Pengembangan Desa Mandiri GERBANG RAJA Sebagai upaya percepatan Pembangunan Desa Tertinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara
PENGARAHAN DIKLATPIM II ANGKATAN XLI SAMARINDA, 21 APRIL 2015
Rita Widyasari, S.Sos, MM., Ph.D Bupati Kutai Kartanegara
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
GERBANG RAJA : GERAKAN PEMBANGUNAN RAKYAT SEJAHTERA Visi, Misi, Strategi, Kebijakan & Program Kerja PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2010 - 2015
Visi dan Misi Gerbang Raja
Misi 7 Peran dan Partisipasi Perempuan Misi 1 Good Governance
Misi 3 : Perekonomian dan Pengem Bangan Usaha Rakyat
Misi 4: Meningkatkan Sumber Pendapatan
Misi 5 : Pemerataan Infrastruktur
VISI PEMBANGUNAN 2010-2015: Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berkeadilan
Misi 6 Pembangunan Berwawasan Lingk Misi 2 Pengembangan SDM
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN PROGRAM PENCAPAIAN MISI 1 S/D 7
KONSEPSI GERBANG RAJA
• GERBANG RAJA : Akronim dari Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera • GERBANG RAJA : Paradigma baru dalam pembangunan Kutai Kartanegara sebagai alat atau tata cara untuk mempercepat mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berkeadilan, berdasarkan atas pemahaman tentang sejahtera, ekonomi, sosial dan budaya di Kutai Kartanegara.
GRAND STRATEGI GERBANG RAJA •
Dalam lima tahun (2011-2015), pelaksanaan pembangunan menempatkan “GERBANG RAJA” (Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera) sebagai Grand Strategy Pembangunan di Kutai Kartanegara.
•
Dalam konteks pembangunan daerah, GERBANG RAJA bersifat “inklusif”
yang ditujukan untuk: •
Mendorong terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan secara adil dan merata di seluruh wilayah Kutai Kartanegara;
•
Mewujudkan
pemerintah
daerah
yang
handal,
profesional
dan
mengutamakan pelayanan publik; • •
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Selain itu, GERBANG RAJA diarahkan untuk lebih memantapkan penataan
kembali pembangunan di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
I. PENDAHULUAN GAMBARAN UMUM DAERAH TERTINGGAL
Konsep pembangunan perdesaan bukanlah konsep pembangunan yang instan melainkan harus berjenjang dan konsisten. Pengertian yang selama ini kurang tepat, dapat kita balikkan, perdesaan tidak lagi lagi identik dengan wilayah miskin. Perdesaan dapat menjadi wilayah yang maju dan "mandiri” yang bahkan akan mampu menggerakan perekonomian suatu wilayah maka apabila hal ini dilaksanakan pada daerah tinggal akan menjadi suatu katalisator untuk percepatan pembangunan daerah tersebut sehingga mampu mengejar ketertinggalannya dan bisa jadi akan lebih maju dibanding daerah lainnya.
APA DAN BAGAIMANA DAERAH TERTINGGAL ITU Perekonomian Masyarakat Aksesibilitas Infrastruktur Karakteristik Daerah
PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL
Celah Fiskal SDM
a. Karakteristik daerah, berdasarkan keberadaannya di daerah perbatasan antarnegara dan gugusan pulau kecil. b. Daerah rawan bencana c. Daerah rawan konflik
DAERAH TERTINGGAL adalah daerah yang relatif kurang berkembang dibanding daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk yang relatif tertinggal
Daerah tertinggal umumnya memiliki KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG RENDAH, dicirikan dengan ; Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu rendahnya Rata-rata Lama
Sekolah (RLS), Angka Melek Huruf (AMH), dan Angka Harapan Hidup (AHH). Keterbatasan dalam prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air
bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya sehingga mereka kesulitan melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.
Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi PENYEBAB KETERTINGGALAN DAERAH adalah : 1. Belum adanya sifat profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku pengembang kawasan di daerah. 2. Masih lemahnya koordinasi, sinergi dan kerjasama diantara pelakupelaku pengembang kawasan seperti pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah, dan sebagainya. 3. Keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik serta ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah. 4. Belum optimalnya pemanfaatan kerjasama antar wilayah dan antar Negara untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan. 5. Ketidakseimbangan antara pasokan sumber daya alam dan kebutuhan pembangunan. 6. Arah dan kebijakan pembangunan yang cenderung inward looking 7. Adanya daerah dan pulau-pulau terpencil dan terisolasi, sehingga sulit dijangkau.
ISU-ISU AKTUAL bagi daerah tertinggal
1. Kemiskinan
2. Kesenjangan wilayah
3. Keterbatasan infrastruktur 4. Rendahnya kualitas SDM 5. Rendahnya kapasitas atau daya saing Desa
KONTEKS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
Dalam KONTEKS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL maka "Desa" lah yang menjadi kata kuncinya. Desa adalah sub sistem daerah dan daerah adalah sub sistem negara maka apabila desa maju, daerah akan maju, dan negara juga akan maju sehingga Ketahanan Nasional makin kokoh dan kuat. Upaya untuk melakukan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut adalah dengan memfokuskan penanganan daerah tersebut pada unit terkecil pada sub sistem pemerintahan daerah yakni Desa atau Kelurahan. Daerah tertinggal atau kabupaten tertinggal hanya akan dapat diangkat dari ketertinggalannya bilamana unitunit Pemerintahan Desa atau Kelurahan menjadi lebih mandiri.
Desa sebagai basis potensial kegiatan ekonomi haruslah menjadi
paradigma baru dalam program pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Sudah saatnya kini dan kedepan menjadikan Desa Sebagai Pusat-Pusat Pembangunan dan menjadikan Desa sebagai motor utama penggerak roda perekonomian melalui berbagai sektor yang berbasis pertanian sebagaimana layaknya negara agraris dan membalikkan pengertian bahwa perdesaan tidak lagi identik dengan wilayah miskin, tertinggal dan terbelakang. Sistem yang selama ini dianut telah menyebabkan Pemerintahan
Daerah dan Pemerintahan Desa kurang responsif dan kurang peka terhadap aspirasi masyarakat sehingga hasilnyapun kurang maksimal. Desa seharusnya diberi kepercayaan dan pembangunan perdesaan diberi perhatian lebih. Pembangunan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu langkah strategis yang bisa dilakukan. Masyarakat perdesaan perlu diberikan berbagai akses kemudahaan seperti jalan untuk pemasaran hasil pertanian, akses pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.
KONSEP PROGRAM PENGEMBANGAN DESA MANDIRI KONSEP PEMBANGUNAN PERDESAAN adalah pembangunan yang
berjenjang dan konsisten. Pembangunan desa harus diarahkan untuk mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat sehingga mempercepat peningkatan perkembangan desa. Kemampuan masyarakat desa untuk berproduksi dan memasarkan hasil produksinya perlu didukung dan ditingkatkan melalui penataan kelembagaan dan perluasan serta diversifikasi usaha agar makin mampu mengarahkan dan memanfaatkan dana dan daya bagi peningkatan pendapatan dan taraf hidupnya.
Untuk itu maka perlu dirancang sebuah program yang bertolak dari
permasalahan yang dialami oleh sebagian besar daerah atau desa tertinggal. Program inilah yang nantinya diharapkan menjadi salah satu jawaban atas isu-isu tersebut di atas. Berdasarkan sifatnya yang akan membuat desa menjadi lebih maju dan mandiri terlepas dari permasalahan yang melanda desa selama ini, maka dapat dikembangkan sebuah KONSEP PROGRAM PENGEMBANGAN DESA MANDIRI. KONSEP PROGRAM PENGEMBANGAN DESA MANDIRI adalah
sebuah konsep dan strategi pembangunan yang menempatkan
desa sebagai sasaran, tujuan sekaligus sebagai indikator pembangunan di suatu daerah, menjadi tawaran alternatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal menjadi daerah yang maju mandiri dan sejahtera sehingga akan memperkokoh Ketahanan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesial.
II. PEMBAHASAN DASAR HUKUM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2006 telah mengamanatkan perlunya percepatan pembangunan daerah tertinggal secara koordinatif dan operasional. Permen PDT Nomor : 07/Per/M-PDT/III/2007, tentang penyesuaian
STRANAS PDT menjadi Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT).
KAREKTERISTIK DAN PERMASALAHAN POKOK DAERAH TERTINGGAL ;
1. Geografis Relatif sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi karena faktor geomorfologis. 2. Sumberdaya Alam Tidak memiliki potensi sumberdaya alam; dilindungi atau tidak dapat dieksploitasi atau daerah tertinggal akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan. 3. Sumberdaya Manusia Tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah serta kelembagaan adat yang belum berkembang. 4. Prasarana dan Sarana Keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.
5. Daerah Rawan Bencana dan Konflik Sosial Terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi akibat seringnya suatu daerah mengalami bencana alam dan konflik sosial. 6. Kebijakan Pembangunan Adanya kebijakan yang tidak tepat seperti kurang memihak pada pembangunan daerah tertinggal, kesalahan pendekatan dan prioritas pembangunan, serta tidak dilibatkannya kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan pembangunan.
SUMBER PERMASALAHAN POKOK DAERAH TERTINGGAL Kurangnya integrasi program-program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun kalangan swasta serta para pemangku kepentingan lainnya terhadap pembangunan perdesaan
DAMPAK KURANGNYA INTEGRASI PROGRAM 1.
2. 3. 4. 5.
6. 7.
8.
Program program terselenggara secara sporadis, terkesan sendiri sendiri dan tidak terfokus pada tujuan yang sama, tidak ada sinergi antar program. Masih terdapat kesenjangan (disparitas) pembangunan antar wilayah. Perhatian pembangunan kawasan perbatasan yang masih menitikberatkan pendekatan keamanan dibanding kesejahteraan. Keterbatasan pengelolaan sumber daya lokal dan belum terintegrasinya dengan kawasan pusat pertumbuhan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia Rendahnya kemampuan kelembagaan aparat dan masyarakat Terbatasnya sarana dan prasarana terutama transportasi darat, laut, dan udara; telekomunikasi, dan energi, serta keterisolasian daerah. Permasalahan aspek karakteristiik daerah terutama berkaitan dengan daerah rawan bencana (kekeringan, banjir, longsor, kebakaran hutan dll.) serta rawan konflik sosial.
STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Strategi pembangunan daerah tertinggal disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah, meliputi : 1. Pengembangan ekonomi lokal : Pendayagunaan potensi sumberdaya lokal (sumberdaya manusia, sumberdaya kelembagaan, serta sumberdaya fisik). 2. Pemberdayaan Masyarakat : Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. 3. Perluasan Kesempatan : Membuka keterisolasian daerah tertinggal agar mempunyai keterkaitan dengan daerah maju. 4. Peningkatan Kapasitas : Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia pemerintah dan masyarakat di daerah tertinggal. 5. Peningkatan Mitigasi : Rehabilitasi dan Peningkatan, mengurangi resiko dan memulihkan dampak kerusakan yang diakibatkan oleh konflik dan bencana alam serta berbagai aspek dalam wilayah perbatasan.
EMPAT PILAR STRATEGI DASAR DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Pilar pertama, meningkatkan kemandirian masyarakat dan daerah tertinggal, dilakukan melalui ; 1. Pengembangan ekonomi local 2. Pemberdayaan masyarakat 3. Penyediaan prasarana dan sarana lokal/perdesaan 4. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat. Pilar kedua, mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah, dilakukan melalui ; 1. Penyediaan informasi potensi sumberdaya wilayah 2. Pemanfatan teknologi tepat guna 3. Peningkatan investasi dan kegiatan produksi 4. Pemberdayaan dunia usaha dan UMKM 5. Pembangunan kawasan produksi
Pilar ketiga, memperkuat integrasi ekonomi antara daerah tertinggal dan daerah maju, dilakukan melalui ; 1. Pengembangan jaringan ekonomi antar wilayah 2. Pengembangan jaringan prasarana antar wilayah 3. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah Pilar keempat, meningkatkan penanganan daerah khusus yang memiliki karakteristik keterisolasian dilakukan melalui ; 1. Pembukaan keterisolasian daerah (pedalaman, pesisir, dan pulau kecil terpencil). 2. Penanganan komunitas adat terasing 3. Pembangunan daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil
PRASYARAT PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL SIKAP AFIRMATIF bagi daerah tertinggal dalam aspek kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian KESELARASAN DAN KETERPADUAN diantara 3 (tiga) level pemerintahan, yaitu pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam penentuan agenda kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah tertinggal ALOKASI ANGGARAN dari kementerian/lembaga yang memadai
SKEMA PENDANAAN KHUSUS BAGI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Inisiatif Provinsi dan Kabupaten
Strategi yang memiliki legalitas yang kuat Pengaturan kewenangan, tanggung jawab, alokasi anggaran, mekanisme kerja, dan hubungan kerja antar instansi. Insentif yang memadai bagi mereka yang bekerja di daerah terpencil dan perbatasan.
KONSEP PROGRAM PENGEMBANGAN DESA MANDIRI Konsep pemberdayaan dengan menempatkan DESA sebagai sasaran, tujuan sekaligus sebagai indikator dari program dan kegiatan pembangunan
MANFAAT DESA MANDIRI
Terwujudnya Desa Mandiri
Desa Mandiri dapat dijadikan ukuran keberhasilan Pemkab
LIMA PILAR PENGEMBANGAN DESA MANDIRI Kualitas SDM
Ketahanan/kemandirian pangan
Kapabilitas pemerintahan dan aparatur Desa
Daya beli/daya saing Desa Ketersediaan infrastruktur
KONSEP PEMBANGUNAN DESA MANDIRI
KUALITAS SDM
KAPABILITAS PEMERINTAHAN DAN APARATUR DESA
DESA MANDIRI
DAYA BELI/ DAYA SANG DESA
KETAHANAN/ KEMANDIRIAN PANGAN
KETERSEDIAAN INFRATRUKTUR
KATEGORI DESA
DESA MANDIRI Peningkatan kapasitas aparatur
Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemberdayaan masyarakat
DESA LOKALITAS Potensi/karakteristik desa Budaya masyarakat
ROADMAP PENGEMBANGAN DESA MANDIRI DESA
TUJUAN & SASARAN ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
FOKUS LOKASI
STAKEHOLDER
MANDIRI
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR
PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
LOKALITAS
PEMBERDAYAA N MASYARAKAT
1 DESA / KECAMATAN
PEMKAB SKPD
POTENSI/ KARAKTERISTIK DESA
BUDAYA MASYARAKAT
CLUSTER 3 – 5 DESA
DUNIA USAHA
DESA / MASYARA KAT
Bappemas, Bappeda, BKPP, BKBP3A, BLHD, Barpus, Ba. Kesbangpollinmas, Disdik, Dinkes, Dinsos, Diskominfo, Distamben, Disdukcapil, Disbudpar, Dibudpar, Diperindagkop, Distan, Disbunhut, Disnak, Dislutkan, Disnakertrans, Dislutpora
KETERLIBATAN STAKEHOLDERS
Keterlibatan stakeholders yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan desa atau masyarakat desa merupakan bagian penting yang sangat menentukan tingkat keberhasilan program desa mandiri
Setiap SKPD menyusun program Pengembangan Desa Mandiri disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan
Nama Program Pengembangan Desa Mandiri Per SKPD NO
SKPD
PROGRAM
1
Badan Kesbangpollinmas
Desa Mandiri Kebangsaan
2
Dinas Kesehatan
Desa Siaga/Desa Sehat Mandiri
3
Dinas Sosial
Desa Berketahanan Sosial
4
Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan
Desa Mandiri Pangan
5
Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Desa Mandiri Pangan
6
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Desa Mandiri Pangan dan Kehutanan
7
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Desa Mandiri Pangan
8
Dinas Kelautan dan Perikanan
Desa Mandiri Pangan
9
Badan KB, PP dan PA
Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri)
10
Dinas Komunikasi dan Informatika
Desa Sadar Informasi
NO
SKPD
PROGRAM
11
Dinas Pertambangan dan Energi
Desa Mandiri Energi
12
Bappeda
Desa Mandiri Perencanaan
13
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Desa Tertib Administrasi Kependudukan
14
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Desa Wisata
15
Dinas Pendidikan
Desa Mandiri Pendidikan
16
Badan Lingkungan Hidup Daerah
Desa Mandiri Lingkungan
17
Disperindagkop
Desa Mandiri Niaga
18
Disnakertrans
Desa Mandiri Padat Karya
19
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Desa Mandiri Pemuda dan Olah Raga
20
Badan Kearsipan dan Perpustakaan
Desa Gemar Baca
21
Bapemas dan Pemdes
Desa Mandiri Pemberdayaan Masyarakat
PRINSIP KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN DESA MANDIRI 1. Pemberdayaan masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan. 2. Pemerataan program dan kegiatan pembangunan ke seluruh Desa. 3. Memberikan arah kepada SKPD untuk percepatan terwujudnya Desa Mandiri.
STRATEGI DALAM PENCAPAIAN DESA MANDIRI 1. Peningkatan kapasitas aparatur 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan 3. Pemberdayaan masyarakat 4. Pengembangan Potensi/karakteristik desa
5. Pengembangan budaya masyarakat
PENDEKATAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN DESA MANDIRI 1. Pembangunan yang bertumpu pada masyarakat
(community based development). 2. Perpaduan Perencanaan dari Desa dan dari SKPD terkait. 3. Perencanaan SKPD lintas sektor untuk penyusunan dan penganggaran program/kegiatan.
INDIKASI TINGKAT KEBERHASILAN PROGRAM PENGEMBANGAN DESA MANDIRI Termanfaatkannya Alokasi Dana Desa (ADD)
Tercapainya target atau sasaran Program / Kegiatan SKPD Sektoral
Terpenuhinya kriteria dan indikator Desa Mandiri menurut SKPD Sektoral terkait
TAHAPAN PROGRAM
Tahapan perencanaan
Tahapan pelaksanaan
Tahapan pengendalian atau monitoring dan evaluasi
Alur Perencanaan Pengembangan Desa Mandiri KEBIJAKAN
RPJMD KAB
DESA MANDIRI RPJM DESA
RENSTRA (21 SKPD)
KEBIJAKAN PERWUJUDAN DESA MANDIRI
RKP DESA RKPD/ RENJA SKPD
KEBIJAKAN INTEGRASI PROGRAM/KEGIATAN DESA MANDIRI
MEKANISME PERENCANAAN Dalam tahap perencanaan, maka SKPD terkait mengambil peran penting untuk merancang program dan kegiatan Desa Mandiri yang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Dalam tahapan perencanaan ini terkait pula proses penganggaran program dan kegiatan yang akan membiayai pendanaan program dan kegiatan masing-masing SKPD.
Alur Pelaksanaan Program Pengembangan Desa Mandiri
TUJUAN
PROGRAM / KEGIATAN SKPD TERKAIT
DESA
SASARAN
DESA MANDIRI
Mekanisme pelaksanaan : 1. Dalam rangka operasionalisasi kebijakan ini, perlu dibentuk Tim Koordinasi yang bertanggung jawab kepada Bupati, yang bertugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, penganggaran serta manajemen pelaksanaan program di tingkat SKPD yang terkait. 2. Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh masing-masing SKPD terkait berdasarkan target yang telah ditetapkan 3. Pelaksanaan program/kegiatan diarahkan pada lokasi sasaran desa yang menjadi target sebagai Desa Mandiri. 4. Pelaksanaan program/kegiatan Desa Mandiri sesuai bidang urusan masing-masing SKPD terkait. 5. Dalam rangka pelaksanaan, SKPD berkoordinasi dengan Pemerintah Desa setempat agar mendapat dukungan penuh dari pemerintahan desa serta warga desa/masyarakat setempat. 6. Perlu adanya sinkronisasi program/kegiatan dengan program/kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa melalui ADD.
Alur Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program Desa Mandiri PERENCANAAN TUJUAN SASARAN DESA MANDIRI
PERENCANAAN OPERASIONALDESA MANDIRI OLEH SKPD STAKEHOLDER PELAPORAN, ANALISIS, UMPAN BALIK
REVISI ANGGARAN
PENGENDALIAN DAN PENGUKURAN
PENGANGGARAN
Mekanisme Monitoring dan Evaluasi (Monev) 1. Untuk menjamin terlaksananya program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan pengendalian atau monitoring dan evaluasi. Sebagaimana pelaksanaan program pada umumnya, monev dilakukan dalam rangka memantau secara dini permasalahanpermasalahan yang mungkin saja terjadi pada saat pelaksanaan program. Dengan demikian akan segera dapat dicarikan solusi pemecahan sehingga program kegiatan dapat berjalan dan mencapai hasil serta sasaran sesuai yang diinginkan. Beberapa hal yang sangat terkait dengan mekanisme monev ini antara lain adalah sebagai berikut : 2. Tim Koordinasi Program Pengembangan Desa Mandiri melakukan monev dan pengendalian terhadap seluruh program/kegiatan Desa Mandiri oleh SKPD. 3. Monev dilakukan oleh Tim Koordinasi terhadap seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD terkait.
4.
5. 6.
Laporan SKPD terkait progress pelaksanaan Program/ kegiatan pencapaian Desa Mandiri disampaikan secara berkala tiap bulan kepada Tim Koordinasi. Evaluasi program/kegiatan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi secara berkala setiap tiga bulan. Hasil Monev dan Pengendalian oleh Tim Koordinasi dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan arahan, penilaian dan tindak lanjut.
III. KESIMPULAN Pembangunan Kawasan Indonesia Timur merupakan kata kunci
percepatan pembangunan daerah tertinggal di Indonesia dan Pembangunan Perdesaan merupakan kata kunci percepatan pembangunan daerah khususnya ada daerah tertinggal. Desa merupakan sub sistem daerah dan daerah merupakan subsistem negara maka apabila desa maju daerah akan maju dan negara juga akan maju, apabila masyarakat desa sejahtera maka masyarakat daerah akan sejahtera dan bangsa Indonesia juga akan sejahtera. Berdasarkan karakteristik dan permasalahan maupun pokok persoalan yang diidentifikasi maka Pengembangan Desa Mandiri, yaitu sebuah konsep dan strategi pembangunan yang berbasis pemberdayaan dengan memfokuskan desa sebagai tujuan, sasaran sekaligus sebagai indikator pembangunan di daerah merupakan alternatif jawaban untuk menjawab permasalahan sekaligus sebagai lompatan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal di Indonesia.
Dengan menjadikan desa sebagai tujuan, sasaran sekaligus indikator
pembangunan maka dengan sendirinya seluruh program dan kegiatan Pemerintah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), swasta dan seluruh stakeholder akan terintegrasi dan terfokus kepada desa sehingga menjadi desa Mandiri. Dengan tercapainya tujuan dan sasaran pengembangan Desa Mandiri, maka tingkat kesejahteraan masyarakat desa makin meningkat, desa desa menjadi makin maju dan makin mandiri maka daerah - daerah juga makin maju dan mandiri sehingga pada gilirannya negara akan makin sejahtera. Dengan demikian apabila desa - desa makin sejahtera maka akan mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal sehingga masyarakat di daerah akan sejahtera, bangsa Indonesia juga akan makin sejahtera serta Ketahanan Nasioanal akan makin terjaga.
Salah
satu solusi yang ditawarkan untuk upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan implementasi program Pengembangan Desa Mandiri. Program Pengembangan desa mandiri dimaksudkan untuk mengintegrasikan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten untuk memfokuskan program dan kegiatannya ke desadesa di wilayah kabupaten, terutama bagi desa-desa yang termasuk dalam katagori tertinggal. Dengan upaya serentak serta terprogram dari seluruh SKPD terkait, maka diharapkan akan lebih mempercepat terwujudnya kemandirian di segala sektor pembangunan yang ada di desa yang bersangkutan.
Program Pengembangan Desa Mandiri memandang desa sebagai tujuan, sasaran sekaligus indikator keberhasilan pembangunan desa itu sendiri. Dalam hal mewujudkan Desa Mandiri, disamping dilakukan dengan memberdayakan semua potensi sumber daya yang ada di desa termasuk pemberdayaan masyarakat desa, juga tidak kalah pentingnya adalah peran Pemerintah Kabupaten yang dalam hal ini SKPD yang menangani urusanurusan pemerintahan terkait, yang berperan sebagai agen pambangunan di desa. Peran ini dapat lebih digali dan diarahkan untuk pencapaian target-target yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan oleh masing-masing SKPD yang bersangkutan. Dalam rangka pencapaian Program Pengembangan Desa Mandiri, maka diperlukan beberapa strategi. Strategi untuk pencapaian tujuan Pengembangan Desa Mandiri tersebut adalah :
Peningkatan kapasitas aparatur Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemberdayaan masyarakat Pengembangan Potensi/karakteristik desa Pengembangan budaya masyarakat
Disamping strategi untuk pencapaian perwujudan Desa Mandiri,
program Pengembangan Desa Mandiri juga harus dilaksanakan dengan beberapa pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Desa Mandiri antara lain adalah Perpaduan Perencanaan dari Desa dan dari SKPD terkait; dan Perencanaan SKPD lintas sektor untuk penyusunan dan penganggaran program/kegiatan. Program Pengembangan Desa Mandiri dalam tataran implementasi harus dapat diukur tingkat keberhasilannya, sehingga dapat dijadikan bahan untuk pengendalian dan evaluasi program. Untuk mengukur tingkat keberhasilan Program Pengembangan Desa Mandiri, maka indikasi yang perlu diperhatikan antara lain adalah : Termanfaatkannya Alokasi Dana Desa (ADD) pada program/ kegiatan yang mengarah atau selaras dengan Program Desa Mandiri. Tercapainya target atau sasaran Program/Kegiatan SKPD Sektoral Terpenuhinya kriteria dan indikator Desa Mandiri menurut SKPD Sektoral terkait.
Dalam tahap awal atau persiapan perlu dilakukan penyusunan
perangkat ketentuan dan peraturannya terlebih dahulu. Ketentuan peraturan terkait program ini dituangkan dalam sebuah Peraturan Bupati mengenai standar Desa Mandiri yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah. Bersamaan dengan proses ini, perlu pula ditetapkan target capaian program berupa jumlah desa sasaran serta kriteria dan indikator yang harus dipenuhi untuk mewujudkan Desa Mandiri berdasarkan standar yang ditetapkan oleh masingmasing SKPD terkait. Dalam rangka terlaksananya program dan kegiatan yang sesuai perencanaan dan tepat sasaran, maka penyelenggaraan program harus melalui mekanisme administrasi program yang terarah, mulai dari tahapan perencanaan, implemenatasi program atau tahap pelaksanaan dan tahapan pengendalian serta monitoring dan evaluasi.
Dalam tahap perencanaan, maka SKPD terkait mengambil peran
penting untuk merancang program dan kegiatan Desa Mandiri yang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Perencanaan program Desa Mandiri merupakan satu kesatuan dengan Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahun. Perencanaan program Desa Mandiri tidak berdiri sendiri, namun terintegrasi dengan perencanaan SKPD terkait. Dalam tahapan perencanaan ini terkait pula proses penganggaran program dan kegiatan yang akan membiayai pendanaan program/kegiatan masing-masing SKPD. Dalam tahap pelaksanaan, program/kegiatan Desa Mandiri dilaksanakan oleh SKPD sesuai bidang urusan masing-masing. Disamping itu perlu adanya sinkronisasi program/kegiatan dengan program/kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Pada tahap pengendalian, monitoring dan evaluasi, harus dilakukan secara berkala oleh Tim Koordinasi yang berguna bagi keberlangsungan program sekaligus untuk menilai tingkat keberhasilan Program Pengembangan Desa Mandiri di desa-desa yang menjadi target Program Desa Mandiri.
Terima Kasih
