BY ROSWATY,SE.M.Si
Pengertian Aspek Hukum Pada umumnya studi kelayakan suatu usaha dimulai dari aspek hukum. Tujuan dari aspek hukum adalah untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan dan keaslian dari dokumen-dokumen yg dimiliki. Penelitian dokumen ini sangat penting krn sebelum usaha dijalankan semua prosedur yg berkaitan dg izin/persyaratan hrs sdh terpenuhi.
Jenis-Jenis Badan Hukum Usaha Di Indonesia jenis badan hukum sangat beragam mulai dari Perusahaan Perseorangan,Firma sampai kepada bentuk Koperasi.Masing2 badan hukum memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri, seperti: luasnya bidang usaha yg akan dijalankan,modal yg dimiliki,batas tanggung jawab dan kewajiban masing2 pemilik serta pembagian keuntungan masing2 badan usaha.
Jenis Badan Hukum yang ada di Indonesia sbb: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
Perusahaan Perseorangan Firma (Fa) Perseroan Komanditer (CV) Perseoan Terbatas (PT) Perusahaan Negara Perusahaan Daerah Yayasan Koperasi
Ad 1) Perusahaan Perseorangan Kelebihannya: Pendiriannya mudah Modal relatif kecil Organisasi dan Manajemen sederhana Seluruh laba menjadi miliknya Kebebasan dan fleksibilitas Kepuasan pribadi Sifat kerahasiaan
Kelemahannya: Tanggung
Jawab tidak terbatas Sulit memperoleh pinjaman modal Kerugian ditanggung sendiri Kelangsungan usaha kurang terjamin Kesulitan dalam manajemen
Ad 2) Firma Kelebihannya: Pendirian relatif mudah Perolehan dana relatif mudah Kemampuan manajemen lebih besar Kelemahannya: Tanggung jawab tidak terbatas Kelangsungan perusahaan tidak menentu Kerugian yg diakibatkan o/ seorang anggota,ditanggung bersama o/anggota lain.
Ad 3) Perseroan Komanditer
Kelebihannya:
Modal yang dikumpulkan lebih besar Mudah memperoleh kredit Kemampuan manajemennya lebih besar Pendiriannya mudah Sebagian sekutu mempunyai tanggung jawab terbatas.
Kelemahannya: Sebagian anggota/sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas. Kelangsungan hidup psh tidak menentu Sulit u/ menarik kembali modal,terutama bagi sekutu pimpinan
Ad 4) Perseroan Terbatas (PT)
Kelebihannya: Tanggung jawab terbatas thd hutang2 psh Kontinyuitas psh lebih terjamin Mudah u/memindahkan hak milik dg menjual saham kepada orang lain Mudah memperoleh tambahan modal u/memperluas usaha dg mengeluarkan saham baru.
Kekurangannya: PT mrpk subyek pajak tersendiri,sdgkan dividen yg diterima dikenakan pajak lagi. Pendiriannya lebih sulit, memerlukan akte notaris dan izin khusus u/ usaha tertentu. Biaya pembentukkannya relatif tinggi Kurangnya rahasia psh, krn segala aktifitas hrs dilaporkan kepada pemegang saham,terutama yg menyangkut laba psh.
Dalam prakteknya Perseroan Terbatas terdiri dari: 1 Dilihat dari segi kepemilikan: a) Perseroan Terbatas Biasa Mrpk PT dimana para pendiri, pemegang saham dan pengurusnya adl WNI dan Badan Hukum Indonesia (tidak ada modal asing).
b)
c)
Perseroan Terbatas Terbuka Mrpk PT yg didirikan dlm rangka penanaman modal dan dimungkinkan WNA dan/ or badan hukum asing menjadi pendiri, pemegang saham dan/ or pengurusnya dari PT tsb. Perseroan Terbatas PERSERO Mrpk PT yg dimiliki o/ pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN),exp. PT Telkom (Persero)
2 a)
b)
Dilihat dari segi status PT dibagi dalam: Perseroan Tertutup adl Perseroan Terbatas yg saham2nya hanya dimiliki o/ orang2 tertentu dan tidak melakukan penawaran umum. Perseroan Terbuka adl Perseroan Terbatas yg saham2nya boleh dimiliki o/ setiap orang (melakukan penawaran umum).
Dalam prakteknya modal Perseroan Terbatas terdiri dari : 1) Modal Dasar (Authorized Capital) Mrpk modal yg pertama kali dan tertera dalam akta notaris pada saat PT tsb didirikan. Misal PT Babel Internasional Tbk didirikan dg modal dasar Rp I Milyar dalam bentuk saham.
2)Modal Ditempatkan/Dikeluarkan (Issued Capital) Mrpk modal yg telah ditempatkan or dikeluarkan para pemegang saham. Besarnya modal ditempatkan minimal 25 % dari modal dasar ( Rp 250 jt ) 3)Modal Setor ( Paid-up Capital) Mrpk modal yg hrs sudah disetor o/pemegang saham yg jumlahnya sebesar 50% dr modal ditempatkan (Rp 125 jt).
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Syarat-syarat pendirian Perseroan Terbatas PT didirikan minimal oleh dua orang Pendirian PT dituangkan dalam akta notaris Bahasa yg digunakan adl bahasa Indonesia Mencantumkan perkataan “PT” dlm akta notaris Disahkan oleh Menteri Kehakiman Didaftarkan berdsrkn UU Wajib Daftar Psh. Diumumkan dalam berita negara
8) 9)
Memiliki modal dasar minimal Rp 20 jt. Modal ditempatkan minimal 25 % dari modal dasar. 10) Menyetor modal setor 50% dari modal ditempatkan pada saat psh didirikan.
5
Perusahaan Negara Perusahaan Negara (PN) adl psh yg didirikan berdasarkan undang-undang. Modal u/ mendirikan PN adalah atas kekayaan negara yg dipisahkan dan tidak dipisahkan atas saham.Perusahaan Negara dipimpin o/seorang kepala or direksi yg diangkat oleh pemerintah.
6
Perusahaan Daerah
Perusahaan daerah mrpk perusahaan yg didirikan dg suatu peraturan daerah.Modalnya seluruhnya or sebagian besar milik pemerintah daerah yg dipisahkan kecuali dg ketentuan lain berdasarkan undang2. Pimpinan perusahaan daerah diangkat oleh kepala daerah.
7
Yayasan
Merupakan badan usaha yg tidak bertujuan u/ mencari keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial.Yayasan memiliki pengurus dan harta milik pengurus dipisahkan dari harta yayasan.Modal berasal dari sumbangan, wakaf, hibah or sumbangan lainnya.
8
Koperasi
Menurut Undang-Undang no.25 tahun 1995, koperasi adalah badan usaha yg beranggotakan orang-orang or badan hukum koperasi dg melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan azas kekeluargaan.
Pendirian Koperasi melalui akta pendirian setelah memperoleh pengesahan pemerintah dan diumumkan dalam berita negara. Untuk mendirikan koperasi dibentuk melalui rapat anggota minimal 20 orang yg masing-masing memenuhi 3 syarat, yaitu:
• •
•
Mampu melaksanakan tindakan hukum Menerima landasan idiil,asas dan sendi dasar koperasi. Sanggup dan bersedia melakukan kewajiban dan hak sebagai anggota koperasi. Tujuan koperasi adl u/ membangun mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota pada khususnya n masyarakat pada umumnya.
Jenis-
Jenis Izin Usaha Bagi pembuat studi kelayakan bisnis, masalah izin-izin perlu segera diurus sebelum usaha dijalankan.
