. MISI : Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat selaras dengan cita-cita pendirian USU yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan membina masyarakat ilmiah yang sehat serta meningkatkan USU dalam membina masyarakat khususnya masyarakat pedesaan melalui peningkatan IPTEKS dan mengamalkannya sesuai dengan Sumber Daya manusia yang berkualitas. Sejalan dengan VISI dan MISI USU di atas, Fakultas hukum USU sejak awal telah berusaha meningkatkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusianya terutama Staf Pengajar sebagai pilar utama pendidikan baik dalam jenjang pendidikan S2 maupun S3. Profil atau jenjang Strata Pendidikan Staf Pengajar yang berstatus PNS (127) ditambah dengan Staf Pengajar yang belum PNS tetapi sudah dan sedang tugas belajar di PPs USU dengan status “ikatan kerja” di Fakultas Hukum USU adalah sebagai berikut : Jenjang Pendidikan S1 S2 S3 69 53 5

Tugas Belajar S2 S3 15 17

Jumlah 159

Dari data di atas diketahui bahwa Staf Pengajar dengan jenjang pendidikan S1 tinggal 69 atau 54, 33 %, S2 sebanyak 53 atau 41, 73 % dan S3 sebanyak 5 atau 3, 94 %. Staf Pengajar berstatus Guru Besar 10 atau 7, 87 %.1 Melihat perkembangan tingkat pendidikan Staf Pengajar di atas diketahui bahwa terdapat kesenjangan yang cukup besar antara Staf Pengajar yang berpendidikan S3, Guru Besar dibandingkan dengan yang berpendidikan S2 dan S1. Apalagi bagi Guru Besar, 1

Pidato Dekan Fak. Hukum USU dalam Dies Natalis Ke 48 Fakultas Hukum USU, Hari Sabtu, tanggal 12 Januari 2002.

2 e-USU Repository ©2004 Universitas Sumatera Utara

rata-rata sudah berusia lanjut dan mendekati usia pensiun. Kondisi ini tentu perlu dipikirkan sejak dini dengan cara meningkatkan pendidikan Staf Pengajar yang berpendidikan S2 untuk mencapai ke jenjang pendidikan S3. Namun terdapat keengganan di antara para Staf Pengajar muda untuk mengikuti jenjang pendidikan S3. Ada banyak faktor yang menyebabkan kondisi seperti ini.

B. PERMASALAHAN 1. Bagaimanakah Fakultas Hukum USU mempersiapkan Sumber Daya Manusianya khususnya peningkatan pendidikan Staf Pengajar dalam menghadapi Era Perdagangan bebas. 2. Apa hambatan dan usaha yang harus dilakukan Fakultas Hukum USU dalam meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar bagi para mahasiswanya untuk mempersiapkan tamatannya menghadapi persaingan di era perdagangan bebas.

BAB II

PEMBAHASAN A. SUMBER DAYA MANUSIA Dalam menghadapi era perdagangan bebas, ada tiga aspek penting yang perlu diperhatikan yaitu : 1. Modal 2. Tehnologi 3. Sumber Daya Manusia Ditinjau dari ketiga aspek di atas, Indonesia jauh ketinggalan dibandingkan dari negaranegara maju. Apalagi di bidang aspek sumber daya manusia. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, maka SDM yang dimiliki oleh Indonesia secara rata-rata masih lebih rendah dibandingkan dengan Amerika, Jepang, Korea Selatan bahkan Malaysia. Kualitas SDM pada hakikatnya merupakan produk dari lembaga pendidikan dan pelatihan serta dari proses pengalaman bekerja. Untuk mendapatkan kualitas SDM yang bermutu tinggi, diperlukan lembaga pendidikan dan pelatihan yang bermutu tinggi pula, disertai proses mendapatkan pengalaman bekerja pada badan usaha yang memiliki tehnologi maju dan manajemen yang baik. Cakupan yang dikehendaki tentunya bersifat menyeluruh yaitu pendidikan, pelatihan dan pengalaman dari yang paling sederhana hingga yang paling rumit, dari yang bersifat tehnis hingga yang bersifat manajerial, dan dari pendidikan dasar hingga ke pendidikan tinggi. Perguruan Tinggi sebagai “dapur” tempat mencetak SDM perlu melakukan langkah strategis agar dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi dan mampu bersaing di pasar bebas. Menurut Hikmahanto Juwana, pendidikan tinggi di Indonesia lebih bersifat akademik. Sehingga perkuliahan yang dilakukan lebih menitik beratkan pada aspek teori. Berbeda dengan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, pendidikan tinggi lebih menitik beratkan pada profesionalitas. Lulusan perguruan tinggi di Amerika Serikat diarahkan 3 e-USU Repository ©2004 Universitas Sumatera Utara

untuk mampu menerapkan disiplin ilmu yang dimilikinya. Dengan demikian lulusannya lebih menguasai praktek keilmuan itu di lapangan. Kondisi ini melahirkan kualitas SDM yang beragam. Pengertian kualitas SDM dalam hal ini berkaitan dengan kehalian atau skill (ketrampilan) yang dimiliki SDM. Dalam hal ini terdapat 3 persepsi yaitu : 1. Mereka yang berasal dari lulusan perguruan tinggi yang telah punya nama memiliki potensi keahlian yang lebih baik dibandingkan mereka yang berasal dari perguruan tinggi yang belum terkenal. 2. Mereka yang berkesempatan memperoleh pendidikan tinggi di luar negeri, khususnya di negara-negara maju, pada umumnya memiliki potensi kehalian yang lebih baik dari rekan-rekannya lulusan dalam negeri. 3. Semakin lama seseorang meninggalkan bangku pendidikan tinggi, semakin jauh pula ia dari dunia ilmiah mutakhir, sehingga dapat dikatakan ia semakin tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas, perguruan tinggi dituntut untuk mempunyai staf pengajar bukan hanya cukup dari segi jumlah tetapi yang lebih penting adalah kualitas tenaga pengajar tersebut. Tenaga pengajar yang mampu menciptakan lulusan yang berkualitas adalah tenaga pengajar yang memiliki tingkat pendidikan minimal S2. Hal ini dimaksudkan agar tenaga lulusannya mampu menguasai teknologi dan menerapkan manajemen yang mutakhir dalam kegiatan produksi dan jasa. Kemampuan tersebut tidak terbatas pada kemampuan menghadapi atau menjalankan teknologi yang datang dari luar negeri, melainkan mampu menciptakan produk-produk baru yang lebih unggul teknologinya dan lebih murah harganya. Bila selama ini SDM kita baru sampai pada taraf penggunaan teknologi yang disediakan oleh luar negeri, maka diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita harus mampu menciptakan alat-alat produksi yang dapat menghasilkan mutu serta kegunaan barang dan jasa yang mampu bersaing dengan barang-barang dan jasa dari luar negeri. Keseluruhannya itu membutuhkan kerja keras dari semua pihak khususnya tenaga pengajar perguruan tinggi sebagai ujung tombak yang secara langsung akan berhadapan dengan para mahasiswanya. Persoalan pokok yang perlu dipikirkan adalah bahwa kualitas staf pengajar perguruan tinggi di Idonesia juga masih rendah. Masih banyak tenaga pengajar yang masih memiliki jejang pendidikan S1, belum mau membuka diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, belum pandai memanfaatkan tehnologi sebagai alat bantu di dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dan didalam proses belajar mengajar, belum tertarik untuk melakukan kegiatan penelitian dan penulisan karya ilmiah. Persoalan rendahnya kualitas tenaga pengajar perguruan tinggi merupakan salah satu aspek dari keseluruhan aspek yang lain seperti kualitas manajemen pendidikan, kelengkapan sarana dan prasarana, serta kegiatan penting yang lainnya yaitu penelitian, pengembangan yang berhubungan dengan dunia usaha, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan lembaga-lembaga pendidikan dan profesi di luar negeri dan didalam negeri dan hal-hal lain yang berdampak pada kualitas lulusan. Dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga pengajar maka diupayakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan antara lain, peningkatan kesejahteraan bagi dosen, insentif bagi tenaga pengajar yang aktif dalam kegiatan ilmiah, sejumlah dana untuk pembelian bukubuku teks, majalah ilmiah terbaru, revisi modul setiap tahun, laboratorium beserta


peralatannya yang memadai, bengkel-bengkel kerja modern, fasilitas internet dan lain sebagainya. Kesluruhannya itu tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Sumatera Utara 1996 – 2005 disebutkan tentang kekuatan, kelemahan internal, peluang dan tantangan yaitu : KEKUATAN INTERNAL : • Terdapat 1.626 tenaga dosen dengan nisbah terhadap mahasiswa; • 46, 5% dosen telah berkualifikasi S2/S3 • Sejumlah dosen memiliki pengalaman mengajar, meneliti dan bekerja di lembaga yang relevan di luar USU; • Terdapat 1.176 tenaga administrasi dengan nisbah terhadap mahasiswa 1 berbanding 17; • IP mahasiswa meningkat dari 15,5% dengan IP rata-rata di atas 3 pada tahun 1993/1994 menjadi 23% pada tahun 1995/1996; • Jumlah alumni yang telah dihasilkan lebih dari 48.000 dengan pertambahan sekitar 4.000 pertahun; • Tersedia lahan kampus seluas 96 Ha; • Memiliki lahan kebun percobaan seluas 650 Ha; • Memiliki koleksi sumber daya informasi ilmiah dalam bentuk buku, jurnal dan bahan-bahan elektronik sebanyak 366.393 item atau 87.460 judul dengan pertambahan sekitar 15.000 item setahun; • Nisbah mahasiswa terhadap item 15,3 berbanding 1 dan nisbah mahasiswa terhadap judul 3,6 berbanding 1; • Pengelolaan dan pelayanan telah menggunakan sistem jaringan terintegrasi berbasis komputer; • Tersedia akses ke sumberdaya informasi lainnya termasuk perpustakaan melalui internet; • Informasi manajemen tersedia yang dikelola secara sentral; • Memiliki 10 fakultas (Kedokteran, Hukum, Pertanian, Teknik, Ekonomi, Kedokteran Gigi, Sastra, ISIP, MIPA, Kesehatan Masyarakat), 90 Program Studi; • Mengasuh dan menawarkan 8 program magister dan 2 program doktor; • Memiliki 7 pusat penelitian; • Telah menghasilkan sejumlah penelitian bertaraf nasional (RUT,HB); • Berhasil mengimplementasikan kepedulian sosial USU terhadap masyarakat; • Pembinaan pedesaan dilakukan secara berkelanjutan bekerjasama dengan PEMDA, Pemerintah Pusat dan instansi lainnya; • Memiliki 12 unit penunjang. KELEMAHAN : • 62,2% tenaga dosen masih berada pada jabatan fungsional Lektor Madya ke bawah (Gol III); • Jumlah dosen yang berpendidikan pascasarjana belum merata dengan baik antar fakultas-fakultas; • Bekerja secara penuh di dalam kampus belum menjadi kebiasaan bagi sebagian dosen;


• • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Belum teroptimalkannya tenaga dosen yang sudah mengikuti pendidikan pasca sarjana dalam kegiatan universitas secara keseluruhan; Tingkat kesejahteraan dosen masih sangat rendah; Hanya 24,7% tenaga administrasi yang memiliki latar bel;akang pendidikan diploma dan sarjana; Tingkat kesejahteraan tenaga daministrasi yang masih rendah; Lahan pengembangan sarana akademik sarana akademik untuk peningkatan daya tampung sesuai dengan proyeksi APK mahasiswa pada tahun 2020 diperkirakan akan meningkat sekitar 300% sudah tidak tersedia; Perlatan Lab, yang dimiliki sekarang sebagian telah rusak dan ketinggalan jaman; Luas gedung perpustakaan masih kurang; Sarana dan prasarana untuk jaringan komputer kampus dan peralatannya, lab. Diagnostik Kesehatan, Lab. Terpadu Ilmu-ilmu Pertanian, Lab. Kajian Seni dan Pertunjukan, Lab Terpadu Ilmu-ilmu Dasar, Lab. Rekayas Teknik Sipil dan Lab. Bahasa belum seluruhnya tersedia; Fasilitas olahraga untuk cabang renang belum tersedia; Jumlah judul jurnal internasional yang dilanggan belum memadai; Informasi biliografis belum dapat diakses melalui jaringan kampus dan internet; Hasil penelitian dan karya ilmiah dosen yang diterbitkan belum dapat disebarluaskan secara elektronik; Belum memiliki sistem informasi manajemen terpadu (SIM PT); Jaringan komputer terpadu untuk kampus belum sepenuhnya dapat dibangun; Penyelenggaraan administrasi yang menjadi kewenangan setiap biro belum berjalan secara optimal; Pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang kelancaran tugas masih tergolong rendah; Jurusan/ps/bagian sebagai pusat sumber daya untuk bidang ilmu belum dapat berkembang secara optimal; Jurusan/ps/bagian belum berperan secara penuh dalam sistem perencanaan dan belum memiliki sumber alokasi anggaran operasional yang belum memadai; Komunikasi dalam tingkat universitas belum berjalan secara optimal; Standarisasi fasilistas sarana dan prasarana jurusan/ps/bagian belum ada; Sumberdaya informasi ilmiah untuk mendorong lahirnya produk penelitian yang unggul dari mahasiswa program pascasarjana masih belum memadai; Belum seluruh fasilitas lab. Yang dimiliki USU dapat mendukung rencana pembukaan program studi baru; Penelitian belum sepenuhnya dapat didukung oleh fasilitas lab yang ada; Penggunaan internet untuk komunikasi ilmiah di kalangan peneliti masih rendah; Jurnal penelitian masih dalam proses akreditasi dan belum dipecah ke dalam kelompok bidang ilmu; Lembaga belum sepenuhnya berhasil menjual kemampuan sumberdaya yang dimiliki; Penerapan teknologi tepat guna untuk masyarakat pedesaan belum terlaksana secara optimal;


• • • •

Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa masih bersifat pengerahan tenaga; Belum semua unit penunjang memiliki kinerja yang baik; Standar satuan belanja permahasiswa masih sangat rendah; Penetapan besar SPP mahasiswa secara merata, tidak secara proporsional.

PELUANG • Peningkatan kepercayaan terhadap USU dari masyarakat semakin meningkat; • Peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang berusia 19 – 24 tahun; • Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap lulusan perguruan tinggi; • Peningkatan kebutuhan masyarakat untuk jasa konsultasi dan penelitian; • Peningkatan jumlah program studi pascasarjana di dalam negeri; • Perkembangan teknologi informasi yang mempersingkat waktu dalam komunikasi dan penyebaran informasi bagi civitas akademika; • Adanya dukungan yang positif dari Pemda Sumut; • Dukungan moril masyarakat Sumut untuk perkembangan dan kemajuan USU • Adanya dukungan dari Dewan Penyantun dan Ikatan Alumni USU; • Profinsi Sumut memiliki potensi dalam perkembangan dan penanaman modal untuk usaha dan industri; • Tersedianya unit-unit informasi baik di dalam maupun di luar negeri; • Perkembangan sistem akses dan temu balik; • Tersedianya perusahaan swasta yang bergerak dalam pengembangan perangkat lunak sistem informasi manajemen; • Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat; • Kemungkinan untuk merekayasa ulang organsisasi USU sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan; • Adanya kesempatan untuk membuka program studi baru; • Pemberian otonomi pengelolaan perguruan tinggi yang semakin besar dari pemerintah; • Terbukanya kesempatan untuk bekerjasama dengan institusi lain; • Kemungkinan kerjasama yang lebih luas dengan Pemda, dunia usaha, industri dan orang tua mahasiswa untuk meningkatkan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat; • Meningkatkan kinerja unit-unit kerja untuk menjual produk yang dapat meningkatkan sumber pendanaan; • Kemungkinan untuk membuka unit-unit usaha yang dibutuhkan oleh warga USU di dalam kampus untuk meningkatkan sumber pendanaan.

TANTANGAN • Tuntutan terhadap kualifikasi lulusan untuk bekerja di sektor modern semakin meningkat; • Persaingan untuk mendapatkan kesempatan kerja bagi lulusan semakin ketat; • Minat terhadap program studi tertentu bisa menurun;


•

Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan pada program perguruan tinggi swasta; • Peningkatan kondisi ekonomi masyarakat memperbesar peluang untuk belajar ke luar negeri; • Persaingan dengan pakar asing yang melakukan kegiatan profesinya di Indonesia; • Tawaran bagi dosen untuk bekerja di luar kampus; • Penambahan tenaga dosen dan pegawai yang sukar karena kebijakan zero growth; • Dana USU yang sangat terbatas untuk pembangunan sarana dan prasaran; • Tuntutan penyandang dana untuk penggunaan sarana dan prasarana yang efisien; • Prioritas pemerintah untuk pengembangan Kawasan Timur Indonesia; • Urusan perizinan untuk memperoleh perluasan lahan kampus diperkirakan membutuhkan waktu yang relatif lama; • Belum membudayanya dunia usaha menginvestasikan dana di perguruan tinggi; • Mahalnya biaya permintaan informasi/artikel ilmiah ke negara maju; • Tidak semua informasi elektronik dapat diperoleh secara Cuma-Cuma; • Perubahan teknologi yang semakin cepat menjadikan perangkat teknologi yang telah dimiliki cepat usang; • Tuntutan masyarakat akan peran yang lebih besar dalam memajukan daerah Sumut pada khususnya dan Indonesia pada umumnya; • Peraturan perundangan dapat membatasi gerak pengembangan organisasi; • Berdirinya DAN untuk mengevaluasi kinerja perguruan tinggi; • Keterlibatan masyarakat luas dalam pendanaaan menuntut manajemen keuangan dan mutu kinerja yang menunjukan keberhasilan; • Keterbatasan dalam otonomi pengelolaan dana; • Peningkatan biaya pendidikan dapat menggeser kedudukan masyarakat berpenghasilan rendah. Keseluruhan kekuatan internal, kelemahan internal, peluang dan tantangan selanjutnya akan di ramu menjadi suatu rencana dalam penataan sistem akademik yang profesional yang akan menghasilakan lulusan yang berkualitas. Fakultas Hukum USU dalam mengahadapi era perdagangan bebas yang dimulai sejak tahun 2003 telah mengupayakan untuk melakukan peningkatan kualitas tenaga pengajarnya dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga pengajarnya untuk meningkatkan jenjang pendidikannya sampai ketingkat doktoral. Fakultas Hukum USU sejak dini menyadari bahwa peningkatan kualitas lulusanya hanya dapat dicapai dengan peningkatan kualitas tenaga pengajar yang profesional. Namun sayangnya masih banyak tenaga pengajar yang masih dalam jenjang pendidikan S1. Keengganan beberapa tenaga pengajar untuk meningkatkan jenjang pendidikannya disebabkan antara lain dana yang dibutuhkan relaitf besar, waktu yang tersedia sangat kurang karena beberapa tenaga pengajar juga bekerja di luar kampus untuk mencari tambahan gaji yang kurang memadai sehingga jika harus bersekolah kembali mereka harus rela melepaskan pekerjaanya di luar kampus. Hal yang lain adalah setelah selesai mengikuti pendidikan ternyata fakultas kurang menghargai jerih payah selama mengikuti program pendidikan S2/S3. Beberapa tenaga pengajar yang berkualifikasi S2/S3 kurang


dilibatkan dalam menentukan kebijakan yang akan dilakukan oleh fakultas. Kondisi ini merupakan hambatan yang perlu segera dicari pemecahannya. Erman Radjaguguk menyebutkan bahwa fungsi utama seorang dosen adalah bagaimana mengembangkan dan memelihara keahlian di bidang mana dosen tersebut mengajar, dalam usaha untuk mengalihkan keahlian tersebut kepada para mahasiswanya. Keakademisian mencakup semua aktivitas dimana dosen memerlukannya untuk memelihara dan mengembangkan keahlian. Kegiatan ini dapat dalam berbagai bentuk, umpamanya, penelitian dan penulisan untuk publikasi, menyarankan materi kuliah yang baru, memonitor perkembangan terakhir bidang hukum yang digelutinya, berpartisipasi dalam kegiatan yang profesional, konsultasi untuk kantor konsultan hukum, atau sematamata berfikir. Tidak ada rumus tunggal untuk kombinasi kegiatan-kegiatan tersebut. Namun demikian seorang dosen secara berkala harus mengerjakan beberapa kegiatan itu, untuk menjadi dosen yang efektif. Di samping riset dan menulis artikel, ada baiknya dosen pada masa luangnya bekerja pada kantor konsultan hukum, pengacara, ksntor pemerintah dan pengadilan, Hal ini akan membuat dosen mampu mengangkat hal-hal yang aktual dalam praktek, berdasarkan pengalamannya sendiri, ke dalam kelas pada waktu ia memberikan kuliah.

B. PENINGKATAN KUALITAS BELAJAR MENGAJAR Dalam Propenas tahun 2000 – 2004 dalam Program pendidikan tinggi disebutkan bahwa kegiatan pokok di bidsng penataan sistem pendidikan tingi mencakup : 1. meningkatkan otonomi manajemen agar kreativitas, keaslian (ingenuity) dan produktivitas akademika dapat menghasilkan kualitas kinerja yang tinggi, yang akan dilakukan dengan memberi kewenangan yang lebih besar pada perguruan tinggi untuk mengelola sumber daya yang dimiliki, baik fisik, finansial, maupun sumber daya manusia, termasuk kurikulumnya; 2. meningkatkan mekanisme kerjasama yang jelas antara perguruan tinggi dan masyarakat pengguna hasil perguruan tinggi tentang pemanfaatan sumber daya dalam proses pelaksanaan kegiatan fungsional dan kualitas kinerja perguruan tinggi; 3. meningkatkan kualitas sistem akreditasi di lingkungan pendidikan tinggi yang dilaksanakan secara teratur, efisien dan efektif; 4. menyusun peraturan perundang-undangan untuk menertibkan lembaga pemberi/penerbit gelar dan jabatan akademik; dan 5. meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melakukan evaluasi diri untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, kinerja staf, dan perencanaan pengembangan perguruan tinggi. Dalam rangka meningkatkan kualitas belajar mengajar maka kegiatan pokok di bidang peningkatan kualitas dan relevansi adalah : 1) menyesuaikan program studi dengan perkembangan kebutuhan pembangunan nasional; 2) meningkatkan kualitas tenaga pengajar dengan jalan meningkatkan proporsi yang berpendidikan pascasarjana; 3) meningkatkan kualitas fasilitas laboratorium beserta peralatannya, buku-buku, dan jurnal ilmiah; serta


4) menyempurnakan kurikulum yang sejalan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan, baik di tingkat lokal maupun nasional untuk menghadapi persaingan global. Erman Radjaguguk menyatakan bahwa globalisasi, implikasinya bagi pendidikan hukum adalah pembaruan kurikulum fakultas hukum. Adalah perlu bagi fakultas hukum di Indonesia untuk mengembangkan mata kuliah yang cakupannya internasional, studi perbandingan dan hukum internasional sebagai mata kuliah pilihan. Dengan demikian, mahasiswa mendapat pengetahuan tentang perkembangan eksternal dan bagaimana kedudukan dan peranan negaranya dalam dalam keadaan tersebut. Belajar perbandingan hukum akan melahirkan idea bahwa mungkin ada beberapa alternatif memecahkan masalah-masalah hukum yang kita hadapi. Tentu harus diingat pemecahan masalah tersebut tetap mencerminkan tradisi dan budaya masing-masing masyarakat. Perluasan pengajaran hukum internasional publik dan privat serta studi perbandingan hukum menjadi penting. Tambah luas globalisasi ekonomi, tambah besar tekanan atau keperluan untuk terciptanya harmonissi hukum dari berbagai negara. Fakultas hukum tidak diharapkan untuk mengajarkan hukum asing, tetapi fakultas hukum dapat mengembangkan kurikulum yang akan membantu mahasiswa mendapatkan pengertian tentang sejarah dan perkembangan budaya hukum lain. Dimensi dasar yang lain untuk mendukung studi perbandingan hukum adalah pengertian akan adanya budaya yang berbeda-beda dari berbagai bangsa dan penguasaan bahasa. Untuk itu hendaknya mahasiswa di samping menguasai bahasa Inggris, juga menguasai bahasa asing lainnya seperti Jepang, Cina, Korea, Belanda, Jerman, Perancis atau Arab. Fakultas hukum harus mengkombinasikan atau menghubungkan teori hukum dan praktek hukum. Team pengajar perlu terdiri dari dosen yang memberikan hukum dalam teori dan praktisi yang memberikan hukum dalam praktek. Di Indonesia, perbedaan jarak antara akademisi dan profesi hukum semakin lebar. Akibatnya sebagian besar sarjana hukum yang dihasilkan oleh fakultas-fakultas hukum penuh dengan teori, normatif, doctrinal dan diskriptif. Perlu kiranya fakultas hukum mewajibkan mahasiswanya untuk mengikuti metode penelitian empiris. Dalam pendidikan hukum untuk melahirkan sarjana hukum yang berkompeten, setidaknya ada 10 kehalian generik yang harus dimiliki : • problem solving • legal analysis and reasoning • legal research • factul investigation • oral and written communication • counseling • negotiation • understanding of tha procedures of litigation and alternative dispute resolution • organizing and managing legal work, and recognizing and resolving ethical dillemas. Selanjutnya Erman Radjaguguk menyebutkan bahwa berhasilnya pendidikan hukum melahirkan sarjana hukum ysng baik bergantung juga kepada metode perkuliahan. Perlu di dengar persepsi mahasiswa tentang proses belajar mengajar yang dilakukan oleh dosen yang dilakukan dalam bentuk pengisian lembar evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar dosen mengathui kelemahan dan kelebihannya dalam mata kuliah yang diberikannya.


Kemudian harus juga dikuasai disiplin bidang ilmu lain untuk memperkaya wawasan mahasiswa dalam bidang ilmu yang ditekuninya.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN A. KESIMPULAN 1. Dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia khususnya peningkatan kualitas staf pengajarnya/dosen, Fakultas Hukum USU memberikan kesempatan seluasluasnya bagi staf pengajar yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Namun sayangnya hal ini kurang dimanfaatkan oleh sebahagian staf pengajar karena alasan biaya, waktu dan manfaat yang akan diperolehnya. 2. Untuk meningkatkan kualitas lulusannya, Fakultas Hukum USU telah melakukan pembenahan dalam proses belajar mengajar dengan cara meningkatkan kualitas staf pengajar, meningkatkan fasilitas belajar mengajar. Namun hal ini belum mencukupi, karena masih banyak fasilitas yang lain yang belum dipenuhi dalam persiapan belajar mengajar. B. SARAN 1. Agar kualitas lulusannya mampu berkompetisi di era perdagangan bebas, maka metode perkuliahan hendaknya disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan global antara lain pemakaian modul, peningkatan teori dan praktek, penggunaan teknologi seperti OHP, in focus, dan lain-lain. 2. Pembenahan dari aspek manajemen dalam perekrutan baik tenaga pengajar maupun staf administrasi, sistem penggajian dan pemberian insentif bagi mereka yang melaksanakan tugasnya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA Juwana, Hikmahanto, Kuliah Hukum Kontrak Bisnis dan Teori Hukum, Program Pasca Sarjana, tanggal 18 dan 19 Oktober 2002. Propenas tahun 2000 - 2004 Radjaguguk, Erman, Globalisasi Hukum Dan Kemajuan Teknologi : Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Dan Pembangunan Hukum Indonesia, diasmpaikan dalam pidato dies natalis Universitas Sumatera Utara ke 44 Medan, 20 Nopember 2001. Renstra USU Tahun 1996 - 2005 Warasih, Esmi, Pembinaan Sum,ber Daya Manusia, Makalah disampaiakan pada Rapat Kerja mengenai sistem pendidikan tinggi hukum yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 29 Oktober 1994.


Peningkatan Pendidikan Dosen Dalam Rangka Tri Darma Perguruan Tinggi Menyongsong Era Pasar Bebas

Recommend Documents