PENGGALIAN POTENSI PPh ATAS DIVIDEN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DI KPP MADYA SEMARANG

DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme

Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012, Halaman 1-10

PENGGALIAN POTENSI PPh ATAS DIVIDEN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DI KPP MADYA SEMARANG Dani Ade Triawan, Johanna Maria Kodoatie1 Jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT Dividend income tax which so far has not been developed optimally in order to support the tax revenues in KPP Madya Semarang based on the data, the realization of agency every year increased but are not followed by increase of income tax on dividends. Because of that is

required the excavation of tax potential as an effort to increase tax revenue from income tax on dividends sectors in KPP Madya Semarang so can increase tax revenue to increase according target. This research was conducted in KPP Madya Semarang and it explain things that relate to why the number of taxpayers agency limited liability company to charge, cutting, and deposit dividend income tax slightly and officers tax had difficulty in a setting out or of calculating income tax on dividends espesially income tax on dividend Individual taxpayers so necessary an excavation potential income tax the dividend so that can support tax revenue in KPP Madya Semarang. The purpose of this research was accomplished by the mix method of using tax revenue data from 2007-2011, published by KPP Madya Semarang. The result is constraints experienced by taxpayers and the tax officer, excavation tax potential as efforts must be undertaken to increase tax revenue from income tax on dividends. Keywords : income tax, dividends, tax revenue, tax potential

PENDAHULUAN Negara kita merupakan negara yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, sehingga menyebabkan biaya untuk pembangunan tersebut meningkat setiap tahunnya. Dana untuk pembangunan tersebut dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sebagian besar berasal dari pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh seluruh wajib pajak tanpa mendapat imbalan secara langsung yang akan digunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran masyarakat. Sehubungan dengan penerimaan pajak dan Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak, pada saat ini diketahui masih sedikitnya jumlah pembayar pajak dibanding jumlah penduduk di Indonesia menurut hasil data sensus pajak tahun 2010 dalam info pajak (2011, h.2). Hal ini menyebabkan pemerintah semakin menggali potensi pajak sesuai kondisi atau potensi yang sebenarnya untuk meningkatkan penerimaan pajak dan jumlah pembayar pajak. Fenomena yang ada di kalangan sebagian masyarakat kita bahwa membayar pajak masih merupakan hal yang kurang disadari kegunaanya bagi yang membayar dan wajib pajak yang telah terdaftar juga masih menghindar atau menyelundupkan pajak yang seharusnya dibayar dengan membayar lebih kecil daripada yang semestinya. Metode yang digunakan wajib pajak yaitu seringkali membayar pajak tidak sesuai yang seharusnya dengan cara menyembunyikan penghasilannya ataupun menghindari pajak dengan cara mencari peluang-peluang yang dapat digunakan dengan mengelabui peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini akan mengakibatkan ketidak adilan dimana terdapat masyarakat yang telah membayar pajak namun masih banyak lagi yang belum membayar pajak dengan benar. Penerimaan negara yang berasal dari pajak tersebut dapat ditingkatkan jika ada perluasan basis pajak. Perluasan basis pajak tersebut dapat diwujudkan jika terdapat data yang akurat mengenai potensi pajak dan data pendukung terutama data transaksi keuangan. Maka Langkahlangkah penggalian potensi perpajakan baik dengan menambah jumlah wajib pajak baru (ekstensifikasi) maupun menggali penerimaan perpajakan dari wajib pajak terdaftar (instensifikasi) belum memberikan hasil nyata yang memuaskan. Oleh karena itu bagaimana cara menggali 1

Dani Ade Triawan, Johanna Maria Kodoatie

DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS

Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012, Halaman 2

penerimaan pajak yang seharusnya bisa ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pajak khususnya untuk intensifikasi perpajakan pada Wajib Pajak yang terdaftar. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penggalian potensi pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dibidang pajak. Dalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana strategi penggalian potensi perpajakan terhadap pemberian, pembagian atau pembayaran dividen terhadap pemegang saham perorangan oleh wajib pajak badan yaitu perseroan terbatas. Setidaknya dengan memperhatikan jumlah penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak badan perseroan terbatas yang mempunyai penghasilan bersih atau laba maka jika laba yg diperoleh besar maka dengan laba yang besar tersebut menunjukkan bahwa pembayaran dividen seharusnya juga besar. Dengan kata lain bahwa dengan adanya transaksi keuangan berupa penerimaan dividen tersebut tentu terkandung potensi pajak penghasilan atas pembayaran dividen kepada pemegang saham. Tetapi, apakah dengan keuntungan bersih perusahaan perseroan terbatas tersebut perusahaan akan memotong, memungut dan menyetor PPh atas pembayaran dividen. Penelitian ini dilakukan di KPP Madya Semarang bertujuan untuk menjelaskan hal-hal yang berhubungan mengapa jumlah wajib pajak badan perseroan terbatas yang berkewajiban untuk memungut, memotong, dan menyetor PPh atas dividen kecil dan petugas pajak yang mengalami kendala didalam menetapkan atau menghitung pajak penghasilan atas dividen khususnya PPh dividen wajib pajak perorangan sehingga diperlukan strategi untuk menggali potensi pajak penghasilan dividen tersebut sehingga dapat menunjang penerimaan pajak di KPP Madya Semarang.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS Agar suatu studi tetap terarah/fokus pada tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan kerangka teori pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan pegangan teoritis. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/petunjuk dan meramalkan dan menjelaskan gejala yang diamati. Untuk dapat merekontruksi kerangka pemikiran tersebut maka terlebih dahulu perlu ditentukan ruang lingkup kajian permasalahan pemungutan pajak penghasilan atas dividen (gambar 1). Gambar 1 Lingkup Kajian Penggalian Potensi PPh atas Dividen Hukum (perundang-undangan) dibidang peraturan perpajakan khususnya pajak penghasilan, antara lain: 1. UU No.36 tahun 2008 2. Peraturan pemerintah RI No. 19 tahun 2009 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010

Realisasi penerimaan pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbatas

Penggalian potensi PPh atas dividen

Birokratisasi di bidang pelayanan pajak di lokasi penelitian

Berdasarkan atas lingkup kajian tersebut selanjutnya akan dilakukan pembatasanpembatasan tertentu sehingga studi ini tidak terlalu luas. Untuk itu dapat diketengahkan beberapa teori yang berkaitan dengan kajian permasalahan dalam studi ini sehingga dapat dipakai sebagai metode penggalian potensi PPh atas dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak pemegang saham orang pribadi. Ada berbagai konsep yang mengartikan penghasilan dilihat dari berbagai persepsi dimana relevansinya berkaitan dengan kemampuan ekonomis yang ujungnya ada kewajiban perpajakan. Menurut Jhon F. Due dan Ann F.Friedlaender (1981), konsep penghasilan (diartikan

2



sebagai income atau pendapatan) yang didefinisikan secara luas adalah seluruh penghasilan yang terdiri dari keuntungan-keuntungan ekonomis yang dialami seseorang dalam suatu periode. Ada dua unsur yang sangat berperan dalam menentukan penghasilan seseorang yaitu : 1. Nilai konsumsi selama periode tersebut dibiayai dari faktor penghasilan atau hasil transfer penghasilan yang mengalir ke seseorang selama periode tersebut. 2. Penambahan netto dalam kekayaan pribadi selama periode tersebut apakah dari akumulasi adanya penambahan dalam nilai hak milik yang dimilikinya. Konsep penghasilan lainnya dalam penerapan konteks pajak penghasilan menurut Dr. Mansury (2000) adalah objek pajak menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh No. 17 tahun 2000, objek PPh adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Didalam Undang-Undang PPh juga menganut pendekatan subjek pajak yang berdiri sendiri atau Separate-Entity Approach, yaitu apabila ada transaksi atau pengalihan harta dari suatu subjek pajak kepada subjek pajak lainnya maka atas setiap subjek pajak tersebut hendaknya dinilai masingmasing berdasarkan kemampuan ekonomisnya. Terjadinya penambahan kemampuan ekonomis atas setiap subjek pajak tersebut berhubungan erat dengan pengenaan pajak penghasilan (PPh) sebagai mana yang terkandung dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh No.17 tahun 2000. Apabila dilihat dari mengalirnya tambahan eknomis kepada WP Undang-Undang PPh juga telah mengelompokkan jenis-jenis penghasilan antara lain penghasilan dari modal yang berupa dividen. Pengelompokan jenis penghasilan menurut Undang-Undang PPh adalah sungguh tepat sehingga tidak ada satupun jenis penghasilan yang tidak atau terlepas dari pengenaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dari Eugene F. Fama dan Kenneth R. French (2000) mengindikasikan bahwa terdapat kecenderungan pembayaran dividen dipengaruhi (i) meningkatnya kecenderungan untuk memegang saham melalui reksa dana; (ii) besarnya kepemilikan saham oleh manajer yang lebih menyukai capital gain dividen; (iii) pengendalian perusahaan yang terlalu tinggi dapat menurunkan manfaat atau nilai dividen. Sedangkan dalam penelitian lain oleh Roni Michaely dan Michael R. Roberts (2011) menemukan banyak kebijakan dividen dalam perusahaan terbuka dan tertutup menunjukkan bahwa perusahaan terbuka lebih meningkat dividennya dibanding perusahaan tertutup. Gejala prilaku perusahaan untuk melakukan kebijakan dividen perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak Ada beberapa faktor yang dihadapi untuk meningkatkan penerimaan pajak agar maksimal. Faktor pertama adalah faktor yang berasal dari alasan para wajib pajak yang tidak mau membayar pajak sehingga melakukan penghindaran-penghindaran pajak, faktor kedua adalah faktor yang berasal dari para petugas pajak yang menghadapi kesulitan dalam menghitung dan menetapkan pajak para wajib pajak terdaftar. Sehingga dari kedua faktor tersebut menimbulkan permasalahan yang membuat rendahnya penerimaan pajak yang ada. Berdasarkan hal-hal tersebut sehingga dibutuhkan sebuah upaya dan strategi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang ada sehingga mempunyai kontribusi yang besar sebagai sumber biaya pembangunan.

METODELOGI PENELITIAN Peneltian ini dilakukan di KPP Madya Semarang dan metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit (satu narasumber), lama-lama menjadi besar dikarenakan dari narasumber pertama didapatkan lagi narasumber kedua dan seterusnya sehingga data yang didapatkan semakin besar. Metode ini digunakan untuk bisa melengkapi datadata yang sudah didapatkan agar bisa diketahui informasi, situasi, dan fenomena yang terjadi berkenaan dengan data yang diperoleh dari narasumber.

Variabel Penelitian Didalam penelitian ini penggunaan data menggunakan data yang mempunyai hubungan atau interaksi timbal balik antara satu data dengan data yang lainnya. Hubungan dari beberapa data yang dijadikan menjadi beberapa kategori data yang digunakan untuk mempermudah dalam 3



menganalisis data yang sudah ada. Data yang digunakan adalah: (i) Total Realisasi Penerimaan Pajak WP Badan yang merupakan jumlah penerimaan pajak badan yang terdiri dari PPh NonMigas, PPh Migas, PPN dan PPnBM, dan Pajak lainya (satuan rupiah); (ii) Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29 WP Badan Berbentuk PT yang merupakan setoran pajak bulanan (pasal 25) dan setoran akhir tahun (pasal 29) berdasarkan SPT PPh Badan (satuan rupiah); (iii) Penerimaan Pajak PPh Pasal 23 atas Dividen yang merupakan penerimaan PPh atas pemberian dividen kepada pemegang saham yang merupakan pajak yang dipungut atau dipotong oleh pembayar dividen dan oleh pembayar disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos; (iv) Wajib Pajak Terdaftar merupakan wajib pajak badan yang terdaftar di kantor pajak dan merupakan wajib pajak badan dengan kritesia yang telah ditetapkan Direktorat Jendral Pajak; (iv) Wajib Pajak yang memotong-memungut PPh Pasal 23 atas Dividen merupakan wajib pajak badan yang melakukan pemotongan, pemungutan dan pembayaran PPh atas pemberian dividen kepada pemegang saham.

Metode Analisis Untuk memenuhi tujuan penelitian ini digunakan mix methods. Mix methods adalah menggunakan dua atau lebih metode yang diambil dari dua pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan kuantitatif atau kualitatif (dapat sebaliknya) dalam riset yang sedang dijelaskan untuk memperoleh data kuantitatif dan kualitatif yang digunakan sebagai bukti empiris dalam menjawab rumusan masalah penelitian karena periset berpendapat hasil temuannya akan menjadi lebih baik, lengkap dan komprehensif (Jonathan Sarwono: 2011). Model penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif kemudian hasilnya digunakan untuk memfasilitasi penelitian kualitatif. Desain dari penelitian ini adalah :

Gambar 2 Desain Penelitian Rumusan Masalah Riset Pertama : 1. Seberapa besar penerimaan pajak penghasilan badan (PT) di KPP Madya Semarang? 2. Berapa jumlah penerimaan PPh atas dividen di KPP Madya Semarang? 3. Berapa jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Madya Semarang yang memotong,memungut dan menyetor PPh atas dividen?

Riset Kuantitatif : Penggunaan metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka di KPP Madya Semarang untuk mendapatkan data sebagai berikut : 1. Data penerimaan PPh badan (PT) yang terdaftar di KPP Madya Semarang (satuan rupiah) 2. Data penerimaan PPh atas dividen di KPP Madya Semarang (satuan rupiah) 3. Jumlah WP badan (PT) dan WP yang memotong,memungut, dan menyetor PPh atas dividen di KPP Madya Semarang (satuan wajib pajak badan)

Riset Kualitatif : Penggunaan metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara narasumber dengan penggunaan metode sampling snowball sampling yang narasumbernya merupakan orang-orang yang berkompeten dibidangnya sehingga bisa menjawab informasi, situasi, dan fenomena yang terjadi berkenaan dengan data yang diperoleh dari narasumber untuk menemukan rumusan dari masalah untuk tahap selanjutnya dan juga sebagai sarana konfirmasi hasil penelitian kepada narasumber

Temuan Riset awal : 1. Rendahnya penerimaan PPh atas dividen dan tidak sebanding dengan penerimaan PPh badan (PT) di KPP Madya Semarang 2. Rendahnya WP yang memotong,memungut dan menyetor PPh atas dividen di KPP Madya Semarang

Rumusan Masalah Riset Kedua : 1. Kendala-kendala pemungutan PPh atas dividen 2. Penggalian potensi PPh atas dividen sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan khususnya penerimaan pajak penghasilan atas dividen di KPP Madya Semarang Temuan Riset Akhir: 1. Penjelasan metode perhitungan penggalian potensi PPh atas dividen di KPP Madya Semarang 2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi kendala-kendala yang ada

4



Berdasarkan desain penelitian diatas (gambar 2) tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 1.

Tahap Pertama Perumusan riset penelitian awal dilakukan ketika peneliti masih mencari data mengenai fenomena pajak penghasilan yang khususnya pajak penghasilan atas dividen yang ada di KPP Madya Semarang. Riset yang dilakukan pada tahap awal ini menggunakan riset penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka yang dilakukan di KPP Madya semarang didapatkanlah data-data berupa : a. Data penerimaan PPh badan (PT) yang terdaftar di KPP Madya Semarang (satuan rupiah) b. Data penerimaan PPh atas dividen di KPP Madya Semarang (satuan rupiah) c. Jumlah WP badan (PT) dan WP yang memotong,memungut, dan menyetor PPh atas dividen di KPP Madya Semarang (satuan wajib pajak badan) 2.

Tahap Menengah Pada tahap menengah ini temuan dari tahap awal kemudian diolah sehingga ditemukanlah hasil dari riset awal dari data-data yang telah didapatkan sebagai berikut: a. Rendahnya penerimaan PPh atas dividen dan tidak sebanding dengan penerimaan PPh badan (PT) di KPP Madya Semarang b. Rendahnya WP yang memotong,memu-ngut dan menyetor PPh atas dividen di KPP Madya Semarang Dari hasil temuan temuan tahap awal tersebut kemudian dilakukan riset penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada narasumber dengan metode sampling snowball sampling sehingga didapatkan informasi, situasi dan fenomena yang berkenaan dengan data yang didapatkan berdasarkan penelitian riset awal tahap pertama. Dari tahap menengah ini dirumuskanlah permasalahan yang timbul setelah adanya wawancara kepada narasumber sebagai berikut: a. Kendala-kendala pemungutan PPh atas dividen b. Penggalian potensi PPh atas dividen sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan khususnya penerimaan pajak penghasilan atas dividen di KPP Madya Semarang. 3.

Tahap Akhir Pada tahap akhir ini semua hasil rumusan masalah digabungkan dan hasil dari riset dengan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif digabungkan untuk saling melengkapi hasil dari riset yang telah dilakukan di KPP Madya Semarang. Sehingga setelah adanya penggabungan dari hasil riset yang ditemukan menghasilkan hasil riset akhir sebagai berikut: a. Penjelasan metode perhitungan penggalian potensi PPh atas dividen di KPP Madya Semarang b. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi kendala-kendala yang ada

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Penggunaan strategi untuk penggalian potensi pajak penghasilan atas dividen mempunyai beberapa tahap penghitungan sesuai dengan cara perhitungan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang pajak penghasilan. Tahap pertama dengan menghitung terlebih dahulu penghasilan laba sebelum pajak, tahap kedua menghitung penghasilan laba sesudah pajak, dan tahap ketiga adalah menghitung potensinya dengan mengkalikan penghasilan laba sesudah pajak dikalikan tarif pajak penghasilan atas dividen. Penggunaan tahap-tahap tersebut selain berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku juga menggunakan asumsi-asumsi yang berdasarkan teori kebijakan dividen. Tahap pertama menghitung penghasilan sebelum pajak (EBT) digunakan untuk mencari seberapa besar penghasilan laba perusahaan sebelum terkena pajak dengan rumus : EBT = Penerimaan Setoran Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Tarif 5



Tahap kedua menghitung penghasilan laba setelah pajak (EAT) digunakan untuk mencari seberapa besar penghasilan laba perusahaan setelah adanya pajak sehingga bisa didapatkan penghasilan bersih perusahaan yang nantinya akan dijadikan laba ditahan atau dibagi sebagai dividen kepada pemilik saham dengan rumus : EAT = EBT – Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Sedangkan tahap ketiganya, dengan diketahui berapa jumlah penghasilan laba setelah pajak yang nantinya akan dijadikan laba ditahan atau dibagikan menjadi dividen kepada pemilik saham kemudian menggunakan asumsi teori bird in hand sehingga EAT = Dividen yang dibagi menghasilkan rumus penghitungan sebagai berikut : Potensi Penghasilan atas Dividen = EAT x Tarif pajak penghasilan atas dividen Penggalian potensi PPh atas dividen tersebut menggunakan beberapa asumsi antara lain sebagai berikut : 1. Prosentase kepemilikan modal tidak diperhatikan. 2. Seluruh laba akan dibagikan kepada pemegang saham. 3. Untuk mempermudah perhitungan tarif PPh badan tahun 2007 dan tahun 2008 yang berlaku (10%, 15%, 30%) dalam perhitungan mempergunakan tarif lapisan tertinggi 30%. 4. Kepemilikan modal atau pemegang saham adalah wajib pajak orang pribadi nasional. Asumsi tersebut digunakan untuk mempermudah penggalian potensi yang ada, berdasarkan dari teori mengenai kebijakan dividen yang berasumsikan jika dividen semuanya dibagikan kepada pemegang saham. Penggunaan tarif lapisan tertinggi sebesar 30% dikarenakan wajib pajak yang berada di KPP Madya Semarang merupakan wajib pajak yang labanya berada di lapisan tertinggi pada penghasilan kena pajaknya. Tabel 1 Perhitungan Penggalian Potensi Pajak Penghasilan atas Dividen (dalam jutaan rupiah) Tarif dividen

Potensi PPh atas Dividen

Penerimaan PPh atas Dividen

4=3-1

5

6 = 4x5

7

Potensi yang masih dapat digali 8=6–7

647.903

435.532

15%

68.030

917

67.113

(30%)*

1.195.303

836.712

15%

125.507

4.048

121.459

413.989

28%

1.478.532

1.064.543

10%(final)

106.454

2.819

100.635

597.243

25%

2.388.972

1.791.729

10%(final)

179.172

3.550

175.622

615.583

25%

2.462.332

1.846.749

10%(final)

184.674

2.668

182.006

Penerimaan PPh Badan (PT)

Tarif PPh badan

EBT

EAT

1

2

3=1:2

2007

194.371

(30%)*

2008

358.591

2009 2010 **2011

Tahun

Sumber : Data diolah * Tarif PPh badan pada tahun 2007-2008 merupakan tarif progresif (10%, 15%, dan 30%) digunakannya tarif 30% berdasarkan pembahasan asumsi yang telah dijelaskan * *Tahun 2011 penerimaan PPh badan (PT) berdasarkan penerimaan pajak PPh badan pada tanggal per januari 2012 dikarenakan pemasukan final terakhir pada tanggal per 31 maret 2012 Keterangan: EBT = Penghasilan netto sebelum pajak = Penghasilan Kena Pajak EAT = Penghasilan netto sesudah pajak

6



Dengan memperhatikan data pada tabel 1 diatas dapat diketahui potensi pajak yang masih dapat digali dari pajak penghasilan atas dividen dalam waktu 5 tahun terakhir (tahun 2007-2011). Karena itu apabila potensi pajak tersebut dapat diupayakan untuk digali lebih lanjut dengan dilakukannya pemeriksaan badan oleh Ditjen pajak maka penerimaan pajak tersebut dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan pajak khususnya di KPP Madya Semarang. Perlunya analisis terhadap potensi tersebut apakah memang dividen tersebut tidak dibagikan atau dibagikan kepada pemegang saham atau ada hal lain yang memang sengaja tidak dibayar atau dengan perkataan lain wajib pajak berupaya menghindar dari pengenaan pajaknya. Berdasarkan table 1 diatas keterangan dari potensi yang masih bisa digali tersebut merupakan potensi yang masih bisa dicari lagi oleh petugas pajak untuk menambah pemasukan penerimaan pajak yang ada khususnya penerimaan pajak penghasilan atas dividen. Menurut

pendapat Bapak Dimas Hermawan Novi Adhi (pegawai pajak KPP Madya Semarang) “potensi yang masih bisa digali jangan disamakan dengan penerimaan pajak yang hilang atau diselewengkan”. Dari pendapat tersebut memang benar kedua hal tersebut tidak bisa disamakan. Melihat pada periode sekarang ini banyak masyarakat yang menyalahkan institusi pajak karena adanya beberapa petugas pegawai pajak yang melakukan pelanggaran, walau sebenarnya tidak semua dari petugas pajak melakukan hal tersebut. Penggalian potensi pajak penghasilan atas dividen tersebut bukan merupakan hal yang mudah. Menurut Bapak Eko Cahyo Wicaksono selaku kepala seksi pengolahan data dan informasi mengatakan “tidak semua perusahaan yang ada di KPP Madya Semarang mengeluarkan dividen dan memang ada wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak”. Dari pendapat tersebut bisa diambil bahwa pentingnya penggalian potensi tersebut bisa digunakan untuk mengurangi penghindaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak. Apabila wajib pajak memang sengaja tidak membayar pajaknya atau melakukan penghindaran pajak maka dapat dilihat dari motifnya ( Riza Almanfaluthi 2010) sebagai berikut : 1. Motif utama perusahaan atau badan agar tidak dikenakan PPh pasal 23 atas dividen adalah dengan tidak memberikan dividen kepada pemegang saham tetapi memberi gaji yang tinggi kepada karyawan karena apabila badan atau perusahaan memberikan dividen kepada pemegang saham maka badan atau perusahaan harus memotong penghasilan tersebut pada saat dibayar ataupun pada saat terutang dan yang menerima harus mengerti bahwa dividen tidak diterima secara utuh karena harus dipotong pajaknya. maka untuk menghindarkan pengenaan pajak tersebut, badan atau perusahaan tersebut akan mengadakan pemberianpemberian atau insentif-insentif kepada pemegang saham yang secara subtansif atau hakekatnya adalah dividen inilah yang disebut dividen terselubung. 2. Motif lainnya adalah kebanyakan akan melihat apabila tarif PPh atas dividen tersebut tinggi atau rendah. Apabila tinggi maka perusahaan akan memilih melakukan pembayaran melakukan pembayaran kepada gaji yang tinggi kepada karyawan tetapi tidak melakukan pembayaran dividen kepada pemegang saham yang pada umumnya pemegang saham juga sebagai karyawan perusahaan tetapi jika PPh atas dividen rendah atau tidak tinggi maka perusahaan akan melakukan pembayaran dividen kepada pemegang saham dengan memotong dan membayarkan pajaknya dengan tarif yang rendah. Menurut beberapa wajib pajak yang ditemui peneliti berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan mengapa mereka melakukan penghindaran pajak atau kalau bisa membayar lebih kecil dari yang sebenarnya karena hal-hal sebagai berikut: 1. Wajib pajak merasa membayar pajak tetapi kontra prestasi langsung tidak ada 2. Sebagai wajib pajak tidak atau belum percaya bahwa pajak yang dibayar untuk pembangunan fasilitas publik dll. 3. Wajib pajak merasa bahwa cara menghitung, membayar serta melaporkan pajaknya tidak mudah dan berbelit-belit 4. Wajib pajak menganggap aparat perpajakan tidak bersih (suap, korupsi, dll) 5. Wajib pajak merasa telah taat pajak tetapi jika mengurus perijinan masih dibebani biayabiaya lain-lain yg tidak sedikit. 7



Selain hal yang dikemukakan oleh wajib pajak diatas, kendala yang dihadapi oleh petugas pajak adalah sebagai berikut : 1. Saat ditagih wajib pajak sudah tidak memiliki uang karena saat memiliki uang petugas terlalu lama menetapkan pajaknya. 2. Wajib pajak merasa keberatan tetapi keberatan ditolak. 3. Wajib pajak berniat tidak mau membayar pajaknya dengan cara membubarkan perusahaan atau pindah alamat tanpa memberitahu sehingga menyulitkan penagihan. 4. Wajib pajak pura-pura jatuh miskin (bangkrut), tetapi kemungkinan harta dipindahkan atau dialihkan ke pihak lain. Oleh karena itu pemerintah melalui Dit.Jend pajak melakukan upaya upaya untuk mengurangi penghindaran pajak dengan berbagai cara antara lain: 1. Melakukan sosialisasi terus menerus kepada para wajib pajak mengenai peraturanperaturan perpajakan yang baru sehingga wajib pajak dapat selalu mengerti dengan jelas. 2. Memberikan pengertian dan penjelasan bahwa pajak adalah untuk biaya pembangunanpembangunan fasilitas publik dan lainnya. 3. Pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan dalam membayar pajak dan menyederhanakan laporan pajak-pajaknya. 4. Aparat pajak harus selalu memberikan pelayanan yang baik bagi wajib pajak. 5. Aparat pajak harus menunjukkan kepada masyarakat wajib pajak bahwa aparat pajak melaksanakan tugas dengan baik, bersih dari perbuatan-perbuatan tercela (suap, korupsi,dll). 6. Menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar tidak terlalu lama sehingga saat wajib pajak menerima penghasilan tidak berat membayar pajak jangan sampai saat wajib pajak tidak memiliki uang baru ditagih pajaknya. upaya-upaya yang ada tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk mengurangi kendala-kendala pemungutan pajak penghasilan atas dividen antara lain dengan memberikan sosialisasi terusmenerus kepada masyarakat wajib pajak sehingga apabila ada perubahan atau peraturan pajak yang baru maka wajib pajak dapat langsung mengerti dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, kadang kala wajib pajak tidak membayar pajak sesuai ketentuan dengan alasan tidak tahu ada peraturan pajak yang baru atau perubahan peraturan perpajakan yang baru. Aparat pajak harus selalu memberikan pengertian-pengertian yang jelas dan benar bahwa aparatur pajak tidak boleh menerima uang pembayaran pajak tetapi uang pajak dibayar atau disetor ke kas negara melalui bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima setoran pajak, dan pajak tersebut bukan untuk aparat pajak tetapi untuk pembiayaan negara.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan tersebut maka dalam penelitian ini menghasilan beberapa kesimpulan yaitu : 1. Wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku apabila: a) Laporan-laporan perpajakan dalam hal cara menghitung, membayar, dan pelaporan lebih disederhanakan dan lebih dipermudah; b) Pajak yang dibayar dapat terlihat dalam hal pelayanan publik yang lebih baik; c) Aparat pajak harus banyak memberikan pelayanan dan bimbingan yang lebih baik dan terbuka; d) Dapat diberikan kepastian hukum yang jelas dalam hal melaksanakan pembayaran pajak.

8


2. a)

b)

3.

4.


Aparat pajak dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak secara terus menerus melakukan perubahan yang lebih baik antara lain: Intern Melakukan peningkatan kualitas aparat dengan melakukan pelatihan-pelatihan, mengirimkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi baik didalam negeri maupun diluar negeri. Ekstern Pelayanan kepada wajib pajak lebih cepat dan mudah memberikan sosialiasi tentang peraturan perpajakan, memberikan kepastian hukum yang jelas kepada wajib pajak atas pembayaran/penetapan pajaknya, berlaku sopan dalam melayani wajib pajak, telah dibuka pusat-pusat pelaporan tahunan wajib pajak di pusat-pusat keramaian sehingga mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan laporan-laporannya. Besarnya penerimaan PPh badan yang berbentuk PT dapat menggambarkan jumlah penghasilan bersih perusahaan dengan penghasilan bersih perusahaan tersebut maka dapat digali potensi penghasilan atas dividen yang ditimbulkannya. Dengan indikasi tersebut dapat digali potensi pajak dengan metode perhitungan penggalian potensi PPh atas dividen sehingga upaya peningkatan penerimaan pajak dapat tercapai. Penelitian atas laporan penghasilan usaha WP dilaksanakan dengan meningkatkan informasi dari WP maupun pihak-pihak terkait sehingga setiap perubahan atas kepemilikan modal atau penyertaan modal langsung pada PT dapat segera diketahui dan dihitung pajaknya.

Keterbatasan Sadar akan adanya keterbatasan dalam melakukan penelitian ini, maka permasalahan yang diteliti hanya meliputi : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Perkembangan jumlah wajib pajak badan perseroan terbatas (PT); Pengaruh terhadap penerimaan PPh badan perseroan terbatas (PT); Pengaruh penerimaan PPh atas dividen; Hanya melihat dari wajib pajak terdaftar pada KPP Madya Semarang; Penerapan tarif yang digunakan adalah untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri;dan Perhitungan tarif PPh badan tahun 2007-2008 mempergunakan tarif lapisan yang tertinggi 30%.

Saran Saran yang bisa disampaikan dari penelitian ini adalah : 1. a.

d.

Pemerintah Kebijakan yang diberikan harus lebih mudah dan sederhana sehingga wajib pajak dapat melaporkan penghasilannya dengan benar. Peranan petugas pajak yang harus lebih aktif atau giat dalam mencari informasi dari profil wajib pajak. Pemerintah melalui Dit.Jen pajak harus sering melakukan sosialisasi kebijakan baru agar wajib pajak sadar membayar pajak. Aparat pajak harus lebih meningkatkan SDM dan teknologi informasi perpajakan.

2.

Masyarakat dapat taat membayar pajak dan mengawasi penggunaannya.

3. a.

Penelitian yang akan datang Peneliti yang ingin mengembangkan penelitian ini disarankan untuk melihat kepemilikan modal dari wajib pajak yang ada. Kepemilikan modal dipisahkan antara modal milik orang dalam negeri dan modal milik orang asing.

b. c.

b.

9



REFRENSI Lubis SE., M.Si, Irwansyah. 2010. Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis. Jakarta: Kompas Gramedia. M.L, Jhingan. 1996. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Ilyas B. , Wirawan dan Waluyo. 2003. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Suandy, Erly. 2005. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Harahap, S.H. , M. Yahya. 2009. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika. Ilyas B. , Wirawan dan Rudy Suhartono. 2011. Hukum Pajak Material 1 Seri Pajak Penghasilan. Jakarta: Salemba Empat. Arthur J. Keown, David F. Scott, Jhon D. Martin, dan Jay William Petty. 1996. Basic Financial Management Seventh Edition. United State of America: Prentice Hall International,Inc. Eugene F. Fama and Kenneth R. French. 2000. “Disappearing Dividends:Changing Firm Characteristics or Lower Propensity to Pay?.” The Center for Research in Security Prices Working Paper No. 509. Roni Michaely and Michael R. Roberts. 2011. “Corporate Dividend Policies: Lessons from Private Firms.” http://paper.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=927802, working paper series. Diakses tanggal 9 mei 2012. Laksana, Harry Yusuf A. 2003. Penerapan Berbagai Konsep Penghasilan (Concept of Income) Dalam Konteks Pajak Penghasilan. Jurnal Perpajakan Indonesia Volume 3, Nomor 3, Oktober 2003: Hal 10-24. Sarwono, Jonathan. 2011. Mixed Methods: Cara Menggabungkan Riset Kuantitatif dan Riset Kualitatif Secara Benar. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Almanfaluthi, Riza.2010.”Dividen Terselubung” http://dirantingcemara.wordpress.com diakses 1 November 2011.

10

PENGGALIAN POTENSI PPh ATAS DIVIDEN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DI KPP MADYA SEMARANG

Recommend Documents