Pengertian & Tujuan Pemeriksaan
menghimpun mengolah
Objektif
Data Keterangan Bukti
Profesional
STANDAR PEMERIKSAAN (PER-199/PMK.03/2007)
menguji kepatuhan
tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan *Berdasarkan Pasal 1 UU KUP
Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Ruang Lingkup
• satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak • satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak • tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan • WP mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
SPT yang LB SPT yang Rugi tidak menyampaikan /menyampaikan SPT tapi melampaui jangka waktu dalam Surat Teguran Merger, konsolidasi, ekspansi, likuidasi, pembubaran
Pemeriksaan Kantor (3-6 bulan)
Pemeriksaan Lapangan (4-8 bulan)
Risk Based Selection (Kriteria Seleksi) *Berdasarkan PMK 199/PMK.03/2007
Pemeriksaan untuk Tujuan Lain Jenis Pemeriksaan Tujuan Lain Pemberian NPWP secara jabatan
Penentuan WP di daerah terpencil
Penghapusan NPWP
WP mengajukan keberatan
Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak
Pengumpulan bahan guna penyusunan NPPN Penentuan tempat terutang PPN (pemusatan)
Pencocokan data & alket.
Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra P3B Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan *Berdasarkan Pasal 29 UU KUP
Hak & Kewajiban WP (dalam Pemeriksaan)
Hak WP 1. 2. 3. 4. 5. 6.
meminta diperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP3 meminta penjelasan tentang alasan & tujuan Pemeriksaan meminta diperlihatkan Surat Tugas menerima SPHP menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas 7. memberikan pendapat/penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan *Tambahan (dalam hal Pemeriksaan Lapangan) meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan *Berdasarkan PMK 199/PMK.03/2007
Hak & Kewajiban WP (dalam Pemeriksaan)
Kewajiban WP (Pemeriksaan lapangan) 1. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan 2. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik 3. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan 4. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan 5. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP 6. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan *Berdasarkan PMK 199/PMK.03/2007
Hak & Kewajiban WP (dalam Pemeriksaan)
Kewajiban WP (Pemeriksaan Kantor) 1. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan 2. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan 3. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan 4. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP 5. meminjamkan KKP yang dibuat oleh Akuntan Publik 6. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan
*Berdasarkan PMK 199/PMK.03/2007
Kewajiban Pihak Ketiga (dalam pemeriksaan) Pihak Ke III Bank Akuntan Publik Notaris Konsultan Pajak Kantor Administrasi
WAJIB
memberikan Keterangan/ bukti
Pihak III lain
Pihak ke III harus memberikan keterangan paling lama 7 hari sejak diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti atau surat izin dari pihak yang berwenang
*Berdasarkan UU Pasal 35 dan PMK 199/PMK.03/2007
Proses Pemeriksaan PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
SPHP Closing Conference
STP
skp
SKPKB
Pokok Pajak
>
Kredit Pajak Pokok Pajak
SKPLB PRODUK PEMERIKSAAN PAJAK
SKPN
<
Kredit Pajak Pokok Pajak
=
Kredit Pajak
SKPKBT STP
Ada data baru & utang pajak Sanksi adm.
DILANJUTKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
K E T E T A P A N
Sanksi Administrasi (Kurang Bayar Hasil Pemeriksaan) Hasil Pemeriksaan
SKPKB
pajak yang terutang tidak/kurang dibayar
Sanksi bunga 2% per bulan
PPN & PPn BM tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%
Sanksi kenaikan 100%
kewajiban dalam Pasal 28 atau 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang
Sanksi kenaikan 50% PPh yg tidak/kurang dibayar 100% PPh yg tidak/kurang dipotong 100% PPN & PPn BM tidak/kurang dibayar
*Berdasarkan Pasal 13 UU KUP
SPT
Sanksi karena tidak memenuhi kewajiban penyampaian SPT PIDANA
MENIMBULKAN KERUGIAN PD PENDAPATAN NEGARA Karena kealpaan setelah perbuatan yg pertama (sbgmana dimaksud dlm pasal 13 A) tdk menyampaikan SPT/ menyampaikan SPT tetapi isinya tdk benar/tdk lengkap, / melampirkan keterangan yg isinya tdk benar, didenda paling sedikit 1 kali&paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak/ kurang dibayar, / dipidana dgn pidana kurungan paling singkat 3 bln/paling lama 1 tahun. (Pasal 38 UU KUP) Dengan sengaja tdk menyampaikan SPT/ menyampaikan SPT &/ keterangan yg isinya tdk benar / tdk lengkap, dipidana dgn pidana penjara paling singkat 6 bln & paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali & paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yg tdk atau kurang dibayar. (Pasal 39 ayat (1 huruf c & d) UU KUP)
