Keputusan untuk melepas/menghapuskan aset memerlukan pengujian dan penilaian ekonomis secara menyeluruh. Keputusan penghapusan aset harus diambil dalam kerangka perencanaan terintegrasi yang memperhatikan :
Kebutuhan pemberian pelayanan,
Tujuan organisasi,
Keterbatasan finansial dan anggaran
Dan tujuan alokasi sumber dayasumber daya pemerintah secara keseluruhan.
Alasan-alasan untuk melakukan penghapusan adalah : aset berlebih, kurang bermanfaat, dan tidak mampu memberikan pelayanan). Pilihan penghapusan aset, yang mencakup alternatif penggunaan, sewa, jual, atau Jual dan sewa kembali (sale and lease back) harus dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi
Penghapusan merupakan komponen krusial dalam manajemen aset, sehingga setiap organisasi perlu:
Mengevaluasi efektivitas strategi penghapusan aset dalam memelihara aset yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan pelayanan; Mengembangkan pengaturan untuk aset yang nonaktif dan untuk aset yang menurun kinerjanya atau aset yang berlebih seefisien mungkin, sebelum melakukan penghapusan.
Perencanaan
Pengadaan
Penghapusan
Operasi dan Pemeliharaan
Gambar : Penghapusan Aset
Pertama Keputusan penghapusan tidak dapat diambil secara terpisah.
Kedua Penghapusan dipandang sebagai tahap akhir dalam manajemen aset, sehingga tindakan penghapusan menyebabkan pengadaan aset baru atau penggantian aset.
Ketiga Asumsi yang mendasari adalah bahwa manajemen telah memiliki informasi penting untuk menentukan aset yang mana yang perlu dihapuskan, dan kapan dihapuskan.
Beberapa hal penting terkait aktivitas penghapusan aset adalah :
Pada pembuatan daftar aset, ini merupakan titik permulaan untuk analisis karena di dalam daftar aset mencatat umur manfaat dari kelompok aset dan dapat menyediakan indikasi waktu (timing) penggantian dalam siklus bisnis.
Penentuan umur manfaat harus serealistis mungkin.
Adalah hal penting bahwa pemantauan kondisi dan penentuan kinerja dilakukan dengan hasil yang dihubungkan dengan sistem informasi manajemen yang memadai, sehingga pencatatan sesuai dengan kondisi aset di lapangan.
Ketika suatu aset diidentifikasi sebagai aset yang underperforming atau tidak berfungsi lagi untuk mendukung kebutuhan penyediaan pelayanan, maka idealnya pengelola telah memikirkan dan merencanakan alternatif-alternatif yang mungkin untuk penghapusan.
Untuk aset-aset seperti instalasi teknologi informasi yang besar, pertimbangan dapat diberikan untuk menyewakan kapasitas berlebih kepada organisasi lainnya.
Pembaharuan aset dapat juga menjadi solusi. Biaya dan manfaat alternatif tersebut harus tercakup dalam rencana penghapusan.
Panduan berikut ini diberikan untuk membantu suatu entitas menghapus aset-asetnya dengan cara yang akuntabel. Organisasi hendaknya: 1.
• Membangun dan memelihara sistem informasi aset, yang mencatat seluruh informasi yang relevan, untuk membantu dalam perencanaan dan manajemen aset
2.
• Menyusun dan mengevaluasi pembiayaan yang memadai untuk mendukung pemilihan metode penghapusan yang paling efektif biayanya
3.
• Mengidentifikasi area-area yang peka terhadap memperkenalkan ukuran preventif yang memadai
4.
• Mengidentifikasi dan mengkomunikasikan aturan yang diutamakan untuk penghapusan kepada para pegawai yang relevan/bersangkutan dengan penghapusan aset
5
• Melibatkan tenaga ahli/pakar untuk menyusun persyaratan kontrak dan untuk membantu membuat kontrak (terutama untuk penghapusan yang kompleks dan nonstandar) untuk meminimalkan potensi risiko
6
7
pemyelewengan
dan
risiko,
dan
• Memberikan instruksi yang jelas kepada agen yang terlibat untuk melakukan penghapusan • Memantau dan mengevaluasi kinerja penghapusan secara rutin untuk pencapaian pilihan metode penghapusan yang efektif biaya dan untuk mematuhi kebijakan dan tujuan penghapusan yang dibuat oleh pemerintah
Metode penghapusan umumnya digunakan : penjualan melalui lelang atau tender terbuka, menjual ke swasta, tukar tambah, dan penghapusan dari catatan. Salah satu metode yang sering digunakan adalah penjualan atau pengalihan aset kepada organisasi pemerintah yang lain. Apapun metode yang dipilih yang harus diperhatikan akuntabilitas dan transparansinya, evaluasi atas pilihan penghapusan yang memadai harus juga dilakukan. Metode itu harus memperhatikan biaya yang terkait dengan setiap metode penghapusan dan manfaat yang mungkin (termasuk hasil yang mungkin diperoleh).
Sebelum memutuskan metode penghapusan tertentu, hal-hal berikut ini hendaknya dibedakan:
Sifat aset (yakni aset khusus atau aset umum); Potensial nilai pasar aset; Nilai instrinsik lain dari aset (yakni aspek budaya/sejarah, dan sebagainya); Lokasi aset; Volume aset; Nilai tukar tambah aset; Kemampuan aset untuk mendukung program-program pemerintah; Pertimbangan lingkungan; Kondisi pasar; dan Umur aset
Cara penghapusan yang memadai dapat mencakup
Lelang umum;
Tender umum;
Transfer ke
Jual ke organisasi
Jual ke pegawai/
organisasi lainnya;
lainnya;
karyawan
Dumping yang terkendali Tukar tambah
(untuk item-item yang memiliki nilai rendah
Profesional penilaian memainkan peran penting dalam penghapusan aset. Mereka dapat membantu pengelola aset untuk memilih metode penjualan yang paling memadai. Mereka juga dapat menyusun ekspektasi yang realistis untuk penjualan.
Jika mereka diperlukan, penilaian harus diperoleh dari agen yang berpengalaman yang memiliki pengetahuan tentang jenis aset yang akan dijual dan tren pasar saat ini.
Pendekatan whole ofl ife untuk manajemen aset dan perencanaan strategis aset yang efektif mensyaratkan bahwa hasil dan output dari setiap fase dalam siklus hidup aset menjadi input bagi siklus perencanaan berikutnya. Praktik yang lebih baik menyarankan, sebagai tambahan terhadap analisis biaya manfaat yang dilakukan terhadap metode penghapusan, pengelola aset aset perlu membandingkan umur aktual pada saat penghapusan dengan umur manfaat yang diharapkan dan menjelaskan variasi yang signifikan
BENTUK-BENTUK MEMINDAHTANGANAN BARANG/ASET MILIK DAERAH
Pemindah tanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.
Barang milik daerah dapat dimanfaatkan atau dipindahtangankan apabila tidak digunakan utuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam kontek pemindahtanganan akan terjadi peralihan kepemilikan atas barang milik daerah dari pemerintah kepada pihak lain.
Tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi pengguna barang harus diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan tersebut selanjutnya didayagunakan untuk penyelenggaran pemerintahan daerah yang meliputi fungsi-fungsi berikut: 1. Fungsi pelayanan; direalisasikan melalui pengalihan status penggunaan, dimana barang milik daerah dialihkan penggunaannya kepada instansi/satuan unit kerja perangkat daerah lainnya untuk digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Fungsi budgeter; direalisasikan melalui pemanfaatan dan pemindahtanganan. Pemanfaatan dimaksud dilakukan dalam bentuk sewa, kerjasama pemanfaatan, pinjam pakai, bangun serah guna dan bangun guna serah. Sedangkan pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal daerah.
Berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 Pasal 57 menyatakan bahwa bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik negara/daerah ini meliputi; 1. Penjualan; 2. Tukar-menukar;
3. Hibah; 4. Penyertaan modal pemerintah daerah.
Pemindah tanganan barang milik daerah sebagai yang dimaksud oleh peraturan tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan berlaku untuk; 1. Tanah dan/atau bangunan; dan 2. Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), Proses pemindah tanganan bagi tanah dan/atau bangunan seperti yang tercantum pada no (1). dan pemindah tanganan selain tanah dan/atau bangunan seperti tercantum pada (2). diatas diajukan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota ke DPRD untuk memperoleh persetujuan DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pemindah tanganan barang milik daerah yang berupa tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, apabila (Pasal 9 Permendagri No.17 Tahun 2007): a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota. b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran. c. Diperuntukkan bagi pegawai negeri. d. Diperuntukkan bagi kepentingan umum. e. Dikuasai Negara berdasarkan keputusan pengadilan, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
Untuk pemindah tanganan tanah dan/atau bangunan pada point a s/d e diatas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pemindah tanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar) dilakukan oleh Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar) dengan persetujuan DPRD. Untuk lebih jelasnya dan lebih ringkasnya pelaku pemindah tanganan dan yang menyetujuinya dalam proses pemindah tanganan ini dapat dilihat pada daftar pada tabel berikut ini:
PELAKU PEMINDAH TANGANAN DAN PEMBERI PERSETUJUAN PADA PEMINDAH TANGAN BARANG/ASET MILIK DAERAH (PP. No.6 Tahun 2006)
No
Objek/Jenis
Nilai (Rp) = Milyar
M
Persetujuan
Pelaku
-
DPRD
-
Gubernur/ Bupati/ Walikota
Pengelola Barang dengan Keputusan kepala Daerah
Tanah dan/atau bangunan : I
a. Tanah dan/atau bangunan b.
Kecuali yang termasuk kategori 1 sd 5 pasal 46 ayat (3)
Selain tanah dan/atau bangunan
Sampai 5 M
Gubernur/ Bupati/ Walikota
Lebih dari 5 M
DPRD
II
Pengelola Barang dengan Keputusan Kepala Daerah
Penjualan
1.
4.
2.
Tukar-Menukar
3.
Hibah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Penjualan barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan berdasarkan beberapa pertimbangan dan tujuan yaitu: 1) Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle (menganggur). 2) Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual. 3) Sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pelaksanaan penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara setempat, kecuali dalam hal-hal tertentu. Pengecualian ini menurut Permendagri No.17 Tahun 2007 Pasal 61 ayat (3) meliputi:
Penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara;
Penjualan rumah golongan III; dan
Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola.
Proses Pengajuan Usulan Penjualan Daerah
Barang Milik
Gubernur/Bupati/ Walikota/DPRD
Pengelola Barang Mengajukan usul penjualan disertai pertimbangan
Pengelola Barang
Pengelola Barang
Tidak Menyetujui
Menyetujui
Pengelola Barang Mengeluarkan Keputusan
Pengelola Barang Meneliti dan Mengkaji usulan penjualan
Pengguna Barang Mngajukan usul penjualan kepada pengelola barang
Tukar-menukar barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, atau antar pemerintah daerah, atau dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum milik pemerintah lainnya, atau dengan pihak swasta/pihak lainnya, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
Tukar menukar barang milik daerah ini dilaksanakan dengan pertimbangan:
• Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintah. • Untuk optimalisasi barang milik daerah ; dan • Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Tukar menukar barang milik Negara atau barang milik daerah khususnya untuk tanah dan/atau bangunan dikenal dengan istilah ruilslag atau tukar guling
Objek dari tukar-menukar barang milik daerah yang dapat dilakukan tukar menukarnya adalah: Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota untuk barang milik daerah.
Tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang akan tetapi tidak sesuai lagi dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.
Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan
Tukar menukar barang milik daerah ini dapat dilakukan dengan pihak-pihak sebagai berikut;
Pihak pemerintah pusat.
Badan usaha milik Negara/daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya.
Swasta.
Adapun alasan dilaksanakannya pelepasan hak dengan cara tukar menukar/tukar guling (ruislag) antara lain disebabkan oleh;
Terkena planologi. Belum dimanfaatkan secara optimal. Menyatukan barang/aset yang lokasinya terpencar untuk memudahkan koordinasi dan dalam rangka efisiensi. Memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Daerah sebagai akibat pengembangan organisasi. Pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.
Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, atau antar pemerintah daerah, atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. Penghibahan barang milik daerah ini dilakukan dengan Keputusan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan (Pasal 58 Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 dan Pasal 78 Permendagri No.17 Tahun 2007) sebagai berikut; a. Untuk kepentingan sosial,
b. Untuk keagamaan, c. Untuk kemanusiaan, d. Dan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Barang milik daerah yang akan dihibahkan itu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1.
Bukan merupakaan barang rahasia Negara.
2.
3.
Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak.
Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
Barang milik daerah yang dapat dihibahkan ini berlandaskan Pasal 59 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 dan Pasal 79 Permendagri No.17 Tahun 2007 dapat berupa: Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Daerah.
Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan. Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Daerah melalui Pengelola. Selain tanah dan/atau bangunan yang dari pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
awal
PELAKSANA, PERSETUJUAN DAN PENETAPAN TERHADAP BARANG/ASET YANG AKAN DIHIBAHKAN Penetapan yang akan dihibahkan oleh
Hibah dilaksanakan oleh
Tanah dan/atau bangunan
Kepala Daerah
Pengelola Barang
DPRD
2.
Tanah dan/atau bangunan dari awalnya untuk hibah
Kepala Daerah
Pengelola barang
Kepala Daerah
3.
Selain tanah dan/ atau bangunan > Rp 5.000.000.000,< Rp 5.000.000.000,-
Kepala Daerah Kepala Daerah
Pengelola
DPRD
Pengguna
Pengguna
Pengelola
No
Jenis Barang/aset
1.
4.
Selain tanah dan/ atau bangunan
Persetujuan oleh
Proses hibah tanah dan/atau bangunan pengelola Barang
Mengajukan usul hibah Melaksanakan hibah Berita acara serah terima
DPRD
Gubernur/bupati /walikota
Menerima persetujuan Mengkaji dan mempertimbangkan berdasarkan Psl 58 PP No 6 Tahun 2006 Menetapkan/menyetujui
Mengkaji dan mempertimbangkan Mentapkan/menyetujui
proses hibah selain tanah dan/atau bangunan Pengguna Barang
Mengajukan usul hibah
Pengelola Barang
Mengkaji dan mempertimbangkan berdasarkan Pasal 58 PP No 6 Tahun 2006 Menetapkan/menyetujui
Kalau disetujui
Pengguna Barang
Menerima persetujuan Melaksanakan hibah Berita acara serah terima barang
Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik Negara/daerah atau badan hukum lainnya. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta.
Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang daerah dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut: 1) Barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah dalam rangka penugasan pemerintah; atau 2) Barang milik daerah tersebut akan lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dapat berupa:
1.
• Tanah dan/atau bangunan milik daerah yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada Kepala Daerah melalui pengelola barang.
2.
• Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah sesuai tercantum dalam dokumen penganggaran.
3.
• Barang milik daerah lainnya selain tanah dan/atau bangunan.
Laporan pemindahtangan
Pemindahtanganan yang meliputi penjualan, tukar-menukar, hibah dan penyertaan modal, Kepala Daerah melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Keputusan Penghapusan.
Keputusan untuk melepas/menghapuskan aset memerlukan pengujian dan penilaian ekonomis secara menyeluruh. Seperti halnya keputusan pengadaan, keputusan penghapusan aset harus diambil dalam kerangka perencanaan terintegrasi yang memperhatikan kebutuhan pemberian pelayanan, tujuan organisasi, keterbatasan finansial dan anggaran dan tujuan alokasi sumber dayasumber daya pemerintah secara keseluruhan. Keputusan penghapusan tidak dapat diambil secara terpisah.
Penghapusan merupakan tahap akhir dalam manajemen aset, sehingg tindakan penghapusan menyebabkan pengadaan aset baru atau penggantian aset. Asumsi yang mendasari adalah bahwa manajemen telah memiliki informasi penting untuk menentukan aset yang mana yang perlu dihapuskan, dan kapan dihapuskan. Metode penghapusan yang utama diantaranya penjualan melalui lelang atau tender terbuka, menjual ke swasta, tukar tambah, dan penghapusan dari catatan.
1. Bentuk-bentuk pemindahtanganan aset pemerintah daerah bisa berupa: penjualan, tukar-menukar, hibah ataupun penyertaan modal pemerintah. 2. Pemindahatanganan tanah dan bangunan harus atas persetujuan DPRD kecuali bila tidak sesuai lagi dengan RUTR, dihapuskan karena sudah ada anggaran pengganti, diperunukan bagi PNS, diperuntukkan bagi kepentingan umum atau dikuasai Negara berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hokum tetap atau ketentuan perundang-undangan. 3. Pemindahtanganan tanah dan atau bangunan yang bernilai sampai Rp.5.000.000.000,(Lima milyar rupiah) atas persetujuan Gubernur/Bupati/Wako, diatas itu atas persetujuan DPRD. 4. Penjualan aset daerah berupa tanah dan bangunan perumahan (rumah Golongan III) dan kenderaan dinas diatur dengan peraturan tersendiri. 5. Pemindahatanganan secara tukar guling (ruislag), hibah serta untuk penyertaan modal pemerintah dapat juga dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan untuk itu.
1. Sebutkan alasan-alasan yang keputusan penghapusan aset!
bisa
mendasari
2. Bagaimana panduan agar suatu organisasi dapat menghapuskan asetnya dengan cara yang accountable? 3. Sebelum memutuskan metode penghapusan aset, halhal apa saja yang perlu diperhatikan? 4. Sebutkan cara-cara penghapusan yang memadai?
5. Apa yang dimaksud dengan sale and lease back?
Study Kasus Suatu persil tanah dan bangunan suatu instansi pemerintah tidak memenuhi lagi Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTK) dan instansi tersebut tidak memakai lagi karena sudah mempunyai lokasi yang baru dengan bangunan yang baru dibangun 2 tahun yang lalu. Tanah dan bangunan tersebut diperkirakan bernilai sekitar Rp. 8.000.000.000,00.
Jika Anda yang diserahi tanggung jawab dalam pengurusan barang inventaris pada SKPD terkait, apakah yang harus Saudara lakukan untuk itu dan tolong dijelaskan selengkapnya sebagai bahan usulan ke Pengelola Barang sampai kegiatan itu selesai?
