Dekriminalisasi Pengguna !
Narkoba ! di INDONESIA @anang_iskandar
LATAR BELAKANG UU NARKOTIKA NO 35/2009
1961 Single Convention on Narcotic Drugs !
Masalah Kecanduan narkotika merupakan kejahatan serius dan dihukum dengan pidana penjara
1972 Amandemen Single Convention dengan Protokol 1971 !
Diperlukan Terapi & Rehabilitasi bagi pecandu Narkotika
1988 D e k l a r a s i Po l i t i k mengenai prinsip prinsip dan panduan dalam rangka m e n g u r a n g i permintaan narkotika
Amandemen Single Convention dengan Protokol 1971
!
Diperlukan Te r a p i & Re h a b i l i t a s i bagi pecandu Narkotika
EXTENT OF DRUG USE GLOBAL OVERVIEW world drug report 2014
Tahun 2012, penylah guna narkoba di dunia sekitar 243 juta orang/prevalesi 5.2 % yang berumur 15-64.
“…sekitar 183.000 orang atau 40% dari penduduk dunia yang berumur 15-64 meninggal akibat dampat menggunakan narkoba”
peningkatan peredaran ATS dan Kultivasi opium pada tahun 2013
Jumlah new psychoactive substances (NPS) yang beredar di dunia mengalami peningkatan lebih dari 2x lipat dari tahun 2009-2013. Bulan Decemer 2013, jumlah NPS sebesar 348, dari 251 substances ditahun sebelumnya
3
Masyarakat kurang bisa membedakan mana yang tergolong sebagai korban / sebagai victim, siapa-siapa yang dikatakansebagai penjahat yang melakukan kejahatan - Presiden SBY-
Kita memiliki 40 tahun pengalaman dalam perang melawan narkoba dengan pendekatan hukum dan ternyata gagal,” -Michael Wooldridge (Mantan MENKES AUSTRALIA 2001)-
“Perang melawan narkoba yang sudah dilaksanakan lebih dari 40 tahun yg lalu oleh Presiden NIXON dianggap gagal oleh masyarakat dunia, karena yang diperangi penggunanya bukan cartelnya
Rintangan utama dalam strategi supply reduction dalam menghadapihadapi penyelundupan narkotika adalah tingginya jumah uang yang beredar dan yang dihasilkan dari bisnis narkoba. Uang tersebut digunakan untuk “membeli” petugas baik dalam maupun luar negeri untuk mengamankan dalam proses penanaman, produksi dan proses distribusi. -David T. Courtwright, penulis buku War on drug 1993-
Pandangan! Global! Terhadap ! Penanaganan ! Permasalahan ! Narkoba
Penegakan Hukum Yang Tidak Mengintegrasikan Dengan ReIntegrasi Sosial Terhadap Pengguna,Menyebabkan Mereka Menjadi Prajurit Sindikat Narkotika -Jose Mario Costa, 2009-
“Menuntut para penyalah guna dan pecandu akan menghambur – hamburkan sumber daya penegakan hukum, serta mendorong timbulnya korupsi bagi penegak hukum”. -Justin B. Shapiro, Meksiko 20104
Hak Asasi Manusia
Hukum Produsen Penanam Pengedar Backing Kurir
Kesehatan Penyalah guna Pengguna Teratur Pakai Pecandu
si en m di permasalahan
penyalah guna
narkoba 5
Hak Asasi Manusia
Hukum
Trend ensi
Kesehatan
a gun ah yal Pen Produsen ai Pak r atu Ter na ggu Pen m ana Pen Pengedar Pecandu Backing Kurir
dim
permasalahan penyalah guna
narkoba
6
Kebijakan NASIONAL Pasal 4 UU 35/2009
1. menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelanyanan kesehatan dan/atau pengembangan IPTEK;
2. mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
3.
m e m b e r a n t a s p e re d a a n gelap narkotika dan prekursor narkotika;
7
4. m e n j a m i n p e n g a t u r a n upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyala guna dan pecandu narkotika.
KEBIJAKAN
UNDANG - UNDANG
NARKOTIKA humanis
NOMOR 35
keras
TAHUN 2009 PENGGUNA DAN DALAM KEADAAN KETERGANTUNGAN WAJIB DIREHABILITASI
PENGGUNA NARKOBA DIANCAM DENGAN HUKUMAN PENJARA 4 TAHUN
PENGGUNA NARKOBA DAPAT DIHUKUM REHABILITASI
PENGGUNA NARKOBA YANG MELAPORKAN DIRI TIDAK DITUNTUT PIDANA
PENGGUNA NARKOBA SEDANG MENJALANI PERAWATAN,, KEMUDIAN KAMBUH KEMBALI SELAMA 2X PERAWATAN TIDAK DITUNTUT PIDANA
DIANCAM DENGAN HUKUMAN MINIMUM 4 TAHUN
DAPAT DIJATUHI HUKUMAN MAKSIMAL
ANCAMAN HUKUMAN BAGI PENEGAK HUKUM YANG MENANGANI KASUS NARKOBA APABILA TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA
DIPERBERAT DENGAN ANCAMAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN DIBUKTIKAN DENGAN PEMBUKTIAN TERBALIK
Prevalensi Penyalah guna dan Pecandu Narkotika cenderung meningkat
Opium Consumption estimates for the Netherlands ast Indies (Indonesia) 1906/1907
Diperkirakan bahwa ada sekitar 660.000 pengguna opium (1,5% dari populasi) di Hindia Belanda pada 1906-1907 (100 Years a Century of International Drug Control UNODC)
!
! ! ! !
- 2008 ! ! ! - 2011! ! ! - 2013! ! ! - 2015! ! !
= 1,99 % ! = 2,32 % = 2,2 % (Sekitar 4 Juta)! = 2,56 %! = 2,80 %!
NO.
PROVINSI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Banten
12. DKI Jakarta 13. 14. 15. 16.
Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur
JUMLAH PREVALENSI PENDUDUK (%) 3.024.300 2 9.839.100 3 3.309.500 1,4 4.787.564 2,1 1.045.136 4,3 2.224.400 1,5 5.535.400 1,5 1.377.600 1,4 5.925.300 0,9 793.000 1,6 8.233.400 2,1
7.026.400 32.185.400 23.376.700 2.593.000 27.189.100
7
2,5 1,9 2,8 2
JUMLAH PENYALAHGUNA 60.486 295.173 46.333 100.539 44.941 33.366 83.031 19.286 53.328 12.688 172.901
491.848 804.635 444.157 72.604 543.782
NO. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
PROVINSI Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Bali NTB NTT Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi tenggara Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Gorontalo Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat TOTAL
JUMLAH PENDUDUK 3.599.100 2.685.700 2.512.400 1.918.100 2.706.300 3.493.100 3.243.300 6.055.602 619.498 1.797.300 2.032.700 1.728.900 679.200 1.022.100 730.600 1.591.329 586.771 175.468.200
PREVALENSI (%) 1,7 1,7 3,1 1,8 1,8 1,2 1,2 1,9 1,8 1,2 1,8 2,1 1,4 1,9 1,7 0,8 1,4 2,2
JUMLAH PENYALAHGUNA 61.185 45.657 77.884 34.526 48.713 41.917 38.920 115.056 11.151 21.568 36.589 36.307 9.509 19.420 12.420 12.731 8.215 3.910.865
7%
Save Our Future
!
Pengungkapan telah dilakukan secara masive, barang bukti yang disita cukup besar, tetapi relatif kecil dibandingkan yang beredar NO#
JENIS# NARKOBA#
ESTIMASI# KEBUTUHAN# 2011#
SITAAN#2011#
%#
PERKIRAAN#YG# LOLOS#
%#
1.#
Ganja#
487#ton#
245,2#ton#
50.4#%#
241,8#ton#
49,6#%#
2.#
Shabu#
49.800#kg#
234,5#kg#
0,5#%#
49.565,5#kg#
99,5#%#
3.#
Ekstasi#
148#juta#btr#
882.800#btr#
0,6%#
147.117.286#btr#
99,4%#
4.#
Heroin#
1.870#.000#kg#
27.413#kg#
1,5%#
1.842,587#kg#
98,5%#
5.#
Kokain#
33.000##grm#
176,17#grm#
0,6%#
32.823,83#grm#
99,4%#
OVERLOAD DI LAPAS tujuan pemidanaan tidak tercapai
Napi pengggguna 18.905 11,57 %
Berdasarkan)data)SMSLap)dan)SDP)Ditjenpas)Per))12)Agustus)2014;) ▪ Jumlah)Napi)&)Tahanan)di)seluruh)Indonesia:))164.066)orang.) ▪ Jumlah) Napi) dan) Tahanan) Narkoba) sebanyak) 67.786) orang) dengan) penjabaran:) ✓jumlah)Napi)Narkoba)adalah)49.896)orang,)terdiri)dari:)
Produsen Bandar Pengedar Penadah Pengguna !
: : : : :
952 orang (1,91 %) 5.430 orang (10,89 %) 22.092 orang (44,30 %) 2.490 orang (4,99 %) 18.905 orang (37,91 %)
Jumlah Tahanan Narkoba adalah 20.137 orang. 42,85 % dari Napi &Tahanan seluruh Indonesia berlatar belakang tindak pidana Narkoba. Di antara seluruh Napi dan Tahanan, 11,57 % adalah narapidana pengguna. !
MASYARAKAT YANG TERLIBAT
KERUGIAN SOSIAL
MASALAH NARKOBA
MENJADI SURAM
KERUGIAN EKONOMI
KERUGIAN MASA DEPAN
DEKRIMINALISASI DEKRIMINALISASI
PENYALAH GUNA NARKOBA
Decriminalisation of drug possession or use can be defined as …! ”removal of sanctions under criminal law, with optional use of administrative sanctions, such as the application of civil fines or court ordered therapeutic responses”. !
-EMCDDA-
DEKRIMINALISASI PENYALAH GUNA NARKOBA
Dekriminalisasi Penyalah Guna Narkoba = TIDAK DIPENJARA Dekriminalisasi Penyalah Guna Narkoba =/ LEGALISASI ….dekriminalisasi Penyalah Guna adalah "pemilihan sanksi rehabilitasi dari pada sanksi pidana penjara”. !
Membawa, memiliki, menguasai, menggunakan narkotika dengan jumlah tertentu untuk diri sendiri, merupakan perbuatan melanggar hukum pidana, tetapi tidak dijatuhi sanksi pidana penjara, melainkan sanksi untuk melaksanakan rehabilitasi.
PASAL
(1)Hakim yang memeriksa perkara Pecandu (Penyalah guna dan dalam keadaan ketergantungan). Narkotika dapat: a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
(2)Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu (Penyalah guna dan dalam keadaan ketergantungan) Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.
103
!
Hakim dapat memutus hukuman rehabilitasi jika Penyalah Guna tersebut dalam keadaan ketergantungan (pecandu) terbukti bersalah ! !
Hakim dapat menetapkan hukuman rehabilitasi jika penyalah guna dan dalam keadaan ketergantungan (pecandu) Tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana !
Masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ! ! !
! !
pasal 103
!
Pasal 54 uu 35/2009
Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial !
Pecandu ?
Korban penyalahgunaan narkotika ?
Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis.
Seorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
Pecandu = Penyalah guna (pengguna) dan dalam keadaan ketergantungan. 20
Korban Penyalah guna = Pengguna yang dibujuk, dipaksa, diperdaya, ditipu.
Pasal 127 uu 35/2009
!
(1) Setiap Penyalah Guna : a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan, c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 1 tahun !
(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Hakim wajib ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103
memperhatikan
!
(3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
Depenalisasi “Perbuatan mengkonsumsi, (menggunakan, menguasai dan memiliki untuk diri sendiri) adalah perbuatan melanggar pidana namun tidak dituntut pidana ! apabila melakukan kewajibannya”
PASAL 128 ayat 2 ! Pecandu narkotika yang belum cukup umur, telah dilaporkan oleh orang atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Ps 55 ayat 1 (wajib lapor ke pusat
kesehatan masyarakat, Rumah Sakit, Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan)! Tidak dituntut pidana
ayat 3 ! Pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Ps 55 ayat 2 (wajib lapor ke pusat kesehatan masyarakat, Rumah Sakit,
Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan)! yang sedang menjalanai rehabilitasi medis 2 kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan atau
Kesepakatan Bersama Untuk Menyelamatkan Pengguna Narkotika
Tujuan Peraturan Bersama
Koordinasi & kerjasama
Pedoman teknis
Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan/atau sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan
Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi Daripada Dipenjara
18
Kesepakatan Bersama Untuk Menyelamatkan Pengguna Narkotika
Tujuan Peraturan Bersama
Koordinasi & kerjasama
Pedoman teknis
Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan/atau sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan
Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi Daripada Dipenjara
18
Tim Asesmen Terpadu Tugas! !
melakukan analisis medis, psikososial, analisas yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika atas permintaan penyidik, terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika guna menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud.
Siapa ! Tim Asesmen Terpadu ! a. Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog! b. Tim Hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham, apabila penanganan tersangka melibatkan anak, melibatkan Balai Pemasyarakatan Tim Asesmen Terpadu diusulkan oleh masing - masing pimpinan instansi terkait di tingkat pusat, Propinsi dan Kab/Kota dan ditetapkan oleh Kepala BNN, BNNP dan BNN Kab/kota Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi Daripada Dipenjara
Kriteria Keparahan kecanduan (Hasil Asesmen) Ringan (A) : penggunaan coba-‐coba, penggunaan rekreasional, penggunaan situasional Sedang (B) : penggunaan teratur lebih 2 kali/minggu baik 1 atau lebih jenis Narkoba Berat (C) : penggunaan seCap hari, pengguna Narkoba sunCk, pengguna dengan komplikasi medis maupun psikis Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi Daripada Dipenjara
Penyelamatan Pengguna Narkotika Mendorong pengguna narkoba dan keluarganya secara sukarela melaporkan diri kepada InsCtusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk memperoleh perawatan atau rehabilitasi sehingga dapat pulih dan Cdak kambuh kembali. !
Outcome
Indikator Outcome
Mendorong aparat penegak hukum didalam memproses pengguna narkoba lebih berorientasi pada penghukuman rehabilitasi (maatregel).
Meningkatnya jumlah Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba memperoleh perawatan atau rehabilitasi medisdan sosial, selanjutnya melalui Program Pasca Rehabilitasi mantan Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba selama 2 (dua) tahun Cdak kambuh kembali. !
Meningkatnya jumlah Tersangka dan/atau Terpidana yang mengikuC Program Rehabilitasi, dilanjutkan Program Pasca Rehabilitasi. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi Daripada Dipenjara
Roadmap Penyelamatan Pengguna Narkotika
2014% Susun%anggaran% Sosialisasi% Susun%NSPK% Susun%Instrumen% Asemen%Terpadu% Penguatan%SDM% dan%fasilitas%di% BNN% Komitmen%lintas% program/sektor% Kemneterian%dan% Lembaga% Pilot%%project% implementasi% perber%
2015%
2016%
Pengembangan% fasilitas%BNNP%dan% BNNK/Kota% Penguatan%SDM%di% BNNP%dan%BNNK/ Kota% Membentuk%Tim% Asesmen%Terpadu% Pelaksanaan% rehabilitasi%IP%dan% KM%sesuai%target% Penambahan% fasilitas%rehabilitasi% Rakor%LP/LS% % Pelaksanaan%perber% di%BNNP%dan%BNNK% yang%ditunjuk% %
Pelaksanaan% rehabilitasi% sesuai%target% Penambahan% fasilitas%rehab% BNN,%IP%dan%KM% Penguatan% SDM%BNNP,% BNNK/Kota,%IP% dan%KM% Evaluasi% program%dan% pelaksanaan% perber% Tambah%Tim% Asesmen% Terpadu% Rakor%LP/LS% % %
2018%
2017%
Pelaksanaan%
Pelaksanaan% rehabilitasi% sesuai%target% Pengembangan% program%sesuai% hasil%evaluasi% % Reviu%NSPK% Penambahan% fasilitas%rehab% Penguatan%SDM% Tambah%Tim% Asesmen% Terpadu% Rakor%LP/LS%
rehabilitasi% sesuai%target% Mapping% kekuatan% lembaga% rehabilitasi% Tambah%Tim% Asesmen% terapadu%dan% IPWL% Penambahan% fasilitas%rehab% Penguatan%SDM% internal%dan% eksternal% Evaluasi%pro% gram%5%tahun% Persiapan% Renstra%2020%–% 2025% Rakor%LP/LS%
Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi Daripada Dipenjara
Penanganan Asesmen Pengguna Narkotika Coba( Pakai(/( Teratur( Pakai((A)( Penyalah( Guna( Narkoba(
Addic%on(Severity(Index((:((
Penggunaan(bermasalah/(perlu( rehabilitasi(bila(penggunaan( seminggu(2(kali(atau(lebih(
• • • •
Wajib(Lapor( Intervensi(Singkat( Konseling(individu( Psikoedukasi( keluarga(
(
Asesmen( Rawat(Jalan( Pecandu( (sunEk(dan( non(sunEk)( B(dan(C( Rawat(Inap( Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi Daripada Dipenjara
Penyalah guna/ Pecandu narkotika
?
PENYIDIK
Tertangkap
BB dibawah indikator kriteria SEMA 04/2010
Dikonstruksikan pasal berlapis
Ps. 111, 112, 113, 114 saja ! atau ! di Jo. Ps 127
Ditahan Rehabilitasi atas permintaan keluarga Tsk ?
PENUNTUT UMUM
Tuntutan pidana penjara
Hakim
Pasal Pengedar, diputus penjara
Bebas Fakta dalam persidangan tidak sesuai dengan dakwaan
Ps. 111, 112, 113, 114 saja atau! di Jo. Ps 127
Lapas Isinya pengguna Narkotika
18 ribu pengguna narkoba ada di Lapas! (Agustus 2014)
Proses penanganan penyalah guna Narkoba sebelum Terbentuknya Tim Asesmen Terpadu
Penyalah guna/ Pecandu narkotika
Tertangkap
BB dibawah indikator kriteria! Perber
PENYIDIK
Dimintakan asesmen oleh penyidik
Ps. 127 ! plus rekomendasi tim asesmen
PENUNTUT UMUM
Tuntutan pidana
Ps. 127
Hakim
Tidak ditahan
ditempatkan rehabilitasi
Putusan Rehabilitasi ! Proses penanganan penyalah guna Narkoba
Rencana Pilot Project
Aceh! RSJ Mataram
16 Wilayah Palembang! RSUP.M HoesainRSJ.Ernaldi Bahar
Kick off ! 26 Agustus! 2014
Jak-Sel! Puskesmas Tebet-Babes Lido
Semarang! PKM PoncolRSUP dr. Kariadi
Seleman! Pansos Pamadi Putra
Surabaya ! Rsj Menur
Makassar! Rs WahidinBabes Baddoka
Pontianak! Rsj Sungai Bangkokng-Rs Wisma Sirih
Ambon! RSKD Prof Maluku
Jambi! RSJ.Jambi
Bogor! Babes Lido
Batam! RSUD Embung Fatimah-Balai Rehab Batam
pelaksanaan pilot project di 16 wilayah pada tanggal 26 Agustus 2014
Banjarmasin! Rsj Sambang Lihum
Samarinda! Rs AtmahusadaBabes Samarinda
Kota Padang! RSJ.Sa’aninRSUD M
Tangsel! Rs FatmawatiPKM CiputatBabes Lido
Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi Daripada Dipenjara
Pilihan Humanis Untuk Masa Depan Bangsa
www. bnn. go. id
@lensa_bnn @infonewsbnn
Jumlah Penyalah guna Narkoba berdasaarkan pendidikan 2013 SD ! ! ! ! ! ! SMP ! ! ! ! ! ! SMA !! ! ! ! ! Akademi ! ! ! ! Perguruan Tinggi !!
= 324! = 766! = 2.937! = 462! = 491
Jumlah Penyalah guna Narkoba berdasaarkan jenis kelamin Laki ! ! ! ! Perempuan !!
! !
! !
= 4.342! = 638
Jumlah Penyalah guna Narkoba berdasaarkan pekerjaan 2013 PNS! ! ! ! TNI/Polri ! ! Swasta! ! ! Wiraswasta! !
! ! ! !
! ! ! !
= 83! = 34! = 964! = 931!
Jumlah Penyalah guna Narkoba berdasaarkan pekerjaan 2013
PNS!! ! ! ! TNI/Polri ! ! Swasta! ! ! Wiraswasta!!
! ! ! !
! ! ! !
= 83! = 34! = 964! = 931!
Lorem Ipsum Dolor
BNN
Badan Narkotika Nasional! Republik Indonesia
www.bnn.go.id
“Mereka sudah kehilangan masa lalu dan masa kini nya, ! Jangan Sampai mereka kehilangan masa depannya”! !
-Presiden Republik Indonesia-! Dr. Susilo Bambang Yudhoyono
Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi Daripada Dipenjara
Seorang pengguna Narkoba, Cenderung Mengajak Pengguna BARU!
Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi Daripada Dipenjara