PENGURUS NASIONAL. Nomor : Jakarta, 05 Maret 2014 Lamp. : -- Perihal : U N D A N G A N. : Rabu Jum at

PENGURUS NASIONAL P.O. Box 2129 jkp 10021 Telp./Faks. 021. 85916103, Email : [email protected]

Nomor : 046.07.00.0314 Lamp. : -Perihal : U N D A N G A N Rakornis 2014

Salam RAPI

Jakarta, 05 Maret 2014 Kepada Yth. Sdr. Ketua RAPI Provinsi dan di Seluruh Indonesia

51 55

Sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati bersama antara Pengurus Nasional RAPI dengan Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo RI, maka dengan ini Pengurus Nasional RAPI mengharapkan kehadiran Saudara pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) RAPI-SDPPI Tahun 2014, yang akan diselenggarakan pada : Hari

: Rabu – Jum’at

Tanggal

: 26 Maret 2014 s/d 28 Maret 2014

Tempat

: HOTEL SAHID, Jl. Jend. Sudirman Jakarta.

Disamping kegiatan Rakornis ini, kita juga mengagendakan kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) guna membahas persoalan-persoalan internal organisasi, untuk itu kami juga minta sumbang saran dari Saudara Ketua RAPI Provinsi untuk menyampaikan usulan materi guna dibahas pada Rapimnas tersebut. Demikian Undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA Sekretaris Jenderal,

Kemas Benjamin A JZ09ECI / NIA. 09.03.00914


KETENTUAN UMUM PENYELENGGARAAN RAKORNIS / RAPIMNAS RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Rapat Koordinasi Teknis Rapat Koordinasi Teknis ini merupakan agenda pertemuan antara RAPI dengan Ditjen SDPPI, Kementerian Kominfo RI guna membahas persoalan teknis dalam penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP). Rapat Pimpinan Nasional Rapat Pimpinan Nasional dilaksanakan berdasarkan AD/ART RAPI guna membahas persoalan internal organisasi yang sekiranya belum terakomodir dalam Rapat Kerja Nasional. . Tata Tertib Rapat Kerja RAPI terdiri atas : a. Tata Tertib Penyelenggaraan b. Tata Tertib Rapat

Ketentuan Peserta A. Pengertian Peserta : 1. Peserta Rakornis terdiri atas : a. Direktorat Jenderal SDPPI Kementerian Kominfo RI b. Kepala Balmon/Loka c. Pengurus RAPI Nasional, d. DPPON RAPI e. Utusan Pengurus Provinsi yang terdiri dari Ketua / Ketua Caretaker RAPI Provinsi f. Undangan dan atau Nara Sumber. 2. Peserta Rapimnas terdiri atas : a. Pengurus RAPI Nasional, b. DPPON RAPI c. Utusan Pengurus Provinsi yang terdiri dari Ketua / Ketua Caretaker RAPI Provinsi d. Undangan dan atau Nara Sumber. 3. Undangan terdiri dari : a. Instansi terkait b. Aktivis dan fungsionaris RAPI yang dibutuhkan pandangan, pengamatan dan peransertanya untuk pengembangan RAPI masa mendatang, berdasarkan Undangan Pengurus RAPI Nasional. B. Ketentuan bagi Utusan : 1. Utusan adalah Ketua / Ketua Caretaker RAPI Provinsi yang status kepengurusannya masih valid. 2. Bagi Provinsi dengan status invalid, harus mendapat persetujuan Pengurus RAPI Nasional, setelah menandatangani Formulir yang disediakan Panitia Pengarah. 3. Bagi Utusan Provinsi, harus membawa surat mandat dari Ketua RAPI Provinsi.


4. Mendaftarkan diri kepada Panitia Pelaksana dengan menyerahkan Surat Mandat dan pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar dengan background warna hijau. 5. Membawa perlengkapan pribadi secukupnya. 6. Biaya akomodasi, konsumsi selama rapat ditanggung oleh Panitia sesuai ketentuan. Pesanan tambahan, menjadi tanggung jawab pribadi, dan harus dibayar langsung. 7. Tunduk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana. C. Ketentuan bagi Pengamat/Undangan/Pemerhati : 1. Bagi Pengamat utusan Instansi, membawa surat mandat dari instansinya berdasarkan Undangan Pengurus Nasional cq. Panitia Pelaksana. 2. Bagi Pengamat unsur fungsionaris dan aktivis RAPI, membawa Undangan Pengurus cq. Panitia Pelaksana. 3. Mendaftarkan diri kepada Panitia Pelaksana dengan menyerahkan surat mandat/Undangan dan pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar dengan background berwarna hijau. 4. Aspirasi dan saran tertulis agar diserahkan kepada SC. 5. Membawa perlengkapan pribadi secukupnya. 6 Membayar Biaya akomodasi, konsumsi dan fasilitas persidangan yang ditetapkan oleh Panitia termasuk pesanan tambahan yang menjadi tanggung jawab pribadi, dan harus dibayar cash. 6. Tunduk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana. D. PAKAIAN Selama mengikuti Rakornis dan Rapimnas, seluruh peserta wajib menggunakan Pakaian Seragam Harian (PSH) RAPI atau Batik, sopan dan patuh pada peraturan yang berlaku. E. LAIN-LAIN 1. Ketua dan/ atau Sekretaris RAPI Provinsi agar melakukan konfirmasi kehadiran ke Pengurus Nasional paling lambat 1 (satu) minggu sebelum kedatangan 2. Membawa Surat Mandat dari Pengurus RAPI / membawa Undangan RAPI Nasional 3. Pasfoto berwarna, ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar dengan background warna hijau. 4. Data / Daftar Utusan, agar dikirim langsung ke Sekretariat RAPI Nasional :  Komp. Diskum AD, Jl. Cakrawijaya V, Blok. S/No. 6 Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara - Jakarta Timur. Telp/Fax . (021) 85916103  Via email : [email protected] 5. Pada saat registrasi, peserta agar menyerahkan boarding pass keberangkatan dan foto copy tiket kepulangan ke Pengurus Nasional


TATA TERTIB PERSIDANGAN RAKORNIS / RAPIMNAS RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA BAB I PENGERTIAN UMUM Pasal 1 Status 1. Rapat Koordinasi Teknis, adalah forum koordinasi tentang masalah-masalah teknis antara Direktorat Jenderal SDPPI Kementerian Kominfo, UPT Balai Monitoring (Balmon) dan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), sekaligus sebagai sarana sosialisasi regulasi yang terkait dengan Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP). 2. Rapat Pimpinan Nasional RAPI, diselenggarakan oleh Pengurus RAPI Nasional, dengan tugas untuk membahas permasalahan organisasi, sekaligus sebagai sarana koordinasi antara Pengurus RAPI Nasional dengan RAPI Provinsi. 3. Rapat Pimpinan Nasional RAPI, berwenang untuk : a.

Membahas / memecahkan permasalahan organisasi.

b.

Mensosialisasikan kebijakan Pengurus Nasional yang dirasakan cukup mendesak

c.

Menetapkan atau merubah Peraturan Organisasi (PO) yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan organisasi

4. Tata Tertib ini merupakan pedoman yang wajib dipatuhi oleh seluruh peserta, dengan tujuan agar seluruh acara dan persidangan dapat terlaksana dengan lancar, tertib, aman dan sukses.

Pasal 2 Waktu dan Tempat Rapat Koordinasi Teknis dan Rapat Pimpinan Nasional dilaksanakan pada tanggal 26 – 28 Maret 2014 bertempat di HOTEL SAHID JAYA – Jl. Jend. Sudirman, Jakarta.


BAB II PESERTA Pasal 3 Peserta Rapat Koordinasi Teknis dan Rapat Pimpinan Nasional Peserta Rapat Koordinasi Teknis, terdiri atas : 1. Direktorat Jenderal SDPPI Kementerian Kominfo RI 2. Kepala Balai Monitoring Seluruh Indonesia 3. Pengurus Nasional, 4. DPPO Nasional, 5. Utusan Pengurus Provinsi yang terdiri dari Ketua / Ketua Caretaker Provinsi yang masih valid. 6. Undangan dan atau Nara sumber Peserta Rapat Pimpinan Nasional, terdiri atas : 1. Pengurus Nasional, 2. DPPO Nasional, 3. Utusan Pengurus Provinsi yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Provinsi yang masih valid. 4. Undangan dan atau Nara sumber

Pasal 4 Undangan 1. Peninjau dari Instansi terkait dengan Mandat dari instansi yang bersangkutan. 2. Aktivis dan fungsionaris RAPI yang dibutuhkan pandangan, pengamatan, dan peransertanya untuk pengembangan organisasi RAPI masa mendatang. Pasal 5 Nara Sumber Undangan Pengurus RAPI Nasional, dari unsur Instansi terkait serta unsur Mitra Kerja RAPI. BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA Pasal 6 Hak dan Kewajiban 1. Mengikuti seluruh acara Rapat Koordinasi Teknis dan Rapat Pimpinan Nasional yang ditetapkan mulai dari acara Pembukaan, Rapat-Rapat sampai Penutupan, dan hadir 10 (sepuluh) menit sebelum acara dimulai. 2. Terdaftar pada setiap persidangan yang diikutinya dengan mengisi daftar hadir. 3. Mengemukakan pandangan dan pendapat dengan santun dan bertanggung jawab. 4. Menjaga tata tertib dan menghormati Pimpinan Rapat


Pasal 7 Hak Bicara dan Hak Suara 1. Hak Bicara adalah hak untuk mengemukakan pendapat pada rapat yang diikuti. 2. Hak Bicara dimiliki oleh setiap Peserta.

Pasal 8 Penyampaian Pendapat 1. Penyampaian pendapat dapat dilakukan oleh setiap peserta atas persetujuan Pimpinan Rapat. 2. Peninjau dan Pengamat, dapat menyampaikan saran dan pandangannya atas permintaan dan/ atau atas persetujuan Pimpinan Rapat. 3. Interupsi hanya dapat dikemukakan, setelah mendapat persetujuan Pimpinan Rapat. 4. Dalam hal terjadi perbedaan persepsi, Pimpinan Rapat dapat meminta penjelasan/saran dari Nara Sumber dan/atau DPPO Nasional. BAB IV RAPAT Pasal 9 Korum 1. Rapat Pimpinan Nasional dinyatakan Sah bila dihadiri oleh lebih dari setengah ditambah satu (½+1) Jumlah Peserta yang terdaftar. 2. Bila Korum belum tercapai, maka sidang ditunda selama 2 x 10 menit, dan setelah itu rapat dapat dinyatakan Sah untuk dilanjutkan. Pasal 10 Pimpinan Rapat 1. Rapat Pimpinan Nasional dipimpin oleh Pengurus RAPI Nasional, untuk Pembukaan secara resmi Persidangan, Pengesahan Jadwal Acara, Pengesahan Tata Tertib. 2. Pada Rapat Pimpinan Nasional, Pimpinan Rapat didampingi oleh Nara Sumber, juga Notulis yang ditunjuk oleh Panitia.

Pasal 11 Tugas dan Wewenang Pimpinan Rapat 1. Bertanggung jawab atas kelancaran jalannya rapat dan pengambilan keputusan. 2. Bertugas membuka rapat, menskors, membuka kembali, dan menutup rapat dengan berpedoman pada jadwal acara dan tata tertib rapat. 3. Bersikap arif dan bijaksana, serta memberi kesempatan secara adil kepada peserta dalam mengemukakan pendapat. 4. Menjaga tata tertib, mengatur giliran bicara, memperingatkan, menegur, dan/atau menghentikan pembicara yang menyimpang dari topik bahasan.


5. Mengupayakan tercapainya mufakat dalam pengambilan keputusan, dan bila perlu, dapat melakukan skorsing dan lobbying untuk mencari titik temu dalam memecahkan masalah. Pasal 12 Pengesahan Ketetapan 1. Ketetapan Rapat Pimpinan Nasional adalah Hasil Rapat yang ditetapkan dan/atau disahkan dalam Rapat Pimpinan Nasional . 2. Pengambilan keputusan atas ketetapan diupayakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. 3. Apabila mufakat tidak tercapai, diserahkan kepada Pengurus RAPI Nasional.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 Penutup Hal-hal yang belum cukup diatur dalam tata tertib ini, akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Rapat, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tata tertib ini.


LAMPIRAN 2

FORMAT LAPORAN TAHUNAN RAPI PROVINSI 1. Surat Pengantar Pengurus RAPI Provinsi 2. Laporan Tahunan Kata Pengantar Daftar Isi I. Pendahuluan II. Program Kerja RAPI Provinsi III. Realisasi Program Kerja Realisasi Program Kerja per-Biro di RAPI Provinsi IV. Problematika RAPI Provinsi Analisa Permasalahan RAPI Provinsi Program Strategis atasi Permasalahan RAPI Provinsi V. Penutup 3. Lampiran I. Susunan Pengurus RAPI Kabupaten / Kota II. Daftar Alamat Sekretariat RAPI Kabupaten / Kota III. Data Anggota per-institusi Kabupaten / Kota

PENGURUS NASIONAL. Nomor : Jakarta, 05 Maret 2014 Lamp. : -- Perihal : U N D A N G A N. : Rabu Jum at

Recommend Documents