PENINGKATAN KETAHANAN ENERGI MELALUI EFISIENSI PENERANGAN JALAN UMUM. M. Indra al Irsyad dan Abdul Rivai

Topik Utama PENINGKATAN KETAHANAN ENERGI MELALUI EFISIENSI PENERANGAN JALAN UMUM M. Indra al Irsyad dan Abdul Rivai Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistirikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi [email protected]

SARI Penghematan energi semakin berperan dalam mendukung ketahanan energi nasional. Pada draft Kebijakan Energi Nasional, konsumsi energi ditargetkan turun 23% di 2050 dari tren konsumsi listrik saat ini. Pencapaian target tersebut memerlukan penghematan secara menyeluruh di semua sektor termasuk di penerangan jalan umum (PJU). Artikel ini mencoba mengestimasi manfaat penghematan energi di PJU melalui 3 strategi utama yaitu meterisasi, penggunaan lampu hemat energi dan PJU pintar. Analisis menggunakan data hasil survei di 5 kota yang kemudian diasumsikan sebagai nilai rata-rata nasional. Potensi penghematan energi di PJU mencapai 69% dari konsumsi awal di 2011 sebesar 3.140 GWh menjadi 974 GWh. Artikel ini merekomendasikan penghematan energi di PJU dilakukan oleh energy service company (ESCO) melalui skema kerja sama daerah. Pemilihan ESCO sebagai mitra kerjasama didasarkan pada penawaran rasio manfaat per biaya tertinggi. Kata kunci : energy service company, potensi penghematan, rasio manfaat per biaya, strategi, survei

1. PENDAHULUAN Program konservasi energi menjadi prioritas dalam menjamin ketahanan energi nasional. Permintaan energi listrik yang terus naik tidak bisa diimbangi oleh pertumbuhan infrastruktur tenaga listrik. Untuk itu, pemerintah mencanangkan program demand side management (DSM) yang bertujuan untuk mengefisiensikan pemakaian energi di berbagai sektor. Keberadaan program ini dipertegas dengan Instruksi Presiden yang diterbitkan pada tahun 1982 melalui Inpres No. 8 Tahun 1982 yang kemudian disempurnakan dengan Keppres No. 43 Tahun 1991 tentang Konservasi Energi, Inpres No. 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi, PP No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi dan Inpres No. 2

66

Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air. Di tahun 2012, pemerintah kembali menyemangatkan konservasi energi melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik. Salah satu potensi penghematan energi berasal dari pemakaian listrik di penerangan jalan umum (PJU) yang memiliki total daya terpasang 865 MVA [1]. Gambar 1 menunjukkan pemakaian listrik PJU rata-rata di tahun 2010 adalah 2,85% dari konsumsi listrik di tiap provinsi. Namun, permasalahan lain yang lebih penting adalah sifat PJU yang bekerja dimalam hari sehingga menambah beban puncak rata-rata sebesar 4,95% sebagaimana pada Gambar 1. Penghematan energi di PJU tidak hanya

M&E, Vol. 12, No. 3, September 2014

Topik Utama

Gambar 1. Persentase konsumsi listrik dan kapasitas PJU di berbagai wilayah [1] mengurangi beban puncak namun juga pelaksanaannya yang lebih mudah dilakukan secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Data Perusahaan Listrik Negara (PLN) di 2010 menunjukkan adanya 127.054 sistem PJU dimana teknologi sistem PJU tersebut relatif sama sehingga langkah penghematan energi yang diperlukan juga sama. Sebaliknya, konservasi energi di industri, yang selama ini selalu menjadi prioritas pemerintah, membutuhkan langkah yang spesifik untuk setiap industri sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang lebih dalam melakukan audit energi. Pengelolaan PJU telah banyak dilakukan di dalam negeri([2], [3], [4], [5]) dan beberapa diantaranya fokus pada penghematan energi ([6],[7],[8]). Tulisan ini bertujuan melanjutkan analisis yang telah ada dengan mengestimasi dampak penghematan energi di PJU terhadap ketahanan energi nasional. Bagian selanjutnya akan menjelaskan berbagai strategi penghematan energi di PJU. Bagian hasil analisa menghitung potensi penghematan yang didapat bila strategi tersebut diterapkan secara nasional. Pada bagian diskusi kebijakan dijelaskan kebijakan skema pendanaan yang diperlukan agar strategi penghematan energi di PJU dapat dilaksanakan.

2. STRATEGI PENGHEMATAN ENERGI Strategi penghematan energi di PJU hanya dapat dilaksanakan pada PJU dengan kWh meter. Penghematan energi pada PJU tanpa meter atau biasa disebut PJU abonemen tidak memberi keuntungan apapun untuk pemerintah daerah sebab tagihan listriknya bersifat tetap dengan perhitungan pada Tabel 1. Implikasi dari perhitungan tagihan pada Tabel 1 adalah lampu merkuri 125 W akan dikategorikan sebagai lampu 500 W yang kemudian dikali periode nyala dan tarif tenaga listrik (TTL) yang berlaku pada bulan tersebut. Perhitungan ini akan tetap sama walau ada penggantian lampu dengan daya berbeda ataupun ada pemadaman lampu. Pada Tabel 1, program meterisasi PJU abonemen akan menurunkan tagihan listrik PJU abonemen antara 50% hingga 90%. Meterisasi perlu menata jaringan PJU ke dalam jalur PJU tersendiri sehingga membutuhkan investasi panel, kabel jaringan dan biaya penyambungan kembali. Akan tetapi, program meterisasi mendapat tantangan dari PLN yang mempunyai permasalahan dengan sambungan PJU ilegal yang dilakukan oleh masyarakat yang merupakan rugi jaringan bagi PLN. Masyarakat

Peningkatan Ketahanan Energi Melalui Efisiensi PJU ; M. Indra al Irsyad dan Abdul Rivai

67

Topik Utama Tabel 1. No

Kategori daya lampu pada PJU abonemen ([9],[10])

Daya Lampu

Tagihan Daya

A. Jenis Lampu Pijar 1 25 W – 50 W 2 > 50 W – 100 W 3 > 100 W – 200 W 4 > 200 W – 300 W 5 > 300 W – 400 W 6 > 400 W – 500 W 7 > 500 W – 600 W 8 > 600 W – 700 W 9 > 700 W – 800 W 10 > 800 W – 900 W 11 > 900 W – 1.000 W B. Jenis Lampu Pelepas Gas 1 10 W – 50 W 2 > 50 W – 100 W 3 > 100 W – 250 W 4 >250 W – 500 W

selama ini membayar pajak penerangan jalan (PPJ) sehingga merasa berhak memasang PJU ke tiang PLN tanpa perlu melapor terlebih dahulu. Akibatnya, PLN mempertahankan keberadaan PJU abonemen dan skema pengkelompokan daya lampu menjadi lebih besar sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 untuk menginternalisasikan konsumsi listrik PJU ilegal yang tidak dapat dicatat pemakaian dayanya ke dalam tagihan listrik PJU resmi. Bagi pemerintah pusat, dampak PJU abonemen adalah pelaporan pemakaian listrik PJU yang salah oleh PLN yang berakibat pada kesalahan perhitungan subsidi listrik. Penghematan biaya listrik dari meterisasi kemudian perlu digunakan untuk program penggunaan teknologi lampu hemat energi seperti lampu light emiiting diode (LED), high pressure sodium (HPS) extra output dan induksi dengan spesifikasi suhu warna 4000 - 5000 oK dan tingkat ketahanan lumen lampu yang tinggi. Teknologi lampu baru tersebut mempunyai tingkat efikasi tinggi sehingga tingkat cahaya yang disampaikan relatif sama walaupun daya lampu baru lebih rendah sebagaimana

68

Selisih Dari Daya Sebenarnya

Periode Tagihan

50 VA 100 VA 200 VA 300 VA 400 VA 500 VA 600 VA 700 VA 800 VA 900 VA 1.000 VA

50% - 0% 50% - 0% 50% - 0% 33% - 0% 25% - 0% 20% - 0% 17% - 0% 14% - 0% 13% - 0% 11% - 0% 10% - 0%

12,5 jam x 30 hari 12,5 jam x 30 hari 12,5 jam x 30 hari 12,5 jam x 30 hari 12,5 jam x 30 hari 12,5 jam x 30 hari 12,5 jam x 30 hari 12,5 jam x 30 hari 12,5 jam x 30 hari 12,5 jam x 30 hari 12,5 jam x 30 hari

100 VA 200 VA 500 VA 1.000 VA

90% - 50% 75% - 50% 80% - 50% 75% - 50%

12,5 jam x 30 hari 12,5 jam x 30 hari 12,5 jam x 30 hari 12,5 jam x 30 hari

diilustrasikan pada Gambar 2. Sebagai contoh adalah penggantian lampu HPS 250 W dengan lampu induksi 120 W akan menghemat pemakaian daya sebesar 569 kWh/ tahun/ unit lampu sementara tingkat cahaya berdasarkan pengukuran dilapangan justru mengalami peningkatan dari 40 lux menjadi 92 lux. Penggantian lampu hemat energi tersebut perlu disertai dengan penggantian perlengkapan luminer lainnya yang hemat energi yaitu [5]: a. Penggunaan reflektor yang mempunyai light output ratio (LOR) minimal 80%; b. Rumah lampu/ kompartemen yang kedap debu dan air yaitu yang memiliki indek proteksi minimal IP66; c. Penggunaan ballast elektronik efisiensi tinggi akan mengurangi rugi daya dari 50 W (jika menggunakan ballast magnetik) menjadi 10 W; d. Pemasangan kapasitor pengkompensasi rugi daya pada setiap lampu yang sesuai standar IEC 1048 dan IEC 1049 untuk mendapatkan faktor daya lampu minimal 0,85.


Topik Utama

Gambar 2. Penghematan energi dari penggantian lampu hemat energi

Strategi penghematan energi selanjutnya adalah teknologi PJU pintar atau smart street lighting system([11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18]). PJU pintar merupakan implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 13/2012 [19]. Pasal 6 Ayat 1 peraturan tersebut mensyaratkan pengoperasian bersifat adaptif yaitu menyala 100% pada 18.00 - 24.00 dan kemudian menyala 50% pada 24.00-05.40 kecuali terjadi kondisi cuaca buruk dan adanya event hari tertentu. Tanpa adanya teknologi PJU pintar, pemerintah daerah cenderung mematikan 1 lampu diantara 2 lampu sebagaimana yang terjadi saat ini pada jalan tol lingkar luar Jakarta (JOR) (Gambar 3). Kondisi ini menyebabkan distribusi cahaya tidak rata (efek zebra cross) sehingga mata pengemudi menjadi cepat lelah [20].

Gambar 3. PJU mati diantara 2 lampu PJU nyala

PJU pintar dapat dipandang juga sebagai sumber energi cadangan. Pada saat terjadi krisis tenaga listrik di waktu beban puncak maka jumlah pemakaian energi di PJU dapat dikurangi seketika melalui peredupan lampu. Gambar 4 memperlihatkan proses penghematan energi yang didapat dari peredupan lampu. Nilai dan periode peredupan bisa diatur sesuai kebutuhan. Pada Gambar 4, lampu LED 120 W diatur untuk menyala penuh pada 17.30 - 20.00. Pada 20.00 - 22.00, lampu kemudian diredupkan menjadi 85% daya nominal untuk menurunkan pemakaian energi dari 122 W menjadi 102 W. Besarnya penghematan energi ditandai dengan area berwarna merah muda yaitu sebesar 1,9 kWh/hari atau 690,6 kWh/ tahun/ lampu. Peredupan sebesar 50% menyebabkan tingkat pencahayaan di bawah tingkat cahaya lampu lama (HPS 250 W) tetapi tingkat pencahayaan tersebut masih memenuhi persyaratan minimum yaitu 11 lux [21]. Selain itu, perbandingan tingkat cahaya pada suhu warna lampu yang berbeda perlu dikali dengan scotopic/ photopic ratio ([22],[23]) . Rasio S/P ini untuk mengkompensasi perbedaan antara tingkat cahaya yang dibaca alat ukur dan yang dilihat oleh mata biasa. Nilai rasio untuk lampu LED adalah 1,62 - 1,96 sedangkan untuk lampu HPS adalah 0,4 1,14[22]. Dampak negatif lain dari peredupan adalah penurunan faktor daya. Faktor daya yang


69

Topik Utama dan (9) akan menghasilkan penurunan konsumsi energi dari 2.782 GWh/tahun (L1) menjadi 1.298 GWh/tahun (L 2 ). Penghematan tambahan berasal dari proses peredupan menggunakan PJU pintar dengan persamaan (10), (11) dan (12) sehingga konsumsi listrik menjadi 974 GWh/ tahun (L3). Bila dibandingkan dengan konsumsi listrik PJU pada 2011 sebesar 3.140 GWh (L0) [1], penghematan energi dari 3 strategi ini mencapai 69%. Potensi penghematan energi tersebut lebih besar daripada target total penghematan energi listrik di draft Kebijakan Energi Nasional (KEN) yaitu 23% dari skenario business as usual (BAU) 2.710 TWh menjadi 2.100 TWh di 2050 [26].

5. DISKUSI KEBIJAKAN PENDANAAN Pelaksanaan 3 strategi tersebut mendapat tantangan selain dari PLN sebagaimana dijelaskan sebelumnya namun juga pendanaan dan sumber daya manusia (SDM). Namun, beberapa kota seperti Jogyakarta dan Denpasar telah berhasil melakukan tahap 1 yaitu meterisasi dan mulai melakukan tahap ke 2 yaitu penggunaan lampu hemat energi. Terkait

pendanaan, kemampuan tiap pemerintah daerah berbeda-beda namun Kementerian Keuangan telah menyediakan pendanaan konservasi energi di PJU [8]. Sumber pendanaan ini belum menyelesaikan permasalahan kedua yaitu SDM khususnya resiko mutasi yang tinggi dan latar pendidikan yang tidak sesuai sebagaimana umum terjadi di pemerintahan daerah. Untuk itu, pengelolaan PJU yang efisien perlu melibatkan pihak swasta. Investasi penghematan energi oleh pihak lain telah banyak dilakukan melalui skema Energy Service Company (ESCO) yaitu ESCO membiayai semua yang diperlukan dan selanjutnya ESCO mengambil sebagian penghematan biaya energi selama beberapa waktu sebagaimana pada Gambar 7. Dengan skema ini, apabila penghematan energi yang didapat rendah/ tidak ada maka menjadi resiko ESCO. Selama kerjasama, ESCO bertanggung jawab memelihara dan mengoperasikan peralatan konservasi energi. Skema ini telah umum digunakan untuk sektor swasta namun belum banyak digunakan untuk sektor pemerintah.

Tabel 2. Estimasi jumlah lampu > 400W

250W

150W

< 125W

Total

PJU Abonemen

98.719

279.377

245.625

142.931

766.651

PJU Meter

211.065

597.320

525.156

305.592

1.639.133

Total Lampu

309.784

876.697

770.781

448.523

2.405.784

Tabel 3. Skenario penggantian lampu Daya lampu lama yang boros energi (W) 400

Daya lampu baru yang hemat energi (W) 250

250

125

150–125

70


73

Topik Utama tabel 4. Ilustrasi skema ESCO untuk PJU ESCO I A. Kondisi Awal Konsumsi Listrik (kWh/bulan) B. Evaluasi Pemilihan ESCO Penawaran Penghematan Listrik (kWh/bulan) Konsumsi Listrik Akhir (kWh/bulan) Periode Kerjasama (tahun) Total Manfaat (kWh) Penawaran Bagian Penghematan Untuk ESCO (%) Tahun I Penawaran Bagian Penghematan Untuk ESCO (%) Tahun II Penawaran Bagian Penghematan Untuk ESCO (%) Tahun III Penawaran Bagian Penghematan Untuk ESCO (%) Tahun IV Penawaran Bagian Penghematan Untuk ESCO (%) Tahun V Penawaran Total Bagian Penghematan Untuk ESCO (kWh) Manfaat bagian Pemda (kWh) Konsumsi Listrik selama 5 tahun (kWh) Total Biaya (kWh) Rasio Manfaat Pemda/ Biaya C. Evaluasi Pelaksanaan Penghematan rata-rata Tahun I (kWh/bulan) Penghematan rata-rata Tahun II (kWh/bulan) Penghematan rata-rata Tahun III (kWh/bulan) Penghematan rata-rata Tahun IV (kWh/bulan) Penghematan rata-rata Tahun V (kWh/bulan) Realisasi Bagian Penghematan Untuk ESCO Tahun I (kWh) Realisasi Bagian Penghematan Untuk ESCO Tahun II (kWh) Realisasi Bagian Penghematan Untuk ESCO Tahun III (kWh) Realisasi Bagian Penghematan Untuk ESCO Tahun IV (kWh) Realisasi Bagian Penghematan Untuk ESCO Tahun V (kWh) Total Realisasi Bagian Penghematan Untuk ESCO (kWh) Pembayaran Listrik setelah Konservasi Energi (kWh) Total Realisasi Biaya dengan Konservasi Energi (kWh) Total Realisasi Biaya tanpa Konservasi Energi (kWh) Penghematan Netto (kWh)

pemakaian energi di PJU berarti penambahan suplai listrik di beban puncak untuk menjaga ketahanan energi nasional. Penghematan energi di PJU harus dimulai dengan program meterisasi yang akan merevisi statistik kapasitas terpasang PJU 865 MVA menjadi 635 MVA. Meterisasi sebenarnya tidak mengurangi pemakaian listrik di PJU namun

ESCO II

ESCO III

100

100

100

40 60 5 2.400 10 10 10 10 10 240 2.160 3.600 3.840 0,56

60 40 5 3.600 80 80 80 50 50 2.448 1.152 2.400 4.848 0,24

60 40 5 3.600 90 90 50 40 40 2.232 1.368 2.400 4.632 0,30

40 30 50 50 50 48 60 60 60 228 3.360 3.588 6.000 2.412

akan mengurangi tagihan listrik yang harus dibayar pemerintah daerah. Meterisasi membuat tagihan listrik sesuai dengan pemakaian sebenarnya yaitu dari 3.140 GWh di 2011 menjadi 2.782 GWh atau turun 11%. Akibatnya, pemerintah daerah mempunyai insentif untuk melakukan penghematan energi. Langkah selanjutnya adalah penggunaan lampu dan perlengkapan luminer yang hemat energi.


75

Topik Utama Potensi penghematan sebesar 53% sehingga konsumsi listrik PJU menjadi 1.298 GWh. Penghematan energi PJU dapat dioptimalkan dengan teknologi PJU pintar yang mampu meredupkan lampu hingga 50% nyala pada 00.00 - 06.00 sehingga konsumsi listrik menjadi 974 GWh. Estimasi total potensi penghematan mencapai 69%. Pencapaian potensi penghematan tersebut memerlukan keterlibatan pihak swasta. Sayangnya, kerjasama daerah dengan swasta dalam penghematan energi masih minim dan bermasalah dengan BPK. Permasalahan tersebut lebih dikarenakan pemerintah daerah tidak mengikuti peraturan yang ada yaitu harus melalui proses lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009. Selanjutnya, penelitian ini mengusulkan agar kerjasama tersebut menggunakan skema energy service company (ESCO) yang akan investasi penghematan energi dan kemudian mengambil sebagian manfaat penghematan tersebut selama periode kerjasama. Pemenang lelang adalah ESCO yang memberikan penawaran rasio manfaat per biaya tertinggi. Manfaat adalah penghematan biaya listrik bagian pemerintah daerah selama kerjasama sedangkan biaya adalah biaya listrik yang masih harus dibayar dan bagian penghematan biaya listrik yang menjadi hak ESCO. DAFTAR PUSTAKA [1] PT PLN (Persero), 2012, PLN Statistics 2011,Jakarta. [2] Purnawati, D, 2012, Formulasi Kebijakan Pengalokasian Anggaran (Earmarked) Pajak Penerangan Jalan untuk Penerangan Jalan Umum di Kota Depok, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Indonesia, Depok. [3] Indrakusuma, A.W., 2011, Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang, Skripsi Fakultas Ekonomi - Universitas Diponegoro, Semarang.

76

[4]

Lubis, Y.A., 2010, Pengaruh Anggaran Pemerintah Kota Medan di Bidang Taman dan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Terhadap Keindahan Kota, Tesis Program Pasca Sarjana - Universitas Negeri Medan, Medan. [5] Putri, N.T., Kamil, I., dan Ramadian, D., 2012, Perancangan Standar Penilaian Kinerja Pemeliharaan Lampu Jalan Berdasarkan Key Performance Indicators (KPI'S) (Studi Kasus di Kota Padang). Jurnal Optimasi Sistem Industri, Vol. 11, No.2 - hal. 225-234. [6] Badan Litbang ESDM, 2012, Policy Paper 2012: Penghematan Energi di Penerangan Jalan Umum, Kementerian ESDM, Jakarta. [7] Al Irsyad, M.I., Wintolo, M., dan Hartono, 2010, Penghematan Energi Penerangan Jalan Umum DKI Jakarta: Survei, Potensi dan Keekonomian. Majalah Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan, Vol. 9, No. 2, Jakarta. [8] Badan Kebijakan Fiskal, 2013, Desain Mekanisme Pembiayaan Lampu Penerangan Jalan Umum Hemat Energi LED untuk Pemerintah Daerah. Kementerian Keuangan, Jakarta. [9] PLN, 2003, Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 335.K/010/DIR/2003 tentang Penetapan Harga Jual dan Biaya Pelayanan Tenaga Listrik Yang Terkait dengan Tarif Dasar Listrik 2004, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Jakarta. [10] PLN, 2003, Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 024.E/012/DIR/2003 tentang Instalasi Penerangan Jalan dan Fasilitas Umum Lainnya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Jakarta [11] Simhas, D. & Popovici, C., 2013, A Smart Grid Application - Street Lighting Management System, University of Politehnica of Bucharest Scientific Bulletin, Series C, Vol. 75, Issue 1, ISSN 1454-234x. [12] Jing, C., Ren, L., & Gu, D. 2010. Geographical Routing for WSN of Street Lighting Monitoring and Control System.


Topik Utama

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

Proceeding of 2010 International Conference on Computer Design And Applications, pp. V3-235 - V3-238, 25 - 27 June, 2010. Caponetto, R., Dongola, G., Fortuna, L., Riscica, N. & Zufacchi, D., 2008, Power Consumption Reduction in a Remote Controlled Street Lighting System. Proceeding of SPEEDAM 2008, International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, pp. 428 - 433, 11 - 13 June, 2008. Yue, W., Changhong, S., Xianghong, Z. & Wei, Y., 2010, Design of New Intelligent Street Light Control System. Proceeding of 8th IEEE International Conference on Control and Automation (ICCA), pp. 1423 - 1427, 9 - 11 June, 2010. Mendalka, M., Gadaj, M., Kulas, L., & Nyka K. 2010. WSN for Intelligent Street Lighting System. Proceeding of the 2nd International Conference on Information Technology, ICIT 2010, Gdansk, Poland, 28 - 30 June, 2010. Popa, M. & Marcu, A., 2012, A Solution for Street Lighting in Smart Cities. Carpathian Journal of Electronic and Computer Engineering 5, 91-96. Bjelland, E., Krisoffersen, T., 2005, Intelligent street lighting in Oslo, Norway. Paper 067, Proceedings of the Sixth International Conference on Energy Efficient Lighting, Shanghai, China. Chung, H.S.H., Ho, N.M., Hui, S.Y.R., Mai, W.Z., 2005, Case Study of a Highly Reliable Dimmable Road Lighting System with Intelligent Remote Control, Proceedings of the 11th European Conference on Power Electronics and Applications, EPE 2005, Dresden, Germany. Menteri ESDM, 2012, Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik. Kementerian ESDM, Jakarta. Papagiannis, G., Papadopoulos, T., Dovas, C., Tsiamitros, D., Dokopoulos, P., 2005, A PLC Based Energy Consumption

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28] [29]

Management System-power Line Performance Analysis: Field Tests and Simulation Results, Proceedings of the 2005 IEEE St. Petersburg PowerTech Conference, St. Petersburg, Russia. Badan Standarisasi Nasional (BSN), 2008, Standar Nasional Indonesia (SNI) 7391:2008 tentang Spesifikasi Penerangan Jalan di Kawasan Perkotaan. Jakarta. Berman, S.W., 1992, Energy Efficiency Consequences of Scotopic Sensitivity. Journal of the Illuminating Engineering Society Vol. 21, Issue 1, pp. 3-14. International Commission on Illumination (CIE), 2010, CIE 191:2010 Recommended System for Mesopic Photometry Based on Visual Performance. Vienna: CIE. Foote, J., dan Woods, E., 2012, Smart Street Lighting LEDs, Communications Equipment, and Network Management Software for Public Outdoor Lighting: Market Analysis and Forecasts, Research Report - Pike Research, Navigat Consulting Inc. Al Irsyad, M.I., Berlian, A., dan Emo, S., 2014, Efektifitas Penerangan Jalan Umum (PJU) Pintar Dalam Penghematan Energi. Prosiding e-Indonesia Initiatives (eII) Forum ke X/2014 - Konferensi dan Temu Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Indonesia, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB, Bandung, 24 - 25 Juni 2014. Tumiran, 2014, Energi untuk Membangun Bangsa, Materi paparan pada Forum Perencanaan P3TKEBTKE 2014, Purwakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta. Menteri Dalam Negeri, 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah. Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.


77

PENINGKATAN KETAHANAN ENERGI MELALUI EFISIENSI PENERANGAN JALAN UMUM. M. Indra al Irsyad dan Abdul Rivai

Recommend Documents