PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKTOR INFORMAL: STUDI KASUS PEDAGANG KAKI LIMA

”PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKTOR INFORMAL: STUDI KASUS PEDAGANG KAKI LIMA”

Editor : Zarmawis Ismail

PROGRAM INSENTIF PENELITI DAN PEREKAYASA LIPI TAHUN 2009

1

Lap Dikti Zarmawis Final 2009.indd 1

LIPI

6/22/2010 6:24:14 PM

©2009 Indonesian Institute of Sciences (LIPI) Pusat Penelitian Ekonomi (LIPI)

KATALOG DALAM TERBITAN PUSAT DOKUMENTASI DAN INFORMASI ILMIAH LIPI

Pengembangan Kewirausahaan Sektor Informal: Studi Kasus Pedagang Kaki Lima/editor Zarmawis Ismail. - [Jakarta] : Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2009.

i-xv + 144 hlm: 15 cm x 21 cm

338 ISBN : 978-602-8659-24-6

Penerbit:

LIPI

LIPI Press, anggota Ikapi Pusat Penelitian Ekonomi (LIPI) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Widya Graha Lt. 4 - 5 Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta 12710 Telp: 021-526 7120 Fax: 021-526 2139

ii

Lap Dikti Zarmawis Final 2009.indd Sec1:ii

6/22/2010 6:24:28 PM

KATA PENGANTAR

Buku laporan penelitian dengan judul ”Pengembangan Kewirausahaan Sektor Informal: Studi Kasus Pedagang Kaki Lima” merupakan salah satu dari sepuluh kegiatan Program Insentif Peneliti dan Perekayasa Dikti-LIPI Tahun 2009 yang berada di bawah pengelolaan Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) - LIPI. Penelitian di latar belakangi oleh peranan sektor informal dalam penyerapan tenaga kerja yang relatif besar, yakni 56% dari jumlah angkatan kerja nasional. Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai bagian sektor informal, selain berperan dalam penyerapan tenaga kerja, juga telah bekontribusi pada perekonomian daerah dan sumber penghasilan masyarakat. Karena itu penelitian dengan judul tersebut penting untuk dilakukan. Secara umum penelitian bertujuan untuk menemukan konsep yang tepat bagi pengembangan kewirausahaan PKL sehingga menjadi sektor formal dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka. Sedangkan secara khusus, tujuan penelitian adalah (1) mengkaji karakteristik PKL di suatu daerah, (2) mengkaji perkiraan kontribusi PKL terhadap perekonomian daerah, (3) mengkaji peranan stakeholders dalam membina dan mengembangkan PKL, dan (4) mengkaji faktorfaktor yang mempengaruhi kewirausahaan PKL bagi keberhasilan usaha mereka. Buku laporan penelitian terdiri dari 6 (enam) bab, yakni: (1) pendahuluan, (2) gambaran umum dan karakteristik PKL; (3) perkiraan kontribusi PKL terhadap perekonomian daerah; (4) peranan stakeholders dalam membina PKL menjadi sektor formal; (5) faktor-faktor yang

i

Lap Dikti Zarmawis Final 2009.indd Sec3:i

6/22/2010 6:24:28 PM

mempengaruhi kewirausahaan PKL; dan (6) konsep pengembangan kewirausahaan PKL menjadi sektor formal. Berbagai temuan dalam laporan penelitian ini penting untuk disimak, karena PKL di satu sisi telah berperan penting dalam perekonomian, tetapi di sisi lain kondisi sosial-ekonomi mereka tidak memperlihatkan kemajuan. Berhasilnya pelaksanaan penelitian sesuai dengan waktunya sehingga menghasilkan laporan ini, adalah berkat kerja sama dan bantuan banyak pihak, terutama dinas/instansi di daerah, rekan-rekan peneliti, dan narasumber lainnya. Karena itu pada kesempatan ini, kepada pihak-pihak tersebut kami mengucapkan terima kasih. Ucapan yang sama juga kami sampaikan pada tim peneliti, karena dengan kerasnya dapat dihasilkan laporan penelitian ini dengan baik. Kami berharap, semoga laporan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengathuan dan dimanfaatkan secara maksimal bagi pengambil kebijakan dan keperluan praktis lainnya. Kami menyadari bahwa Buku laporan penelitian ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan, karena itu kepada para pembaca diharapkan komentar, kritik, dan saran konstruktif sebagai masukan bagi penyempurnaan laporan penelitian-penelitian P2E-LIPI selanjutnya.

Jakarta, Desember 2009 Kepala Puslit Ekonomi LIPI

Drs. Darwin, M.Sc NIP. 19551121 198303 1 003

ii

Lap Dikti Zarmawis Final 2009.indd Sec3:ii

6/22/2010 6:24:28 PM

ABSTRAK Secara umum penelitian bertujuan untuk menemukan konsep yang tepat bagi pengembangan kewirausahaan PKL sehingga menjadi sektor formal dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka. Sedangkan secara khusus, tujuan penelitian adalah (1) mengkaji karakteristik PKL di suatu daerah, (2) mengkaji perkiraan kontribusi PKL terhadap perekonomian daerah, (3) mengkaji peranan stakeholders (pemerintah, swasta, dan asosiasi/organisasi) dalam membina dan mengembangkan PKL, dan (4) mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi jiwa kewirausahaan bagi keberhasilan PKL. Dengan pendekatan ekonomi dan pendekatan sosial, serta data/ informasi yang diperoleh dari Kota Bandung dan Kota Yogyakarta sebagai lokasi penelitian, dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Dari analisis dengan menggunakan kedua metode ini, dihasilkan temuan berikut: (1) PKL memiliki karakteristik beragam, selain daerah asal, pendidikan, jenis usaha dll, namun satu hal yang menarik adalah alasan menjadi PKL karena modal terbatas dan ingin mandiri; (2) PKL telah berkontribusi dalam penyerapanan tenaga kerja, sewa lokasi/tempat usaha, retribusi kebersihan, dan retribusi keamanan yang merupakan penerimaan pemerintah kota; (3) PKL sudah dibina oleh pemerintah, swasta, dan asosiasi/organisasi, namun belum optimal. Karena sampai saat ini PKL belum memperoleh bantuan pinjaman modal dari institusi keuangan, seperti BRI dan koperasi; (4) Penanganan PKL terutama oleh pemerintah kota, mulai dari pendataan, perizinan usaha, pengadaan lokasi/tempat usaha, dan promosi penjualan dagangan PKL kecendrungannya lebih baik di Kota Yogyakarta dibanding Kota Bandung; dan (5) Kewirausahaan PKL dilihat aspek-aspek percaya diri, berorientasikan tugas dan hasil, pengambil

iii

Lap Dikti Zarmawis Final 2009.indd Sec3:iii

6/22/2010 6:24:28 PM

risiko, kepemimpinan, dan berorientasi ke masa depan, melalui uji validitas menunjukkan bahwa PKl secara minimal telah memiliki kadar kewirausahaan dan tinggal lagi bagaimana mengembangkannya. Sementara kewirausahaan PKL hubungannya dengan faktor-faktor pendidikan, pengalaman berusaha, umur, gender, dan pelatihan, hasil analisis korelasi menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara variabel gender dengan kadar kewirausahaan PKL,dengan nilai koefisien sebesar -0.245. Artinya faktor gender (laki-laki) sangat berpengaruh terhadap keberhasilan usaha dibanding perempuan. Mengingat peran PKL begitu nyata dalam pembangunan ekonomi di suatu kota, maka pembenahannya selain dilakukan dengan penyediaan tempat, infrastruktur, promosi dan menerapkan kebijakan dengan tegas/konsisten, juga dalam meningkatkan kadar kewirausahaan PKL, perlu ada intervensi dalam pendidikan/pelatihan (pembelajaran) yang terstruktur, di samping penyediaan kredit ringan pada PKL, sehingga dengan cara ini usaha mereka menjadi lebih maju untuk menjadi usaha formal. Kata Kunci: Sektor informal, PKL, kontribusi, kewirausahaan, dan stakeholders.

iv

Lap Dikti Zarmawis Final 2009.indd Sec3:iv

6/22/2010 6:24:28 PM

ABSTRACT

The objective of the research in general is to make the concept for the PKL entrepreneurship development to be the formal sector so that it can increase the income and welfare. The research objectives in particular are: (1) to characterize PKL in a region; (2) to estimate the contribution of PKL in the local economy; (3) to review the roles of stakeholders in supporting PKL to be the formal sector; and (4) to analyze the entrepreneurship factors of PKL. This research used economic and social approaches, with data/ information obtained from Kota Bandung and Kota Yogyakarta as research locations and analyzed through quantitative and qualitative methods. Based on research conducted, the results are: (1) Most PKL are from diverse regions and have different characteristics according to their level of education and types of business; (2) PKL also significantly contributes through labor absorption and retributions to the regional income; (3) The empowerment of PKL by local government and associations has not optimum yet; (4) The regional policies of PKL, such as to provide data, business locations and to assist the publication and promotion of the goods sold by the small traders, are better in Kota Yogyakarta than in Kota Bandung; (5) Correlation analysis of PKL entrepreneurship related to their factors of education, work experience, age, gender and training shows that there is a significant effect between gender and level of PKL entrepreneurship, with coefficient value of -0.245. It means that gender factor is really related to the business achievement or success. According to the important roles of PKL in the economic development, the policies can be implemented to provide location, infrastructure and promotion, and to increase the level of entrepreneurship of PKL. Besides,

v

Lap Dikti Zarmawis Final 2009.indd Sec3:v

6/22/2010 6:24:28 PM

the intervention in training and education, and funding are needed in order to support PKL to be the formal sector. Keywords: Informal Sektor, PKL, contribution, entrepreneurship, stakeholders

vi

Lap Dikti Zarmawis Final 2009.indd Sec3:vi

6/22/2010 6:24:28 PM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................ i ABSTRAK ....................................................................................... iii ABSTRACT ..................................................................................... iv DAFTAR ISI ..................................................................................... vii DAFTAR TABEL .............................................................................. x DAFTAR GAMBAR ......................................................................... xiv DAFTAR GRAFIK ............................................................................ xv BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................... Oleh: Yani Mulyaningsih, Chitra Indah Yuliana, dan Zarmawis Ismail 1.1 Latar Belakang .......................................................................... 1.2 Masalah Penelitian .................................................................. 1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian............................................ 1.4 Hipotesis Kerja .......................................................................... 1.5 Alur Pikir Penelitian ................................................................ 1.6 Metodologi Penelitian .......................................................... 1.7 Daerah/Lokasi Penelitian .................................................... 1.8 Sistematika Penulisan ............................................................ Daftar Pustaka ........................................................................ BAB 2 GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN DAN KARAKTERISTIK PKL ............................................................ Oleh: Zarida 2.1 Pendahuluan ........................................................................... 2.2 Gambaran Umum Daerah Penelitian............................... 2.3 Karakteristik PKL ..................................................................... 2.4 Potensi PKL Dalam Pengembangan Usaha ................... 2.5 Penutup ...................................................................................... Daftar Pustaka ..........................................................................

1

1 5 6 6 7 8 10 11 13

15 15 18 20 35 38 40

vii

Lap Dikti Zarmawis Final 2009.indd Sec3:vii

6/22/2010 6:24:29 PM

BAB 3 PERKIRAAN KONTRIBUSI PKL DALAM PEREKONOMIAN DAERAH .............................................. 41 Oleh: Chitra Indah Yuliana 3.1 Pendahuluan ........................................................................... 41 3.2 Kontribusi PKL Terhadap Tenaga Kerja ............................ 45 3.3 Kontribusi PKL Terhadap Pendapatan Daerah ............ 49 3.4 Kontribusi PKL Terhadap Kesejahteraan Masyarakat . 58 3.5 Penutup ...................................................................................... 61 Daftar Pustaka .......................................................................... 63 BAB 4 PERANAN STAKHOLDERS DALAM MEMBINA PKL MENJADI SEKTOR FORMAL ............................................ 65 Oleh: Ernany Dwi Astuty 4.1 Pendahuluan ............................................................................ 65 4.2 Peranan Pemerintah .............................................................. 66 4.3 Peranan Swasta/Pemodal .................................................... 83 4.4 Peranan Asosiasi/Organisasi PKL ...................................... 85 4.5 Hubungan Mitra Kerja dengan PKL ................................. 89 4.6 Penutup...................................................................................... 90 Daftar Pustaka.......................................................................... 92 BAB 5 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEWIRAUSAHAAN PKL .................................................... Oleh: Yani Mulyaningsih 5.1 Pendahluan .............................................................................. 5.2 Kewirausahaan: Tinjauan Teoritis ...................................... 5.3 Indikator Keiwrausahaan PKL ........................................... 5.4 Pengaruh Pendidikan, Pengalaman Berusaha, Umur, Gender, dan Pelatihan Terhadap Kewirausahaan PKL 5.5 Penutup...................................................................................... Daftar Pustaka..........................................................................

95 95 96 100 111 125 126

viii

Lap Dikti Zarmawis Final 2009.indd Sec3:viii

6/22/2010 6:24:29 PM

BAB 6 KONSEP PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PKL MENJADI SEKTOR FORMAL ........................................... Oleh: Zarmawis Ismail 6.1 Pendahuluan............................................................................ 6.2 Faktor Internal PKL ............................................................. 6.3 Faktor Eksternal PKL ............................................................ 6.4 Kesimpulan dan Rekomendasi.......................................... Daftar Pustaka ........................................................................

127 127 128 135 139 144

ix

Lap Dikti Zarmawis Final 2009.indd Sec3:ix

6/22/2010 6:24:29 PM

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Alasan Menjadi PKL di Kota Bandung dan KotaYogyakarta Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta ..................................................................................... Tabel 2.3 Lama Menjadi PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta Tabel 2.4 Lama Beraktivitas pada Lokasi Usaha di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta .................................................................. Tabel 2.5 Lokasi Usaha PKL di kota Bandung dan Yogyakarta ...... Tabel 2.6 Jumlah Modal Awal PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta...................................................................................... Tabel 2.7 Sumber Modal PKL di kota Bandung dan KotaYogyakarta . Tabel 2.8 Jumlah Modal Harian PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta ..................................................................................... Tabel 2.9 Jenis Usaha PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta Tabel 2.10 Rata-rata Keuntungan Perhari PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta............................................................................ Tabel 2.11 Kemudahan / Kesulitan PKL Dalam Memperoleh Bahan Baku di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta .................... Tabel 2.12 Bentuk Usaha PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta ... Tabel 2.13 Bentuk Kerjasama Usaha PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta...................................................................................................... Tabel 2.14 Pembagian Hasil Usaha PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta...................................................................................................... Tabel 3.1 Jumlah Tenaga Kerja Bukan Keluarga dalam Usaha PKL di Kota Bandung........................................................................... Tabel 3.2 Jumlah Tenaga Kerja Bukan Keluarga dalam Usaha PKL di Kota Yogyakarta.......................................................................

22 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 37 37 38 45 46

x

Lap Dikti Zarmawis Final 2009.indd Sec3:x

6/22/2010 6:24:29 PM

Tabel 3.3 Upah Tenaga Kerja Bukan Keluarga dalam Usaha PKL di Kota Bandung ............................................................................... Tabel 3.4 Upah Tenaga Kerja Bukan Keluarga dalam Usaha PKL di Kota Yogyakarta....................................................................... Tabel 3.5 Upah Tenaga Kerja Bukan Keluarga dalam Usaha PKL di Kota Yogyakarta ..................................................................... Tabel 3.6 Jumlah Biaya Sewa Tempat/Lokasi Usaha PKL per Bulan di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta .............................. Tabel 3.7 Retribusi Kebersihan dan Keamanan yang Dibayar oleh PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta ...................... Tabel 3.8 Pihak yang Memungut Pembayaran Retribusi Keamanan dan Kebersihan pada PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta...................................................................................... Tabel 3.9 Rata-rata Keuntungan Per Bulan Usaha PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta ............................................... Tabel 4.1 Persentase Responden PKL Menurut Organisasi Yang Dibutuhkan Untuk Keberhasilan Usaha di Bidang Produksi di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta, Tahun 2009 .................................................................................................. Tabel 4.2 Persentase Responden PKL Menurut Macam Materi Yang Dibutuhkan Untuk Keberhasilan Usaha di Bidang Produksi di Kota Bandung dan KotaYogyakarta Tahun 2009 .................................................................................................. Tabel 4.3 Persentase Responden PKL Menurut Organisasi Yang Dibutuhkan Untuk Keberhasilan Usaha di Bidang Pemasaran di Kota Bandung dan Yogyakarta, Tahun 2009..................................................................................... Tabel 4.4 Persentase Responden PKL Menurut Macam Kebutuhan Untuk Keberhasilan Usaha di Bidang Pemasaran di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta, Tahun 2009 ......................

48 49 50 52 55

38 60

77

78

79

80

xi

Lap Dikti Zarmawis Final 2009.indd Sec3:xi

6/22/2010 6:24:29 PM

Tabel 4.5 Persentase Responden Menurut Lembaga Pemberi Penyuluhan di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta, Tahun 2009..................................................................................... Tabel 4.6 Persentase Responden Menurut Pemberi Pinjaman Modal Usaha di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta, Tahun 2009..................................................................................... Tabel 4.7 Persentase Pengetahuan Responden Tentang Keberadaan Asosiasi PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta, Tahun 2009 ........................................................... Tabel 4.8 Persentase Responden Menurut Keikutsertaan pada Asosiasi PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta, Tahun 2009 ................................................................................... Tabel 4.9 Persentase Responden Menurut Peran Asosiasi Terhadap PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta, Tahun 2009... Tabel 4.10 Persentase Responden Menurut Hubungan PKL dengan Mitra Kerja di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta, Tahun 2009 ............................................................ Tabel 5.1. Hasil Uji Validitas Terhadap Variabel Kewirausahaan PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta ....................... Tabel 5.2 Hasil Uji Reliabilitas Kewirausahaan PKL di Kota Bandung & Kota Yogyakarta.............................................................................................. Tabel 5.3 Data Statistik dan Interprestasi Nilai tentang Kewirausahaan PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta ........................................................................... Tabel 5.4 Korelasi Antara Kewirausahaan dengan Tingkat Pendidikan. Responden PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta .....................................................................................

81

85

87

88 88

90 102 104

107

113

xii

Lap Dikti Zarmawis Final 2009.indd Sec3:xii

6/22/2010 6:24:29 PM

Tabel 5.5 Korelasi Antara Kewirausahaan dengan Pengalaman Berusaha Responden PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta ..................................................................................... Tabel 5.6 Korelasi Antara Kewirausahaan dengan Umur Responden PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta Tabel 5.7 Korelasi Antara Kewirausahaan dengan Gender Responden PKL di Kota Bandung & Kota Yogyakarta ... Tabel 5.8 Korelasi antara Kewirausahaan degan Pelatihan Responden PKL Di Kota Bandung dan Kota Yoyakarta .

115 118 121 122

xiii

Lap Dikti Zarmawis Final 2009.indd Sec3:xiii

6/22/2010 6:24:29 PM

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Pikir Penelitian ............................................................... 8 Gambar 4.1 Inovasi Manajemen Perkotaan Kawasan Burangrang: Model Pengembangan Masyarakat dan Kemampuan Lingkungan Berkelanjutan .................................................. 69 Gambar 5.1 Kewirausahaan Responden PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan ................................................................................ 110 Gambar 5.2 Kewirusahaan Responden PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..... 114 Gambar 5.3 Kewirausahaan Responden PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta Berdasarkan Pengalaman Berusaha 116 Gambar 5.4 Kewirausahaan Responden PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta Berdasarkan Umur .............................. 119 Gambar 5.5 Kewirausahaan Responden PKL diKota Bandung dan Kota Yogyakarta Berdasarkan Gender ................... 120 Gambar 5.6 Kewirausahaan Responden PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta Berdasarkan Ada atau Tidak Adanya Pelatihan .................................................................................... 123

xiv

Lap Dikti Zarmawis Final 2009.indd Sec3:xiv

6/22/2010 6:24:29 PM

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Jumlah Responden Menurut Sewa Lokasi/Tempat Usaha Berdasarkan Pihak Penerima di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta ..................................................................................... 51 Grafik 3.2 Jumlah Sewa Lokasi/Tempat Usaha PKL per Bulan di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta ................................... 52

xv

Lap Dikti Zarmawis Final 2009.indd Sec3:xv

6/22/2010 6:24:29 PM

Pendahuluan

BAB 1 PENDAHULUAN Yani Mulyaningsih, Chitra Indah Yuliana, dan Zarmawis Ismail

1.1 Latar Belakang Sektor informal merupakan cerminan kondisi sebagian besar angkatan kerja di Indonesia sekaligus sebagai bagian penting dari perekonomian. Hal ini didukung kuat oleh data dalam Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2008), bahwa pada Februari 2008 yang bekerja di sektor informal mencapai 62.844.924 orang atau sekitar 56,37% dari total angkatan kerja. Dengan kata lain, sektor informal mampu berperan relatif lebih besar dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan daripada sektor formal. Selain itu, sektor informal telah pula mensubsidi sektor formal, yaitu ketika buruh yang bekerja di sektor formal dengan upah yang rendah mampu bertahan karena sektor informal dapat menyediakan kebutuhan hidup yang murah bagi mereka. Terdapat pula peran sektor informal yang tidak kalah pentingnya, misalnya melalui pemasukan retribusi dari Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk kas daerah (Ramli, 1992). Di antara sektor lainnya, sektor informal memiliki daya tahan paling kuat dan dapat menjadi bibit entrepreneur (wirausahawan) yang tangguh. Pada umumnya sektor informal dianggap lebih survive karena relatif lebih independent atau tidak tergantung pada pihak lain, khususnya menyangkut permodalan dan lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan usahanya. Oleh karena itu, krisis ekonomi yang dimulai akhir tahun 1997 dan tereskalasi menjadi krisis multidimensi,

1

Lap Dikti Zarmawis Final 2009.indd Sec2:1

6/22/2010 6:24:29 PM

Yani Mulyaningsih, Chitra Indah Yuliana, dan Zarmawis Ismail

tidak berdampak secara signifikan terhadap PKL sebagai bagian dari sektor informal. Hal ini berarti sektor informal seperti PKL tersebut memiliki peran penting sebagai penyangga distorsi sistem ekonomi (Tamba dan Sijabat, 2006). Keberadaan sektor informal membuat angka pengangguran dan kemiskinan tidak meledak sedahsyat yang ditakutkan, karena terbukti mampu menjadi peredam gejolak di pasar kerja perkotaan dengan menampung limpahan jutaan buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor formal (Samhadi, 2007). Di lain pihak, sektor informal dalam hal ini PKL sebenarnya mengalami kondisi yang dilematis. Pertama, PKL yang memiliki berbagai peran penting di antaranya seperti yang telah diuraikan di atas, kerap dijadikan ”kambing hitam” atas problematika perekonomian yang terjadi. Kehadiran PKL terutama di perkotaan dianggap mengganggu ketertiban, merusak estetika, hingga memperburuk kemacetan. Faktor-faktor tersebut yang dijadikan alasan pemerintah melakukan penggusuran PKL. Berdasarkan data Konsorsium Kemiskinan Kota (Samhadi, 2007), sepanjang tahun 2001 dan 2003 saja ada 24.748 PKL dan kios jalanan yang digusur. Gerobak dan kios mereka dihancurkan. Terdapat 34.000 orang kehilangan mata pencaharian. Sementara, pemerintah tampak lebih memberi hak dan keleluasaan pada pemodal untuk menguasai ruang berusaha karena mall dan pusat perbelanjaan skala besar lainnya justru semakin bertambah banyak jumlahnya. Penyebabnya dapat dipicu oleh salah satu unsur fundamental yang terdapat pada karakteristik PKL, yaitu tidak adanya izin resmi pendirian usaha dari pemerintah. Rumitnya birokrasi perizinan dan tingginya biaya untuk menjalankan bisnis secara legal merupakan salah satu dari sekian banyak kendala yang harus dihadapi PKL. Dalam tataran pemerintah daerah juga tampak sangat kurangnya keberpihakan terhadap PKL. Upaya pemerintah daerah belum optimal

2


6/22/2010 6:24:29 PM

Pendahuluan

dalam memberi alternatif ruang usaha yang berorientasi untuk melindungi dan mengembangkan usaha PKL yang digusur; karena kemudian cenderung ditempatkan di lokasi yang kurang strategis, sulit dijangkau dan sepi pembeli (Heraty dkk, 2003). Kondisi demikian sejalan seperti yang disebutkan oleh Ramli (1992) bahwa kebijakan pemerintah untuk PKL lebih bersifat ’penertiban’ dan bukan ’pembangunan’. Tanpa adanya upaya pembinaan akan mematikan usaha PKL dan semakin memperburuk kondisi masyarakat ekonomi lemah. Kedua, meskipun PKL telah berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, realitas yang terjadi adalah tidak adanya imbal-balik manfaat yang sesuai bagi para pelaku usahanya. Penghasilan dari hasil kegiatan PKL hanya mampu untuk mempertahankan hidup (survival) sehingga tidak mampu memikirkan pemenuhan kebutuhan penting lainnya untuk kelangsungan usaha seperti pendidikan dan ketrampilan atau skill. Dengan akumulasi atas segala keterbatasan itu, pelaku usaha PKL tidak memiliki posisi tawar (bargaining posision) dan termasuk masyarakat yang termarginalkan, diabaikan eksistensinya terutama dari perhatian dan kebijakan pemerintah yang seharusnya mendukung segala upaya perwujudan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemudian, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa PKL merupakan bibit wirausahawan yang tangguh, maka di balik berbagai keterbatasan yang harus mereka hadapi, usaha PKL sebenarnya terdapat aspek krusial yang dapat dikembangkan yaitu aspek kewirausahaan (entrepreneurship). Aspek ini penting guna meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan (sustanaibility) kegiatan usaha PKL yang menjadi sumber penghasilannya. Hal inilah yang selama ini luput dari perhatian pelaku usaha PKL, padahal dari kajian Soetrisno (2003) terungkap bahwa dimensi entrepreneural development menempati posisi yang strategis guna membangun sektor yang berdaya saing dalam kerangka

3


6/22/2010 6:24:29 PM


globalisasi dan keterbukaan pasar. Terciptanya wirausaha dapat dimungkinkan apabila terdapat lingkungan yang kondusif, intervensi pemerintah yang tepat, dan sistem insentif yang sesuai. Kombinasi dan kerjasama perusahaan swasta dengan perguruan tinggi juga dibutuhkan guna melakukan pembinaan bagi wirausaha baru dalam skema jasa pengembangan bisnis. Meningkatnya jumlah PKL di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta dengan beragam jenis usaha, pada umumnya disebabkan oleh terbatasnya kesempatan berusaha dan kesempatan kerja di daerah asal mereka. Sebagian besar PKL tersebut berasal dari berbagai kabupaten/kota di Indonesia. Adanya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan kemudian diganti dengan Undang-undang No. 32 tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Salah satu implementasi dari undang-undang tersebut adalah pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, dan melakukan produksi terhadap sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Pengelolaan sumber daya ini jelas ditujukan untuk semaksimal mungkin kemakmuran masyarakat di daerah itu. Karena itu faktor penting dalam pengembangan usaha PKL adalah mengkombinasikan antara aspek kreativitas, inovasi, dan teknologi yang dituntut dalam kewirausahaan, belum dapat diaplikasikan secara optimal dalam kegiatan usaha PKL. Sementara itu, usaha PKL tampaknya bukan menjadi fokus dari kebijakan atau perhatian pemerintah. Kegiatan pembinaan yang dilakukan pemerintah tidak mempunyai kejelasan, sehingga antara satu instansi pemerintah dengan instansi lainnya tidak memiliki tanggung jawab dalam hal penanganan dan pembinaan

4


6/22/2010 6:24:29 PM

Pendahuluan

terhadap usaha PKL (Widodo, 2005). Dengan demikian, penelitian mengenai pengembangan kewirausahaan sektor informal: studi kasus PKL, sangatlah penting untuk dilakukan. Pentingnya penelitian ini didasari oleh beberapa hal antara lain (1) masih kurang tersedianya data/informasi yang mendalam dan akurat tentang PKL, terutama faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kewira-usahaan mereka dan cara yang tepat untuk membina dan mengembangkannya menjadi sektor formal; (2) tingginya kontribusi usaha PKL terhadap penyerapan tenaga kerja, yang merepresentasikan sebagian besar kondisi angkatan kerja di Indonesia; dan (3) menghasilkan konsep rekomendasi sebagai bahan masukan bagi perumusan kebijakan pemerintah dalam upaya pembinaan dan pengembangan kewirausahaan PKL menjadi sektor formal bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Masalah Penelitian Keberhasilan usaha PKL selain dipengaruhi oleh pengelolaan usaha yang baik, tersedianya berbagai akses (modal, bahan baku, pasar, dll), dan dukungan stakeholders (pemerintah, swasta, dan asosiasi/ organisasi), juga sangat dipengaruhi oleh jiwa kewirausahaan mereka. Karena itu dan berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian adalah sebagai berikut: (1) bagaimana gambaran umum dan karakteristik PKL di suatu daerah?; (2) berapa besar perkiraan kontribusi usaha PKL terhadap perekonomian daerah?; (3) bagaimana peran stakeholders dalam membina PKL?; (4) faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jiwa kewirausahaan bagi keberhasilan PKL?; dan (5) bagaimana menghasilkan konsep pengembangan kewirausahaan PKL sebagai bahan rekomendasi bahan masukan perumusan kebijakan pemerintah dalam membina PKL menjadi sektor formal?

5


6/22/2010 6:24:30 PM


1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian Secara umum penelitian bertujuan untuk menemukan konsep yang tepat bagi pengembangan kewirausahaan PKL sehingga menjadi sektor formal dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka. Sedangkan secara khusus, tujuan penelitian adalah (1) mengkaji gambaran umum dan karakteristik PKL di suatu daerah, (2) mengkaji perkiraan kontribusi PKL terhadap perekonomian daerah, (3) mengkaji peranan stakeholders dalam membina dan mengembangkan PKL, dan (4) mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi jiwa kewirausahaan PKL bagi keberhasilan usahanya. Sasaran Penelitian adalah (1) Menghasilkan gambaran umum dan karakteristik, perkiraan kontribusi terhadap perekonomian daerah, peran stakeholders (pemerintah, swasta, dan asosiasi/organisasi) dalam membina PKL menjadi sektor formal, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kewirausahaan PKL; (2) Menghasilkan rekomendasi konsep sebagai bahan permusan kebijakan pemerintah dalam upaya pembinaan dan pengembangan kewirausahaan usaha PKL menjadi sektor formal.

1.4 Hipotesis Kerja Dalam penelitian ini digunakan hipotesis kerja, dengan asumsiasumsi penelitian sebagai berikut: (1) PKL sebagai bagian usaha sektor informal memiliki karakteristik yang beragam; (2) Sektor informal relatif berkontribusi besar terhadap pembangunan perekonomian daerah; (3) Peran stakeholders (pemerintah, swasta, dan asosiasi/organisasi belum optimal dalam membina PKL untuk menjadi sektor formal; dan (4) Faktor kewirausahaan berpengaruh nyata terhadap pengem-bangan usaha PKL menjadi sektor formal.

6


6/22/2010 6:24:30 PM

Pendahuluan

1.5 Alur Pikir Penelitian PKL telah berperan dalam pereknomian daerah, tetapi kualitas hidupnya masih rendah. Sementara itu dalam melakukan usahanya, PKL secara garis besar dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni faktor usaha dan faktor kewirausahaan yang dimilikinya, seperti tampak pada Gambar 1: Alur Pikir Penelitian. Dalam hal faktor usaha, keberhasilan PKL berkaitan dengan aspek-aspek: (1) demografi: umur, jenis kelamin, dan pendidikan; (2) ekonomi: jenis usaha, sumber dan jumlah modal, akses (bahan baku dan lokasi usaha); (3) nilai sosial: strata sosial, etnis, keterbukaan terhadap nilai baru, aktivitas sosial, mobilitas, tipologi keluarga, status perkawinan, dan lingkungan; dan (4) kelembagaan: peranan lembaga terkait dan kebijakan pemerintah. Sementara dalam hal kewirausahaan PKL, aspek-aspek yang cukup berpengaruh secara substansial terdiri dari 6 (enam) kelompok, yaitu: (1) percaya diri: keyakinan, ketidak-tergantungan, dan optimisme; (2) berorientasikan tugas dan hasil: kebutuhan akan prestasi, beorientasi laba, ketekunan, ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat dan inisiatif; (3) pengambil risiko: kemampuan mengantisipasi dan mengambil risiko, suka pada tantangan; (4) kepemipinan: bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain, menanggapi saran dan kritik; (5) keorisinilan: inovatif dan kreatif, fleksibel, punya banyak sumber, dan serba bisa; dan (6) beorientasi ke masa depan: mempunyai target dan responsif. Kedua faktor utama tersebut secara substansial, pengaruh, dan hubungannya terhadap keberhasilan PKL, diungkap pada bagian-bagian laporan ini.

7


6/22/2010 6:24:30 PM


Kontribusi PKL dalam Perekonomian

GAP

Eksistensi PKL: - Demografi - Ekonomi - Nilai sosial - Kelembagaan

Rendahnya Kualitas Hidup PKL

Kewirausahaan

Konsep Pengembangan Kewirausahaan PKL

Peran stkaeholders

Gambar 1.1 Alur Pikir Penelitian

1.6 Metodologi Penelitian Pendekatan Penelitian Penelitian dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan ekonomi dan pendekatan sosial. Dengan meng-gunakan kedua pendekatan, diharapkan dapat mengung-kapkan perkembangan PKL dan peranan kewirausahaan dalam pengembangan usaha mereka di suatu daerah. Pendekatan ekonomi tekanannya pada penyerapan tenaga kerja, perkiraan kontribusi terhadap perekonomian daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pendekatan ekonomi juga dikaji kewirausahaan PKL yang difokuskan pada manajemen (pengelolaan) usaha, seperti perencanaan, pembagian kerja, kualitas pelaku usaha, pelaksanaan dan risiko usaha. Pendekatan sosial digunakan untuk menganalis nilai-nilai dan sistem sosial dari pelaku usaha sektor informal,

8


6/22/2010 6:24:30 PM

Pendahuluan

aspek demografi, dan pendidikan di samping peranan stakeholders (pemerintah, swasta, dan asosiasi/organisasi) dalam membina PKL menjadi sektor formal.

Unit Analisis, Jenis, dan Sumber Data Unit analisis penelitian adalah PKL dan stakeholders (pemerintah, swasta, dan asosiasi/organisasi PKL). Selain PKL sebagai sasaran utama penelitian, penetapan pemerintah, swasta, dan asosiasi/organisasi sebagai unit penelitian, mengingat ketiga mitra kerja merupakan faktor penentu keberhasilan PKL menjadi sektor formal. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data sekunder, antara lain kontribusi PKL (serapan tenaga kerja dan pendapatan) terhadap perekonomian daerah, berbagai kebijakan pemerintah, swasta dan asosiasi/organisasi yang ikut membina PKL. Data/informasi diperoleh dari instansi pemerintah, swasta, dan asosiasi/ organisasi. Data primer terdiri dari berbagai karakteristik PKL dalam melakukan usahanya, seperti alasan menjadi PKL, tingkat pendidikan, lama waktu, beraktivitas, lokasi usaha, modal usaha, sumber modal, jenis usaha dan keuntungan yang diperoleh, kemudahan/kesulitan dalam melakukan usaha, serta dan masalah usaha yang dihadapi PKL. Data primer diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh responden (PKL) dan hasil wawancara mendalam (in-depth interview) dengan narasumber terpilih (pemerintah, swasta, dan asosiasi/organisasi yang terkait dengan PKL). Jumlah responden di masing-masing kota adalah 50 PKL. Teknik pengumpulan responden dilakukan melalui metode convenience atau accidental sampling. Hal ini dilakukan karena jumlah populasi, sebaran, dan karakteristik PKL (asal daerah, jenis usaha, lama usaha, dan lain-lain) secara terinci di masing-masing kota tidak ada.

9


6/22/2010 6:24:30 PM


Teknik Analisis Data Data/informasi yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Secara kuantitatif, alat analisis yang digunakan adalah model matematik, statistik, dan ekonometrika. Penggunaan model ekonometrika dimaksudkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Data/informasi yang berkaitan dengan kewirausahaan PKL dianalisis dengan menggunakan metode regeresi berganda (multiple regression) dengan persamaan Y= f (X1,X2, X3,.....Xn). di mana Y = kewirausahaan dan merupakan variabel terikat (dependent variable). X1 adalah demografi, X2 adalah ekonomi, dan X3 adalah sosial, masing-masing merupakan variabel bebas (independent variable). Secara kualitatif analisis dilakukan dalam bentuk deskriptif analitis, yaitu uraian yang menggambarkan keragaman usaha PKL serta likuliku kegiatannya. Hal ini berarti bahwa keberhasilan usaha PKL menjadi sektor formal tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis/fisik dan ekonomi semata, tetapi juga faktor-faktor sosial, seperti pendidikan, sikap/prilaku dalam melakukan usaha, dan hubungan PKL dengan mitra kerja sangat menentukan keberhasilan usaha mereka.

1.7 Daerah/Lokasi Penelitian Penelitian mengenai Pengembangan Kewirausahaan Sektor Informal: Studi Kasus Pedagang Kaki Lima (PKL) dilaksanakan di dua kota, yakni Kota Bandung dan Kota Yogyakarta. Pemilihan kedua kota tersebut didasarkan pada data BPS tahun 2008, bahwa Kota Bandung dan Kota Yogyakarta termasuk kota-kota yang banyak terdapat PKL dengan beragam latar belakang dan jenis usaha.

10


6/22/2010 6:24:30 PM

Pendahuluan

Dalam upaya mendapatkan data/informasi sesuai dengan tujuan dan sasaran penelitian, di kota masing-masing telah dikunjungi dinas/ instansi dan asosiasi/organisasi baik pemerintah maupun swasta yang terkait dengan PKL. Dari kunjungan pada dinas/instansi, perguruan tinggi, dan asosiasi/organisasi PKL di masing-masing kota, diperoleh data sekunder mengenai PKL (jumlah, sebaran, jenis usaha dll), kebijakan, dan program pembinaan, juga informasi hasil wawancara mendalam (in-depth interview) dengan narasumber dari masing-masing dinas/ instansi, dan asosiasi/organisasi PKL. Informasi ini berkaitan dengan peranan, masalah, dan pembinaan terhadap PKL yang dilakukan oleh stakeholders (pemerintah, swasta, dan asosiasi/organisasi PKL) di masing-masing kota. Seiring dengan pengumpulan data sekunder dan wawancara mendalam dengan dinas/instansi dan asosiasi/ organisasi PKL tersebut, di masing-masing kota dalam rentang waktu di atas, juga dilakukan pengumpulan data primer melalui pengisian kuesioner oleh PKL sebagai responden.

1.8 Sistematika Penulisan Laporan penelitian teridiri dari 6 (enam) bab. Bab I adalah pendahuluan, yang memuat latar belakang, permasalahan, tujuan dan sasaran, hipotesis kerja, alur pikir, metodologi, dan daerah penelitian. Bab II Gambaran Umum dan Karakteristik PKL, memuat gambaran umum, karakteristik PKL, dan pontensi PKL dalam kegiatan usaha. Bab III, Perkiraan Kontribusi PKL dalam Perekonomian Daerah, yang secara substansial memuat uraian tentang kontribusi PKL terhadap kesempatan kerja, kontribusi PKL terhadap pendapatan daerah, retribusi PKL terhadap kebersihan dan keamanan, dan kontribusi PKL terhadap kesejahteraan masyarakat. Bab IV Peranan Stakholders Dalam

11


6/22/2010 6:24:30 PM


Membina PKL Menjadi Sektor Formal, dengan substansial bahasan peranan pemerintah, peranan swasta/pemilik modal, peranan asosiasi/ organisasi PKL, dan hubungan mitrakerja dengan PKL. Bab V, Faktorfaktor yang Mempengaruhi Kewirausahaan PKL, dengan substansi bahasan kewirausahaan: tinjauan teori, indikator kewirausahaan PKL, dan pengaruh pendidikan, pengalaman berusaha, umur, gender, dan pelatihan terhadap kewirausahaan PKL. Bab VI, Konsep Pengembangan Kewirausahaan PKL Menjadi Sektor Formal, secara substansial membahas faktor internal, faktor eksternal, serta kesimpulan dan rekomendasi.

12


6/22/2010 6:24:30 PM

Pendahuluan

DAFTAR PUSTAKA Badan Pusat Statistik. 2008. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2008. Jakarta: BPS. Heraty, Toeti, dkk. 2003. “Menata Kembali Hak Warga Negara: Belajar dari Kasus Penggusuran di DKI Jakarta”. http://www.indonesiahouse.org Kementerian Negara Koperasi dan UKM. 2003. Ekonomi Kerakyatan dalam Kancah Globalisasi. Jakarta: Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK. Nursyamsi, Julius dan Wardoyo. 2008. “Ruang Lingkup dan Proses Terbentuknya Kewirausahaan”. http://entrepreneur.gunadarma. ac.id/ R., Randy dan Riant Nugroho. 2007. Manajemen Pemberdayaan. Jakarta: Gramedia. Ramli, Rusli. 1992. Sektor Informal Perkotaan Pedagang Kakillima di Indonesia. Jakarta: Ind-Hill-Co. Samhadi, Sri Hartati. 2007. “Perekonomian Dilema Sektor Informal”. http://www.unisosdem.org Sutrisno, Joko. 2003. Pengembangan Pendidikan Berwawasan Kewirausahaan Sejak Dini. http://tumoutou.net/702_07134/joko_ sutrisno.pdf Widodo, Tri. 2005. “Peran Sektor Informal terhadap Perekonomian Daerah: Teori dan Aplikasi”. http://www.psekp-ugm.ac.id

13


6/22/2010 6:24:30 PM


6/22/2010 6:24:30 PM

Gambaran Umum Daerah Penelitian dan Karakteristik PKL

BAB 2 GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN DAN KARAKTERISTIK PKL Zarida

2.1 Pendahuluan Dalam situasi perekonomian dunia yang sudah mengglobal seperti saat ini, ternyata sektor informal masih berperan sebagai sumber pendapatan sebagian besar penduduk di dunia ketiga. Jika mengkaji sektor informal – terutama di perkotaan – maka pokok bahasan yang sering muncul di permukaan adalah PKL. Karenanya, berbicara mengenai PKL mau tidak mau tentunya kita juga akan membicarakan sektor informal. Industrialisasi yang terjadi di dunia ketiga tidak serta-merta dapat menjawab masalah pengangguran yang terjadi. Tenaga kerja yang tak tertampung mencari jalannya sendiri dan berhenti di sektor informal, tanpa ada alternatif lain. Tentunya hal tersebut – pada awalnya – bukanlah merupakan pilihan, terlebih dengan adanya kebijakan perekonomian yang cenderung lebih bias pada sektor informal. Akibat dari terabaikannya sektor tersebut, maka keadaanya makin tidak menjanjikan bahkan cenderung mengkhawatirkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem perekonomian di Indonesia berjalan dengan dua pola yang berbeda, yaitu sektor formal dan sektor informal. Walaupun keduanya berada pada berbagai kondisi yang bertolak belakang, namun pada dasarnya keduanya

15


6/22/2010 6:24:30 PM

Zarida

saling tergantung secara fungsional. Sebagai contoh adalah banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan ujung tombak pemasaran pruduknya pada sektor informal. Sebagai contoh adalah ”teh botol” dan “jamu” . Di sisi lain, jika diamati lebih jauh lagi, sebagian besar dari pedagang sektor informal memang lebih memilih untuk menjual produk-produk hasil industri daripada hasil pertanian, karena memang selain tidak membutuhkan modal (relatif lebih kecil), resikonyapun juga hampir tidak ada. Hasil dari penelitian yang lain juga menunjukkan bahwa lebih dari dua juta orang – baik buruh maupun karyawan dari sektor formal (swasta maupun pemerintah) – kurang lebih 1,5 jutanya membeli makanan dari sektor informal. Hal ini karena hanya dengan cara demikianlah mereka dapat bertahan – karena penghasilan mereka rata-rata rendah – meski bekerja untuk sektor formal. Sepintas, kondisi di atas menunjukkan adanya hubungan yang fungsional antara sektor formal dan informal, namun pada kenyataannya hubungan keduanya mengandung unsur ketidakadilan, bahkan pada tingkatan tertentu juga dapat menimbulkan eksploitasi. Menurut Boeke bahwa faktor yang memisahkan kedua sektor di atas adalah ”kultur”. Sementara kelompok lain, Massachussets Institute of Technology (MIT) berpendapat bahwa ketidakadilan strukturlah yang telah menciptakan kerusakan budaya pada Negara bekas jajahan. Karenanya, negara tersebut gagal menciptakan struktur ekonomi yang efektif, guna membangun perekonomiannya. Mengulas keberadaan sektor informal akan lebih menarik ketika permasalahan di perkotaan dilihat secara struktural. Selama ini, sektor informal lebih banyak dilihat dari posisi strukturalnya yang kurang menguntungkan, sehingga sulit berkembang. Padahal, persoalannya juga harus melihat pada struktur internalnya, untuk kemudian secara

16


6/22/2010 6:24:30 PM


bersama-sama dan terintegrasi mengatasinya secara makro. Ketika dua sektor tersebut (formal dan informal) dikaitkan dengan negara atau pemerintah – dalam hubungannya dengan sumberdaya dan keamanan ekonomi – maka aspek struktural dan hasil hubungan kedua sektor tersebut akan muncul ke permukaan. Di sini terlihat bahwa sektor informal selain sumberdayanya sangat terbatas, keamanan ekonominyapun sangat rendah. Dengan posisinya yang lemah tersebut, tentunya pemerintah akan merasa kesulitan untuk merangkul mereka melalui lembaga-lembaga formal yang ada. Kendala lain yang sebenarnya juga akan menambah kesulitan mereka adalah anggapan, bahwa mereka melakukan kegiatan yang bersifat ilegal dan mengganggu. Namun demikian, masih ada berbagai sudut pandang yang memperjelas bahwa sektor informal adalah bagian dari sistem yang kurang mendapat stimulasi secara memadai. Stagnasi ini terjadi karena kelemahan internal dan strukturnya yang cenderung didominasi oleh sektor formal, dalam suatu sistem dan lingkungan sosial yang sama. Hubungan antara sektor formal dan informal menurut Moser sebagai suatu bentuk hubungan yang subordinatif dan didasarkan pada prinsip pertukaran yang tidak adil (unequal exchange), di mana salah satu pihak cenderung melakukan eksploitasi pada pihak lain . Dari berbagai uraian di atas, maka timbul pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana gambaran umum di dua daerah/kota penelitian, dilihat dari keberadaan PKL, bagaimana karakteristik PKL sebagai bagian sektor informal, dan potensi apa yang dimiliki PKL yang dapat mendukung pengembangan usahanya. Karena itu uraian telaah dalam bagian ini berupaya mengungkap ketiga aspek tersebut secara lebih terinci dan mendalam.

17


6/22/2010 6:24:31 PM

Zarida

2.2 Gambaran Umum Daerah Penelitian Sebagaimana telah diungkap di bagian depan (Bab I Pendahluan), penelitian dilakukan di dua daerah/kota, yakni Kota Bandung dan Kota Yogyakarta. Kedua kota ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan dilihat dari potensi sosial ekonomi dan keberadaan PKL. Kota Bandung, berdasarkan data tahun 2006, memiliki luas wilayah 167,85 km2, dan secara adminisratif terdiri dari 26 kecamatan, 39 kelurahan, 1.502 RW, dan 9.277 RT dan jumlah penduduk 2.510.982 jiwa. Berdasarkan difinisi PKL, di Kota Bandung jenis PKL dibedakan menjadi: PKL troroar, yaitu PKL yang memanfaatkan keramaian atau jalur lalu lintas dan cendrung beraktivitas di siang hari. PKL Pasar, yaitu PKL yang memanfaatkan aktivitas pasar dengan waktu operasi mengikuti jam pasar (pagi hari); dan PKL mobile (PKL yang berpindahpindah), yaitu PKL yang selain berjualan di trotoar dan pasar, juga berjualan di lokasi-lokasi khusus. Sementara luas Kota Yogyakarta adalah 32,50 km2 atau hanya 1,02 % dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administratif, Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan, 45 kelurahan, 614 Rukun Warga (RW), dan 2.523 Rukun Tetangga (RT), dan jumlah penduduk 449.886 jiwa pada tahun 2008. Struktur perekonomian daerah Kota Yogyakarta, pada tahun 2005 misalnya didominasi oleh sektor perdagangan dan restoran yaitu sebesar 25,52%. Sementara sektor jasa-jasa berada di urutan kedua, yakni sebesar 21,33%. Berdasarkan Perda No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), di mana dalam tataran konsep, PKL itu teramasuk dalam sektor perdagangan. Karena itu dalam pembinaan PKL di Kota Yogyakarta, tekanannya pada skala usaha, manajerial, dan pemasaran.

18


6/22/2010 6:24:31 PM


Pada tahun 2006 di Yogyakarta terdapat sekitar 2.000 PKL, sementara di Kota Bandung, pada tahun 2004 saja terdapat sebanyak 21.581 PKL dan mengalami peningkatan satu setengah kali dari tahun 2000 yang jumlahnya 16.880 PKL. Mereka tersebar di 7 lokasi (Jl. Otto Iskandar Dinata, Jl. Merdeka, Jl. Asia Afrika, sekitar Alun-alun, Jl. Dalem Kaum, Jl. Kapatihan, dan Jl. Dewi Sartika), selain di 26 pasar dalam Kota Bandung. Dari hasil kajian Pemerintah Kota Bandung bekerjasama dengan LPM-Unpad (2007), diperkirakan di tujuh lokasi tersebut jumlah PKL mencapai 10.500 dengan beragam dagangan, seperti pakaian, kerajinan, mainan, dan makanan/minuman. PKL dilihat dari asal mereka, ternyata sebagian besar (70%) berasal dari wilayah luar Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, 18 % dari wilayah Jawa Barat (Tasikmalaya, Garut, Sumedang dll), dan 12 % dari wilayah Kota Bandung. Sementara PKL di Yogyakarta sebagian besar berasal dari Wonosari dan Kolon Progo, dan sebagian lainnya kebanyakan dari Minang (Sumatera), serta Solo dan Wonogiri (Jawa Tengah). Jenis usaha PKL di Kota Bandung relatif beragam seperti pakaian, kerajinan, mainan, dan makanan/ minuman. Di Yogyakarta porsi jenis usaha PKL yang dominan adalah souvenir/batik/kerajinan, dan pakaian. Dengan keluarnya Peraturan Walikota Yogyakarta No. 62 Tahun 2009, ruas jalan yang trotoarnya dapat diizinkan untuk lokasi/tempat usaha PKL. Ruas jalan dengan trotoar tempat usaha PKL tersebut tersebar pada 14 kecamatan dalam Kota Yogyakata. Di Kecamatan Danurejan misalnya, terdapat enam nama jalan, seperti Jl. Tukangan sisi timur, Jl. Hayam Wuruk sisi barat dan sisi timur, dan Jl. Lempuyangan, sisi selatan. Demikian pula di Kecamatan Gondokusuman, terdapat dua puluh satu nama jalan. Misalnya Jl. Urip Sumoharjo sisi utara dan selatan, Jl. Prof.Dr. Sardjito timur jembatan sisi utara, barat, dan timur.

19


6/22/2010 6:24:31 PM

Zarida

Meskipun PKL memiliki peluang yang luas untuk lokasi/tempat usaha pada berbagai ruas jalan di empat kecamatan tersebut, PKL harus bersedia membuat surat pernyataan yang intinya bersedia mengembalikan lokasi usaha, apabila pemilik usaha/kuasa atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan akan mempergunakannya tanpa syarat apapun. Besarnya jumlah PKL di Kota Bandung dapat dipahami, karena baik luas wilayah, jumlah kecamatan, kelurahan, dan jumlah penduduknya jauh lebih besar dibanding Yogyakarta. Dari jumlah penduduk misalnya, penduduk Kota Bandung lima setengah kali jumlah penduduk Yogyakarta dan jumlah PKL Bandung hampir sebelas kali jumlah PKL Yogyakarta. Sementara itu dari wawancara dengan narasumber di Bappeda, terungkap, bahwa meningkatnya jumlah PKL di Kota Bandung, antara lain disebabkan oleh krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997. Selain itu faktor-faktor yang mendorong berkembangnya PKL di kota tersebut adalah: (1) Kota Bandung ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sehingga mempunyai daya tarik terhadap arus urbanisasi; (2) pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat, sedangkan lapangan kerja terbatas yang berakibat tingginya tingkat pengangguran; dan (3) keterbatasan SDM dan modal usaha.

2.3 Karakteristik PKL Mengenai karakteristik PKL yang terungkap dari respon PKL di lapangan relatif juga beragam. Keberagaman tersebut dilihat dari aspek-aspek, antara lain alasan menjadi PKL, tingkat pendidikan, lama waktu, beraktivitas, lokasi usaha, modal usaha, sumber modal , jenis usaha dan keuntungan yang diperoleh.

20


6/22/2010 6:24:31 PM


Alasan dan Pendidikan PKL Mengenai alasan menjadi PKL, dari data primer di kedua kota (Bandung dan Yogyakarta) terungkap bahwa sebagian besar masingmasing 64% dan 54 %, alasan menjadi PKL adalah karena terbatasnya modal, dan yang lainnya mengatakan keinginan untuk mandiri dan tidak ada pekerjaan lain, seperti tampak pada Tabel 2.1. Bila diamati bahwa sebagian besar alasan menjadi PKL karena ketiadaan modal tentu dapat dipahami. Karena untuk melakukan suatu usaha apalagi tujuan untuk memperoleh keuntungan jelas membutuhkan modal yang relatif memadai, dalam artian dengan modal tersebut selain dapat membeli barang yang akan dijual, juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dan kalau ada sisanya ditabung. Satu hal yang menarik adalah menjadi PKL agar bisa mandiri, hal ini jelas merupakan cita-cita luhur yang perlu didorong oleh stakeholders, terutama pemerintah. Di sini diperlukan konsep-konsep kemandirian dalam berusaha, seperti hemat, efisien, tidak mudah putus asa, memiliki daya juang tinggi, dan suka/harus menabung walaupun dalam jumlah kecil untuk penumpukkan modal usaha. Konsep-konsep ini dan konsep majamenen usaha lainnya perlu diintrodusir pada PKL oleh pemerintah atau asosiasi/organisasi PKL lainnya.

21


6/22/2010 6:24:31 PM

Zarida

Tabel 2.1 Alasan Menjadi PKL di Kota Bandung dan KotaYogyakarta Alasan responden menjadi PKL Modal terbatas Tidak ada pekerjaan lain Faktor keturunan Faktor lingkungan Keinginan untuk mandiri Tuntutan ekonomi Hobi Total

Kota Bandung Jumlah Persentase responden (%) (PKL) 32 64 7 1

14 2

1

2

8 1

16 2

50

100

Kota Yogyakarta Jumlah Persentase responden (%) (PKL) 26 54 5 3

10 6

14

28

2 50

4 100

Sumber: Data Primer P2E LIPI, 2009

Kegiatan ekonomi informal di Indonesia lebih menonjol di berbagai kota besar di Pulau Jawa. Hal ini terutama erat kaitannya dengan tingkat pendidikan dan pertumbuhan penduduknya, yang juga disumbang oleh arus urbanisasi–sebagai akibat terbatasnya lapangan kerja dan proses industrialisasi. Keberadaan kaum migran di perkotaan tanpa keahlian yang dibutuhkan tentunya akan menambah jumlah PKL bahkan pengangguran di perkotaan. Diperkirakan, pekerja sektor informal meliputi 30 – 44% angkatan kerja di kota. Adanya cadangan sumberdaya manusia yang luar biasa untuk kegiatan produktif di setiap hari yang keuletannya telah menunjukkan potensinya. Sayangnya, sampai saat ini potensi yang hebat tersebut belum dapat dimanfaatkan oleh pemerintah.

22


6/22/2010 6:24:31 PM


Mengenai pendidikan PKL relatif beragam dari SD sampai dengan SLTA, di mana untuk Kota Bandung pendidikan PKL porsi terbesar (40%) berpendidikan SD dan 30% SLTA. Sedangkan di Yogyakarta, porsi pendidikan PKL terbesar (54%) adalah SLTA, seperti tertera pada Tabel 2.2. Tentunya hal ini sudah dapat ditebak, bagi mereka yang berpendidikan rendah, bekerja sebagai PKL adalah jalan keluar yang tercepat untuk mendapatkan penghasilan. Terlebih lagi jika mereka adalah migran yang tak mempunyai keahlian apapun. Yang menarik adalah, baik di Bandung maupun di Yogyakarta proporsi yang terkecil adalah mereka yang berpendidikan tinggi. Jika ditelisik lebih jauh lagi, mereka melakukan hal tersebut antara lain karena pekerjaan sebagai PKL yang tadinya hanya sebagai tambahan penghasilan, ternyata di kemudian hari hasilnya cukup menjanjikan, karena melebihi pekerjaan utamanya. Secara konsep, pendidikan merupakan faktor penentu dalam pembangunan dan sebagai salah satu jalan yang cukup efektif untuk melakukan mobilitas dalam melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan oleh sebagian penduduk. Peningkatan dalam pendidikan dapat mengentaskan penduduk dari kemiskinan baik secara langsung atau tidak langsung, yaitu melalui perbaikan pendapatan, nutrisi, dan pengeluaran rata-rata jumlah anggota keluarga (Tirtosudomo, 1994). Dari berbagai penelitian terungkap bahwa ada korelasi positif antara pendapatan dan pendidikan. Artinya makin tinggi tingkat pendidikan seseorang mempunyai kecendrungan makin tinggi pula pendapatannya. Tingginya tingkat pendidikan PKL di Yogyakarta dibanding PKL di Bandung, sesungguhnya belum tentu berpengaruh nyata pada peningkatan hasil usaha mereka. Tetapi tingginya pendidikan seseorang (PKL), paling tidak merupakan penambahan pengetahuan dan keterampilan minimum yang diperlukan untuk memajukan usaha dibanding dengan mereka yang berpendidikan lebih rendah.

23


6/22/2010 6:24:31 PM

Zarida

Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta

Tingkat pendidikan SD SMP SMA Sarjana Total

Kota Bandung Jumlah Persentase responden (%) (PKL) 20 40 14 28 15 30 1 2 50 100

Kota Yogyakarta Jumlah Persentase responden (%) (PKL) 8 16 7 14 27 54 8 16 50 100

Sumber: Data Primer, P2E LIPI, 2009

Lama Waktu, Beraktivitas, dan Lokasi Usaha Mengenai lama waktu menjadi PKL di kedua kota juga bervariasi bahkan ada 15-20 tahun dengan porsi di Bandung 18% dan Yogyakarta 42 %. Namun demikian lama waktu menjadi PKL dengan porsi yang menonjol adalah 1-5 tahun yakni 60% untuk PKL di Bandung dan 38% untuk PKL Yogyakarta. Lamanya waktu menjadi PKL sebenarnya dapat pula sebagai indikasi keberhasilan PKL dalam melakukan usahanya. Artinya makin lama waktu seseorang sebagai PKL mempunyai kecendrungan makin berhasil pula ia dalam usahanya. Karena dengan waktu yang lama tersebut, PKL sudah mengenal dan mengetahui selera beragam pembeli, sudah tahu cara menawarkan barang dagangannya, dan sudah tahu tempat-tempat di mana ia membeli barang dagangannya dengan harga bersaing dan kualitas yang memadai. Namun kenyataan tersebut tidak terbukti, bahkan mereka yang waktunya lebih singkat yang berhasil dalam mengembangkan usahanya. Hal ini mengindikasikan pula bahwa faktor-faktor internal, seperti tingkat pendidikan, pengalaman berusaha, dan keinginan untuk maju dan berdikari tidak

24


6/22/2010 6:24:31 PM


menonjol, di samping peran faktor eksternal (pemerintah, swasta, dan asosiasi/organisasi) tidak begitu kuat pengaruhnya terhadap mereka yang sudah lama menjadi PKL terutama di Kota Yogyakarta. Tabel 2.3 Lama Menjadi PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta Kota Bandung Kota Yogyakarta Lama responden Jumlah Persentase Jumlah Persentase menjadi PKL responden %) responden (PKL)

< 1 tahun 1 – 5 tahun

(PKL) 2 30

6 60

(PKL) 2 19

4 38

6 – 10 tahun

9

18

8

16

11 – 15 tahun 16 – 20 tahun

3 3

6 6

5 3

10 6

> 20 tahun

3

6

13

26

Total

50

100

50

100


Mengenai lama beraktivitas di lokasi usaha, menunjukkan bahwa mayoritas (60%) di Bandung dan 34 % di Yogyakarta, responden PKL telah berada di lokasi usaha yang mereka gunakan sekarang, selama kurun waktu 1 – 5 tahun (Tabel 2.4). Hal ini terjadi karena sebagian besar dari mereka belum pernah mengalami relokasi. Selain itu juga kemungkinan PKL masih menempati lokasi usaha tersebut karena pembeili/ langgan masih memadai, atau kalaupun mau pindah lokasi, belum punya cukup modal untuk membayar sewa di lokasi yang baru.

25


6/22/2010 6:24:31 PM

Zarida

Tabel 2.4 Lama Beraktivitas pada Lokasi Usaha di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta

Lama responden beraktivitas di lokasi usaha < 1 tahun 1 – 5 tahun 6 – 10 tahun 11 – 15 tahun 16 – 20 tahun > 20 tahun Total

Kota Bandung Jumlah Persentase responden (%) (PKL) 2 18 30 60 9 18 3 6 3 6 3 6 50 100

Kota Yogyakarta Jumlah Persentase responden (%) (PKL) 5 10 17 34 10 20 3 6 3 6 12 24 50 100


Dalam hal lokasi/tempat usaha baik PKL di Bandung maupun PKL di Yogyakarta menunjukkan bahwa sebagian besar yaitu 84% di Bandung dan 92 % di Yogyakarta, PKL melakukan usahanya di pusat kota dan yang lainnya dekat pasar, dan dekat kampus (Tabel 2.5.). Pemilihan lokasi/tempat usaha oleh PKL tentu sudah menjadi keharusan, karena sasarannya adalah pembeli/calon konsumen. Artinya di mana ada keramaian atau banyak pembeli/calon konsumen, di situ ada PKL. Karena itu pusat-pusat kota dan kampus menjadi lokasi/tempat usaha yang diincar oleh PKL. Selain itu kedua lokasi ini, tentu tidak bisa dipungkiri pula, pada perayaan hari-hari besar nasional atau daerah juga menjadi sasaran PKL. Bahkan dari wawancara dengan narasumber salah satu dinas/instansi pemerintah kota Bandung, terungkap pula

26


6/22/2010 6:24:31 PM


bahwa pada hari minggu, warga Kota Bandung tumpah berolah raga yang dipusatkan di sekitar Gedung Sate (Kantor Gubernur).Kondisi ini dimanfaatkan oleh PKL dengan menggelar dagangannya beragam jenis, sehingga diperkirakan ratusan juta uang beredar di sana setiap minggu. Tabel 2.5 Lokasi Usaha PKL di kota Bandung dan Yogyakarta

Lokasi Usaha

Pusat kota Dekat bahan baku Dekat pasar Dekat kampus Dekat objek wisata Total

Bandung Jumlah Persentase responden 42 84 2 4 5 10 1 2 50

100

Yogyakarta Jumlah Persentase responden 46 92 1

2

3

6

50

100

Sumber: Data Penelitian P2E LIPI, 2009

Modal, Sumber, dan Modal Harian Usaha Modal awal yang digunakan oleh sebagian besar (74%) PKL di Bandung berkisar antara 1-5 juta rupiah, sementara di Yogyakarta sebagian besar (52%) menggunakan modal awal mereka untuk berusaha, sebesar lebih dari 5 juta rupiah (Tabel 2.6.), dengan demikian penggunaan modal awal oleh sebagian besar PKL di Yogyakarta relatif lebih besar daripada yang digunakan oleh sebagian besar PKL di Bandung. Argumentasi yang memungkinkan adalah, jenis usaha yang dijalankan oleh sebagian besar PKL di Yogyakarta memang membutuhkan modal yang relatif lebih besar yaitu untuk souvenir dan

27


6/22/2010 6:24:31 PM

Zarida

asesoris, jika dibandingkan dengan modal yang dibutuhkan untuk usaha makanan dan atau minuman bagi PKL di Bandung. Tabel 2.6 Jumlah Modal Awal PKL di Kota Bandung dan KotaYogyakarta

Jumlah modal awal < 1 juta 1 – 5 juta > 5 juta Total

Kota Bandung Jumlah Persentase responden (%) (PKL) 8 16 37 74 5 10 50 100

Kota Yogyakarta Jumlah Persentase responden (%) (PKL) 11 22 18 36 21 52 50 100


Agar dapat mengetahui bagaimana pengembangan usaha PKL selanjutnya, diperlukan informasi darimana saja sumber modal tersebut berasal. Informasi ini menjadi penting jika dikaitkan dengan efektivitas dari modal kerja (modal awal) yang digunakan. Darimana saja sumber modal tersebut berasal dapat dilihat pada Tabel 2.7.

28


6/22/2010 6:24:32 PM


Tabel 2.7 Sumber Modal PKL di kota Bandung dan KotaYogyakarta

Sumber modal Pribadi Keluarga Pelepas uang Pinjam bank Pinjam teman Total

Kota Bandung Jumlah Persentase responden (%) (PKL) 44 88 3 6 1 2


1 1

2 2

1

2

50

100

50

100

Sumber: Data Penelitian P2E LIPI, 2009

Dari data Tabel 2.7. diketahui bahwa di dua kota, baik di Bandung maupun di Yogyakarta mayoritas PKL menggunakan modal awal dari milik sendiri, masing-masing 88% dan 74%. Kalaupun ada modal usaha yang berasal dari keluarga dan atau dari yang lain (pelepas uang,bank, dan teman), proporsinya sangat kecil. Dengan demikian, mereka berharap agar modal awal dapat digunakan secara efisien dan efektif dalam menjalankan usaha, karena tanpa harus membayar bunga pinjaman. Dari modal awal, sebagian akan digunakan untuk membeli barang dagangan yang dijadikan usaha PKL,di mana jumlah ini dikenal dengan modal harian. Besarnya modal harian ini antara satu PKL dengan PKL lainnya relatif bervariasi tergantung pada jenis usaha masing-masing. Hasil penelitian di dua kota (Tabel 2.8) menunjukkan bahwa sebagian besar PKL memiliki modal harian kurang dari satu juta rupiah dengan porsi masing-masing (Bandung 96% dan Yogyakarta 84%). Sumber

29


6/22/2010 6:24:32 PM

Zarida

modal ini dikaitkan dengan lama usaha PKL, memberikan indikasi bahwa sebagian besar PKL di kedua kota ini tampaknya belum tersentuh oleh lembaga keuangan mikro, seperti BRI Unit Desa dan koperasi dalam membantu modal usaha PKL. Kondisi ini tentu merupakan salah faktor yang menyebabkan lambannya PKL berkembang menjadi sektor formal. Tabel 2.8 Jumlah Modal Harian PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta

Jumlah modal harian < 1 juta >1 juta Tidak menjawab Total

Kota Bandung Persentase Jumlah (%) responden (PKL) 48 96 2 4 50

100

Kota Yogyakarta Persentase Jumlah (%) responden (PKL) 42 84 4 8 4 8 50

100


Jenis Usaha dan Kauntungan Yang Diperoleh Jenis usaha makanan atau minuman, merupakan pilihan sebagian besar PKL baik di Bandung maupun di Yogyakarta. Kota Bandung yang dikenal sebagai kota tujuan wisata belanja dan Yogyakarta yang merupakan tujuan wisata budaya, bisa jadi merupakan pilihan yang tepat karena memberikan peluang bagi berkembangnya usaha mereka. Sementara itu, di Yogyakarta jenis usaha souvenir dan aksesoris juga menempati proporsi yang sama dengan makanan dan minuman. Sebagai kota tujuan wisata budaya, tentunya kedua jenis usaha

30


6/22/2010 6:24:32 PM


tersebut juga mempunyai potensi untuk berkembang, yang tak dapat diabaikan begitu saja. Kegiatan semacam ini muncul sangat fantastis, bahkan cenderung mendominasi, sebagai refleksi dari lemahnya sistem dan organisasi kegiatan ekonomi formal dan legal. Namun demikian pengembangan usaha tersebut tentunya sangat tergantung dan tak dapat dilepaskan begitu saja dengan besarnya modal awal dan modal harian yang mereka gunakan. Bersumber dari modal tersebut, jenis usaha PKL di dua kota relatif beragam. Keberagaman ini lebih nyata di Yogyakarta dan porsi terbanyak adalah usaha makanan dan minuman, souvenir, dan asesoris masing-masing 22 % dan pakaian 18 %. Sementara di Bandung sebagian besar (60%) jenis usaha PKL adalah makanan dan minuman, pakaian 14 %, dan asesoris 14 %. (Tabel 2.9). Besarnya usaha PKL di bidang makanan dan minuman di Bandung dapat dipahami, karena kota ini menjadi salah satu pusat kuliner nasional saat ini, di samping beragam daya tarik lainnya terutama bagi penduduk Jakarta, apalagi setelah dibukanya jalan bebas hambatan/tol Jakarta-Bandung melintasi Cikampek, Purwakarta, dan Padalarang (Cipularang).

31


6/22/2010 6:24:32 PM

Zarida

Tabel 2.9 Jenis Usaha PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta Jenis Usaha Makanan/minuman Souvenir Pakaian (sepatu, sandal, dll) Aksesoris Mainan Kaset CD Buku-buku Pulsa Tanaman Pelukis Obat-obatan tradisional Total


Kota Yogyakarta Jumlah Persentase responden (%) (PKL) 11 22 11 22 9 18

8 2 2 1 -

16 4 4 2 -

11

22

1 1 1 3 1

2 2 2 6 2

50

100

1 50

2 100


Tujuan untuk melakukan usaha adalah untuk mendapatkan keuntungan. Dengan keuntungan yang diperoleh sebagian digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari, yang lainnya untuk memperbesar modal usaha, dan kalau masih berlebih ditabung. Keuntungan yang diperoleh PKL dari usahanya bervariasi, yakni antara kurang dari Rp 100.000,- perhari; Rp 100.000-500.000,- per hari. Porsi PKL yang memperoleh keuntungan antara kedua kategori ini hampir sama. PKL yang memperoleh keuntungan kurang dari Rp 100.000,per hari di Bandung 52% dan di Yogyakarta 46%. Sementara PKL yang memperoleh keuntungan rata-rata Rp 300.000,- per hari, di Yogyakarta porsinya lebih besar yakni 50% dan di Bandung 46%, seperti tampak pada Tabel 2.10. Penghasilan PKL di kedua kota tersebut tentu relatif besar dibanding dengan rata-rata penghasilan PNS yang sudah bekerja

32


6/22/2010 6:24:32 PM


kurang lebih 30 tahun atau berada pada strata/golongan IV, dengan asumsi tidak mengikutkan daya juang dan faktor kerugian yang mungkin terjadi pada PKL. Tabel 2.10 Rata-rata Keuntungan Perhari PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta

Jumlah keuntungan usaha < 100 ribu 100 – 500 ribu > 500 ribu Total

Bandung Jumlah Persentase responden (%) (PKL) 26 52 23 46 1 2 50 100

Yogyakarta Jumlah Persentase responden (%) (PKL) 23 46 25 50 2 4 50 100


Besar kecilnya keuntungan yang didapat tentunya juga ditentukan oleh faktor yang tak kalah pentingnya, yaitu lokasi usaha PKL, yang juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan PKL selanjutnya. Untuk mendapatkan lokasi yang dianggap srategis, PKL melakukan berbagai cara dan upaya antara lain dengan pendudukan lokasi tersebut berangsur-angsur. Hal ini biasanya dilakukan di atas tanah negara atau tanah milik perorangan seringkali dalam kondisi sedang disewa orang yang dianggap tanah tak bertuan. Di sisi lain adakalanya pemilik tanah beranggapan bahwa tanah mereka yang ditempati PKL tidak bernilai atau penyewa merasa tidak berkepentingan untuk mengusir mereka.

Kemudahan/Kesulitan Usaha Meskipun usaha yang dilakukan oleh PKL menunjukkan kecendrungan yang selalu menguntungkan, namun sangat diharapkan keuntungan yang diperoleh itu dapat digunakan mereka untuk

33


6/22/2010 6:24:32 PM

Zarida

memperbesar volume usaha. Keberhasilan usaha PKL tersebut tidak terlepas dari berbagai kemudahan terhadap perolehan bahan baku baik untuk diolah atau langsung dijual sebagai barang dagangan. Dari penelitian terungkap bahwa pada umumnya PKL di dua kota tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan baku seperti tampak pada Tabel 2.11. Dari Tabel ini diketahui bahwa bahan baku atau barang untuk dijual oleh PKL berasal dari pasar/dekat pasar, pemasok/kerabat, grosir, sumber bahan baku, di pasaran, dan di produksi sendiri. Tabel 2.11 Kemudahan / Kesulitan PKL Dalam Memperoleh Bahan Baku di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta No.

1.

2.

Kemudahan / kesulitan dalam memperoleh bahan baku Mudah, karena: a. Dekat pasar b. Pemasok/kerabat c. Dekat grosir d. Dekat bahan baku e. Banyak dijual di pasaran f. Produksi sendiri g. Tidak menjawab Total Sulit, karena: a. Stok barang tidak menentu b. Tidak menjawab Total

Kota Bandung

Kota Yogyakarta

Jumlah responden (PKL)

Persentase (%)

Jumlah responden (PKL)

Persentase (%)

24 7 4 7

48 14 8 14

5 6 3 9

10 12 6 18

7 1 50

14 2 100

10 2 12 50

20 4 24 100

50

100

6 44 50

12 88 100

Sumber: Data Primer P2E-LIPI, 2009

34


6/22/2010 6:24:32 PM


2.4 Potensi PKL Dalam Pengembangan Usaha Studi yang mendalam tentang sektor informal di Indonesia dilakukan oleh Hans Dieter Evers, di mana sebagian besar pelaku di sektor tersebut adalah PKL. Menurutnya, sektor ini sebagai suatu bentuk ekonomi bayangan, yang kegiatan-kegiatannya tidak mengikuti aturanaturan dari pemerintah dan bergerak dalam unit-unit kecil, sehingga dianggap lebih efisien dalam memberikan pelayanannya. Namun jika diperhatikan lebih seksama, kegiatan seperti ini bersifat subsisten dan hanya bernilai ekonomis terutama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari di lingkungan masyarakat, di mana sektor tersebut berada. Selanjutnya, sektor informal dan penunjangnya mengandung makna ilegal, yang bercirikan perekonomian pada masa sebelum revolusi industri, sehingga akan sulit bagi sektor ini untuk memperoleh peluang yang sama dengan mereka ynag bergerak di sektor formal. Meskipun demikian, dari uraian mengenai karakteristik PKL di dua kota (Bandung dan Yogyakarta) di atas, menunjukkan bahwa PKL memiliki potensi yang positif dan menjajikan. Positif, artinya bahwa keberadaan PKL memberi peluang pada masyarakat menengah ke bawah terutama yang berpenghasilan rendah untuk memperoleh barang-barang keperluan sehari-hari dan tahan lama dengan harga yang terjangkau; sebagai lapangan kerja, dan sumber pendapatan daerah (hal ini diungkap pada bagian lain dalam laporan ini); dan sebagai daya dari wisatawan jika PKL dikelola dengan baik, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, yang ujung-ujungnya sumber pemasukan daerah. Menjanjikan, artinya PKL dengan potensi yang dimilikinya, seperti daya juang dan kemauan untuk mandiri sehingga menjadi sector formal tentu hal ini akan berkontribusi lebih besar lagi dalam penyerapan tenaga kerja dan pendapatan pemerintah kota.

35


6/22/2010 6:24:33 PM

Zarida

Mengenai daya juang PKL, misalnya di Jakarta di mana sebagian besar PKL dikuasai oleh kaum migran yang terorganisir dalam kelompok jenis-jenis usaha tertentu. Kondisi tersebut terjadi tanpa ada yang memobilisir mereka, kecuali adanya daya tarik dan variasi pekerjaan yang tersedia. Kondisi sedemikian juga merupakan refleksi dari adanya solidaritas atas rasa keadilan yang mereka rasakan dan perjuangan yang dilakukan, agar mereka tetap dapat bertahan hidup di kota. Di sisi lain, upaya yang mereka lakukan tersebut di atas sekaligus juga merupakan suatu tindakan yang mendukung (menolong) nasib sebagian besar penduduk kota yang berpenghasilan rendah agar juga bisa survive di kota. Kemandirian PKL yang merupakan potensi untuk maju dan berkembang dalam berusaha, dapat pula dilihat pada bentuk usaha, bentuk kerja sama, dan pembagian hasil kerja sama. Mengenai bentuk usaha, ternyata sebagian besar PKL baik di Bandun maupun di Yogyakarta, masing-masing 94 % dilakukan sendiri atau perorangan. Kalaupun ada kerja sama, hanya sebatas tempat usaha dan barang yang akan dijual, seperti tampak pada Tabel 2.12. Mengenai bentuk kerjasama usaha (Tabel 2.13), menunjukkan bahwa sebagian besar PKL melakukan usaha sendiri baik Bandung maupun di Yogyakarta masingmasing 94 %. Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden di dua kota tersebut, dalam melakukan usahanya sangat tergantung dari kemampuannya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa keber-hasilan usaha PKL mengindikasikan sebagai pengaruh jiwa kewirausahaan yang dimilikinya. Demikian pula halnya pembagian hasil usaha, ternyata juga sebagian besar untuk dimiliki PKL sendiri, masing-masingnya 64 % seperti tertera pada Tabel 2.14. Keuntungan dari usaha tanpa membaginya dengan pihak lain, karena bentuk usaha yang mereka miliki adalah usaha perorangan. Hal ini tentu sebagai implementasi dari bentuk dan kerjasama usaha yang dilakukan PKL

36


6/22/2010 6:24:33 PM


Tabel 2.12 Bentuk Usaha PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta

Bentuk usaha PKL Perorangan Bersama Total

Kota Bandung Jumlah Persentase responden (%) (PKL) 47 94 3 6 50 100

Kota Yogyakarta Jumlah Persentase responden (%) (%) 47 94 3 6 50 100

Sumber: Data Primer, P2E LIPI, 2009

Tabel 2.13

Bentuk Kerjasama Usaha PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta Kota Bandung Kota Yogyakarta Bentuk Jumlah Persentase Jumlah Persentase kerjasama responden (%) responden (%) (PKL) (PKL) Tempat usaha 1 2 Barang yang 2 4 3 6 dijual Tidak ada 47 94 47 94 kerjasama usaha Total 50 100 50 100 Sumber: Data Primer P2E LIPI, 2009.

37


6/22/2010 6:24:33 PM

Zarida

Tabel 2.14 Pembagian Hasil Usaha PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta

Bentuk bagi hasil Dibagi 2 (50%) Diberi 30% dari keuntungan Keuntungan Milik sendiri Total



47

64

47

64

50

100

50

100


2.5 Penutup Meskipun jumlah PKL di Kota Bandung lebih banyak sebagai akibat luasnya wilayah dan banyaknya jumlah penduduk dibanding Kota Yogyakarta, namun keberadaan PKL dilihat dari karakteristiknya, antara lain alasan menjadi PKL, pendidikan, lama waktu menjadi PKL, lokasi usaha, sumber modal, jenis usaha, dan keuntungan usaha, tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Namun satu hal yang dapat dicatat, berbagai karakteristik PKL tersebut seperti, keinginan untuk mandiri dan daya juang yang tinggi dalam melakukan usaha sehingga berhasil dengan memperoleh keuntungan, merupakan potensi yang perlu dibina sehingga PKL dapat menjadi sektor formal. Ketimpangan ekonomi akan terus terjadi di kota-kota besar di tanah air termasuk di kedua kota penelitian, jika kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah selalu memihak pada pelaku sektor formal dan kurang memperhatikan usaha-usaha kecil termasuk PKL

38


6/22/2010 6:24:33 PM


yang juga berkontribusi pada perekonomian daerah. Karena itu potensi yang dimiliki PKL, perlu dibina secara berkelanjutan tidak hanya oleh pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator, tetapi juga mengikutsertakan swasta dan asosiasi/organisasi dalam memberikan akses yang terkait lokasi/tempat usaha, modal usaha, bahan baku/ barang dagangan, pemasaran, dan manajemen untuk keberlangsungan usaha PKL.

39


6/22/2010 6:24:33 PM

Zarida

DAFTAR PUSTAKA

De Soto,Hernando.1992. Masih Ada Jalan Lain. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia. Manning,Chris dan Tajuddin N E.1996. Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Rachbini,Didik J dan Abdul Hamid. 1994. Ekonomi Informal Perkotaan. Jakarta:LP3ES. Saejono,Yetty.2005.Pergulatan Pedagang Muhammadyah University Press.

Kakilima.

Surakarta:

Usman,Sunyoto.2006. Malioboro. Yogyakarta: PT Mitra Tata Persada.

40


6/22/2010 6:24:33 PM

Perkiraan Kontribusi PKL Dalam Perekonomian Daerah

BAB 3 PERKIRAAN KONTRIBUSI PKL DALAM PEREKONOMIAN DAERAH Chitra Indah Yuliana

3.1 Pendahuluan Berbagai sumber referensi telah menyebutkan bahwa sektor informal memiliki peran penting dalam perekonomian negara di dunia, khususnya bagi negara sedang berkembang. Misalnya, yang disebutkan dalam publikasi dari Kementrian Tenaga Kerja India, bahwa data dari NSS (National Sample Survey) periode 1999-2000 menunjukkan sektor yang tidak terorganisasi (unorganized sector) atau sektor informal telah mampu menyerap 370 juta tenaga kerja atau sekitar 92% dari total angkatan kerja di India. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sektor informal dapat menyediakan kesempatan pekerjaan yang luas bagi angkatan kerja. Selain itu sektor informal berkontribusi secara signifikan pada produk nasional, yakni dengan pangsa dalam total Net Domestic Product (NDP) di India pada harga berlaku periode tersebut mencapai lebih dari 60%. Palnitkar (2005) juga mengemukakan bahwa akibat peluang kerja pada sektor formal (organized sector) yang tidak mampu meningkat untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan dan imigran yang begitu cepat, maka sektor informal perkotaan menjadi suatu fenomena permanen yang menyediakan kesempatan pekerjaan dan sumber penghasilan bagi penduduk untuk beberapa tahun mendatang.

41


6/22/2010 6:24:33 PM

Chitra Indah Yuliana

Selain itu, pada karya De Soto, The Other Path (1989) dalam Rachbini dan Hamid, (1994), yang terkenal karena analisisnya tentang gerakan ekonomi bawah tanah (underground economy) terungkap pula bahwa sektor informal di Lima, Peru tampak menonjol sebagai penyelesaian atas masalah darurat yang disebabkan oleh tidak bekerjanya sektor formal. Menurutnya, sektor informal merupakan kunci yang mengakibatkan di suatu negara mengalami stagnasi yang berkepanjangan, namun kemudian dianggap pula sebagai sebuah solusi dari kemandekkan ekonomi masyarakat. Berdasarkan hal ini, tampak adanya kontradiksi dalam memandang sektor informal, bahwa sektor informal kemudian dianggap menjadi sangat penting tidak hanya karena sebagai kantong penyangga atas limpahan tenaga kerja tetapi justru karena di situlah tampak jelas terdapat permasalahannya, serta adanya pandangan dari kelompok yang lebih menganggap bahwa sektor informal sebagai kendala (barrier) paling potensial bagi perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Lebih lanjut, Brata (2008) menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan banyak aktivitas informal dalam perekonomian, yakni dengan merujuk pada Blunch dkk (2001), bahwa pada tahun 2001 sektor informal Indonesia menyerap tenaga kerja hingga 77,9% dari jumlah angkatan kerja. Kontribusi sektor ini pada lapangan pekerjaan di negara-negara Asia lainnya menunjukkan porsi yang beragam, yaitu sekitar 73,7% di India; 67,1% di Pakistan; dan 66,9% di Filipina serta 51,4% di Thailand. Peran sektor ini menjadi lebih penting ketika krisis ekonomi sejak akhir tahun 1997 menerpa tanah air dan kemampuan sektor formal-modern dalam penyerapan tenaga kerja kian berkurang sehingga menjadi suatu solusi bagi masalah pengangguran. Sejalan dengan hal tersebut, Tambunan (2004, dalam Brata, 2008) dengan hasil surveinya pada wilayah perkotaan di Jakarta,

42


6/22/2010 6:24:33 PM


menyatakan tidak ada keraguan bahwa sektor informal sangat penting bagi sebagian besar kehidupan keluarga, setidaknya sebagai tambahan penghasilan sekunder ataupun pelengkap. Salah satu aktivitas penting dari sektor informal yang terdapat pada wilayah perkotaan ini ialah Pedagang Kaki Lima (PKL), yang disebut oleh Suharto (2003) dalam Brata (2008) merupakan pedagang informal karena menggunakan lokasi jalan yang sebenarnya tidak dimaksudkan sebagai aktivitas perdagangan dan dianggap ilegal sehingga harus menghadapi berbagai permasalahan serta ancaman dari kebijakan pihak yang berwenang. Istilah sektor informal sering diidentikkan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh PKL, yang menunjukkan begitu penting dan khasnya dalam sektor informal karena PKL dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang paling penting di kebanyakan kota di negaranegara berkembang pada umumnya. Pandangan positif terhadap PKL ialah bahwa PKL merupakan suatu ‘solusi terakhir’ dalam menghadapi berbagai kondisi, antara lain proses urbanisasi yang berangkai dengan migrasi-kota, pertumbuhan kota yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat dalam sektor industri, serta adanya teknologi impor yang padat modal dalam kondisi kelebihan penawaran tenaga kerja. Namun demikian, PKL hanya sedikit memperoleh perhatian akademik dibadingkan kelompok pekerjaan utama lainnya (Bromley, 1978, dalam Ramli, 1992). Oleh karena itu, kembali pada kontribusi yang sebenarnya diperoleh dari kehadiran sektor informal, penting pula untuk dikaji lebih dalam dengan berfokus pada kontribusi PKL yang merupakan bagian dari sektor informal perkotaan. Pembahasan pentingnya PKL di sini bukan berarti untuk menutup mata terhadap permasalahan yang dianggap timbul akibat kehadiran PKL, seperti pelanggaran

43


6/22/2010 6:24:33 PM


K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keamanan), bukan pula untuk mendukung agar PKL semakin diperbanyak jumlahnya, melainkan untuk menunjukkan gambaran peran PKL dalam perekonomian daerah. Selain itu peran PKL tersebut dimaksudkan agar memperoleh perhatian dari seluruh stakeholders (pemerintah, swasta, dan asosiasi/organisasi) dalam membina, setidaknya membantu mengembangkan potensi usaha melalui pemberdayaan mereka hingga akhirnya mampu menjadi sektor formal. Hal ini disebabkan pada dasarnya, seperti yang diungkap oleh Basri dan Munandar (2008), bahwa munculnya PKL adalah refleksi dari adanya upaya sekedar untuk bertahan hidup (survival economy), atau sesuatu yang hanya bersifat darurat. Idealnya, semakin baik perekonomian, maka akan banyak terdapat pelaku sektor formal yang ditandai tenaga kerja telah memiliki kemampuan manajemen usaha dan keahlian yang memadai, tempat usaha resmi dan terdaftar, dapat mengelola cashflow usaha dengan rapi, dan membayar pajak sesuai aturan. Dengan melihat kenyataan yang terjadi pada kondisi saat ini, tulisan ini berfokus pada perkiraan kontribusi PKL dalam perekonomian daerah, pada dua kota penelitian, yakni Kota Bandung dan Kota Yogyakarta. Perkiraan kontribusi PKL tersebut dalam bab ini diklasifikasikan ke dalam tiga sub-bab utama. Pertama, membahas tentang kontribusi PKL dalam hal penciptaan kesempatan kerja. Kedua, mengkaji kontribusi PKL terhadap pendapatan daerah melalui pembayaran sewa lokasi/tempat usaha oleh PKL, retribusi kebersihan dan retribusi keamanan. Ketiga, pembahasan tentang kontribusi PKL secara umum pada kesejahteraan masyarakat.

44


6/22/2010 6:24:33 PM


3.2 Kontribusi PKL Terhadap Kesempatan Kerja Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa hasil studi mengenai kontribusi sektor informal bagi perekonomian di berbagai negara terutama tampak secara nyata dalam hal penciptaan kesempatan kerja. Dalam penelitian ini dikaji penyerapan tenaga kerja yang ditunjukkan dari respon PKL di lapangan (data primer) yang menyatakan bahwa mereka menggunakan tenaga kerja yang bukan anggota keluarga dalam melakukan usaha. Tabel berikut memperlihatkan penciptaan lapangan kerja oleh para responden PKL di Kota Bandung. Selain untuk sumber nafkah bagi kehidupan PKL itu sendiri, ternyata PKL dapat pula menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang lain dengan merekrut tenaga kerja yang bukan keluarga. Ditunjukkan bahwa 10 orang responden merekrut tenaga kerja lain yang bukan keluarganya sebanyak 1-4 orang. Tabel 3.1 Jumlah Tenaga Kerja Bukan Keluarga dalam Usaha PKL di Kota Bandung

Keterangan 1 orang 2-4 orang Tidak ada Tidak menjawab Total

Jumlah Responden (PKL) 6 4 32 8 50

Persentase (%) 12 8 64 16 100


Kemudian, pada studi kasus di Kota Yogyakarta berdasarkan data perekonomian Pemerintah Kota Yogyakarta, pada tahun 2006

45


6/22/2010 6:24:33 PM


sedikitnya terdapat 2.000 PKL di Kawasan Malioboro yang didominasi penduduk usia 31-50 tahun dengan tingkat pendidikan SLTA. Berkaitan dengan karakteristik tersebut, PKL merupakan sabuk penyelamat yang menampung kelebihan tenaga kerja yang tidak dapat tertampung di sektor formal. Di samping itu, seperti yang disebutkan oleh Usman dkk (2006), bahwa pada umumnya PKL di Malioboro memiliki karyawan untuk membantunya berjualan, sisi positif keberadaan PKL dalam hal penyerapan tenaga kerja juga tampak dalam hasil pengolahan data kuesioner penelitian ini. Tabel 3.2. menunjuk-kan sebanyak 21 responden PKL merekrut tenaga kerja yang bukan keluarga. Tabel 3.2 Jumlah Tenaga Kerja Bukan Keluarga dalam Usaha PKL di Kota Yogyakarta

Keterangan 1 orang 2-4 orang 5-7 orang Tidak ada Tidak menjawab Total

Jumlah Responden (PKL) 16 4 1 16 13 50

Persentase (%) 32 8 2 32 26 100


Dalam hal penyerapan tenaga kerja berdasarkan data Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 di atas, jika diasumsikan setiap usaha PKL dapat menyerap tenaga kerja bukan keluarga rata-rata dua orang saja, maka tenaga kerja yang terserap oleh usaha PKL di dua kota penelitian tidaklah sedikit jumlahnya. Dari penelitian terungkap bahwa di Kota Bandung, pada tahun 2004 saja terdapat sebanyak 21.581 PKL dan mengalami

46


6/22/2010 6:24:34 PM


peningkatan satu setengah kali dari tahun 2000 yang jumlahnya 16.880 PKL.Bila diasumsikan jumlah PKL tidak mengalami perubahan, maka jumlah tenaga kerja yang diserap oleh usaha PKL di Bandung pada saat ini sebanyak 46.162 orang. Di Yogyakarta pada tahun 2006 terdapat sekitar 2.000 PKL, dan jika jumlah PKL tidak mengalami perubahan saat ini, maka tenaga kerja yang terserap oleh usaha PKL sebanyak 4.000 orang. Bila dikaitkan dengan jenis usaha PKL yang beragam, seperti diungkap di depan, seperti makanan dan minuman, pakaian/batik, kerajinan/ souvenir, mainan, dan variasi, maka jika dihitung dari kegiatan hulu (produksi) sampai kegiatan hilir (pemasaran) tentu jumlah tenaga kerja yang diserap lebih banyak lagi. Penyerapan tenaga kerja pada usaha PKL tersebut tentu saja berimplikasi pada upah yang diperoleh sebagai sumber penghasilan mereka yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan seharihari bersama anggota keluarga. Di Bandung, meskipun porsi PKLyang menggunakan tenaga kerja masih relatif kecil dan dengan upah tidak lebih dari Rp 1.000.000 per bulan (lihat Tabel 3.3), tetapi maknanya sangat besar karena dengan 10 orang PKL yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup bagi 10 orang lainnya, ini dapat pula berarti estimasi bagi 10 keluarga (minimal total 30 orang) dengan asumsi kesepuluh orang yang direkrut sebagai pekerja tersebut akan turut menafkahi keluarganya.

47


6/22/2010 6:24:34 PM


Tabel 3.3 Upah Tenaga Kerja Bukan Keluarga dalam Usaha PKL di Kota Bandung

Keterangan < Rp 500.000/bulan Rp 500.0001.000.000/bulan Tidak Ada Tidak Menjawab Total

Jumlah Responden (PKL) 7

Persentase (%) 14

3 32 8 50

6 64 16 100


Dari Tabel 3.4 dengan 5 responden di antaranya yang menjawab telah memberikan upah masing-masing sekitar Rp 500.000-Rp 1.000.000 per bulan (lihat Tabel 3.4). Sebagian besar atau sejumlah 16 responden (32%) memiliki hanya 1 orang tenaga kerja tetapi terdapat 4 responden lain (8%) yang memiliki pekerja sebanyak 2-4 orang, dan 1 responden (2%) memiliki hingga 5-7 pekerja. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan yang terdapat di Kota Bandung, dan seperti penjelasan sebelumnya bahwa betapapun kecilnya jumlah tenaga kerja yang direkrut PKL dalam usahanya, dapat berarti pula bahwa satu orang tenaga kerja tersebut akan dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarganya.

48


6/22/2010 6:24:34 PM


Tabel 3.4 Upah Tenaga Kerja Bukan Keluarga dalam Usaha PKL di Kota Yogyakarta

Keterangan < Rp 500.000/bulan Rp 500.0001.000.000/bulan Tidak Ada Tidak Menjawab Total

Jumlah Responden (PKL) 3 5

Persentase (%) 6 10

41 1 50

82 2 100

Sumber: Data Primer P2E LIPI, 2009.

Jika rata-rata 10 % dari jumlah PKL di masing-masing kota (Bandung dan Yogyakarta), tentu merupakan jumlah yang bukan sedikit upah yang diterima pekerja itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama keluarganya. Implikasi lebih jauh dari peranan PKL dalam memberi nafkah kepada sebagian masyarakat jelas merupakan hal yang sangat positif bagi pemerintah kota. Artinya keberadaan PKL secara relatif telah meringankan beban pemerintah kota dalam menciptakan lapangan kerja yang akan mengurangi masalah sosial ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketertiban/keamanan di kota tersebut.

3.3 Kontribusi PKL Terhadap Pendapatan Daerah 3.3.1 Sewa Lokasi/Tempat Usaha Sebanyak 39 responden di Kota Bandung (78%) lebih dominan menjawab tidak membayar untuk tempat usahanya. Di antara 10 orang responden yang menjawab bahwa mereka telah membayar

49


6/22/2010 6:24:34 PM


tempat untuk usahanya, 1 orang di antaranya mengakui bayaran tersebut ditujukan kepada oknum petugas. Kemudian, sebanyak 6 orang menyatakan telah membayar kepada Pemerintah Daerah dan 3 orang lainnya membayar kepada pemilik lokasi tempat mereka berjualan. Sementara itu, responden di Kota Yogyakarta yang sebagian besar berdagang di dekat keramaian/pusat kota (sebanyak 46 orang atau 92%), dari total keseluruhan sebanyak 28 orang (56%) menyatakan telah membayar untuk tempat usaha tersebut. Sebagian besar (24% responden) di antaranya menyebutkan membayar biaya tersebut kepada Pemda, dan terdapat 5 orang (10% responden) yang menyatakan kepada oknum petugas. PKL lainnya membayar kepada koperasi-koperasi, perusahaan ataupun ke pihak universitas (UGM) yang menjadi lokasi usaha mereka. Tabel 3.5 Pihak yang Memungut Bayaran Sewa Tempat/Lokasi Usaha PKL Menurut Responden di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta Keterangan Pemda Pemilik Oknum Lainnya Tidak Menjawab Tidak Membayar Total

PKL Bandung Jumlah Persentase Responden (%) (PKL) 6 12 3 6 1 2 0 0 1 2 39 78 50 100

PKL Yogyakarta Jumlah Persentase Responden (%) (PKL) 12 24 2 4 5 10 9 18 1 2 21 42 50 100

Sumber: Data Primer Tim Peneliti P2E LIPI, 2009

50


6/22/2010 6:24:34 PM


45 40 35

Pemda

30

Pemilik

25

Oknum

20

Lainny a

15

Tidak Menjaw ab

10

Tidak Membay ar

5 0

B and ung

Y o g yakar t a

Grafik 3.1 Jumlah Responden yang Membayar Sewa /Lokasi Tempat Usaha Berdasarkan Penerima di Kota Bandung dan di Kota Yogyakarta Sumber: Data Primer P2E LIPI, 2009

Tabel 3.6. menunjukkan besarnya jumlah biaya sewa tempat/ lokasi usaha yang dibayarkan oleh responden di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta. Di antara responden di Kota Bandung yang menjawab telah membayar sewa tempat, sebagian besar (8 responden) membayar kurang dari Rp 500.000 per bulan. Namun demikian, ada pula yang menyatakan dengan biaya lebih dari Rp 1.000.000 per bulan. Lebih lanjut, responden di Kota Yogyakarta yang membayar sewa tempat untuk usaha mereka mayoritas juga dengan biaya kurang dari Rp 500.000 per bulan (36% responden), namun 12% responden lainnya menyatakan membayar tempat hingga lebih dari Rp 1.000.000 per bulan.

51


6/22/2010 6:24:34 PM


Tabel 3.6 Jumlah Biaya Sewa Tempat/Lokasi Usaha PKL per Bulan di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta Keterangan Rp 1.000.000 Tidak Menjawab Tidak Membayar Total

PKL Bandung Jumlah Responden Persentase (PKL) (%) 8 16 0 0 2 4 1 2 39 78 50 100

PKL Yogyakarta Jumlah Responden Persentase (PKL) (%) 18 36 3 6 6 12 2 4 21 42 50 100


Jumlah Responden

50 40

<500 ribu

30

500 ribu-1 juta >1 juta

20

Tidak Menjawab 10

Tidak Membayar

0

Bandung

Yogyakarta

Grafik 3.2 Jumlah Sewa Lokasi/Tempat Usaha PKL per Bulan di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta Sumber: Data Primer Tim Peneliti P2E LIPI, 2009

Jika diasumsikan rata-rata 50% saja dari jumlah PKL di masingmasing kota membayar sewa lokasi/tempat usaha rata-rata Rp 750.000 per bulan, tentu merupakan jumlah pemasukan yang relatif besar pada pemerintah kota. Untuk Kota Bandung misalnya, 50 % dari jumlah PKL di kota ini yakni 10.790 PKL, maka penerimaan kota ini adalah 10.790

52


6/22/2010 6:24:35 PM


x Rp 750.000,- sama denganRp 8.092.500.000,- per bulan. Untuk Kota Yogyakarta dengan 50 % dari 2.000 PKL, maka pemasukan pemerintah Kota Yogyakarta dari usaha PKL adalah 1.000 x Rp. 750.000,- sama dengan Rp 750.000.000,- per bulan.

3.3.2 Retribusi PKL Terhadap Kebersihan dan Keamanan Narasumber dari Fakultas Ekonomi Unpad mengemukakan bahwa dari segi ekonomi, hasil kegiatan PKL menyumbang pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyerapan tenaga kerja, serta dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian dalam bentuk retribusi dari kegiatan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini terungkap pula bahwa selain kontribusi PKL melalui pembayaran untuk sewa tempat usaha yang sebagian kepada Pemda setempat, 42% responden di Kota Bandung atau sebanyak 21 orang menyatakan terdapat pungutan lainnya (lihat Tabel 3.5). Pungutan lain yang paling banyak dinyatakan oleh responden (21 orang) ialah untuk retribusi kebersihan yang sebagian besar sejumlah lebih dari Rp 1.000. Terdapat pula retribusi untuk keamanan yang disebutkan oleh 10 orang responden, sebagian besar dengan biaya kurang dari Rp 600 per hari. Secara keseluruhan, sebagian besar pungutan-pungutan tersebut yang diketahui oleh responden ialah untuk dibayarkan kepada Pemda. Seperti dalam contoh kasus PKL yang berlokasi di trotoar Jalan Cikapundung (Laporan Pemkot Bandung dan LPM UNPAD, 2007) pada siang hingga sore hari yang berjumlah sekitar 19 orang telah mengeluarkan biaya minimal Rp 1.500 per hari; yakni Rp 500 untuk retribusi karcis kepada petugas dan Rp 1.000 untuk uang tips petugas. Jumlah tersebut belum termasuk uang kebersihan Rp 1.500 dan sewa penyimpanan barang sebesar Rp 2.000. Sementara itu, para PKL yang

53


6/22/2010 6:24:35 PM


berjualan pada malam harinya sebanyak 12 orang membayar pula retribusi Rp 500 dan uang kas Rp 2.500 setiap malam, ditambah sewa listrik Rp 5.000, kebersihan Rp 2.500 dan upah bongkar pasang tenda Rp 15.000. Meskipun mereka telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya tetapi para PKL tidak dapat sepenuhnya merasa tenang berjualan di lokasi tersebut karena tetap saja seringkali petugas mengadakan razia. Hal ini yang menunjukkan pentingnya penertiban padagang Cikapundung dengan diberikan suatu legalitas formal dari instansi terkait, meskipun tentunya ada kewajiban membayar pajak sesuai ketentuan berlaku yang akan berguna bagi kedua belah pihak, yakni sebagai PAD bagi kota Bandung, dan sebagai jaminan kepastian hukum serta perlindungan bagi para pedagang. Contoh di atas juga merupakan landasan dari argumentasi bahwa PKL telah memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota dengan cara membayar retribusi karcis harian, uang sewa tempat, uang keamanan dan sebagainya. Namun demikian, berdasarkan peraturan yang disebutkan oleh Satpol PP Bandung bahwa sebenarnya retribusi pasar hanya dapat dilakukan kepada para pedagang yang berjualan di lokasi pasar, sedangkan jarak 200 meter dari arah pasar tidak dikenakan retribusi. Inilah salah satu permasalahan yang terjadi, yaitu tindakan oknum petugas yang menarik retribusi dari PKL di luar kewenangannya sehingga membuat bias kontribusi usaha sektor informal PKL bagi Pemkot Bandung.

54


6/22/2010 6:24:35 PM


Tabel 3.7 Retribusi Kebersihan dan Keamanan yang Dibayar oleh PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta

Keterangan Rp 1.000/hari Tidak Menjawab/ Tidak Membayar Total

PKL Bandung I II 8 5 3 2 10 3 29 40

Persentase (%) I II 16 10 6 4 20 6 58 80

PKL Yogyakarta I II 26 3 24 47

Persentase (%) I II 52 6 48 94

50

100

50

100

50

100

100

100


Berdasarkan Perda No. 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Kebersihan, masyarakat secara luas termasuk PKL wajib membayar retribusi untuk menjaga kebersihan Kota Yogyakarta. Dalam Perda tersebut tercantum bahwa retribusi kebesihan untuk PKL dikelompokkan dalam dua kelompok, yakni kelompok non makanan dan kelompok makanan. Untuk kelompok non makanan terbagi menjadi tiga kelompok, yakni Kelompok A sebesar Rp 7.200, Kelompok B Rp 4.500, dan Kelompok C Rp 3.300 per bulan. Sedangkan untuk kelompok makanan retribusi yang dikenakan lebih besar, yakni Kelompok A senilai Rp 9.000, Kelompok B Rp 7.500, dan Kelompok C Rp 4.500 per bulan.

55


6/22/2010 6:24:35 PM


Tabel 3.8 Pihak yang Memungut Pembayaran Retribusi Keamanan dan Kebersihan pada PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta Kota Persentase Kota Persentase Keterangan Bandung (%) Yogyakarta (%) (PKL) (PKL) Pemda 15 30 8 16 Pemilik 1 2 Oknum 4 8 11 22 Petugas 2 4 Kebersihan Kampus Koperasi 8 16 Asosiasi PKL 3 6 Tidak 29 58 19 38 Menjawab Total 50 100 50 100 Sumber: Data Primer P2E LIPI, 2009

Pada Tabel 3.5 dan Tabel 3.6 ditunjukkan bahwa responden di Kota Yogyakarta dalam penelitian ini sebagian besar (26 orang atau 52% dari total responden) memang menyebutkan telah membayar retribusi kebersihan meskipun nilainya lebih besar dari yang ditetapkan, karena mencapai lebih dari Rp 1.000 per hari. Sementara itu, terdapat hanya 3 orang (6% responden) yang menyatakan telah membayar untuk keamanan. Namun demikian, sebagian besar responden (sebanyak 11 orang atau 22%) justru menjawab telah membayar retribusi-retribusi tersebut kepada oknum dan bukannya kepada Pemda sesuai Perda yang telah disebutkan di atas. Hanya terdapat 8 orang (16%) yang membayar pungutan lain tersebut kepada pihak Pemda; sedangkan 16% responden lainnya membayar kepada koperasi, 6% responden kepada Asosiasi PKL, dan 2% responden kepada pemilik.

56


6/22/2010 6:24:36 PM


Pembayaran kedua retribusi keamanan dan kebersihan tersebut pada pemerintah kota masing-masing kalau dikelola dengan baik, tentu merupakan pemasukan yang tidak sedikit jumlahnya pada pemerintah kota. Untuk Kota Bandung misalnya, jika 50 % saja PKL membayar retribusi keamanan sebesar Rp 600 per hari, maka penerimaan retribusi keamanan di kota ini mencapai 10.790 x Rp 600,- sama dengan Rp 6.474.000,- per hari atau Rp 194.220.000,- per bulan. Retribusi kebersihaan mencapai 10.790 x Rp 1.500,- sama dengan Rp 16.185.000,per hari atau sama dengan Rp 485.550.000,- per bulan. Kedua retribusi ini dapat merupakan penerimaan resmi pemerintah Kota Bandung kalau dikelola dengan benar, karena ada kebijakan Pemerintah Kota mengenai hal tersebut. Selain itu PKL juga dipungut sewa listrik sebesar Rp 5.000,- per malam, penyimpanan barang Rp 2.000,-/PKL, selain uang tip pada oknum petugas. Khusus uang sewa listrik saja jumlahnya cukup besar pula mencapai 10.790 x Rp 5.000,- sama dengan Rp 53.950.000,per malam, tentu dengan asumsi seluruh PKL yang berjualan di malam hari itu menyewa listrik. Di Yogyakarta, pemasukan dari retribusi keamanan adalah 1.000 x Rp 1.000,- sama dengan Rp 1 juta per hari dan retribusi kebersihan Rp 1.000,- per hari juga sama dengan Rp 1 per hari. Ini berarti dalam satu bulan, pemerintah Kota Yogyakarta memperoleh pemasukan dari retribusi keamanan dan retribusi kebersihan sebesar Rp 60.000,- per bulan. Jumlah penerimaan pemerintah Kota Yogyakarta tersebut akan bertambah lagi, jika retribusi keamanan dan kebersihan dari usaha PKL pada malam hari diefektifkan terutama untuk makanan dan minuman atau dikenal dengan angkringan.

57


6/22/2010 6:24:36 PM


3.4 Kontribusi PKL Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kontribusi PKL yang merupakan salah satu wujud dari sektor informal, secara umum selain dalam hal penyerapan tenaga kerja dan pemasukan kas daerah melalui pembayaran retribusi, dapat pula sebagai katup pengaman ekonomi perkotaan seperti yang disebutkan oleh Ramli (1992). Menurutnya, sektor formal dapat hidup karena sektor formal dapat membayar upah buruh secara murah karena adanya sektor informal yang mampu menyediakan kebutuhan hidup dengan harga murah sehingga masih terjangkau oleh daya beli para buruh tersebut. Ini menunjukkan sektor informal, berarti termasuk pula PKL, telah mampu mensubsidi sektor formal. Dari Laporan Bagian Perekonomian Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung yang bekerja sama dengan LPM UNPAD (2007), terungkap bahwa Pemerintah Kota Bandung sebenarnya memiliki program terstruktur yang dirancang untuk mengatur/ menata dan memberdayakan PKL. Kegiatan tersebut direncana-kan untuk dilakukan melalui perangkat hukum atau kebijakan yang berkaitan dengan PKL dan memberikan gambaran bahwa Pemkot Bandung memiliki upaya yang serius dalam penataan ruang kota Bandung, sebagai ruang tempat tinggal dan juga ruang hidup, sehingga mampu menciptakan kondisi Bandung yang genah, merenah tur tumaninah. Meskipun fenomena PKL yang di satu sisi penataannya masih menjadi masalah serius, tetapi pada dasarnya PKL telah dianggap dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan Kota Bandung bila ditata dengan efektif dan komprehensif. Beberapa dampak positif tersebut, antara lain PKL dapat menjadi aset pariwisata perkotaan, referensi regionalisasi sektor ekonomi kota, penyerapan tenaga kerja bagi penduduk kelas menengah-bawah, dan sebagai sarana pemasaran produk dalam negeri.

58


6/22/2010 6:24:36 PM


Kemudian, berdasarkan faktor pendorong dan penghambat PKL yang disebutkan dalam Laporan tersebut, apabila ditangani dengan baik, PKL merupakan sumber pendapatan potensial bagi pemerintah daerah. Aset pariwisata perkotaan sebagai dampak positif PKL salah satunya ialah karena adanya diversifikasi usaha PKL yang menjadi keunikan tersendiri bila dapat terbina secara optimal. Selain itu, PKL dapat merupakan solusi dalam menyediakan barang kebutuhan publik dengan harga murah. Selebihnya, yang tak dapat dipungkiri lagi ialah bahwa PKL merupakan sumber nafkah ataupun sumber hidup utama ketika para pelaku tidak memiliki alternatif usaha lainnya dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan data dalam penelitian ini, meskipun sebagian besar responden di Kota Bandung (sebanyak 26 orang atau 52%) menyatakan memperoleh keuntungan kurang dari Rp 500.000 per bulan, tetapi tidak sedikit pula (46%) yang mendapatkan lebih dari itu, dengan range keuntungan Rp 500.000-1.000.000 per bulan. Ini berarti, usaha PKL memang dapat menjadi alternatif untuk dapat memperoleh penghasilan bagi masyarakat setempat terutama karena adanya kondisi yang mendesak, seperti karena terkena PHK atau sulit mencari pekerjaan di sektor lainnya. Berdasarkan kondisi di Kota Yogyakarta, Usman dkk (2006) mengemukakan bahwa posisi PKL cukup signifikan dalam membentuk citra kawasan Malioboro pada khususnya sebagai kawasan wisata belanja. Disebutkan pula bahwa banyaknya jumlah PKL yang mengadakan barang dengan sistem beli putus sebenarnya dapat menggambarkan kekuatan mayoritas PKL secara ekonomi. Mereka memiliki keberanian untuk berspekulasi dengan mengadakan barang secara mandiri mendahului kepastian pembelian.

59


6/22/2010 6:24:36 PM


Tabel 3.9 Rata-rata Keuntungan Per Bulan Usaha PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta Kota Persentase Kota Persentase Rata-Rata Bandung (%) Yogyakarta (%) Keuntungan (PKL) (PKL) < Rp 500.000 26 52 23 46 Rp 500.00023 46 25 50 1.000.000 >Rp 1.000.000 1 2 2 4 Total 50 100 50 100 Sumber: Data Primer P2E LIPI, 2009

Disebutkan pula oleh Usman dkk., bahwa berdasarkan sistem interaksi ekonomi yang terjalin dalam konteks pemanfaatan ruang, PKL Malioboro sebenarnya dapat dibagi menjadi tiga tipologi, yakni: Pertama, kelompok PKL pelayan langsung yang berkontribusi secara langsung dalam sistem interaksi antara penjual dan pembeli dalam konteks wisata belanja. Bentuk kontribusinya dapat terlihat pada jenis barang dagangannya, yakni seperti souvenir, kerajinan dan batik. Kedua, kelompok PKL yang mendukung fungsi kawasan Malioboro sebagai kawasan belanja namun kurang berperan dalam pengembangan citra pariwisata Kota Yogyakarta, yaitu penjual barang non seni seperti kacamata, korek api, dan majalah. Ketiga, kelompok PKL yang mendukung pelayanan kelompok PKL pertama dan kedua tersebut, yakni penjual makanan dan minuman, seperti angkringan. Kemudian, lain halnya dengan rata-rata keuntungan yang diperoleh oleh para PKL di Kota Bandung yang dominan kurang dari Rp 500.000 per bulan dan hanya terdapat 2% responden (1 orang) yang mencapai lebih dari Rp 1.000.000 per bulan. PKL di kota Yogyakarta relatif sedikit lebih tinggi rata-rata keuntungan-nya. Sebagian besar

60


6/22/2010 6:24:36 PM


responden di Kota Yogyakarta (sebanyak 25 orang atau 50%) mampu memperoleh pada range Rp 500.000-1.000.000 per bulan, dan terdapat 4% responden (2 orang) yang mencapai keuntungan lebih dari Rp 1.000.000 per bulan. Hal ini menunjukkan pula bahwa PKL di Kota Yogyakarta juga merupakan alternatif sumber penghasilan masyarakat dan bahkan dengan rata-rata keuntungan yang diperoleh relatif lebih besar daripada PKL di Kota Bandung.

3.5 Penutup Berdasarkan hasil kajian dari data yang diperoleh dalam studi ini ditunjukkan bahwa tidak hanya sektor informal menjadi lapangan pekerjaan bagi sebagian besar angkatan kerja dalam skala nasional, khususnya PKL di wilayah perkotaan, yakni di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta, mampu pula menciptakan kesempatan kerja dengan memberi upah bagi pekerja lain non keluarga sehingga turut memperluas sumber penghasilan bagi kehidupan masyarakat setempat lainnya. Di samping itu, meskipun sebagian besar responden menjawab tidak membayar sewa tempat/lokasi usaha dan hanya sebagian yang membayar retribusi, tetapi mayoritas responden di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta yang menjawab telah melakukan pembayaran sewa tempat ialah ditujukan kepada pemerintah daerah sehingga ini dapat pula menjadi pemasukan kas daerah. Namun demikian, realisasi kontribusi PKL bagi perekonomian daerah melalui pembayaran retribusi khususnya kebersihan dan keamanan pada kenyataannya telah terhambat dengan adanya pungutan yang dilakukan oleh para oknum petugas. Hal ini tampak jelas berdasarkan data responden di Kota Yogyakarta yang telah membayar untuk retribusi kebersihan,

61


6/22/2010 6:24:36 PM


yang sebenarnya telah diatur dalam Perda No. 21 Tahun 2002, namun sebagian besar justru ditujukan kepada oknum. Kontribusi PKL sebagai bagian sektor informal di perkotaan terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum telah diungkapkan pada berbagai literatur, yakni sebagai sumber penghasilan dan pemerataan pendapatan, menyediakan barang dan jasa dengan harga yang terjangkau, serta turut berperan dalam pengentasan kemiskinan masyarakat perkotaan (World Bank Policy Paper, 1991; Murry 1991, dalam Palnitkar, 2005). Fokus penelitian ini pada PKL di Kota Yogyakarta dan Kota Bandung juga memperlihatkan bahwa usaha PKL merupakan alternatif sumber penghasilan, meskipun secara keseluruhan keuntungan rata-rata yang diperoleh memang belum di atas Upah Minimum Regional (UMR) DI Yogyakarta dan Kota Bandung tahun 2009 yang masing-masing sebesar Rp 700.000 dan Rp 1.044.630 (www.pajak. net; Keputusan Gubernur DI Yogyakarta No. 191/KEP/2008). Oleh karena itu, dengan mengambil jalan tengah di antara perbedaan pandangan dari eksistensi PKL, tanpa mengabaikan substansi peran penting para PKL namun juga tetap mengupayakan pemberdayaan masyarakat agar tidak seterusnya bekerja di sektor informal, maka diperlukan pembinaan untuk mengembangkan potensi yang telah dimiliki oleh PKL, yakni dengan menyediakan pelatihan, peningkatan kemampuan dan keahlian agar memudahkan mereka dalam mengembangkan lingkup usaha sehingga bisa menjadi sektor formal, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing produk baik dari segi harga maupun kualitas yang akan membantu menambah penghasilan yang kemudian meningkatkan status sosial ekonomi mereka, dan memajukan perekonomian daerah pada umumnya.

62


6/22/2010 6:24:36 PM


DAFTAR PUSTAKA Bagian Perekonomian Pemerintah Kota Bandung dan LPM Universitas Padjadjaran. 2007. Model Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan. Bandung. Basri, Faisal dan Haris Munandar. 2009. Lanskap Ekonomi Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Brata, Aloysius Gunadi, 2008, “Vulnerability of Urban Informal Sector: Street Vendors in Yogyakarta, Indonesia”, MPRA Paper No. 12541, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/12541/, posted 06 Januari 2009/05:58, diakses tanggal 12 Oktober 2009. Palnitkar, Sneha. 2005. “Urban Street Hawkers and National Policy for Urban Street Vendors”, Regional Centre for Urban and Environmental Studies (RCUES), AIILSG, Mumbai, http://www. nsupproject.org/yashada/html/refrence_materials/Vulnerable% 2520groups/Urban%2520Street%2520Hawkers%2520and%2520Natio nal%2520Policy%2520for%2520Urban%2520Street%2520Vendo rs.pdf, diakses tanggal 20 November 2009 Rachbini, Didik J dan Abdul Hamid. 1994. Ekonomi Informal Perkotaan. Jakarta: LP3ES. Ramli, Rusli. 1992. Sektor Informal Perkotaan Pedagang Kaki Lima di Indonesia. Jakarta: Ind-Hill-Co. Usman, Sunyoto dkk. 2006. Malioboro. Yogyakarta: PT. Mitra Tata Persada.

63


6/22/2010 6:24:36 PM


http://www.birohukum.pemda-diy.go.id/data/sk_gub/.../ 01SKGUB049. pdf-, “Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 191/Kep/2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009”, diakses tanggal 27 November 2009 http://www.labour.nic.in/.../informalsectorinindia-Approachesfor SocialSecurity.pdf, diakses tanggal 25 November 2009. http://www.pajak.net/blog/2009/06/16/upah-minimum-regionalpropinsi-kota-umrumpumk-2009/, diakses tanggal 27 November 2009

64


6/22/2010 6:24:36 PM

Peran Stakeholder Dalam Pembinaan PKL Menjadi Sektor Formal

BAB 4 PERAN STAKEHOLDER DALAM PEMBINAAN PKL MENJADI SEKTOR FORMAL Ernany Dwi Astuty

4.1 Pendahuluan PKL atau dalam bahasa inggris disebut street hawker atau street trader selalu dimasukkan dalam sektor informal. Dalam perkembangannya, keberadaan PKL di kawasan perkotaan Indonesia seringkali kita jumpai masalah-masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesan kumuh, liar, merusak keindahan, seakan sudah menjadi label paten yang melekat pada usaha mikro ini. Mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, di jembatan penyebrangan, bahkan di badan jalan. Pemerintah kota berulangkali menertibkan mereka yang ditengarai menjadi penyebab kemacetan lalu lintas ataupun merusak keindahan kota. PKL dipandang sebagai bagian dari masalah (part of problem). Upaya penertiban, sebagaimana sering diekspose oleh media televisi acapkali berakhir dengan bentrokan dan mendapat perlawanan fisik dari PKL sendiri. Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para PKL pun melakukan unjuk rasa. Pada hal, sejatinya bila keberadaannya dipoles dan ditata dengan konsisten, keberadaan PKL ini justru akan menambah eksotik keindahan sebuah lokasi wisata di tengah tengah kota. Masalah yang muncul berkenaan dengan PKL ini lebih banyak disebabkan oleh kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan PKL

65


6/22/2010 6:24:36 PM

Ernany Dwi Astuty

di perkotaan. Konsep perencanaan tata ruang perkotaan yang tidak didasari oleh pemahaman informalitas perkotaan sebagai bagian yang menyatu dengan sistem perkotaan akan cenderung mengabaikan tuntutan ruang untuk sektor informal termasuk PKL. Kegiatan-kegiatan perkotaan didominasi oleh sektor-sektor formal yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Alokasi ruang untuk sektor-sektor informal termasuk PKL adalah ruang marjinal. Sektor informal terpinggirkan dalam rencana tata ruang kota yang tidak didasari pemahaman informalitas perkotaan. Selanjutnya, PKL sering dipandang sebagai sektor informal yang berada di luar kerangka hukum dan pengaturan. Dalam tulisan ini akan dibahas peranan pemerintah, swasta, asosiasi PKL dalam pembinaan PKL menjadi sektor formal . Serta melihat hubungan mitra kerja baik pemerintah, swasta, asosiasi maupun perorangan terhadap kegiatan usaha PKL.

4.2 Peranan Pemerintah Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian sektor informal yang tergolong marginal dimata masyarakat dan diketegorikan sebagai permasalahan kota yang utama. Di Bandung meeningkatnya jumlah PKL seiring dengan adanya krisis ekonomi yang melanda di Indonesia sejak tahun 1997. Pada masa itu banyak terjadi pemutusan hubungan kerja yang dilakukan pihak perusahaan swasta maupun BUMN. Selain itu, faktor-faktor yang mendorong berkembangnya PKL di Kota Bandung adalah: (1) Kota Bandung ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sehingga mempunyai daya tarik terhadap arus urbanisasi; (2) pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat, sedangkan lapangan kerja terbatas yang

66


6/22/2010 6:24:36 PM


berakibat tingginya tingkat pengangguran; dan (3) keterbatasan SDM dan modal usaha. Sebagaimana tertuang dalam Perda No.06 Tahun 2004, dimana Visi Kota Bandung adalah “Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat (Bersih, Makmur, Taat, dan Bersahabat”. Arti dari bermartabat adalah sebagai harkat atau harga diri yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota yang dapat dijadikan teladan karena kebersihan, kemakmuran, ketaatan, ketaqwaan, dan kedisiplinan masyarakatnya. Untuk merelalisasikan visi Kota Bandung tersebut, maka arah kebijakan penanganan PKL sesuai dengan Perda No. 02 Tahun 2004 dan RTRW Kota Bandung, meliputi: (1) mengatur, menata, dan mengendalikan pasar yang tidak tertata dan tumpah ke jalan; (2) mengatur dan mengendalikan kegiatan usaha PKL; (3) membina usaha PKL agar secara bertahap dapat berdagang tanpa memanfaatkan ruang terbuka publik; (4) mewajibkan dan member insentif bagi seKtor formal yang menyediakan ruang untuk PKL; dan (5) kerjasama antarkabupaten/kota dalam upaya penangnan usaha PKL. Dalam merealisasikan kebijakan tersebut, terdapat 3 (tiga) program, dalam penanganan PKL, yakni: (1) program yang terkait dengan Perda No.06/2004 tentang RTRW Kota Bandung, terdiri dari dua program, yaitu program pengendalian, pengawasan, dan penertiban; (2) program pengembangan kawasan perdagangan yang terkait dengan “Penanganan PKL”, yaitu pengelolaan PKL, terkait dengan ruang public yang diperuntukkan bagi PKL yang menyangkut luas, lokasi, dan waktu; serta (3) program pengendalian kawasan perdagangan, yaitu penertiban usaha PKL secara konsisten dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, pembatasan ruang publik yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan PKL, serta kewajiban dan insentif bagi sektor formal dalam penyediaan ruang untuk kegiatan PKL.

67


6/22/2010 6:24:37 PM

Ernany Dwi Astuty

Berbagai kebijakan pemerintah tersebut, secara teknis operasional dilakukan oleh dinas/perusahaan daerah di Kota Bandung. PD Pasar Bermartabat misalnya, memiliki orientasi membantu dan melindungi para pedagang terutama yang menengah kebawah. Sesuai dengan tugas yang diemban, PD Pasar membangun tempat usaha yang layak huni bagi pedagang. Pembinaan yang dilakukan pada PKL antara lain penyuluh dalam berbagai aspek termasuk masalah lokasi, bantuan/ hibah tempat berdagang, kereja sama antar propinsi, kota, dan pemerintah pusat. Tempat berdagang yang sudah disediakan PD Pasar untuk PKL adalah di Gede Bage dan Cibadak Mall. Dalam penyediaan tempat usaha tersebut, PKL diberi tenggang waktu untuk mengangsur tempat usaha setelah 6 bulan. Demikian pula seperti dikemukakan oleh narasumber Dinas Tata Kota Bandung, pada dasarnya dalam perencanaan tata kota, sudah disediakan ruang untuk pedagang termasuk PKL. Namun masalah PKL tidak pernah terselesaikan. Hal ini terjadi karena selain kebijakan mengenai PKL yang sudah dikeluarkan tidak dilaksanakan secara konsisten mulai dari dinas/instansi tingkat atas dan bawah (kecamatan dan kelurahan), ketidakmampuan PKL dalam membeli tempat/kios untuk berdagang, juga ada keterlibatan kelompok pedagang besar dalam menyediakan fasilitas pada PKL untuk berdagang ditempattempat terlarang. Kebijakan-kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah kota Bandung dalam implementasinya langsung diteruskan kepada jajaran dibawahnya yaitu kecamatan-kecamatan, namun dari 30 kecamatan yang ada di kota Bandung yang diharapkan dapat melaksanakan program 2 yaitu program pengembangan kawasan perdagangan yang terkait dengan “Penanganan PKL”,yaitu pengelolaan PKL, pengelolaan

68


6/22/2010 6:24:37 PM


ruang publik yang diperuntukkan bagi PKL, yang menyangkut luas, lokasi, dan waktu, ternyata hanya kecamatan Lengkong yang mampu mengimplementasikan di kawasannya. Di sini pemerintah kecamatan membuat kawasan percontohan penanganan PKL di kawasan jalan Burangrang yang nantinya akan ditularkan ke kawasan lainnya yang dirasa perlu dibenahi agar tidak mengganggu estetika kota. Adapun konsep yang diterapkan di kecamatan Lengkong dalam membenahi PKL adalah sebagai berikut :

LANDASAN INOVASI BANDUNG BERMARTABAT VISI BERsih MAkmuR TAat bersahaBAT LENGKONG BERSEMANGAT BERsih SEjahtera MAju Nyaman Giat Aman dan Tertib Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan diwilayah Kecamatan Meningkatkan partisipasi pemberdayaan masyarakat MISI diberbagai sektor pembangunan Meningkatkan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum Mengembangkan perekonomian kota yang adil Meningkatkan penataan kota

CATUR KARSA PROGRAM UNGGULAN KECAMATAN LENGKONG

(4). GERBANG KAKISU GERAKAN PEMBANGUNAN KANAN KIRI SUNGAI

(3). PEPELING PENDUDUK PENCINTA LINGKUNGAN

(2) KEMAS HIJAU KELOMPOK MASYARAKAT PENGHIJAUAN

(1). IMP INOVASI MANAJEMEN PERKOTAAN

Gambar 4.1 Inovasi Manajemen Perkotaan Kawasan Burangrang Model Community Building Dan Sustainable Environmental Capasity Sumber: Data sekunder Kecamatan Lengkong. Kodya Bandung.

69


6/22/2010 6:24:37 PM

Ernany Dwi Astuty

Adapun luas wilayah yang ditata pemerintah kecamatan Lengkong di kawasan Burangrang untuk PKL adalah panjang 757 m dan lebar 13,54 m. Strategi yang digunakan pemerintah adalah : 1. 2. 3. 4. 5.

Menerapkan “cluster” bangun bangunan dan membangun. Membuat ruang terbuka hijau kota diantara cluster. Menerapkan sistem tempat usaha secara “buka tutup”. Membina usaha informal wajib memelihara lingkungan. Memfasilitasi kerjasama dengan bank dan usaha formal. 1)

2)

Keterangan : 1. PKL di Jl. Burangrang sebelum ditata 2. Lokasi PKL yang siap difungsikan di Jl Burangrang dengan sistem cluster

. 3. PKL di Jl. Burangrang yang sudah ditata

.

70


6/22/2010 6:24:37 PM


Sementara itu, visi yang dimiliki Kota Yogyakarta adalah “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berwawasan Lingkungan”. Berkaitan dengan visi Kota Yogyakarta tersebut, usaha PKL termasuk ke dalam visi pusat pelayanan jasa. Di sini visi pusat pelayanan jasa, mencakup 4 hal yakni: (1) Kota Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi dan komunikasi harus dibangun lebih maju dan mampu mandiri, (2) memberikan kontribusi yang lebih besar dari daerah lain di wilayah Jawa bagian selatan, (3) peningkatan pelayanan jasa dilakukan dengan memperkuat perekonomian kota pada sektor andalan menuju keunggulan kompetitif, dan (4) membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan dengan tetap mempertahan-kan dan mengembangkan industri kecil dan menengah. Dalam pelaksanaan Perda No. 26 Tahun 2002 di atas, seperti diungkap oleh narasumber dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian (Disperindagkoptan), pembinaan PKL dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Bidang Perdagangan dalam bentuk pelayanan pada PKL. Pelayanan ini dibagi 3, yakni regulasi, bimbingan teknis, dan kemitraan. Dalam hal regulasi, pemerintah memberi izin usaha. Mengenai bimbingan teknis, secara substansial materi bimbingan yang diberikan kepada PKL adalah di bidang manajerial, dengan tekanan pada cara mengelola modal dan pembukuan. Karena pada umumnya masalah yang dihadapi PKL adalah modal kecil, manajemen tradisional (tidak ada administrasi pembukuan dimana keluar masuknya uang tidak jelas) dari kegiatan usaha, sehingga sulit mengantisipasi perkembangan usaha; aset usaha kecil, dan produk yang dihasilkan tidak kreatif atau menarik calon pembeli/konsumen.

71


6/22/2010 6:24:37 PM

Ernany Dwi Astuty

Sementara kemitraan, tekanannya pada aksesibilitas, penyediaan informasi, sumber pembiayaan, dan bapak angkat. Dalam hal aksesibilitas, pemerintah dalam hal ini Bidang Perdagangan menyediakan tempat/lokasi usaha di tempat-tempat tertentu dengan bekerja sama pemerintah kecamatan, menyediakan tenda-tenda dengan variasi yang seragam sehingga menarik calon pembeli/konsumen. Informasi yang diberikan pada PKL terkait dengan kebutuhan mereka (antara lain jenis barang dagangan, calon pembeli, hari-hari besar, dan tata kelola usaha. Di Kota Yogyakarta, PKL lebih banyak terakumulasi di Kawasan Malioboro, di mana posisi mereka cukup signifikan dalam membentuk citra ruang Malioboro sebagai kawasan wisata belanja. Kawasan ini telah cukup dikenal sebagai ruang yang memungkinkan bagi PKL untuk mengadu nasib. Pada tahun 1999 pemerintah daerah Kotamadya Yogyakarta menyerahkan sepenuhnya pengelolaan PKL yang di Malioboro kepada PKL itu sendiri (Pengelolaan Malioboro Diserahkan ke PKL., Harian Bernas, 4 November 1999, hal.3). Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan usahanya PKL menggunakan konsep dari PKL, oleh PKL, dan untuk PKL yang tampak dalam pembentukan organisasi PKL yang bersifat bottom up untuk mengorganisir PKL di Kawasan Malioboro. Keberadaan organisasi pedagang kaki lima sangat diperlukan di Kawasan Malioboro mengingat luasnya areal usaha dan banyaknya pedagang yang mencari penghidupan di kawasan tersebut. Selain itu, organisasi tersebut sekaligus dilibatkan untuk ikut menciptakan ketertiban dan keamanan di Kawasan Malioboro (Tamba, H dan Sijabat.S; 2006) Di Malioboro, PKL berdagang pada umumnya di depan toko yang kadang-kadang toko tersebut memiliki jenis dagangan yang sama

72


6/22/2010 6:24:37 PM


dengan dagangan PKL. Karena itu PKL yang berlokasi di depan toko memiliki interaksi dengan pemiliki toko. Interaksi yang terbangun di antara mereka merupakan interaksi antara pemberi ruang yaitu pemilik toko dan pemakai ruang yaitu PKL. Di satu sisi pemilik toko adalah pemilik lahan yang sah secara hukum, namun di sisi lain PKLmemiliki posisi yang kuat karena memperoleh izin berjualan. Berdasarkan Perda No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima (PKL), di mana dalam tataran konsep, PKL itu termasuk dalam sektor perdagangan. Karena itu dalam pembinaan PKL di Kota Yogyakarta, tekanannya pada skala usaha, manajerial, dan pemasaran. Dalam pelaksanaan Perda No. 26 Tahun 2002 di atas, seperti diungkap oleh narasumber pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian (Disperindagkoptan), pembinaan PKL dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Bidang Perdagangan dalam bentuk pelayanan pada PKL. Pelayanan ini dibagi 3, yakni regulasi, bimbingan teknis, dan kemitraan. Dalam hal regulasi, pemerintah memberi izin usaha pada PKL untuk melakukan usaha pada tempat/lokasi tertentu dan waktu tertentu. Dalam implementasinya, hal ini merupakan kewenangan pemerintah kecamatan. Mengenai bimbingan teknis, secara substansial, materi bimbingan yang diberikan kepada PKL adalah di bidang manajerial, dengan tekanan pada cara mengelola modal dan pembukuan. Karena pada umumnya masalah yang dihadapi PKL adalah modal kecil, manajemen tradisional (tidak adanya administrasi pembukuan (keluar masuknya uang tidak jelas) dari kegiatan usaha, sehingga sulit mengantisipasi perkembangan usaha; aset usaha kecil, dan produk yang dihasilkan tidak kreatif atau menarik calon pembeli/konsumen.

73


6/22/2010 6:24:37 PM

Ernany Dwi Astuty

Sementara kemitraan, tekanannya pada aksesibilitas, penyediaan informasi, sumber pembiayaan, dan bapak angkat. Dalam hal aksesibilitas, pemerintah dalam hal ini Bidang Perdagangan menyediakan tempat/lokasi usaha di tempat-tempat tertentu dengan bekerja sama pemerintah kecamatan, menyediakan tenda-tenda dengan variasi yang seragam sehingga menarik calon pembeli/konsumen. Informasi yang diberikan pada PKL terkait dengan kebutuhan mereka (antara lain jenis barang dagangan, calon pembeli, hari-hari besar, dan tata kelola usaha). Mengenai sumber pembiayaan, Bidang Perdagangan sebagai fasilitator melakukan pendekatan pada perusahaan-perusahaan milik pemerintah , seperti PT Angkasapura dan PT Peruri, agar sebagian hasil keuntungan perusahaan tersebut digunakan untuk membantu modal usaha PKL dalam bentuk CSR (di mana perusahaan sebagai bapak angkat PKL). Hal ini dilakukan mengingat PKL sulit mendapatkan pinjaman dari bank, karena terkendala oleh persyaratan bank berupa penyediaan agunan. Dalam upaya menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan kota sesuai dengan Perda No. 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan, Bidang Lingkungan Hidup membina PKL dalam hal kebersihan/ kesehatan terutama terkait dengan dagangan makanan dan tata cara berdagang yang benar dan tidak mengganggu pejalan kaki. Memang diwajibkan pada pedagang termasuk PKL untuk menyediakan tempat sampah, tetapi hasilnya tidak memadai karena tidak semua PKL melakukannya. Usaha PKL pada umumnya menimbulkan masalah, yaitu mengganggu kelancaran, kenyamanan, keindahan dan keamanan

74


6/22/2010 6:24:37 PM


pejalan kaki, di mana PKL ini sebagian besar berasal dari luar Yogyakarta dengan budayanya sendiri. Untuk menjaga kebersihan kota, maka pemerintah daerah menerapkan Perda No. 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Kebersihan kepada masyarakat secara luas termasuk PKL. Mengacu pada Perda ini, retribusi kebersihan untuk PKL dikelompokkan dalam dua kelompok yakni kelompok non makanan dan kelompok makanan. Untuk kelompok non makanan, besarnya retribusi dibagi ke dalam tiga kelompok, yakni Kelompok A sebesar Rp 7.200,- Kelompok B Rp 4.500,- dan Kelompok C Rp 3.300,- per bulan. Demikian pula untuk kelompok makanan, untuk Kelompok A Rp 9.000,-, Kelompok B Rp 7.500,- dan Kelompok C Rp 4.500,- per bulan. Melihat pentingnya peran PKL bagi Kota Yogyakarta maka pembinaannya dilakukan oleh dinas/institusi khususnya oleh Bidang Perdagangan Disprindakoptan. PKL dihimpun dalam kelompok usaha/ koperasi dengan tujuan untuk memudahkan penyaluran aspirasi dan pembinaan mereka, serta program bantuan tenda tempat usaha PKL. Selain itu dinas bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dalam upaya pengadaan modal bagi PKL. Setiap tahun, Disperindagkoptan memperoleh anggaran (APBD) yang diperuntukkan bagi pembinaan PKL terutama dalam hal modal usaha. Modal itu kemudian diserahkan ke bank dan PKL dengan persyaratan tertentu mengajukan pinjaman ke bank. Sementara pemerintah kecamatan diberi wewenang memberikan izin usaha yang lokasinya terdapat di masing-masing wilayah kecamatan. Jika pemerintah kecamatan tidak mampu menangani PKL yang ada di wilayahnya, baru Bidang Perdagangan turun tangan untuk membantunya.

75


6/22/2010 6:24:38 PM

Ernany Dwi Astuty

Selain PKL di Malioboro yang sudah mendapat izin usaha, di beberapa lokasi, seperti di Alun-alun Selatan, Asam Gede, dan jalan Mangkubumi juga banyak PKL dengan beragam jenis dagangan. Suatu hal yang menarik dalam usaha penataan kota dan pembinaan PKL di Yogyakarta, adalah merelokasi PKL ke pasar Pekuncen yang dilakukan pada tahun 2007. Usaha relokasi ini ternyata tidak menimbulkan gejolak di kalangan PKL. Hal ini memungkinkan, karena sebelumnya telah dilakukan pendekatan kepada PKL selama kurang lebih 4 bulan. Selain itu pada waktu merelokasi mereka yang jumlahnya 800 PKL, pemerintah kota menyediakan jaminan hidup, yaitu Rp.40.000,- per PKL/hari selama 2 minggu dan Rp.20.000,- per PKL/hari selama satu bulan. Hal ini dilakukan mengingat dalam jangka waktu tersebut diasumsikan PKL belum memperoleh uang untuk membiayai hidup beserta keluarganya dari usaha dagangannya di tempat yang baru. Untuk mengetahui pendapat PKL mengenai lembaga apa saja lembaga apa saja yang dibutuhkan terutama yang berkaitan dengan kegiatan produksi, maka dari responden PKL di Bandung dan Yogyakarta memberikan hasil yang beragam. Ada beberapa organisasi masyarakat dan lembaga formal yang menurut responden dibutuhkan pedagang kaki lima agar usaha mereka lebih maju atau berhasil. Dari dua daerah penelitian terdapat perbedaan yang cukup mencolok akan kebutuhan organisasi yang menurut responden sangat dibutuhkan PKL. Di Bandung, organisasi yang dibutuhkan responden sebagian besar adalah Pemda dan Dinas Perindustrian masing- masing sebanyak 38,0% dan 30,0%; sedangkan di Yogyakarta organisasi yang sangat dibutuhkan PKL mayoritas adalah pengusaha atau pengrajin sebanyak 58% dan urutan selanjutnya adalah Dinas Koperasi/UKM sebanyak 14%. Agar lebih jelasnya akan macam organisasi yang dibutuhkan respoden dapat dilihat pada tabel 4.1.

76


6/22/2010 6:24:38 PM


Tabel 4.1 Persentase Responden Menurut Organisasi Yang Dibutuhkan Untuk Keberhasilan Usaha di Bidang Produksi di Bandung dan Yogyakarta, Tahun 2009

No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Keterangan Dinas Perindustrian Dinas Koperasi/UKM Pengusaha/Pengrajin Asosiasi PKL Pemda Tidak Menjawab Jumlah

Bandung 30,0 16,0 2,0 8,0 38,0 6,0 100,0 (50)

Yogyakarta 14,0 58,0 4,0 2,0 22,0 100,0 (50)

Keterangan : Data Primer P2ELIPI, 2009

Ada beberapa alasan mengapa PKL membutuhkan organisasi tersebut. Bila dilihat jawaban responden ada alasan kuat yang menjadi dasar mereka memilih organisasi yang dimaksud. Di Bandung yang menjadi dasar mereka memilih organisasi di atas agar usahanya berhasil adalah bantuan permodalan, dan jawaban tersebut dikatakan oleh sebagian besar responden (72,0%), sedangkan hanya sebagian kecil responden yang kebutuhannya adalah inovasi/kreatifitas. Adapun PKL yang berada di Yogyakarta mayoritas beralasan adalah karena kebutuhan inovasi atau kreatifitas yaitu sebanyak 66,0%, alasan lainnya adalah bantuan permodalan hanya sebanyak 12,0% (lihat Tabel 4.2) Perbedaan alasan responden di dua kota tersebut cukup menarik untuk dicermati. Kalau diamati lebih lanjut, sebagian besar PKL di Bandung adalah usaha makanan yang tidak perlu banyak kreatifitas agar barang yang ditawarkan laku terjual. Sebaliknya, di Yogyakarta sebagian besar produk yang ditawarkan PKL adalah barang-barang kerajinan, seperti asesoris yang terbuat dari kayu (gelang yang dibatik), lukisan, baju

77


6/22/2010 6:24:38 PM

Ernany Dwi Astuty

batik, kaos, sandal, dan ada bermacam souvenir untuk wisatawan yang membutuhkan kreativitas/inovasi yang selalu dinamis agar ada daya tarik konsumen untuk membeli barang yang ditawarkan. Dengan demikian konsumen yang merupakan wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang sering datang di Yogyakarta tidak berhenti membeli souvenir karena selalu ada kreatifitas baru yang ditawarkan oleh PKL. Tabel 4.2 Persentase Responden Menurut Macam Materi Yang Dibutuhkan Untuk Keberhasilan Usaha di Bidang Produksi di Bandung dan Yogyakarta, Tahun 2009

No 1. 2. 3.

Keterangan Inovasi/kreativitas Permodalan Tidak Menjawab Jumlah Keterangan : Data Primeri P2ELIPI, 2009

Bandung 16,0 72,0 10,0 100,0 (50)

Yogyakarta 66,0 12,0 22,0 100,0 (50)

Untuk organisasi yang berkaitan dengan pemasaran yang dibutuhkan PKL di dua daerah penelitian ada perbedaan. Di Bandung yang dibutuhkan responden terutama adalah keterlibatan PEMDA agar peduli dengan keberadaan PKL yaitu sebanyak 78,0%, sedangkan di Yogyakarta responden mayoritas (66,0%) adalah adanya asosiasi PKL seperti tampak pada tabel 4.3.

78


6/22/2010 6:24:38 PM


Tabel 4.3 Persentase Responden Menurut Organisasi Yang Dibutuhkan Untuk Keberhasilan Usaha di Bidang Pemasaran di Bandung dan Yogyakarta, Tahun 2009

No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Keterangan Dinas Koperasi/UKM Koperasi bukan Pemerintah Pengusaha/Pengrajin Asosiasi PKL Pemda Tidak Menjawab Jumlah

Bandung

Yogyakarta

6,0 4,0

6,0 8,0

6,0 78,0 6,0 100,0 (50)

14,0 66,0 2,0 4,0 100,0 (50)

Keterangan: Data Primer P2ELIPI, 2009

Untuk melihat kebutuhan yang mendukung keberhasilan mereka di bidang pemasaran di dua daerah penelitian mempunyai kesamaan. Hal ini tercermin dari jawaban responden yang mayoritas mengatakan adalah penyediaan tempat usaha yang menjadi pilihan masing-masing di Bandung 76% dan di Yogyakarta sebanyak 72% (lihat Tabel 4.4). Penyedian tempat usaha sangat membantu PKL untuk keberhasilan usaha mereka agar tetap berlanjut. Dengan kepastian tempat berusaha yang diijinkan pemerintah setempat, mereka merasa aman tanpa dikerjar-kejar satuan petugas pamong pamong praja (Satpol PP). Di samping itu, apabila tempat mereka tidak tetap, akan kehilangan pelanggan yang biasanya datang ke tempat mereka yang telah dikenal konsumen. Namun demikian, keberadaan PKL di Yogyakarta lebih tertata karena telah dikelola pemerintah melalui perda-perda yang telah dikeluarkan untuk keberadaan pedagang kaki lima. Sementara Perda-Perda yang telah dikeluarkan Pemerintah Kota Bandung banyak

79


6/22/2010 6:24:38 PM

Ernany Dwi Astuty

yang belum ada kepeduliannya dengan keberadaan pedagang kaki lima. Pemerintah beranggapan pedagang kaki lima mengotori tata kota sehingga wajah kota menjadi kumuh dan perlu ditertibkan sepanjang tahun. Tabel 4.4 Persentase Responden Menurut Macam Materi Yang Dibutuhkan Untuk Keberhasilan Usaha di Bidang Pemasaran di Bandung dan Yogyakarta, Tahun 2009

No 1. 2. 3. 4.

Keterangan Penyedian Tempat Permodalan Keamanan Tidak menjawab Jumlah

Bandung 76,0 6,0 8,0 10,0 100,0 (50)

Yogyakarta 72,0 12,0 8,0 8,0 100,0 (50)

Keterangan : Data Primer P2ELIPI, 2009

Kalau diamati apa saja yang diperoleh mereka dari organisasi baik swasta maupun pemerintah selama menjadi berdagang kaki lima dapat terlihat dari jawaban responden dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada mereka. Menurut mereka di dua daerah penelitian selama mereka bekerja sebagai PKL sebagian besar responden tidak pernah memperoleh penyuluhan dari organisasi atau lembaga manapun. Hal ini terlihat dari jawaban responden yang sebagian besar tidak memperoleh penyuluhan yang masing-masing sebesar 94,4% di Bandung dan 74,0% di Yogyakarta. Sementara itu yang pernah memperoleh penyuluhan di Bandung relative sedikit yaitu 6,0% sedangkan di Yogyakarta lebih signifikan karena lebih dari seperempat respon yang mengatakan pernah memperoleh penyuluhan. Adapun organisasi yang memberi penyuluhan PKL di Bandung adalah pengusaha dalam negeri, koperasi yang bukan dibentuk pemerintah dan peguruan tinggi setempat.

80


6/22/2010 6:24:38 PM


Di Yogyakarta organisasi yang memberi penyuluhan urutan pertama adalah dinas perindustrian, diikuti dinas koperasi/UKM, dinas koperasi non pemerintah. Selanjutnya adalah Peguruan tinggi, perusahaan luar negeri yang berasal dari Malaysia dan perusahaan Franchise yang masing-masing sebanyak 2,0%. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 4.5. Tabel 4.5 Persentase Responden Menurut Lembaga Pemberi Penyuluhan di Bandung dan Yogyakarta, Tahun 2009

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 7.

Keterangan Dinas Perindustria (Pemda) Dinas Koperasi/UKM Koperasi (bukan pemerintah) Peguruan Tinggi Perusahaan Malaysia Pengusaha dalam negeri Franchise Tidak Menjawab Jumlah

Bandung 2,0 2,0 4,0 92,0 100,0 (50)

Yogyakarta 10,0 (5) 6,0 (3) 4,0 (2) 2,0 (1) 2,0 (1) 2,0 (1) 74,0 100,0 (50)

Keterangan: Data Primer P2ELIPI, 2009

Di Bandung, relatife kecilnya akses PKL dalam meminjam modal kepada organisasi pemerintah maupun swasta dikarenakan bank pemerintah maupun organisasi swasta yang lain tidak serta merta percaya PKL apabila tidak mempunyai jaminan seperti BPKB kendaraan bermotor, setifikat tanah. Bahkan kalaupun PKL punya jaminan mereka tidak mengetahui tata cara peminjaman ke Bank. Namun demikian ada kasus yang menarik dikota Bandung PKL di Kecamatan Lengkong khususnya di jalan Burangrang yang merupakan percontohan penataan PKL yang dikhususkan berdagang kuliner,

81


6/22/2010 6:24:38 PM

Ernany Dwi Astuty

dimana pihak kecamatan melakukan penataan PKL agar teratur, tidak mengganggu ketertipan umum serta keindahan tata ruang kota. Atas kesepakatan pemerintah kecamatan dengan para PKL ada persetujuan untuk membenahi lokasi usaha yang ditempati, seperti tenda tempat usaha dibuat seragam dan mudah dibongkar pasang yang dinamakan sistem tempat usaha secara “buka tutup”. Disamping itu PKL juga diharuskan memelihara lingkungan usaha seperti sampah tidak boleh dibuang di saluran air atau harus dibuang ditempat sampah yang harus disediakan PKL. Begitu pula saluran air pembuangan harus dibenahi agar tidak tersumbat yang menyebabkan bau tidak sedap sehingga konsumen nyaman saat menikmati santapan yang disajikan. Begitu juga taman atau tanaman yang ada dijaga agar tanaman tetap terpelihara. Pembenahan tersebut membutuhkan dana dimana PKL setuju membenahi sendiri. Untuk kebutuhan dana tersebut maka pemerintah kecamatan memfasilitasi pedagang memperoleh pinjaman modal dari Bank Mandiri. Namun demikian pemberian pinjaman tidak hanya terserap untuk pembenahan tempat usaha, tetapi juga sebagai tambahan modal usaha pedagang. Untuk menyakinkan pihak Bank agar memberi pinjaman ke PKL maka pihak kecamatan yang menfasilitasinya dan selanjutnya pemberian pinjaman akhirnya terrealisasi di tahun 2007. Bank Mandiri akhirnya mengucurkan dana kepada PKL tanpa agunan kepada 56 orang pedagang terutama di lokasi percontohan yang dibina pemerintah kecamatan, besarnya dana pinjaman antara Rp.8 juta sampai 20 juta dengan bunga 1,4% perbulannya. Demikian juga di Yogyakarta, organisasi pemberi pinjaman modal usaha dari pemerintah sangat terbatas, diantaranya responden yang telah memanfaatkan Dinas Koperasi/UKM dan bank Pemerintah masing-masing 8,0% dan 6,0%. Sedangkan di Bandung responden PKL yang sudah mengakses per Bankan dalam meminjam modal hanya sebanyak 5,5%

82


6/22/2010 6:24:38 PM


4.3 Peranan Swasta atau Pemodal Keberhasilan PKL dalam meningkatkan kehidupan ataupun tetap eksisnya dalam melakukan usaha membutuhkan lembaga yang mendukung baik dalam hal kebutuhan barang yang akan dipasarkan, modal usaha serta lokasi tempat usaha, dan lain-lain . Dalam memajukan usaha PKL menjadi berdaya ada beberapa organisasi baik itu organisasi formal maupun informal yang membantu PKL dalam memperkuat permodalannya baik berupa uang maupun barang serta ketersediaan tempat usaha. Organisasi atau lembaga yang berasal dari pemerintah atau dinas terkait seperti koperasi, perindustrian, perdagangan dan perbankan, dan non pemerintah seperti asosiasi, paguyupan, bank swasta, koperasi swasta,dll. Modal usaha baik berupa uang maupun barang meru-pakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan usaha pedagang kaki lima. Karena dengan tidak adanya dukungan modal, sebagian besar PKL tidak bisa melanjutkan usahanya, sebab modal mereka sangat terbatas bahkan sering modal usahanya habis termakan untuk kebutuhan makan sehari-hari. Sumber pembiayaan di bidang perdagangan, sebagai fasilitator melakukan pendekatan pada perusahaan-perusahaan, seperti PT. Angkasapura dan PT. Peruri, agar sebagian hasil keuntungan perusahaan tersebut digunakan untuk membantu modal usaha PKL dalam bentuk CSR (di mana perusahaan sebagai bapak angkat PKL). Dari perusahaanperusahaan ini PKL mendapatkan pinjaman modal, mengingat PKL sulit mendapatkan pinjaman dari bank, karena terkendala oleh persyaratan bank berupa penyediaan agunan.

83


6/22/2010 6:24:38 PM

Ernany Dwi Astuty

Di dua daerah penelitian organisasi yang memberi pinjaman modal sangatlah bervariasi. Di Bandung, organisasi pemerintah maupun swasta pemberi pinjaman modal usaha terhadap PKL hanya relative sedikit, antara lain agen/distributor, asosiasi PKL, Bank pemerintah serta koperasi bukan pemerintah. Sedangkan mayoritas pemberi pinjaman modal usaha kepada PKL adalah pemilik modal perorangan (52,0%) dan keluarga sebanyak 22,0%. Kecilnya akses PKL dalam meminjam modal kepada organisasi pemerintah maupun swasta dikarenakan bank pemerintah maupun organisasi swasta yang lain tidak serta merta percaya PKL apabila tidak mempunyai jaminan seperti BPKB kendaraan bermotor, setifikat tanah. Bahkan kalaupun PKL punya jaminan mereka tidak mengetahui tata cara peminjaman ke Bank. Demikian juga di Yogyakarta, organisasi pemberi pinjaman modal usaha oleh pihak swasta (organisasi formal bukan pemerintah) dan asosiasi PKL sebagai pemberi pinjaman modal usaha cukup signifikan yaitu masing-masing sebesar 22,0%. Sementara itu, mayoritas responden menyatakan bahwa pemberi pinjaman modal usaha adalah masih ada hubungan keluarga sebesar 34,0%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.6.

84


6/22/2010 6:24:38 PM


Tabel 4.6 Persentase Responden Menurut Organisasi Pemberi Pinjaman Modal Usaha di Bandung dan Yogyakarta, Tahun 2009

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Keterangan Dinas Koperasi/UKM Koperasi bukan Pemerintah Bank Pemerintah Bank bukan Pemerintah Agen/distributor Asosiasi PKL Pemilik modal Perorangan Keluarga Tidak Menjawab Jumlah

Bandung 2,0 5,0 14,0 6,0 52,0 22,0 2,0 100,0 (50)

Yogyakarta 8,0 12,0 6,0 2,0 6,0 22,0 8,0 34,0 2,0 100,0 (50)

Keterangan : Data Primer, 2009

4.4 Peranan Asosiasi Organisasi PKL Asosiasi PKL merupakan suatu organisasi yang dibutuhan bagi pedagang kaki lima yang keberadaannya dibentuk oleh sekelompok PKL. Di Yogyakarta awal munculnya asosiasi PKL di Malioboro, hanya terdapat 2 macam asosiasi yaitu Pemalni. Asosiasi ini terdiri dari para PKL yang tempat usahanya berada disisi hadapan took-toko di sepanjang jalan Malioboro. Jika mengacu pada Surat Keputusan Walikota tahun 1986 wilayah PKL yang membelakangi toko-toko tidak diperbolehkan. Sementara itu, perbandingan antara luas areal dagang dan jumlah pedagang yang tidak terbatas menimbulkan konflik antara PKL yang saling berhadapan disepanjang Jln.Malioboro. Seringnnya benturan yang terjadi antara 2 kelompok PKL yang saling berhadapn tersebut, maka pemerintah kota

85


6/22/2010 6:24:39 PM

Ernany Dwi Astuty

melakukan operasi 2–3 kali setiap hari, terutama pada jam-jam padat pembeli. Kondisi ini tentu membuat PKL yang membelakangi tokotoko merasa terancam, terutama mereka yang sebagian besar hanya sebagai penjual jasa seperti, pelukis kartu-kartu lebaran, natal ataupun foto. Kondisi ini membuat mereka tertekan sehingga menimbulkan solidaritas sosial mereka terbentuk. Pada tahun 1989-1990 keresahan mulai dialami oleh sebagian besar PKL sehingga mereka mencoba mengorganisir diri dalam suatu paguyuban. Pada akhirnya paguyuban tersebut dikukuhkan dalam suatu badan hukum yang mempunyai kekuatan legal yaitu koperasi pada tahun 1992. Yang menjadi anggotanya adalah: lesehan, produk souvenir/kerajinan, jasa. Dengan adanya koperasi, dan bantuan waka poltabes saat ini maka kemudian terjadilah MOU antara PKL dan pemilik toko yang terasnya dipakai PKL untuk berjualan. Meskipun demikian, sampai saat ini masih ada juga beberapa toko yang tidak mau areal teras-nya dipakai untuk berjualan oleh PKL. Jumlah PKL yang tergabung menjadi anggota koperasi PKL sampai saat ini sebanyak 370 PKL. Adapun kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh koperasi antara lain: ada dana yang bias dipinjam, jaminan agar existensi berjualan, akses terhadap informasi (misalnya untuk pameran, training, dll) dan ada yang mengayomi sehingga ada rasa aman dalam berjualan. Namun demikian, bila dilihat akan keberadaan Asosiasi PKL di dua daerah penelitian ada perbedaan yang mencolok. Menurut responden di Kota Bandung, PKL yang mengetahui keberadaan asosiasi PKL hanya sebanyak 8,0 % responden. Sedangkan di Yogyakarta responden yang

86


6/22/2010 6:24:39 PM


mengetahui kebera-daan asosiasi PKL sebanyak 82,0%. Di Bandung yang mengetahui keberadaan asosiasi PKL maka PKL tersebut memang secara otomatis sudah menjadi anggota asosiasi PKL. Sementara itu, di Yogyakarta responden yang menjawab keberadaan asosiasi PKL tidak serta merta telah menjadi anggota asosiasi PKL. Hal ini disebabkan dari 82,0% responden PKL yang mengetahui asosiasi PKL ternyata hanya 68,0% responden PKL yang telah menjadi anggota (lihat table 4.7 dan 4.8) Dalam pemberdayaan PKL, pemerintah daerah Kota-madya Yogyakarta menyerahkan sepenuhnya pengelolaan PKL yang di Malioboro kepada PKL itu sendiri. Disini pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada PKL yang selanjutnya PKL di Kawasan Malioboro membentuk suatu organisasi PKL yang bersifat bottom up. Keberadaan organisasi pedagang kaki lima sangat diperlukan di Kawasan Malioboro mengingat luasnya areal usaha dan banyaknya pedagang yang mencari penghidupan di kawasan tersebut. Selain itu, organisasi tersebut sekaligus dilibatkan untuk ikut menciptakan ketertiban dan keamanan di Kawasan Malioboro. Tabel 4.7 Persentase Pengetahuan Responden Tentang Keberadaan Asosiasi PKL di Bandung dan Yogyakarta, Tahun 2009

No

Keterangan

Bandung

Yogyakarta

1. 2.

Ya Tidak Jumlah

8,0 92,0 100,0 (50)

82,0 (41) 18,0 (9) 100.0(50)


87


6/22/2010 6:24:39 PM

Ernany Dwi Astuty

Tabel 4.8 Persentase Responden Menurut Keikutsertaan Pada Asosiasi PKL Di Bandung dan Yogyakarta, Tahun 2009

No 1. 2. 3.

Keterangan Ya Tidak Tidak menjawab Jumlah

Bandung 8,0 92,0 100,0 (34)

Yogyakarta 68,0 (34) 18,0 (9) 14,0 (7) 100.0(50)

Keterangan: Data Primer, 2009

Adapun peran asosiasi PKL menurut responden di Bandung adalah memberi pengarahan dalam hal berwirausaha dan memberikan pinjaman uang untuk modal pedagang kaki lima (PKL) masingmasing 4,0%. Di Yogyakarta jawaban responden cukup bervariasi, di mana sebanyak 26,0 % masuk menjadi anggota asosiasi bertujuan mendapatkan pinjaman modal, 24,0% menyatakan bahwa asosiasi bisa menjadi penghubung dengan dinas terkait dan 22,0% karena asosiasi bisa memberi pengarahan seperti tampak pada tabel 4.9. Tabel 4.9 Persentase Responden Menurut Peran Asosiasi Terhadap PKL di Bandung dan Yogyakarta, Tahun 2009

No 1. 2.

Keterangan Memberikan pengarahan Sebagai penghubung dengan Dinas Terkait 3. Memberikan pinjaman 4. Tidak Menjawab Jumlah Keterangan: Data Primer, 2009

Bandung 4,0 -

Yogyakarta 22,0 24,0

4,0 92,0 100,0 (50)

26,0 28,0 100,0 (50)

88


6/22/2010 6:24:39 PM


4.5 Hubungan Mitra Kerja Dengan Pedagang Kaki Lima Dalam sub bab ini akan dilihat seberapa pentingnya organisasi pemerintah maupun swasta dibutuhkan PKL di dua daerah penelitian. Dari dua daerah yang diteliti tampak ada perbedaan organisasi yang dianggap penting bagi PKL. Kalau di Bandung organisasi yang dianggap penting oleh mayoritas responden adalah PEMDA mencapai 90,0%, sedangkan Dinas Koperasi, agen/distributor dan asosiasi PKL juga penting meskipun hanya seperempat jumlah responden saja. Sedangkan pemilik modal perorangan atau biasanya disebut pelepas uang dinyatakan responden merupakan mitra penting karena dari merekalah pinjaman paling mudah didapat tanpa membutuhkan prasyaratan yang banyak, bahkan ada pemberi pinjaman tanpa agunan yang penting disini cukup kepercayaan antara kedua belah pihaksaja. PEMDA merupakan organisasi pemerintah yang merupakan mitra kerja bagi PKL dianggap penting karena PEMDA-lah yang menjadi penentu bagi ketenangan berusaha PKL, seperti boleh tidaknya lokasi usaha yang ditempati PKL sehingga tidak terkena razia atau dikejar-kerjar satuan polisi pamong praja karena dianggap menggangu ketertipan umum, merusak lingkungan, atau keindahan kota karena umumnya mereka memanfaatkan trotoar atau badan jalan. Sementara di daerah Yogyakarta, organisasi yang merupakan mitra kerja PKL yang penting adalah asosiasi PKL dan agen distributor, masing-masing sebesar 70,0% dan 56,0%. Asosiasi PKL bagi responden merupakan mitra kerja yang penting dikarenakan pihak asosiasi yang menjembatani kepen-tingan PKL dengan organisasi pemerintah maupun swasta. Sedangkan distributor/agen dianggap mitra penting bagi PKL karena dari merekalah barang dagangan diperoleh untuk dijual ke konsumen, seperti souvenir (asesoris), lukisan, kaos, pakaian batik, oleh-oleh berupa makanan dan lain-lain.

89


6/22/2010 6:24:39 PM

Ernany Dwi Astuty

Tabel 4.10

Persentase Responden Menurut Hubungan PKL dengan Mitra Kerja di Bandung dan Yogyakarta, Tahun 2009

No 1.

Keterangan PEMDA

P 90,0

Bandung TP TM 10,0 -

2

Dinas Koperasi

34,0

60,0

-

3.

Bank Pemerintah

8,0

90,0

4.

Agen/distributor

30,0

5.

Asosiasi PKL

6.

Yogyakarta TP TM 2,0 84,0

JH 100,0 (50) 100,0 (50)

P 14,0

JH 100,0 (50) 100,0 (50)

6,0

-

94,0

2,0

100,0 (50)

4,0

6,0

90,0

100,0 (50)

70,0

-

100,0 (50)

56,0

2,0

42,0

100,0 (50)

36,0

64,0

-

100,0 (50)

70,0

2,0

28,0

100,0 (50)

Industri/Pengrajin

8,0

90,0

2,0

100,0 (50)

10,0

2,0

88,0

100,0 (50)

7.

Pemilik modal Perorangan

56,0

42,0

2,0

100,0 (50)

4,0

2,0

94,0

100,0 (50)

8.

Koperasi (bukan pemerintah)

4,0

92,0

4,0

100,0 (50)

10,0

4,0

86,0

100,0 (50)


4.6 Penutup Pengelolaan PKL oleh Pemerintah Kota Yogyakarta lebih baik dibanding dengan Pemerintah Kota Bandung. Hal ini disebabkan Pemerintah Kota Yogyakarta beranggapan PKL di Kota Yogyakarta sebagai aset pemerintah karena memberikan citra dalam wisata belanja, juga sebagai sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mengelola kebersihan kota. Bahkan keberadaan PKL di Kota Yogyakarta telah diatur dalam Perda No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Selain itu, Pemerintah daerah Kotamadya Yogyakarta telah menyerahkan sepenuhnya pengelolaan PKL yang di Malioboro kepada PKL Disini PKL diijinkan membentuk organisasi PKL yang bersifat

90


6/22/2010 6:24:39 PM


bottom up yang berbentuk paguyupan dan berlanjut menjadi badan yang berbadan hukum yaitu koperasi. Keberadaan organisasi pedagang kaki lima sangat diperlukan di Kawasan Malioboro mengingat luasnya areal usaha dan banyaknya pedagang yang mencari penghidupan di kawasan tersebut. Organisasi tersebut sekaligus dilibatkan untuk ikut menciptakan ketertiban dan keamanan di Kawasan Malioboro. Sementara itu, Pemerintah Kota Bandung belum sepenuhnya menangani PKL seperti di Kota Yogyakarta, yang ada bahwa dalam Perda Kota Bandung No.11 Tahun 2005 : bahwa PKL telah melanggar tentang Penyelenggaraan K3, sehingga perlu ditertipkan oleh Satpol PP.

91


6/22/2010 6:24:39 PM

Ernany Dwi Astuty

DAFTAR PUSTAKA Acs, Zoltan J., Sameeksha Desai, dan Jolanda Hessels. 2008. “Entrepreneurship, Economic Development and Institutions”. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan LP3E Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran, 2007. Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah: Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung Berbasis Perdagangan dan Jasa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung dan laboratorium Penelititan, Pengabdian Pada Masyarakat Dan Pengkajian Ekonomi (LP3E) Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, 2007. Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah: “Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kota bandung Berbasis Perdagangan dan Jasa”. Bandung. Firdausi, Carunia Mulya, dkk. 1995. Pengembangan Suktor Informal Pedagang Kaki Lima di Perkotaan. Jakarta. Dewan Riset Nasional dan Bappenas dengan Pusat Penelitian Ekonomi dan Pembangunan-LIPI. Heraty, Toeti, dkk. 2003. “Menata Kembali Hak Warga Negara: Belajar dari Kasus Penggusuran di DKI Jakarta”. http://www.indonesiahouse.org Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Padjadjaran, 2007. Model Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang kaki Lima Di Kota Bandung. Bandung.

92


6/22/2010 6:24:39 PM


Parsons, W. 2008. Public Policy. “ Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan” Terjemahan oleh Tri Wibowo B.S. Kencana. Ed. 1 Cet 3. Jakarta. Ramli, Rusli. 1992. Sektor Informal Perkotaan Pedagang Kakillima di Indonesia. Jakarta: Ind-Hill-Co. Safaria, Anne Friday, Dadi Suhanda dan Selly Riawanti, 2003. Hubungan Perburuhan di Sektor Informal Permasalahan dan Prospek. Bandung: Yayasan Akatiga. Sutrisno, Joko. 2003. Pengembangan Pendidikan Berwawasan Kewirausahaan Sejak Dini. http://tumoutou.net/702_07134/ joko_sutrisno.pdf Tamba, H dan Sijabat, S. 2006. Pedagang Kaki Lima :Entrepreneur Yang Terabaikan. Infokop Nomor 29 Tahun XXII, 2006 Widodo, Tri. 2005. “Peran Sektor Informal terhadap Perekonomian Daerah: Teori dan Aplikasi”. http://www.psekp-ugm.ac.id

93


6/22/2010 6:24:39 PM

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kewirausahaan PKL

BAB 5 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEWIRAUSAHAAN PKL Yani Mulyaningsih

5.1 Pendahuluan PKL merupakan fenomena yang ada di negara kita, di mana eksistensinya perlu kita akui sebagai hal yang secara positif maupun negatif. Secara positif, PKL sebagai ujung tombak bagi mereka yang tidak terserap di sektor formal, terutama jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, angka pengangguran sangat tinggi, sehingga sangat wajar jika PKL sebagai katup pengaman perekonomian. Di samping bermakna positif juga bermakna negatif, PKL dianggap masalah besar dalam menganggu kebersihan, ketertiban dan keindahan kota, sehingga mereka dikejarkejar dan ditertibkan dengan cara-cara di luar batas kemanusiaan. Terlepas dari polemik yang ada, PKL adalah orang yang mencoba berkreasi, berwirausaha untuk mempertahankan kehidupannya, jika tidak mereka akan mati. Kondisi inilah yang seharusnya mendapat perhatian semua pihak, dengan melakukan pembinaan sehingga PKL tersebut dapat berkembang tanpa harus membuat masalah bagi pemerintah kota. Salah-satu bentuk pembinaan yang bisa dilakukan adalah dengan mengembangkan jiwa kewirausahaan dari PKL. Sebenarnya, dalam diri PKL sudah tumbuh dan memiliki karakteristik pribadi wirausaha, antara lain mampu mencari dan menangkap peluang usaha, memiliki keuletan, percaya diri, dan kreatif serta inovatif (Alma, 2007).

95


6/22/2010 6:24:39 PM

Yani Mulyaningsih

Karakteristik kewirausahaan yang dimiliki PKL tersebut perlu terus menerus digali dan dikembangkan sehingga lebih terarah lagi aktivitas mereka tersebut. Untuk itu perlu diidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kewirausahaan mereka. Kajian mengenai kewirausahaan PKL yang merupakan modal dalam pengembangan usaha, di samping faktor lainnya, diharapkan akan memberikan informasi pada kita bagaimana pengaruh kewirausahan itu terhadap keberhasilan PKL mengelola usahanya. Selain itu faktorfaktor pendidikan, pengalaman berusaha, umur, gender, dan pelatihan juga akan berpengaruh pada keberhasilan usaha seseorang. Karena itu pembahasan dalam bagian ini, dimulai dengan tinjauan teoritis kewirausahaan, indikator kewirausahaan PKL, dan pengaruh faktorfaktor, pendidikan, pengalaman usaha, umur responden, gender dan pelatihan terhadap keberhasilan usaha PKL.

5.2 Kewirausahaan: Tinjauan Teoritis Banyak teori yang mengemukakan tentang pentingnya kewirausahaan, Schumpeter (dalam Haruman, et.al. 2008) misalnya, menempatkan kewirausahaan sebagai faktor produksi utama (kunci) dan bukan sebagai pelengkap yang diperlukan sebagai variabel eksternal. Inti dari teori ekonomi tentang kewirausahaan menyatakan bahwa kewirausahaan timbul dan berkembang, jika terdapat peluang ekonomi. Oleh karena itu dikatakan bahwa wirausaha adalah orang yang selalu mencari, menanggapi perubahan dan memanfaatkannya menjadi peluang, mengambil resiko moderat (Cantillon, Mc Clelland), mencipta-kan cara baru (Schumpeter), pembuat keputusan (Casson) dan pembangun organisasi (Leibenstein).

96


6/22/2010 6:24:39 PM


Perkembangan selanjutnya terkait dengan kewirausahaan (Alma:2007), di mana beberapa puluh tahun yang lalu ada pendapat yang menyatakan bahwa kewirausahaan tidak dapat diajarkan. Akan tetapi sekarang ini entrepreneurship (kewira-usahaan) merupakan mata pelajaran yang dapat diajarkan di sekolah-sekolah dan telah tumbuh dengan sangat pesat. Transformasi pengetahuan kewirausahaan telah berkembang pada akhir-akhir ini. Berdasarkan penjelasan tersebut, kewira-usahaan dapat diajarkan. Artinya, salah satu faktor yang mempengaruhi kadar kewirausahaan sesorang adalah pendidikan formal. Selain pendidikan formal, diungkapkan juga bahwa pengalaman bisnis kecil-kecilan yang dimiliki oleh sesorang dapat menjadi potensi utama untuk menjadi wirausaha yang berhasil. Oleh sebab itu dikatakan entrepreuneur are not born-they develop (Hisrich-Peters, 1995 dalam Alma, 2009). Faktor lainnya yang mempengaruhi kadar kewirausahaan seseorang menurut (Alma, 2007) adalah: 1.

Lingkungan keluarga semasa kecil.

Lingkungan dalam bentuk “role models” juga berpengaruh terhadap kadar berwirausaha. Role models ini biasanya melihat kepada orang tua, saudara, keluarga yang lain (kakek, paman, bibi, anak), temanteman, pasangan, atau pengusaha yang sukses yang diidolakannya. Dorongan teman cukup berpengaruh terhadap semangat membuka suatu usaha, karena kita dapat berdiskusi lebih bebas, dibandingkan dengan orang lain. Teman biasa, memberi dorongan, pengertian, bahkan bantuan, dan tidak perlu takut terhadap kritikan. Lingkungan profesional juga dapat diminta bantuan, seperti biro konsultan bisnis, pemasaran, promosi dan sebagainya, asosiasi berbagai badan asosiasi bisnis, mentor, instruktur, dosen, dan guru bisnis. Terhadap pekerjaan

97


6/22/2010 6:24:40 PM

Yani Mulyaningsih

orang tua, seringkali terlihat bahwa ada pengaruh dari orang tua yang bekerja sendiri, dan memiliki usaha sendiri cenderung anaknya jadi pengusaha juga. Keadaan ini seringkali memberi inspirasi pada anak sejak kecil untuk melakukan sesuatu yang positif. 2.

Pendidikan

Banyak orang menyatakan bahwa tingkat pendidikan para wirausaha, agak rendah dibandingkan dengan rata-rata populasi masyarakat. Namun ini tidak begitu signifikan, karena tingkat pendidikan juga penting bagi wirausaha, terutama dalam menjaga kontinuitas usahanya dan mengatasi segala masalah yang dihadapai diperlukan tingkat pendidikan yang memadai. Pada saat memulai usaha, tingkat pendidikan tidak memegang peranan penting, malahan banyak di antara pengusaha adalah orang-orang drop out, seperti Andrew Carnegie, William Durant, dan Henry Ford. Menurut Hisrich hampir 70% dari wanita pengusaha pernah mengenyam pendidikan diploma atau S1, kebanyakan dalam bahasa Inggris, psikologi, bidang pendidikan, dan sosiologi, ada pula yang berasal dari disiplin engineer, science dan matematik. Kemudian melengkapi pengetahuan mereka dalam bidang finance, perencanaan strategis, marketing, manajemen, komunikasi, menulis dan berbicara yang lancar. 3.

Nilai-nilai (values) personal.

Dari segi personal/individu, nilai-nilai (values) agak sulit membedakan keberhasilan seorang pengusaha dengan pengusaha yang gagal. Namun menurut Histich ada nilai-nilai yang bersifat umum yang dapat diamati sebagai karakteristik keberhasilan dalam

98


6/22/2010 6:24:40 PM


berwirausaha, yaitu: (a) keinginan menghasilkan superior produk; (b) layananan berkualitas terhadap konsumen; (c) fleksibel, serta kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar; (d). kemampuan dalam manajemen, (high caliber management); dan (e) memiliki sopan santun dan etik dalam berbisnis. 4.

Usia

Satu hal yang perlu diingat ialah entrepreneurial expeience is one of the best predictors of success. Oleh sebab itu kebanyakan wirausahawan berumur antara 22 sampai 55 tahun. Memulai usaha di luar usia ini tidak ada masalah, namun yang bersangkutan kurang dalam pengalaman, atau terlambat dalam melangkah. 5.

Riwayat Pekerjaan.

Untuk memulai suatu usaha adakalanya seseorang melakukan trigger, yang bersumber dari pekerjaan sebelumnya. Mungkin saja seseorang tidak puas dengan pekerjaan yang sekarang. Ini tidak ada peluang untuk maju, tidak ada kemungkinan naik pangkat, atau konflik di tempat kerja. Ini semua dapat memicu seseorang memulai rintisan usaha baru. Atau sebagai akibat rasionalitas, perampingan perusahaan, karena PHK, dan ada pesangon yang dapat dijadikan modal. Banyak pula wirausahawan yang bekerja sekian tahun, sudah memiliki keahlian dan pengetahuan seluk-beluk usaha yang ia tekuni, dan selama ini bakatnya terpendam kurang tersalurkan, maka ia memutuskan minta berhenti dan membuka usaha sendiri. Kebanyakan mereka yang memiliki motif intrinsik begini lebih berhasil dalam merintis dan mengembangkan usaha.

99


6/22/2010 6:24:40 PM

Yani Mulyaningsih

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, banyak faktor yang mempengaruhi kewirausahaan pada diri seseorang. Yang menarik untuk dicermati bahwa perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa pendidikan formal dapat membentuk jiwa kewirausahaan seseorang. Dengan semakin banyak pendidikan formal yang bisa membantu anak didiknya mempunyai kemampuan berwirausaha maka lulusan yang dikeluarkannya akan lebih mandiri sehingga tidak tergantung kepada sektor formal yang akan menyerapnya. Kondisi ini sangat kondusif di tengah banyaknya pengangguran saat ini. Kondisi ini akan berbeda jika kewirausahaan dilakukan dengan setengah hati karena keterpaksaan, tidak ada alternatif pekerjaan sehingga mereka coba-coba untuk berwirausaha, hanya sekedar untuk mempertahankan hidup. Kemungkinan yang terjadi usaha tersebut tidak akan langgeng bahkan bisa gulung tikar.

5.3 Indikator Kewirausahaan PKL Kewirausahaan seseorang, pada dasarnya secara teoritis berkaitan dengan 6 (enam) aspek, yakni: (1) percaya diri: keyakinan, ketidaktergantungan, dan optimisme; (2) berorientasi-kan tugas dan hasil: kebutuhan akan prestasi, berorientasi laba, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat dan inisiatif; (3) pengambil risiko: kemampuan mengantisipasi dan mengambil risiko, suka pada tantangan; (4) kepemimpinan: bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain serta menanggapi saran dan kritik; (5) keorisinilan: inovatif dan kreatif, fleksibel, punya banyak sumber, serba bisa, dan mengetahui banyak hal; dan (6) berorientasi ke masa depan: memiliki target dan responsif.

100


6/22/2010 6:24:40 PM


Seperti tertera dalam Peraturan Walikota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima, PKL adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak begerak. Dalam melakukan usaha, PKL tersebut hanya seorang diri, artinya enam aspek kewirausahaan tersebut ada pada PKL. Sejauhmana keenam aspek kewirausahaan PKL tersebut berpengaruh pada keberhasilan usaha mereka, dilakukan uji validitas (kesahihan) dan reliabitas (dapat dipercaya) melalui respon terhadap kuesioner yang ditawarkan kepada PKL dengan hasil sebagai berikut.

5.3.1 Uji Validitas Uji validitas dilakukan dengan menggunakan analisis faktor. Validitas data diuji dengan melihat nilai anti citra (image) korelasi keseluruhan jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan kuesioner, di mana pertanyaan tersebut merupakan atribut/indikator dari variabel kewirausahaan. Atribut dengan nilai anti image korelasi atau measurement of sampling adequacy (MSA) lebih besar atau sama dengan 0,5 berarti atribut tersebut adalah valid dan dapat digunakan untuk proses selanjutnya dan apabila di bawah 0,5 maka atribut tersebut tidak valid sehingga harus dikeluarkan. Pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner mewakili atribut-atribut dari kewirausahaan. Hasil pengolahan data terhadap atribut-atribut variabel penelitian ini terlihat pada Tabel 5.1.

101


6/22/2010 6:24:40 PM

Yani Mulyaningsih

Tabel 5.1 Hasil Uji Validitas Terhadap Variabel Kewirausahaan Responden PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta Atribut/Indikator 1) Bapak/Ibu merasa yakin dengan kemampuan diri sendiri dalam mengembangkan usaha ini 2) Usaha yang ditekuni Bapak/ Ibu bisa berhasil di masa yang akan datang 3) Motivasi Bapak/Ibu menjalankan usaha ini adalah untuk mencapai kebanggaan atas keberhasilan usaha 4) Menurut Bapak/Ibu, dengan semangat dan komitmen yang kuat terhadap usaha yang dilakukan, maka bapak/ ibu selalu mencari peluang sampai diperoleh hasil (keuntungan) 5) Menurut Bapak/Ibu, usaha yang dilakukan masih kurang memuaskan sehingga ada keinginan untuk lebih ditingkatkan di masa-masa yang akan datang 6) Apabila usaha yang dijalankan sedang mengalami masalah/kegagalan, apakah Bapak/Ibu berusaha untuk mencari jalan keluarnya. 7) Bapak/Ibu, selama ini selalu bersemangat dalam menjalankan usaha ini demi mencapai masa depan yang lebih baik 8) Bapak/Ibu selama ini telah memiliki komitmen yang kuat untuk mencurahkan seluruh perhatian kepada usaha ini 9) Bapak/ Ibu menjalani usaha ini atas kehendak pribadi 10) Apabila ada kendala dalam menjalani usaha Bapak/ Ibu segera berinisiatif memecahkan masalah tersebut 11) Bapak/Ibu selama ini selalu belajar dan terus belajar dalam meningkatkan kualitas produknya 12) Selama ini Bapak/Ibu merasa usaha yang dilakukan kurang menantang 13) Sebelum menjalankan usaha ini, Bapak/ibu selalu mempertimbangkan risiko kerugian usaha 14) Bapak/ibu selama ini cenderung lebih memilih risiko yang lebih tinggi dengan harapan memperoleh keuntungan usaha yang lebih besar 15) Bapak/ibu dapat memimpin pengelolaan sepenuhnya manajemen usaha ini 16) Selama ini dalam pengembangan usaha selalu membuat keputusan sendiri 17) Selama ini Bapak/Ibu selalu dapat bergaul atau mencari relasi/ mitra kerja dengan mudah

MSA

Hasil

0,529

Valid

0,586

Valid

0,556

Valid

0,760

Valid

0,826

Valid

0,831

Valid

0,630

Valid

0,844 0,636

Valid Valid

0,766

Valid

0,730

Valid

0,733

Valid

0,694

Valid

0,567

Valid

0,843

Valid

0,549

Valid

0,577

Valid

102


6/22/2010 6:24:40 PM


18) Bapak/Ibu dapat selalu terbuka menerima saran dan kritik yang diperoleh dari orang lain sebagai masukan untuk perbaikan 19) Bila mengalami kegagalan usaha, Bapak/Ibu dapat dengan mudah beralih ke usaha lainnya 20) Selama ini informasi tentang usaha ini (perolehan modal, bahan baku, lokasi usaha, konsumen) diperoleh dari berbagai sumber/ pihak 21) Bapak/Ibu merasa kurang puas dengan apa yang telah dicapai saat ini 22) Bapak/ ibu bisa mendesain/ membuat produknya sendiri tanpa menjiplak dari orang lain 23) Dalam mengembangkan usaha Bapak/ibu selalu berupaya memperluas segmen pasar (mencari pelanggan baru dari lokasi lain) 24) Bapak/Ibu selama ini berusaha untuk selalu merespon keinginan dari konsumen

0,569 0,612

Valid Valid

0,735 0,537 0,743

Valid Valid Valid

0,745 0,806 0,583

Valid Valid Valid

Sumber: Data Primer P2E-LIPI, 2009.

Dari Tabel 5.1. dapat dilihat bahwa seluruh atribut variabel kewirausahaan PKL adalah valid karena semuanya mempunyai nilai MSA di atas 0,5, sehingga tidak ada atribut yang dikeluarkan untuk proses selanjutnya. Dengan kata lain, butir-butir pertanyaan yang diajukan pada kuesioner mewakili atau membentuk variabel kewirausahaan.

5.3.2 Uji Reliabilitas Uji Reliabilitas dilakukan terhadap atribut dari variabel kewirausahaan PKL dengan melihat Cronbach’s coefficient alpha sebagai koefisien dari reliabilitas. Cronbach’s coefficient alpha dapat diartikan sebagai hubungan positif antara pertanyaan satu dengan yang lainnya. Suatu alat ukur dikatakan reliabel, bila nilai koefisien Alpha Cronbach berada pada kisaran 0,60 sampai 0,70 atau lebih (Sekaran 2000: 312 dalam Sitasari:2008). Dari Uji Reliabilitas terhadap indikator kewirausahaan PKL pada seluruh variabel menghasilkan nilai

103


6/22/2010 6:24:40 PM

Yani Mulyaningsih

> 0,7 seperti tampak pada Tabel 5.2. menunjukkan bahwa atribut pada variabel kewirausahaan sudah konsisten dan dapat dipercaya untuk proses (reliabel) selanjutnya. Tabel 5.2 Hasil Uji Reliabilitas Kewirausahaan Responden PKL di Kota Bandung dan KotaYogyakarta Pertanyaan 1)

Bapak/Ibu merasa yakin dengan kemampuan diri sendiri dalam mengembangkan usaha ini 2) Menurut Bapak/Ibu, tanpa bantuan dari pihak lain pun usaha yang akan dijalankan akan berhasil 3) Usaha yang ditekuni Bapak/ Ibu bisa berhasil di masa yang akan datang 4) Motivasi Bapak/ Ibu menjalankan usaha ini adalah untuk mencapai kebanggaan atas keberhasilan usaha 5) Menurut Bapak/Ibu, dengan semangat dan komitmen yang kuat terhadap usaha yang dilakukan, maka bapak/ ibu selalu mencari peluang sampai diperoleh hasil (keuntungan) 6) Menurut Bapak/Ibu, usaha yang dilakukan masih kurang memuaskan sehingga ada keinginan untuk lebih ditingkatkan di masa-masa yang akan datang 7) Apabila usaha yang dijalankan sedang mengalami masalah/kegagalan, apakah Bapak/Ibu berusaha untuk mencari jalan keluarnya. 8) Bapak/Ibu, selama ini selalu bersemangat dalam menjalankan usaha ini demi mencapai masa depan yang lebih baik 9) Bapak/Ibu selama ini telah memiliki komitmen yang kuat untuk mencurahkan seluruh perhatian kepada usaha ini 10) Bapak/ Ibu menjalani usaha ini atas kehendak pribadi

Koefisien Cronbach’s Alpha 0,794

Reliable

0,793

Reliable

0,793

Reliable

0,787

Reliable

0,773

Reliable

0,779

Reliable

0,795

Reliable

0,783

Reliable

0,798

Reliable

0,802

Reliable

Hasil

104


6/22/2010 6:24:40 PM


11) Apabila ada kendala dalam menjalani usaha Bapak/ Ibu segera berinisiatif memecahkan masalah tersebut 12) Bapak/Ibu selama ini selalu belajar dan terus belajar dalam meningkatkan kualitas produknya 13) Selama ini Bapak/Ibu merasa usaha yang dilakukan kurang menantang 14) Sebelum menjalankan usaha ini, Bapak/ibu selalu mempertimbangkan risiko kerugian usaha 15) Bapak/ibu selama ini cenderung lebih memilih risiko yang lebih tinggi dengan harapan memperoleh keuntungan usaha yang lebih besar 16) Bapak/ibu dapat memimpin pengelolaan sepenuhnya manajemen usaha ini 17) Selama ini dalam pengembangan usaha selalu membuat keputusan sendiri 18) Selama ini Bapak/Ibu selalu dapat bergaul atau mencari relasi/ mitra kerja dengan mudah 19) Bapak/Ibu dapat selalu terbuka menerima saran dan kritik yang diperoleh dari orang lain sebagai masukan untuk perbaikan 20) Bila mengalami kegagalan usaha, Bapak/Ibu dapat dengan mudah beralih ke usaha lainnya 21) Selama ini informasi tentang usaha ini (perolehan modal, bahan baku, lokasi usaha, konsumen) diperoleh dari berbagai sumber/ pihak 22) Bapak/Ibu merasa kurang puas dengan apa yang telah dicapai saat ini 23) Bapak/ ibu bisa mendesain/ membuat produknya sendiri tanpa menjiplak dari orang lain 24) Dalam mengembangkan usaha Bapak/ibu selalu berupaya memperluas segmen pasar (mencari pelanggan baru dari lokasi lain) 25) Bapak/Ibu selama ini berusaha untuk selalu merespon keinginan dari konsumen

0,794

Reliable

0,789

Reliable

0,799

Reliable

0,802

Reliable

0,796

Reliable

0,800

Reliable

0,806

Reliable

0,802

Reliable

0,794

Reliable

0,797

Reliable

0,801

Reliable

0,779

Reliable

0,797

Reliable

0,776

Reliable

0,798

Reliable


105


6/22/2010 6:24:41 PM

Yani Mulyaningsih

5.3.3 Data Statistik dan Interprestasi Nilai tentang Kadar Kewirausahaan Nilai skor rata-rata jawaban responden terhadap setiap pertanyaan dan interpretasinya dapat dilihat pada Tabel 5.3. Preferensi jawaban atas pertanyaan berskala 1 sampai dengan 5 didefinisikan sebagai sangat tidak setuju, tidak setuju, biasa saja, setuju, dan sangat setuju. Nilai pecahan berada di antaranya akan diinterpretasikan ke arah yang lebih baik apabila ≥ 0,5. Misalnya nilai 4,5 akan diinterpretasikan sebagai cenderung sangat setuju, nilai 4,2 akan diinterpretasikan setuju. Dari Tabel 5.3 dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan tingkat kewirausahaan dari PKL adalah tergolong baik, di mana nilai cut off point sebesar 3.54. Hal ini mengindikasikan bahwa pada dasarnya mereka sudah mempunyai jiwa kewirausahaan dalam menjalankan usahanya saat ini. Dengan mereka memilih PKL sebagai pilihan usahanya, mereka akan mempertimbangkan segala resiko, keuntungan yang didapat, serta peluang-peluang yang ada. Namun, akan lebih baik jika jiwa kewirausahaan yang telah dimiliki PKL saat ini terus dikembangkan sehingga usaha yang dilakukannya akan memberikan peningkatan kualitas hidup mereka, bukan sekedar hanya untuk memenuhi kebutuhan yang subsisten. Dengan terus meningkatkan jiwa kewirausahaan sebagai suatu karakter yang melekat pada diri PKL, maka usaha yang dijalani tidak dilakukan dengan setengah hati dan keterpaksaan sebagai akibat ketidakberdayaan mereka tidak terserap di sektor formal. Karakter ini bisa diartikan sebagai sikap dan perilaku yang konsisten (Sutomo, 2007). Dengan mempunyai karakter tersebut akan muncul para wirausaha yang tangguh, sehingga para PKL tersebut menjadi sektor formal yang tangguh pula.

106


6/22/2010 6:24:41 PM


Tabel 5.3

Data Statistik dan Interprestasi Nilai tentang Kewirausahaan Responden PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta

Rata -rata 1

3.91

2

3.89

3

3.88

4

3.16

5

3.50

6

3.38

7

4.00

8

3.82

9

3.88

Interpretasi Berdasarkan perbandingan antara nilai rata-rata terhadap nilai rata-rata total ternyata tingkat persetujuan responden terhadap keyakinan diri sendiri dalam mengembangkan usahanya cenderung setuju Berdasarkan perbandingan antara nilai rata-rata terhadap nilai rata-rata total ternyata tingkat persetujuan responden terhadap usaha yang akan dijalankan akan berhasil tanpa bantuan pihak lain cenderung setuju Berdasarkan perbandingan antara nilai rata-rata terhadap nilai rata-ra total ternyata tingkat persetujuan responden terhadap keberhasilan usa yang ditekuni di masa yang akan datang cebderung setuju Berdasarkan perbandingan antara nilai rata-rata terhadap nilai rata-rata total ternyata Tingkat persetujuan responden terhadap motivasi menjalankan usaha ini adalah untuk mencapai kebanggaan adalah biasa saja Berdasarkan perbandingan antara nilai rata-rata terhadap nilai rata-ra total ternyata tngkat persetujuan responden terhadap semangat dan komitmen untuk senantiasa mencari peluang sampai diperoleh hasil (keuntungan) adalah setuju Berdasarkan perbandingan antara nilai rata-rata terhadap nilai rata-ra total ternyata tingkat persetujuan responden terhadap masih kurang puasnya atas usaha saat ini sehingga perlu ditingkatkan adalah biasa saja. Berdasarkan perbandingan antara nilai rata-rata terhadap nilai rata-ra total ternyata tingkat persetujuan responden terhadap permasalahan usaha yang dihadapi maka senantiasa mencari jalan keluarnya adalah setuju Berdasarkan perbandingan antara nilai rata-rata terhadap nilai rata-ra total ternyata tingkat persetujuan responden terhadap adanya rasa semangat menjalankan usaha untuk masa depan yang lebih baik cenderung setuju. Berdasarkan perbandingan antara nilai rata-rata terhadap nilai rata-ra total ternyata tingkat persetujuan responden terhadap komitmen yang kuat untuk mencurahkan seluruh perhatian kepada usaha ini cenderun setuju

107


6/22/2010 6:24:41 PM

Yani Mulyaningsih

10

3.82

11

4.04

12

3.68

13

2.77

14

3.84

15.

2.44

16.

3.91

17.

3.72

18.

3.61

19.

3.82

20

3.05

Berdasarkan perbandingan antara nilai rata-rata terhadap nilai rata-rata total ternyata tingkat persetujuan responden terhadap adanya kehendak pribadi dalam menjalani usaha cenderung setuju Berdasarkan perbandingan antara nilai rata-rata terhadap nilai rata-ra total ternyata Tingkat persetujuan responden terhadap inisiatif untuk selalu memecahkan masalah apabila dihadapkan kepada suatu kendala Apabila ada kendala dalam menjalani usaha Bapak/ Ibu segera berinisiatif memecahkan pendapat adalah setuju Berdasarkan perbandingan antara nilai rata-rata terhadap nilai rata-ra total ternyata tingkat persetujuan responden terhadap proses belajar ya terus menerus dalam meningkatkan kualitas produknya cenderung set Berdasarkan perbandingan antara nilai rata-rata terhadap nilai rata-ra total ternyata tingkat persetujuan responden terhadap usaha yang dilakukan kurang menantang cenderung biasa saja Berdasarkan perbandingan antara nilai rata-rata terhadap nilai rata-ra total ternyata tingkat persetujuan responden terhadap pertimbangan resiko kerugian sebelum menjalankan usaha ini cenderung setuju. Berdasarkan perbandingan antara nilai rata-rata terhadap nilai rata-ra total ternyata tingkat persetujuan responden terhadap kecenderungan pemilihan memilih risiko yang lebih tinggi dengan harapan memperole keuntungan usaha yang lebih besar adalah tidak setuju Berdasarkan perbandingan antara nilai rata-rata terhadap nilai rata-ra total ternyata tingkat persetujuan responden terhadap kemampuan memimpin pengelolaan sepenuhnya manajemen usaha ini cenderung setuju Berdasarkan perbandingan antara nilai rata-rata terhadap nilai rata-ra total ternyata tingkat persetujuan rersponden dalam pengembangan usa selalu membuat keputusan sendiri cenderung setuju Berdasarkan perbandingan antara nilai rata-rata terhadap nilai rata-ra total ternyata tingkat persetujuan responden terhadap selalu dapat berg atau mencari relasi/ mitra kerja dengan mudah cenderung setuju Berdasarkan perbandingan antara nilai rata-rata terhadap nilai rata-ra total ternyata tiingkat persetujuan responden terhadap selalu terbuka menerima saran dan kritik yang diperoleh dari orang lain sebagai masukan untuk perbaikan cenderung setuju Berdasarkan perbandingan antara nilai rata-rata terhadap nilai rata-rata total ternyata tingkat persetujuan responden terhadap mudahnya beralih ke usaha lain kalau usaha yang dijalani bangkrut adalah biasa saja

108


6/22/2010 6:24:41 PM


21.

3.13

22.

3.12

23.

2.83

24

3.41

25

3.86

C OP

3,54

Berdasarkan perbandingan antara nilai rata-rata terhadap nilai rata-ra total ternyata Tingkat persetujuan responden terhadap informasi tentan usaha ini (perolehan modal, bahan baku, lokasi usaha, konsumen) diperoleh dari berbagai sumber/ pihak adalah biasa saja Berdasarkan perbandingan antara nilai rata-rata terhadap nilai rata-ra total ternyata tingkat persetujuan responden terhadap kekurang puasan dengan apa yang telah dicapai saat ini adalah biasa saja Berdasarkan perbandingan antara nilai rata-rata terhadap nilai rata-ra total ternyata Tingkat persetujuan responden terhadap kemampuan dal mendesain/ membuat produknya sendiri tanpa menjiplak dari orang lai cenderung biasa saja Berdasarkan perbandingan antara nilai rata-rata terhadap nilai rata-ra total ternyata tingkat persetujuan responden terhadap upaya memperlu segmen pasar (mencari pelanggan baru dari lokasi lain) dalam mengembangkan usaha adalah biasa saja. Berdasarkan perbandingan antara nilai rata-rata terhadap nilai rata-ra total ternyata tingkat persetujuan responden terhadap usaha untuk sela merespon keinginan dari konsumen adalah cenderung setuju.


Walaupun secara umum diketahui bahwa kecenderungan responden di dua daerah penelitian menunjukkan telah mempunyai jiwa kewirausahaan. Namun informasi tersebut belumlah bisa memberikan gambaran yang komprehensif tentang kadar kewirausahaan yang dimilki masing masing responden. Untuk itu akan dianalisis juga kadar kewirausahaan masing-masing responden, apakah masuk kepada kategori tinggi atau rendah. Dikatakan rendah jika nilai indeksnya berada di bawah nilai indeks cut off point (3,54), dan dikatakan tinggi jika nilai indeksnya berada di atas nilai cut off point. Berikut disajikan kadar kewirausahaan masing-masing responden, seperti tampak pada Gambar 5.1.

109


6/22/2010 6:24:41 PM

Yani Mulyaningsih

Gambar 5.1 Kadar Kewirausahaan Responden di Bandung & Yogyakarta Sumber: Data Primer P2E-LIPI, 2009.

Berdasarkan gambar di atas tampak antara yang mempunyai kadar kewirausahaan rendah dan tinggi nilai persentasenya sama, yaitu masing-masing 50%. Artinya, masih diperlukan upaya yang sungguhsungguh baik itu dari pribadi masing-masing atau pemerintah untuk mendorong peningkatan kadar kewirausahaan yang masih rendah, yang mana persen-tasenya masih tinggi yaitu 50%. Masih tingginya prosentase PKL yang mempunyai kadar kewirausahaan yang rendah akan berdampak pada rendahnya kualitas hidup mereka. Diyakini bahwa kewirausahaan merupakan salah satu faktor yang bisa membantu PKL dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan kemampuan kewirausahaan yang dimilikinya, seorang PKL akan senantiasa lebih kreatif dan inovatif serta mempunyai keyakinan bahwa usahanya akan berhasil. Sikap dan perilaku demikian sangat dibutuhkan oleh seorang PKL untuk membentuk karakter wirausaha

110


6/22/2010 6:24:42 PM


yang tangguh. Hal inilah yang masih luput dari perhatian PKL. Selama ini mereka merasa bahwa usaha yang dijalaninya hanya sebatas untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya subsisten. Mereka tidak merasa bangga dengan usaha yang dijalaninya, usaha yang dijalaninya sebagai PKL dikarenakan ketidakadaan pekerjaan di sektor formal bahkan mereka sendiri merupakan korban PHK di sektor formal . Peningkatan jumlah PKL di daerah penelitian Kota Bandung disinyalir karena sulit tertampung di sektor formal juga akibat adanya PHK besar-besaran di sektor formal itu sendiri, misalnya kasus PT Dirgantara Indonesia. Kondisi keterpaksaan akibat PHK sehingga harus menjadi PKL, tidak serta merta mereka tersebut menjadi seorang wirausaha yang tangguh, dibutuhkan suatu proses yang sifatnya jangka panjang.

5.4 Pengaruh Pendidikan, Pengalaman Berusaha, Umur, Gender, dan Pelatihan Terhadap Kewirausahaan PKL Setelah dilakukan analisis data terkait dengan variabel kewirausahaan, selanjutnya dianalisis faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap kewirausahaan, yakni tingkat pendidikan, pengalaman berusaha, gender, umur, dan faktor pelatihan. Tahapan pertama analisis terkait dengan faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap kewirausahaan adalah dengan analisis korelasi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel juga arah hubungan yang terjadi maka digunakan analisis korelasi (Priyatno, 2008). Dalam penelitian ini, analisis korelasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Metode analisis korelasi yang digunakan adalah Pearson Correlation. Nilai korelasi (r) berkisar antara 1 sampai -1, nilai semakin

111


6/22/2010 6:24:42 PM

Yani Mulyaningsih

mendekati 1 atau -1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat, sebaliknya nilai mendekati 0 berarti hubungan antara 2 variabel semakin lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah (X naik, maka Y naik) dan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik (X naik maka Y turun). Untuk memperkuat hasil perhitungan sebelumnya maka dilakukan pula perbandingan indeks pada setiap variabel. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif pada masing-masing strata. Dengan adanya perbandingan indeks dalam satu variabel tersebut akan diketahui nilai indeks pada tiap-tiap strata, sehingga memudahkan untuk menganalisis pada strata mana dalam variabel tersebut yang mempunyai nilai positif dan negatif. Suatu strata dikatakan bernilai positif apabila nilai indeksnya lebih besar dibandingkan dengan nilai cut off point, sekaligus hal tersebut menggambarkan strata tersebutlah yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap suatu variabel.

5.4.1 Pendidikan Asumsi awal, faktor pendidikan diduga mempunyai korelasi yang signifikan terhadap kewirausahaan. Untuk mengetahui keeratan hubungan antara kewirausahaan dan tingkat pendidikan responden PKL, maka digunakan analisis korelasi (Tabel 5.4.)

112


6/22/2010 6:24:42 PM


Tabel 5.4 Korelasi Antara Kewirausahaan dengan Tingkat Pendidikan Responden di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta

Kewirausahaan

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pendidikan Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Sumber: Data Primer P2E-LIPI, 2009.

Kewirausahaan 1 100 .148 .142 100

Pendidikan .148 .142 100 1 100

Ternyata hasil perhitungan menunjukkan walaupun nilai korelasi (r) yang positif, yang berarti semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin meningkatkan kadar kewirausahaan responden, namun nilai koefisiennya sangat kecil yaitu (r)=0,148 (Tabel 5.4). Hal ini menunjukkan hubungan antara tingkat pendidikan dan kadar kewirausahaan sangat rendah. Sangat rendahnya korelasi antara tingkat pendidikan dan kadar kewirausahaan dikarenakan jenis usaha PKL ini sangat fleksibel dimana seseorang dengan mudahnya bisa menjadi PKL tanpa harus melihat latar belakang pendidikan maupun kemampuan berwirausahanya. Walaupun korelasi antara kewirausahaan dan tingkat pendidikan sangat rendah, namun demikian masih terlihat adanya korelasi. Untuk itu perlu dianalisis lebih jauh, korelasi tersebut ada pada strata pendidikan yang mana, bisa terjadi pada strata pendidikan rendah, sedang atau pendidikan tinggi. Untuk memperjelas pada strata mana korelasi tersebut terjadi maka akan dilakukan perhitungan perbandingan indeks. Dengan adanya perhitungan tersebut, diharapkan akan diperoleh gambaran yang komprehensif tentang kadar kewirausahaan pada masing-masing strata pendidikan. Untuk tingkat pendidikan,

113


6/22/2010 6:24:42 PM

Yani Mulyaningsih

dalam penelitian ini menggunakan pengkategorian sebagai berikut: (1) pendidikan rendah adalah mereka yang berpendidikan SD sampai SLTP; (2) pendidikan sedang adalah mereka yang berpendidikan SLTA; dan (3) pendidikan tinggi adalah mereka yang berpendidikan universitas.

Gambar 5.2 Kewirusahaan Responden PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sumber: Data Primer P2E-LIPI, 2009.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa nilai indeks dari strata pendidikan tinggi cenderung bernilai positif, artinya seseorang yang berpendidikan tinggi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kadar kewirausahaan, dibandingkan mereka yang berpendidikan rendah dan pendidikan sedang. Dengan bekal pendidikan tinggi yang dimilikinya, maka wawasan seseorang jauh lebih luas dibandingkan dengan yang berpendidikan rendah maupun sedang. Dengan bekal tersebutlah akan tercipta kreativitas atau inovasi juga penguasaan

114


6/22/2010 6:24:42 PM


teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan yang berpendidikan rendah.

5.4.2 Pengalaman Berusaha Di samping faktor pendidikan, determinasi pengalaman berusaha juga diduga berpengaruh terhadap kadar kewirausahaan seseorang. Korelasi antara kewirausahaan dengan pengalaman berusaha bisa terlihat pada tabel 5.5. Tabel 5.5 Korelasi Antara Kewirausahaan dengan Pengalaman Berusaha Responden PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta

Kewirausahaan Pengalaman

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

Kewirausahaan 1 100 -.185 .065 100

Pengalaman -.185 .065 100 1 100

Sumber: Data Primer P2E-LIPI, 2009

Hasil perhitungan dengan analisis korelasi menunjukkan nilai koefisien (r) yang sangat kecil yaitu -0,185. Artinya korelasi antara pengalaman dan kadar kewirausahaan sangat rendah. Sangat rendahnya korelasi antara pengalaman dan kadar kewirausahaan responden PKL bisa diartikan bahwa untuk menjadi PKL tidak diperlukan pengalaman dan penguasaan kewirausahaan, siapapun bisa menjadi PKL. Sedangkan arah hubungan mempunyai arah negatif, berarti semakin banyak pengalaman berusaha responden tidak berarti kadar kewirausahaannya pun meningkat. Untuk memperkuat hasil perhitungan ini maka digunakan juga perhitungan perbandingan indeks

115


6/22/2010 6:24:42 PM

Yani Mulyaningsih

pada variabel lamanya berusaha atau pengalaman berusaha. Untuk kepentingan tersebut dilakukan pengkategorian indeks berdasarkan lamanya responden menekuni usahanya. Dikatakan pengalaman berusaha sedikit yaitu responden berusaha kurang dari 6 tahun, dikatakan pengalaman sedang antara 6 sampai kurang 15 tahun dan berpengalaman banyak antara 16 sampai lebih dari 20 tahun. Gambar 5.3. akan memberikan gambaran tentang sejauhmana tiap strata pengalaman berusaha tersebut mempengaruhi pengalaman berusaha.

13 Gambar 5.3

Kewirausahaan Responden PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta Berdasarkan Pengalaman Berusaha Sumber: Data Primer P2E-LIPI, 2009.

Berdasarkan Gambar 5.3 tampak bahwa PKL yang berpengalaman sedanglah yang mempunyai indeks positif, dimana indeksnya lebih besar dari nilai cut of point. Artinya responden yang berpengalaman sedanglah yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kadar kewirausahaan dibandingkan dengan mereka yang berpengalaman sedikit bahkan yang bepengalaman banyak. Hasil perhitungan perbandingan indeks ini mendukung perhitungan korelasi, dimana dengan meningkatnya pengalaman belum tentu meningkat pula kadar kewirausahaannya.

116


6/22/2010 6:24:42 PM


5.4.3 Umur Selain faktor pendidikan dan faktor pengalaman, faktor umur diduga juga sebagai variabel yang berpengaruh terhadap kadar kewirausahaan seseorang. Untuk melihat keeratan hubungan antara kewirausahaan dengan umur maka dilakukan analisis korelasi, seperti tampak pada Tabel 5.6. Dari Tabel 5.6. diketahui nilai koefisien korelasi yaitu -0.054 yang berarti korelasi antara umur dengan kadar kewirausahaan sangat rendah. Arah hubungannya pun bernilai negatif, di mana dengan semakin meningkatnya umur seseorang, bukan berarti meningkat pula kadar kewirausahaannya. Dalam kerangka teoritis dinyatakan bahwa kebanyakan wirausahawan berumur antara 22 sampai 55 tahun. Memulai usaha di luar usia ini tidak ada masalah, namun yang bersangkutan kurang dalam pengalaman, atau terlambat dalam melangkah. Hal ini memperkuat hasil analisis, di mana peningkatan umur tidak menjamin peningkatan kadar kewirausahaannya. Hasil perhitungan dengan perbandingan indeks pun menunjukkan hal yang sama. Dengan menggunakan 3 kategori umur, yaitu umur muda (kurang dari 25 tahun), umur sedang (26-45 tahun), dan umur tua (di atas 46 tahun) akan terlihat pada kategori umur berapa kadar kewirausahaan responden PKL ini mempunyai hubungan yang signifikan dengan kadar kewirausahaan (Gambar 5.4.).

117


6/22/2010 6:24:42 PM

Yani Mulyaningsih

Tabel 5.6 Korelasi Antara Kewirausahaan dengan Umur Responden PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta

Kewirausahaan Usia


Kewirausahaan 1 100 -.054 .591 100

Usia -.054 .591 100 1 100

Sumber: Data Primer P2E-LIPI yang diolah

Dari analisis data diketahui bahwa pada strata umur sedanglah PKL mempunyai nilai positif dibandingkan dengan nilai cut off pointnya. Artinya pada strata umur sedang yaitu umur 26-45 tahun, kadar kewirausahaan paling tinggi dibandingkan dengan usia muda dan usia tua. Seperti kita ketahui pada kategori umur tersebut, produktivitas seseorang masih relatif tinggi dalam berusaha, orientasi pemikirannya jauh ke depan untuk senantiasa berkreasi dan berinovasi. Sehingga sangat wajar jika kadar kewirausahaan yang dimilikinya relatif tinggi dibandingkan dengan usia lainnya.

118


6/22/2010 6:24:43 PM


Gambar 5.4 Kewirausahaan Responden PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta Berdasarkan Umur Sumber: Data Primer P2E-LIPI yang diolah

5.4.4 Gender Faktor lainnya yang diduga mempunyai korelasi dengan kewirausahaan adalah faktor gender. Hal ini menarik untuk dilakukan analisis karena kebanyakan PKL adalah laki-laki . Suatu yang wajar apabila laki-lakilah yang banyak ditemukan menjadi PKL terutama di lokasi yang terlarang untuk berjualan karena seringnya petugas trantib melakukan penertiban, sehingga harus berkejar-kejaran dengan petugas tersebut. Dalam hal ini, laki-lakilah yang dianggap cocok untuk jenis pekerjaan seperti ini yang membutuhkan banyak tenaga dan otot. Hasil analisis pun mendukung pernyataan tersebut, di mana laki-lakilah yang banyak berperan di usaha PKL ini, termasuk dalam hal kewirausahaan. Untuk melihat gambaran berdasarkan gender maka akan dilakukan analisis perbandingan antara nilai indeks laki-laki dan nilai

119


6/22/2010 6:24:43 PM

Yani Mulyaningsih

indeks perempuan (Gambar 5.5.). Harapannya, perbandingan ini bisa melihat sejauhmana faktor Gender mempunyai pengaruh terhadap kadar kewirausahaan.

Gambar 5.5 Kewirausahaan Responden PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta Berdasarkan Gender Sumber: Data Primer P2E-LIPI yang diolah

Hasil analisis berdasarkan gender menunjukkan bahwa laki-laki mempunyai nilai indeks positif terhadap nilai cut off pointnya. Artinya, kadar kewirausahaan laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan (Gambar 5.5). Sudah sewajarnya, apabila usaha PKL ini lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Pekerjaan ini termasuk kategori pekerjaan yang banyak membutuhkan otot dan tenaga sehingga tidak cocok dilakukan oleh perempuan. Karena pelakunya banyak lakilaki maka sudah seharusnya pihak laki-lakilah yang lebih menonjol peranannya, termasuk dalam hal kewirausahaan untuk menjalankan usahanya tersebut.

120


6/22/2010 6:24:43 PM


Tabel 5.7 Korelasi Antara Kewirausahaan dengan Gender Responden PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta Kewirausahaan Jenis kelamin


Kewirausahaan 1 100 -.245(*) .014 100

Jenis kelamin -.245(*) .014 100 1 100

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). Sumber: Data Primer P2E-LIPI, 2009.

Hasil analisis korelasi pada Tabel 5.7 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel gender dengan kadar kewirausahaan, di mana nilai koefisiennya sebesar -0.245 Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi kewirausahaan seperti halnya pendidikan, pengalaman berusaha, dan umur ternyata hanya faktor genderlah yang mempunyai korelasi secara signifikan terhadap kadar kewirausahaan PKL. Sekaligus hal tersebut mengungkapkan bahwa laki-lakilah seharusnya yang lebih sesuai untuk menjadi pelaku PKL dibandingkan perempuan. Tidak manusiawi sekiranya perempuan harus berhadapan dan berkejar-kejaran dengan petugas trantib.

5.4.5 Pelatihan Selain faktor-faktor pendidikan, pengalaman, umur dan gender, faktor lainnya yang diduga berpengaruh terhadap kewirausahaan adalah faktor keikutsertaan dalam pelatihan. Untuk itu dalam penelitian ini, sebaran kuesioner diberikan pada responden PKL yang pernah mendapatkan pelatihan dan tidak mendapatkan pelatihan. Untuk melihat apakah ada korelasi antara keikutsertaan dalam pelatihan

121


6/22/2010 6:24:43 PM

Yani Mulyaningsih

mempunyai korelasi dengan kewirausahaan, hasilnya tampak pada Tabel 5.8. Tabel 5.8 Korelasi antara Kewirausahaan degan Pelatihan Responden PKL Di Kota Bandung dan Kota Yoyakarta Kewirausahaan Pelatihan


Kewirausahaan 1 100 .016 .871 100

Pelatihan .016 .871 100 1 100


Seperti halnya dengan faktor pendidikan, pengalaman, dan umur ternyata hasil analisis dengan menggunakan analisis korelasi untuk menjelaskan hubungan antara pelatihan dan kadar kewirausahaan pun menunjukkan hal yang sama, di mana korelasinya sangat rendah. Bahkan, korelasi antara pelatihan dan kewirausahaan nilai koefisiennya paling rendah dibandingkan faktor pendidikan, pengalaman dan umur, yaitu r=0,016. Nilai koefisien korelasi yang sangat rendah ini bisa juga diartikan bahwa tidak ada korelasi antara pelatihan dan kewirausahaan responden PKL. Hasil analisis ini diperkuat dengan hasil analisis perbandingan antar indeks seperti tampak pada Gambar 5.6.

122


6/22/2010 6:24:43 PM


Gambar 5.6

Kewirausahaan Responden PKL di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta Berdasarkan Ada atau Tidak Adanya Pelatihan Sumber: Data Primer P2E-LIPI yang diolah

Hasil analisis dengan mengunakan perbandingan indeks pun menunjukkan hal yang sama dengan hasil analisis korelasi, baik yang pernah mendapatkan pelatihan maupun yang tidak pernah mendapatkan pelatihan ternyata nilai indeksnya tidak ada yang positif dibandingkan dengan nilai cut off pointnya. Artinya, tidak ada perbedaan antara responden yang telah mengikuti pelatihan dengan yang tidak mengikuti pelatihan terhadap kadar kewirausahaan (Gambar 5.6). Hal tersebut bisa terjadi, mengingat PKL adalah aktivitas usaha informal, sulit sekali jika bagi PKL ini untuk bisa mempunyai akses kepada pelatihan. Kalaupun ada pelatihan, sifat pelatihan tersebut tidak berkesinambungan, temporer dan bersifat parsial. Kondisi ini tidak memungkinkan bagi PKL untuk berharap lebih jauh akan adanya pelatihan yang bisa meningkatkan kadar kewirausahaan mereka.

123


6/22/2010 6:24:43 PM

Yani Mulyaningsih

Seharusnya setelah diadakan pelatihan, kemudian PKL tersebut direlokasi di suatu tempat yang nyaman, dipromosikan sehingga akan didatangi oleh konsumen. Tanpa adanya relokasi bagi PKL ke suatu tempat yang menjanjikan bagi usaha mereka, maka aktivitas pelatihan tersebut akan sia-sia. Tidak mungkin mereka bisa mengimplementasikan ilmu yang didapat dari pelatihan, jika dalam berusaha pun tidak tenang, karena harus berhadapan dengan petugas trantib. Relokasi usaha mereka sangat penting untuk dilakukan untuk kenyamanan usaha mereka sekaligus juga untuk ketertiban dan kebersihan kota. Namun tidak kalah pentingnya adalah aktivitas promosi dari pemerintah daerah sehingga tempat relokasi tersebut dikenal konsumen. Dengan demikian penanganan PKL tidak bisa dilakukan secara parsial tetapi harus komprehensif dengan melibatkan banyak stakeholders. Dengan adanya sinergi tersebut berharap akan muncul wirausahawirausaha yang tangguh. Kemunculan wirausaha-wirausaha yang tangguh tersebut bisa dijadikan sebagai agen ekonomi yang mampu mengkombinasikan berbagai faktor produksi untuk menciptakan sesuatu yang baru dan memiliki nilai tambah melalui proses yang disebut kewirausahaan. Dengan demikian melalui penguasaan konsep-konsep kewirausahaan, PKL dalam kegiatan usahanya dapat berkembang menjadi sector formal sekaligus akan meningkatkan kualitas hidupnya.

124


6/22/2010 6:24:43 PM


5.5 Penutup Salah satu hal yang bisa meningkatkan kualitas hidup dari pedagang kaki lima (PKL) adalah jiwa kewirausahaannya. Hasil analisis menunjukkan secara umum tingkat kewirausahaan responden PKL cenderung baik, dengan nilai cut off point sebesar 3,54. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam diri PKL telah tumbuh jiwa kewirausahaan ketika mereka akan berusaha. Mereka telah mampu melihat suatu peluang juga mempertimbangkan semua resiko maupun hasil yang didapat. Terdapat paling tidak lima faktor yang diduga berpengaruh terhadap kadar kewirausahaan seseorang termasuk PKL, yakni pendidikan, pengalaman berusaha, umur, gender, dan pelatihan. Dari kelima faktor tersebut, faktor Genderlah yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan usaha PKL. Hal ini ditandai bahwa Gender “lakilaki” mempunyai nilai indeks positif terhadap nilai cut off pointnya, Artinya, kadar kewirausahaan laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hasil analisis korelasi menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel gender dengan kadar kewirausahaan, di mana nilai koefisiennya sebesar -0.245.

125


6/22/2010 6:24:44 PM

Yani Mulyaningsih

DAFTAR PUSTAKA Alma, Buchari (2009). Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum. Bandung:Alfabeta. Haruman, Tendi, Et.al (2008). Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Kewirausahaan Mahasiswa (Studi Deskriptif pada Widyatama Entrepreneurship Community (WEC)), makalah yang disampaikan pada The 2nd National Conference 2008-Faculty of Economics Widya Mandala Catholic University di Bandung. Priyanto, Duwi.(2008). Mandiri Belajar SPSS: Untuk Analisis Data dan Uji Statistik. Yogyakarta: MediaKom Sitasari (2008). Preferensi Atribut dan Perilaku Konsumen Kartu Kredit Syariah. Laporan Tesis, PSTTI-UI Sutomo, Djati (2007). Menjadi Entrepreuner Jempolan (Achieving Entrepreneurial Excellence), Jakarta: Republika.

126


6/22/2010 6:24:44 PM

Konsep Pengembangan Kewirausahaan PKL Menjadi Sektor Formal

BAB 6 KONSEP PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PKL MENJADI SEKTOR FORMAL Zarmawis Ismail

6.1 Pendahuluan Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab di depan telah terungkap bahwa secara nasional dan pada tingkat daerah/kota, PKL berperan nyata dalam perekonomian baik sebagai penyerap tenaga kerja, sumber penerimaan daerah (PAD), maupun sumber penghasilan masyarakat. Meskipun demikian, kondisi ekonomi PKL sendiri sebagai salah satu pelaku ekonomi di daerah/kota tidak lebih baik dibanding masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selain itu secara substansial satakeholders (pemerintah, swasta, dan asosiasi/organisasi) telah melakukan pembinaan terhadap PKL dalam bentuk penataan, perizinan, penyediaan lokasi/tempat usaha, dan mempromosikan barang dagangan PKL tetapi hasilnya dapat dikatakan belum optimal. Hal ini dapat dipahami, karena jumlah PKL begitu banyak dengan latar belakang yang beragam yang memerlukan perhatian lebih. Sementara beban pemerintah kota begitu luas dan komplek tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga mencakup bidang sosial dengan lingkup masalah yang begitu luas, seperti kepen-dudukan, lingkungan, dan K3 (ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan) yang menjadi tuntutan warga kota untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti. Meskipun demikian pemerintah tetap berupaya mening-katkan eksistensi PKL dengan tujuan selain meningkatkan kemampuan mereka

127


6/22/2010 6:24:44 PM

Zarmawis Ismail

kea rah lebih baik sehingga menjadi sector formal, juga kontribusinya lebih besar terhadap perekonomian daerah. Keberhasilan ini pada dasarnya ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal yang berujung pada peningkatan kewirausahaan PKL sendiri. Karena itu bahasan dalam bagian ini selain difokuskan pada faktor internal dan faktor eksternal PKL, juga kesimpulan dan rekomendasi konsep pengembangan kewirausahaan PKL sehingga menjadi sektor formal.

6.2 Faktor Internal PKL Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat di dalam diri individu, seperti pendidikan, lama usaha, modal sosial, kewirausahaan, dan jenis kelamin (Firmansyah, 2001). Menurut Suryana (2006), secara garis besar modal kewira-usahaan dapat dibagi ke dalam empat jenis, yaitu modal intelektual, modal sosial dan moral, modal mental, serta modal material. Dari keempat jenis modal kewiusahaan tersebut kecuali modal material, akan muncul 6 (enam) nilai hakiki kewira-usahaan, seperti telah dikemukakan di bagian depan (Bab V). Keenam nilai tersebut adalah percaya diri, berorientasikan tugas dan hasil, pengambil risiko, kepemimpinan, keorisinilan, dan berorientasi ke masa depan. Dari hasil uji validitas terhadap keenam faktor tersebut, menunjukkan bahwa pada dasarnya secara minimal PKL sudah memiliki jiwa kewirausahaan, tinggal bagaimana mereka memupuk masing-masing faktor itu sehingga akan meningkatkan kemampuan kewirausahaan mereka ke arah yang lebih baik dan berkembang. Sementara itu menurut Alma (2005), terdapat 8 (delapan) ciri wirausaha yang sukses, yakni: (1) mau kerja keras, di mana kerja keras merupakan modal dasar untuk keberhasilan seseorang. Seperti diketahui setiap pengusaha yang sukses selalu melewati saat-saat yang

128


6/22/2010 6:24:44 PM


ia harus bekerja keras membanting tulang dalam merintis usahanya. Misalnya seorang pengusaha taksi tadinya hanya seorang sopir angkutan umum, seorang pengusaha tekstil tadinya hanya seorang pedagang kredit atau tukang jahit. Sikap kerja harus harus dimiliki oleh seseorang wirausahawan, di mana unsur disiplin memainkan peran penting. Sebab bagaimana orang mau bekerja keras jika disiplin tidak ada. Dia harus mengatur waktu, sesuai irama kehidupan. Bangun pagi, siap-siap untuk bekerja, mulai kerja, istirahat tidak terlalu lama, dan seterusnya; (2) bekerja sama dengan orang lain. Perbanyaklah teman dengan orang-orang di bawah atau orang-orang di atas kita. Murah hati, banyak senyum kepada bawahan dan patuh serta disiplin menghadapi atasan, dan hindarkan permusuhan. Dengan menggunakan tenaga orang lain, maka tujuan mudah tercapai. Inilah yang disebut manajemen, yaitu ilmu atau seni menggunakan tenaga orang lain untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Seseorang wirausahawan mudah bergaul, disenangi oleh masyarakat. Dia tidak suka fitnah, sok hebat, arogan, tidak suka menyikut, menggunting dalam lipatan, menohok kawan seiring dan sebagainya. Ia berprilaku yang menyenangkan semua orang, sehingga memudahkannya bekerja sama dalam mencapai keberhasilan; (3) penampilan yang baik, tekanannya pada prilaku jujur dan disiplin. Berpenampilan baik, berkat naluri wirausahanya ia bisa menabung tiap bulan, kemudian mencari peluang-peluang usaha lain. Setelah tabungan dirasa cukup, maka ia menjelma menjadi wirausahawan sukses. Peluang usaha bisa dalam bentuk mensuplai komoditi yang diperlukan oleh bekas perusahaan tempat ia semula bekerja atau merintis usaha yang sama di kota sama atau pindah ke kota lain; (4) yakin. Seseorang harus memiliki keyakinan diri bahwa ia akan sukses melakukan suatu usaha, jangan ragu dan bimbang. Niatkanlah bekerja baik, kemudian berserah diri, tawakal kepada Allah swt; (5) pandai

129


6/22/2010 6:24:44 PM

Zarmawis Ismail

membuat keputusan. Jika dihadapkan pada alternatif, harus memilih, maka buatlah pertimbangan yang matang, kumpulkan berbagai informasi, boleh minta pendapat orang lain dan setelah itu ambil keputusan dan jangan ragu-ragu; (6) mau menambah ilmu pengetahuan. Pada waktu sekarang pendidikan adalah nomor satu. Pendidikan dalam bentuk diploma akan sangat membantu seseorang menemukan dan mengembangkan jiwa dan operasionalisme wirausaha. Namun yang penting adalah upaya menambah pengetahuan; (7) ambisi untuk maju. Seseorang calon wiraswastawan harus punya semangat tringgi, mau berjuang untuk maju. Orang-orang yang gigih dalam menghadapi pekerjaan dan tantangan, biasanya banyak berhasil dalam kehidupan. Apapun jenis pekerjaan yang dilakukan, profesi apapun yang dihadapi, harus mampu melihat ke depan dan berjuang untuk menggapai apa yang diidam-idamkan; dan (8) Pandai berkomunikasi, berarti pandai mengorganisir buah pikiran dalam bentuk ucapan-ucapan yang jelas, menggunakan tutur kata yang enak didengar dan mampu menarik perhatian orang lain. Komunikasi yang baik, harus diikuti dengan prilaku jujur, konsisten dalam pembicaraan akan sangat membantu seseorang dalam mengembangkan karir masa depannya. Ciri wirausaha yang sukses tersebut menurut Zimmerer dalam H. Buchari Alma (2005) memiliki karakteristik atau sifat-sifat: (1) komitmen tinggi terhadap tugasnya, dan dengan kata lain setiap saat pikirannya tidak lepas dari perusahaannya, (2) mau betanggung jawab, artinya apa saja tindakan yang dilakukan selalu diikuti dengan penuh tanggungjawab dan ia tidak takut rugi, (3) keinginan bertanggung jawab, erat hubungannya dengan mempertahankan minat kewirausahaan dalam dirinya, (4) peluang untuk mencapai obsesi, di mana seseorang wirausaha mempunyai obsesi mencapai prestasi tinggi dan ini bisa diciptakannya, (5) toleransi menghadapi resiko kebimbangan dan

130


6/22/2010 6:24:44 PM


ketidakpastian, (6) yakin pada dirinya, (7) kreatif dan feleksibel, (8) ingin memperoleh balikan segera. Dia mempunyai keinginan yang kuat untuk menggunakan pengetahuan dan pengalaman guna memperbaiki penampilannya, (9) energik tinggi, di mana seorang wirausaha lebih energik dibandingkan rata-rata orang lain, (10) motivasi untuk lebih unggul. Seorang wirausaha mempunyai motivasi untuk bekerja lebih baik dan lebih unggul dri apa yang sudah ia kerjakan, (11) berorientasi ke masa depan, (12) mau belajar dari kegagalan. Seorang wirausaha tidak takut gagal, di mana ia memusatkan perhatiannya pada kesuksesan di masa depan dan menggunakan kegagalan itu sebagai guru yang berharga, dan (13) kemampuan memimpin. Seorang wirausaha harus mampu menjadi pemimpin yang baik, memimpin sumber daya manusia dengan beragam macam karakternya, di samping memimpin sumber daya non manusia yang harus dikelola sebaik-baiknya. Di antara beragam sifat wirausaha tersebut pada galibnya sudah dimiliki oleh PKL meskipun secara minimal, seperti peluang, energik, motivasi, berorientasi ke masa depan, kreatif dan feleksibel, serta manajemen (kemampuan memimpin), sebagaimana telah diungkap pada karakteristik dan potensi kewirausahaan PKL di bagian depan (Bab II) laporan ini. Misalnya kemampuan memimpin merupakan faktor penting untuk mempengaruhi orang lain memberikan sinergi yang kuat demi tercapainya suatu tujuan. Sikap orang yang memiliki jiwa kepemimpinan dapat tercermin pada praktek sehari-hari, seperti seorang kakak yang membimbing adik-adiknya untuk belajar (Suryana, 2006). Jiwa kemimpinan ini sudah diperlihatkan oleh PKLdi kota kota penelitian, di mana di antara PKL dalam melakukan usahanya telah menggunakan tenaga kerja rata-rata dua orang yang berasal dari luar keluarga, seperti diuraikan pada Bab III laporan ini.

131


6/22/2010 6:24:44 PM

Zarmawis Ismail

Nilai hakiki dan ciri-ciri wiraswasta yang sukses tersebut tentu juga tidak terlepas dari pengaruh tingkat pendidikan, usia, dan riwayat pekerjaan, juga dapat dikategorikan sebagai factor internal. Mengenai pendidikan misalnya, sejauhmana PKL memahami pengetahuan dan mengaplikasikannya sesuai dengan bidang (umum atau kejuruan) dan tingkat pendidikan yang dicapai, tentu sangat tergantung pada institusi pendidikan dengan semua perangkatnya (mata pelajaran, kualitas tenaga didik, dan sarana pendidikan). Pendidikan PKL, seperti diungkap pada bagian di depan (Bab II) relatif beragam mulai dari SD sampai dengan SLTA, di mana untuk Kota Bandung pendidikan PKL porsi terbesar (40%) berpendidikan SD dan 30% SLTA. Sedangkan di Yogyakarta, porsi pendidikan PKL terbesar (54%) adalah SLTA. Kalau misalnya, seluruh PKL memiliki pendi-dikan minimal SLTA, di mana seseorang dengan tingkat pendidikan seperti ini selain telah dapat membaca, berhitung, tetapi juga dapat berkomunikasi dengan mitra usahanya bahkan dapat pula menyesuaikan dan mengantisipasi perkembangan usahanya ke depan. Selain dengan berbekal pendidikan SLTA, apabila diikutkan dalam program pelatihan usaha, seperti pembukuan, cara memasarkan dagangan, dan membangun kerja sama, terdapat kecendrungan usahanya akan lebih berhasil. Dengan berbekal pendidikan SLTA ditambah lagi pengalaman dalam berdagang dengan porsi terbanyak 1-5 tahun atau rata-rata tiga tahun, jelas akan mendorong PKL mencari, menanggapi perubahan dan memanfaatkannya menjadi peluang bahkan menciptakan cara baru, dan inilah yang menurut Schumpeter (dalam Haruman, et.al. 2008) dikatakan wirausaha. Pemilihan atau pengembangan suatu usaha pada dasarnya dilakukan atas berbagai pertimbangan. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam memilih suatu jenis usaha, adalah: (a) faktor keuntungan yang akan diproleh, (b) faktor penguasaan teknis, (c) faktor

132


6/22/2010 6:24:44 PM


pemasaran, (d) faktor bahan baku, (e) faktor tenaga kerja, (f ) faktor modal, (g) faktor risiko, (h) faktor persaingan, (i) faktor faktor fasilitas dan kemudahan, dan (j) faktor lain, seperti kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, perizinan, kemudahan, dan lingkungan (Anoraga P dan Djoko Sudantoko, 2002). Tujuan usaha/bisnis pada umumnya adalah untuk memperoleh keuntungan (profit), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan tanggung jawab sosial. (Skinner, 1992). Karena itu di antara PKL yang menggunakan tenaga kerja di luar anggota keluarga tanpa memperhatikan berbagai kualifikasi pendidikan, keterampilan dan pengalaman sangat diperlukan untuk kelansungan kegiatan mereka sesuai dengan tujuan dan sasarannya, meskipun dalam jumlah terbatas tergantung pada jenis dan volume kegiatan masing-masing jenis usaha. Sumber daya manusia (tenaga kerja), menunjukkan kemampuan manusia dari suatu bangsa. Agar sumber daya manusia bernilai, setiap individu harus dilatih untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan maupun semi keterampilan (semiskilled). Unsur manusia (tenaga kerja) merupakan inti dari suatu bisnis. Bisnis membutuhkan orang sebagai pemilik, manajer, pekerja, dan konsumen. Tenaga kerja diperlukan dalam bisnis untuk memproduksi barang dan jasa serta menciptakan pekerjaan. Bisnis mungkin beroperasi secara berbeda dan tujuan bisnis berbeda, namun elemen universal dalam semua aktivitas bisnis adalah manusia. Artinya bagi PKL, adanya tenaga kerja yang membantu kelansungan usaha mereka, juga membantu beban pemerintah kota dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Masalah penting lainnya yang dihadapi dan selalu muncul bila membicarakan pengembangan suatu usaha, adalah masalah modal. Hal

133


6/22/2010 6:24:44 PM

Zarmawis Ismail

ini dapat dipahami, karena untuk mendirikan suatu usaha, apalagi untuk mengoperasikan dan mengembangkannya sesuai dengan tujuan dan sasarannya jelas membutuhkan modal terutama modal berupa uang. Tanpa adanya modal berupa uang yang akan digunakan untuk membeli bahan baku/bahan pembantu, membayar/upah tenaga kerja dan lainlainnya, jelas tidak mungkin membangun dan mengembangkan suatu usaha dengan skala usaha yang bagaimanapun. Seperti diungkap di bagian depan, modal usaha PKL pada umumnya berasal dari modal sendiri. Dan untuk memperoleh bantuan/pinjaman modal usaha dari institusi/ lembaga keuangan harus ada agunan seperti sertikat tanah atau BPKB sebagai persyaratan. Ketentuan ini tentu sudah merupakan rahasia umum, jangankan PKL, UKM saja yang sudah jelas status usahanya harus menyiapkan dulu permohonannya kepada kreditor terutama bank yang disertai dengan rencana penggunaan kredit dan rencana kegiatan usahanya. Persyaratan ini disebut kelayakan usaha (feasibility study). Di lain pihak, pemberi kredit akan meneliti dan mengevaluasi calon nasabahnya dengan kriteria 5 C yaitu: character, capacity, condition, capital, dan collateral. Dalam hal ini UKM biasanya mengalami kesulitan dalam menyediakan jaminan (collateral), sehingga diperlukan bantuan pemerintah. Di sini pemerintah menyiapkan fasilitas melalui Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang kemudian berubah jadi Perum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK). Selain itu pemerintah juga menyediakan kredit berbunga murah kepada koperasi dan UKM yang dananya bersumber dari keuntungan BUMN dan BUMD yang besarnya antara 1-5 persen (Wiranta, 2003). Karena itu dalam membantu modal usaha PKL sehingga lebih berkembang, sangat diperlukan intervensi pemerintah, terutama Dinas Koperasi dan UKM atau lembaga lain, seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat)

134


6/22/2010 6:24:44 PM


6.3 Faktor eksternal PKL Yang dimaksud faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar usaha yang akan mempengaruhi kegiatan internal usaha. Faktor eksternal tersebut mencakup aspek-aspek yang, antara lain: pasar, fasilitas/ infrastruktur, perizinan, kebijakan/peraturan pemerintah, kerja sama/ kemitraan, dan kondisi ekonomi/ globalisasi. Artinya betapa hebatnya jiwa wirausaha yang dimiliki PKL, kalau tidak didukung oleh beragam faktor eksternal tersebut, terdapat kecendrungan usaha PKL tidak berkembang ke arah yang lebih baik atau jalan di tempat bahkan tidak menutup kemungkinan bangkrut. Di antara beragam aspek tersebut, aspek infrastruktur, kerja sama/kemitraan, dan kondisi ekonomi/globalisasi yang belum optimal ditangani pemerintah di kota penelitian. Mengenai infrastruktur tekanannya pada PKL yang direlokasi dari lokasi-lokasi tertentu di pusat kota ke tempat yang baru (di Bandung PKL direlokasi ke Pasar Gedebage dan di Yogyakarta ke Pasar Pekuncen). Untuk keberhasilan usaha PKL di tempat yang baru, tentu sangat diperlukan sarana-prasarana pendukung, seperti jaringan jalan, angkutan untuk kelancaran usaha PKL baik dalam memperoleh bahan baku/bahan pembantu barang dagangan, dan memasarkannya. Sarana pengangkutan sudah menjadi salah satu unsur yang menentukan untuk menjamin perkembangan ekonomi di masyarakat. Tidak ada kegiatan ekonomi yang dapat dilepaskan dari keperluan pengangkutan. Pengangkutan tidak lagi dipandang sebagai sektor yang memberikan pelayanan semata, tetapi telah menjadi partner dari kegiatan-kegiatan ekonomi umumnya (Alma, 2004). Selain itu itu tidak kalah pentingnya informasi melalui berbagai promosi yang dilakukan pemerintah untuk menarik masyarakat berbelanja di lokasi/pasar yang baru. Kondisi ini seharusnya dimanfaatkan oleh PKL

135


6/22/2010 6:24:44 PM

Zarmawis Ismail

dengan menjual beragam barang dagangan termasuk barang langka yang dicari konsumen (seperti di Pasar Gedebage), berkualitas, harga bersaing dengan pasar swalayan, dengan pelayanan yang memuaskan pembeli/konsumen. Kurangnya berhasilnya pengembangan beragam usaha selama ini untuk mencapai tujuan mandiri dan berdaya saing tinggi disebabkan oleh banyak faktor. Pertama berkaitan dengan kemitraan, di mana kemitraan yang tercipta di luar mekanisme pasar (non-market partnerships) tidak dapat bertahan lama karena usaha besar (Bapak Angkat) kurang atau sama sekali tidak memperoleh manfaat finansial atau manfaat lain yang berarti dari kemitraan atau keterkaitan ini (Thee Kian Wie, 2001). Program-program pengembangan UKM yang tidak langsung juga tidak berhasil, seperti juga di banyak negara Asia Tenggara lainnya, pada umumnya didasarkan atas pertimbangan pemerataan atau kesejahteraan’. Pengalaman telah menunjukkan bahwa pengembangan UKM yang populis didasarkan atas pertimbangan bahwa UKM pada dasarnya dirugikan oleh kekuatan-kekuatan pasar yang tidak terkendali, sehingga perlu mendapat preferensial yang khusus. Kurang berhasilnya program pengembangan UKM juga disebabkan program-program ini tidak mengadakan pembedaan yang tajam antara usaha-usaha rumah tangga di satu sisi, dan UKM di sisi lain. Kedua subkatagori usaha ini memerlukan penanganan yang berbeda satu sama lain, khususnya bagi UKM moderen yang merupakan satu unsur penting dalam memperkuat struktur ekonomi Indonesia. Karena program pengembangan UKM berdasarkan pertimbangan kesejahteraan, maka fokus pemerintah dalam program pengembangan UKM kurang diarahkan kepada pengembangan kewiraswastaan sejati dan pertumbuhan yang sehat. Lagi pula kebijakan pemerintah di masa lalu juga kurang berhasil dalam menciptakan suatu lingkungan bisnis yang kondusif untuk mendorong

136


6/22/2010 6:24:44 PM


munculnya wiraswasta-wiraswasta baru serta UKM yang mandiri dan berdaya saing tinggi (Ahmed 1999:1-2 dalam Thee Kian Wie, 2001). PKL yang merupakan bagian dari UKM karena sebagian di antara mereka sudah memiliki izin usaha dengan lokasi yang tetap dan dikenakan berbagai retribusi, pada dasarnya sudah melakukan kemitraan dengan pihak swasta dan asosiasi/ organisasi, tetapi hasilnya belum aptimal. Seperti kasus di Bandung, kemitraan yang dilakukan pengusaha/pemilik modal dengan PKL pada dasarnya adalah kemitraan semu, di mana pengusaha/pemilik modal untuk barangbarang tertentu yang sudah jenuh di pasar swalayan, dipasok ke PKL untuk dipasarkan pada lokasi-lokasi tertentu sehingga kadang-kadang mengganggu ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota. Kemitraan seperti ini sifatnya menguntungkan pengusaha/ pemilik modal, karena jika barang yang sudah dipasok habis terjual oleh PKL, tidak dilanjutkan dengan kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi pengembangan usaha PKL. Demikian pula halnya di Yogyakarta, terdapat kemitraan swasta, seperti PT Angkasapura dan PT Peruri, memberikan sebagian hasil keuntungan perusahaan kepada PKL sebagai modal usaha PKL. Pemberian modal ini oleh kedua perusahaan kepada PKL dilakukan dalam bentuk CSR (di mana perusahaan sebagai bapak angkat PKL). Kemitraan seperti yang menurut Thee Kian Wie disebut sebagai kemitraan yang tidak dibangun menurut mekanisme pasar. Artinya kemitraan tersebut tidak berlangsung secara berkelanjutan sehingga tidak mendorong pengembangan usaha PKL ke arah yang lebih baik, karena kemitraan yang satu lebih pada aji mumpung memanfaatkan PKL untuk memperoleh keuntungan, dan kemitraan yang lain sebagai belas kasihan pada PKL karena sulitnya mereka memperoleh pinjaman modal usaha.

137


6/22/2010 6:24:44 PM

Zarmawis Ismail

Beragam masalah PKL tersebut kalau tidak ditanggulangi oleh pelakupelaku yang tecakup dalam faktor eksternal tentu merupakan kendala bagi kelangsungan usaha PKL yang berimplikasi pada berkurang bahkan hilangnya kontribusi PKL pada penyerapan tenaga kerja, penerimaan pendapatan daerah, dan sumber penghasilan masyarakat, tetapi sebaliknya akan meningkatkan masalah-masalah sosial perkotaan, seperti pengangguran dan kemiskinan. Karena itu untuk keberlanjutan usaha PKL, memang sangat diperlukan intervensi stakeholders (pemerintah, swasta, dan asosiasi/organisasi PKL). Pemerintah, dalam hal ini pemerintah kota misalnya, tidak saja berperan dalam penataan lokasi/tempat usaha, perizinan, penyediaan sarana, bahkan memperomosikan usaha PKL, tetapi juga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan PKL melalui bimbingan teknis, mengusahakan bantuan/pinjaman modal bekerja sama dengan pihak swasta, dan penyediaan informasi yang dapat diakses PKL. Selain itu pihak swasta/ pemodal juga memperoduksi produk-produk berkualitas dengan disain yang menarik untuk dijual oleh PKL (kasus di Yogyakarta), juga menyediakan barang-barang untuk dijualkan oleh PKL pada lokasi/ tempat-tempat tertentu (kasus di Bandung), karena barang-barang itu sudah jenuh di pasar swalayan. Tak kalah pentingnya adalah peran asosiasi/organisasi PKL, selain berfungsi sebagai mediator kepada pemerintah (dinas/instansi terkait) dalam memperoleh lokasi, izin usaha, dan penataan usaha PKL, juga membantu modal dan pemasaran barang dagangan PKL, seperti kasus di Yogyakarta. Berkaitan dengan globalisasi ekonomi, yang ditandai oleh banyak dan variatifnya barangbarang luar negeri masuk ke Indonesia dengan bebas, seperti produk tekstil dan barang kerajinan terutama dari China, di satu sisi memang berimbas pada PKL untuk menjual barang-barang tersebut di lokasi/ tempat usaha mereka dengan keuntungan yang lumayan. Tetapi di sisi

138


6/22/2010 6:24:44 PM


lain kondisi ini jika dibiarkan berlanjut secara terus-menerus tanpa ada keseriusan pemerintah untuk mengatasi, sangat dikhawatirkan dapat mematikan industri tekstil dan kerajinan di dalam negeri yang berujung pada peningkatan jumlah pengangguran dan kemiskinan.

6.4 Kesimpulan dan Rekomendasi 6.4.1 Kesimpulan Meningkatnya jumlah PKL pada awalnya akibat meningkatnya migrasi dari daerah-daerah ke kota-kota besar adalah akibat kemiskinan dan pengangguran, antara lain karena terbatasnya peluang usaha dan kesempatan kerja di daerah asal mereka atau dalam kota di mana PKL melakukan usahanya. Karena itu mereka mencoba mengadu nasib dalam arti mencari kehidupan baru di kota, terutama kota-kota besar. Hal ini merupakan salah satu indikasi tidak berhasilnya otonomi daerah yang dimulai tahun 2001 yang lalu. Padahal tujuan hakiki dari otonomi daerah ialah untuk mensejahterakan masyarakat di daerah melalui eskplorasi, eksploitasi, dan produksi berbagai sumber daya ekonomi yang ada daerah. PKL merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat perkotaan. Selain telah berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan (masyarakat dan daerah), juga bagian dari kelompok marginal yang menjadi permasalahan kota. Pemerintah, pengusaha/ pengrajin dan asosiasi/organisasi telah berupaya membina PKL menjadi sektor formal melalui penyediaan berbagai fasilitas, seperti lokasi/tempat usaha, modal, peizinan, dan manajemen, tetapi belum optimal, karena jumlah PKL meningkat terus.

139


6/22/2010 6:24:45 PM

Zarmawis Ismail

PKL adalah orang-orang berani menempuh kehidupan, berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, jika tidak demikian mereka tidak makan. PKL sangat membantu konsumen, mudah mendapatkan barang, pelayanan cepat, sambil lewat di kaki lima, dapat membeli sekedar oleh-oleh buat anggota keluarga dan kebanyakan barang yang dijual PKL adalah barang-barang yang conveniences, yang dibeli dengan cara emosional, begitu melihat barang langsung keinginan untuk membeli. PKL memiliki karakteristik pribadi wirausaha, antara lain mampu mencari dan menangkap peluang usaha, memiliki keuletan, percaya diri, kreatif, dan inovatif. PKL mempunyai potensi yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan sebagai unsur budaya dan eksistensinya tidak dapat dihapuskan, dapat dipakai sebagai penghiyas kota, menyimpan potensi pariwisata, dan mereka dapat menjadi pembentuk estetika kota bila didisain dengan baik. Meskipun demikian seperti sudah disinggung di bagian depan (Bab I), bahwa dalam tataran pemerintah daerah, tampak sangat kurang keberpihakan terhadap PKL. Upaya pemerintah di banyak daerah/kota, belum optimal dalam memberi alternatif ruang usaha yang berorientasi untuk melindungi dan mengembangkan usaha PKL yang digusur; karena kemudian cenderung ditempatkan di lokasi yang kurang strategis, sulit dijangkau dan sepi pembeli (Heraty dkk, 2003). Kondisi demikian sejalan seperti yang disebutkan oleh Ramli (1992) bahwa kebijakan pemerintah untuk PKL lebih bersifat ’penertiban’ dan bukan ’pembangunan’. Tanpa adanya upaya pembinaan akan mematikan usaha PKL dan semakin memperburuk kondisi masyarakat ekonomi lemah Di kedua kota (Bandung dan Yogyakarta), stakeholders (pemerintah, swasta, dan asosiasi/organisasi) telah melakukan pembinaan terhadap PKL mulai dari penataan lokasi/tempat usaha, perizinan, permodalan,

140


6/22/2010 6:24:45 PM


pemasaran, manajemen usaha, kemitraan, dan informasi, tetapi hasilnya belum optimal. Hal ini disebabkan selain terbatasnya anggaran, banyak dan beragamnya beban kerja pemerintah kota di sektor-sektor yang lain, belum dilaksanakan berbagai kebijakan secara konsisten di antara dinas/instansi, juga PKL semakin banyak dan variatif.

6.4.2 Rekomendasi Secara nasional, penanganan PKL harus dilakukan dengan pemerataan pembangunan dan tidak hanya terpusat di ibukota negara dan ibukota provinsi; meningkatkan investasi/ penciptaan peluang usaha yang dapat menciptakan lapangan kerja; dan bergabungnya di antara PKL sehingga menjadi lebih besar menjadi usaha sektor fomal (ada tempat usaha tetap, izin usaha, dan berlokasi di tempat yang sudah disediakan). Penanganan PKL haruslah bersifat mendidik melalui upaya penegakan hukum secara terus-menerus, dengan rencana matang, tidak sporadis, dengan menangkapi mereka sewaktu-waktu, di mana tindakan ini hanya akan merugikan sebagian warga kota dan merusak kehidupan mereka dan modal mereka kecil, kena razia disita. Dengan penegakan disipilin yang terus menerus, pengarahan yang bersifat edukatif akan dapat membenahi PKL. Yang jelas PKL tidak pernah habis, dimana-mana merekapun ada sebab penduduk selalu bertambah, habis angkatan sekarang, akan muncul lagi angkatan berikutnya. Semua mereka melakukan kegiatan usaha guna memenuhi tuntutan hidup. Dalam pengembangan usaha bisnis, prosedur perizinan dan prosedur yang lain yang berbelit-belit sering membebani usaha PKL harus dihilangkan. Karena itu pemerintah kota melalui berbagai dinas/

141


6/22/2010 6:24:45 PM

Zarmawis Ismail

instansi teknis berkewajiban membina PKL tersebut melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, pengadaan fasilitas dalam memperoleh bahan baku/bahan pembantu dan lain-lain. Pentingnya intervensi pemerintah daerah dalam upaya pengembangan PKL tersebut, karena kegiatan mereka akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan undang-undang ini pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas perbantuan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Revitalisasi PKL perlu dilakukan dalam hal lokasi/tempat usaha, modal usaha, dan pelatihan. Karena itu dalam usaha penyediaan lokasi/tempat usaha bagi PKL, perlu pula disediakan sarana jalan dan transportasi yang berkualitas, aman, nyaman, dan mudah dijangkau konsumen, ada promosi secara luas, dan di tempat di mana PKL berjualan terdapat barang-barang yang dicari/dibutuhkan konsumen, berkualitas dan harga bersaing dengan pasar-pasar swalayan. Sementara pembenahan PKL di suatu kota, selain dilakukan dengan penyediaan tempat, infrastruktur, promosi dan menerapkan kebijakan dengan tegas/konsisten dan bersifat edukatif, juga perlu ada intervensi dalam pendidikan/pelatihan (pembelajaran) yang terstruktur, dan penyediaan kredit ringan pada PKL, sehingga dengan cara ini usaha mereka menjadi lebih maju menjadi usaha formal, seperti pedagang lainnya.

142


6/22/2010 6:24:45 PM


Penanganan PKL di Kota Yogyakarta mulai dari pendataan, pemberian izin, dan lokasi/tempat usaha, bahkan merelokasi PKL kecendrungannya lebih baik dan berhasil dibanding Kota Bandung. Keberhasilan penanganan PKL di Kota Yogyakarta tersebut selain oleh keseriusan pemerintah, juga partisipasi pihak swasta dan asosiasi/organisasi PKL. Karena itu, dalam penanganan PKL di Kota Bandung dan kotakota lainnya di Indonesia agar lebih berhasil dan berdaya guna, dapat menerapkan konsep-konsep penanganan PKL di Kota Yogyakarta.

143


6/22/2010 6:24:45 PM

Zarmawis Ismail

DAFTAR PUSTAKA

Anoraga, Panji dan H. Djoko Sudantoko, 2003. Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil. Jakarta. PT. Rineka Cipta. Buchari H. Alma, 2004. Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa. Bandung. Penerbit Alfabeta. _______, 2005. Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum. Bandung. Alfabeta. Heraty, Toeti, dkk. 2003. “Menata Kembali Hak Warga Negara: Belajar dari Kasus Penggusuran di DKI Jakarta”. http://www.indonesiahouse.org Ramli, Rusli. 1992. Sektor Informal Perkotaan Pedagang Kakillima di Indonesia. Jakarta: Ind-Hill-Co. Skinner, Steven J. & Ivancevich, John M, 1992. Business for the 21 Century, Home Wood: Irwin. Suryana, 2006. Kewirausahaan. Pedoman Praktis: Liat dan Proses Menuju Sukses. Jakarta. Salemba Empat. Wiranta, Sukarna, 2003. Penguatan Ekonomi Domestik Melalui Koperasi dan UKM. Dalam M. Soekarni dan Agus Eko Nugroho (Penyunting) Penguatan Ekonomi Domestik. P2E-LIPI Jakarta. Thee Kian Wie, 2001. Peranan dan Perkembangan Usaha-usaha Rumah Tangga, Kecil, dan Menengah Dalam Ekonomi Indonesia. Dalam Mahmud Thoha : Dinamika Usaha Kecil dan Rumah Tangga. Jakarta. Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan LIPI.

144


6/22/2010 6:24:45 PM

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKTOR INFORMAL: STUDI KASUS PEDAGANG KAKI LIMA

Recommend Documents