PENILAIAN KEPUASAN TERHADAP FASILITAS NON FISIK PERKOTAAN

Berdasarkan analisis tingkat kepuasan local business terhadap fasilitas pelayanan umum perkotaan yang sifatnya fisik, diperoleh informasi bahwa: • jenis pelayanan yang cenderung memberikan kepuasan yang lebih tinggi bagi local business di Kota Depok adalah pelayanan Telekomunikasi dan Ketersediaan Kawasan untuk Usaha, • jenis pelayanan yang cenderung memberikan tingkat kepuasan yang sama (stagnan) bagi local business di Kota Depok adalah pelayanan air bersih, pelayanan air kotor dan drainase, pelayanan listrik, dan pelayanan sampah perkotaan, • jenis pelayanan yang cenderung memberikan ketidakpuasan kepada local business diantaranya adalah pelayanan jaringan jalan, serta terminal angkutan orang dan barang. PENILAIAN KEPUASAN TERHADAP FASILITAS NON FISIK PERKOTAAN Setelah menganalisis kepuasan local business terhadap fasilitas fisik perkotaan, kini dilakukan analisis tingkat kepuasan local business di Kota Depok terhadap fasilitas non fisik perkotaan. Berdasarkan informasi yang telah diperoleh, tingkat kepuasan para local business terhadap jaminan keamanan perkotaan dari tahun 2004 hingga 2007 tidak mengalami perubahan. Local business umumnya cukup puas dengan jaminan keamanan yang diberikan, meskipun dari tahun ke tahunnya tidak banyak mengalami perubahan. Apabila diperhatikan dengan seksama, pada tahun 2006, terjadi peningkatan jumlah local business yang merasa semakin puas dengan kondisi keamanan di kota ini. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun tersebut pemerintah Kota Depok telah melakukan sesuatu untuk menjamin keamanan berusaha di kota ini. Namun kondisi tersebut tidak dibarengi dengan upaya

57

mengelola yang cukup baik, sehingga pada tahun 2007, jumlah local business yang merasakan peningkatan kepuasan tersebut kembali mengalami penurunan.

GAMBAR 3.15 KEPUASAN TERHADAP JAMINAN KEAMANAN USAHA DI KOTA DEPOK TAHUN 2006 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2005

TAHUN 2005 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2004

15

20

12

Frequency

Frequency

15

10

9

6

5 3

0

0

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan

Kepuasan 20

TAHUN 2007 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2006 15

Frequency

Frequency

15

10 12

9 5

6

0 3

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

Sumber: analisis, 2007

Kepuasan 0

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan

Sementara itu, masalah pengurusan izin usaha di Kota Depok dirasakan local business sebagai sesuatu yang tidak pernah mengalami perubahan dari tahun 2004 hingga 2007. Prosedur perizinan yang diberlakuan tidak banyak mengalami perubahan.

58

Pelayanan yang diberikan dalam pengurusan izin usaha bisa menjadi sangat rumit, karena kurangnya sosialisasi mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh local business dalam mengurus perizian ini. Padahal pelayanan ini merupakan salah satu pelayanan mendasar yang dibutuhkan oleh mereka. Kondisi seperti ini membuat local business berharap di masa yang akan datang, bisa terjadi perubahan – perubahan ke arah yang lebih baik dalam pengurusan izin usaha ini. GAMBAR 3.16 KEPUASAN TERHADAP PENGURUSAN IZIN USAHA DI KOTA DEPOK TAHUN 2006 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2005

TAHUN 2005 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2004 20

25

15

Frequency

Frequency

20

15

10

10 5

5

0

0

semakin puas

semakin puas

sama saja

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan

Kepuasan

TAHUN 2007 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2006 20

Frequency

15

10

Sumber: analisis, 2007

5

0

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan

59

Sama halnya dengan pengurusan izin usaha, aspek kepastian hukum di kota ini dinilai oleh sebagian besar local business sebagai sesuatu yang tidak mengalami perubahan secara signifikan dari tahun ke tahunnya. Menurut local business, kebijakan dan peraturan usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah hingga saat ini umumnya tidak banyak mengalami perubahan dan pergantian. Meskipun demikian, local business di Kota Depok juga banyak yang masih tidak paham mengenai masalah hukum ini. Bagi local business, asalkan usaha bisa berjalan dengan lancar, masalah kepastian hukum tidak terlalu mendesak untuk diperhatikan. Meskipun pada kenyataannya, kelancaran usaha sangat dipengaruhi oleh aspek tersebut. GAMBAR 3.17 KEPUASAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DI KOTA DEPOK TAHUN 2006 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2005

TAHUN 2005 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2004 20

25

20

Frequency

Frequency

15

10

15

10

5 5

0

0

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan

TAHUN 2007 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2006 20

Frequency

15

10

Sumber: analisis, 2007 5

0

semakin puas

sama saja Kepuasan

semakin tidak puas

Selain jaminan keamanan usaha,

60

pengurusan izin usaha dan kepastian hukum, fasilitas non fisik perkotaan yang juga dinilai kondisinya oleh local business ini adalah aspek kesesuaian pajak dengan pelayanan yang diperoleh. Pada kurun waktu tahun 2004 sampai tahun 2007, local business merasa cukup puas dengan besaran pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Depok. Local business juga menilai besaran pajak yang perlu dibayarkan secara umum sudah cukup sesuai dengan pelayanan yang diterima. Dengan kata lain, pelayanan non fisik perkotaan yang terkait dengan aspek perpajakan ini dinilai tidak banyak mengalami perubahan oleh local business di Kota Depok. GAMBAR 3.18 KEPUASAN TERHADAP KESESUAIAN BESARAN PAJAK DENGAN PELAYANAN YANG DIPEROLEH DI KOTA DEPOK TAHUN 2006 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2005

TAHUN 2005 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2004 20

25

20

Frequency

Frequency

15

15

10

10

5 5

0

0

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan

Kepuasan

TAHUN 2007 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2006 20

Frequency

15

10

5

Sumber: analisis, 2007 0

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan

61

Dengan diberlakukannya sistem otonomi daerah, seharusnya pola kehidupan yang demokratis bisa lebih dinikmati oleh local business di Kota Depok. Pemberlakuan sistem otonomi tersebut seharusnya dapat memberikan kemudahan bagi local business untuk menyampaikan aspirasinya. Namun sejak kurun waktu tahun 2004 hingga tahun 2007, local business tidak merasakan perubahan pada aspek kemudahan penyampaian aspirasi ini. Local business tetap saja sulit menyalurkan aspirasi yang dimilikinya. Oleh karena itu, penilaian yang local business berikan terhadap aspek kemudahan menyuarakan aspirasi ini adalah sama saja.

GAMBAR 3.19 KEPUASAN TERHADAP KEMUDAHAN MENYUARAKAN ASPIRASI DI KOTA DEPOK TAHUN 2006 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2005

20

20

15

15

Frequency

Frequency

TAHUN 2005 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2004

10

10

5

5

0

0

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan

Kepuasan

TAHUN 2007 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2006 20

Frequency

15

10

Sumber: analisis, 2007 5

0

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan

62

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa tingkat kepuasan yang dirasakan dari penyediaan pelayanan non fisik perkotaan adalah sama. Local business selama ini belum merasakan perubahan yang berarti dalam penyediaan fasilitasn non fisik di kota ini. Padahal secara teori, justru aspek non fisik inilah yang memberikan dukungan terbesar dalam peningkatan iklim investasi di sebuah kawasan. Berdasarkan analisis kinerja pelayanan umum perkotaan ini diperoleh indikasi bahwa Pemerintah Kota Depok umumnya masih mengutamakan penyediaan fasilitas perkotaan yang sifatnya fisik daripada yang non fisik. Padahal, pelayanan non fisik juga memberikan dukungan yang tidak sedikit terhadap kelangsungan usaha local business di kota ini. Dengan penilaian-penilaian yang mereka berikan terhadap fasilitas fisik dan non fisik perkotaan tersebut, local business menyimpulkan bahwa kondisi pelayanan yang saat ini ada sudah mendukung kegiatan usaha yang mereka lakukan. Walaupun beberapa diantaranya, seperti jalan dan terminal masih jauh dari harapan, local business tetap menilai bahwa pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sudah cukup untuk membuat kegiatan usahanya terus bertahan hingga saat ini. Meskipun demikian, kondisi pelayanan perkotaan ini tidak bisa terus dibiarkan dalam kondisi stagnan seperti yang banyak ditemukan saat ini. Untuk dapat terus mendukung keberhasilan usaha di Kota Depok, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kondisi pelayanan perkotaan ini. Sampai saat ini pemerintah Kota Depok sudah berupaya meningkatkan kondisi pelayanan perkotaan melalui rencana-rencana penyediaan sarana dan prasarana kota yang tertuang secara umum dalam RTRW Kota. Namun, rencana-rencana tersebut masih disusun tanpa memperhatikan preferensi local business di Kota Depok. Penelitian ini berusaha melihat fasilitas-fasilitas perkotaan mana yang seharusnya menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitasnya oleh pemerintah

63

berdasarkan sudut pandang preferensi local business. Oleh karena itu, bagian selanjutnya akan memberikan informasi mengenai urutan pelayanan fisik dan non fisik perkotaan berdasarkan tingkat kepentingan penyediaannya dari yang sangat penting hingga yang kurang penting.

PREFERENSI LOCAL BUSINESS TERHADAP PELAYANAN FISIK DAN NON FISIK PERKOTAAN Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan metode rank sum berbasis kriteria Borda, diperoleh urutan penyediaan fasilitas fisik perkotaan di Kota Depok dari yang sangat penting hingga yang kurang penting menurut local business Kota Depok sebagai berikut: 1.

Jaringan jalan

2.

Jaringan air bersih

3.

Jaringan listrik

4.

Jaringan telekomunikasi

5.

Ketersediaan kawasan usaha untuk bisnis

6.

Jaringan air kotor dan drainase

7.

Pengumpulan dan pengelolaan sampah

8.

Terminal angkutan orang dan barang

Jaringan

jalan

adalah

jenis

pelayanan

fisik

perkotaan

yang

penyediaannya menjadi paling penting untuk dilakukan. Hal ini sesuai dengan tingkat kepuasan yang dirasakan local business terhadap jaringan jalan yang semakin lama menjadi semakin baik. Dengan menempatkan jaringan jalan sebagai prioritas utama, local business berharap supaya kondisi jaringan jalan di Kota Depok bisa menjadi lebih baik dan lebih mendukung kelancaran usaha (distribusi) yang dilakukan. Selanjutnya, local business menempatkan penyediaan jaringan air bersih dan jaringan listrik sebagai prioritas kedua dan ketiga yang penyediaannya

64

perlu dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung usaha yang mereka lakukan. Kedua jenis pelayanan ini, selama kurun waktu 3 tahun terakhir hanya mampu memberikan kondisi yang kepuasan yang cenderung konstan kepada local business. Oleh karena itu, dengan menempatkannya di urutan kedua dan ketiga, local business ini sebenarnya mengharapkan kedua pelayanan ini bisa disediakan dengan lebih baik lagi. Pada urutan keempat dan kelima, local business menempatkan jaringan telekomunikasi dan ketersediaan kawasan untuk bisnis sebagai prioritas, meskipun kondisi yang ada saat ini sudah memberikan tingkat kepusan yang memadai. Sementara itu pada urutan keenam dan ketujuh, local business menempatkan dua jenis pelayanan yang selama ini memiliki performa cukup stabil, yaitu jaringan air kotor dan drainase, serta pengumpulan dan pengelolaan sampah. Namun yang cukup mengejutkan, local business menempatkan terminal angkutan barang yang mereka nilai kondisinya sudah sangat buruk. Hal ini terjadi karena local business jarang menggunakan fasilitas terminal untuk mendukung usaha yang dilakukannya. Berdasarkan uji keselarasan yang dilakukan dengan bantuan software SPPS, diketahui bahwa sudah terdapat keselarasan urutan preferensi penyediaan pelayanan fisik perkotaan di antara local business di Kota Depok. Artinya, seluruh unit usaha lokal di Kota Depok akan memberikan jawaban yang cenderung sama. Sementara itu, urutan penyediaan fasilitas non fisik perkotaan yang diharapkan oleh local business di Kota Depok dari yang penyediaannya sangat penting dilakukan hingga yang kurang penting adalah sebagai berikut:

1. Jaminan keamanan usaha 2. Kemudahan perizinan usaha 3. Kepastian hukum

65

4. Kesesuaian antara pajak yang dibayar dengan pelayanan yang diperoleh 5. Kemudahan menyuarakan aspirasi.

Sama halnya dengan preferensi terhadap pelayanan fisik perkotaan, urutan preferensi di atas juga sudah diuji keselarasannya dengan uji keselarasan Kendall. Berdasarkan uji tersebut, urutan kepentingan di atas sudah selaras di antara local business di Kota Depok. Apabila preferensi tersebut dijabarkan berdasarkan kecamatan, diperoleh hasil sebagai berikut: TABULASI PREFERENSI III.1 PREFERENSI LOCAL BUSINESS TERHADAP SET PELAYANAN FISIK PERKOTAAN DI KOTA DEPOK 2007 NAMA KECAMATAN SAWANGAN

PANCORAN MAS

SUKMAJAYA

URUTAN PREFERENSI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Jaringan listrik Jaringan jalan Jaringan telekomunikasi Jaringan air bersih Kawasan usaha untuk bisnis Terminal angkutan orang dan barang Pengumpulan dan pengelolaan sampah Jaringan air kotor dan drainase Jaringan jalan Jaringan listrik Jaringan air bersih Pengumpulan dan pengelolaan sampah Jaringan telekomunikasi Jaringan air kotor dan drainase Terminal angkutan orang dan barang Kawasan usaha untuk bisnis Jaringan air bersih Jaringan jalan Jaringan telekomunikasi Kawasan usaha untuk bisnis Jaringan listrik Pengumpulan dan pengeloaan sampah Jaringan air kotor dan drainase Terminal angkutan orang dan barang

66

NAMA KECAMATAN CIMANGGIS

BEJI

LIMO

URUTAN PREFERENSI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Jaringan jalan Kawasan usaha untuk bisnis Jaringan air bersih Jaringan air kotor dan drainase Jaringan telekomunikasi Jaringan listrik Pengumpulan dan pengelolaan sampah Terminal angkutan orang dan barang Jaringan jalan Jaringan air bersih Jaringan listrik Jaringan telekomunikasi Jaringan air kotor dan drainase Kawasan usaha untuk bisnis Pengumpulan dan pengelolaan sampah Terminal angkutan orang dan barang Jaringan air bersih Jaringan jalan Jaringan air kotor dan drainase Jaringan listrik Kawasan usaha untuk bisnis Pengumpulan dan pengelolaan sampah Terminal angkutan orang dan barang Jaringan telekomunikasi Sumber: Analisis, 2007

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari tabel rekapitulasi di atas, dapat diketahui bahwa jaringan jalan merupakan fasilitas fisik perkotaan yang penyediaannya dianggap paling penting oleh sebagian besar local business di Kota Depok. Untuk lebih jelasnya mengenai urutan prerferensi local business terhadap pelayanan fisik perkotaan menurut kecamatan adalah sebagai berikut:

67

68

Sementara itu, preferensi local business terhadap set pelayanan umum perkotaan yang sifatnya non fisik per kecamatan adalah sebagai berikut TABULASI PREFERENSI III.2 PREFERENSI LOCAL BUSINESS TERHADAP SET PELAYANAN NON FISIK PERKOTAAN DI KOTA DEPOK 2007 NAMA KECAMATAN SAWANGAN

PANCORAN MAS

SUKMAJAYA

CIMANGGIS

BEJI

LIMO

URUTAN PREFERENSI 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.

Jaminan keamanan usaha Kemudahan perizinan usaha Kemudahan menyuarakan aspirasi Kepastian hukum Kesesuaian antara pajak yang dibayar dengan pelayanan yang diperoleh Jaminan keamanan usaha Kemudahan perizinan usaha Kepastian hukum Kesesuaian antara pajak yang dibayar dengan pelayanan yang diperoleh Kemudahan menyuarakan aspirasi Jaminan keamanan usaha Kemudahan perizinan usaha kepastian hukum Kesesuaian antara pajak yang dibayar dengan pelayanan yang diperoleh Kemudahan menyuarakan aspirasi Jaminan keamanan usaha Kemudahan perizinan usaha Kesesuaian antara pajak yang dibayar dengan pelayanan yang diperoleh Kepastian hukum Kemudahan menyuarakan aspirasi Jaminan keamanan usaha Kemudahan perizinan usaha Kesesuaian antara pajak yang dibayar dengan pelayanan yang diperoleh Kepastian hukum Kemudahan menyuarakan aspirasi Jaminan keamanan usaha Kepastian hukum Kemudahan perizinan usaha Kemudahan menyuarakan aspirasi Kesesuaian antara pajak yang dibayar dengan pelayanan yang diperoleh Sumber: Analisis, 2007

69

70

Berdasarkan paparan tabulasi preferensi III.2 dan gambar 3.21, diperoleh informasi bahwa untuk tingkat kecamatan, pelayanan non fisik perkotaan yang perlu disediakan terlebih dahulu adalah jaminan keamanan usaha. Urutan ini sudah sesuai dengan preferensi local business Kota Depok terhadap set pelayanan umum non fisik perkotaan yang disampaikan pada awal bagian ini. Sebagai catatan, urutan kepentingan penyediaan pelayanan umum perkotaan yang sifatnya fisik dan non fisik di atas dilakukan dengan asumsi bahwa biaya yang diperlukan untuk membangun setiap jenis pelayanan di atas adalah sama. Dalam kondisi nyata, tentunya hal ini akan sulit terjadi. Namun dalam penelitian ini ingin diketahui urutan kepentingan penyediaan dari setiap fasilitas tersebut dalam mendukung usaha local business apabila biaya penyediaan yang dibutuhkan untuk setiap jenisnya adalah sama.

3.2.4

Analisis Hubungan antara Karakteristik dan Lokasi Usaha dengan Preferensi Local Business di Kota Depok Setelah mengetahui karakteristik local business serta preferensinya terhadap pelayanan umum perkotaan, penelitian ini juga ingin mengetahui hubungan antara kedua variabel tersebut. Untuk itu, pada bagian ini akan dilakukan analisis lebih dalam dengan cara mengaitkan preferensi tersebut dengan karakteristik usaha bisnis yang terdapat di Kota Depok.

HUBUNGAN ANTARA PREFERENSI LOCAL BUSINESS DENGAN JENIS KEGIATAN USAHA POKOK Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa jenis kegiatan usaha pokok pada dasarnya memberikan pengaruh kepada urutan preferensi yang dimiliki oleh local business di Kota Depok. Usaha bisnis yang bergerak di bidang perdagangan eceran dan industri pakaian jadi memerlukan kelancaran dalam kegiatan distribusi barang. Oleh karena itu, kedua jenis

71

usaha ini menempatkan jaringan jalan sebagai jenis pelayanan fisik perkotaan yang penyediaannya perlu diutamakan. Sementara itu, kegiatan reparasi alat (yang didominasi oleh reparasi alat berat) memerlukan jaringan air bersih yang memadai untuk mendukung kegiatan reparasi yang dilakukannya. Untuk kegiatan jasa boga yang umumnya banyak menghasilkan sampah dapur, ketersediaan fasilitas pengumpulan dan pengelolaan sampah yang memadai sangat diperlukan. Apabila ditinjau dari sisi kebutuhan pelayanan non fisik perkotaan, kegiatan perdagangan eceran dan industri pakaian jadi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan produksi dan pemasaran barang. Akibatnya, jaminan keamanan usaha menjadi prioritas utama yang perlu disediakan oleh pemerintah kota. Sementara itu, fasilitas non fisik perkotaan yang juga menjadi prioritas bagi kegiatan reparasi alat dan lainnya adalah kemudahan perizinan usaha. Kondisi seperti ini memberikan informasi bahwa urutan preferensi local business di Kota Depok dipengaruhi oleh kegiatan usaha pokok yang dilakukannya.

TABULASI PREFERENSI III.3 HUBUNGAN PREFERENSI LOCAL BUSINESS DENGAN JENIS KEGIATAN USAHA POKOK DI KOTA DEPOK 2007 JENIS USAHA BISNIS

PERDAGANGAN ECERAN

URUTAN PREFERENSI TERHADAP PELAYANAN FISIK PERKOTAAN 1. jaringan jalan 2. jaringan air bersih 3. jaringan listrik 4. ketersediaan kawasan untuk bisnis 5. jaringan telekomunikasi 6. jaringan air kotor dan drainase 7. pengumpulan dan pengelolaan sampah 8. terminal angkutan orang dan barang

URUTAN PREFERENSI TERHADAP PELAYANAN NON FISIK PERKOTAAN 1. jaminan keamanan usaha 2. kemudahan perizinan usaha 3. kesesuaian antara pajak yang dibayar dengan pelayanan yang diperoleh 4. kepastian hukum 5. kemudahan menyuarakan aspirasi

72

JENIS USAHA BISNIS

REPARASI ALAT

INDUSTRI PAKAIAN JADI

JASA BOGA

LAINNYA

URUTAN PREFERENSI TERHADAP PELAYANAN FISIK PERKOTAAN 1. jaringan air bersih 2. jaringan jalan 3. jaringan listrik 4. jaringan air kotor dan drainase 5. jaringan telekomunikasi 6. terminal angkutan orang dan barang 7. ketersediaan kawasan untuk bisnis 8. pengumpulan dan pengelolaan sampah 1. jaringan jalan 2. pengumpulan dan pengelolaan sampah 3. jaringan air bersih 4. jaringan listrik 5. jaringan air kotor dan drainase 6. jaringan telekomunikasi 7. ketersediaan kawasan untuk bisnis 8. terminal angkutan orang dan barang 1. pengumpulan dan pengelolaan sampah 2. jaringan telekomunikasi 3. ketersediaan kawasan untuk bisnis 4. jaringan air bersih 5. jaringan listrik 6. jaringan jalan 7. jaringan air kotor 8. terminal angkutan orang dan barang 1. jaringan jalan 2. jaringan listrik 3. jaringan telekomunikasi 4. jaringan air bersih 5. terminal angkutan orang dan barang 6. jaringan air kotor dan drainase 7. ketersediaan kawasan untuk bisnis 8. pengumpulan dan pengelolaan sampah

URUTAN PREFERENSI TERHADAP PELAYANAN NON FISIK PERKOTAAN 1. kemudahan perizinan usaha 2. jaminan keamanan usaha 3. kepastian hukum 4. kesesuaian antara pajak yang dibayar dengan pelayanan yang diperoleh 5. kemudahan menyuarakan aspirasi

1. 2. 3. 4.

5.

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4.

5.

jaminan keamanan usaha kemudahan perizinan usaha kepastian hukum kesesuaian antara pajak yang dibayar dengan pelayanan yang diperoleh kemudahan menyuarakan aspirasi kepastian hukum jaminan keamaan usaha kemudahan menyuarakan aspirasi kemudahan perizinan usaha kesesuaian antara pajak yang dibayar dengan pelayanan yang diperoleh

kemudahan perizinan usaha jaminan keamanan usaha kepastian hukum kesesuaikan antara pajak yang dibayarkan dengan pelayanan yang diperoleh kemudahan menyuarakan aspirasi Sumber: Analisis, 2007

73

HUBUNGAN ANTARA PREFERENSI LOCAL BUSINESS DENGAN LOKASI USAHA Selain dipengaruhi oleh jenis kegiatan usaha pokok, preferensi local business ini juga sangat dipengaruhi oleh tempat di mana unit bisnis tersebut berlokasi. Apabila kita perhatikan Tabel II.1 dan II. 2 di atas, kita bisa melihat bahwa pada lokasi yang berbeda, local business akan memberikan urutan preferensi yang juga berbeda. Local business di Kecamatan Sawangan menempatkan penyediaan jaringan listrik sebagai prioritas utama yang penyediaannya perlu diperhatikan oleh pemerintah. Menurut local business, pelayanan listrik yang diberikan di kecamatan ini masih kurang baik. Ketika hujan lebat terjadi, sering dilakukan pemadaman listrik yang tentunya sangat mengganggu kelancaran kegiatan usaha bisnis di lokasi ini. Sementara itu, local business di Kecamatan Pancoran Mas, Cimanggis dan Beji memberikan prioritas utama pada penyediaan jaringan jalan yang memadai. Apabila ditinjau secara spasial, Kecamatan Pancoran Mas dan Beji pada dasarnya terletak pada daerah poros utara selatan Kota Depok. Oleh karena itu, jalan-jalan yang berada di sekitar kecamatan ini merupakan jalur padat yang sering dilalui oleh kendaraan-kendaraan berat. Tingginya beban pergerakan yang harus ditampung oleh ruas-ruas jalan ini membuat kondisi jalan saat ini banyak yang rusak. Kerusakan jalan pada dasarnya akan sangat menghambat kelancaran distribusi barang dan jasa yang dilakukan oleh local business di kecamatan-kecamatan ini. Itulah sebabnya mengapa local business ini mendudukkan penyediaan jaringan jalan sebagai prioritas utama dalam penyediaan set pelayanan fisik perkotaan. Sementara itu, sebagian besar local business di Kecamatan Cimanggis menghadapi persoalan yang sama dengan local business di Kecamatan Pancoran Mas dan Beji, karena dilalui oleh Jalan Raya Bogor-Jakarta. Namun, sebagian dari local business lain yang berada di Cimanggis justru

74

memprioritaskan penyediaan jalan karena saat ini di daerahnya belum tersedia jaringan jalan yang memadai. Kegiatan usaha bisnis yang terletak di Kp. Sindang Karsa, Kecamatan Cimanggis umumnya mengalami persoalan distribusi karena kondisi jaringan jalan yang saat ini masih kurang memadai. Kondisi yang hampir sama juga terjadi di Kecamatan Limo dan Sukmajaya. Local business yang berlokasi di kedua kecamatan ini menilai kondisi pelayanan air bersih yang diperoleh saat ini masih kurang memadai. Usaha-usaha yang berlokasi di Kawasan Pasar Musi seringkali mengeluhkan kurangnya ketersediaan air bersih yang memadai. Oleh karena itu, local business yang beroperasi di kawasan ini menempatkan penyediaan air bersih sebagai prioritas utama dalam penyediaan set pelayanan fisik perkotaan di Kota Depok. Meskipun memiliki prioritas penyediaan pelayanan fisik yang berbedabeda, local business di seluruh kecamatan memiliki prioritas penyediaan pelayanan non fisik yang cenderung seragam. Seluruh local business mengharapkan jaminan keamanan usaha menjadi prioritas utama dalam penyediaan pelayanan non fisik perkotaan. Hal ini terjadi karena umumnya kondisi keamanan usaha yang dirasakan oleh local business cenderung seragam di semua tempat. Dengan melihat penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa preferensi local business di Kota Depok sesungguhnya dipengaruhi oleh jenis kegiatan usaha pokok, dan lokasi tempat unit usaha tersebut beroperasi. Sebagai ilustrasi, gambar-gambar berikut menunjukkan kondisi jaringan pelayanan fisik di Kota Depok yang dinilai sangat mengganggu oleh local business

75

GAMBAR 3.22 KONDISI RUAS JALAN DI KOTA DEPOK

Sumber: Dokumentasi, 2007

GAMBAR 3.23 KONDISI JARINGAN AIR KOTOR DAN DRAINASE DI KOTA DEPOK

Sumber: Dokumentasi, 2007

GAMBAR 3.24 KONDISI PERSAMPAHAN DI KOTA DEPOK

Sumber: Dokumentasi, 2007

76