Tugas Maata Kuliah Teeknologi Infformasi dan Komunikasii
Pengembbangan Weebsite BKD D Karangannyar untukk Meeingkatkann Kualitas Penyediaann Informassi Kepegaw waian
Oleh Wawan Widaarto NIM 86061188065
Produksi Mediaa Informasi Publik Diplooma II Sekolah Tingggi Multi Media “MMTC” Yogyakarta 2011
BAB I PENDAHULUAN Kabupaten Karangayar telah mengembangkan aplikasi E-Government dengan penyediaan informasi secara on-line yang dapat di akses secara mudah oleh masyarakat melalui intrenet. Semua informasi tentang Kabupaten Karanganyar ditampilkan di situs www.karanganyarkab.go.id sebagai domainnya. Selain di situs tersebut terdapat pula subdomain dari www.karanganyarkab.go.id, yang merupakan website dari SKPD (Satuan Kerja Perangat Daerah) di Kabupaten Karanganyar. “Keberadaan situs subdomain dari www.karanganyarkab.go.id, berfungsi untuk melakukan desiminiasi informasi sesuai dengan tupoksi dari masing-masing SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar” (Kominfo Karanganyar, 2005). Salah satu situs subdomain dari www.karanganyarkab.go.id, adalah situs www.bkd.karanganyarkab.go.id
milik
BKD
Kabupaten
Karanganyar,
sesuai
fungsinya sebenarnya situs tersebut merupakan media untuk melakukan fungsi desiminasi sesuai dengan tupoksi dari BKD Kabupaten Karanganyar. Namun untuk sebuah website sebuah lembaga yang mengurusi kepegawaian situs yang dimiliki BKD Kabupaten Karanganyar, sangat jauh dari harapan. Bahkan untuk dikatakan sebuah website, website BKD Kabupaten Karanganyar tak lebih
sebuah halaman blog, dengan fitur2 yang dimiliki mirip seperti halaman blogspot (perusahan sebuah penyedia blog gratis). Dengan tampil yang seadanya tersebut membuat website BKD Karanganyar memiliki berbagai keterbatasan, padahal bila dilihat dari tuopoksinya sebuah situs Badan Kebegawaian seharusnya memiliki banyak fitur karena informasi yang harus disajukan sangat beragam, baik buat masyarakat maupun para pegawai yang ada dilingkungan sebuah pemerintahan daerah. Perlunya
pengembangan
website
BKD
Karanganyar
melatarbelakngi
dipilihnya judul “Pengembangan Website BKD Karanganyar untuk Meingkatkan Kualitas Penyediana Informasi Kepegawaian”. Pebahasan dalam makalah ini mengenai rumusan masalah tentang bagaimana mengembangkan situs website, serta serta setelah itu memalui analisis swot akan dikemukanan roadmap pengembangan website BKD Karanganyar lima tahun mendatang. Dengan adanya pembahasan mengenai rumusan masalah diatas, maka diharapkan akan diperoleh gambaran deskriptif pengembangan website BKD Karanganyar.
Untuk
selanjutnyan
akan
disusun
roadmap
pengembangan
pengembangan website BKD Karanganyar untuk lima tahun kedepan. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang banyak baik selama proses pembelajaran mengenai pengambangan website BKD Karanganyar baik kepada penulis maupun operator yang selama ini mengelola web BKD Karanganyar.
Penelitian
yang
dilakukan
ini
bersifat
deskriptif
analistis
untuk
mendeskripsikan serta mengkaji data yang diperoleh dari hasil Observasi, Indepth Interview (wawancara mendalam), maupun data dokumentasi dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian mengambil lokasi di BKD Karanganyar. Data diambil dari hasil observasi selama bekerja di BKD Karang Angar tersebut dari tahun 2006 sampai sekarang ditambah dengan mendokumentasikan data yang ada yang berhubungan dengan e-Government dan pengembangan website pemerintah daerah. Dalam proses analisa, data yang didapat dikumpulkan, diedit dan analisa tentang perkembangan web site dalam penerapan e-Government di BKD Karanganyar.
Dengan
bantuan
analisis
SWOT
data
dikelompokan
untuk
mendapatkan faktor internal dan eksternal apa yang mempengaruhi pengembangan web site dalam penerapan e-Government di BKD Karanganyar. Terakhir disusun roadmap pengembangan web site dalam penerapan e-Government di BKD Karanganyar untuk lima tahun kedepan.
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN A. Konsep E-Government E-Government dapat diartikan sebagai suatu mekanisme interaksi baru (moderen) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder); dimana melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet); dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan publik (Indrajid, 2002). Filosofi dasar dari e-Government sendiri merupakan alat dari suatu perubahan system (organisasi, proses bisnis, sdm dan standard operating procedure) dalam pemerintahan. Fungsi utama dari e-Government adalah alat bantu dalam penciptaan perubahan dalam pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat (Kominfo, 2003). Tujuan implementasi e-Government antara lain adalah meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan.
Selain
itu
juga
untuk
terbentuknya
kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Terakhir adalah perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan (Kominfo, 2003).
B. Inpres No 3 tahun 2003 Inpres No 3 tahun 2003 ini tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Diterbitkannya Inpres ini dengan pertimbangan antara lain : 1. Bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya
secara
luas,
membuka
peluang
bagi
pengaksesan,
pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat; 2. Bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-Government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; 3. Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-Government; 4. Bahwa
dalam
keserempakan
pelaksanaannya tindak
dan
diperlukan
keterpaduan
kesamaan
langkah
dari
pemahaman, seluruh
unsur
kelembagaan pemerintah, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden bagi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan eGovernment secara nasional.
Untuk itu diperintahakan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-Government secara nasional dengan berpedoman pada
Kebijakan
dan
Strategi
Nasional
Pengembangan
e-Government
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini. Serta merumuskan rencana tindak di lingkungan instansi masing-masing dengan berkoordinasi dengan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi. Setiap instansi pemerintah pusat dan daerah harus menyusun Rencana Strategis Pengembangan e-Government di lingkungannya masing-masing. Rencana Strategis itu dengan jelas menjabarkan lingkup dan sasaran pengembangan e-Government yang ingin dicapai; kondisi yang dimiliki pada saat ini; strategi dan tahapan pencapaian sasaran yang ditentukan; kebutuhan dan rencana pengembangan sumber daya manusia; serta rencana investasi yang diperlukan. Untuk menghindari pemborosan anggaran pemerintah, penyusunan rencana investasi harus disertai dengan analisis kelayakan investasi terhadap manfaat sosial-ekonomi yang dihasilkan. C. Situs Web Daerah Situs web pemerintah daerah merupakan salah satu strategi didalam melaksanakan pengembangan e-government secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur. Pembuatan situs web pemerintah daerah merupakan tingkat pertama dalam pengembangan e-Government di Indonesia dengan
sasaran agar masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan pemerintah daerah, serta ikut berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet. Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui jaringan informasi, pengembangan egovernment dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan, yaitu : Tingkat 1 : Persiapan - Pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga. - Sosialisasi situs web untuk internal dan publik. Tingkat 2 : Pematangan - Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif. - Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain. Tingkat 3 : Pemantapan - Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik. - Pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain. Tingkat 4 : Pemanfaatan - Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), Government to Consumers (G2C).
BAB III DATA DAN PEMBAHASAN A. Keberadaan Web Site BKD Karanganyar 1. Tampilan antar Muka Dilihat dari tampilan antar muka website lebih mirip blog dari pada sebuah website bahkan ada kemuripan dengan tampilan dari blogspot (penyedia layanan blog gratis) hal tersebut membuat banyaknya keterbatasan terutama dalam melakukan Desiminasi Informasi. 2. Kualiatas Informasi Dengan tamapilan website setingkat membuat kualitas informasi yang dihasilkan pun jauh dari kata ideal sebuah website kantor pengelola kepegawaian. Website BKD Karanganyar lebih sebuah papan pengumunan online yang cuma berisi tentang penguman prereklutan dan hasil tes penerimaan CPNS, kalau pun ada berita tambahan itu hanya penguman tentang penguman cuti bersama, dan surat-surat edaran tentang kebijakan BKD yang perlu diketahui oleh PNS dilingkungan Pemeritah Kabupaten Karanganyar. Dengan hanya inforamasi diatas dapat dipastikan updating hanya dilakukan saat masa penerimaan CPNS dan saat ada surat edaran.
3. Kebijakan Sistem Updating Data Updating data dilakukan oleh operator dari staf BKD yang dtiunjuk oleh
Kepala
BKD,
setiap
data
yang
akan
upload
ke
situs
www.bkd.karanganyarkab.go.id harus berdarakan persetujuan dari kepala BKD. B. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS (SWOT) Analisis
lingkungan
strategis
dengan
aspek
pengembangan
www.bkd.karanganyarkab.go.id ini menggunakan analisis SWOT. Dalam analisis ini akan ditentukan tentang faktor lingkungan internal yaitu kekuatan dan kelemahan. Juga akan ditentukan faktor lingkungan eksternal seperti peluang dan hambatan yang ada. Adapun analisiss SWOT tersebut akan tampak dalam matrik berikut :
Gambar 1. Matriks Analisis SWOT Penerapan pengembangan www.bkd.karanganyarkab.go.id Kelemahan (W) Faktor lingkungan internal Kekuatan (S) 9 Terdapatnya Operator yang 9 Kurangnya pemahaman ditingkat memiliki kualitas yang baik top manager (Kepala BKD) dalam updating data. tehadap pentingnya penyediaan informasi kepegawaian secara 9 Perangkat keras, jaringan online. Kabuaten Karang Ayang sudah mampu untuk 9 Tidak adanya regulasi tentang penerapan e-Government. penyediaan informasi kepegawaian. 9 Sitem Sekuriti jaringan yang belum memadai. Faktor lingkungan eksternal Peluang (O) Strategi SO Strategi WO 9 Arus Globalisasi yang 9 Bekerja sama dengan pihak 9 Study banding tentang pemafaat semakin pesat. ke 3 dalam pengembangan situs BKD di daerah lain yang website. telah berkembang. 9 Banyaknya literatur tentang penyediaan informasi 9 Memberikan pelatihan 9 Pemafaatan Steakholer dengan kepegawaian kepada operator untuk untuk memberikan pengertian pengelolan dan pada level top akan petingnya 9 Teknologi informasi yang pengembangan website pada pemanfatan TIK dalam berkembang pesat, dan tahap lanjutan. penyampaian informasi mudah didapat. kepegawaian. Hambatan (T) Strategi ST Strategi WT 9 Kekhawatiran pencurian 9 Meberikan pelatihan kepada 9 Pengawasan dan evaluasi tentang data, mengingat pentingnya operator tentang sistem pengaman jaringan untuk data kepegawaian. kaamanan jaringan dan memastikan keamana data. trasaksi data. . 9 Pehauruan sistem jaringan secara berkala baik perangkat keras maupun perangkat lunak.
C. Roadmap Pengembangan website BKD Kabupaten Karanganyar Maka dari analisis e-Strategi berdasar model SWOT diatas dapat disusun suatu roadmap pengembangan Pengembangan website BKD Kabupaten Karanganyar sebagai berikut : 9 Melakukan Study banding ke BKD di Kota lain terutama yang telah memiliki website dengan sistem informasi yang telah maju 9 Pembuatn SOP Kebijakan sistem informasi kepegawaian secara online.
9 Pembuatan website BKD memiliki fitur yang memungkinkan penyediaan infrmasi seperti pada kebijakan sistem infomasi yg telah disusun.. 9 Pelatihan bagi operator untuk pengelolaan website BKD. 9 Pembaharuan Perangatkat pembangnan sekuriti jaringan.
Perencanan Pembangan Website
Pembangunan
BKD yang Lebih
Website BKD
Baik
2011
2012
9 Evalusai 9 Pembuatn SOP 9 Pembangunan updating data Simpek melalui evaluasi sistem Simpeng di media website informasi per dimasing-masing BKD bulan. SKPD. Karanganyar. 9 Pembuatan SOP 9 Evaluasi 9 SOP updating Pembanguan pengaman data Simpeg (Sistem jaringan secara kepegawaian dari Informasi berkala. masing masing Kepegawaian). SKPD. 9 Sosialisasi 9 Pembuatan SOP penerapan perawatan dan Simpeg bagi peremajaan seluruh SKPD perangkat keras yang ada. dan aplikasi pengamanan jaringan. 9 Pembuatan SOP Pelatihan operator simpeg dimasing-masing SKPD.
Perencaan Penerapan SIMPEG
2013
Pemastian mutu Penerapan
dan pengembangan
SIMPEG
website BKD dan aplikasi SIMPEG
2014
2015
BAB V PENUTUP
A. KESIMPULAN 1. Hasil evaluasi tampilan web BKD Pemeritnah Kabupaten Karanganyar jauh dari harapan bahkan lebih tepatnya adalah blog, sehingga informasi yang ditampilkan sangatlah terbatas, karena itu perlu ada pengembangan web yang lebih baik dan memungkinkan tersedianya fitur-fitur untuk menampilkan informasi kepegawaian bahkan mampu menjalakan SIMPEG (sistem informasi kepegawaian). 2. Perlunya penysunan kebijakan sistem informasi kepegawaian agar dapat dipilah mana informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat dan mana yang rahasia hal ini berkatian data kepegawaian yang merupakan data yang penting. 3. Dari analisis pengembangan website BKD Karanganyar berdasar model SWOT, dapat disusun suatu roadmap pengembangan website BKD Karanganyar tahun 2011-2015 yaitu tahap I, Perencanan Pembangan Website BKD yang Lebih Baik; tahap II, Pembangunan Website BKD; tahap III, Perencaan Penerapan SIMPEG; tahap IV, Penerapan SIMPEG; dan tahap V, Pemastian mutu dan pengembangan website BKD dan aplikasi SIMPEG
B. REKOMENDASI 1. Pada pelaksanaan tahap I dan II memerlukan kimitmen dan perencaanaa yang matang dalam membanguna website yang baru. 2. Pada pelaksanaan tahap III dan IV membutuhkan membutuhkan investasi yang besar pentingnya keamanan jaringan mengingat pentingnya data kepengawian. 3. Pada pelaksanaan tahap V diperlukan pengawasan dan evaluasi untuk tetap menjamin mutu kualitas infomasi dan aplikasi simpeg.
DAFTAR PUSTAKA
Indrajit, Richardus E., 2002, Electronic Government, Penerbit Andi, Yogyakarta. Kominfo., 2003, Pokok-Pokok Pikiran Kebijakan Pengembangan Kepemerintahan yang baik dan Manajemen Perubahan, Departemen Komunikasi dan Informatika, tersedia di: http://www. kominfo.gi.id Kominfo., 2003, Inpres No 23 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembanngan E-Government, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta.
