PENILAIAN HASIL BELAJAR UNTUK SISWA SEKOLAH DASAR ASSESSMENT OF LEARNING OUTCOMES FOR ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS

Deni Hadiana, Penilaian Hasil Belajar Untuk Siswa Sekolah Dasar

PENILAIAN HASIL BELAJAR UNTUK SISWA SEKOLAH DASAR ASSESSMENT OF LEARNING OUTCOMES FOR ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS Deni Hadiana Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang Kemdikbud Jl. Gunung Sahari No. 4 - Jakarta Pusat e-mail: [email protected] Naskah diterima tanggal: 23/02/2015, Direvisi akhir tanggal: 03/04/2015, disetujui tanggal: 06/04/2015 Abstract: This paper discusses the educational assessment of learning outcomes for elementary school students including the authority institution that can strengthen the knowledge, attitudes, and skills through the strengthening of educational assessment by educators, educational assessment by school, and educational assessment by the Government. Based on the results of the study it can be concluded that internal assessment by teachers and school done with various techniques and procedures strengthens authentic assessment in the domain of knowledge, attitudes, and skills. External assessment is conducted by the government through the end of class survey and school final assessment by using the national standard. Graduation of student is the school’s authority by considering the results of assessment by educators, school, and government. Assessment by the government serves as a mapping and selection to higher level of education, that is junior secondary school. Keywords: learning assessment, elementary school, final school year assessment, final class assessment, national final school year assessment. Abstrak: Tulisan ini membahas penilaian hasil belajar untuk siswa sekolah dasar termasuk aspek kelembagaannya yang dapat memperkuat domain pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui penguatan penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Dari hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa penilaian internal oleh pendidik dan satuan pendidikan yang dilakukan dengan berbagai teknik dan prosedur dapat memperkuat penilaian otentik dalam ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Penilaian eksternal oleh pemerintah dilakukan melalui survei akhir kelas dan penilaian akhir sekolah berstandar nasional. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Penilaian oleh pemerintah berfungsi sebagai bahan pemetaan dan seleksi ke jenjang pendidikan sekolah menengah pertama. Kata Kunci: penilaian hasil belajar, sekolah dasar, penilaian akhir sekolah (PAS), penilaian akhir kelas (PAK), penilaian sekolah acuan Nasional (PeSAN).

Pendahuluan

pada standar nasional pendidikan (SNP). SNP

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

merupakan kriteria minimal tentang sistem

Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)

pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara

mengamanahkan kepada Pemerintah bahwa

Kesatuan Republik Indonesia. Menurut UU

dalam penyelenggaraan pendidikan termasuk

Sisdiknas, SNP terdiri atas standar isi, proses,

pendidikan dasar di Indonesia harus mengacu

kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana 15

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 21, Nomor 1, April 2015

dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan

nilai sekolah (NS) dan nilai UN. Peserta didik

penilaian pendidikan. Standar Penilaian Pen-

dinyatakan lulus Ujian Sekolah (US) pada Sekolah

didikan sebagai bagian dari SNP harus diterapkan

Dasar dan sederajat (selanjutnya ditulis SD)

bagi seluruh satuan pendidikan yang ada di

apabila peserta didik telah memenuhi kriteria

Indonesia termasuk sekolah dasar. Pengaturan

kelulusan yang ditetapkan oleh satuan

lebih lanjut mengenai SNP ditetapkan dalam

pendidikan berdasarkan perolehan NS yang

peraturan pemerintah.

diperoleh dari rata-rata gabungan nilai US dan

Sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah

nilai rata-rata rapor semester 7, 8, 9, 10, dan

Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan

11 dengan pembobotan 60% untuk nilai US dan

terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

40% untuk nilai rata-rata rapor. Kelulusan

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP

peserta didik dari UN ditentukan berdasarkan

SNP), pelaksanaan penilaian oleh pemerintah

nilai akhir (NA). NA diperoleh dari nilai rata-rata

untuk sekolah dasar dan sederajat yang mulai

gabungan NS dari mata pelajaran yang

dilaksanakan pada tahun pelajaran 2007/2008

diujinasionalkan dan nilai UN dengan formula 60%

diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional

nilai UN dan 40% NS. Kelulusan peserta didik

Pendidikan (BSNP). Saat itu, penilaian oleh

dari satuan pendidikan ditetapkan oleh setiap

pemerintah disebut ujian akhir sekolah

satuan pendidikan melalui rapat dewan guru

berstandar nasional (UASBN). UASBN di-

berdasarkan kelulusan.

selenggarakan sampai tahun pelajaran 2009/

Soal UASBN dan soal UN SD disusun dan

2010. Sejak tahun 2010/2011, pemerintah

dirakit berdasarkan kurikulum yang berlaku saat

mengganti UASBN dengan ujian nasional (UN).

itu. Setiap paket soal ujian terdiri atas 25%

Baik UASBN maupun UN diselenggarakan oleh

soal yang ditetapkan oleh BSNP dan berlaku

BSNP yang memang sesuai PP SNP Tahun 2005

secara nasional, serta 75% soal yang ditetapkan

memiliki tugas menyelenggarakan UN untuk

oleh Penyelenggara Ujian Tingkat Provinsi

jenjang pendidikan dasar dan pendidikan

berdasarkan spesifikasi soal atau kisi-kisi ujian

menengah jalur pendidikan formal dan pendidikan

yang ditetapkan oleh BSNP. Soal ujian yang

non formal. UASBN saat itu bertujuan untuk

ditetapkan oleh BSNP dipilih dan dirakit dari bank

menilai pencapaian kompetensi lulusan secara

soal yang dikembangkan dan dikelola oleh Pusat

nasional pada mata pelajaran Bahasa Indonesia,

Penilaian Pendidikan pada Badan Penelitian dan

Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan

dan mendorong tercapainya target wajib belajar

Kebudayaan. Soal ujian yang ditetapkan oleh

pendidikan dasar yang bermutu. Hasil UASBN

penyelenggara ujian tingkat provinsi disusun

digunakan sebagai salah satu pertimbangan

oleh guru perwakilan dari setiap kabupaten/kota

untuk pemetaan mutu satuan pendidikan dasar

yang sudah dilatih. Pemindaian lembar jawaban

seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya,

ujian dilakukan oleh penyelenggara ujian tingkat

penentuan kelulusan peserta didik dari satuan

kabupaten/kota. Pengolahan hasil pemindaian

pendidikan, dan dasar pembinaan dan pemberian

jawaban ujian dilakukan oleh penyelenggara

bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya

ujian tingkat provinsi dengan menggunakan

peningkatan mutu pendidikan.

sistem dan standar penilaian yang ditetapkan

Kriteria kelulusan UASBN ditetapkan oleh

BSNP.

setiap sekolah/madrasah yang peserta didiknya

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013

mengikuti UASBN. Kriteria kelulusan UASBN

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

menjadi alat pertimbangan kelulusan peserta

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

dari satuan pendidikan. Setelah UASBN diganti

Pendidikan berimplikasi terhadap perubahan

dengan UN, kriteria kelulusan UN mengalami

penyelenggaraan penilaian pendidikan dan

beberapa perubahan dengan mengakomodasi

perubahan kurikulum 2006 menjadi kurikulum

16


2013. Perubahan penyelenggaraan penilaian

pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang

pendidikan untuk siswa SD sebagai implikasi

tinggi dan mumpuni.

berubahnya standar nasional pendidikan

Standar Kompetensi Lulusan merupakan

memerlukan penyesuaian model penilaian hasil

acuan utama dalam pengembangan tujuh

belajar sekolah dasar dan sederajat oleh

standar nasional pendidikan lainnya, termasuk

pemerintah agar penilaian tersebut semakian

standar penilaian pendidikan (Kementerian

memperkuat penilaian yang dilakukan secara

Pendidikan dan Kebudayaan, 2005). Kegiatan

internal oleh guru dan satuan pendidikan dan

penilaian pendidikan oleh pendidik, satuan

penilaian eksternal oleh Pemerintah. Selain itu,

pendidikan, dan pemerintah harus mampu

Kurikulum 2013 mensyaratkan agar penilaian

memberikan jaminan agar mekanisme, prosedur,

hasil belajar terhadap peserta didik dilakukan

dan instrumen penilaian yang dikembangkan

lebih otentik, komprehensif, dan berimbang

berkontribusi nyata terhadap lulusan yang

antara aspek pengetahuan, sikap, dan

memiliki kualifikasi sikap, pengetahuan, dan

keterampilan.

keterampilan yang teruji. Selain itu, penilaian

Makalah ini bertujuan mengkaji penilaian

pendidikan dapat digunakan sebagai instrumen

hasil belajar untuk siswa SD termasuk aspek

untuk

kelembagaannya agar persiapan, pelaksanaan,

kompetensi lulusan dan mengetahui kesesuaian

mengukur

ketercapaian

standar

dan pelaporan hasil penilaian pendidikan dapat

antara harapan ideal yang didokumenkan dalam

menjamin lulusan yang kompeten dari aspek

narasi standar kompetensi lulusan dengan potret

sikap, pengetahuan, dan keterampilan baik

lulusan yang dihasilkan. Mekanisme, prosedur,

penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian

dan instrumen penilaian pendidikan yang

hasil belajar oleh satuan pendidikan, maupun

direncanakan sesuai kompetensi pencapaian dan

penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

prinsip-prinsip penilaian, dilaksanakan secara

Diharapkan, tulisan ini memberikan kontribusi

profesional dan proporsional, dan dipublikasikan

positif bagi pendidik, satuan pendidikan, dan

secara objektif dan akuntabel akan mampu

pemerintah dalam menyelenggarakan berbagai

memberikan jaminan terciptanya kesesuaian

program, kegiatan, dan kebijakan penilaian hasil

antara standar kompetensi lulusan yang

belajar bagi siswa SD.

diharapkan dan potret lulusan yang dihasilkan. Dengan demikian penilaian yang direncanakan

Kajian Literatur dan Pembahasan

dengan baik, dilaksanakan secara profesional,

Penilaian atas, sebagai, dan untuk

dan dipublikasikan secara objektif akan mampu

Pembelajaran

menjamin terselenggaranya pembelajaran dan

Mimpi mencerdaskan kehidupan bangsa hanya

menghasilkan lulusan yang bermutu.

bisa diwujudkan melalui komitmen nasional untuk

Menurut Nitko dan Brookhart (2007) dalam

menjadikan pendidikan bermutu sebagai budaya

dunia pendidikan, penilaian atau assessment

bangsa sekaligus bekal memenangkan persaingan

terhadap peserta didik merupakan suatu proses

global yang semakin kompetitif. Komitmen untuk

untuk memperoleh informasi yang digunakan

meningkatkan mutu dan daya saing bangsa

untuk pengambilan keputusan terhadap peserta

telah dilakukan pemerintah melalui pengaturan

didik, kurikulum, program, dan sekolah, serta

kembali standar nasional pendidikan yang

kebijakan dalam pendidikan. Pengambilan

terutama berkaitan dengan standar kompetensi

keputusan tersebut mempunyai arti yang luas.

lulusan, standar isi, standar proses, dan standar

Misalnya, keputusan terhadap peserta didik

penilaian, dan pengaturan kurikulum. Pengaturan

dapat berupa pemberian nilai pada suatu mata

standar nasional dan kurikulum sebagai upaya

pelajaran, keputusan penempatan pada suatu

nyata pemerintah dalam menggaransi peserta

program, atau lulus tidaknya peserta didik dari

didik dan lulusan agar memiliki kompetensi

suatu program. Pengambilan keputusan

17


terhadap kurikulum atau suatu program dapat

penguasaan peserta didik terhadap suatu

berupa perubahan cara pembelajaran yang lebih

materi. Untuk tujuan tersebut dapat digunakan

sesuai dengan karakteristik peserta didik.

berbagai metode sehingga memberi informasi

Dengan demikian penilaian tidak selalu berakhir

yang komprehensif seperti observasi yang

pada pemberian nilai terhadap peserta didik.

terfokus, bertanya, percakapan, tugas-tugas,

Berdasarkan fungsinya, penilaian sering

learning logs (catatan pelajaran), portofolio, dan

dibedakan dalam dua kelompok yaitu penilaian

sebagainya. Penggunaan ujian atau tes yang

formatif dan sumatif. Penilaian formatif

terstandar kurang tepat untuk fungsi formatif

berfungsi untuk memberi umpan balik terhadap

karena penilaian formatif diharapkan bersifat

kemajuan belajar peserta didik, memperbaiki

informal, menyatu pada proses pembelajaran

proses pengajaran atau pembelajaran dalam

(Shepard, 2000). Sementara untuk penilaian

rangka meningkatkan pemahaman atau prestasi

sumatif, sesuai tujuannya, penilaian dilakukan

belajar peserta didik. Penilaian sumatif adalah

pada waktu tertentu misalnya tengah semester,

penilaian pencapaian siswa pada suatu periode

akhir semester, kenaikan kelas, dan akhir suatu

tertentu. Pada perkembangan terakhir, penilaian

jenjang pendidikan. Metode atau instrumen yang

dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu

digunakan ujian atau tes yang standar.

assessment of learning, assessment for

Baik AoL, AfL, maupun AaL sangat ber-

learning, dan assessment as learning (Bennet

manfaat dan memiliki kontribusi yang tinggi

dan Gitomer, 2009). Assessment of learning

untuk peningkatan kualitas pembelajaran siswa.

(AoL) adalah penilaian apa yang telah dicapai

Secara tradisional, AoL sangat dominan dilakukan

peserta didik; assessment for learning (AfL)

oleh pendidik dan pemangku kepentingan

adalah penilaian untuk mengidentifikasi kesulitan

pendidikan daripada AfL dan AaL seperti dapat

yang mungkin dihadapi peserta dan menemukan

dilihat pada Gambar 1, piramida pertama.

cara atau strategi untuk membantu siswa

Piramida kedua menawarkan sebuah konsep

sehingga lebih mudah memahami materi atau

rekonfigurasi penilaian dengan menjadikan AaL

topik pembelajaran. AoL pada dasarnya adalah

dan AfL sebagai fokus penilaian.

penilaian sumatif dan AfL adalah penilaian formatif. Konsep yang relatif baru adalah

Penilaian Internal dan Eksternal

assessment as learning (AaL), yaitu penilaian

Selain dibedakan berdasarkan fungsinya,

yang menekankan pada keterlibatan peserta

penilaian juga dapat dibedakan berdasarkan

didik untuk secara aktif berpikir mengenai proses

pihak yang melakukan penilaian, yaitu internal

belajar dan hasil belajarnya, sehingga ber-

dan eksternal. Penilaian oleh guru atau sekolah

kembang menjadi pembelajar yang mandiri

disebut penilaian internal, sedangkan penilaian

(independent learner). Konsep penilaian

oleh pihak di luar sekolah disebut penilaian

tersebut muncul berdasarkan ide bahwa belajar

eksternal. Penilaian yang bertujuan untuk

tidak hanya transfer pengetahuan dari seorang

memperbaiki proses pembelajaran paling tepat

yang lebih mengetahui terhadap yang belum

dilakukan oleh guru di kelas, dengan kata lain

mengetahui, tetapi lebih merupakan proses

penilaian formatif bersifat internal. Penilaian

pengolahan

yang terjadi

internal oleh guru dapat dilakukan salah satunya

ketika seseorang berinteraksi dengan ide-ide

melalui tes. Tes ialah himpunan pertanyaan yang

baru.

harus dijawab, atau pernyataan yang harus

kognitif

yang aktif

Sejalan dengan perbedaan fungsi penilaian,

dipilih atau ditanggapi, atau tugas-tugas yang

metode yang digunakan juga berbeda. Sebagai

harus dilakukan oleh peserta tes dengan tujuan

contoh, pada penilaian formatif atau AfL metode

untuk mengukur suatu aspek atau perilaku

yang digunakan hendaknya yang dapat

tertentu dari orang yang dites. Dalam tes

menunjukkan secara jelas pemahaman atau

prestasi belajar, yang akan diukur adalah tingkat

18


Piramida pertama

Piramida kedua

Gambar 1. Piramida Asesmen

kemampuan seorang siswa dalam menguasai

dimaksudkan untuk menjamin adanya standar

bahan

diajarkan

yang sama dan adanya rasa keadilan. Seperti

kepadanya. Dengan demikian tes prestasi belajar

telah diuraikan sebelumnya, melalui penilaian

dilakukan ketika guru ingin mengetahui sejauh

eksternal dengan menggunakan tes yang

mana

penguasaan siswa terhadap bahan ajar

standar hasilnya lebih objektif dan perbandingan

yang telah diberikan. Penilaian eksternal pada

antarsekolah dan antardaerah dapat dilakukan.

umumnya dilakukan untuk fungsi sumatif dengan

Menurut Nagy (2000), penilaian eksternal

pelajaran

yang

telah

menggunakan ujian atau tes yang standar.

menjadi pilihan populer pemerintah ketika kontrol

Penggunaan tes standar selain untuk menjamin

terhadap proses pembelajaran masih sulit

objektivitas, juga memungkinkan dilakukannnya

dilakukan, misalnya karena kurang memadainya

perbandingan antarsekolah dan antardaerah.

jumlah guru yang berkualitas dan terbatasnya

Ujian Nasional yang dilakukan oleh pemerintah

jumlah sekolah dengan peralatan lengkap.

Indonesia termasuk dalam kategori penilaian eskternal berstandar nasional.

Secara empiris, penelitian di dalam dan di luar negeri menunjukkan adanya kesenjangan

Berdasarkan uraian di atas jelas, bahwa

antara penilaian internal dan eksternal.

perbedaan antara penilaian internal dan

Penelitian yang dilakukan Ross dan Gray (2008)

eksternal adalah pada pihak yang melaksanakan

di Kanada menunjukkan korelasi antara penilaian

penilaian karena bila ditinjau dari fungsinya, baik

internal dan eksternal berkisar antara 0.32-0.59.

sekolah maupun pemerintah dapat melakukan

Pada grade 3 dan 6 skor penilaian internal lebih

penilaian ketercapaian siswa pada suatu periode

tinggi daripada penilaian eksternal; sedangkan

tertentu. Pertanyaan yang mungkin timbul

pada grade 9 penilaian internal lebih rendah

adalah mengapa penilaian terstandar semisal

daripada penilaian eksternal. Selain itu,

UN atau penilaian eksternal masih diperlukan?

penelitian mengenai dampak UN di Indonesia

Secara

menunjukkan

konseptual,

penilaian

eksternal

bahwa

UN

meningkatkan

memungkinkan penilaian yang tidak bias (Hines,

semangat belajar sebagian besar siswa,

Albanese, Brown, dan Deitrick, 1999). Nagy

meningkatkan motivasi dan disiplin sebagian

(2000) mengemukakan penilaian eksternal

besar guru, dan meningkatkan usaha sekolah

19


untuk membantu kelancaran proses pem-

proses pembelajaran sehari-hari. Dengan

belajaran dan pemahaman siswa (Kartowagiran,

demikian untuk meningkatkan mutu pendidikan,

Hadi, Haryanto dan Retnawati, tanpa tahun).

guru perlu didorong untuk melakukan penilaian

Hal ini menunjukkan, penilaian eksternal

di kelas dengan tujuan membantu siswa untuk

mendorong siswa, guru, dan pihak sekolah untuk

memahami dan menguasai materi dan bukan

mencapai hasil yang terbaik, yang selanjutnya

dengan maksud untuk melabel atau memberi

dapat meningkatkan mutu pendidikan.

nilai.

Pada

umumnya

penilaian

eksternal

digunakan untuk menjamin mutu pendidikan dan

Penilaian Hasil Belajar untuk Siswa

pertimbangan akuntabilitas (Volante dan Jaafar,

Sekolah Dasar

2010; Nagy, 2000; Shepard, 2000). Hal ini

Penilaian pendidikan untuk siswa SD sebagai

dimungkinkan karena karakteristik penilaian

proses pengumpulan dan pengolahan informasi

eksternal yang dilakukan pihak luar sebagai

untuk mengukur pencapaian hasil belajar

penilai dan menggunakan tes standar, sehingga

peserta didik dapat dilakukan secara holistik-

perbandingan yang objektif antarsekolah atau

komprehensif dengan menggunakan berbagai

antardaerah dapat dilakukan. Dengan demikian

teknik penilaian sesuai dengan kompetensi yang

penilaian eksternal memberikan informasi

harus dikuasai siswa, baik domain pengetahuan,

sekolah-sekolah yang perlu mendapat perhatian

sikap, maupun keterampilan yang melibatkan

atau bantuan. Hal tersebut merupakan kelebihan

penilaian oleh pendidik, penilaian oleh satuan

penilaian eksternal yang tidak dimiliki oleh

pendidikan, maupun penilaian oleh Pemerintah.

penilaian internal.

Penilaian hasil belajar berstandar untuk siswa

Namun, penilaian eksternal juga mempunyai efek negatif (Shepard, 2000, Volante dan Jaafar,

sekolah dasar dapat dilihat pada Gambar 2. Penilaian oleh pendidik dilakukan untuk

2010). Misalnya, dalam proses pembelajaran di

memantau proses, kemajuan belajar, dan

kelas, guru cenderung kurang fokus pada mata

perbaikan hasil belajar peserta didik secara

pelajaran yang tidak diuji atau dinilai secara

berkesinambungan. Penilaian oleh pendidikan

eksternal, guru menerapkan pembelajaran

dapat dilakukan untuk mengukur pencapaian

dengan tujuan semata agar siswa dapat berhasil

kompetensi peserta didik secara berkelanjutan

dalam tes, guru dan staf sekolah melakukan

dalam proses pembelajaran dan untuk

kecurangan,

dan

memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar

menurunnya moral guru. Penilaian eksternal tidak

peserta didik. Penilaian oleh pendidik merupakan

dikehendaki oleh sebagian guru bukan

penilaian otentik dan komprehensif artinya

merupakan hal yang baru, dan tidak hanya

pendidik melakukan berbagai teknik penilaian

terjadi di Indonesia. Dwyer (1998) menge-

terhadap peserta didik secara komprehensif

mukakan resistensi terhadap penilaian eksternal

mulai dari awal, proses, dan akhir pembelajaran

tidak selalu karena didasarkan pada efek negatif

secara terus-menerus sehingga mencerminkan

penilaian eksternal, tetapi sebagian bersumber

suasana pembelajaran dan penilaian yang

dari rendahnya tingkat profesionalitas guru. Black

realisitis dan sesungguhnya. Semakin sering

dan William (1998) mengemukakan ketidak-

pendidik melakukan penilaian atau lebih dikenal

sukaan guru terhadap penilaian eksternal atau

dengan minute by minute assessment, maka

penggunaan ujian tidak membuat mereka

akan semakin banyak informasi yang diperoleh

menggunakan bentuk penilaian yang lebih baik

pendidik sebagai umpan balik perbaikan proses

atau lebih sesuai untuk penilaian di kelas. Hal

pembelajaran dengan demikian pendidik akan

ini menunjukkan adanya keterbatasan guru

menata ulang metode dan teknik pembelajaran

dalam

yang

agar lebih aktif, kreatif, efektif, menyenangkan,

berkualitas di kelas dan mengintegrasikan dalam

dan sesuai dengan kebutuhan dan posisi peserta

20

meningkatnya

mengembangkan

stress,

penilaian


Keterangan :

= Penilaian oleh Pendidik PAK

= Penilaian Akhir Kelas

PAS

= Penilaian Akhir Sekolah

SAK

= Survei Akhir Kelas

PeSAN = Penilaian Sekolah Acuan Nasional

Gambar 2 Penilaian Hasil Belajar Berstandar untuk Siswa Sekolah Dasar didik. Dalam konteks ini, penilaian tidak hanya

(KD) atau lebih. Ulangan tengah semester

berasal dari pendidik, tetapi siswa diberikan

dilakukan untuk mengukur pencapaian kom-

ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan

petensi peserta didik setelah melaksanakan

penilaian diri secara reflektif untuk mengetahui

kegiatan pembelajaran satu semester. Ulangan

posisi dirinya terhadap acuan kriteria yang

akhir semester dilakukan untuk mengukur

ditetapkan. Selain itu, penilaian diri dapat

pencapaian kompetensi peserta didik di akhir

memberikan informasi yang berguna sebagai

semester. Deskripsi pencapaian kompetensi

umpan balik untuk melakukan inovasi aktivitas

peserta didik disajikan dalam bentuk rapor.

pengajaran dan pembelajaran atau lebih dikenal dengan penilaian formatif (AfL).

Agar penilaian hasil belajar oleh pendidik berjalan maksimal dan menghasilkan informasi

Penilaian oleh pendidik merupakan penilaian

akurat, akuntabel, dan dapat dipertang-

yang dilakukan secara terencana yaitu menyatu

gungjawabkan, pemerintah wajib meningkatkan

dengan kegiatan pembelajaran, berkesi-

kompetensi pendidik terhadap pemahaman dan

nambungan, berimbang antara kompetensi sikap,

implementasi teknik dan prosedur penilaian

pengetahuan dan keterampilan, serta memo-

melalui berbagai kebijakan dan program

tivasi siswa dan pendidik. Teknik dan instrumen

penguatan penilaian internal. Selain itu,

penilaian oleh pendidik disesuaikan dengan ranah

pemerintah perlu segera menyusun petunjuk

kompetensinya. Penilaian kompetensi sikap bisa

teknis penilaian hasil belajar oleh pendidik untuk

dilakukan melalui observasi, penilaian diri, peer

seluruh mata pelajaran.

assessment, dan jurnal. Penilaian kompetensi

Penilaian oleh satuan pendidikan dilakukan

pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan

untuk menilai pencapaian standar kompetensi

penugasan. Pendidik melakukan penilaian

lulusan untuk semua mata pelajaran dengan

kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja

mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik

dalam bentuk tes praktik, projek, dan penilaian

oleh pendidik. Penilaian hasil belajar oleh satuan

portofolio. Selain itu, pendidik dapat melakukan

pendidikan dilakukan untuk mengukur pencapaian

ulangan. Ulangan harian dilakukan secara

kompetensi dasar yang mecerminkan setiap

periodik untuk menilai kompetensi peserta didik

kompetensi inti. Karena kompetensi dasar

setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar

ditetapkan secara nasional, maka kisi-kisi 21


penilaian pencapaian kompetensi dasar ini

pembelajaran, SAK bisa dilakukan sejak dini dan

disusun, ditetapkan, dan diberlakukan secara

lebih dari satu kali untuk mendeteksi faktor yang

nasional oleh pemerintah melalui keputusan

menghambat mutu pembelajaran lebih awal,

menteri. Penilaian oleh satuan pendidikan

sehingga hasil pemetaannya bermanfaat dalam

dilakukan melalui Penilaian Akhir Kelas (PAK) dan

perbaikan dan merupakan solusi terhadap

Penilaian Akhir Sekolah (PAS). PAK merupakan

hambatan dalam pembelajaran. Dengan demikian

penilaian pencapaian kompetensi yang dilakukan

pelaksanaan penilaian kompetensi sejak dini dan

secara periodik pada akhir kelas. PAS merupakan

dilakukan berulang-ulang akan dapat me-

penilaian pencapain kompetensi di akhir sekolah

mastikan kontrol kualitas yang ketat terhadap

dasar. PAS dilakukan untuk pengukuran

mutu lulusan sehingga ketika peserta didik

pencapaian seluruh kompetensi baik penge-

menghadapi PeSAN, mereka akan lebih siap

tahuan, sikap, maupun keterampilan. Hasil PAS

secara psikologis dan praktis. Hal ini akan

dapat digunakan sebagai pertimbangan

berdampak pada kualitas dan kredibilitas PeSAN.

penentuan kelulusan peserta didik dari satuan

Namun demikian, PeSAN sebagai salah satu

pendidikan dengan mempertimbangkan hasil

pertimbangan kelulusan tampaknya kurang

penilaian yang dilakukan oleh pendidik.

relevan dalam konteks penuntasan wajar dikdas

Penilaian oleh Pemerintah dilakukan dengan

sembilan tahun. Terdapat anomali antara target

Survei Akhir Kelas (SAK) dan Penilaian Sekolah

angka melanjutkan 100% ke SMP dengan asumsi

Acuan Nasional (PeSAN). SAK bertujuan menilai

bahwa ujian yang 100% pesertanya lulus sama

pencapaian tingkat kompetensi siswa yang

buruknya dengan ujian yang 100% pesertanya

dilakukan melalui survei pada akhir kelas 2, dan

gagal. Namun demikian mutu lulusan SD tetap

kelas 4 secara nasional pada seluruh mata

harus dijamin melalui penguatan fungsi PeSAN

pelajaran. PeSAN merupakan penilaian ber-

sebagai dasar seleksi masuk SMP. Peserta-

standar nasional yang dilakukan pada akhir kelas

peserta terbaik wajib mendapatkan haknya

VI Sekolah Dasar.

untuk melanjutkan ke SMP yang dikelola

Hasil PeSAN digunakan sebagai salah satu

pemerintah, misalnya di suatu kabupaten

pertimbangan pemetaan mutu kompetensi

terdapat 70% kursi SMP negeri dari seluruh

peserta didik, satuan pendidikan, daerah, dan

peserta PeSAN di kabupaten tersebut, peserta

nasional. Hasil pemetaan mutu ini dapat

PeSAN yang nilai UN 70% terbaik berhak me-

digunakan untuk pembinaan dan pemberian

lanjutkan ke SMP negeri di kabupaten tersebut.

bantuan kepada satuan pendidikan dalam

SMP negeri tersebut akan mengadakan seleksi

upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

bagi 70% peserta PeSAN berdasarkan nilai

Karena PeSAN dilaksanakan pada akhir kelas VI

PeSAN. Siswa yang 30% ini bisa melanjutkan

secara sensus, informasi hasil pemetaannya tidak

ke sekolah swasta atau bentuk lain yang

bisa langsung digunakan untuk perbaikan proses

sederajat, namun demikian 30% siswa ini masih

pembelajaran terhadap siswa yang ber-

memiliki kesempatan masuk ke SMP negeri

sangkutan karena siswa yang bersangkutan

mengisi kekosongan kursi karena mengundurkan

telah lulus SD dan melanjutkan ke jenjang

diri atau alasan lainnya. Model seleksi yang lebih

pendidikan berikutnya. Oleh karena itu,

kompetetif dengan hanya menjadikan nilai PeSAN

Pemerintah perlu menyelenggarakan penilaian

sebagai faktor penentu diterima di sekolah negeri

kompetensi yang diselenggarakan sebelum

akan menjadikan peserta didik semangat belajar

peserta didik menyelesaikan pendidikan pada

dan pendidik semangat mengajar. Pada akhirnya

SD secara survei, sehingga hasilnya dapat

kualitas, akseptabilitas, dan kredibilitas PeSAN

dimanfaatkan

dapat diandalkan.

untuk

perbaikan

proses

pembelajaran (AfL), penilaian ini dilakukan melalui

Karena PeSAN merupakan tes standar,

SAK. Karena fokusnya pada perbaikan proses

pemerintah harus menyusun, menetapkan, dan

22


memberlakukan kisi-kisi soal PeSAN secara

suatu sistem pelembagaan penilaian pendidikan

nasional selain itu soal PeSAN harus dipersiapkan

independen yang mampu menjamin mutu

mengikuti prosedur baku penyiapan tes standar

persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil

yakni soal-soal PeSAN disusun dan dirakit dari

penilaian. Pemerintah harus memberikan

bank soal nasional yang dikembangkan

kewenangan penuh pada institusi tingkat

Pemerintah. Kisi-kisi ini digunakan untuk

nasional yang menurut peraturan-perundangan

menyusun dan memastikan soal-soal PeSAN

memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan

mengukur kemampuan yang sama secara

sistem penilaian pendidikan. Dalam hal ini,

nasional. Berkaitan dengan hasil PeSAN sebagai

pemerintah bisa menugaskan Pusat Penilaian

bahan pemetaan dan perbandingan mutu

Pendidikan (Puspendik) untuk menyelenggarakan

kompetensi peserta didik antarsatuan pendidikan

kegiatan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah

dan antar daerah serta sebagai alat seleksi ke

melalui SAK dan PeSAN. Selain tugas dan fungsi

jenjang pendidikan berikutnya, seluruh soal

yang relevan, Puspendik memiliki sumber daya

PeSAN harus bersumber dari bank soal yang

manusia yang memadai dalam bidang penilaian

ditetapkan dan diberlakukan secara nasional oleh

pendidikan, sumber daya tersebut telah

Pemerintah. Dengan demikian, mutu soal akan

dipersiapkan dengan matang dalam penguasaan

terjamin kualitasnya, sehingga informasi

konsep, metodologis, dan teknis peng-

pemetaan mutu kompetensi yang dihasilkan dan

administrasian berbagai kegiatan penilaian

hasil seleksi akan sahih dan dapat diper-

pendidikan termasuk pelaksanaan ujian

tanggungjawabkan.

tersandar. Di samping tugas fungsi dan sumber

Kompetensi-kompetensi yang secara teknis,

daya yang memadai, pemberian kewenangan

metodologis, dan kondisi sulit diukur melalui

penuh penyelenggaraan penilaian hasil belajar

PeSAN dapat diukur melalui PAS. Dengan

terhadap Puspendik sejalan dengan prinsip dan

demikian, PeSAN dan PAS merupakan dua unsur

pendekatan penilaian pendidikan yakni objektif,

yang bersenyawa dan berkontribusi pada profil

ekonomis, dan akuntabel. Selain menilai

lulusan yang mencerminkan mutu sikap,

pencapaian prestasi belajar peserta didik,

pengetahuan, dan keterampilan tinggi. Integrasi

penilaian hasil belajar pada hakikatnya juga

PeSAN dan PAS dalam perencanaan, pe-

menilai kemampuan pendidik, satuan pendidikan,

laksanaan, dan pelaporan akan mencerminkan

dan unit teknis pendidikan dasar dalam menjamin

penilaian hasil belajar yang otentik dan

terlaksananya standar isi, standar proses,

komprehensif. Hasil PAS digunakan oleh satuan

standar pendidik dan tenaga kependidikan,

pendidikan untuk menentukan kelulusan peserta

standar biaya, standar pengelolaan, dan standar

didik dari satuan pendidikan dengan mem-

sarana dan prasarana, sehingga menghasilkan

pertimbangkan

yang

lulusan sesuai kualifikasi dalam standar

dikembangkan Pemerintah dan penilaian hasil

kompetensi lulusan. Puspendik sebagai lembaga

belajar oleh pendidik. Syarat lain yang harus

yang tidak memiliki kepentingan langsung terkait

dicapai oleh peserta didik untuk lulus sekolah

pelaksanaan standar-standar tersebut, dalam

dasar yakni menyelesaikan seluruh program

pelaksanaan penilaian hasil belajar akan lebih

pembelajaran dan memperoleh nilai minimal baik

objektif dan tidak dipengaruhi faktor subjek-

pada penilaian akhir untuk seluruh mata

tivitas penilai, dalam hal ini Puspendik berperan

pelajaran. Hasil penilaian oleh satuan pendidikan

sebagai penilai eksternal. Oleh karena itu hasil

harus dilaporkan dalam bentuk nilai dan deskripsi

penilaiannya akuntabel dan dapat digunakan

pencapaian kompetensi setiap peserta didik

sebagai entri poin intervensi kebijakan

kepada orangtua dan pemerintah.

peningkatan penjaminan mutu pendidikan,

kriteria

kelulusan

Agar penilaian oleh Pemerintah berkualitas,

sekaligus peningkatan dan penyempurnaan

akseptabel, dan kredibel wajib didukung oleh

standar nasional pendidikan dan kurikulum. Dari

23


sisi

anggaran,

pemberian

kewenangan

pendidik dilakukan melalui berbagai teknik dan

penyelenggaraan SAK dan PeSAN oleh Puspendik

metode penilaian antara lain penilaian otentik,

lebih ekonomis dan praktis daripada membentuk

penilaian diri, penilaian sikap, penilaian kinerja,

lembaga baru atau menugaskan institusi lain

dan ulangan. Penilaian hasil belajar oleh satuan

yang sebelumnya tidak dipersiapkan khusus atau

pendidikan dilakukan melalui PAK dan PAS.

tidak memiliki sumber daya untuk menye-

Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan

lenggarakan kegiatan penialain pendidikan.

melalui SAK dan PeSAN. Agar pelaksanaan

Mengingat kedekatan fungsi dan peranan

penilaian pendidikan oleh Pemerintah ber-

antara Puspendik dan Lembaga Penjamin Mutu

kualitas, akseptabel, dan kredibel perlu didukung

Pendidikan (LPMP), Puspendik bersinergi dan

oleh suatu sistem pelembagaaan penilaian

berintegrasi dengan LPMP dalam pelaksanaan

pendidikan yang independen. Sebelum lembaga

penilaian hasil belajar oleh Pemerintah di daerah

independen terbentuk, Puspendik dan LPMP

termasuk pelekasanaan PeSAN. LPMP men-

dapat menjadi lembaga khusus yang langsung

jalankan fungsi Puspendik di daerah atau

berada di bawah koordinasi dan konsolidasi

semacam local examination agency di daerah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk

LPMP mengkoordinasikan teknis pelaksanaan

menyelenggarakan berbagai program, kegiatan,

penilaian hasil belajar di daerah dan melaporkan

dan kebijakan berkaitan dengan penilaian dan

minute by minute setiap perkembangan

penjaminan mutu pendidikan.

pelaksanaan penilaian hasil belajar kepada Puspendik. Pola koordinasi, sinergi, dan integrasi

Saran

antara Puspendik dan LPMP dalam menye-

Agar penilaian hasil belajar oleh pendidik dan

lenggarakan penilaian hasil belajar perlu terus

satuan pendidikan berjalan maksimal dan

menerus disempurnakan, sehingga kerja sama

menghasilkan informasi akurat, akuntabel, dan

ini bisa menjadi embrio lembaga independen

dapat dipertanggungjawabkan, pendidik dan

penyelenggara kegiatan penilaian pendidikan di

satuan pendidikan perlu terus meningkatkan

masa mendatang. Peran dan fungsi yang sangat

kemampuan

strategis serta sinergi, koordinasi, dan integrasi

implementasi penilaian berbasis kelas melalui

antara Puspendik dan LPMP menjadikan lembaga

peningkatan keikutsertaan dalam berbagai

ini sangat vital dan fundamental peranannya

pendidikan dan pelatihan penilaian berbasis kelas.

dalam penjaminan mutu pendidikan, untuk itu,

Selain itu, Pemerintah wajib meningkatkan

sebaiknya sebelum terbentuknya lembaga

kompetensi pendidik terhadap pemahaman dan

independen penilaian pendidikan, Puspendik dan

implementasi teknik dan prosedur penilaian

LPMP dapat menjadi lembaga khusus yang

melalui berbagai kebijakan dan program

langsung berada di bawah koordinasi dan

penguatan penilaian internal serta perlu segera

konsolidasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

menyusun petunjuk teknis penilaian hasil belajar

terhadap

pemahaman

dan

oleh pendidik dan satuan pendidikan. Simpulan dan Saran

Agar penilaian oleh Pemerintah berkualitas,

Simpulan

akseptabel, dan kredibel wajib didukung oleh

Penilaian hasil belajar pada jenjang SD dan atau

suatu sistem pelembagaan penilaian pendidikan

bentuk lain yang sederajat dilakukan secara

yang mampu menjamin mutu persiapan,

otentik, terpadu, komprehensif, dan berimbang

pelaksanaan, dan pelaporan hasil. Pemerintah

antara kompetensi sikap, pengetahuan, dan

perlu memperkuat anggaran, fungsi, dan

keterampilan. Penilaian hasil belajar ditekankan

kewenangan lembaga penilaian pendidikan yang

pada penguatan penilaian internal oleh pendidik

sudah ada dan mulai mempersiapkan lembaga

dan satuan pendidikan serta penilaian eksternal

penilaian

oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh

independen, dan mandiri.

24

pendidikan

yang

profesional,


Pustaka Acuan Black, P. & Wiliam, D. 1998. Assessment and Classroom Learning. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 5(1), hlm. 7-74. Bennet, R. E. & Gitomer, D. H. 2009. Transforming K–12 Assessment: Integrating Accountability Testing, Formative Assessment and Professional Support In C. Wyat-Smith & J. J. Cumming (Eds.), Educational Assessment in the 21st Century: Connecting Theory and Practice. London: Springer. Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas Dwyer, C. A. 1998. Assessment and Classroom Learning: Theory and Practice. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 5(1), hlm. 131-137. Hines, J. D., Albanese, C. A., Brown, R., & Deitrick, S. 1999. Assessing Curriculum: An Internal and External Review with an Emphasis on Student Work. Journal of Family and Consumer Sciences, 91(2), hlm. 83-87. Kartowagiran, B., Hadi, S., Haryanto, & Retnawati, H. (tanpa tahun). Studi Empiris Perlunya Pelaksanaan Ujian Nasional. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, tidak dipublikasikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Kemdikbud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Jakarta: Kemdikbud. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Kemdikbud Nagy, P. 2000. The Three Roles of Assessment: Gatekeeping, Accountability, and Instructional Diagnosis. Canadian Journal of Education, 25(2), hlm. 262-279. Nitko, J.A., & Brookhart, S. M. 2007. Educational Assessment of Students. New Jersey: Pearson Prentice Hall. Ross, J. A., & Gray, P. 2008. Alignment of Scores on Large-Scale Assessments and Report-Card Grades. Alberta Journal of Educational Research, 54(3), hlm. 327-341. Shepard, L. A. 2000. The Role of Assessment in a Learning Culture. Educational Researcher, 29(7), hlm. 4-14. Volante, L., & Jaafar, S. B. 2010. Assessment Reform and the Case for Learning-Focused Accountability. The Journal of Educational Thought. 44(2), hlm. 167-188. Western and Northern Canadian Protocol for Collaboration in Basic Education. 2006. Rethinking Classroom Assessment With Purpose in Mind: Assessment for Learning, Assessment as Learning, Assessment of Learning. Crown Right of the Government of Alberta, British Columbia, Manitoba, Northwest Territories, Nunavut, Saskatchewan, Yukon Territory: WNCPCE.

25


26

PENILAIAN HASIL BELAJAR UNTUK SISWA SEKOLAH DASAR ASSESSMENT OF LEARNING OUTCOMES FOR ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS

Recommend Documents