ANALISIS POTENSI PENGHEMATAN ENERGI PENERANGAN JALAN UMUM KOTA SURAKARTA DAN KOTA BANDUNG

Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan Vol. 13 No. 1 Juni 2014 : 1 – 14

ISSN 1978-2365

ANALISIS POTENSI PENGHEMATAN ENERGI PENERANGAN JALAN UMUM KOTA SURAKARTA DAN KOTA BANDUNG ENERGY SAVING POTENTIAL ANALYSIS FOR STREET LIGHTING SYSTEMS IN BANDUNG AND SURAKARTA CITIES Akbar Berlian, M. Indra Al Irsyad, Sarimin Emo, Pungut Widyanto, Tweeda Augusta, Muhammad Aman Puslitbangtek Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Jl. Ciledug Raya Kav. 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan [email protected] Abstrak Penghematan energi di penerangan jalan umum (PJU) tidak hanya membantu pemerintah pusat dalam pengelolaan energi nasional namun juga menghemat anggaran pemerintah daerah untuk tagihan listrik PJU. Tulisan ini bertujuan menganalisis permasalahan dalam pengelolaan penerangan jalan umum (PJU) dalam menghemat pemakaian energi dengan studi kasus di Kota Surakarta dan Bandung. Analisis dilakukan dengan data sekunder berupa tagihan listrik serta data primer berupa pengukuran dan pengamatan langsung di lapangan.Permasalahan utama yang ditemukan adalah system tagihan PJU abonemen dan penggunaan tarif yang tidak sesuai.Solusi yang perlu dilakukan adalah meterisasi PJU abonemen yang berpotensi menurunkan tagihan listrik PJU abonemen hingga 73,15%. Permasalahan kedua adalah penggunaan lampu PJU teknologi lama yang berpotensi digantikan oleh teknologi lampu efisiensi tinggi untuk menurunkan konsumsi listrik hingga 50%. Permasalan terakhir adalah kesalahan tagihan listrik oleh PLN yang dapat diatasi dengan teknologi PJU pintar. Teknologi ini juga mampu meredupkan lampu yang berakibat pada pengurangan daya 30% saat kepadatan lalu lintas berkurang. Kata kunci: audit energi, PJU abonemen, PJU pintar

Abstract Saving energy consumption on street lighting is not only helping central government on national energy management but also reducing local government budget for street lighting electricity bill. This paper aims to analyze challenges faced on street lighting management in order to reduce energy consumption with case study on Surakarta and Bandung cities. Analysis has been done on secondary data especially electricity bills and also primary data based on field observation and measurement. The main problem found is unmetered street lighting bill scheme and inappropriate tariff. The solution needed is to install power meter on unmetered street lighting that could reduce unmetered street lighting energy bill into 73.15%. The second problem is old-inefficient lamp technology that could be replaced by new-efficient lamp technology that potentially reduces energy consumption into 50%. The last problem is inaccurate electricity bill by PLN that the problem could be solved by using smart street lighting technology. The technology also able to dim the lamp that reduce power consumption into 30% when the traffic density has been reduced. Keywords: energy audit, unmetered street lighting, smart street lighting system

Diterima : 13 Januari 2014, direvisi : 30 April 2014, disetujui terbit : 8 Mei 2014

1

Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan Vol. 13 No. 1 Juni 2014 : 1 – 14 Vol. 13 No. 1 Juni 2014 : 1 – 14 Pemerintah Kota Bandung lebih beruntung

PENDAHULUAN

dibandingkan

Latar Belakang

Pemerintah

Kota

Surakarta.

Tagihan listrik penerangan jalan umum

Tagihan listrik PJU Kota Bandung hanya Rp

(PJU) telah menjadi polemik berkepanjangan

20,9 miliar/ tahun dengan penerimaan PPJ

antara pemerintah daerah dengan PT. Perusahaan

sebesar

Listrik Negara (PLN).Pemerintah daerah merasa

tersebutmerupakan tambahan anggaran untuk

bahwa pemakaian listrik yang ditagihkan PLN

pembangunan

tidak transparan dan tidak akuntabel sementara

infrastruktur pencahayaan jalan. Akan tetapi,

PLN merasa perlu menghitung pemakaian listrik

Pemerintah Kota Bandung tetap keberatan atas

PJU liar untuk mengurangi rugi daya di jaringan

tagihan listrik PJU oleh PLN. Total beban PJU

distribusi. Beberapa pemerintah daerah yang

Kota Bandung mencapai 7.585 kVA dengan

telah meminta Kementerian Energi dan Sumber

pemakaian

Daya Mineral untuk mengatasi permasalahan ini

bulan.82,25% sistem PJU tersebut telah dipasang

adalah

dan

kWh meter sehingga hanya 17,75% yang belum

sekaligus

dipasang kWh meter atau biasa disebut tarif

Pemerintah

Pemerintah

Kota

Kota

Surakarta

Bandung

Rp

mengidentifikasi potensi penghematan energi di

abonemen.

PJU.

dengan Bagi

Pemerintah

Kota

Surakarta,

penghematan energi listrik di PJU tidak hanya menghemat

alokasi

Anggaran

Pendapatan

45

miliar/

termasuk

daya

tahun.

untuk

mencapai

Surplus

memperluas

1.852

MWh/

Akan tetapi, jumlah sistem PJU

tarif

abonemen

tersebut

justru

mempunyai tagihan paling besar yaitu Rp 1.326.705.361,-/ bulan atau mencapai 76,18% total tagihan PJU.

Belanja Daerah (APBD) untuk PJU namun juga

Baik Pemerintah Kota Bandung maupun

akan mengembalikan fungsi pajak penerangan

Pemerintah Kota Surakarta merasa keberatan

jalan (PPJ) sebagai sumber pendapatan asli

dengan

daerah (PAD). Faktanya saat ini adalah PPJ Rp

abonemen merupakan tagihan untuk sistem PJU

23 miliar/ tahun yang diterima Pemerintah Kota

yang belum memiliki kWh meter dan bersifat

Surakarta tidak cukup untuk membayar tagihan

tetap setiap bulannya dengan mengabaikan

listrik PJU sebesar Rp 26,4 miliar/ tahun. Hal ini

pemakaian daya sebenarnya. Hal ini merupakan

membuat hubungan PLN dan Pemerintah Kota

disinsentif

Surakarta

melakukan penghematan energi di PJU [2,3].

menjadi

kurang

baik

dengan

tagihan

bagi

PJU

abonemen.

pemerintah

Tagihan

daerah

untuk

puncaknya Jokowi, Walikota Surakarta saat itu, dengan sengaja membayar langsung secara tunai kekurangan pembayaran tagihan listrik Agustus Desember 2011 sebesar Rp 8.930.984.865,menggunakan uang recehan yang dibawa dalam 3 karung [1].

Tujuan Kegiatan analisis penghematan energi PJU ini dilakukan atas dasar permintaan Pemerintah Kota Bandung dan Kota Surakarta.Analisis dilakukan penghematan

untuk

mendapatkan

berdasarkan

Diterima : 13 Januari 2014, direvisi : 30 April 2014, disetujui terbit : 8 Mei 2014 2

audit

potensi pemakaian

Potensi Penghematan Energi Penerangan Jalan Umum Ketenagalistrikan dan Analisis Energi Terbarukan Vol. 13 No. 1 Juni 2014 : 1 – 14 Kota Surakarta dan Kota Bandung

energi listrik sebenarnya pada PJU di kedua

yaitu Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta

kota.

Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Dari tiap wilayah DKI tersebut kemudian ditentukan 4 kecamatan yang memiliki posisi strategis dan

Audit Energi Audit energi merupakan metoda umum yang digunakan untuk menghitung potensi penghematan

energi

di

suatu

sistem

ketenagalistrikan. Tetapi umumnya audit energi dilakukan untuk industri pengolah dan bangunan komersial [4,5] walau beberapa studi melakukan

perlu diprioritaskan mendapatkan PJU yang baik. Tagihan listrik PJU di tiap kecamatan terpilih kemudian dianalisis untuk menentukan panel-panel

yang

akan

disurvei.

Potensi

penurunan energi bervariasi untuk tiap solusi yang ditawarkan.

audit energi di PJU [2,6]. Sistem PJU

mempunyai

karakteristik

permasalahan yang sama jika dibandingkan dengan pola konsumsi energi yang beragam di industri sehingga penghematan energi di PJU tidak memerlukan audit energi khusus [2]. Walaupun begitu, audit energi PJU secara spesifik

di

tiap

kota

akan

memberikan

kenyakinan mengenai seberapa besar manfaat investasi penghematan energi di PJU. Informasi manfaat ini sangat mempengaruhi keputusan melaksanakan hasil audit atau tidak [4] karena hanya sebagian kecil konsumen yang mau melaksanakan hasil audit energi [7]. Audit energi dimulai dengan proses analisis kondisi saat ini dan tagihan listrik sistem PJU yang kemudian

diteruskan

dengan

analisis

keekonomian solusi penghematan energi [6,2].

METODOLOGI Analisis penghematan energi PJU Kota Surakarta dan Kota Bandung dilakukan sesuai Al Irsyad dkk (2009). Hanya saja sampel sistem PJU dipilih berdasarkan kapasitas daya terbesar dengan prioritas sistem PJU yang telah terpasang kWh meter. Prioritas ini mempertimbangkan bahwa program konservasi energi di sistem PJU abonemen tidak membawa manfaat ekonomi bagi pemerintah daerah. Walaupun begitu, beberapa sistem PJU abonemen tetap diukur sebagai bagian analisis. Karena keterbatasan waktu dan teknisi, jumlah sampel PJU Kota Bandung hanya 35 dari 849 sistem namun hal ini telah ditingkatkan untuk PJU Kota Surakarta dengan jumlah sampel sebanyak 95 dari 604 sistem.

CHA (2010) melakukan audit energi pada 375 titik lampu PJU di New Jersey dan menyarankan penggantian lampu merkuri dan pijar dengan lampu high pressure sodium (HPS) untuk menurunkan penggunaan energi hingga 45%. Al Irsyad dkk (2009) melakukan survei pemakaian energi pada 82 panel PJU DKI Jakarta. Panel tersebut terdistribusi di 5 wilayah DKI Jakarta


3

Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan Vol. 13 No. 1 Juni 2014 : 1 – 14 Vol. 13 No. 1 Juni 2014 : 1 – 14

Mulai

Pengkajian Tagihan Listrik

Target lokasi survei

Permasalahan Tagihan Listrik

Survei Pemakaian Energi

Analisis Potensi Penghematan Energi

Analisis Potensi Penghematan Energi & Biaya pada Titik Sampling

Selesai

Gambar 1. Metodologi analisis penghematan energi di PJU Gambar

1.

menjelaskan

metodologi

dikumpulkan adalah data primer yang didapat

lengkap dari analisis yang dilakukan. Nilai

melalui pengukuran langsung, seperti besaran

tagihan yang dibayarkan oleh setiap rekening

listrik (tegangan, arus, faktor daya, daya, dan

bervariasi oleh karena itu dilakukan klasifikasi

energi). Pengukuran daya dilakukan pada panel

rentang minimum sampai maksimum tagihan.

PJU menggunakan peralatan Fluke 43B. Daya

Selanjutnya dipilih rekening yang besar untuk

yang terukur adalah daya sesaat yaitu watt (W)

dilakukan evaluasi. Setiap wilayah Kota akan

yang kemudian harus dikali dengan 12 jam nyala

terwakili secara statistik dimana jumlah sampel

selama 30 hari untuk menghitung pemakaian

rekening dipilih berdasarkan besar populasi total

daya selama 1 bulan yaitu kilo watt hour (kWh).

rekening yang ada di wilayah bersangkutan. Setelah

pengkajian

pengukuran

daya

kemudian

listrik,

dibandingkan dengan data tagihan listrik PLN

dilakukan pengukuran daya secara langsung

untuk mengetahui seberapa besar kesalahan

pada sistem utama listrik PJU yang telah dipilih.

tagihan PLN. Perbedaan tagihan daya kemudian

Pengukuran

untuk

dirata-ratakan untuk setiap sistem PJU yang

megetahui gambaran pemakaian energi listrik

diukur untuk kemudian digunakan sebagai

harian dari sistem PJU tersebut. Selain itu

referensi kesalahan pembacaan daya di sistem

dilakukan pengamatan atas kondisi sistem dan

lain yang tidak diukur.

listrik

tagihan

Data

dimaksudkan

instrumen ukur yang terpasang. Data yang


Analisis Potensi Penghematan Energi Penerangan Jalan Umum

Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan Kota Surakarta dan Kota Bandung Vol. 13 No. 1 Juni 2014 : 1 – 14 Dengan

mengetahui

pemakaian

daya

sebenarnya, maka kemudian dapat dilakukan analisis berapa penghematan energi yang bisa didapat

pada

beberapa

alternatif

strategi

konservasi energi. Penghematan biaya/energi didapat dari persamaan :

PJU abonemen lebih besar daripada PJU meter sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1. Penyebab kedua adalah pengunaan tarif yang melebihi tarif tenaga listrik untuk PJU yang disediakan

oleh

PLN

sebagaimana

dalam

Peraturan Menteri ESDM Nomor 30 Tahun

𝑃0 − 𝑃1 𝐻𝑒𝑚𝑎𝑡 (%) = ( ) 𝑥100% 𝑃0

2012. Tarif yang ditetapkan untuk PJU adalah sebesar Rp 904,-/kWh, namun beberapa PJU kota Bandung dikenakan tarif di atas nilai

Dimana : P0

= Konsumsi daya hasil ukur/ tagihan PLN

P1

= Estimasi konsumsi daya bila dilakukan

tersebut hingga ada yang mencapai Rp 50.071,/kWh sebagaimana pada Gambar 2. Permasalahan

konservasi energi

ketiga

adalah

pengelompokan daya pada PJU abonemen Estimasi

konsumsi

daya

menggunakan

persamaan: 𝑃 = 𝑉. 𝐼. 𝑐𝑜𝑠∅ = 𝑉𝐴. 𝑐𝑜𝑠∅

sebagaimana pada Tabel 2. PJU dengan lampu merkuri 125W akan dikenakan tagihan tetap setiap bulannya dengan perhitungan 500 VA dikali dengan 375 jam (yaitu 12,5 jam dikali 30

Dimana:

hari). Perhitungan ini merugikan pemerintah P

= Konsumsi daya (watt), yang bila dinyatakan dalam kWh maka harus dikali dengan periode nyala yaitu 12 jam selama 30 hari dan kemudian dibagi 1,000

V

= Tegangan (volt)

I

= Arus (ampere)

VA

= Daya aktif (volt ampere)

daerah karena daya lampu telah dinaikan menjadi 4 kali sehingga selisih konsumsi daya antara tagihan daya dan pemakaian daya sebenarnya mencapai 75%. Perhitungan juga tidak mempertimbangkan adanya penggantian lampu dengan daya lebih rendah ataupun adanya periode lampu mati akibat lampu rusak ataupun terjadi pemadaman listrik.

Cos ∅ = Faktor Daya

HASIL DAN PEMBAHASAN Permasalahan PJU Abonemen Baik di Kota Surakarta maupun Kota Bandung, PJU yang dilengkapi dengan kWh meter sudah di atas 50% dengan kapasitas yang hampir sama. Walaupun begitu, tagihan listrik


5

Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan

Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan Vol. 13 No. 1 Juni 2014 : 1 – 14 Vol. 13 No. 1 Juni 2014 : 1 – 14

Tabel 1. Overview PJU Kota Surakarta dan Bandung Surakarta Bandung Abonemen Meter Abonemen Meter Jumlah (unit) 298 306 153 709 Kapasitas Daya (kVA) 5.523 2.472 3.937 3.648 Konsumsi Daya (MWh/bulan) 2.078 352 1.464 387 Tagihan (Rp juta/bulan) 1.880 319 1.326 414 Parameter

60000

Selatan

Barat

Timur

Utara

Cijawura

Uber

50000

K o p o

40000 30000 20000 10000

DKU BCP TJM PSWI DKP MWB TDR SKS FKG BPED MK IP PMC ALN ATPC PPL PS KBKA BHT STI KDJ RGL BMCA MRF MRE RSG AEBE AM TSC THIA

0

Tarif berdasarkan tagihan (Rp/kWh)

TTL Permen 30/2012 (RP/kWh)

Gambar 2. Perbandingan tarif pada tagihan listrik PJU Kota Bandung dan pada Permen ESDM 30/2012 Tabel 2. Pengelompokan daya PJU abonemen lampu pelepas gas

Permasalahan terakhir PJU abonemen adalah tagihan yang melebihi kapasitas daya terpasangnya. Bila kontrak daya terpasang PJU

No

Daya Lampu (W)

Tagihan Selisih (%) Daya (VA)1

lampu adalah 200VA maka seharusnya PLN tidak dapat menagih pemakaian daya diatas

1

10 – 50

100

50 – 90

200W. Akan tetapi, Gambar 3 menunjukkan

2

51 – 100

200

50 – 75

bahwa beberapa lampu PJU abonemen Kota

3

101 – 250

500

50 – 80

Surakarta mempunyai tagihan pemakaian daya

4

251 – 500

1.000

50 - 75

(W) diatas daya terpasang (VA) sehingga grafik

Sumber: [8]

VA-W bernilai negatif.

1

Tagihan daya merupakan kelompok kapasitas daya terpasang yang dinyatakan dalam satuan VoltAmpere (VA).


Potensi Penghematan Energi Penerangan Jalan Umum Ketenagalistrikan dan Analisis Energi Terbarukan Vol. 13 No. 1 Juni 2014 : 1 – 14 Kota Surakarta Dan Kota Bandung

keterbatasan waktu, audit energi ini tidak

20000

Kota Surakarta

Kota Bandung

15000

menghitung meterisasi

10000

kebutuhan yang

investasi

memerlukan

program

survei

detail

mengenai panjang jaringan dan jumlah panel

5000

yang diperlukan.

0

Tantangan

-5000

program

meterisasi

bukan

hanya pendanaan. PLN sebenarnya mengakui

VA-W

dan mendukung kWh meter (APP) sebagai satusatunya dasar transaksi tenaga listrik yang adil

Gambar 3. VA-W PJU abonemen

dan perlu dimasyarakatkan [9], namun dilain sisi PLN mempunyai target untuk menurunkan rugi

Program

meterisasi

sangat

penting

dilakukan oleh pemerintah daerah karena akan menurunkan tagihan listrik PJU abonemen minimal 50% hingga 90% sebagaimana pada Tabel 2. Estimasi ini didukung dengan hasil hasil pengukuran di beberapa PJU abonemen Kota Surakarta sebagaimana Tabel 3 yang nilainya lebih rendah daripada daya yang ditagih oleh PLN. Selisih daya antara tagihan PLN dan

jaringan listrik yang salah satu penyebabnya adalah sambungan PJU liar yang dipasang oleh PLN tanpa melapor ke pemerintah daerah untuk dibuatkan kontrak langganan dengan PLN. Masyarakat selama ini membayar PPJ sehingga merasa berhak memasang PJU ke tiang PLN tanpa perlu meminta persetujuan pemerintah daerah.

keberadaan

besar Tabel 3. Perbandingan hasil ukur dan tagihan

Surakarta Kota Manahan

mempertahankan

abonemen

dan

skema

sebagaimana

Tabel

2

untuk

yang tidak dapat dicatat pemakaian dayanya.

Ukur (kWh) 19.566

Selisih (%) 73,15

Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN perlu melarang strategi PLN tersebut karena

-

pada

menginternalisasikan konsumsi listrik PJU liar

PJU abonemen di Surakarta PLN (kWh) 72.863

PJU

PLN

pengkelompokan daya lampu menjadi lebih

pengukuran mencapai 73,15%.

Rayon

Akibatnya,

-

-

menyebabkan

kesalahan

pelaporan

informasi konsumsi listrik PJU yang lebih besar dan rugi daya yang lebih rendah dari nilai

Akan

tetapi,

membutuhkan

program

normalisasi

meterisasi

jaringan

PJU.

sebenarnya. PLN bersama pemerintah daerah seharusnya aktif menertibkan PJU liar sekaligus

Jaringan PJU perlu dirapihkan ke dalam jalur

mensosialisasikan

PJU

tersendiri.

cara

permintaan

PJU

tersebut

sambungan PJU yang perlu diatur dibuat dalam

kabel

jaringan

peraturan Walikota/Bupati. Peraturan tersebut

tersendiri yang tentunya akan menjadi beban

harus melarang masyarakat dengan tegas agar

investasi

tidak menyambung sendiri PJU ke tiang PLN

membutuhkan

Jaringan

tata

panel

pemerintah

dan

daerah.

Karena


7


tetapi memintanya secara resmi ke pemerintah

lampu HPS 70 W dibandingkan bila masyarakat

daerah. Ketika menunggu proses perizinan

membeli sendiri lampu MV 125 W untuk PJU

selesai,

abonemen. Penghematan energi yang didapat

masyarakat

dapat

sementara

menyambung PJU baru tersebut ke aliran listrik rumahnya

sendiri.

Sebagai

kompensasinya,

mencapai 59,9%. Permasalahan PJU Meter

pemerintah daerah harus memberikan respon cepat

dan

tanggap

terhadap

Tidak

permintaan

masyarakat termasuk jika perlu memberikan lampu yang akan digunakan.

hanya

PJU

abonemen

yang

mempunyai permasalahan, nilai negatif antara kapasitas daya (VA) – konsumsi daya (W) di Gambar 4 menunjukkan bahwa belum semua

Tabel 4. Keekonomian penggantian lampu PJU abonemen

tagihan pemakaian daya PJU meter berdasarkan pembacaan kWh meter. Setiap PJU meter

Parameter

MV

Daya (W) Kuat cahaya (lm) Kelompok tagihan daya (VA) Tagihan daya bulanan (kWh) Tagihan daya tahunan (kWh) Biaya listrik tahunan (ribu Rp) Harga (ribu Rp) Total biaya (ribu Rp) Penghematan

CFL

HPS

dibatasi oleh pembatas daya sehingga sistem

125 50 70 6,200 3,290 6,400 500 200 200

PJU meter 1.300 VA tidak mungkin bisa mengkonsumsi daya diatas 1.300 W. Hipotesis bahwa tagihan konsumsi listrik PJU tidak

187

75

75

2.244

900

900

2.028

813

813

berdasarkan kWh meterdibuktikan oleh hasil audit

energi

PJU

Kota

Surakarta

yang

menemukan adanya 1 panel PJU yang sudah

60 2.628 0%

110 225 923 1.038 65% 61%

tidak digunakan (tidak ada bebannya)tetapi tetap ditagih pemakaian dayanya. Akan tetapi, audit energi juga menemukan penggantian pembatas daya yang lebih besar

Pemberian lampu untuk PJU abonemen

sehingga

pemakaian

dapat menghemat anggaran pemerintah daerah.

melebihi

kapasitas

Jalan

umumnya

pembatas daya yang rusak merupakan tanggung

menggunakan lampu merkuri (MV) 125 W yang

jawab PLN namun karena penggantian perlu

tingkat cahayanya setara dengan lampu high

dilakukan dengan cepat maka pemerintah daerah

pressure sodium (HPS) 70 W atau tidak berbeda

umumnya mengganti sendiri pembatas daya

jauh dengan lampu swa-ballast (CFL) 50 W.

tersebut tanpa peduli nilai pembatas daya

Akan tetapi lampu MV 125 W akan dihitung

seharusnya.

perumahan

di

Surakarta

sebagai lampu 500 VA sebagaimana pada Tabel

Walaupun

dayanya daya

(W)

dapat

(VA).Penggantian

begitu,

Gambar

5.

2 sedangkan lampu CFL 50 W dan HPS 70 W

menunjukkan kesalahan pembacaan daya lebih

akan

dominan

dihitung

sebagai

lampu

200

VA.

bila

dibandingkan

penggantian

Perhitungan pada Tabel 4. menunjukkan bahwa

pembatas daya yang tidak sesuai. Tagihan daya

lebih baik pemerintah daerah menyediakan

pada sampel PJU Kota Bandung 17 MWh lebih


AnalisisTerbarukan Potensi Penghematan Energi Penerangan Jalan Umum Ketenagalistrikan dan Energi Vol. 13 No. 1 Juni 2014 : 1 – 14 Kota Surakarta dan Kota Bandung

besar dibandingkan daya terukur per bulannya.

hanya 9%. Walaupun demikian, penggantian

Demikian juga untuk PJU Kota Surakarta, selisih

lampu

antara tagihan daya PLN dengan daya terukur

teknologi baru yang efisien merupakan pilihan

pada audit energi mencapai 38 MWh/bulan atau

terbaik dibandingkan teknologi lain.

setara Rp 34 juta/ bulan hanya untuk 95 sistem PJU yang disurvei dari total 601 sistem PJU. 40000

Kota Bandung

30000

Kota Surakar ta

20000 10000 0 -10000

VA-W Gambar 4. VA-W PJU Meter 300

MWh/bulan

boros

energi

dengan

lampu

Tabel 5. Keekonomian penggantian lampu PJU meter Parameter Daya (W) Kuat cahaya (lm) Tagihan daya bulanan (kWh) Tagihan daya tahunan (kWh) Biaya listrik tahunan (ribu Rp) Harga (ribu Rp) Total biaya (ribu Rp) Penghematan

MV

CFL

HPS

125 50 70 6,200 3,290 6,400 45 18 25 540

216

302

487

195

273

60 547 0%

110 305 44%

225 498 9%

270 232

250

Perbandingan

PLN

200

Audit 2013

150 100

yang

keekonomian

untuk

penggantian lampu lain dapat dilihat pada Tabel 6. Lampu HPS konvensional dan merkuri dapat

52

50

diganti dengan lampu HPS extra output/LED/

35

induksi yang mempunyai daya tertera yang lebih

0 Bandung

Surakarta

Gambar 5. Perbandingan pemakaian daya

rendah. Manfaat yang di dapat dari penggantian lampu berkisar antara 38 – 64% sebagaimana pada Tabel 6. Tabel 6. Analisis manfaat penggantian lampu

Sama

seperti

pada

PJU

abonemen,

langkah penghematan energi berikutnya untuk

Penggantian

PJU meter adalah penggantian lampu hemat energi. Tabel 5. memodifikasi perhitungan tagihan daya pada Tabel 4. yaitu konsumsi daya berdasarkan daya lampu sebenarnya dikali dengan periode nyala 12 jam selama 30 hari atau 360

jam

per

bulan.

Bila

dibandingkan

penghematan di PJU abonemen yang mencapai 61%, penggantian lampu MV 125 W dengan lampu HPS extra output 70 W pada PJU meter

HPS/ Merkuri 400 W  LED/ HPS extra ouput/ induksi 250 W HPS/ Merkuri 250 W  LED/ HPS extra ouput/ induksi 150 W Merkuri 125 W  LED/ HPS extra ouput/ induksi 70 W Merkuri 125 W  CFL 45 W


Konsumsi Daya (kWh/bulan) Awal Baru Hemat 144

90

38%

90

54

40%

45

25

44%

45

16

64%

9


Strategi optimal

penghematan energi

digantikan lampu efisiensi tinggi dengan daya

selanjutnya adalah PJU pintar [2]. PJU pintar

150 W – 1.000 W yang kemudian penghematan

mengurangi suplai arus yang masuk ke lampu

dioptimalkan

sehingga konsumsi daya turun sementara nilai

Sebaliknya, Gambar 7. menunjukkan bahwa

lagi dengan cara

peredupan.

Penghematan energi per hari

100% 85%

85%

65% 50%

Gambar 6. Proses peredupan pada PJU pintar tegangan cenderung naik namun masih dibawah

lampu PJU Kota Bandung umumnya mempunyai

batas yaitu 230 V. Gambar 6. menunjukkan

daya

tingkat penghematan bervariasi terhadap tingkat

penghematan

peredupan. Total penghematan untuk skema

peredupan lampu tidak terlalu besar.

penggantian

Surakarta Bandung

-

-

15W

19 29

40W

70W 146

150W 225

43

Daya Lampu

umumnya Kota Surakarta menggunakan lampu 250 W – 2.300 W yang berpotensi untuk

dari

250W 274

investasinya. Audit energi menunjukkan bahwa

2

8

diredupkan maka semakin cepat pengembalian

potensi

189

400W

daya lampu. Semakin besar daya lampu yang

sehingga

499

-

Faktor lain yang mempengaruhi adalah

W

1,162 1,138

1000W

27%.

energi

-

1,44 kWh/hari atau setara dengan penghematan

1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 -

250

2300W

kWh/hari dari konsumsi daya normal sebesar

Jumlah Lampu (unit)

pada Gambar 6. adalah luas area biru yaitu 0,39

dibawah

Gambar 7. Jumlah lampu yang disurvei


dan


Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan Kota Surakarta dan Kota Bandung Vol. 13 No. 1 Juni 2014 : 1 – 14 Peredupan lampu perlu memperhatikan tingkat cahaya minimum yang diatur dalam

Jalan layang, simpang susun, terowongan

20 – 25

Sumber : [10]

Standar Nasional Indonesia (SNI) 7391:2008 tentang

Spesifikasi

Penerangan

Jalan

Manfaat lain dari teknologi PJU pintar

di

Kawasan Perkotaan sebagaimana pada Tabel 7. PJU Kota Surakarta umumnya telah memenuhi persyaratan di Tabel 7. dengan tingkat cahaya terukur antara 4,5 – 32,9 lux demikian juga dengan PJU Kota Bandung yang mempunyai tingkat cahaya antara 5 – 87 lux tergantung pada

adalah kemampuan monitoring jarak jauh secara real time. Pemantauan kondisi dan pemakaian daya PJU yang jumlahnya mencapai ratusan sistem dimana setiap sistemnya terdapat puluhan lampu PJU tidaklah mudah. Ketika melakukan audit

energi,

kesulitan

dalam

menemukan lokasi sistem PJU yang akan

jenis jalannya.

disurvei. Perubahan

petugas

tingkat

cahaya

akibat

peredupan lampu 30% tidak dapat dirasakan perbedaan secara kasat mata. Peredupan lampu PJU pada periode tertentu mempunyai payung hukum berupa Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik [12] khususnya pada pasal 6 yang

Hal

ini

menunjukkan

adanya

keterbatasan manusia dalam mengelola PJU. Teknologi PJU pintar sedang diujicobakan di DKI Jakarta dan daerah lain sejak 2012 untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam menurunkan pemakaian

daya

melalui

website

http://www.greendigitalcity.com/smartgrid/. [11].

mengatur bahwa lampu PJU menyala 50% dari daya total pada jam 24.00 – 05.30 kecuali di terowongan dan kondisi cuaca buruk. Ketentuan ini membutuhkan teknologi PJU yang adaptif terhadap

waktu

dan

cuaca

sebagaimana

Parameter lain yang diukur dalam audit energi adalah faktor daya. Faktor daya yang rendah akan menyebabkan arus yang mengalir naik sehingga rugi daya pada kabel jaringan listrik akan ikut naik [2]. Pada Gambar 7. hanya

spesifikasi dari teknologi PJU pintar.

15% sistem PJU Kota Bandung yang memiliki Tabel 7. Persyaratan kuat cahaya (E) Jenis/ klasifikasi jalan Trotoar Jalan lokal - Primer - Sekunder Jalan kolektor - Primer - Sekunder Jalan arteri - Primer - Sekunder Jalan arteri dengan akses kontrol, jalan bebas hambatan

E rata-rata (lux) 1–4

faktor daya diatas 0,85 sedangkan sistem PJU Kota Surakarta mencapai 54%. Perbaikanrugi daya akibat faktor daya yang rendah tersebut dapat dilakukan dengan kapasitor bank di panel

2–5 2–5

PJU ataupun kapasitor individual di setiap lampu PJU [2] dan/atau teknologi smartgrid [13].

3–7 3–7 11 – 20 11 – 20 15 – 20


11

Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan Vol. 13 No. 1 Juni 2014 : 1 – 14 Vol. 13 No. 1 Juni 2014 : 1 – 14 1.20

kWh meter. Keterbatasan sumber daya manusia

1.00

dan dana untuk membaca ratusan kWh meter

Faktor Daya

0.80

dalam 1 kota menjadi penyebab utamanya.

0.60

Solusi yang ditawarkan adalah teknologi PJU

Bandung Surakarta Faktor Daya Minimum

0.40 0.20

pintar yang dapat memantau dan mengendalikan ribuan lampu PJU secara mudah sehingga

1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89

0.00 Sistem PJU

diharapkan PLN mau menggunakannya sebagai dasar data konsumsi listrik PJU.Teknologi ini

Gambar 7. Faktor daya

dapat meredupkan lampu pada saat pengguna jalan umum berkurang.Potensi penghematan energi dari teknologi peredupan ini sebesar 27 –

KESIMPULAN DAN SARAN

47%.

Analisis penghematan energi PJU Kota Surakarta dan Kota Bandung bertujuan untuk mendata permasalahan yang ada sekaligus menghitung potensi penghematan tagihan listrik PJU.

Rendahnya

faktor

daya

menjadi

permasalahan terakhir yang ditemukan dalam audit energi PJU Kota Surakarta dan Kota Bandung.

Faktor

mengakibatkan

daya

kenaikan

yang arus

rendah

listrik yang

Permasalahan pertama adalah adanya

mengalir dan kemudian berimbas pada rugi/

skema PJU abonemen yang tagihan dayanya

disipasi daya jaringan listrik. Permasalahan

tidak

rendahnya faktor daya dapat diperbaiki dengan

berdasarkan

pembacaan

kWh

meter

melainkan berdasarkan perhitungan tetap setiap

menggunakan

bulannya berdasarkan daya terpasang PJU yang

ataupun teknologi smart grid seperti PJU pintar.

telah di- “mark up” dari nilai daya lampu

kapasitor

pengkompensasi

DAFTAR PUSTAKA

sebenarnya. Akibatnya adalah tagihan listrik PJU abonemen yang jauh lebih besar daripada PJU

[1].

1/04/bayar-rekening-listrikjokowi-bawa-

meter walaupun mayoritas PJU Kota Bandung

uang-tiga-karung, diakses pada 9 Agustus

dan Kota Surakarta adalah PJU meter. Meterisasi merupakan solusi utama untuk mengatasi hal ini

2013. [2].

dengan potensi penurunan tagihan listrik PJU

Jalan Umum DKI Jakarta: Survei, Potensi

lampu efisiensi tinggi dengan daya yang lebih

dan Keekonomian. Majalah Energi dan

rendah menjadi solusi berikutnya untuk menekan penggantian lampu adalah 38 – 64%. Permasalahan kedua adalah tagihan listrik PJU meter juga tidak berdasarkan pembacaan

Al Irsyad, M.I., Wintolo, M. & Hartono. 2009. Penghematan Energi Penerangan

abonemen hingga 50% - 73,15%. Penggantian

tagihan listrik PJU. Potensi penghematan dari

http://www.tribunnews.com/regional/2012/0

Ketenagalistrikan – Jakarta. [3].

Pearce, J.M., & Harris, P.J. 2007. Reducing greenhouse gas emissions by inducing energy

conservation

and

distributed

generation from elimination of electric



Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan Kota Surtarkarta Dan Kota Bandung Vol. 13 No. 1 Juni 2014 : 1 – 14

[4].

utility customer charges. Energy Policy 35,

7391:2008 tentang Spesifikasi Penerangan

6514–6525.

Jalan di Kawasan Perkotaan. Jakarta.

Anderson, S.T. & Newell, R.G. 2004. Information

programs

for

technology

adoption: the case of energy-efficiency audits. Resource and Energy Economics 26, 27–50. [5].

Paper 2012 – Kementerian ESDM, Jakarta. [12]. Menteri ESDM. 2012. Peraturan Menteri

Ibrik, I.H. & Mahmoud, M.M. 2005. Energy

Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik.

efficiency improvement procedures and

Pemerintah Republik Indonesia – Jakarta.

applications in Palestine. Energy Policy 33, 651–658.

[7].

Energi di Penerangan Jalan Umum. Policy

ESDM Nomor 13 Tahun 2012 tentang

audit results of electrical,thermal and solar

[6].

[11]. Badan Litbang ESDM. 2012. Penghematan

[13]. Bazilian, M., Welsch, M., Divan, D., Elzinga, D., Strbac, G., Howells,M., Jones, L., Keane, A., Gielen, D., Balijepalli, V. S.

CHA. 2010. Fair Haven Street Lighting

K. M., Brew‐Hammond, A. & Yumkella, K.

Energy Assessment For New Jersey Board

2011. Smart and Just Grids:Opportunities

Of Public Utilities. CHA Project No. 21968

for sub‐Saharan Africa. Energy Future Lab –

– New Jersey.

Imperial

College

London.

Gans, W., Alberini, A. & Longo, A. 2013. Smart meter devices and the effect of feedback

on

residential

electricity

consumption: Evidence from a natural experiment in Northern Ireland. Energy Economics 36, 729–743. [8].

PLN. 2003. Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 335.K/010/DIR/2003 tentang Penetapan Harga Jual dan Biaya Pelayanan Tenaga Listrik Yang Terkait dengan Tarif Dasar Listrik 2004. PT Perusahaan

Listrik

Negara

(Persero),

Jakarta. [9].

PLN. 2003. Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero)

Nomor

24.E/012/DIR/2003

tentang Instalasi Penerangan Jalan dan Fasilitas Umum Lainnya. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Jakarta. [10]. Badan Standarisasi Nasional (BSN). 2008. Standar

Nasional

Indonesia

(SNI)


13

Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan Vol. 13 No. 1 Juni 2014 : 1 – 14

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN


ANALISIS POTENSI PENGHEMATAN ENERGI PENERANGAN JALAN UMUM KOTA SURAKARTA DAN KOTA BANDUNG

Recommend Documents